MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KATA PENGANTAR

a Fund Channeling

Fund Channeling

b

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnyaNya, maka buku Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang Yang Dilaksanakan Di Daerah (“FUND CHANNELING”) dapat diselesaikan dengan baik. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga, dan/ atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Pendapatan hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah tidak perlu dibayar kembali baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri atas Pendapatan Hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penyusunan buku pedoman ini adalah memberikan acuan kepada para pengelola hibah langsung dalam bentuk uang yang dilaksanakan di daerah secara transparan dan akuntabel. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini, Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa buku Pedoman masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku pedoman ini.

i

Fund Channeling

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Fund Channeling


Semoga buku pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang Yang Dilaksanakan Di Daerah (“FUND CHANNELING”) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang di daerah.

Jakarta,

Oktober 2014

Sekretaris Jenderal

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes NIP. 195810171984031004

ii

KATA PENGANTAR ...................................................................

i

DAFTAR ISI ...............................................................................

iii

DAFTAR FORMULIR ................................................................

v

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPULIK INDONESIA NOMOR HK.02.2/Menkes/300/2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI DALAM BENTUK UANG YANG DILAKSANAKAN DI DAERAH (“FUND CHANNELING”) BAB I

BAB II

BAB III

:

:

:

PENDAHULUAN .................................................

1

A. LATAR BELAKANG .......................................

1

B. TUJUAN ........................................................

2

C. RUANG LINGKUP .........................................

2

D. KETENTUANUMUM .....................................

3

PENGORGANISASIAN .......................................

11

A. STRUKTUR ORGANISASI ............................

11

B. PEJABAT PERBENDAHARAAN ...................

12

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG YANG DILAKSANAKAN DI DAERAH .........................................................

21

A. REGISTRASI HIBAH .....................................

21

B. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING

21

C. PENYESUAIAN PAGU DIPA/REVISI DIPA YANG BERSUMBER DARI HIBAH ...............

25

D. MEKANISME PENCAIRAN DANA DARI BP KE BPP .........................................................

25

iii

Fund Channeling

DAFTAR ISI

Fund Channeling

E. PENGATURAN JASA GIRO ..........................

28

F. PENATAUSAHAAN PEMBUKUAN BPP .......

28

G. PEMERIKSAAN BPP DAN REKONSILIASI PEMBUKUAN BENDAHARA DENGAN UAKPA ..........................................................

30

H. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG ............................................

32

I.

PROSEDUR/ TATA CARA PENESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG ............................................................

33

BAB IV

:

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN REKONSILIASI

37

BAB V

:

MONITORING DAN EVALUASI ..........................

43

BAB VI

:

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN .............

47

BAB VII

:

PENUTUP ...........................................................

51

LAMPIRAN TIM PENYUSUN

iv

1.

LAMPIRAN 1

: Permohonan Permintaan Nomor Register .

55

2.

LAMPIRAN 2

: Ringkasan Hibah (Grant Summary) ...........

57

3.

LAMPIRAN 3

: Surat Izin Pembukaan Rekening ...............

60

4.

LAMPIRAN 4

: Surat Pernyataan Penggunaan Rekening ..

62

5.

LAMPIRAN 5

: Surat Laporan Terhadap Rekening Yang Telah Diibuka .............................................

64

: Permohonan Persetujuan Rekening yang telah Dibuka ..............................................

66

: Format Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu BPP ..........................................

68

8.

LAMPIRAN 8 : Format Berita Acara Pemeriksaan Kas .....

71

9.

LAMPIRAN 9 : Format Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima BPP .....................................

72

10. LAMPIRAN 10 : Format LPJ BPP ........................................

73

11. LAMPIRAN 11 : Format Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) ....................................

75

12. LAMPIRAN 12 : Format Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) ...................................

78

13. LAMPIRAN 13 : Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) .................................................

80

6.

7.

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN 7

v

Fund Channeling

DAFTAR LAMPIRAN

Fund Channeling

14. LAMPIRAN 14 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ....................................................

82

15. LAMPIRAN15 : Lampiran 1 Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Hibah Langsung Kas, Barang/ Jasa/Surat Berharga .................................

84

16. LAMPIRAN16 : Lampiran 2 Berita Acara Rekonsiliasi Monitoring Hibah Langsung Langsung Kas

85

17. LAMPIRAN 17 : Contoh Perjanjian Kerjasama Antara Dirjen P2PL selaku Authorized Principal Recipient Malaria dengan Kepala Dinas Kesehatan ..........................

86

vi

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/Menkes/300/2014 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI DALAM BENTUK UANG YANG DILAKSANAKAN DI DAERAH (“ FUND CHANNELING”) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 470/MENKES/SK/ XI/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/ Barang/Surat Berharga Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

b.

bahwa untuk pelaksanaan kegiatan didaerah yang dananya bersumber dari hibah langsung luar negeri dalam bentuk uang, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 470/ MENKES/SK/XI/2013 belum mengakomodir aturan penyaluran dana hibah langsung yang kegiatannya dilaksanakan di daerah sehingga;

c.

dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang Yang

Fund Channeling


Fund Channeling


Diilaksanakan Didaerah, perlu diatur kembali ketentuan mengenai pedoman dimaksud;

Mengingat

:

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang Yang Dilaksanakan Di Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

8.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Negara;

9.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1033/ MENKES/SK/XI/2006 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Kesehatan;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 470/ MENKES/SK/XI/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Melalui Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Fund Channeling


Fund Channeling


11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/ PMK.05/2011 tentang Sistem Akutansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 861); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/ PMK.08/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauang dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1122); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 / PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI DALAM BENTUK UANG YANG DILAKSANAKAN DI DAERAH(“ FUND CHANNELING”)

KESATU

:

Setiap pelaksanaan permohonan penerimaan hibah langsung yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan harus diajukan oleh Pimpinan Unit Eselon I terkait melalui Sekretaris Jenderal ;

KEDUA

:

Pengelolaan hibah langsung luar negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan di daerah tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

:

Pengelolaan hibah langsung luar negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Hibah di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT

:

Mekanisme pengelolaan penerimaan hibah serta tata cara pengesahan hibah langsung bentuk uang dan pencatatan hibah langsung bentuk barang/ jasa/surat berharga, sesuai format permohonan, persetujuan dan pengesahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Fund Channeling


Fund Channeling


KELIMA :

Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 September 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NAFSIAH MBOI

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada : 1.

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta

2.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta

Fund Channeling

BAB I PENDAHULUAN

Fund Channeling

PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Kesehatan adalah hak setiap manusia, sehingga pembangunan kesehatan menjadi komitmen global yang harus dijalankan semua Negara. Dalam Pelaksanaan pembangunan kesehatan perlu diperhatikan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi baik di lingkup nasional maupun global. Perubahan-perubahan yang terjadi menuntut kebijakan dalam pelaksanaan hubungan Luar Negeri. Pada era globalisasi, penyebaran penyakit disuatu negara dapat dengan cepat diinformasikan ke negara lain. Dengan demikian keterkaitan dan saling ketergantungan antar negara semakin terasa. Sejalan dengan hal tersebut mendorong para pelaku hubungan internasional seperti organisasi Internasional, organisasi Non Pemerintah, Perusahaan Multinasional, kelompok kelompok minoritas, bahkan individu untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah kesehatan. Indonesia pada beberapa tahun lalu termasuk Negara yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga donor banyak membantu Pemerintah Indonesia untuk pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang kesehatan baik berupa pinjaman maupun hibah dari berbagai donor. Pada tahun-tahun sebelumnya bantuan dalam kategori pinjaman masih cukup besar namun karena kemampuan fiscal Pemerintah Indonesia semakin meningkat termasuk untuk pembiyaan kesehatan, dan juga untuk mengurangi beban Pemerintah dalam menanggulangi beban fee atas pinjaman maka kebijakan Pemerintah saat ini mengurangi bantuan dalam bentuk pinjaman tetapi masih melanjutkan bantuan yang berbentuk hibah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/ PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi HIBAH bahwa pendapatan hibah yang diterima oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh 1

Fund Channeling

BAB I

Fund Channeling

dari pemberi hibah tidak perlu dibayar kembali baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri atas Pendapatan Hibah tersebut, Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan hibah dari Kementerian Keuangan sebagaimana di lingkungan Kementerian Kesehatan dipertegas dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 470/Menkes/SK/XI/2013 Tentang Tata Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang/barang/ jasa /surat berharga melalui anggaran dan belanja negara di lingkungan Kementerian Kesehatan. Hibah langsung yang diterima dari berbagai donor hingga saat ini masih berlanjut, hibah dari berbagai donor pada umumnya berupa hibah langsung dan dalam bentuk uang yang kegiatannya banyak bersifat non fisik yang dilaksanakan di tingkat pusat, namun ada pula kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Dana hibah tersebut harus dikelola dalam mekanisme APBN. Pada saat kegiatan dilaksanakan di daerah, maka dana yang ada di pusat harus di salurkan ke daerah, agar penyalurannya tidak menyalahi aturan yang berlaku maka perlu ditetapkan pedoman yang mengatur tata cara penyalurannya, sehingga seluruh kegiatan proyek hibah dari luar negeri yang akan dilaksanakan di daerah berjalan lancer sesuai aturan yang berlaku, untuk mendukung program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidan Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. B.

TUJUAN Memberikan acuan kepada para pengelola hibah langsung dalam bentuk uang yang dilaksanakan di daerah secara transparan dan akuntabel.

C.

RUANG LINGKUP Meliputi pengorganisasian penatalaksanaan, mekanisme pengelolaan, rekonsiliasi dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, 2

D.

KETENTUAN UMUM 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.

3.

Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

4.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya dlisingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membanlu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan terlentu

5.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

6.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

7.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disingkat DJPU adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelola Hibah. 3

Fund Channeling

serta pengawasan dan pengendalian hibah langsung dalam bentuk uang yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan di daerah ke dalam mekanisme APBN.

Fund Channeling

8.

Hibah Langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan

9.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

10. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara/Lembaga negara. 11. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tingkat Pusat, dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada tingkat Daerah. 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 13. Kantor/Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kantor/Satker, adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 15. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara. 16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 4

17. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjulnya disingkat LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 18. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat LPJ-BPP adalah laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 19. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. 20. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 21. Perbendaharaan Negara yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 22. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat. 23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 5

Fund Channeling

Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN.

Fund Channeling

25. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah .Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 26. Rekening Hibah adalah rekening pemerintah lainnya yang dibuka oleh K/L dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 27. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yangditerbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung. 28. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung. 29. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna. 30.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan seluruh Pendapatan Hibah Langsung/pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah .

31. Surat Kuasa Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SKPA adalah dokumen pemberian kuasa dari Kuasa Pengguna Anggaran tertentu kepada Kuasa 6

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 33. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada Bcndahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju. 34. Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satker.

7

Fund Channeling

Pengguna Anggaran lainnya untuk menggunakan sebagian kredit anggaran dalam rangka melaksana kan sebagian/ seluruh paket pekerjaan yang telah ditentukan.

Fund Channeling

8

Fund Channeling

BAB II PENGORGANISASIAN

Fund Channeling

Fund Channeling

BAB II PENGORGANISASIAN A.

STRUKTUR ORGANISASI Dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan nasional di bidang kesehatan yang dilaksanakan di daerah, peran serta dan keterlibatan personil Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menjadi hal yang cukup penting. Peran serta personil di SKPD dapat berupa Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang diusulkan oleh pejabat pemerintah daerah yang berwenang dan ditetapkan oleh KPA. Adapun Pejabat perbendaharaan yang akan melaksanakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PERBENDAHARAAN TERKAIT PENYALURAN DANA DI DAERAH

PUSAT

KPA

DAEARAH PPSPM

PPK

PPK/KADINKES

BENDAHARA

BPP

BPP BPP

11

Fund Channeling

B.

PEJABAT PERBENDAHARAAN 1.

Pengguna Anggran Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga. Pengguna Anggaran dijabat oleh Menteri Kesehatan memiliki kewenangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2.

Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kesehatan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kesehatan. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran diusulkan oleh Pejabat eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA mempunyai tugas dan wewenang: 1.

menyusun DIPA;

2.

menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;

3.

menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;

4.

Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan BPP bila diperlukan;

5.

menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/ keuangan;

6.

menetapkan rencana pelaksanaan rencana penarikan dana;

7.

memberikan supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;

8.

mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan 12

kegiatan

dan

dalam

menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kekosongan Jabatan, Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk sebagai KPA, PA segera menunjuk seorang Pejabat sebagai Pelaksana KPA, penunjukan KPA berakhir apabila tidak teralokasi anggaran untuk program yang sama pada tahun anggaran berikutnya. KPA yang penunjukannya berakhir bertanggung jawab untuk penyelesaian seluruh administrasi dan pelaporan keuangan. Dalam Hal PPK dan PPSPM dipindahkan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. Dalam hal penunjukan KPA berakhir, dalam hal ini maka PPK dan PPSPM secara otomatis berakhir. PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggungjawabnya pada saat menjadi PPK atau PPSPM. Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindah tugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/ berhalangan sementara Kepala Satuan Kerja menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara tersebut harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi Bendahara Pengeluaran. 3.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.

PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

b.

Dalam melaksanakan kewenangan KPA, PPK mempedomani pelaksanaan tanggung jawab KPA kepada PA.

13

Fund Channeling

9.

Fund Channeling

c.

PPK untuk kegiatan di tingkat pusat yang dananya bersumber dari hibah langsung adalah Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

d.

Dalam hal diperlukan, PPK untuk kegiatan di daerah yang dananya bersumber dari hibah langsung adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan oleh KPA berdasarkan usulan pejabat pemerintah daerah yang berwenang.

e.

Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara yang dananya berasal dari hibah langsung, PPK sebagaimana butir 3 dan 4 memiliki tugas dan wewenang:

f.

1)

Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana

2)

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

3)

menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada KPA

4)

menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

5)

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang dananya dari hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

seluruh

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana dilakukan dengan: 1)

menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dan penyaluran dananya;

2)

mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.

g.

Laporan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.

h.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPK menguji: 1)

kelengkapan dokumen tagihan;

14

4.

kebenaran perhitungan tagihan;

3)

kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban dana yang bersumber dari hibah langsung;

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) PPSPM melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM. Tugas dan wewenang PPSPM yang terkait dalam pengelolaan dana yang bersumber dari hibah langsung adalah :

5.

a.

Mengesahkan Pembukuan Pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung (SP2HL)

b.

Mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah (SP4HL)

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran (BP)/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) a.

Menteri Kesehatan atau Pejabat yang diberi kuasa berwenang mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas-tugas Kebendaharaan.

b.

Guna kelancaran tugas Menteri Kesehatan atau Pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih BPP

c.

Pengangkatan BP/BPP harus dituangkan dalam Surat Keputusan, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN

d.

Jabatan Bendahara tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM

e.

Dalam keterbatasan jumlah sumber daya manusia, jabatan BP/BPP dapat saling merangkap dengan izin Kementerian Keuangan.

15

Fund Channeling

2)

Fund Channeling

f.

g.

h.

Pengangkatan BPP dapat dilakukan apabila: 1)

Terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan BP; dan/atau

2)

Beban kerja BP sangat berat berdasarkan penilaian Kepala Satker.

Setiap orang yang akan diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran/BPP harus bersertifikat. Sertifikat Bendahara diperoleh melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal proses sertifikasi belum terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah sebagai berikut: 1)

Pegawai Negeri;

2)

Pendidikan minimal SLTA alau sederajat; dan

3)

Golongan minimal II.b

Tugas dan tanggung jawab BP dan BPP Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja yang bersumber dari hibah langsung KPA menetapkan BP/ BPP untuk tugas kebendaharaan. Adapun tugas dan tanggungjawabnya BP/BPP adalah sebagai berikut : 1)

menerima dan menyimpan dana hibah langsung yang berada dalam pengelolaannya;

2)

melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari hibah langsung ;

3)

melakukan pembayaran yang dananya bersumber dananya dari hibah langsung atas PPK;

4)

menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

5)

menatausahakan transaksi dana yang bersumber dari Hibah Langsung;

6)

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

7)

BPP

harus 16

menyampaikan

laporan

kepada

Bendahara

8)

mengelola rekening tempat penyimpanan dana yang bersumber dari Hibah Langsung;.

9)

Menyimpan dan menatausahakan sisa dana hibah langsung BP/BPP bertanggung jawab secara pribadi atas uang yang berada dalam pengelolaannya dan wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dalam pengelolaannya. BPP wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.

i.

Petugas pengantar SP2HL, SP4HL, SPMHL 1)

Petugas pengantar SP2HL, petugas pengantar SPMHL

2)

penunjukan petugas pengantar SPMHL dengan menambahkan tugas untuk mengantar SP2HL, SP4HL.

17

SP4HL

adalah

Fund Channeling

pertanggungjawaban Pengeluaran

Fund Channeling

18

Fund Channeling

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI DALAM BENTUK UANG YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH

Fund Channeling

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI DALAM BENTUK UANG YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH (“FUND CHANELLING) Perjanjian hibah dapat ditandatangani oleh Menteri Kesehatan atau pejabat di diberi kuasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah Perjanjian hibah paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut : 1.

Jumlah, yaitu nominal hibah yang disepakati

2.

Peruntukan, yaitu maksud pemberian hibah

3.

Persyaratan, yaitu kondisi-kondisi untuk penarikan hibah

4.

Rencana penarikan per tahun, yaitu perkiraan pencairan hibah setiap tahun sepanjang masa berlaku perjanjian hibah. Dalam hal rencana penarikan hibah per tahun belum tercantum dalam perjanjian hibah, rencana penarikan hibah tetap harus dicantumkan dalam pengajuan registerasi hibah ke Ditjen Pengelolaan Utang. Rencana penarikan hibah (disbursement plan) harus terus dilakukan updating sepanjang tahun yang telah disesuaikan dengan realisasi penarikan dan rencana penarikan hibah.

A.

REGISTRASI HIBAH Registrasi merupakan proses pendaftaran hibah yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang up. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen (format permohonan nomor register dapat dilihat pada lampiran 1) Nomor register tersebut merupakan nomor unique yang diberikan dalam rangka membedakan satu hibah dengan hibah yang lainnya. Proses registerasi hibah merupakan entry point untuk memasukan hibah dalam mekanisme APBN, tanpa adanya nomor registerasi akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah selanjutnya. 21

Fund Channeling

BAB III

Fund Channeling

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nomor register adalah sebagai berikut : a.

PA/KPA/Executing Agency mengajukan surat permohonan nomor register atas hibah yang diterima kepada Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen DJPU dengan melampirkan: 1)

Asli Perjanjian hibah (PH)/Memorandum of Understanding (MoU) atau salinan perjanjian hibah (PH)/Memorandum of Understanding (MoU) yang dilegalisir.

2)

Grant Summary atau ringkasan hibah yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi kuasa (formulir dapat dlihat di lampiran 2)

b.

Atas permohonan tersebut Dit. EAS DJPU menerbitkan nomor register yang ditujukan kepada pemohon.

c.

Nomor register yang telah diperoleh dari Dit. EAS DJPU merupakan dasar pengajuan ijin pembukaan rekening dan pengajuan permohonan revisi DIPA. KPA tidak diperkenankan mengajukan revisi DIPA tanpa nomor register.

Dalam pengajuan nomor register ke Dit. EAS DJPU yang harus diketahui adalah : a.

Pemberian nomor register tidak berdasarkan Negara pemberi hibah tetapi berdasarkan jumlah perjanjian hibah yang dibuat, misalnya : hibah dari Netherland Leprosy Relief (NLR) yang diberikan kepada Kementerian sebanyak 5 perjanjian hibah yang berbeda, maka pengajuan no registerasi kepada Dit. EAS DJPU sebanyak 5 hibah dan akan diberikan 5 nomor register.

b.

Pemberian nomor register tidak didasarkan atas bentuk hibah, misalnya dalam satu perjanjian hibah, pemberi hibah akan memberikan hibah berupa uang, barang dan jasa, maka pemberian nomor register hibah tidak didasarkan pada bentuk hibah tersebut.

22

B.

Pemberian nomor register hibah tidak diberikan atas dasar lamanya waktu penarikan hibah, misalnya : dalam satu perjanjian hibah ditentukan akan diterima dalam waktu 5 tahun (multi years), maka Kementerian tidak perlu untuk mengajukan hibah setiap tahunnya, cukup satu kali saja untuk satu perjanjian hibah.

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING Dalam rangka tertib administrasi, menjaga akuntabilitas pengelolaan uang negara, dana yang bersumber dari hibah langsung wajib diterima dan ditampung pada satu rekening, dengan prinsip satu register hibah, satu rekening hibah yang di tata usahakan oleh BP/BPP. 1.

PEMBUKAAN REKENING a.

Kepala Satker penerima Hibah mengajukan usulan permohonan pembukaan rekening kepada Eselon I;

b.

Eselon I meneruskan usulan Kepala Satker penerima hibah dengan mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara ;

c.

Kepala Biro Keuangan dan BMN akan menyampaikan usulan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas negara sesuai format pada lampiran 3;

d.

Permohonan persetujuan pembukaan rekening dari Kepala Satuan kerja penerima hibah tersebut dilampiri surat pernyataan penggunaan rekening dengan format pada lampiran 4;

e.

Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari Kementerian Keuangan, Kepala Satuan kerja KPA membuka Rekening Hibah untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. 23

Fund Channeling

c.

Fund Channeling

2.

f.

Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satker atau oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

g.

Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum mendapatkan persetujuan pembukaan rekening, wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan dengan format laporan terhadap rekening yang telah dibuka sesuai formulir pada lampiran 5 dan Permohonan persetujuan Rekening yang telah dibuka sesuai formulir pada lampiran 6.

h.

Satuan kerja penerima hibah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah.

i.

Guna standarisasi penamaan rekening hibah, maka setiap rekening yang di buka oleh BPP pemegang dana hibah langsung didaerah diberi nama sesuai hibah yang diterimanya sebagai contoh : Rek Hibah WHO Kementerian Kesehatan di Dinkes Kab. Sikka.

PENUTUPAN REKENING a.

Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh Kepala Satker Penerima Hibah dan Saldonya disetor ke Rekening Kas Negara, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.

b.

Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo Rekening Hibah ke Rekening Kas Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

c.

Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

d.

Menyampaikan bukti penyetoran dan/atau penutupan rekening kepada Direktorat Perbendaharaan cq. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 24

D.

PENYESUAIAN PAGU DIPA/REVISI DIPA YANG BERSUMBER DARI HIBAH 1)

Setelah diperoleh nomor register hibah dari Dit. EAS DJPU, PA/KPA pada Satuan kerja penerima hibah langsung dalam bentuk uang di Kementerian Kesehatan melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA Satuan Kerja.

2)

Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah adalah sebesar yang direncanakan akan dibelanjakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, atau paling tinggi sebesar penerimaan hibah atau saldo penerimaan hibah melalui revisi Kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;

3)

Selanjutnya Biro Perencanaan dan Anggaran meneruskan usulan tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan;

4)

Dalam hal yang sangat mendesak, Satker Penerima Hibah dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA.

5)

Pada akhir tahun anggaran berjalan, jika terdapat sisa penerimaan hibah yang belum dibelanjakan, Satuan kerja dapat menggunakan sisa penerimaan hibah tersebut untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya yang dituangkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berikutnya.

MEKANISME PENCAIRAN DANA DARI BP KE BPP 1)

Dalam Pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan didaerah, Kepala Satuan Kerja atau KPA penerima hibah langsung di pusat menandatangani Surat Kesepakatan Kerja dengan Kepala Dinas Kesehatan setempat dimana kegiatan/program tersebut dilaksanakan. Sesuai dengan form terlampir

25

Fund Channeling

C.

Fund Channeling

2)

Kepala Satuan Kerja daerah/ PPK daerah menyusun POK untuk disampaikan kepada KPA dengan melampirkan Surat Pernyataan Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana hibah yang diterima.

3)

PPK dan BPP daerah melalui Kepala Satuan Kerja Daerah mengajukan izin pembukaan rekening pada bank untuk menampung dana atas nama BPP hibah Satuan Kerja daerah bersangkutan kepada KPA pusat/Eselon I, Kepala Biro Keuangan dan BMN untuk diteruskan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN. Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban dana hibah langsung pada rekening bank dapat dilakukan dengan spesimen PPK dan BPP.

4)

Penyaluran dana hibah langsung dari BP kepada BPP dilakukan berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh PPK Pusat atas nama KPA berdasarkan surat permintaan dan rincian kebutuhan dana masing-masing BPP yang di tanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja/Kepala Dinkes dan telah disetujui oleh KPA yang harus dilampiri :

5)

a.

rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;

b.

rencana kebutuhan dana; dan

c.

batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang .

BP mengirimkan dana melalui transfer ke rekening bank BPP daerah, atas penyaluran dana hibah, selanjutnya BP memberitahukan kepada BPP bahwa dana telah dikirim. BPP membuat bukti penerimaan atas penyaluran dana hibah tersebut sebanyak 2 (dua ) lembar dengan ketentuan: a.

lembar ke-1 disampaikan kepada BP sebagai bukti bahwa dana tersebut telah diterima oleh BPP;

b.

lembar ke-2 disimpan oleh BPP.

6)

Dalam rangka penarikan uang dari rekening BPP, cek untuk pengambilan uang di Bank harus ditanda tangani oleh PPK dan BPP.

7)

Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP harus menyetorkan seluruh sisa dana hibah termasuk jasa giro kepada BP [Rek 26

8)

9)

Atas penerimaan setoran sisa dana hibah dimaksud Bendahara Pengeluaran menerbitkan kuitansi/tanda terima setoran dari BPP sebanyak 2 lembar, dengan ketentuan : a.

lembar ke-1 disampaikan kepada BPP;

b.

lembar ke-2 disimpan oleh Bendahara Pengeluaran.

Pada akhir tahun anggaran/kegiatan maka Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa uang yang berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

10) Pada akhir tahun anggaran, BPP menutup Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu dengan ditandatangani oleh BPP dan PPK. 11) Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktoral Jenderal Perbendaharaan. 12) Dalam hal Bendahara tidak dapat melakukan pembukuan menggunakan aplikasi Bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis tangan maupun dengan komputer. 13) Dalam hal pembukuan dilakukan menggunakan aplikasi atau dengan kornputer, Bendahara harus: a.

mencetak Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu paling sedikit satu kali dalam satu bulan yaitu pada hari kerja terakhir bulan berkenaan (sesuai formulir dapat pada di lampiran 7); dan

b.

menandatangani hasil cetakan dan diketahui oleh PPK atas nama KPA.

14) Model-model Buku Bendahara Pengeluaran/BPP paling sedikit mencantumkan mengenai tanggal, uraian, debet, kredit, dan saldo.

27

Fund Channeling

bank BPP pada akhir tahun harus nihil (nul)]. Bukti setor dan copy rek bank disampaikan ke BP.

Fund Channeling

E.

PENGATURAN JASA GIRO Terhadap Uang Negara yang berada di Bank Umum/badan lain, Bendahara berhak memperoleh bunga/jasa giro tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Negara.

F.

PENATAUSAHAAN PEMBUKUAN BPP 1.

Penata usahaan Kas di BPP daerah. a.

BPP di daerah setelah menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dapat menyimpan uang yang diterimanya dalam brankas sesuai dengan ketentuan.

b.

BPP harus menyimpan sisa uang hibah pada rekening bank.

c.

Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang ada pada Kas BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila menyimpan lebih dari Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) BPP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh BPP dan PPK daerah yang ditunjuk.

d.

BPP dapat melaksanakan pembayaran sesuai SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA.

e.

SPBy dilampiri dengan bukti pengeluaran berupa:

f.

a)

Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK disertai faktur pembelian.

b)

Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK.

Berdasarkan SPBy yang telah ditandatangani oleh PPK atas nama KPA, BPP wajib melakukan pengujian atas : a)

kelengkapan perintah diterbitkan oleh PPK;

pembayaran

b)

kebenaran atas hak tagih, meliputi: 1.

pihak yang pembayaran;

2.

nilai tagihan yang harus dibayar; 28

ditunjuk

untuk

yang

menerima

2.

jadwal waktu pembayaran; dan

4.

ketersediaan dana yang bersangkutan .

g.

BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila yang telah ditandatangani oleh PPK atas nama KPA;

h.

Dalam hal pengujian perintah bayar tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, BPP harus dapat menolak SPBy yang diajukan kepadanya.

Pembukuan BPP a.

BPP menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dana hibah langsung yang diterima dari Bendahara Pengeluaran di Pusat.

b.

BPP segera mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam Buku-Buku Pembantu yang terdiri dari Buku Kas Tunai, Buku-Buku Bank dan Buku Pembantu lainnya.

c.

Dalam hal BPP menyalurkan dana kepada pelaksana kegiatan/program , BPP menyelenggarakan Buku Pembantu Uang Muka/voucher.

d.

Pada akhir tahun anggaran, BPP akan menutup Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu dengan ditandatangani oleh BPP dan PPK atas nama KPA.

e.

Bendahara yang mengelola lebih dari satu DIPA, harus memisahkan pembukuannya sesuai DIPA masingmasing.

f.

Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktoral Jenderal Perbendaharaan.

g.

Dalam hal Bendahara tidak dapat melakukan pembukuan menggunakan aplikasi Bendahara dapat melakukan pembukuan secara manual baik dengan tulis tangan maupun dengan komputer. 29

Fund Channeling

3.

Fund Channeling

h.

G.

Dalam hal pembukuan dilakukan menggunakan aplikasi atau dengan kornputer, Bendahara harus : a)

mencetak Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu paling sedikit satu kali dalam satu bulan yaitu pada hari kerja terakhir bulan berkenaan; dan

b)

menandatangani basil cetakan sebagaimana dimaksud dan diketahui oleh PPK atas nama KPA,

i.

BPP harus menatausahakan hasil cetakan beserta dokumen sumber terkait.

j.

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan dan keseragaman pembukuan, ditetapkan model-model buku Bendahara Pengeluaran dan BPP.

k.

Model-model Buku Bendahara Pengeluaran/BPP paling sedikit mencantumkan mengenai tanggal, uraian, debet, kredit, dan saldo.

PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI PEMBUKUAN BENDAHARA DENGAN UAKPA 1.

Pemeriksaan Kas a.

PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

b.

PPK melakukan pemeriksaan kas BPP paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

c.

Pemeriksaan kas dapat dilaksanakan pemberitahuan terlebih dahulu.

d.

Pemeriksaan kas dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas.

e.

PPK atas nama KPA memastikan bahwa uang yang diambil oleh Bendahara Pengeluaran dari Bank telah sesuai dcngan kebutuhan dan disesuaikan dengan jumlah uang tunai yang ada di brankas. 30

tanpa

Hasil perneriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

g.

Berita Acara Pemeriksaan Kas paling sedikit memuat hasil pemeriksaan berupa:

h.

2.

3.

1)

kesesuaian kas tunai di brankas dan di rekening dalam rekening koran dengan pembukuan;

2)

penjelasan apabila terdapat selisih antara hasil pemeriksaan dengan pembukuan.

Bentuk dan format Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana format terlampir (format dapat dilihat pada lampiran 8)

Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA a.

PPK atas nama KPA melakukan rckonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara Pengeluaran setelah mendapat laporan dari BPP dengan Laporan Keuangan UAKPA paling sedikit satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN

b.

Rekonsiliasi internal dimaksudkan untuk meneliti kesesuaian antara pembukuan bendahara dengan Laporan Keuangan UAKPA.

c.

Rekonsiliasi internal dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kas

d.

Hasil rekonsiliasi internal diluangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi. (format dapat dilihat pada lampiran 9)

Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban BPP. a.

BPP wajib menyusun LPJ setiap buIan atas uang hibah yang dikelolanya.

b.

LPJ BPP disusun berdasarkan pembukuan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang telah diperiksa dan diuji•oleh PPK

31

Fund Channeling

f.

Fund Channeling

H.

c.

LPJ BPP, paling sedikit menyajikan informasi sebagai berikut: 1) keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari Buku Pembantu; 2) keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/ pos; 3) hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan UAKPA; dan 4) penjelasan atas selisih jika ada, antara saldo buku dan saldo kas.

d.

LPJ-BPP ditandatangani oleh BPP dan PPK serta disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dengan dilampiri salinan rekening koran untuk bulan berkenaan(format LPJ BPP dapat dilihat pada lampiran 10)

PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG 1.

KPA mengajukan SP2HL atas seluruh pendapatan hibah langsung luar negeri bentuk uang sebesar yang telah diterima, dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah paling tinggi sebesar alokasi dana yang tercantum pada DIPA.

2.

SP2HL dibuat menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, formulir dapat dilihat pada lampiran 11.

3.

Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

4.

Atas pengembalian dana hibah tersebut, PA/Kuasa PA menyampaikan SP4HL yang berasal dari luar negeri kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. 32

Format SP4HL dapat dilihat pada lampiran 12.

6.

SP4HL dibuat rnenggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PROSEDUR/TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG 1.

Penyampaian SP2HL a.

2.

Atas pendapatan hibah langsung bentuk uang dan/atau belanja yangbersumber dari hibah langsung, PA/Kuasa PA rnembuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan dilampiri : 1)

Copy Rekening Koran terakhir atas rekening hibah;

2)

SPTMHL ;

3)

SPTJM; dan

4)

Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.

b.

Penyampaian SP2HL ke KPPN dilakukan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

c.

Format SPTMHL dan SPTJM dapat dilihat pada lampiran 13 dan lampiran 1

Penyampaian SP4HL a.

b.

Atas pengembalian pendapatan hibah langsung bentuk uang, PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan SP4HL dengan dilampiri: 1)

Copy Rekening Koran Terakhir atas Rekening Hibah:

2)

Copy bukti pengirirnan/transfer kepada Pemberi Hibah dan SPTJM.

Penyampaian SP4HL ke KPPN , dilakukan segera setelah semua kegiatan dalam perjanjian hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian hibah telah dilakukan, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian 33

Fund Channeling

I.

5.

Fund Channeling

c.

Dalam hal sisa dana hibah yang tidak digunakan dan tidak dikembalikan kepada pemberi hibah, atas sisa dana tersebut disetorkan ke kas negara dan untuk selanjutnya dilakukan pengesahan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan dokumen SP4HL

34

Fund Channeling

BAB IV AKUNTANSI, PELAPORAN DAN REKONSILIASI

Fund Channeling

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN REKONSILIASI A.

AKUNTANSI 1.

Satuan kerja membukukan dokumen sumber transaksi keuangan atas: a.

belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang;

b.

saldo kas di satuan kerja dari hibah;

c.

belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah; dan

d.

belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah;

2.

Pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang disahkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menjadi dasar pengakuan pendapatan hibah bagi Bagian Anggaran BUN

3.

Belanja yang bersumber dari hibah adalah belanja yang membebani pengeluaran K/L untuk mendukung kegiatan operasional K/L

4.

Belanja yang dilakukan K/L dapat dibebankan ke dalam akun belanja barang (52xxxx), belanja modal (53xxxx) maupun belanja bantuan social (57xxxx)

5.

Belanja yang bersumber dari hibah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran K/L.

6.

Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca K/L.

7.

Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang telah disahkan dan masih terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, disajikan dalam Neraca K/L

8.

Aset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk barang disajikan dalam Neraca K/L. 37

Fund Channeling

BAB IV

Fund Channeling

9.

Pendapatan hibah dalam bentuk uang yang diterima dalam mata uang asing (valas), Satuan kerja disarankan untuk menkonversi seluruh valuta asing tersebut ke dalam mata uang rupiah.

10. Pendapatan yang disahkan sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi. Dalam hal demikian, tidak akan terjadi selisih kurs. B.

REKONSILIASI Rekonsiliasi Hibah dilaksanakan secara berjenjang paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rekonsiliasi Hibah dilaksanakan antara : 1.

Kepala Satker akan melakukan Rekonsiliasi dengan Donor

2.

Kepala Satker melakukan rekonsiliasi dengan Biro Keuangan dan BMN

3.

Biro Keuangan dan BMN atas nama Sekretariat Jenderal melakukan Rekonsiliasi dengan Dit. EAS DJPU atas realisasi Pendapatan Hibah Langsung secara triwulanan.

4.

Rekonsiliasi dapat dilakukan dari tingkat UAPA sampai dengan UAKPA.

5.

Dalam hal terjadi ketidakcocokan pada saat Rekonsiliasi, kedua belah pihak melakukan penelusuran.

6.

Hasil Rekonsiliasi Rekonsiliasi.

akan

dituangkan dalam Berita Acara

a.

Biro Keuangan dan BMN atas nama Sekretariat Jenderal melakukan pencocokan data dengan Pemberi Hibah atas realisasi Pendapatan Hibah secara triwulanan.

b.

Dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran.

c.

Hasil pencocokan data dituangkan dalam Berita Acara.

d.

Copy Berita Acara disampaikan kepada DJPU c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen. 38

D.

PELAPORAN 1.

Satker Penerima Hibah akan menyusun laporan keuangan yang telah direkonsiliasi .

2.

Laporan keuangan terdiri dari: a.

Laporan Realisasi Anggaran;

b.

Neraca; dan

c.

CaLK.

3.

Tata cara penyusunan laporan keuangan Satuan kerja mengikuti ketentuan peraturan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi Instansi.

4.

Satker Peneriman Hibah wajib menyampaikan laporan keuangan berupa LRA dan Neraca setiap bulan setiap semesteran dan tahunan.

5.

Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca Kementerian Kesehatan.

6.

Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang telah disahkan dan masih terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, disajikan dalam Neraca Kementerian Kesehatan dan merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN REVIU 1.

Satuan kerja penerimana wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan semesteran dan tahunan.

2.

Pernyataan Tanggung Jawab tersebut memuat pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.

Pernyataan Tanggung Jawab dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan. 39

Fund Channeling

C.

Fund Channeling

4.

Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab.

5.

Laporan keuangan yang telah dibuat tersebut wajib di reviu oleh Aparat Pengawasan Internal dan dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern.

6.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Hibah, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan, disajikan pada CaLK.

7.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi Belanja Hibah menurut organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

40

Fund Channeling

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Fund Channeling

MONITORING DAN EVALUASI KPA melakukan monitoring per tiga bulan atas realisasi hibah langsung ke setiap jenjang wilayah baik di Kantor Pusat, Kantor Instansi Vertikal di Daerah maupun hibah pusat yang dilaksanakan di Provinsi/ Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Eselon I terkait. 1.

Pimpinan Excecutif Agency menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, yang terdiri atas: a.

laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan; dan

b.

laporan pasca kegiatan.

2.

Laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Menteri PPN melalui Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan dan Bagian Program dan Informasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

3.

Batas akhir masing-masing triwulan adalah sebagai berikut: a.

triwulan pertama setiap tanggal 31 Maret;

b.

triwulan kedua setiap tanggal 30 Juni;

c.

triwulan ketiga setiap tanggal 30 September; dan

d.

triwulan keempat setiap tanggal 31 Desember.

4.

Untuk formulir laporan triwulanan hibah yang pengesahannya diajukan melalui KPPN dan/atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen mengacu pada format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 15 dan lampiran 16.

5.

Laporan pasca kegiatan berupa Laporan Akhir Kegiatan (Project Completion Report) atau dokumen lain yang sejenis.

6.

Laporan pasca kegiatan disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang paling lambat 6 (enam) bulan setelah kegiatan dinyatakan selesai. 43

Fund Channeling

BAB V

Fund Channeling

7.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dialamatkan kepada: a)

Sekretaris Jenderal

b)

Eselon I terkait

c)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

44

Fund Channeling

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Fund Channeling

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1.

2.

Pengawasan Internal/Atasan Langsung a.

KPA/PPK wajib melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas;

b.

KPA wajib melakukan rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara hibah dan laporan keuangan UAKPA sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulan sebelum dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Hasil Pemeriksaan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekonsiliasi;

c.

KPA melakukan Monitoring atas realisasi dana hibah setiap bulan yang diterima atau dalam proses ;

d.

Pengawasan oleh Atasan langsung terhadap Pengelolaan Keuangan disetiap Satuan Kerja penerima Hibah harus dilakukan secara intensif dan berjenjang;

e.

Pengawasan dapat dilakukan dengan pertemuan berkala, melalui pengisian formulir/check list atau melalui kunjungan mendadak (sidak), agar dapat diketahui lebih dini apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan

f.

Hasil Pengawasan dilaporkan kepada Eselon I.

Pengawasan Eksternal/Aparat Pengawasan Internal Pemerintah a.

Dalam Pelaksanaan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang yang pelaksanaannya di daerah harus dengan mekanisme “ one gate policy ”

b.

Untuk Tujuan Pengendalian internal, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Akan melakukan Review terhadap Laporan Keuangan;

47

Fund Channeling

BAB VI

Fund Channeling

c.

Inspektorat Jenderal akan melakukan Audit Operasional pada satuan kerja

d.

Percepatan Penyelesaian Tindak Pemeriksaan Hibah Langsung

48

Lanjut

LHP

atas

BAB VII

PENUTUP

Fund Channeling

Fund Channeling

PENUTUP Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang yang dilaksanakan di Daerah (Fund Channeling) diharapkan dapat bermanfaat bagi para Pengelola dan Penanggung Jawab hibah langsung baik di daerah dan pusat yang pelaksanaan kegiatannya dilaksankan di daerah, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan untuk tingkat UAKPA dapat dilaksanakan dengan baik. Pedoman ini diharapkan dapat membantu Pengelolaan Keuangan Hibah Langsung dalam bentuk uang agar sesuai dengan ketentuan dan mendukung kewajaran atas opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan. Disadari bahwa peraturan ini masih belum sempurna sehingga masukan untuk perbaikan tetap diharapkan.

51

Fund Channeling

BAB VII

Fund Channeling

52

LAMPIRAN Fund Channeling

Fund Channeling

(KOP SURAT) KEMENTERIAN/LEMBAGA

Nomor

: ……..

Sifat

: ……..

Lampiran

: ……..

Hal

: Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah

Yth.

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: ………/PMK.05/2011 tentang ………………….., dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyek/kegiatan …..(1)….. yang berasal dari donor ………(2)……… Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan : 1.

Dokumen Perjanjian Hibah (Grant Agreement)/dokumen lain yang dipersamakan;

2.

Ringkasan Hibah (Grant Summary).

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada …………..(3)……………… Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih. ………(4)….,…..(5)………… ….. ……………….(6)…………… …..

………..(7)……..…………… ….. NIP …………………………………

Tembusan : ……..(8)………

55

Fund Channeling

LAMPIRAN 1

Fund Channeling

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH

Nomor (1) (2) (3) (4) (5)

Uraian Diisi nama proyek/kegiatan hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan Diisi nama Negara/Lembaga Pemberi Hibah Diisi nama dan alamat Instansi beserta nomor telepon/fax Pemohon nomor register hibah Diisi lokasi Pemohon nomor register hibah Diisi tanggal surat permohonan nomor register hibah Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register hibah, dapat

(6)

diisi Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga atau Kepala Satuan Kerja penerima hibah

(7)

Diisi nama dan NIP Pejabat penandatangan surat permohonan nomor register hibah Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan nomor register

(8)

hibah, termasuk kepada Unit pada Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

56

RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

11. 12. 13.

Nama Hibah/Grant : Nilai Hibah/Grant : Mata Uang : Nomor Hibah/Grant : Nomor Referensi lain : Tanggal Penandatanganan : Kementerian Lembaga Penerima/Executing Agency : Kode Satker : Implementing Agency/Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu) a. Nama : b. Alamat : c. Kode Satker : d. Nomor Telepon/Faximile : / e. E-mail : Donor/Pemberi Hibah : a. Negara : b. Alamat : c. Nomor Telepon/Faximile : / d. E-mail : Sumber Pembiayaan : Ƒ Lembaga Multilateral Ƒ Lembaga Bilateral Ƒ Lembaga Swasta Ƒ Perorangan Ƒ Lainnya : Jenis Pembiayaan (Grant Purpose) : Jenis Hibah : Ƒ Terencana Ƒ Langsung Penarikan Hibah : a. Tatacara Penarikan : Ƒ PP Ƒ L/C Ƒ PL Ƒ Reksus b. Rencana Penarikan/Disbursement Plan : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penarikan I II III IV V Dan seterusnya

Tgl/Bln/Thn

c. Diterushibahkan No. Kepada 1. 2.

Nilai

Nilai

14. Sektor Pembiayaan

57

Fund Channeling

LAMPIRAN 2

Fund Channeling

15. Lokasi/Alokasi Proyek No. 1. 2.

:

Lokasi

Alokasi

16. Tanggal Efektif/Effective Date

: Tahun 17. Tanggal Batas Waktu Pengefektifan/ Date Effective Limit : Tahun 18. Tanggal Batas Penarikan/Closing Date : Tahun 19. Tanggal Penutupan Rekening/ Date of Closing Account : Tahun 20. Biaya : No. Uraian I II 1. Jenis Biaya 2. Besar biaya 3. Jatuh tempo

Tanggal

Bulan

Tanggal

Bulan

Tanggal

Bulan

Tanggal

Bulan

21. Ketentuan pengiriman NoD 22. Persyaratan Pengefektifan/ Conditions Precedent for Effectiveness 23. Nomor Registrasi Grant/Hibah 24. DMFAS Grant ID

:

Ƒ Ada

: : :

(Diisi oleh Direktorat EAS) (Diisi oleh Direktorat EAS)

III

IV

V

Ƒ Tidak ada

Tempat, tanggal, bulan, tahun Jabatan

Nama NIP/NRP

58

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

Penjelasan Diisi dengan nama proyek sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/Grant Agreement. Diisi dengan jumlah hibah/grant sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/Grant Agreement. Diisi dengan mata uang sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/Grant Agreement. Diisi dengan nomor reference dari donor Diisi dengan nomor referensi lainnya (jika ada) Diisi dengan tanggal penandatangan hibah/grant date signing. Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga penerima hibah/grant. Diisi dengan nama eselon I/Satker penerima dan pengelola hibah/grant. Jelas Jelas Diisi dengan jenis peruntukkan pembiayaan dari hibah/grant, misal bantuan program, bantuan proyek, technical assistance. Jelas a. Jelas. b. Dilampirkan dengan Rencana Penarikan/Disbursement Schedule dan executing agency, termasuk alokasi per jenis kategori dan per tahun. c. Diisi nama Lembaga/Pemda/BUMN penerima penerusan hibah Diisi dengan sektor yang dibiayai dalam hibah/grant, misal infrastructure, education, health dsb. Dalam hal proyek diberbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana per propinsi dan kab/kota Diisi dengan tanggal efektif hibah/grant tersebut Jelas Jelas Diisi dengan tanggal penetapan penutupan rekening/account sesuai dengan ketentuan pemberi hibah. 1. Diisi dengan jenis-jenis biaya/fee. 2. Diisi dengan besarnya rate yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah. 3. Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pembayarannya sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Hibah (jika ada). Diisi penjelasan bahwa dalam Perjanjian Hibah telah diatur/belum tentang ketentuan pencantuman ketentuan pengiriman NoD oleh Donor Diisi dengan keterangan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengefektifan Hibah/Grant tersebut (jika ada). Jelas Jelas

59

Fund Channeling

PENJELASAN & PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN HIBAH/GRANT SUMMARY

Fund Channeling

LAMPIRAN 3 KOP SURAT

Nomor

: S-

……../2007

….. …… 2007

Sifat

: ……….

Lampiran

: ……….

Hal

: Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening

Yth. …………………………………………………..1) di ………………………….2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ……./PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan

ini

kami

mengajukan

rekening………………………3)

permohonan

pada

persetujuan

…………….4)

untuk

pembukaan keperluan

……………………………….5)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

…………………..6) NIP. ……………….

60

Nomor

Uraian

(1)

Diisi: - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.

(2)

Diisi : Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN

(3)

Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)

(4)

Diisi: Bank Indonesia/nama bank umum/kantor pos giro dimana akan dibuka rekening tersebut.

(5)

Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

(6)

Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

61

Fund Channeling

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Fund Channeling


Nomor

: S-

Sifat

: ……….

……../2007

….. …… 2007

Lampiran

: ……….

Hal

: Pernyataan Penggunaan Rekening

Yth. …………………………………………………..1) di ………………………….2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ……./PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan surat kami tanggal ……….3) Nomor …………..4) hal permintaan persetujuan pembukaan rekening, untuk menggunakan rekening

yang

dibuka

atas

nama

jabatan,

yaitu

rekening

………………5)

…………………6) hanya untuk keperluan ………………………………..7)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

…………………..8) NIP. ……………….

62

pada

Nomor

Uraian

(1)


(2)


(3)

Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

(4)

Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

(5)


(6)


(7)

Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

(8)


63

Fund Channeling


Fund Channeling


Nomor

: S-

……../2007

….. …… 2007

Sifat

: ……….

Lampiran

: ……….

Hal

: Pernyataan Pembukaan Rekening

Yth. ………………………………………..………………..1) di ………………………….2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ……./PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan tanggal ……….3) Nomor …………..4), kami telah melakukan pembukaan rekening …………….5) pada …………………..6) dengan nomor rekening …………….. 7) untuk keperluan ……………………………..8).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

…………………..9) NIP. ……………….

64

SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING

Nomor

Uraian

(1)


(2)


(3)

Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

(4)

Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening

(5)


(6)


(7)

Diisi : nomor rekening yang telah dibuka

(8)


(9)


65

Fund Channeling

PETUNJUK PENGISIAN

Fund Channeling


Nomor

: S-

……../2007

….. …… 2007

Sifat

: ……….

Lampiran

: ……….

Hal

: Permohonan Persetujuan atas Rekening yang sudah dibuka.

Yth. ………………………………………..………………..1) di ………………………….2)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : ……./PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, kami telah melakukan pembukaan rekening ……………………3) pada ……………………….4) dengan nomor rekening …………………………..5) untuk keperluan …………………………6).

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

…………………..7) NIP. ……………….

66

Nomor

Uraian

(1)


(2)


(3)


(4)


(5)

Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini

(6)


(7)


67

Fund Channeling


Fund Channeling

LAMPIRAN 7 I.

BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bagian 1 : Halaman Muka BUKU KAS UMUM

Tahun Anggaran

:

……………………………………………...

(1)

Kementerian/Lembaga

:

(……)..……………………………………...

(2) (3)

Unit Organisasi

:

(……)..……………………………………...

Provinsi/Kabupaten/Kota

:

(……)..……………………………………...

(4)

Satuan Kerja

:

(……)..……………………………………...

(5)

Alamat

:

(……)..……………………………………...

(6)

KPPN

:

(……)..……………………………………...

(7)

Dokumen

:

(……)..……………………………………...

(8)

Nomor, Tanggal Dokumen

:

…………,…………………………………...

(9)

Revisi ke:

1.

:

…………,…………………………………...

(10)

2.

:

…………,…………………………………...

3.

:

…………,……………………………………

… Nomor, Tgl, SK Penetapan

:

……………………………………………...

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

:

……………………………………………...

(11)

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

:

……………………………………………...

(12)

Mengetahui PPK atas nama KPA,

…..,……………..(13) Bendahara Pengeluaran Pembantu,

14) ………………………. NIP…………………..

(15) ……………………….. NIP……………………

Petunjuk Pengisian Halaman Muka Buku Kas Umum: (1)

: Diisi tahun anggaran

(2)

: Diisi kode dan nama Kementerian

(3)

: Diisi kode dan nama unit organisasi

(4)

: Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota

(5)

: Diisi kode dan nama satuan kerja

(6)

: Diisi alamat satuan kerja

(7)

: Diisi kode dan nama KPPN

(8)

: Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, atau lainnya)

(9)

: Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran

(10) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada) (11) : Diisi nomor dan tanggal SK Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (12) : Diisi nomor dan tanggal SK Penetapan BPP (13) : Diisi tempat, dan tanggal, bulan serta tahun Buku Kas Umum dibuat (14) : Diisi nama lengkap dan NIP PPK atas nama KPA (15) : Diisi nama lengkap dan NIP BPP

68

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

Petunjuk pengisian : Kolom (1)

:

Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-bulan-tahun)

Kolom (2)

:

Diisi nomor bukti pembukuan

Kolom (3)

:

Diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran

Kolom (4)

:

Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom (5)

:

Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom (6)

:

Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/setoran yang tercantum dalam dokumen sumber

69

Fund Channeling

Bagian 2 : Halaman Isi

Fund Channeling

II.

BUKU PEMBANTU 1. BP Kas/BP UM Perjadin/BP Uang Uang Muka (Voucher)/BP LS-Bendahara/BP Lain-lain Buku Pembantu ……………

(1)

Tahun Anggaran

:

……………………………………………

(2)

Kementerian/Lembaga

:

(……)..…………………………………..

(3) (4)

Unit Organisasi

:

(……)..…………………………………..

Provinsi/Kabupaten/Kota

:

(……)..…………………………………..

(5)

Satuan Kerja

:

(……)..…………………………………..

(6)

Alamat

:

(……)..…………………………………..

(7)

KPPN

:

(……)..…………………………………...

(8)

Dokumen

:

(……)..…………………………………..

(8)

:

…………,………………………………...

Nomor, Tanggal Dokumen Revisi ke:

…

(9) (11)

Nomor, Tgl, SK Penetapan: 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

:

…………,………………………………...

(12)

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

:

…………,………………………………...

(13)

Tanggal

(1)

Nomor Bukti (2)

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(3)

(4)

(5)

(6)

Petunjuk Pengisian Halaman Muka Buku Kas Umum: (1) : Diisi jenis BP berkenaan (2) : Diisi tahun anggaran (3) : Diisi kode dan nama Kementerian (4) : Diisi kode dan nama unit organisasi (5) : Diisi kode dan nama Provinsi/Kabupaten/Kota (6) : Diisi kode dan nama satuan kerja (7) : Diisi alamat Satuan Kerja (8) : Diisi kode dan nama KPPN (9) : Diisi jenis dokumen anggaran (DIPA, SKPA, atau lainnya) (10) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun dokumen anggaran (11) : Diisi nomor dan tanggal, bulan, tahun revisi dokumen anggaran (jika ada) (12) : Diisi nomor dan tanggal SK Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (13) : Diisi nomor dan tanggal SK Penetapan BPP Pengisian kolom 1 sampai 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi Buku Kas Umum

70

III.

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Pada hari ini,….. tanggal…….. bulan……. tahun………., kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan

pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan nomor rekening: …………, dengan posisi saldo Kas Umum sebesar Rp…………. dan nomor bukti terakhir: …….. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : I.

Hasil pemeriksaan pembukuan BPP A.

B.

C. II.

Saldo Kas (yang belum dipertanggungjawabkan BPP) 1.

Saldo BP Kas (tunai dan bank)

Rp

……………

2.

Saldo BP Umum (voucher)

Rp

……………

3.

Jumlah (A.1+A.2)

(+) Rp

……………

Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari 1.

Saldo BP UP

Rp

……………

2.

Saldo BP LS-Bendahara

Rp

……………

3.

Saldo BP Pajak

Rp

……………

4.

Saldo BP Lain-Lain

Rp

……………

5.

Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)

(+) Rp

……………

Selisih Pembukuan (A.4-B.5)

Rp …………...

Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.4 terdiri atas: a.

…………………………………

b.

…………………………………

dst. III.

Hasil Pemeriksaan kas A.

Kas yang dikuasai BPP 1.

Uang tunai di brankas

Rp

……………

2.

Uang di rekening

Rp

……………

Uang di rekening

RP

……………

3. B. IV.

Jumlah Kas (A.1+A.2)

(+) Rp

……………

Selisih Kas (I.A.1-II.A.3)

Rp …………..

Penjelasan atas selisih kas ………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………... ……………,………………….. Yang Diperiksa,

Yang memeriksa,

Bendahara Pengeluaran Pembantu

PPK atas nama KPA

Nama ……………………

Nama ……………………

71

Fund Channeling

LAMPIRAN 8

Fund Channeling

LAMPIRAN 9 III.

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima Bendahara Pengeluaran Pembantu

KOP SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN SERAH TERIMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Pada hari ini,….. tanggal…….. bulan……. tahun………., kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan nomor rekening: …………, dengan posisi saldo Kas Umum sebesar Rp…………. dan nomor bukti terakhir: …….. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut : I.

Hasil pemeriksaan pembukuan BPP A.

B.

Saldo BP Kas (tunai dan bank)

Rp

……………

2.

Saldo BP Umum (voucher)

Rp

……………

3.

Jumlah (A.1+A.2)

(+) Rp

……………

Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari

C. II.

Saldo Kas (yang belum dipertanggungjawabkan BPP) 1.

1.

Saldo BP UP

Rp

……………

2.

Saldo BP LS-Bendahara

Rp

……………

3.

Saldo BP Pajak

Rp

……………

4.

Saldo BP Lain-Lain

Rp

……………

5.

Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4)

(+) Rp

Selisih Pembukuan (A.4-B.5)

…………… Rp …………...

Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.4 terdiri atas: a.

…………………………………

b.

…………………………………

dst. III.

Hasil Pemeriksaan kas A.

Kas yang dikuasai BPP 1.

Uang tunai di brankas

Rp

2.

Uang di rekening

Rp

……………

Uang di rekening

RP

……………

3. B. IV.

Jumlah Kas (A.1+A.2)

……………

(+) Rp

……………

Selisih Kas (I.A.1-II.A.3)

Rp …………..

Penjelasan atas selisih kas : ………………………………………………………………………………………………………………… Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada hari ini telah dilakukan serah terima Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dengan ditandatanganinya berita acara ini pengelolaan keuangan terhitung sejak hari ini menjadi tanggung jawab bendahara yang menerima. Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

……………,………………….. Yang Diperiksa,

Yang memeriksa,

Bendahara Pengeluaran Pembantu

PPK atas nama KPA

Nama

Nama

72

FORM LPJ-BPP

Departemen/Lembaga

:

(……) ………………………………………….

Tahun Anggaran

20xx

(2)

Unit Organisasi

:

(……) ………………………………………….

Propinsi/Kab/Kota

:

(……) ………………………………………….

(4)

Satuan Kerja

:

(……) ………………………………………….

(5)

Alamat dan Telp.

:

.……..………………………………………….

(6)

No. SK PPK

:

.……..………………………………………….

(7)

Tanggal SK

:

……………………………… (8)

No. SK BPP

:

.……..………………………………………….

(9)

Tanggal SK

:

……………………………… (10)

Nomor Rekening

:

.……..………………………………………….

(11)

Nama Rekening

:

.……..………………………………………….

(12)

Tanggal Persetujuan

:

……………………………… (16)

Tanggal Dokumen

:

……………………………… (19)

Kode Bank BI

:

(……) ………………………………………….

(3)

(13)

Nama Bank

:

.……..………………………………………….

(14)

Nomor Persetujuan

:

.……..………………………………………….

(15)

Dokumen

:

(……) ………………………………………….

(17)

Nomor Dokumen

:

.……..………………………………………….

(18)

Fungsi

:

(……) ………………………………………….

(20)

Subfungsi

:

(……) ………………………………………….

(21)

Program

:

(……) ………………………………………….

(22)

Kegiatan

:

(……) ………………………………………….

(23)

Tahun Anggaran

:

.……..………………………………………….

(24)

KPPN

:

(……) ………………………………………….

(25)

I.

Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp ………………. (26) Dan Nomor Bukti terakhir Nomor : …………….. (27) No.

Jenis Buku Pembantu

(1) A.

B.

Saldo Awal

(2)

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

(3)

(4)

(5)

(6)

BP Kas, dan BP Uang Muka (Voucher)

……………………………….

…………………...........

…………………………...

……………………………….

1. BP Kas (tunai dan Bank)

……………………………….

…………………............

…………………………...

……………………………….

2. BP Uang Muka/Voucher

……………………………….

.........……………………

..........……………………

……………………………….

……………………………….

…………………...........

…………………………...

……………………………….

BP selain Kas, dan Uang Muka (Voucher) 1. BP UP *) - Belanja MA ……

…………………………...

- Belanja MA ……

…………………………...

- Pengembalian Sisa UP 2. BP LS Bendahara

…….…………………… ……………………………….

…………………………...

……………………………….

…………………………...

- Pembayaran atau LS Bendahara

…………………………...

- Setoran atas LS Bendahara

…………………………...

3. BP Pajak

……………………………….

…….……………………

…………………………...

……………………………….

4. BP Lain-lain

……………………………….

……….…………………

…………………………...

……………………………….

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPGU-kan sebesar Rp……………… (28) II.

Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan 1. Uang Tunai di brankas

Rp

2. Uang di rekening bank (terlampir salinan rekening koran)

Rp

………………………………(29) ……………………………...(30) (+)

3. Jumlah kas

Rp

……………………………..(31) (Terlampir Berita Acara

1. Saldo Akhir BP (I.A. 1 kolom (6))

Rp

………………………………(32)

2. Jumlah Kas (II.3)

Rp

………………………………(33) (-)

3. Selisih Kas

Rp

………………………………(34)

Pemeriksaan Kas) III.

IV.

Selisih kas

Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) : 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(35)

…………,…………………………………(36) Mengetahui, PPK atas nama KPA.

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

……………………………. (37)

……………………………. (39)

NIP. ……………………… (38)

NIP. ……………….……… (40)

Petunjuk Pengisian : (1)

: Diisi bulan pelaporam

(2)

: Diisi kode dan nama Kementerian

(3)

: Diisi kode dan nama unit organisasi

(4)

: Diisi kode dan nama provinsi/kabupaten/kota

(5)

: Diisi kode dan nama satuan harga

73

Fund Channeling

LAMPIRAN 10 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan : ………….(1)

Fund Channeling

(6)

: Diisi alamat dan nomor telepon satuan kerja

(7)

: Diisi nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(8)

: Diisi tanggal SK Pengangkatan PPK

(9)

: Diisi nomor SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

(10)

: Diisi tanggal SK Pengangkatan BPP

(11)

: Diisi nomor rekening BPP

(12)

: Diisi nama rekening BPP

(13)

: Diisi kode bank pusat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

(14)

: Diisi nama bank tempat rekening BPP

(15)

: Diisi nomor surat persetujuan pembukaan rekening oleh Kuasa BUN (KPPN)

(16)

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat persetujuan pembukaan rekening oleh Kuasa BUN (KPPN)

(17)

: Diisi kode dan jenis dokumen anggaran yang ditatausahakan

(18)

: Diisi nomor dokumen anggaran yang ditatausahakan

(19)

: Diisi tanggal, bulan, dan tahun dokumen anggaran yang ditatausahakan

(20)

: Diisi kode dan nama Fungsi

(21)

: Diisi kode dan nama Subfungsi

(22)

: Diisi kode dan nama Program

(23)

: Diisi kode dan nama Kegiatan

(24)

: Diisi tahun anggaran berkenaan

(25)

: Diisi kode dan nama KPPN

(26)

: Diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan

(27)

: Diisi nomor bukti terakhir pada BKU

Kolom 3

: Diisi saldo awal masing-masing buku, yang merupakan saldo akhir bulan lalu

Kolom 4

: Diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku

Kolom 5

: Diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-masing buku

Kolom 6

: Diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5)) masing-masing buku

(28)

: Diisi jumlah kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan

(29)

: Diisi jumlah uang tunai di brankas BPP pada akhir bulan pelaporan

(30)

: Diisi jumlah uang padarekening BPP di bank pada akhir bulan pelaporan

(31)

: Diisi penjumlahan nomor (29) dan (30)

(32)

: Diisi jumlah saldo akhir pada Buku Pembantu Kas

(33)

: Diisi jumlah uang tunai di brankas dan uang di rekening BPP

(34)

: Diisi selisih antar nomor (32) dan (33)

(35)

: Diisi penjelasan apabila terdapat selisih kas dan atay selisih pembukuan

(36)

: Diisi tempat dan tanggal, bulan serta tahun LPJ ditandatangani

(37)

: Diisi nama lengkap PPK atas nama KPA

(38)

: Diisi NIP PPK atas nama KPA

(39)

: Diisi nama lengkap BPP

(40)

: Diisi NIP BPP

74

FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (1) SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG Tanggal : ……..(2)

Nomor : ………(3)

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ……4) Agar mengesahkan pendapatan dan/atau belanja terkait hibat sejumlah: Saldoawal

Rp…………………………

(5)

Pendapatan Hibah

Rp…………………………

(6)

Belanja terkait Hibah

Rp…………………………

(7)

Saldo akhir

Rp…………………………

(8)

Untuk Periode Triwulan : ………………. (9)

Tahun Anggaran : ………………… (10)

Dasar Pengesahan :

Satker

Kewenangan

Nama Satker

……. (11)

xxxxxx

xx

xxxxxxxxxx.. (12)

Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program xx.xx.xxx.xx.xx

(13)

Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja xxxx.xx.xx.xx.xx

(14)

Sumber Dana/Cara Penarikan

: xx/xx

Nomor Register

: xxxxxxx (16)

BELANJA Akun

(15)

PENDAPATAN Jumlah Uang

xxxxxx………… (17)

………….(18)

Jumlah Belanja

………….(19)

BA/Unit Eselon I

Jumlah Uang

/Lokasi/Akun/Satker (20)

………………………… (21)

xxx.xx.xx.xx.xxxxxx.xxxxxx Jumlah Pendapatan

………………………… (22)

Kepada

: Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu

: ……………………………………………………………………….. (23) ……………….,…………….. (24) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM

.. (25)

……………………………………. NIP/NRP…………………….. (26)

75

Fund Channeling

LAMPIRAN 11

Fund Channeling

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL)

NOMOR (1)

URAIAN ISIAN Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga

(2)

Diisi tanggal diterbitkan SP2HL

(3)

Diisi nomoe SP2HL

(4)

Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, siikuti kode KPPN

(5)

Diisi saldo awal hibah langsung

(6)

Diisi jumlah pendapatan hibah langsung yang telah diterima.

(7)

Diisi jumlah belanja terkait Hibah.

(8)

Diisi jumlah saldo awal dengan selisih antar pendapatan hibah dengan belanja terkait hibah

(9)

Diisi periode triwulan

(10)

Diisi Tahun Anggaran

(11)

Diisi dasar diterbitkannya SP2HL, misalnya UU APBN, nomor dan tanggal DIPA, atau

(12)

Diisi kode Satker (6 digit), kode kewenangan (2 digit), serta nama Satker penerima hibah

dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya

(13)

Diisi kode Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Eselon I, Program

(14)

Diisi jenis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja

(15)

Diisi sumber dana dan cara penarikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Kode (10) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD): untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan (-). 2. Kode (11) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL): untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari luar negeri dan kode cara penarikan (-).

(16)

Diisi nomor register

(17)

Diisi akun belanja sesuai akun-akun belanja yang telah ada pada revisi DIPA

(18)

Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja

(19)

Diisi total rupiah jumlah belanja terkait hibah

(20)

1. Diisi kode Bagian Anggaran dan Eselon I: 999.02; kode lokasi. 01.51; kode akun pendapatan; Kode Akun yang Khusus digunakan dalam SP2HL; dan kode Satker: 960186 2. Kode Akun yang khusus digunakan dalam Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), sebagai berikut: Kode Akun 431131

Uraian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan

76

Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang –

431133


431139


431231

Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang –

431232

Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang

431233


421239


Lembaga/Badan Usaha

Perintah Daerah

Lainnya

Perorangan

Bilateral

Multilateral

Lainnya (21)

Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah

(22)

Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah

(23)

Diisi uraian keperluan pengesahan

(24)

Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SP2HL (sama seperti pada poin 2)

(25)

Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM

(26)

Diisi nama dan NIP/NRP Pejabat Penandatangan SPM

(27)

Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi SPM

DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP. 19530814 197507 1 001

77

Fund Channeling

431132

Fund Channeling

LAMPIRAN 12 SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL) NOMOR ……(1) TANGGAL ………. (2) Menyatakan bahwa saya atas nama Kementerian Negara/Lembaga

:

(xxx)…….………(3)

Eselon I

:

(xx)……….……..(4)

Satker

:

(xxxxxx).…..……(5)

Nomor dan Tanggal DIPA

:

……….…………..(6)

Nomor dan Tanggal SP Pengesahan

:

…………………...(7)

bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa ……………………………(8) yang diterima langsung dari: Pemberi Hibah

:

……(9)

Tanggal & Nomor Perjanjian Hibah

:

……(10)

Nomor Register

:

……(11)

Nilai Hibah/Komitmen Hibah

:

……(12)

tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut: Akun

Pagu

Realisasi s.d Bulan lalu

Bulan ini

Sisa

s.d. Bulan ini

Pendapatan .…..(13)

(14)

……(15)

……(16)

……(17)

(18)

……(20)

……(21)

……(22)

……(23)

……(24)

Belanja ……(19)

Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja …….(25) untuk kelengkapan admistrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

…..(26), tanggal, bulan, tahun

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Nama…(27) NIP……(28)

78

Fund Channeling

SURAT PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH DAN BELANJA LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL) NOMOR (1)

URAIAN Diisi nomor SPTMHL

(2)

Diisi tanggal SPTMHL

(3)

Diisi kode dan uraian Kementerian/Lembaga

(4)

Diisi kode dan uraian Eselon I

(5)

Diisi kode dan uraian Satuan Kerja

(6)

(7)

Untuk

hibah

bentuk

uang,

diisi

nomor

dan

tanggal

DIPA.

Untuk

hibah

Untuk hibah berbentuk uang, diisi nomor dan tanggal SP Pengesahan. Untuk hibah bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, diisi tidak ada SP Pengesahan.

(8)

Diisi bentuk hibah langsung yaitu: Hibah bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga

(9)

Diisi nama pemberi hibah

(10)

Diisi tanggal dan nomor Perjanjian Hibah/Grant Agreement/dokumen yang dipersamakan/Nomor BAST

(11)


(12)

Diisi nilai hibah atau nilai yang disepakati sesuai PH/Grant Agreement

(13)

Diisi akun pendapatan hibah sesuai Bagan Akun Standar

(14)

Dikosongkan

(15)

Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulan lalu

(16)

Diisi realisasi pendapatan hibah bulan ini

(17)

Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulan ini

(18)

Dikosongkan

(19)

Diisi akun belanja sesuai Bagan Akun Standar

(20) (21)

Untuk hibah bentuk uang diisi pagu anggaran belanja yang bersumber dari hibah langsung. Untuk hibah bentuk barang/jasa/surat berharga dikosongkan Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung s.d. bulan lalu

(22)

Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung bulan ini

(23)

Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung s.d. bulan ini

(24) (25) (26)

bentuk

Barang/Jasa/Surat Berharga, diisi tidak ada DIPA.

Untuk hibah bentuk uang diisi sisa pagu belanja. Untuk hibah bentuk barang/jasa/surat berharga dikosongkan. Diisi uraian satker Diisi kota tempat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan tanggal penerbitan SPTMHL

(27)

Diisi Nama PA/Kuasa PA

(28)

Diisi NIP PA/Kuasa PA

79

Fund Channeling

LAMPIRAN 13 SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL) NOMOR ……(1) TANGGAL ………. (2) Menyatakan bahwa saya atas nama Kementerian Negara/Lembaga

:

(xxx)…….………(3)

Eselon I

:

(xx)……….……..(4)

Satker

:

(xxxxxx).…..……(5)

Nomor dan Tanggal DIPA

:

……….…………..(6)

Nomor dan Tanggal SP Pengesahan

:

…………………...(7)

bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa ……………………………(8) yang diterima langsung dari: Pemberi Hibah

:

……(9)

Tanggal & Nomor Perjanjian Hibah

:

……(10)

Nomor Register

:

……(11)

Nilai Hibah/Komitmen Hibah

:

……(12)

tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut: Akun

Pagu

Realisasi s.d Bulan lalu

Bulan ini

Sisa

s.d. Bulan ini

Pendapatan .…..(13)

(14)

……(15)

……(16)

……(17)

(18)

……(20)

……(21)

……(22)

……(23)

……(24)

Belanja ……(19)

Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja …….(25) untuk kelengkapan admistrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

…..(26), tanggal, bulan, tahun

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Nama…(27) NIP……(28)

80

Fund Channeling

SURAT PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH DAN BELANJA LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL) NOMOR (1)

URAIAN Diisi nomor SPTMHL

(2)

Diisi tanggal SPTMHL

(3)

Diisi kode dan uraian Kementerian/Lembaga

(4)

Diisi kode dan uraian Eselon I

(5)

Diisi kode dan uraian Satuan Kerja

(6)

(7)

Untuk

hibah

bentuk

uang,

diisi

nomor

dan

tanggal

DIPA.

Untuk

hibah

Untuk hibah berbentuk uang, diisi nomor dan tanggal SP Pengesahan. Untuk hibah bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, diisi tidak ada SP Pengesahan.

(8)

Diisi bentuk hibah langsung yaitu: Hibah bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga

(9)

Diisi nama pemberi hibah

(10)

Diisi tanggal dan nomor Perjanjian Hibah/Grant Agreement/dokumen yang dipersamakan/Nomor BAST

(11)


(12)

Diisi nilai hibah atau nilai yang disepakati sesuai PH/Grant Agreement

(13)

Diisi akun pendapatan hibah sesuai Bagan Akun Standar

(14)

Dikosongkan

(15)

Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulan lalu

(16)

Diisi realisasi pendapatan hibah bulan ini

(17)

Diisi realisasi pendapatan hibah s.d. bulan ini

(18)

Dikosongkan

(19)

Diisi akun belanja sesuai Bagan Akun Standar

(20) (21)

Untuk hibah bentuk uang diisi pagu anggaran belanja yang bersumber dari hibah langsung. Untuk hibah bentuk barang/jasa/surat berharga dikosongkan Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung s.d. bulan lalu

(22)

Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung bulan ini

(23)

Diisi realisasi belanja terkait hibah langsung s.d. bulan ini

(24) (25) (26)

bentuk

Barang/Jasa/Surat Berharga, diisi tidak ada DIPA.

Untuk hibah bentuk uang diisi sisa pagu belanja. Untuk hibah bentuk barang/jasa/surat berharga dikosongkan. Diisi uraian satker Diisi kota tempat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan tanggal penerbitan SPTMHL

(27)

Diisi Nama PA/Kuasa PA

(28)

Diisi NIP PA/Kuasa PA

81

Fund Channeling

LAMPIRAN 14 (KOP SURAT) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: ……. 1. Kode Satuan Kerja

:

2. Uraian Satuan Kerja

:

3. Kegiatan/Output

:

4. No. Grant/Register

:

Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab terhadap: *) 1. Penerimaan…….(1) dengan nomor register ……………(2) sebesar Rp……………..(3) 2. Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1, sebesar Rp……………………..(4) atas beban DIPA Nomor …………….(5) dengan akun …………..(6) 3. Pengembalian sisa hibah bentuk uang kepada Dono sebesar Rp …………… (7) Hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian negara atas belanja sebagaimana angka 2, kami bersedia untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Rekening Kas Negara. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. …..,……………..(8) Penggung Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

……………………………(9) NIP. ………………………(10)

Keterangan *) SPTJM untuk penerbitan SP2HL dan MPHL menggunakan uraian pada nomor (1) dan (2) saja. SPTJM untuk penerbitan SP4HL menggunakan uraian pada nomor (3) saja.

82

(SPTJM)

NOMOR

URAIAN PENGISIAN

(1)

Diisi bentuk hibah yaitu: Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Saham

(2)

Diisi Nomor Register

(3)

Diisi jumlah rupiah hibah langsung yang diterima. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diisi sebesar nilai tertera dalam dokumen atau nilai wajarnya.

(4)

Diisi jumlah belanja terkait hibah langsung. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diisi sebesar nilai tertera dalam dokumen atau nilai wajarnya.

(5)

Diisi Nomor DIPA atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang. Untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga uraian tentang Nomor DIPA tidak ditulis.

(6)

Di isi kode akun belanja sesuai Bagan Akun Standar

(7)

Di isi jumlah rupiah yang dikembalikan kepada Donor

(8)

Di isi tempat dan tanggal pembuatan SPTJM

(9)

Diisi nama PA/Kuasa PA penandatangan SPTJM

(10)

Diisi NIP PA/Kuasa PA penandatangan SPTJM

83

Fund Channeling

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

diisi nomor register hibah

tidak perlu diisi

diisi referensi hibah dari donor (sesuai grant agreement jika ada)

DONOR_REF

GRANT _ID

REGISTER

KET:

DONOR_REF

GRANT _ID

REGISTER

diisi nama negara oemberi hibah

NEGARA DONOR

DONOR_C OUNTRY

diisi mata uang sesuai grant agreement

MATA UANG ASLI

BASE_CURR ENCY

diisi jumlah komitmen hibah sesuai grant agreement

JUMLAH

AMOUNT

diisi nama proyek atau kegiatan peruntukan hibah sesuai grant agreement

NAMA

NAME

diisi batas waktu hibah efektif ditarik

DATE_EFFECTI VE_LIMIT BATAS TANGGAL EFEKTIF

diisi batas akhir penarikan sesuai grant agreement

TANGGAL AKHIR PENARIKAN

DATE_DRAWING_LI MIT

diisi tanggal dilakukannya penarikan sesuai berdasarkan dokumen penarikan dari donor

TANGGAL PENARIKAN

diisi tanggal ditandatangani grant agreement

D_CRED_VAL

DATE_SIGNED TANGGAL PENANDATANG ANAN

diisi Mata uang penarikan sesuai transaksi penarikannya

MATA UANG EFEKTIF

CU_EFF

LAMPIRAN 1 BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG KAS DAN BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG TELAH DISAHKAN PERIODE JANUAR S.D. …….. TAHUN 20XX AMT_CU_EFF

diisi nilai penarikan dalam mata uang sesuai transaksi penarikannya

JUMLAH DALAM MATA UANG EFEKTIF

diisi nilai penarikan dalam mata uang rupiah

JUMLAH DALAM MATA UANG RUPIAH

AMT_CU_LOCAL

diisi dokumen (No. SPHL/SP3HLuntuk kas dan No. SP3HLBJS untuk barang/jasa)

REF

REF

diisi nama Kementerian/Lembaga (Departemen)

NAMA PENERIMA MANFAAT

BENEFICIARY_NAME

LAMPIRAN 15

Fund Channeling

84

85

No

No

Satker

Satker

-

-

-

-

-

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Commitment

Tanggal

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Jumlah

Uang Masuk ke Rekening

-

-

-

-

-

Nomor Register Nomor Rekening – Bank

Izin Rekening No. Surat Persetujuan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Jumlah

Revisi DIPA Sudah

Donor

-

-

-

-

-

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Commitment Berharga

Barang/Jasa/Surat

Bentuk Nomor Register No. BAST

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

BAST Nilai

-

-

-

-

-

No. SP3HLBJS

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Pengesahan Nilai

MONITORING HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA PERIODE JANUAR S.D. ……. TAHUN 20XX

Donor

LAMPIRAN 2 BERITA ACARA REKONSILIASI MONITORING HIBAH LANGSUNG KAS PERIODE JANUARI S.D. ….. TAHUN 20XX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

No. SPHL/SP3HL

Fund Channeling

No. MPHLBJS

-

-

-

-

-

Pengesahan Belanja

Pencatatan

-

-

-

-

-

Pendapatan

LAMPIRAN 16

Fund Channeling

LAMPIRAN 17

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat 10560 Kotak Pos 223, Telepon (021) 4247308, Faksimile : (021) 4207807 ADENDUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTUR PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (DITJEN PP DAN PL) KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU AUTHORIZED PRINCIPAL RECIPIENT MALARIA DENGAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI ACEH SELAKU KEPALA SUB RECIPIENT Nomor : HK.06.01/IV.1/1292/2013 1. Nama Sub Recipient dan Alamat

: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Jl. Syech Muda Wali No. 6 Banda Aceh

2. Nama Program 3. 4. 6. 7. 8.

: Intensifikasi Program Pengendalian Malaria di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan Enam Provinsi Wilayah Timur Indonesia Grant Number : IND-M-MOH Tanggal Awal : 5. Tanggal Akhir: 1 Maret 2013 28 Febuari 2015 Total Dana : Rp. 3.394.035.851 (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) Lingkup Program : Malaria Informasi Nomor Rekening Sub Recipient : Nama Rekening : SSF-MALARIA.DINKES PROVINSI ACEH Nomor Rekening : 0037-01-002922-30-8 Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia Cabang Banda Aceh Alamat Bank : Jl. Cut Meutia No. 17 Banda Aceh Kode Bank SWIFT : Nomor Routing :

9. Tahun Fiskal Recipient mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. 11. Authorized Principal Recipient Nama : dr Andi Muhadi, MPH Jabatan : Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Ditjen PP dan PL Alamat : Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat 10560 Telepon : 021-4247573 Fax : 021-42871369/4212538 E-mail : [email protected]

10. Sub Recipient Representative : Nama : dr. Taqwallah, M.Kes Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Alamat : Jl. Syech Muda Wali No. 6 Banda Aceh Telepon : 0651-637634 Fax : 0651-637634 E-mail : [email protected]

Perjanjian ini terdiri dari 2 halaman dan 1 berkas lampiran terdiri dari: Kondisi dan Syarat-syarat Perjanjian

86

…………………………………………………………... dr. Taqwallah, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

Tanggal : ……………………………………….

13. Tanda Tangan Kepala Authorized Principal Recepient

…………………………………………………………... dr. Andi Muhadir, MPH Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

87

Tanggal : ……………………………………….

Fund Channeling

12. Tanda Tangan Kepala Sub Recipient

Fund Channeling

TIM PENYUSUN PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI DALAM BENTUK UANG YANG DILAKSANAKAN DI DAERAH ("FUND CHANNELING")

I

Pengarah

Menteri Kesehatan RI

II

Penasehat

Seluruh Pimpinan Unit Eselon I

III

Penanggung Jawab

Seluruh Sekretaris Unit Eselon I

IV

Koordinator

Kepala Biro Keuangan dan BMN

V

Nara Sumber

VI

VII

1

Widjanarko

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPU Kemenkeu

2

Yuni Wibawa

Kasubdit Rekening Pemerintah lainnya dan Bendahara Instansi

3

Suharianto

Kasubdit Akuntansi dan Pelaporan, Dit. Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen DJPU Kemenkeu

Tim Perumus 1

Kuswati Ningsih

Kepala Bagian Tatalaksana Keuangan dan Perbendaharaan

2

Raharni

Kepala Sub Bag TP-TGR

3

Tim Biro Keuangan dan BMN

Kontributor dari Eselon I 1

Isti Ratna

Ditjen Bina KIA

2

Tiodora Sidabutar

Ditjen Bina KIA

3

Atik

Ditjen Bina KIA

4

Andri Novianto

Badan PPSDMKes

5

Childa

Ditjen Bina KIA

6

Dedy

Badan PPSDMKes

7

Kus Dwi Priya W

Badan PPSDMKes

88

Shinta Astrio

Ditjen Bina Upaya Kesehatan

9

Trapsilo Sanjaya

Ditjen Bina Upaya Kesehatan

10 Efa Nurhidayah

Ditjen Bina Farmasi dan Alkes

11 Hendra

Biro Hukum dan Organisasi

12 Santu Nugroho

Biro Keuangan dan BMN

13 Yana Irawati

Pusat Penanggulangan Krisis

14 Dwirani Rachmatika Pusat Kerjasamam Luar Negeri 15 Yusraluddin

GF Fund

16 Jalin

GAVI

17 Indah

GF Fund

89

Fund Channeling

8

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KATA PENGANTAR

Recommend Documents