MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA oleh Ir. SUMARNA F. ABDURRAHMAN, MSc KETUA KOMITE TETAP SISTEM KOMPETENSI SDM KADIN - INDONESIA
KONDISI DAN MASALAH
TANTANGAN DAN PELUANG
SOLUSI
PROFESI/ INDUSTRI
STANDAR KOMPETENSI
KURIKULUM PELATIHAN LEMBAGA DIKLAT
PELAKSANAAN PELATIHAN
LEMBAGA SERTIFIKASI
DUNIA USAHA /INDUSTRI
UJI KOMPETENSI (ASSESMENT)
TEMPAT KERJA
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN
PENERAPAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Amanat UU No. 13/ Tahun 2003 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja • Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. • Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan ditempat kerja. • Pengakuan kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. • Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independent.
BNSP • BNSP adalah lembaga independen yang bertanggungjawab kepada Presiden. BNSP dibentuk berdasarkan UU No. 13/ Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. • BNSP memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Organisasi dan personalia BNSP diatur berdasarkan PP No. 23/ Tahun 2004. • Susunan organisasi BNSP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan 23 orang anggota (15 orang unsur masyarakat dan 10 orang unsur pemerintah). Personalia BNSP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Tenaga Kerja.
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) • Dalam melaksanakan tugasnya, BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. • Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus memenuhi syarat yang mencakup aspek kelembagaan dan aspek teknis. • Aspek kelembagaan yang harus dipenuhi adalah : - Dibentuk oleh atau dengan dukungan asosiasi industri terkait - Memiliki badan hukum tersendiri (lembaga sertifikasi yang telah ada karena amanat UU atau diakreditasi oleh lembaga internasional tidak perlu dilisensi tapi berkoordinasi dengan BNSP). • Aspek teknis yang harus dimiliki LSP : - Standar Kompetensi Kerja (SKKNI/ Standar Internasional/ Standar Khusus) - Materi & Pedoman Uji Kompetensi - Asesor (asesor kompetensi & asesor verifikasi) - Tempat Uji Kompetensi (TUK).
SERTIFIKAT KOMPETENSI • Sertifikat kompetensi kerja dikeluarkan oleh BNSP (kop dan format yang standar). • Sertifikat kompetensi kerja terdiri dari : - Sertifikat Unit Kompetensi
Sertifikat untuk pengakuan terhadap penguasaan satu atau kluster unit kompetensi yang “employable”. - Sertifikat Kualifikasi Kompetensi
Sertifikat untuk pengakuan terhadap penguasaan kumpulan unit kompetensi untuk jenjang kualifikasi kerja. • Sertifikat kompetensi kerja memiliki masa berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing LSP dengan persetujuan BNSP.
KERANGKA KUALIFIKASI KERJA NASIONAL INDONESIA ( KKNI ) • KKNI adalah jenjang kualifikasi kerja yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. • KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi, mulai jenjang 1 yang terendah sampai jenjang 9 yang paling tinggi. • KKNI adalah acuan untuk LSP dalam menetapkan jenjang kualifikasi untuk sektor/ bidangnya. • LSP dapat menetapkan jenjang kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dari sektor/ bidangnya.
MEKANISME PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
BNSP Lisensi
LSP Perusahaan
Verifikasi Peserta Uji
Lembaga Diklat Masyarakat
Pengujian untuk bidang yang belum ada LSP nya
Tempat Uji Komptensi ( TUK ) Lulus Uji Tenaga Kerja Kompeten
Dunia Usaha/ Industri
PENGENDALIAN • Kinerja LSP dipantau secara periodik melalui laporan kegiatan surveilen dan monitoring. • LSP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BNSP dikenakan sanksi sampai pada pencabutan lisensi. • Kinerja pemegang sertifikat dipantau melalui laporan pengguna jasa (industri).
MANFAAT • Sertfikat kompetensi kerja dapat menjadi jaminan untuk rekruitmen tenaga kerja kompeten. • Sertifikat kompetensi penetapan remunerasi.
kerja
dapat
menjadi
dasar
• Sertifikat kompetensi kerja dapat menjadi dasar untuk pengembangan karir tenaga kerja. • Sertifikat kompetensi dapat menjadi acuan untuk perundingan Mutual Recognition Arrangement (MRA) antar negara dalam rangka kesepakatan WTO dan AFTA.
