MENGUKUR PENDAPATAN DAN KEMISKINAN MULTI-DIMENSI: IMPLIKASI TERHADAP KEBIJAKAN Sudarno Sumarto Policy Advisor - National Team for the Acceleration of Poverty Reduction Senior Research Fellow—SMERU Research Institute Asia Public Policy Forum: Poverty, Inequality and Social Protection Jakarta, 29 Mei 2013
Garis Besar Pembahasan Hari ini
Masalah-masalah Pengukuran Kemiskinan
Kemiskinan dari Perspektif Satu-Dimensi (Moneter)
Kemiskinan dari Perspektif Multi-Dimensi
Upaya Indonesia untuk Mengentaskan Kemiskinan
Kata Penutup
Masalah-masalah Pengukuran Kemiskinan
Mendefinisikan dan Mengukur Kemiskinan (1/2) Kemiskinan secara luas diterima sebagai multi-dimensi yang melekat
Namun, telah terbukti sulit untuk mengembangkan pengukuran yang dapat: menangkap multi dimensionalitas ini bertanggung jawab atas konteks kesejahteraan "ekologis" dan bertingkat memfasilitasi perbandingan dari waktu ke waktu
Sementara mendefinisikan dan mengukur kemiskinan adalah sulit karena kompleksitasnya, penting untuk merancang dan menerapkan programprogram penanggulangan kemiskinan
Definisi dan pengukuran kemiskinan yang handal : membantu perumusan dan pengujian hipotesis mengenai penyebab kemiskinan memungkinkan pemerintah dan masyarakat internasional untuk menetapkan sasaran-sasaran terukur untuk mengukur dampak intervensi mereka
•
•
Mendefinisikan dan Mengukur Kemiskinan (2/2) Pendekatan Pengukuran Kemiskinan
Pendekatan Moneter Pendapatan per kapita Pengeluaran/konsumsi per kapita
Pendekatan Non-moneter
•
Pendekatan Kemampuan? (Sen; HDI)
Pengecualian Sosial? (pengangguran, kurangnya jaminan sosial, tidak
ada
perumahan, tidak ada partisipasi sosial dan politik)
Pendekatan partisipatif ? (Chambers)
Indikator-indikator Kesehatan
Indikator-indikator Pendidikan
Kemiskinan dari Perspektif SatuDimensi (Moneter)
Mengukur Kemiskinan Satu-dimensi: Kemiskinan Moneter Berdasarkan gagasan garis kemiskinan yang memisahkan penduduk miskin dan tidak miskin Kemiskinan Absolut- terkait dengan kesejahteraan dasar – Pendapatan dan Konsumsi
– Masalah: sekelompok barang & jasa di dalam keranjang konsumsi, per kapita atau unit setara orang dewasa, skala ekonomi
Kemiskinan Relatif – Menafsirkan kemiskinan dalam kaitannya dengan standar hidup suatu masyarakat tertentu – Menekankan kesenjangan ekonomi sebagai indikator utama kemiskinan Titik pemutusan berubah-ubah Tidak berguna untuk memantau evolusi dari waktu ke waktu
Mengukur Kemiskinan Satu-dimensi: Kemiskinan Moneter - Kasus Indonesia
Distribusi pendapatan/pengeluaran rumah tangga – Data dari survei rumah tangga (modul Konsumsi survei sosial ekonomi/Susenas digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia)
Garis Kemiskinan
a.
Garis Kemiskinan Pangan (FPL) 2,100 k/c/kapita/hari
b.
Garis Kemiskinan Non-Pangan (NfPL) kebutuhan dasar atau kurva Engle
c.
Garis Kemiskinan (total) = FPL + NfPL
d.
Konsumsi kurang dari Garis Kemiskinan (PL) Buruk
Kelompok referensi penduduk untuk pola konsumsi - 20% di atas garis kemiskinan
Mengukur Kemiskinan Satu-dimensi: Kemiskinan Moneter - Pentingnya Kelompok Referensi 4.00 3.50
Rupiah/ Kalori
3.00 2.50 2.00
1.50
Polynominal model
1.00
Semi log model
0.50 0.00 20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Pengeluaran (Rupiah/bulan)
120,000
140,000
160,000
Kemiskinan moneter: Lanskap Dunia yang Berubah
Sumber: Bank Dunia
Asia Timur: Kemajuan Penting dalam Menanggulangi Kemiskinan Moneter Proporsi penduduk yang hidup dengan kurang dari $1.25 per hari
Sumber: Bank Dunia
Mengukur Kemiskinan Satu-dimensi: Kemiskinan Pendapatan/Pengeluaran – Keterbatasan Tidak menangkap akses terhadap barang- barang publik dan komoditas non-pasar
•
Tidak menangkap pengecualian sosial
•
Mengasumsikan distribusi merata dari sumber daya di tingkat rumah tangga
•
•
•
Memiliki pendapatan yang cukup tidak menjamin perlengkapanperlengkapan yang diperlukan untuk kesejahteraan minimal Penghasilan di atas garis kemiskinan namun memutuskan untuk menghabiskannya untuk obat- obatan – tingkat kesehatan rendah, usia hidup lebih pendek
Kemiskinan dari Perspektif Multi-Dimensi
Kemiskinan Pendapatan Memberikan Gambaran yang Tidak Lengkap Ketidaksesuaian antara kemiskinan pendapatan dan kekurangan pendidikan dan gizi Kehilangan fungsi namun bukan pendapatan / pengeluaran
Pendapatan / pengeluaran orang miskin yang tidak kekurangan fungsi
Pendidikan
Gizi/Kesehatan
Negara Anak
Dewasa
Anak
Dewasa
India
43%
60%
53%
63%
Peru
32%
37%
21%
55%
India
65%
38%
53%
91%
Peru
93%
73%
66%
94%
Sumber: Franco et al. (2002) cited in Ruggieri-Laderchi, Saith and Stewart.
Pendekatan Kemampuan Amartya Sen "Kehidupan manusia dihancurkan dan berkurang dalam segala macam cara yang berbeda, dan tugas pertama ... adalah mengakui bahwa kehilangan berbagai jenis yang sangat berlainan harus ditampung dalam kerangka yang menyeluruh dan umum ."
Indeks Kemiskinan Multidimensional OPHI: Bobot & Indikator
Perhitungan Kemiskinan Moneter dan Multi-Dimensi – Negara-negara Terpilih
Persentase Kemiskinan Pendapatan (hidup dengan pendapatan kurang dari US$1,25 per hari) Sumber: Oxford Policy and Human Development Initiative (2013), Multidimensional Poverty index (MPI) Data Bank.
Persentase Kemiskinan MPI
Indikator
Kesehatan
Pendidikan
Indonesia: Kehilangan di setiap Indikator Kehadiran sekolah Masa Sekolah Gizi Kematian Anak Aset
Standar Hidup
Minyak goreng Lantai Air Minum Sanitasi Listrik
Persentase penduduk yang termasuk Kemiskinan MPI dan terbuang di masing-masing indikator Sumber: Oxford Policy and Human Development Initiative (2013), Multidimensional Poverty index (MPI) Data Bank
Indonesia: Kontribusi Indikator terhadap MPI Lantai, 2.7% Listrik, 2.5% Air Minum, 5.9%
Tidak ada data tentang gizi, 0.0%
Aset, 5.9%
Masa-masa Sekolah, 7.0% Kematian Anak, 50.6%
Sanitasi, 7.7%
Kehadiran sekolah, 8.6%
Minyak goreng, 9.1%
Sumber: Oxford Policy and Human Development Initiative (2013), Multidimensional Poverty index (MPI) Data Bank
Upaya Indonesia untuk Mengentaskan Kemiskinan
Upaya Indonesia dalam Mengatasi Kemiskinan: Evolusi Kebijakan
Krisis Keuangan Asia (AFC):
Paska Krisis Keuangan:
Dampak sosial ekonomi dari krisis keuangan Asia sangat buruk .
Pengurangan subsidi BBM dan pemberlakukan bantuan langsung tunai (BLT), perluasan bantuan sasaran selama krisis keuangan, program pengembangan masyarakat, dan pemberlakukan bantuan tunai bersyarat
Tatanan Baru: Sebagian besar upaya tidak langsung diarahkan pada masyarakat miskin
Pemerintah membentuk program jaring pengaman sosial (SSN) di bidang ketahanan pangan, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Penciptaan, dan Pemberdayaan Masyarakat .
Empat Kelompok dengan Kebutuhan Berlainan Kurva Insiden Pertumbuhan, 2008-2012 10.0
Laju pertumbuhan Tahunan %
8.0
6.0
+Rp 250.000/kap/bl 12%
Pertumb.2008-2012
+Rp 370.000/kap/bl 40%
+Rp750.000/kap/bl
Pertumb. rata-rata
80%
4.87
4.0 2.0 0.0 Persentil
Miskin 29 mil Pengurangan Kemiskinan
Rentan 70 mil & Perlindungan Sosial
Menengah
Tinggi
100 mil
50 mil
Perlindungan sosial, iklim investasi & Akses Pasar
Pembangunan Berbasis Masyarakat Sumber: BPS dan TNP2K
Iklim Investasi
Upaya Indonesia untuk Mengatasi Kemiskinan dan Kerentanan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah dibentuk untuk mengoordinasikan upaya-upaya ini Cluster-1
Mendekati Kemiskinan
Miskin
Menstabilkan pendapatan melalui programprogram perlindungan sosial dan kemiskinan di tingkat rumah tangga
Cluster-2 Mempromosikan pembangunan dan pemberdayaan di tingkat masyarakat
Cluster-3 Mendorong pertumbuhan tingkat mikro melalui programprogram yang menargetkan keuangan mikro dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah
Melindungi masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan dan memperluas penciptaan lapangan kerja
Mempercepat Pengentasan Kemiskinan
Sangat Miskin
Diatur dengan Instruksi Presiden No 15/2010 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Pernyataan Penutup
Pernyataan Penutup •
• • • •
•
Menetapkan definisi dan pengukuran kemiskinan yang dapat diandalkan merupakan langkah penting dalam bekerja dan membantu orang miskin dan rentan. Ukuran kemiskinan berbasis konsumsi adalah salah satu cara, dan Indonesia telah mencapai kemajuan dalam pengukuran ini. Namun, ada keterbatasan signifikan pada ukuran kemiskinan satu-dimensi . Kemiskinan multidimensi dapat melengkapi tetapi tidak harus menggantikan ukuran-ukuran (perhitungan standar) berbasis konsumsi kita. Mengukur saja tidak cukup, kita juga perlu bertindak. Untuk bertindak secara efektif, kita perlu terus mengakui dan mendasarkan kebijakan pada kenyataan bahwa kemiskinan adalah multidimensi dan mempengaruhi kelompok- kelompok populasi secara berbeda . Sama halnya kemiskinan adalah multi-dimensi, begitu juga dengan respons Indonesia dengan mempertahankan strategi multi-dimensi yang kuat (termasuk bentuk-bentuk baru pengukuran) untuk menanggulangi kemiskinan dan memperkuat negara .
TERIMA KASIH
