25
MENGKAJI PERAN OPERASI PEMELmARAAN PERDAMAIAN PBB SEBAGAI BAGIAN UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA Oleh : AdJi Samekto Dalam rangka mel\iamin terciptanya perdamaian dan keamanan internasional PBB sebagai lembaga tertinggi diantara bangsa-bangsa membentuk mekanisme pengamanan kolektif, yang pembentukannya didasarkan Piagam PBB pasa141-42, namun usaba tersebut dirasakan "amat politis" sifatnya, khususnya semel\iak pecahnya Perang Korea. Untuk itu, alas prakarsa Dag Hammerskolj dibentuklah "Operasi Pemelibaraan Perdamaian PBB" untuk mengurangi resiko secara Politis tadi. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengungkapkan beberapa aspek baik teoritis maupun praktis mengenai Operasi Pemelibaraan Perdamaian PBB itu sebingga dapat diperoleh pandangan yang utuh tentang misi tersebut.
','
I. Pendahuluan Piagam berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa '(PBB) di tandatangani pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Fr'ansisco Amerika Serikat, manakala negara-negara di dunia sedang bangkit menyongsong suasana baru dalam tata hubungan internasional setelah terjadi perang dunia II yang telah menyadarkan umat manusia untuk selalu berupaya mewujudkan perdamaian. Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan intemasional. Unluk melaksanakan lujuan ini PBB dapat membentuk mekanisme pengamanan secara koleklif yang dikenal dengan istilah: "Collective Security", yang pembentukannya didasarkan pada pasal 41 serla pasal 42 Piagam PBB. Tindakan keamanan kolektif oleh PBB lersebul di alas, pertama kali dilerapkan dalam mengalasi perang Korea pada tahun 1950-1953, yang mengakibatkan lerbelahnya Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan sebagaimana kila lihat hingga kini. Di dalam perang ilU, Korea Ulara Februari 1991
Hukul1I dan Pelllhllll§!,lIlIall
dinyatakan oleh PBB sebagai negara agresor, akan tetapi kalangan politisi, internasional banyak yang berpandangan bahwa tindakan keamanan kolektif oleh PBB di Kprea itu sebe'narnYl/·hanya sekedar istilah pengganti terhadap bantuan militer Amerika Serikat kepada Korea Selatan. Terlepas dari benar tidaknya pan dang an politik itu telah berakhirnya perang Korea. tindakan Keamanan Kolekti f dipandang bukan lagi merupakan pendekatan yang dominan dalam upaya memelihara dan menciptakan perdamaian. Atas prakarsa Dag Hammarskjold, Sekretaris Jenderal PBB yang kedua (1953-1961). PBB menciptakan suatu pendek.a tan yang lebih mengurangi res iko-r~siko secara politis. Pendckatan yang baru ini tidak didasarkan pada pengidentifikasian pihak yang salah dan pihak yang benar dan tidak menerapkan sanksi atau melakukan tindakan tertentu, terhadap pihak yang dipandang salah. Pendekatan yang dimaksud ini kemudian diwujudkan dalam mekanisme yang disebut "United Nations Peace-keeping Operations" atau Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Sejak terbentuknya Operasi Pemeliharaan Perdamaian pada tahun 1956, maka sampai tahun 1990 misi itu telah melaksanakan tugasnya sebanyak 14 kali di berbagai wilayah dunia. Da.Iam pelaksanaannya sudah barang tentu operasi itu tidak selalu mudah dilaksanakan karena adanya berbagai faktor yang berpengaruh. Berkaitan dengan hal itu, tulisan ini mencoba mengungkap beberapa aspek, baik berdasarkan teori maupun praktek tentang Operasi Pemeliharaan Perdamaian , agar diperoleh pandangan yang utuh tentang misi PBB tersebur, sehingga kita dapat menilai peran misi PBB terse but dalarn menciptakan perdamaian dunia. II. Pengertian Dan Maksud Dibentuknya Operas; Pemeliharaan Perdamaian
PBB' Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB . merupakan salah satll mekanisme untuk meI'Qelihara perdamaian internasional yang diwujudkan dalam Misi Pengamat (Observers) dan Pasukan Pemelihara Perdamaian (United Nations Peace-keeping Force) dan keduanya menggunakan kekuatan mil iter dari berbagai negara yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB. Komando tertinggi Operasi Pemeliharaan Perdamaian ini dipegang oleh Sekretaris Jenderal PBB sedangkan komando di lapangan dipilih oleh Sekretaris Jenderal PBB setelah berkonsultasi dengan Dewan Keamanan PBB. l
I) Uraian tCIHang. pcngcnian dan mak.~ ud dibcntuknya Operasi Pemeliharaan Pcrdamaian PBB di atas bcrsumber dari: United Nations Dcpartem~m of Public Information. The BIlle Helmets (A Review of United Nation" Peace-keeping). New York, 1985, halaman 5-8; United Nations Dcpanement of Public Information. Teaching AbO/if UlIiwd /Va/ions Peoce-ke(!,xng. New York. 1990. halaman 8-10; Fuad Ha~~all. "l!paya Pcmdiharaan Pt'rd;l1naian Oalam Penyelesaia1 Sengketa internasional", jllrnal L/lur .\'-'.~t'ri. Uad:1Il P ~ncli tia n Da n Pen£ ~1I'I ban gan Depanem~n LU;lT Negeri Rio Jakarta. 198], hal:19-22 .
Mengkaji
27
Misi Pengamat (Observers) merupakan satuan yang tidak dipersenjatai, sedangkan Pasukan Pemelihara Perdamaian dipersenjatai tetapi penggunaannya terbatas hanya untuk kepentingan untuk membela diri (Self-defence), karena pasukan ini bukan pasukan yang memiliki kekuasaan memaksa, atau menyerang. Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB tidak beleh digunakan. untuk kepentingan atau keuntungan salah satu pihak dalam sengketa. Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB dimaksud untuk mencegah timbulnya situasi yang semakin buruk dalam suatu sengketa. Untuk maksud ini Pasukan Pemelihara Perdamaian dapat menghentikan di medan tempur, sedangkan penyelesaian sengketa secara politis dibalik sengketa di medan tempur itu bukan wewenang Pasukan Pemelihara Perdamaian. Penyelesaian secara politis dan menyeluruh dari adanya sengketa itu memerlukan partisipasi dari unsur-unsur lain seperti Dewan Keamanan PBB, Sekretaris lenderal PBB, dan yang lebih penting adalah usaha-usaha para pihak yang terlibat dalam sengketa yang bersangkutan. Pemeliharaan Perdamaian (peace-keeping) didefmisikan oleh PBB sebagai: " .... a technique of using troops under UN command to keep disputing countries or communities from fighting while peace making efforts are pursued. It helps create an atmosphere in which fruitful negotiations for peace can be held." (United Nations, 19'Xl, halaman 8). Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menempatkan satuansatuan Operasi Pemeliharaan Perdamaian di suatu wilayah negara yang tengah terjadi sengketa dengan negara atau pihak lain. Pertama, Pasukan yang dipilih untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian merupakan satuan militer dari negara-negara yang netral dalam sengketa yang bersangkutan; Kedua, Pemerintah negara yang wilayahnya dimasuki satuan operasi tersebut berhak melarang kehadiran satuan-satuan tertentu dari negara yang dianggap tidak netral dalam sengketa bersangkutan; Ketiga, Negara yang wilayahnya dimasuki kekuatan untuk Operasi Pemeliharaan Perdarnaian dapat menolak kehadiran kekuatan tersebut di negaranya. Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB bukanlah suatu metode yang dimaksud untuk menggantikan mekanisme tindakan Keamanan Bersama (Collective Security). Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan inovasi yang munculnya dapat didasarkan pada pasal 40 Piagam PBB yang menentukan, sebelum dilakukan tindakan-tindakan menu rut pasal 41 dan pasal42 Piagarn PBB, Dewan Kearnanan dapat mengamQi! tindakl!n-tinctakan tertentu untuk mencegah memburuknya situasi konflik" dengan tanpa mel)gabaikan hak-hak, tuntutan atau kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan. Hal penting yang harus disadari adalah bahwa Operasi Pemeliharaan Perdamaian hanya merupakan bagian dari upaya mewujudkan perdamaian secara menyeluruh. Secara ideal, upaya mewujudkan perdamaian secara Februari /99/
HlIkllm dOli Pell/bangulIGIl
menye1uruh harus dilakukan melalui tahap-tahap yang meliputi tiga tahap sebagaimana disebut dibawah ini: Upaya yang diarahkan untuk membuat terwujudnya perdamaian melalui tindakan menghentikan situasi konflik yang sedang berlangsung (Peacemaking). Upaya ini tentu memerlukan kesadaran dan kemauan politik dari pihak-pihak yang terlibat didaJam sengketa untuk mulai melakukan usaha menuju proses perdamaian; Berikutnya, upaya yang diarahkan untuk melerai pihak-pihak yang bermusuhan dan menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mendorong niat untuk mengakhiri sengketa melalui cara-cara damai (peace-keeping). Oalam kasus inilah Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB dapat berperan; Selanjutnya, upaya yang diharapkan untuk menciptakan kondisi yang lebih menjamin makin terbinanya suasana damai antara pihak-pihak yang telah mengakhiri sengketa (peace-building). Pembedaan ketiga tahap tersebut sebenarnya hanya dilatarbelakangi alasan bahwa ketiga tahap tersebut berbeda dalam modus operandinya masing-masing, sekalipun demikian antara satu tahap dengan tahap yang lain saling tergantung satu dengan yang lain. Guna memperjelas implementasi tahap-tahap tersebut diambil sebagai contoh nyata kasus perang MesirIsrael yang dipaparkan secara kronologis sebagai berikut: Pada tahun 1967 terjadi perang antara Mesir dengan Israel yang dikenal dengan nama "Perang Enam Hari". Di dalam perang ini Israel berhasil merebut lazirah Sinai dan laJur Gaza. Pada tahun 1968 kedua negara terlibat lagi dalam pertempuran lagi sepanjang Terusan Suez. Pada tahun 1978 terjadi peru bah an pandangan kedua negara. Mesir dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan menunjuk Amerika Serikat sebagai penengahnya. Upaya secara politis dilakukan oleh Presiden Anwar Sadat dari Mesir denga melakukan kunjungan ke Israel dalam rangka perwujudan perdamaian kedua negara. Pada tahun 1979 dilakukan perjanjian perdamaian diantara kedua negara itu dengan menggunakan Amerika · Serikat sebagai mediator. Perjanjian ini dikenal dengan nama Perjanjian Perdamaian Camp David. Melalui perjanjian ini Israel setuju untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Sinai dan menyerahkan kembali kota EI-Arish kepada Mesir dan sebaliknya kapaJ-kapal Israel diijinkan kembaJi berlayar melewati Terusan Suez. Rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan kedua negara sejak tahun 1978 mencerminkan adanya usaha-usaha kearah "peace-making". Usaha-usaha tersebut selanjutnya diikuti dengan penempatan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB, "United Nations Emergency Force II (UNEF II)" , yang bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dar> penarikan mundur pasukan-pasukan Mesir serta Israel dari wilayah konflik. Pasukan Pemelihara Perdamaian ini dalam kadar tertentu turut membantu menciptakan silUasi yang lebih mendorong upaya menciptakan perdamaian.
29
Mengkaji
Penempatan UNEF II di kawasan konflik Mesir-Israel ini merupakan upaya Internasional yang mencerminkan usaha "peace-keeping", untuk melancarkan usaha-usaha II peace-making" . Pada tanggal 26 Februari 1980, Israel dan Mesir secara reSmi memulihkan hubungan diplomatik' dengan saling menukar Duta Besar sebagai langkah normalisasi hubungan kedua negara. Tindakari-tindakan serupa ini '!;"j' mencerminkan upaya I'peace-building". Berdasarkan i1ustrasi kasus perang Mesir-Israel di atas, jelas bahwa "peace-building" tidak akan dicapai tanpa didahului upaya "peace-making" dan "peace-keeping". Bila ditarik dalam skala pembahasan yang lebih luas penyelesaian sengketa Mesir-Israel tersebut diatas, dapat rnemberi makna bahwa perwujudan perdamaian dalam arti~ seQenarnya hams sampai pada tingkat-tingkat upaya membina kondisi damai. Selama "peace-building" belum terwujud sebagai upaya nyata maka perdamaian tidak lebih artinya daripada dihentikannya situasi sengketa sedangkan sumber-sumber konflik secara laten masih membayangi situasi. Sasaran dari "peace-building" adalah dihilangkannya secara bernngsur-angsur sumber-sumber penyebab konJik. (Fuad Hassan, 1983, halaman 20). III. Perbedaan Antara Peace Keeping Operations Dengan Collective Security , Pada awal pembahasan dalam bab kedua diatas dinyatakan bahwa Operasi Pemeliharaan Perdamaian tidak dirnaksudkan untuk menggantikan Keamanan Kolektif, tetapi bukan berarti tidak berbeda . . Keamanan kolektif (Collective Security) merupakan 'penggunaan kekuatan militer dari berbagai negara atas prakarsa Dewan Kearnanan PBB yang bertujuan_untuk memerangi tindakan negara atau pihak yang telah mengancam, perdamaian atau melakukan agresi. Di dalam Keamanan Kolektif, PBB akan menetapkan bahwa ~u.atu negara atau pibak telah melakukan ancaman terhadap perdamaian atau melakukan. agresL Berdasarkan hal itu kemudian dewan Keaqlanan' menetaIJkan sanksi terhadap pihak tersebut yang , dapat beruP." ])emutusan hUQuI)gan diplomatik, ·pemu,t\jSan komunikasi, plokade dan beotuk sanksi lainnya .. Daljlm artian lain, Keamanan Kolektif l)1erupakan' pndakaJ!>,yang rv-emijlak sl\lah satu regara atau pihak dalam suatu sen~et~, dan me;..( merangi pihak lajn sebagai langkah mencip!
an
to
2) 1Urai 1 secara Jengkap lihat: Theodore A. Couloumbis, jame:; Wolfe, Introduction International Relolion; Power and 'Jus/ice,- aiih' bahasa: Marcedes Marbun, A\:)ardin, Bandung', 1990,hal. 291 "298.
Februari 1991
30
Hliku111 dan Pembangunan
keta di Korea telah dinyatakan secara jelas dalam berbagai penerbitan PBB. Diantaranya se)Jagai berikut: Since the UN was founded, there has in fact been only one military enforcement ,actiop-in 1950, when the Security Council recomended that member states "furnish such assistance to the Republic of Korea as may be necessary to repel the armed attack", against it, and that states providing military forces and other assistance to make such forces available "to unified command under the United States". That operation differed from peace keeping operation, ... (United Nations , 1988). The international force in Korea was also not a United peace-keeping operation in current sense of the term since was not under the control of United Nations, it was not based on the con~ent of the parties, and it 'used force. (United Nations, 1985, halaman 8). Selanjutnya bahwa tindakan PBB dalam sengketa di Korea merupakan tindakan Keamanan Kolektif yang dinyatakan oleh Clark M. Eichelberger: First, Korea presents a clear example of United Nations application of collective security ..... United Nations resistance to aggresion at the 381h Parallel in Korea, uflder taken on the initiative of the United States, was history' s most nearly complete example of collective security. (Clark M. Eichelberger, 1965, halaman 30-31). Guna lebih memahami pernyataan bahwa keterlibatan PBB dalam sengketa di Korea bukan merupakan operasi pemeliharaan perdamaian. Dibawah ini dipaparkan kronologis perang Korea. 3 Pada tahun 1945 sebelum berakhirnya Perang Dunia kedua, Uni Soviet memasuki Korea bagian utara dan disusul oleh Amerika Serikat yang memasuki Korea bagian selatan. Selanjutnya sete'lah jepang dinyatakan kalah perang dalam Perang Dunia kedua, Uni Soviet dan Amerika Serikat menetapkan garis lintang 38 derajat sebagai garis pembatas antara Korea bagian utara dan Korea bagian selatan. Pada masa sebelumnya wilayah Korea dikuasai oleh Jepang . Masalah tentang Korea pertama kali dibahas pada tahun 1947 di dalam Majelis Umum PBB , namun hasil pembicaraan itu tidak menghasilkan untuk menyatukan Korea . Pada tahun 1948 Uni Soviet berhasil membentuk pemerintahan separatis yang menguasai Korea Utara di bawah pimpinan Presiden Kim Il Sung. Tindakan tersebut diimbangi oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Barat yang membentuk pemerintahan Republik Korea Selatan dengan Presiden Syngman Rhee sebagai pimpinannya. Pada tanggal25 Juni 1950 Pasukan Korea Utara melakukan penyerbuan ke wilayah Korea Selatan dengan melintasi garis lintang 38 derajat yang menjadi pembatas. 'Menanggapi invasi tersebut, Dewan Keamanan PBB menyatakan, serangan Korea Utara ke Korea Selatan merupakan tindakan 3) Uraian lemang sengkela Korea ini bersumber dari Clark M. Eichelberger, The United Notions The First . 20 years, Macfadden-Banell. New York , 1965. hal. 30-33; United Nations Department of Public Information, Bosic facts Abooul The United No/ions. New York. 1989. haL47-48,
31
Mengkaji
agresi. Korea Utara hams menarik mundur pasukannya dari wilayah Korea Selatan. Permintaan Dewan Kearnanan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Korea Utara dan pertempuran terus berlangsung. Berdasarkan fakta tersebut pada tanggal 7 Juli 1950, Dewan Keamanan PBB mengadakan pemungutan suara untuk memungkinkan pengerahan kekuatan militer sebagai bantuan bagi Korea Selatan. Akhirnya Dewan Keamanan PBB menyetujui elibentuknya kekuatan militer multinasional atas nama PBB sebagai upaya "Collective Security". Pada tahun 1951 pertempuran semakin meluas dengan rnasuknya RRC ke Korea Utara untuk membantu, tetapi pesukan PBB yang mendapat dukungan utarna dari Amerika Serikat itu berhasil memukul mundur pasukan Korea Utara. Akhirnya pada tabun 1953 pertempuran tersebut diakhiri dengan gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Korea Utara dari wilayah Korea Selatan. Uraian tentang sengketa eli Korea yang melibatkan PBB tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa terdapat perbedaan antara "Collective Security' dengan ' Peace-keeping Operations". Beberapa perbedaan antara keduanya ditunjukkan melalui paparan berikut : Collective Security
Peace-keeping Operation
Pasukan multinasional PBB dan memiliki kekuatan memaksa.
Pasukan multinasional PBB tidak memiliki kekuatan rnemaksa.
Di dalamnya Dewan Keamanan melakukan identifikasi pihak yang telah melakukan agresi atau mengancam perdamaian. ;
Di dalarnnya Dewan Kearnanan tidak '1lelakukan identifikasi pihak yang "salah", mengancam perdamaian atau melakukan agresi.
'.
Melaksanakan tindakan pernaksaan tertentu disertai dengan penerapan sanksi ekonomi atau politis.
,
Tidak mela,kukan pemaksaan dan tidak menerapkan sanksi terhadap pihak manapun dalam sengketa.
q.
Menggunakan kekuatan militer untuk. melakukan tindakan tertentu atau membela salah satu pihak dalam sengketa, untuk l)1emulihkan p~rdamaian.
'".,
Kehadirannya eli dalam suatu sengketa tidak ditentukan hams dengan, persetujuan pibak-pihll.k , yang bersengketa.
Menggl!nakan kekuatan militer tetapi tidak untuk memihak kekuatan manapun dan bertindak sebagai,penengah antara pihak yang bersengketa, untuk memulihkan per~arnaian . ,. .. . , Kehadirannya dalam suatu sengketa ar!lS dengan persetujuan pihakpihak yang bersc;ngketa.
Februari 1991
32
Hukul/1 dal/ PemballgulI(f1l
IV. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Peace-keeping Operation Operasi Pemeliharaan PBB bukanlah suatu kegiatan yang tidak pernah memenuhi hambatan lebih-Iebih mengingat, bahwa kekuatan tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa dan kehadirannya dl sualU negara harus mendapat persetujuan dari pemerintah s~tempat atau pihak-pihak. yang ber,engketa. Ada dua faktor utama yang dipandang berpengaruh dalam menilai" berhasil atau gagalnya operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB, yaitu faktor kedaulatan negara dan adanya perbedaan pcrsepsi tentang perdamaian. a. Kedaulatan Negara Kedaulatan negara merupakan atribut tertinggi yang dimiliki negara untuk menjalankan segal a kekuasaannya sering digunakan oleh negara sebagai perisai untuk menolak kehadiran kekuatan Pemelihara Perdamaian PBB di negara setempa!. Hal diatas terjadi manakala Presiden Gammal Abdul Nasser menuntut penarikan munder UNEF II keluar wilayah Mesir pada tahun 1967. Bagi Israel tindakan ini merupakan hal yang menggelisahkan sehingga mendorong Israel untuk melakukan serangan yang kemudian meletus sebagai perang pada bulan Juni 1967. Dalam hal ini PBB tidak dapat berbuat lain kecuali memnuhi permintaan Presiden Nasser itu, karena merupakan permimaan yang didasarkan atas kedaulatan Mesir di wilayahnya (Fuad Hassan, 1983, halaman 27). b. Perbedaan Persepsi Tentang Perdamaian Sejak jaman Yunani Purba, "Damai" sud.ah sering dikaitkan dengan "perang", sebagaimana Aristoteles menyatakan, tujuan satu-satunya dari peperangan adalah perdamaian. Beberapa abad kemudian Saint Agustinus merumuskan sebuah definisi tersendiri tan tang damai: "darnai adalah tatatertib dalam ketentraman" (Daoed Joesoef, 1989, halaman 6-7). Pengertian damai yang disampaikan Saint Agustinus terkandung maksud bahwa damai adalah kondisi yang memungkinkan dijalankannya tat a tertib karena adanya ketentraman atau bebas dari rasa takut, gelisah atau cemas. Apabila pengertian diatas diangkat pada skala internasional, maka perdamian intenasional dapat diartikan sebagai kondisi yang niemungkinan dijalankannya tata-tertib internasional karena adanya ketentraman dalam masyarakat interriasional. Akan tetapi tata-tertib internasional yang dimaksud ternyata bukanlah suatu mekanisme yang selalu disepakati oleh semua negara mengingat bahwa kondisi, latar-belakang sejarah, dan persepsinya terhadap dinamika internasional dapat berbedaobeda. Perangkat dan mekanisme tata-tertib yang diasumsikan dapat diterima oleh masyarakat internasional kadang-kadang dipandang tidak cocok untuk diterapkan negara tertentu, sehingga negara tersebut lebih memilih mekanisme
,
Mengkaji
33
tersendiri yang diyakini dapat menjamin terwujudnya perdamaian sesuai dengan persepsinya sendiri . Hal serupa ini terjadi dalam kasus invasi Israel ke wilayah Lebanon pada bulan Juni 1982. Bilamana suatu negara yang semula menerima kehadiran pas uk an atau misi perdamaian PBB kemudian merubah pandangannya berdasarkan analisa situasi dari perkembangan yang terjadi, maka atas dasar analisa itu negara yang bersangkutan dapat mengambil prakarsa sendiri tanpa menghiraukan Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB. Di satu sisi je1as bahwa, negara yang dimasuki Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB tetap menghendaki kehadiran kekuatan PBB tersebut, akan tetapi hal itu tidak diperhatikan pihak lain yang melakukan serangan terhadap negara yang dimasuki Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya invasi Israel terhadap Lebanon, dimana pasukan PBB (UNIFIL) praktis tidak berbuat memaksa, ketika pasukan Israel jelas melanggar perbatasannya dengan Lebanon dan melanjutkan sampai ke Ibukota Lebanon, dengan dalih akan memusnahkan "sarang" gerilyawan Palestina (PLO). Pembenaran yang dipergunakan Israel ialah, bahwa dengan demikian Israel akan dapal menjarnin ketentraman bagi penduduknya yang bermukim di Israel bagian Utara. Perdana Menteri Menachen Begin, waktu itu, mengatakan bahwa dengan operasi tersebut Israel menginginkan , "penduduk Israel bagian Utara itu dapat menikmati ketentraman tanpa kuatir terhadap serangan roket gerilyawan Palestina " (Fuad Hassan, 1983 , halaman: 27-30). Kasus pengusiran Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB yang terjadi pada tahun 1967, atas permintaan Mesir dan invasi Israel ke wilayah Lebanon pada bulan J uni 1982 dengan menerobos barisan penyekat Pasukan Pemeliharaan Perdamaian UNIFIL, menunjukan bahwa faktor kedaulatan negara dan perbedaan persepsi tentang perdamaian dapat mempengaruhi berhasil-tidaknya pelaksanaan Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Contoh-contoh kasus yang mencerminkan serupa diatas tentunya dapat diperbanyak lagi. V. KesimpuIan Berdasarkan uraian di alas ada beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut: OPerasi Perneliharaan Perdamaian PBB (United Nations Peace-keeping Operation) merupakan bagian dari rangkaian usaha mewujudkan perdamaian oleh ·PBB, yang di dalam pelaksanaannya menggunakan kekuatan militer atau menggunakan kemampuan personil militer dari negara-negara anggota PBB untuk melerai pihak-pihak yang bertikai. Terdapat perbedaan fundamental antara pengertiall. "Collective Security dengan "United Nations Peace-keeping Operation", sekalipun kedua-duanya menggunakan kekuatan militer secara multinasional dan berFebruari 1991
34 ~
Hukum dan Pembangllllan
tujuan sarna, yaitu m~ngupayakan terwujudnya per~damaian. "Collective Security" di dalam upaya mewujudkan suatu perdamaian dapat menggunakan kekuatan yang bersifat memaks<, d.an memihak salah satu pihak .dalam sengketa. Dalam pelaksanaannya, "Collective Security" ini tentu mengandung resiko-resiko yang besat .bagi anggo.ta pasukan yang tergabung dalam keamanan kolektif ini . . Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (United Nations Peace-keeping Operation) tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak dalam sengketa, atau menyerang pihak lain. Tugasnya adalah antara lain adalah melerai pihak-pihak yang bersengketa di medan tern pur dan tidak menetapkan sanksi terhadap salah satu pihak yang bersengketa. Karakter seperti ini tentunya akan mengurangi resiko-resiko sampai tingkat yang lebih kecil.dari resiko yang dihadapi dari dalam Collective Security. Oleh karena resikonya lebih kecil maka adalah wajar apabila secara kuantitas pelaksanaan Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB lebih banyak dilakukan daripada mekanisme Keamanan Kollektif, dalam upaya mewujudkan perdamaian internasional. Hal itu bukan kemudian berarti bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Operasi Pemeliharaan Perdamaian tidak pernah mendapat hambatan. Ada dua faktor yang dapat menjadi penghambat kelancaran tugas Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB, yaitu kedaulatan negara dan perbedaan persepsi tentang perdamaian. VI. Penutup
Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB, suatau alternatif mekanisme PBB dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia telah menjalankan tugasnya berkali-kali di berbagai wilayah dunia. Sebagai "Non-Fighting Force " dan ban yak dinilai hanya sebagai manefestasi kesepakatan politik belaka. Maka penilaian terhadap operasi Pemeliharaan Perdamaian tentu dapat berbeda-beda. Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB bukan didirikan untuk menghapus semua perbedaan pandangan antar negara-negara yang bersengketa. Secara esensial pemeliharaan perdamaian bermaksud menjamin agar perbedaan antara friksi-friksi antar negara yang bersengketa tidak menghambat usaha bersama untuk mencapai sasaran ya!1l> disepakai. Ketegangan, konflik maupun perang memang suatu gejala yang selalu terjadi dalam percaturan masyarakat internasional. Tidak ada satu negarapun yang dapat mengatasi semua dan sekaligus. Adanya kenyataan itulah, maka didirikan PBB untuk menghindari makin meningkatnya ketegallgan menjadi berbagai macam konflik dan berangsur-angsur mencapai upaya perwujudan. Bila direnungkan kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan Operasi Pemeliharaan perdamaian PBB membuktikaJ) bahwa tidak ada sengketa manapun yang dapat diselesaikan, jika negara-negara yang bersengketa
Mengkaji
35
tidak bekerjasama untuk berupaya mewujudkan perdamaian, dengan demikian kegagalan-kegagalan Operasi Pemeliharaan Perdamaian bukan tanggungjawab PBB semata-mata.
DAITAR KEPUSTAKAAN Couloumbis, Theodore A dan James H. Wolfe, Introduction to International Relations: Power and Justice, alih bahasa: Marcedes Marburi, (Abardin, Bandung, 1990) Eichelberger, Clark M., Tbe United Nations: be First 20 Years, New York: Macfadden-Bartell Coorperation, 1965. Hassan, Fuad, "Upaya Pemeliharaan Perdamaian Dalam Penyelesaian . Sengketa Intemasional", Jumal Luar Negeri, Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI , No.2, 1983. Joesoef, Daoed, "Konsep Perdamaian dalam Sistem Intemasional Dan Strategi Nasional", Analisa, CSIS, No .1, hal. 5-29,1989. BUKU-BUKU PUBLIKASI United Nations, The Blue Helmet, A Review ojUnited NationsPeace-keeping, United Nations Department of Publik Information, New York, 1985.
-----, United Nations Peace-keeping, United Nations of Department Public Information, New York, 1988. -----, Basic Fact About United Nations Peace-keeping, United Nations Department of Public Information, New York, 1989. -----, Teaching About United Nations Peace-keeping, United Nations Department of Public Information, New York, 1990. \
Judges ought to remember that their office is jus dicere, and not jus dare; to interpret law, and not to make law, or gilJe law. Para hakim horus ingot bahwa tugas mereka odalah jus dicere, dan bukan jus dare , yaitu mena/sirkon hukum , bukan membuat hukum atau memberi hukum. (Francis Bacon),
Februari 1991
