PENGERTIAN PERDAMAIAN

1

PENGERTIAN PERDAMAIAN  Suatu Perdamaian dalam kepailitan pada dasarnya adalah suatu kesepakatan antara debitur dan kreditor utk merestrukturisasi utang secara paksa (kreditur konkuren).  Penyelesaian utang-piutang secara damai diluar kepailitan, hanya dapat dicapai jika debitor dan kreditor telah sama-sama sepakat atas syaratsyarat dan ketentuan perjanjian perdamaian.  Kreditor tidak dapat dipaksa untuk menyetujui suatu syarat-syarat perdamaian, demikian sebaliknya.  Perdamaian adalah salah satu cara mengakhiri pailit

Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

PERDAMAIAN DAPAT TERJADI

2

1.

Pada waktu Debitor Telah Dinyatakan Pailit (Diatur Dalam Bab II, Pasal 144 s/d 177, UU No 37/2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut “ UU Kepailitan”

2.

Pada waktu Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “PKPU”, diatur dlm Bab III Pasal 265 s/d 294, UU Kepailitan.


3

PERDAMAIAN SETELAH DEBITUR DINYATAKAN PAILIT  Bertujuan Menjaga “Business Going Concern” Debitur Pailit, agar nilai perusahaan lebih tinggi. Karena itu meskipun Debitur telah pailit, masih berhak untuk menawarkan Rencana Perdamaian (pasal 144 UU Kepailitan).  Bertujuan mengakhiri status pailit.


4

BERBAGAI SKEMA RETRUKTURISASI UTANG (dalam usulan perdamaian)  Penjadwalan Kembali Utang (rescheduling);  Pengkondisian Kembali Utang (reconditioning), antara lain : dengan penurunan bunga, penghapusan bunga dan sebagian pokok.  Konversi utang menjadi modal/Saham (debt to equity swap)  Penambahan Modal  Memasukkan investor baru  Gabungan dari salah satu atau gabungan dari skema RESTRUKTURISASI UTANG di atas.


5

DOKUMEN PENDUKUNG USULAN PERDAMAIAN Asumsi-asumsi keuangan dan operational sehingga perusahaan dapat menjadi going concern Laporan keuangan perusahaan Share valuation dan assets apprisal Proyeksi keuangan perusahaan setelah perdamaian (termasuk cash flow) Dokumen pendukung usulan perdamaian lainnya. Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

6

TATACARA PENGAJUAN RENCANA PERDAMAIAN  Debitur mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur, melalui Hakim Pengawas, Paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang. rencana perdamaian tersebut disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan;  Salinannya dikirimkan kepada Kurator dan masing-masing Kreditur atau kepada panitia kreditur sementara (jika telah terbentuk). Psl 145 UU Kepailitan.  Rencana perdamaian wajib dibahas dan diputus segera setelah rapat pencocokan piutang selesai.  Kurator dan Kreditur (panitia kreditur) wajib memberikan pendapat tertulis ttg Rencana Perdamaian dalam Rapat pencocokan Piutang, mendukung atau tidak mendukung. (Pasal 146 UU Kepailitan)


7

TATACARA PENGAJUAN RENCANA PERDAMAIAN (Lanjutan)  Rapat kreditur untuk membicarakan dan memutus Rencana Perdamaian dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas 21 hari setelah selesainya rapat pencocokan piutang;  Kurator wajib membuat ringkasan rencana perdamaian, dan dalam waktu 7 hari sejak tanggal rapat terakhir, mengirimkan ringkasan tersebut kepada kreditur yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang terakhir.  Debitur pailit berhak memberi keterangan dan membelanya serta berhak mengubah syarat-syarat rencana perdamaian selama perundingan berlangsung.


8

KEDUDUKAN KURATOR DALAM PROSES RENCANA PERDAMAIAN.  PADA DASARNYA BERSIFAT PASIF DAN HANYA SEBAGAI FASILITATOR DIANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR-KREDITUR DALAM MERUNDINGKAN ISI PERDAMAIAN YANG DITAWARKAN MEMBANTU MENYEDIAKAN DOKUMEN2 YANG DIPERLUKAN OLEH DEBITUR PAILIT ATAU PARA KREDITUR. MEMEBUAT RINGKASAN PERDAMAIAN


9

PERLUNYA PANITIA KREDITUR DALAM KEPAILITAN  Apabila Piutang Bersifat Rumit (mis Jumlah Besar, Multi Currencies, Berbagai Jenis Transaksi);  Apabila Jumlah Kreditur Banyak (antar negara)  Dikehendaki oleh Kreditur yang mewakili lebih dari 50% dari Seluruh Tagihan (Psl 231).


10

TUGAS DAN WEWENANG PANITIA KREDITUR  Memberikan Nasehat Kepada Kurator (pasal 79 Jo 82 UU Kepailitan);  Kurator Tidak Terikat Kepada Pendapat Panitia Kreditur (Psl 84 UU Kepailitan)  Untuk Hal-hal tertentu mengawasi Tugas Kurator (mis.Utk melanjutkan usaha Debitur Pailit, 104 UU Kepailitan).  Berhak Untuk Melihat Semua Buku, Dokumen dan Surat-surat Mengenai Kepailitan (Psl 81 UU Kepailitan);  Dapat Memanggil Rapat Kreditur (pasal 90)  Jika terjadi perselisihan pendapat antara Kurator dengan Panitia Kreditur, diselesaikan oleh Hakim Pengawas (Psl 84 UU Kepailitan)


11

PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDITUR MELALUI  Voting adalahVOTING suatu proses pengambilan keputusan dalam rapat

kreditur atau dalam Sidang Majelis Hakim terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan (apakah disetujui atau ditolak kreditur) melalui pemungutan suara.

 Voting Tidak Diperlukan Jika Semua Kreditur Menyetujui Rencana Perdamaian.  Panitera Pengganti Wajib Membuat Berita Acara Rapat Kreditur yang ditandatangani oleh Penitera Pengganti dan Hakim Pengawas.


12

TATACARA VOTING  MEMERIKSA DAFTAR HADIR DAN WEWENANG DARI wakil/kuasa KREDITUR KONKUREN DAN KREDITUR SEPARATIS YANG HADIR DALAM RAPAT  MEPERSIAPKAN DAFTAR KREDITUR KONKUREN DAN SEPARATIS HASIL PENCOCOKAN PIUTANG (telah ditandatangani oleh masing-masing kreditur, kurator dan hakim pengawas).  Mempersiapkan format pengambilan suara yang memuat tentang jumlah kreditur yang hadir, jumlah tagihan dan suara serta perhitungan prosentasi setuju atau yang menolak rencana perdamaian;


13

Voting Kreditur Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Hal Debitur Telah Pailit  Voting (pengambilan Suara) hanya untuk Kreditur Konkuren. (pasal 151 UU Kepailitan).  Kreditur Separatis Tidak Berhak Ikut Dalam Voting, Kecuali Kreditur Separatis tsb telah melepaskan haknya menjadi Kreditur Konkuren.  Kreditur Separatis yang melepaskan haknya menjadi Kreditur Konkuren, maka seterusnya menjadi Kreditur konkuren meskipun Rencana Perdamaian tidak diterima (Psl 149 UU Kepailitan).  Akan tetapi meskipun voting hanya untuk kreditur konkuren, diperlukan dukungan dari kreditur SEPARATIS agr rencana perdamaian lebih terjamin pelaksanaannya. Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

14

Voting Kreditur (lanjutan)  Rencana perdamaian diterima apabila disetujui oleh setengah dari jumlah kreditur konkuren yang hadir atau kuasanya dan mewakili 2/3 atau lebih hutang konkuren. (pasal 151 UU Kepailitan)  Pengambilan Suara Bersifat Terbuka.  Kreditur yang hadir tetapi tidak memberikan suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju. ( Psl 87 ayat 2 UU Kepailitan).


15

PENUNDAAN WAKTU VOTING  Bila lebih dari ½ jumlah kreditur yang hadir dalam rapat dan mewakili paling sedikit ½ dari jumlah piutang kreditur (tetapi tidak sampai 2/3 dari jumlah Piutang), maka voting ditunda paling lama 8 hari kemudian;  Pada Pemungutan suara yang kedua, Kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara yang pertama (Psl 152 Jo 153 UU Kepailitan)


16

PENGHITUNGAN SUARA Peraturan Pemerintah No. 10/2005  Setiap kreditor minimal memiliki 1 suara  Setiap piutang kreditor Rp. 10 juta dihitung 1 suara  Piutang Kreditor lebih dari Rp. 10 juta, setiap kelipatannya berhak atas 1 suara tambahan  Kelebihan piutang kreditor Rp. 5 juta / lebih, berhak atas 1 suara tambahan  Kelebihan piutang kreditor kurang dari Rp. 5 juta, TIDAK berhak atas suara tambahan


17

PEMBATALAN PERDAMAIAN  Suatu perdamaian yang telah disetujui melalui voting dapat dibatalkan sebelum homologasi jika terdapat alasan-alasan yang kuat dari kreditur yang menghendaki pembatalan.(170 UUKepailitan)  Majelis Hakim wajib menolak pengesahan perdamaian jika terdapat alasan sebagaimana diatur dalam pasal 159 ay 2)


18

HOMOLOGASI  Hasil perdamaian harus dihomologasi (disahkan oleh majelis hakim) terlebih dahulu barulah memiliki kekuatan mengikat secara hukum  Pengadilan dapat menolak mengesahkan hasil perdamaian sesuai pasal 159 ay 2: a. Nilai asset debitur jauh melebihi jumlah yg disetujui dalam perdamaian; b. Pelaksanaan perdamain tdk cukup terjamin c. Perdamaian terjadi krn penipuan, atau upaya lain yang tidak jujur. Heri Hartanto, Hukum Acara Peradilan Niaga (FH-UNS)

19

HASIL PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI  Mengikat semua kreditur konkuren termasuk kredtur konkuren yg diakui debitur meskipun tidak mendaftarkan diri dan tidak ikut dalam rapat.  Tidak mengikat kreditur separatis  Kepailitan berakhir (ps 166 ay 1) dan tugas Kurator juga berakhir.  Kurator wajib membuat pengumuman (166 ay2) dan memberikan pertanggung jawaban kepada Debitur diharapan hakim pengawas.


PENGERTIAN PERDAMAIAN

Recommend Documents