MEDIASI UNTUK PERDAMAIAN Mekanisme Terbaik Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Apa itu Mediasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari parapihak.
MURAH
HUB. BAIK
CEPAT
SUKARELA
MEDIASI NON JUDICIAL (LUWES)
SESUAI KEBUTUHAN
NETRAL
RAHASIA
Siapa IMN ?
Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan parapihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang merasa dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (mutual solution).
Keunggulan-keunggulan mediasi Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan formal yang dalam ilmu pengetahun menjadi bagian dari jenis Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian melalui mediasi cendrung lebih murah, cepat, prosedurnya sederhana, menjamin kerahasiaan, menang-menang dan akan menciptakan hubungan harmoni ke depan.
IMN atau Impartial Mediator Network adalah sebuah organisasi independen yang menjadi wadah profesi mediator untuk perdamaian yang bekerja untuk membantu para pihak berkonflik menemukan kesepakatan atau perdamaian dalam konflik sumber daya alam di Indonesia, seperti kehutanan, pertanahan, pertanian, perkebunan, pertambangan, lingkungan hidup dan perairan serta kelautan. Semua mediator IMN adalah mediator yang telah bersertifikasi dari lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, berasal dari berbagai disiplin keilmuan dan keahlian. IMN percaya bahwa keadilan yang hakiki bagi para pihak yang berkonflik adalah perdamaian, dan Mediasi adalah mekanisme terbaik untuk menghasilkan perdamaian dalam resolusi konflik Sumber daya alam.
Bagaimana IMN bekerja? IMN bekerja pada 4 layanan utama yaitu fasilitasi dialog dan mediasi, pelatihan-pelatihan keterampilan negosiasi dan mediasi, studi dan publikasi, serta membantu pihak-pihak untuk pembaharuan kebijakan dan memperkuat kelembagaan serta mekanisme pencegahan dan resolusi konflik. IMN selama ini telah banyak bekerja membantu para pihak berkonflik terutama konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan lokal dengan perusahaan besar Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Sawit, Restorasi Ekosistem, Bendungan/dam pembangkit listrik, dan juga perusahaan dengan perusahaan, serta sengketa lingkungan hidup. Dalam melaksanakan layanan mediasi, IMN memegang teguh nilai-nilai yang menjadi dasar kode etik profesi Mediator, yaitu : (1) Imparsialitas (tidak memihak); (2) Kesetaraan para pihak; (3) Musyawarah/Dialog; (4) Anti Kekerasan; (5) Kerahasiaan; (6) Keadilan; (7) Perdamaian; (8) Bertanggungjawab; dan (9) Keberlanjutan.
Head Office :
Gedung Menara Karya Lt. 28 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950 Tel: +6221 5789 5501 ; Fax: +6221 5789 5888
PELATIHAN PELATIHAN
FASILITAS DIALOG & MEDIASI
RESOLUSI KONFLIK
STUDI & PUBLIKASI
KONSULTASI
Workshop Office :
Jl. Karang Pola Dalam II No.40 Jati padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Tel: +62 21 782 1192 ; Fax: +62 21 782 3164
E-Mail :
[email protected] Website : www.imenetwork.org
MEKANISME LAYANAN MEDIASI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM IMPARTIAL MEDIATOR NETWORK (IMN)
ALUR PROSES LAYANAN MEDIASI OLEH IMN
PIHAK A
PIHAK B
PERMINTAAN MEDIASI
DITOLAK
DITERIMA
DITERIMA
DAFTAR MEDIATOR IMN
IMN DITOLAK TELAAH KASUS AWAL
MEDIATOR TERPILIH
MANDAT
PERTEMUAN AWAL
PERTEMUANPERTEMUAN MEDIASI
MOU DIMULAINYA MEDIASI
PRESENTASI PARA PIHAK & PERUMUSAN AGENDA BERSAMA
KESEPAKATAN ATURAN MAIN & JADWAL MEDIASI
VERIFIKASI OBJEK KONFLIK DENGAN PEMETAAN PARTISIPATIF
MENDENGAR PENDAPAT AHLI
MANDAT
PASCA MEDIASI
MEMPERKUAT KESEPAKATAN KESEPAKATANKESEPAKATAN
PERTEMUAN TERPISAH
PEMBAHASAN OPSI-OPSI
MERUMUSKAN RENCANA KERJASAMA JANGKA PANJANG & MENCEGAH KONFLIK BARU
MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI KESEPAKATAN
Dalam layanan Mediasi yang diterapkan IMN meliputi 3 tahapan utama yaitu Pra Mediasi, Proses Mediasi, dan Pasca Mediasi. Masing-masing tahapan dikembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya mediasi secara professional dan diterapkannya prinsip-prinsip mediasi yang baik, di bawah ini uraiannya:
PRA MEDIASI : 1. Permintaan Mediasi Para Pihak yang berkonflik atau salah satu pihak (pemohon) yang berkonflik mengajukan permintaan kepada IMN atau melalui mediator anggota IMN untuk menjadi mediator. Permintaan dilakukan dengan surat tertulis atau dengan mengisi formulir permintaan mediasi yang tersedia di website IMN (www.imenetwork.org).
2. Telaah Kasus Awal Berdasarkan surat permintaan yang diterima IMN, tim IMN akan melakukan telaah awal terhadap kelengkapan informasi dan data, yang meliputi (1) dasar klaim para pihak; (2) luas areal objek konflik; (3) pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan kepentingannya; (4) kronologis konflik; (5) Upayaupaya penyelesaian yang pernah dilakukan; (6) faktorfaktor lain yang mempengaruhi konflik. Jika ada informasi yang belum lengkap, maka tim IMN akan meminta tambahan informasi kepada para pihak atau pemohon baik melalui komunikasi lisan maupun mengutus tim untuk bertemu secara langsung kepada para pihak atau pemohon.
3. Keputusan Menerima atau Tidak Kemudian setelah informasi dan data lengkap maka tim IMN akan memutuskan menerima atau tidak permintaan mediasi dari para pihak atau pemohon tersebut. Keputusan tidak menerima apabila konflik tersebut berhubungan dengan perkara-perkara tindak pidana korupsi ataupun pelanggaran hak asasi manusia atau berhubungan dengan kepentingan politik praktis dari para pihak atau salah satu pihak yang berkonflik.
4. Mendapatkan persetujuan termohon Apabila pemohon mediasi ke IMN dilakukan oleh salah satu pihak dan permohonan mediasi diputuskan diterima maka mediator IMN akan menyampaikan surat dengan melampirkan surat permintaan mediasi dari pemohon dan menemui termohon secara langsung untuk meminta persetujuan penunjukan IMN sebagai mediator. Bukti persetujuan yang didapat diupayakan dalam bentuk tertulis. Dalam mendapatkan persetujuan tersebut, tim IMN akan mempresentasikan tentang prosedur mediasi dan
keunggulan-keunggulan mediasi dibandingkan mekanisme formal, seperti lebih murah, cepat, prosedurnya sederhana, menjamin kerahasiaan, menang-menang dan akan menciptakan hubungan harmoni ke depan. Jika pihak termohon menyatakan tidak setuju maka proses mediasi tidak bisa dilanjutkan.
5. Penentuan Mediator dan Pemberian Mandat Setelah para pihak memberikan persetujuan kepada IMN menjadi mediator, maka IMN akan memberikan daftar mediator (5 orang) dan keahliannya (expertise), dan mempersilakan para pihak menentukan mediator yang akan dipilih (2 – 3 orang). Para pihak kemudian akan memberikan surat mandat atau kuasa kepada mediator terpilih untuk bertindak sebagai mediator dan mengorganisasikan rencana-rencana pertemuan mediasi selanjutanya.
6. Mengenal lebih dekat para pihak dan memahami objek konflik Setelah mediator-mediator IMN mendapatkan mandate dari Para pihak. Maka tim mediator terpilih membuat rencana turun lapangan untuk mengenal lebih dekat para pihak yang berkonflik dan melihat langsung areal objek konflik di lapangan. Di lapangan tim mediator akan bertemu dengan para pihak dan berkunjung ke lokasi areal objek konflik.
7. Pertemuan Awal Setelah Para pihak memberikan mandat kepada mediator mediator terpilih, tim mediator terpilih akan menyusun dan berkomunikasi secara intensif dengan para pihak untuk menentukan agenda-agenda pertemuan. Untuk merumuskan agenda-agenda tersebut, biasaya tim mediator akan mengundang para pihak untuk bertemu. Dalam pertemuan ini tim mediator akan mengajak para pihak mendiskusikan dan menyepakati kesepahaman awal dan aturan main yang berisi komitmen-komitmen untuk mendukung produktifitas mediasi. Agenda dalam pertemuan meliputi : (1) para pihak membahas dan menyepakati kesepahaman-kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU)yang mendukung produktifitas mediasi; (2) para pihak membahas dan menyepakati aturan main atau kerangka acuan (Term of ReferenceTOR) mediasi, yang isinya antara lain: siapa saja perwakilan resmi kedua pihak (tim negosiator), siapa saja pihak luar yang bisa hadir selama mediasi berlangsung ke depan (peninjau) termasuk kemungkingan kemungkinan institusi atau individu ahli yang diminta untuk hadir, aturan tentang etika selama mediasi, hak dan tanggung jawab para pihak dan mediator, lamanya mediasi akan berlangsung, pembiayaan, upaya lain jika kesepakaan tidak tercapai
dan lain sebagainya. Kesepakatan pertemuan pra mediasi ini dituangkan dalam berita acara pertemuan yang ditandatangani para pihak, mediator dan peninjau.
PROSES MEDIASI : 1. Pengantar Mediasi Mediator menyampaikan undangan tertulis kepada para pihak untuk mengadakan pertemuan dan menyambut para pihak serta mempersilakan para pihak menampati tempat duduk yang sudah disediakan. Dalam pertemuan mediasi perdana, Mediator membuka acara dan memastikan para pihak telah hadir dengan membawa surat mandat atau kuasa mewakili komunitasnya (untuk masyarakat) atau mewakili institusi/lembaganya (untuk perusahaan dan pemerintah). Terhadap kehadiran pihak ketiga di luar para pihak yang berkonflik secara langsung akan diposisikan sebagai narasumber/ahli/peninjau. Mediator juga akan menjelaskan kembali aturan main atau kerangka acuan yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian agenda pertemuan serta tata waktu. Mediator menekankan bahwa para pihak perlu menjaga komitmen tentang kerahasiaan terhadap informasi dan data yang digunakan dalam mediasi.
2. Presentasi proposal penyelesaian dari Para Pihak Mediator mempersilakan para pihak secara bergantian menyampaikan presentasi yang menjelaskan latar belakang konflik, subjek dan objek konflik serta tawaran penyelesaian yang dibutuhkan. Tawaran penyelesaian dibuat secara tertulis kemudian disampaikan kepada mediator.
3. Menemukan persamaan dan pendefenisian masalah Setelah mendengarkan presentasi dari para pihak secara bergantian, mediator akan berusaha menangkap benang merah atau persamaan kebutuhan atau kepentingan dari para pihak. Kemudian mediator akan menawarkan kepada para pihak rumusan isu-isu atau masalah pokok bersama (pendefenisian masalah) untuk dijadikan agenda mediasi.
4. Pengembangan opsi-opsi penyelesaian Pada tahap ini mediator akan mengajak para pihak untuk menentukan skala prioritas untuk dibahas, biasanya mediator akan mengajak para pihak untuk membahas agenda mediasi satu persatu yang dimulai dari masalah yang mudah untuk dipecahkan, dengan tujuan supaya terbangun saling percaya (building
trust) antar para pihak, kemudian berlanjut ke agenda berikutnya.
5. Menganalisis kemungkinan penyelesaian yang akan dipilih Mediator membantu para pihak mengalisis setiap opsi penyelesaian yang mungkin untuk dipilih sebagai kesepakatan penyelesaian konflik. Kesepakatan yang dihasilkan tidak mesti langsung kepada pokok masalah, tetapi bisa berupa kesepakatan tentang langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh para pihak menuju penyelesaian. Misalnya, untuk menegosiasikan lahan/hutan/tanah maka perlu terlebih dahulu disepakati tata batasnya, berapa luasannya dan apa saja pemanfaatannya yang ada di dalamnya, maka langkah yang perlu disepakati oleh para pihak bisa jadi adalah pembentukan tim bersama untuk melakukan pemetaan partisifatif, pendataan dan verifikasi lapangan. termasuk analisis penyelesaian dengan menggunakan referensi-referensi lain yang sudah lazim dipakai di tempat lain maupun batasanbatasan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memfasilitasi proses tawar-menawar Mediator berusaha membawa para pihak untuk menemukan ruang atau zona terjadinya proses tawar menawar antar para pihak. Ruang atau zona ini berupa titik terendah atau titik resistensi dan titik tertinggi dari masing-masing pihak pada setiap agenda mediasi. Jika ruang tawar-menawar sudah terbangun maka mediator akan berusaha membawa para pihak untuk menemukan titik temu dari masing-masing target yang dimiliki para pihat. Tahap ini merupakan titik kritis dimana peran mediator sangat penting.
7. Pertemuan terspisah (Caucus meeting) Diperlukan dan bisa dilakukan atas inisiatif salah satu pihak atau mediator dan mendapat kata sepakat dari para pihak, yang biasanya bertujuan untuk meredakan ketegangan atau untuk menghindari kebuntuan. Namun bisa juga untuk memberikan ruang privasi kepada para pihak untuk beromunikasi dalam tim perunding masing-masing dan atau untuk berbicara kepada mediator secara lebih terbuka, karena sangat mungkin ada sesuatu yang bersifat rahasia yang disembunyikan masing-masing pihak sehingga butuh dibicarakan secara terbatas. Cara ini ditempuh dengan maksud untuk meminimalisasi potensi kebuntuan dan membuat nyaman para pihak dalam forum negosiasi, disamping untuk memberikan ruang pada mediator untuk lebih memahami apa yang menjadi latar belakang para pihak dalam mengajukan opsiopsi penyelesaian, dan untuk mengukur sejauh mana kesanggupan masing-masing pihak memenuhinya.
8. Pendapat ahli/Narasumber/Peninjau Dalam proses Mediasi, jika para pihak membutuhkan informasi pendukung yang bersumber dari pendapat yang netral, maka bias saja para pihak meminta pihak ketiga untuk memberikan informasi dan data atau sekedar penjelasan berdasarkan bidang keahlian tertentu yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Pihak ketiga ini bias berasal dari pemerintah (pusat maupun daerah), ilmuan, kalangan professional, tokoh (agama, adat, masyarakat, perempuan, pemuda, dan lain-lain), kalangan NGO, dan lain-lain. Pendapat yang diberikan harus disepakati terslebih dahulu oleh para pihak apan bersifat mengikat dan menjadi keputusan yang harus disetujui atau hanya menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Pihak yang akan didatangkan bisa diusulkan oleh salah satu pihak atau diusulkan mediator kemudian disepakati bersama, dan dimasukkan dalam berita acara pertemuan.
9. Kesepakatan antara atau final Jika dalam pertemuan mediasi perdana belum dapat kesepakatan final maka hasil pembahasan hari itu bisa dijadikan sebagai kesepakatan antara (sementara) yang dituangkan dalam berita acara pertemuan atau nota kesepakatan antara yang ditandatangani oleh para pihak, mediator serta pihak lainnya sebagai saksi atau yang mengetahui . Hal ini berguna untuk dijadikan pegangan para pihak dan supaya tidak mengulangulangi proses yang sudah dilalui pada saat pertemuan mediasi berikutnya. Kesepakatan antara dimaksud adalah berupa kesepakatan tentang tahapan atau tata cara penyelesaian, misalnya : membentuk tim bersama untuk melakukan pengecekan atau survey dan verifikasi lapangan untuk mendapat informasi dan data yang lengkap maupun untuk menentukan luas objek konflik melalui pemetaan partisipatif. Namun jika kesepakatan yang dicapai sudah bersifat final maka butir kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk Memorandum of Agreement (MoA). Kesepakatan final dimaksud adalah butir-butir kesepakatan yang sudah dalam wujud yang bisa di eksekusi, misalnya: kesepakatan tentang apa wujud pengelolaan yang disepakati, berapa besaran bagi hasil, berapa besaran kompensasi, apa kegiatan rehabilitasi atau pemulihan yang akan dilakukan, dan kapan akan diserahterimakan (tanggal dan tempat). Isi kesepakatan final juga diupayakan mencakup kesediaan para pihak untuk dimonitoring selama implementasi kesepakatan, baik oleh tim independen Head Office :
Gedung Menara Karya Lt. 28 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950 Tel: +6221 5789 5501 ; Fax: +6221 5789 5888
maupun kolaborasi. Jika dibutuhkan, mediator akan membantu para pihak membuat rencana dan target capaian implementasi kesepakatan sebagai turunan dari MoA, sehingga akan memudahkan para pihak dalam pelaksanaan kesepakatan setelah dokumen MoA ditandatangani.
PASCA MEDIASI : 1. Pendaftaran Kesepakatan Setelah kesepakatan tercapai, Mediator menyarankan untuk dilegalisasi ke notaries atau dibuat dihadapan notaries sehingga menjadi akta autentik. Jika para pihak sepakat, Kesepakatan yang telah dihasilkan juga didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat melalui mekanisme gugatan sehingga hakim akan memeriksa kesepakatan tersebut dan menjadikannya sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial jika salah satu pihak tidak menjalankan isi kesepakatan.
2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Dalam pelaksanaan kesepakatan sebaiknya diberikan khusus ruang bagi tim monitoring independen atau kolaborasi untuk memberikan penilaian dan menyampaikan kepada para pihak atas proses impementasi kesepakatan, serta diikuti dengan rekomendasi untuk perbaikan dan mencegah timbulnya konflik baru.
3.
Rencana Kerjasama berkelanjutan
Situasi akhir yang diinginkan setelah konflik selesai adalah kondisi yang harmonis atau kondisi konflik berubah jadi kerjasama. Untuk itu para pihak dianjurkan bisa merumuskan sebuah kerjasama simbiosis mutualisme dalam wujud kerjasama dibidang-bidang tertentu yang dianggap strategis. Dengan demikian diharapkan terjalin hubungan harmonis jangka panjang dan bisa mencegah munculnya konflik baru.
KETENTUAN LAIN : Sejatinya penyelesaian konflik dengan mekanisme mediasi dibiayai secara bersama-sama oleh para pihak, dan ketentuan soal ini bisa diatur dalam aturan main atau kerangka acuan mediasi yang dibahas dalam pertemuan awal pra mediasi. Jadi pembiayaan dibicarakan dan disepakati secara terbuka dengan para pihak, dengan demikian diharapkan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Workshop Office :
Jl. Karang Pola Dalam II No.40 Jati padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Tel: +62 21 782 1192 ; Fax: +62 21 782 3164
E-Mail :
[email protected] Website : www.imenetwork.org
PELATIHAN MEDIASI
MENINGKATKAN KEAHLIAN RESOLUSI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM Mengapa Perlu? Maraknya Konflik berbasis sumber daya alam tersebut sudah sangat mengkawatir dan telah menimbulkan dampak yang luas. Bukan saja bagi masyarakat di daerah konflik, tetapi juga dampaknya terhadap agenda pembangunan nasional pemerintah dan keberlangsungan dunia bisnis. Belakangan ini tuntutan berbagai kalangan untuk percepatan penyelesaian konflik sumber daya alam semakin meningkat.
Sektor Sumber Daya Alam yang banyak menjadi sorotan karena maraknya konflik meliputi antara lain konflik yang terkit dengan sektor perkebunan, hutan tanaman, pertambangan, kawasan konservasi, kawasan restorasi, Perikanan. Selama ini, mekanisme penyelesaian konflik yang banyak diambil para pihak umumnya mengarah pada penyelesaian legal formal atau jalur hukum melalui pengadilan, yang berujung pada ketidakpuasan dari salah satu pihak yang dikalahkan karena putusan pengadilan. Sehingga seringkali membuat konflik berkepanjangan terjadi hingga menimbulkan kerugian materi dan immateri pada para pihak yang berkonflik. Salah satu hambatan dalam percepatan penyelesaian konflik adalah kurang tersedianya juru damai atau penengah (mediator) yang benar-benar memiliki pemahaman dan keterampilan untuk melaksanakan mediasi yang baik dan benar.
Tujuan Pelatihan Pelatihan ini secara umum ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi para pihak terkait tentang teori dan praktik memfasilitasi dialog dan mediasi untuk penyelesaian konflik sumber daya alam. Secara khusus pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Wawasan peserta tentang kebijakan penyelesaian konflik sumber daya alam; Keterampilan dalam menganalisis konflik; Keterampilan memfasilitasi dialog dan mediasi; Keterampilan merumuskan kesepakatan perdamaian yang baik; Pengetahuan untuk mencegah munculnya konflik baru setelah kesepakatan tercapai; Pengetahuan tentang etika (pedoman prilaku) bagi mediator yang baik.
Manfaat Pelatihan Peserta Pelatihan dipastikan akan menerima manfaat yang bisa diimpelentasikan untuk mendukung pekerjaannya, manfaat yang akan didapat setelah mengikuti pelatihan ini antara lain, peserta akan mampu: 1. Memahami, Menjelaskan dan mempraktikkan teknik analisis dan resolusi konflik; 2. Memahami, Menjelaskan dan mempraktikkan teknik negosiasi; 3. Memahami, Menjelaskan dan mempraktikkan teknik mediasi; 4. Memahami, Menjelaskan dan mempraktikkan teknik penyusunan kesepakatan (kontrak); 5. Memahami, Menjelaskan dan menyusun perencanaan serta melaksanakan negosiasi dan mediasi.
Materi Pelatihan Materi Pelatihan akan disampaikan dengan Alur Proses sebagai berikut:
Pembukaaan 1. Perkenalan 2. Penciptaan suasana dan motivasi 3. Membangun kesepakatan dan alur proses pelatihan
Penyampaian Materi Pokok 1. Kebijakan sector sumber daya alam terkait Resolusi Konflik 2. Pengantar Resolusi konflik 3. Teknik Negosiasi 4. Teknik Mediasi 5. Teknik Menyusun Kesepakatan/ Kontrak 6. Kode Etik Mediasi 7. Menyiapkan Negosiasi/mediasi
1. 2. 3. 4. 5.
Simulasi Analisis Konflik Negosiasi Mediasi Menyusun Dokumen Kesepakatan Merancang Negosiasi/Mediasi
Paket Pelatihan Pelatihan dikemas dalam bentuk menyenangkan, sederhana dan mudah dipahami dengan memadukan teori dan praktek (simulasi) menggunakan studi kasus yang menggambarkan konflik nyata di lapangan. Jumlah peserta pelatihan maksimal 25 orang untuk setiap kelas, yang berupa kelas umum ( regular training) dan kelas khusus (in house training). Paket pelatihan terdiri terdiri atas: Kelas pelatihan 40 Jam atau 5 hari; Kelas pelatihan 24 jam atau 3 hari; Kelas Pelatihan 8 jam atau 1 hari. Masing-masing kelas pelatihan akan memiliki pilihan penekanan pada materi-materi khusus sesuai dengan kebutuhan peminat pelatihan. Jika yang dibutuhkan adalah keterampilan Negosiasi maka porsi jam pelajaran akan lebih banyak, sementara kalau kebutuhan peserta adalah keterampilan Mediasi maka porsi jam pelajaran akan lebih banyak mengenai mediasi, atau akan dibuat dengan porsi berimbang jika dua-duanya dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, diskusi, simulasi, penugasan kelompok, studi kasus dan presentasi.
Kontribusi Kontribusi wajib bagi peserta yang mengikuti paket pelatihan Mediasi : •
Paket 40 jam sebesar Rp. 6.500.000
•
Paket 24 jam sebesar Rp. 4.000.000
•
Paket 8 jam sebesar Rp. 1.500.000
Fasilitas Fasilitas yang akan diberikan selama mengikuti pelatihan ini: •
Materi pelatihan (hard copy dan soft copy)
•
Training kit
•
Dokumentasi pelatihan (soft copy)
•
Makan siang dan 2 kali coffe break
•
Sertfikat pelatihan (certificate of participant)
Narasumber (Trainers) Pelatih (trainers) atau Narasumber Pelatihan ini berasal dari Tim pelatih IMN, dan bila diperlukan akan mengikut sertakan narasumber dari Pemerintah, Praktisi hukum, Mahkamah Agung maupun Akademisi.
Informasi Untuk informasi lebih lanjut silakan kirim email ke
[email protected] atau kontak +6221 782 1192, Faks. +6221 782 3164 atau HP: +62 812 6172 4994. Informasi tentang IMN silakan buka www.imenetwork.org.
KONSULTANSI TATA KELOLA SOSIAL UNTUK MENGEMBANGKAN KELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENCEGAHAN DAN RESOLUSI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM
Penerapan Good corporate Governance (GCG) oleh belaku bisnis, belakangan ini mendapatkan tantangan yang luar biasa. Pelaku bisnis atau badan usaha korporasi saat ini tidak bisa hanya berorientasi untuk menghasilkan laba yang tinggi (profit), tetapi juga harus harus menunjukkan peran dan tanggungjawab pada bidang lingkungan (planet) dan masyarakat (people). Khusus untuk tanggungjawab lingkungan dan masyarakat berhubungan erat meningkatkannya eskalasi konflik sumber daya alam dewasa ini, dimana telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pihak yang berkonflik, baik secara materi maupun moril. Karenanya, pemerintah daerah sampai pusat, dan badan usaha atau pelaku bisnis berbasis sumber daya alam harus berupaya lebih keras untuk mencegah munculnya konflik baru dan menyelesaikan dengan baik konflik yang sudah terjadi (manifest conflict). Pelaku bisnis dituntut untuk mengembangkan safeguard yang kuat pada tata kelola social di internal kelembagaan (unit manajemen).
Beranjak dari kebutuhan tersebut, IMN menawarkan kontribusi bagi upaya-upaya pengembangan tata kelola social untuk mencegah dan menyelesaikan konflik melalui kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan badan usaha untuk: peningkatan kapasitas para pihak terutama dalam hal kemampuan memfasilitasi dialog dan mediasi, pengembangan data base konflik, pengembangan model-model penyelesaian konflik, dan memfasilitasi pilot pembelajaran penyelesaian konflik.
STUDI DAN PUBLIKASI UNTUK BERKONTRIBUSI BAGI PENGEMBANGAN KONSEP DAN PRAKTIK PENCEGAHAN DAN RESOLUSI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM
Kontribusi IMN dalam pengembangan konsep dan praktek terbaik (best practice) pencegahan dan resolusi konflik sumber daya alam secara terus-menerus diwujudkan dalam bentuk keterlibatan dalam studi atau penelitian ilmiah, pendokumentasian praktik terbaik resolusi konflik melalui dialog dan mediasi, dan pemetaan dan analisis konflik. Berbagai bahan tersebut sebagian telah terpublikasi dalam bentuk buku, artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, website dan media masa, leaflet dan lain-lain. Untuk kegiatan ini, IMN telah banyak berinteraksi dengan kalangan akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian khusus. Beberapa Publikasi IMN yang sudah terbit bisa dilihat di bawah ini.
