AKTA PERDAMAIAN
Pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2013, kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pemeriksaan berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor 157 /PDT/ 2013/ PTR, telah menemukan adanya surat dari pihak Tergugat/ Pembanding dan dari Pihak Penggugat/Pembanding dengan suratnya masing masing dari Penggugat/Terbanding tertanggal 31 Oktober 2013 dan diterima di Pengadilan Tinggi tanggal 07 Nopember 2013, Surat dari Tergugat/ Pembanding tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 20 Nopember 2013, disertai dengan lampirannya khususnya dengan lampiran berupa asli dan fotocopy
Perjanjian
Perdamaian yang telah dibubuhi meterai cukup serta dilegalisir oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka nyata adanya diantara
telah
kesepakatan menyelesaian perkara ini secara damai
pihak
Penggugat/Terbanding
Tergugat/Pembanding
yang
dtuangkan
dengan dalam
suatu
Pihak Perjanjian
Perdamaian yang bentuk dan isinya adalah sebagai berikut:
PERJANJIAN PERDAMAIAN Antara PT NINDYA KARYA (Persero) Dan DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU Terhadap Perkara No.: 38/Pdt.G/2012/PN.TPI. Nomor : 447/NKDI/TEKMAS/09/2013 Nomor : 600/03/DPU.BA/IX/2013
Hal. 1 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan September tahun Dua ribu tiga belas
(09-09-2013) bertempat di Gedung Nindya Jalan Letjend Haryono
MT Kav. 22 Jakarta 13630, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Ir. HERRY SUXMANTOJO
Jabatan
: General Manager PT NINDYA KARYA (Persero)Divisi I
NPWP
: 01.001.612.9-051.000
Berkedudukan
: Jl. Sisingamangaraja Km. 07 Medan
Berdasarkan
: Anggaran Dasar No. 76 tanggal 15 Maret 1973 disahkan
oleh
Departemen
Kehakiman
Republik
Indonesia No. Y.A.S/300/3 tanggal 20 Agustus 1973 yang dirubah dengan Anggaran Dasar Perubahan oleh Notaris Zulkifli Harahap, SH No. 56 tanggal 29 Juli 1998 yang disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2 – 13004.HT.01.04.TH.98 tanggal 04 September 1998 dan Surat Keputusan Direksi
PT
NINDYA
KARYA
(Persero)No.
170/DIRUT/KPTS/GMSS/03/2013 Tanggal 06 Maret 2013. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama
: Ir. HERU SUKMORO , CES
NIP
: 19600518 199102 1 001
Jabatan
: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Berkedudukan
: Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung C2 Lantai I Pulau Dompak Tanjung Pinang
Berdasarkan
: Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 258 Hal. 2 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Surat Keputusan Gubernur No. 39 Tahun 2012 tentang Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama juga disebut ”PARA PIHAK”.
Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut : 1. Bahwa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian No.B.01/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007, yang telah di Adendum sebanyak 4 (empat) kali dengan Addendum I No. B.01.A/SPPP/DPU/MY-KEPRI/IV/2008 tanggal 19 April 2008 Juncto Addendum II No. B.01.02 ADD/SPPP/DPU/MY-KEPRI/V/2009 tanggal 25 Mei 2009
Juncto Addendum III No. B.01.03ADD/SPPP/DPU/MY-KEPRI/
X/2009 tanggal
28 Oktober 2009 Juncto Addendum IV No. B.01.04 ADD/
SPPP/DPU/MY-KEPRI/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan P. Bintan – P. Dompak dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2010. 2. Bahwa mengingat perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak belum direvisi, sehingga PIHAK
Hal. 3 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
KEDUA tidak dapat merealisasikan pembayaran tagihan termijn maupun tagihan penyesuaian harga (eskalasi) kepada PIHAK KESATU. 3. Bahwa dikarenakan tidak adanya penyelesaian kewajiban dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terdaftar dalam register perkara No. 38/Pdt.G/2012/PN.TPI, perkara antara : PT. Nindya Karya (Persero) sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran sebagai Tergugat dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai Turut Tergugat. 4. Bahwa perkara Perdata No. 38/PDT.G/2012/PN.TPI telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 25 April 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
M E N G A D I L I: DALAM KONVENSI : DALAM PROVISI : -
Menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM EKSEPSI -
Menolak eksepsi tergugat;
DALAM POKOK PERKARA : -
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
-
Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
-
Menghukum
Tergugat
untuk
membayar
ganti
kerugian
kepada
Penggugat uang sejumlah Rp. 41.962.182.057,26 (empat puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima puluh tujuh dua puluh enam sen rupiah); Hal. 4 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
-
Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
-
Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
DALAM REKONPENSI : -
Menolak gugatan rekonpensi penggugat untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI /DALAM REKONVENSI : -
Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesarRp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana dimaksud point 4 diatas, PIHAK KEDUA telah mengajukan upaya banding sesuai dengan memori banding pada tanggal 12 Juni 2013sesuai Relas Pemberitahuan Banding No. 05/Pdt.G/2013/PN.TPI. Jo.No.38/Pdt.G/2012/ PN.TPI tertanggal 23 Mei 2013 dan PIHAK KESATU telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Juli 2013 sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding No. 38/Pdt.G/2012/PN.TPI. 6. Bahwa selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri sengketa penyelesaian hutang termijn dan penyesuaian harga (eskalasi) dalam Pembangunan Jembatan P. Bintan – P. Dompak sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 38/PDT.G/2012/ PN.TPI tanggal 25 April 2013 tersebut dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 6.1. Atas permintaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU bersedia menurunkan
jumlah
pembayaran
semula
sebesar
Rp.
41.962.182.057,26 (empat puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima puluh tujuh dua puluh enam sen rupiah) sebagaimana ternyata dari amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 38/PDT.G/2012/PN.TPI menjadi total Hal. 5 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
sebesar Rp. 35.561.171.241,26 (tiga puluh lima milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu dua puluh enam sen rupiah) (sudah termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut : a. HUTANG TERMIJN -------------------------- Rp. 18.437.059.931,00 b. HUTANG ESKALASI-------------------------- Rp. 17.124.111.310,26 Rp. 35.561.171.241,26 6.2. PARA PIHAK sepakat dan menyetujui bahwa yang akan dibayarkan oleh
PIHAK
KEDUA
kepada
PIHAK
KESATU
sebesar
Rp.
35.561.171.241,26 (tiga puluh lima milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu dua puluh enam sen rupiah) tersebut merupakan pembayaran lunas atas seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan Pembangunan Jembatan P. Bintan – P. Dompak milik PIHAK KEDUA. 6.3. Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 6.2 akan dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sekaligus lunas setelah
diterimanya
salinan
resmi
putusan
Pengadilan
Tinggi
Pekanbaru yang memuat materi Perjanjian Perdamaian ini dan PIHAK KESATU telah menyampaikan kepada PIHAK KEDUA surat tagihan untuk memenuhi putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada Tahun Anggaran 2013. 6.4. Dengan disepakatinya Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAK menyatakan bahwa sengketa Perdata sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Perdata No. 38/PDT.G/2012/PN.TPI telah berakhir dan karenanya tidak berlaku mengikat bagi PARA PIHAK. 6.5 PIHAK KESATU berkewajiban antara lain : 1.
memindahkan Movable Scaffolding System (MSS) dan segala peralatan lainnya milik PIHAK KESATU yang ada dilokasi Hal. 6 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
jembatan I
P. Bintan – P. Dompak, paling lambat pada bulan
Desember tahun 2013, apabila tidak selesai dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, maka PIHAK KESATU menjamin pemindahan MSS berikut segala peralatan lainnya tidak akan mengganggu proses pekerjaan teknis selanjutnya yang akan dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan I P. Bintan - P. Dompak. 2.
menyerahkan Shop Drawing, gambar pelaksanaan dan dokumendokumen lain yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
3.
PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua hutang yang ditimbulkan oleh hubungan kerja antara PT NINDYA KARYA (Persero) dengan Pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan I P. Bintan - P. Dompak dan membebaskan PIHAK KEDUA dari semua tanggung jawab sehubungan dengan adanya tuntutan tersebut (jika ada).
6.6. Sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh PIHAK KEDUA terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 38/PDT.G/2012/PN.TPI tanggal 25 April 2013, maka PARA PIHAK akan segera menyampaikan Perjanjian Perdamaian ini kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang bersifat final dan pasti. 6.7. Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini ternyata Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dan
Hal. 7 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
karenanya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6.8. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan apabila musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dengan maksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU,
PIHAK KEDUA,
PTNINDYA KARYA (Persero)
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Ir. HERRY SUXMANTOJO General Manager
Ir. HERU SUKMORO, CES Pembina UtamaMuda NIP. 19600518 199102 1 001
Kemudian Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Hal. 8 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
P U T U S A N Nomor 157 /PDT/2013/PTR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas; Memperhatikan ketentuan pasal 154 RBG jo, PERMA No.1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang undangan lainnya;
MENGADILI
----- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan mematuhi isi perjanjian tersebut; ----- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2013 oleh kami Parlindungan Napitupulu SH,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis Sabar Tarigan Sibero, SH dan Hj. Wagiah Astuti,SH
masing
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Desember 2013 Nomor 157/PDT/ 2013/PTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta
Hal. 9 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
dibantu oleh
Diyah Fajar Sari Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri pihak pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA;
HAKIM KETUA;
Sabar Tarigan Sibero, SH
Parlindungan Napitupulu SH,M.Hum
.
Hj. Wagiah Astuti, SH
PANITERA PENGGANTI;
Diyah Fajar Sari
Biaya proses: 1. Meterai
Rp
6.000,-
2. Redaksi
Rp
5.000,-
3. Leges
Rp
3.000,-
4. Biaya Administrasi
Rp
136.000,-
Rp
150.000,-
Jumlah
=========== (seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 10 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
