MENGGUGAT HAK, KEADILAN DAN MARTABAT Melalui pemberdayaan PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) Laporan Tahunan 2007 SINOPSIS

MENGGUGAT HAK, KEADILAN DAN MARTABAT Melalui pemberdayaan PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) Laporan Tahunan 2007

SINOPSIS Tiga perempuan yang duduk di depan podium itu terlihat sangat istimewa. Diapit oleh tokoh-tokoh penting lainnya seperti Kepala PMD Jawa Barat, Kamala Chandra Kirana ketua Komnas Perempuan dan Mira Diarsi salah seorang aktivis perempuan senior yang sangat dikenal, mereka terlihat sedikit gugup. Apalagi, lebih dari 500 pasang mata yang terdiri dari perwakilan perempuan kepala keluarga dari 8 provinsi dan para undangan dari kalangan LSM, pers, lembaga donor dan lembaga pemerintah, tajam menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Petronela Peni, Amlia, dan Rukinah, adalah tiga pemimpin PEKKA yang saat itu sedang menjadi nara sumber seminar nasional sebagai salah satu rangkaian kegiatan Forum Nasional PEKKA ke dua yang telah digelar pada tanggal 29 Oktober sampai 1 November 2007 di Jakarta. Petronella Peni, adalah salah seorang pemimpin kelompok Pekka yang menjadi Kepala Desa Nisa Wulan, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Posisi “Nela”, demikian dia biasa dipanggil, menjadi istimewa karena merupakan kejadian amat langka perempuan janda seperti dirinya terpilih secara langsung menjadi kepala desa di daerah yang budayanya sangat membelenggu perempuan. Dengan dukungan anggota Pekka di wilayahnya Nela berhasil mengurai belenggu adat dengan menunjukkan bahwa perempuan pun mampu memimpin dengan baik. Amlia merupakan pemimpin lembaga keuangan Mikro (LKM) yang dimiliki organisasi Pekka Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang berhasil mengembangkan LKM hingga mampu memberikan pinjaman keanggotanya hingga 4 jt rupiah dari sebelumnya yang hanya sekitar seratus ribu rupiah saja. Dan dari hasil usaha LKM tersebut telah mampu membangun kantor sendiri. Hal ini juga langka mengingat selama ini kelompok Pekka dianggap sangat miskin, rendah statusnya dan tidak mampu berbuat apa-apa di wilayahnya. Melalui LKM nya mereka membuktikan bahwa mereka mampu mengembangkan swadaya dan sumberdaya untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi yang selama ini dihadapinya. Dan Rukinah adalah kader Pekka dari Lingsar, Lombok Barat, NTB yang bersama Pekka memperjuangkan posisi dan status perempuan dalam perkawinan yang selama ini sangat dirugikan dalam struktur adat dan tradisi di wilayah NTB. Melalui kegiatan pemberdayaan hukum, Rukinah dan kawankawannya menyebarkan pengetahuan tentang hak dan keadilan bagi perempuan di mata hukum sehingga tumbuh kesadaran baru untuk mulai menghargai posisi perempuan dalam keluarga, serta menyelesaikan banyak persoalan kekerasan dan ketidakadilan yang dihadapi perempuan di wilayahnya.

X:\Dokumentasi\LAP.PERKEMBANGAN\2007 (LAPORAN 5 Thn Pekka 07)\LAP. AKHIR 2007\Laporan tahunan Pekka, 2007.doc

1

Tiga perempuan ini merupakan sebagian kecil tonggak-tonggak buah sebuah proses pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang mulai di kembangkan sejak akhir tahun 2001 oleh Sekretariat Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Seknas PEKKA). Memang bukanlah jalan yang mulus dan dan bukan pula waktu yang singkat, Pekka sampai ke titik dimana berada saat ini. 379 kelompok simpan pinjam, 28 lembaga keuangan mikro, hampir sepuluh ribu keluarga anggota, 420 kader lokal dan 500 pemimpin perempuan basis yang tersebar di 252 desa, 49 Kecamatan, dan 20 Kabupaten di 8 provinsi; NAD, JABAR, JATENG, KALBAR, NTB, NTT, SULTRA dan MALUT. Mereka juga menggalang lebih dari 1 milyar rupiah dana swadaya untuk mengembangkan ribuan unit usaha. Ada tidak kurang dari 25 unit fasilitas sosial kemasyarakatan, 17 Pusat belajar masyarakat, lebih seratus unit rumah, dan 20 unit tanah yang menjadi aset Pekka. Secara langsung dan tidak langsung juga telah memberi manfaat pada lebih dari 40,000 orang anggota keluarganya, dan lebih dari 100,000 orang warga masyarakat lainnya, Ini semua merupakan ujud-ujud nyata yang secara kasat mata dapat disaksikan dan dihitung sebagai monumen program ini. Meskipun semua itu sangat penting, namun di batas ini, yang paling penting dan berharga adalah “perubahan sosial mendasar” yang terjadi dalam keseharian kehidupan perempuan kepala keluarga. Kembalinya kepercayaan dan keyakinan diri akan harkat dan martabat sebagai manusia yang setara dengan manusia lainnya merupakan pencapaian yang tak ternilai harganya di kalangan Pekka. Sekat yang mengucilkan dan mengisolasi mereka karena status-nya yang tanpa suami telah terbuka dan memberikan mereka ruang yang hangat untuk menjadi bagian dalam proses bermasyarakat. Ruang ini telah pula dimanfaatkan oleh Pekka dengan baik untuk berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan, pendidikan, dan konflik. Survey 5 tahun Seknas Pekka menunjukkan beberapa refleksi penting dari lapangan. 65% Pekka merasa telah memiliki keberanian berbicara dimuka umum, 67% merasa lebih percaya diri, 56% mengatakan mereka sekarang lebih dihormati oleh masyarakat, 52% merasa lebih sensitive terhadap persoalan sosial masyarakat, 69% merasa lebih memahami arti kehidupannya, 40% merasa lebih memahami arti politik dan 39% lebih memahami hak nya. Dan yang penting juga 70% mengatakan mereka sekarang merasa lebih memiliki arah yang jelas dalam hidupnya dan 49% merasa posisi sosial nya telah meningkat. Terlepas dari semua itu, pemberdayaan adalah proses kehidupan yang membutuhkan banyak investasi baik berupa materi maupun sumberdaya manusia. Tidak kurang dari 50 orang-orang yang berkemampuan dan berdedikasi tinggi bahu membahu bekerja sama dengan kelompok-kelompok Pekka mencoba menggapai impian-impian itu. Mereka adalah para pendamping lapang sang ujung tombak, para koordinator program, dan staf pendukung di sekretariat. Empat pilar pemberdayaan PEKKA – Visioning, Peningkatan Kapasitas, Pengembangan organisasi dan Jaringan, Advokasi


2

kebijkan dan Kampanye perubahan, diterjemahkan oleh seluruh tim dalam bentuk kerja keras di lapangan. Tidaklah mudah untuk berkomitmen dalam bidang ini. Misalnya, dari 49 orang pendamping lapang yang pernah bekerja di pekka, 20 orang telah mengundurkan diri, sedangkan yang bertahan sejak awal hingga tahun ke enam ini hanya 7 orang saja. Jika dilihat dari kumulatif dana yang dikeluarkan untuk pemberdayaan ini memang terlihat besar dimana PEKKA menerima bantuan dari pemerintah Jepang rata-rata 3 milyar rupiah per tahunnya. Namun sebenarnya jika di uraikan dalam satuan individu dan waktu, maka apa yang dilakukan Pekka sangat efisien. Berdasarkan hitungan yang ada, hanya dibutuhkan dana 400 ribu rupiah setiap tahunnya atau sekitar 35 ribu rupiah setiap bulannya untuk pemberdayaan tiap individu anggota Pekka, guna membiayai pelatihan pelatihan dan pendampingan rutin. Selain itu, investasi lain yang harus ada berupa dana berputar yang langsung diterima masyarakat juga tidaklah terlalu besar yaitu rata-rata 1 juta rupiah saja untuk setiap keluarga Pekka dalam satu periode waktu. Namun kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa, Pekka juga menghadapi banyak kegagalan. Paling tidak ada 29 kelompok simpan pinjam Pekka bubar karena berbagai sebab, 13 kelompok tidak aktif, lebih dari 50 kader lokal yang dilatih drop out, 20 pendamping lapang keluar, dan sekitar 4% dana di BLM dikorupsi dan tidak kembali. Selain itu, Pekka juga mengundang kontroversi karena menerima dana dari Pemerintah Jepang yang disalurkan melalui Bank Dunia. Peran-peran Bank Dunia yang berkontribusi besar dalam berbagai persoalan ekonomi, politik dan sosial di negara ini membuat banyak kawan-kawan kelompok masyarakat sipil menganggap bekerjasama dengan Bank Dunia adalah satu kesalahan bahkan penghianatan. Oleh karenanya kritik tajam dan cibiran juga menjadi bagian dari keseharian yang harus kami terima dengan lapang dada dengan tetap terus berusaha untuk konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang sesungguhnya juga kami yakini serta bersikap kritis terhadap semua fihak termasuk Bank Dunia. Pekka tidak boleh berhenti sampai disini saja, karena Pekka tidak dibatasi oleh proyek saja. Oleh karenanya, persoalan lain yang menghadang di hadapan adalah bagaimana menjawab empat tantangan Pekka selama ini yaitu keberlanjutan, kemandirian, keterbukaan, dan keterlibatan dalam pengambilan dan mengontrol kebijakan. Jawaban terhadap tantangan ini akan membantu Pekka menjadi sebuah gerakan perempuan yang akan berkontribusi pada gerakan masyarakat sipil secara umum untuk meraih keadilan dan martabat dalam kerangka kehidupan berbangsa. Ini semua menjadi tanggung jawab kita semua, kita bersama. Berikut ini laporan tahunan PEKKA 2007 yang berisi gambaran umum berbagia upaya yang telah dilakukan hingga tahun 2007 dalam proses pemberdayaan Pekka.


3

MENGAPA PEKKA? PEKKA mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal KOMNAS PEREMPUAN yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespon permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumberdaya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka. Semula upaya ini di beri nama “widows project” yang sepenuhnya didukung dana hibah dari Japan Social Development Fund (JSDF) melalui Bank Dunia. KOMNAS PEREMPUAN kemudian meminta Nani Zulminarni, pada saat itu adalah ketua Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), menjadi Koordinator program ini. Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai fihak, Nani kemudian mengusulkan mengintegrasikan kedua gagasan awal ini kedalam sebuah upaya pemberdayaan yang lebih komprehensif. Untuk itu “Widows Project” atau Proyek untuk Janda” di ubah tema dan judulnya menjadi lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda lebih pada kedudukan, peran, dan tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat yang selama ini terlanjur mempunyai stereotype negatif. Oleh karena itu Nani mengusulkan judul Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat Program PEKKA yang disepakati oleh semua fihak. Selanjutnya kata Pekka juga dipergunakan untuk menyingkat Perempuan Kepala Keluarga. Sebuah kenyataan bahwa tidak kurang dari 6 juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Lebih dari separuh mereka adalah kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Mereka umumnya berusia antara 20 – 60 tahun, sebagian buta huruf dan tidak pernah duduk dibangku sekolah dasar sekalipun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang tanggungan, bekerja sebagai buruh tani dan sektor informal dengan pendapatan rata-rata kurang dari Rp 10,000 per hari. Sebagian mereka mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun negara. PEKKA juga membuka lebih luas komunitas perempuan miskin yang dapat difasilitasi program ini seperti para perempuan yang berstatus mengambang karena suami pergi merantau tak berberita, perempuan hamil dan mempunyai anak setelah di tinggal laki-laki yang tidak bertanggungjawab, lajang yang belum kawin yang menanggung beban keluarga dan para istri yang suaminya cacat atau sakit permanen. Kelompok perempuan ini pun menghadapi stigmatisasi dan persoalan yang mirip dengan para janda pada umumnya.


4

CITA CITA BERSAMA PEKKA Program PEKKA dimulai pada Desember 2001 dengan visi pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut berkontirbusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Adapun misi PEKKA adalah mengorganisir dan memfasilitasi perempuan kepala keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraannya, memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya, mampu berpartisipasi aktif pada setiap siklus pembangunan di wilayahnya, memiliki kesadaran kritis akan haknya sebagai manusia dan warga negara, serta mempunyai kontrol terhadap diri dan proses pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi ini, PEKKA mengembangkan lima strategi dan pendekatan yaitu: Membangun visi dan misi serta perspektif keadilan serta kesetaraan kelas dan gender Meningkatkan kapasitas tekhnis, manajerial, kepemimpinan, dan personal pekka dalam menyikapi hidupnya Mengembangkan organisasi dan jaringan pekka hingga menjadi sebuah gerakan Mengadvokasi kebijakan dan mengkampanyekan perubahan nilai sosial budaya agar lebih adil gender. Mendokumentasi dan mempublikasikan kisah kehidupan, perjuangan dan aktivitas perempuan kepala keluarga


5

PROFIL KELOMPOK PEKKA


6

WILAYAH KERJA PEKKA Melalui program PEKKA hingga akhir tahun 2007 telah berkembang 399 kelompok Perempuan Kepala keluarga yang tersebar 289 Desa, 51 kecamatan, 21 Kabupaten di 8 provinsi di Indonesia, Nanggro Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

KERANGKA PEMBERDAYAAN PEKKA Ada empat pilar strategi pemberdayaan PEKKA. Pertama, membangun kesadaran kritis terhadap hak sebagai manusia, perempuan dan warga negara, menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki kehidupan, dan pada akhirnya memfasilitasi mereka untuk membangun visi dan misi kehidupan, Kedua, meningkatkan kapasitas pekka untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan melalui pendampingan intensif, berbagai pelatihan dan lokakarya terkait


7

dengan membangun kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Melatih dan mengembangkan pemimpin dan fasilitator masyarakat dari kalangan Pekka. Ketiga, pengembangan organisasi dan jaringan kerja melalui penumbuhan, pengembangan dan penguatan kelompok berbasis di masyarakat yang diberi nama kelompok Pekka di seluruh wilayah program. Kelompok-kelompok ini kemudian difasilitasi untuk berjaringan sesama kelompok pekka dari tingkat kecamatan hingga nasional, serta berjaringan dengan lembaga lain yang dapat mendukung kerja-kerja mereka seperti LSM lokal. Selain itu, kelompok juga difasilitasi untuk membangun kelembagaan keuangan mikro (LKM) dengan pengembangan swadaya mereka sendiri melalui kegiatan simpan pinjam. Melalui kelembagaan simpan pinjam ini, kelompok kemudian difasilitasi untuk mengakses dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diperuntukkan bagi mereka melalui program ini. Dana BLM secara kolektif dikelola di lembaga keuangan mikro yang dikembangkan di tingkat kecamatan. Keempat, advokasi dan kampanye. Fokus pada akses terhadap informasi, sumberdaya kehidupan dan pengambilan keputusan, akses terhadap keadilan hukum. Perubahan tata nilai negatif terhadap perempuan dan perempuan kepala keluarga melalui kampanye dan pendidikan pada masyarakat luas.


8

MENGEMBANGKAN KEGIATAN UNTUK MENGGAPAI CITA BERSAMA

A.

PROGRAM TEMATIK

Empat pilar sebagai kerangka pemberdayaan Pekka di aplikasikan melalui berbagai bentuk kegiatan dalam program-program tematik Pekka dan aktivitas pendukung nya. Meskipun pada awalnya PEKKA memilih kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai pintu masuk proses pemberdayaan, dalam perkembangannya PEKKA juga melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya. Kegiatan PEKKA dikembangkan berdasarkan persoalan, kebutuhan, dan perkembangan komunitas perempuan kepala keluarga (pekka) berserta masyarakat sekitarnya. Kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dikerangkakan dalam bentuk program-program tematik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2007. 1.

Kelompok Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Kelompok-kelompok Pekka difasilitasi untuk mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan dana swadaya dan dilatih mengelolanya secara professional. Kelompokkelompok simpan pinjam yang telah berkembang kemudian difasilitasi untuk membentuk Lembaga keuangan Mikro (LKM) di tingkat Kecamatan. LKM yang mandiri dan profesional dapat mengakses dana dari berbagai sumber termasuk bantuan langsung masyarakat dari berbagai program pembangunan sehingga dapat melayani masyarakat luas. Hingga akhir tahun 2007 telah terbentuk dan berkembang 379 kelompok simpan pinjam dengan jumlah anggota mencapai 9.293 orang kepala keluarga di seluruh wilayah PEKKA. Grafik pertumbuhan dan perkembangan kelompok simpan pinjam di seluruh wiyalah cenderung meningkat setiap tahunnnya rata-rata 10%, yang dapat dilihat dari grafik di bawah ini. Pada tahun 2007 pertumbuhan kelompok mencapai 15%. Hal ini menunjukkan kebutuhan dan antusiasme masyarakat khususnya kelompok untuk mengembangkan kelompoknya dalam rangka menjawab persoalan ekonomi dan kemiskinan yang mereka hadapi. JUMLAH KELOMPOK PEKKA DI 8 PROVINSI 400 379 350 330 300

292

250 208

200

218

150 123 100 50 0 2002

2003

2004

2005

2006


2007

9

JUMLAH KELOMPOK PEKKA DI PROVINSI NAD

JUMLAH KELOMPOK PEKKA DI PROVINSI JABAR

80

70

76

70 60

50 41

40

42

40

44

35 30

30 24

33

20 10

10 0

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2002

JUMLAH KELOMPOK PEKKA DI PROVINSI JATENG

2003

2004

2005

2006

2007

JUMLAH KELOMPOK PEKKA DI PROVINSI KALBAR

40

35

35

34

30

30 28

30

25

26

25

26 21

20

20

19

16

15

16

15 10

10

5

5

0

11

0

2003

2004

2005

2006

2007

2003

JUMLAH KELOMPOK PEKKA DI PROVINSI NTB

2004

2005

2006

2007

JUMLAH KELOMPOK PEKKA DI PROVINSI NTT

40

70

37

35

65

36 60

32

30

57

50

48

25 40

20

18

17

15

42 37

30

10

20

5

10

0

30

0

2003

2004

2005

2006

2007

2002

2003

2004

2005

2006

40

40 35

34

30

34

27

38

35 32

30

30 27

2007

JUMLAH KELOMPOK PEKKA DI PROVINSI MALUT

JUMLAH KELOMPOK PEKKA DI PROVINSI SULTRA

25

51

48

51

50

20

66

60

69

27

32

25

20

20

15

15

10

10

5

5

21

22

0

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004


2005

2006

2007

10

Melalui kegiatan simpan pinjam, kelompok - kelompok Pekka telah mampu menggalang dana swadaya hingga Rp. 1.117.120.996,-. Perputaran modal simpan pinjam yang terdiri dari dana swadaya dan dana BLM (bantuan langsung masyarakat) pada akhir tahun 2007 mencapai Rp. 24.829.752.450,PERKEMBANGAN SIM PANAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI JABAR

PERKEMBANGAN SIMPANAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI NAD 120000000

120,000,000 100,000,000

98,252,900

80,000,000

75,109,650

60,000,000

20000000

22,113,100

2002

7,200,500

0

2003

2004

2005

2006

2002

2007

PERKEMBANGAN SIMPANAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI JATENG 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0

61,354,900 50,040,550

7,998,700

0

2004

2005

2006

2007

60000000 51,355,600

50000000 40000000

31,548,250

38,676,950

30000000 20000000

12,258,300

19,151,600 14,592,800

10000000

3,993,400

3,144,550 0

2004

2005

2006

2007

1,160,900 2003

2004

PERKEMBANGAN SIMPANAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI NTB

2005

2006

2007

PERKEMBANGAN SIMPANAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI NTT 700000000

38,791,200

656,780,421

600000000 500000000

27,717,550

400000000

379,832,040

300000000 200000000

10,251,750

100000000

3,763,800 2003

1,535,950 2004

2005

0

2006

2007

23,439,300 2002

61,191,225

2003

105,202,835

2004

120,385,535

2005

120000000

110,989,975 87,323,725

35,237,512 34,581,000

30000000 25000000

60000000

20,973,000

15000000

40000000

10000000

29,214,300 19,568,400

5000000

7,625,450 2002

23,416,500

20000000

51,566,450

20000000

2007

40000000 35000000

100000000 80000000

2006

PERKEM BANGAN SIM PANAN KELOMPOK PEKKA PROPINSI MALUT

PERKEMBANGAN SIMPANAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI SULTRA

0

2003

PERKEMBANGAN SIMPANAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI JATENG

47,261,550

2003

45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0

92,231,500

40000000

38,561,400

20,000,000

84,687,000

80000000 60000000

58,295,200

40,000,000

100,102,750

100000000

5,293,000

0

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2004


2005

2006

2007

11

PERKEMBANGAN SIMPANAN KELOMPOK PEKKA DI 8 PROVINSI 1200000000 1,117,120,996 1000000000 800000000

746,476,227

600000000 400000000 310,449,385 200000000

348,244,085

201,770,825 46,263,950

0

2002

2003

2004

2005

PERKEMBANGAN PINJAMAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI NAD

2006

2007

PERKEMBANGAN PINJAMAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI JABAR

3000000000

2000000000

2500000000

2,475,001,000

1,793,579,800

2,572,746,000

1500000000 2000000000

1,212,173,000 1000000000

1500000000 1,452,374,000 1000000000 500000000

743,699,000

547,468,000 7,149,400

124,481,750

0 2002

500000000

2003

0

2004

2005

2006

2007

2,625,000 2002 2003

432,547,500

2004

2005

250000000

800000000

200000000

600000000 500000000

150000000

400000000

359,722,000

300000000

100000000

94,974,520

293,437,500

200000000

50000000

132,238,500

100000000 0 2003

0 2004

2005

2006

2007

45,770,000 0 2003

2004

2005

2006

2007

PERKEMBANGAN PINJAMAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI NTT

PERKEMBANGAN PINJAMAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI NTB

7000000000

900000000 800000000 700000000 600000000 500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0

2007

235,869,500 209,142,500

698,386,500

700000000

2006

PERKEMBANGAN PINJAMAN KELOMPOK PEKKA DI PROVINSI KALBAR

PERKEMBANGAN PINJAMAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI JATENG

0

340,329,000

790,393,350

6,534,893,800

6000000000 5000000000

672,371,250

684,421,750

4,368,187,550

4000000000 3000000000

2,351,701,850

2000000000

1,338,880,400

1000000000

4,665,500 2003

0

21,112,500 2004

2005

2006

2007

81,414,150 2002

667,198,400 2003


2004

2005

2006

2007

12

PERKEMBANGAN PINJAMAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI SULTRA 2000000000 1800000000 1600000000 1400000000 1200000000 1000000000 800000000 600000000 400000000 200000000 0

PERKEMBANGAN PINJAMAN KELOMPOK PEKKA PROVINSI MALUT 400000000

363,581,100

350000000

1,721,097,000

300000000

283,316,100

269,036,100

250000000

1,158,270,400 898,611,800

200000000 150000000 100000000

606,474,000 170,384,000 9,430,000 2002

2003

50000000

3,005,000

0

2004

2005

2006

2003

2007

20,625,000 2004

2005

2006

2007

PERKEMBANGAN PINJAMAN KELOMPOK PEKKA DI 8 PROPINSI 16000000000 14,683,820,050 14000000000 12000000000 10,776,961,300

10000000000 8000000000

6,776,206,020

6000000000 4000000000

3,145,115,900 2000000000 100,618,550

1,310,063,650

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kelompok-kelompok simpan pinjam tersebut telah pula difasilitasi untuk membentuk Lembaga Keuangan Mikro di tingkat kecamatan. Hingga akhir tahun 2007 telah berkembang 28 LKM di 8 provinsi yang memfokuskan kegiatannya untuk mengelola dana swadaya dari simpanan kelompok dan dana usaha ekonomi produktif dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam pendanaan PEKKA, yang dapat melayani pekka melalui kelompoknya untuk mengakses kredit secara murah dan mudah. Melalui pelayanan kredit ini, diharapkan kesulitan pekka untuk mengakses modal guna mengembangkan usaha dan kebutuhan lain seperti; pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain sedikit teratasi. Pada tahun 2007 ini LKM telah mendukung munculnya beberapa usaha kelompok di beberapa daerah seperti; gadai sawah, pengepul gabah, pengepul ’rumput laut’, transportasi, dll. Selain memfasilitasi usaha yang berorentasi pada keuntungan, LKM di NTT juga melakukan usaha penjualan beras untuk mengatasi krisis pangan di saat musim kering, kemudian pekka membayarnya beberapa bulan setelah panen. Jumlah simpanan swadaya yang terkumpul pada tahun ini mengalami peningkatan 21 persen di LKM dan di tingkat kelompok mengalami peningkatan dua kali lipat lebih dari


13

sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran pekka akan pentingnya menabung, adanya perbaikan ekonomi sehingga pekka bisa menyisihkan uangnya, dan kepercayaan pekka pada lembaga yang dibentuknya sendiri merupakan tempat yang aman untuk menyimpan uang. Proses transparansi dan akuntbilitas LKM dan kelompok dengan melaporkan kondisi keuangannya melalui pertemuan rutin setiap bulan dan rapat anggota tahunan setiap tahun, tidak hanya menumbuhkan kepercayaan didalam kelompok Pekka, namun juga di luar Pekka. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan program pemerintah dan koperasi yang menawarkan dananya untuk dikelola oleh LKM dan kelompok Pekka. Misalnya kelompok-kelompok Pekka di Kalimantan Barat dan Jawa Barat telah mendapatkan alokasi dana dari APBD, dan dana tersebut telah diputar di kelompok untuk mengembangkan usaha pekka. Selama tahun 2007, pendapatan LKM dari jasa pinjaman mengalami kenaikan sebesar 84,7 persen, sedangkan jasa kelompok hanya naik 23,7 persen. Sebagian besar Pekka lebih senang mengajukan pinjaman ke LKM karena bisa mendapatkan dalam jumlah besar, sehingga dana simpanan kelompok banyak yang mengendap di bank. Keadaan ini terjadi karena kurang pahamnya pengurus dan pendamping akan management keuangan mikro. Sebagai contoh, kelompok Pekka di Karawang rajin menyimpan dananya untuk keperluan Idul Fitri dan lainnya, namun pengurus kelompok tidak berani meminjamkan dana tersebut karena khawatir anggota akan mengambil simpanannya setiap saat. Padahal kebutuhan modal untuk memenuhi pinjaman pekka cukup tinggi di daerah ini. PERKEMBANGAN JASA KELOMPOK PEKKA PROVINSI NAD

PERKEMBANGAN JASA KELOM POK PEKKA PROVINSI JABAR 50,000,000

50000000

46,255,900

45,000,000 43,266,600

40000000

40,000,000

39,071,900 35,374,200

35,000,000 33,184,750

30000000

28,619,000

30,496,500

30,000,000 25,000,000 20,000,000

20000000

15,000,000

13,721,300 10000000

10,000,000 193,100

0

5,000,000

2,178,175

3,422,300

2002

2003

2004

2005

2006

2007

49,800 2002

2003

2004

2005

2006

2007

PER KEM B A N GA N JA SA KELOM POK PEKKA PR OV IN SI JA T EN G

PERKEMBANGAN JASA KELOMPOK PEKKA POVINSI KALBAR

25000000

8000000

23,564,300

7,423,350

7000000

20000000

6000000 15000000

5000000

14,051,200

4,711,650

4000000

10000000

3,389,300

3000000 2,275,000

2000000

5,824,540

5000000 4,908,400

1000000 0

0 2004

2005

2006

2007

2004


2005

2006

2007

14

PERKEMBANGAN JASA KELOMPOK PEKKA PROVINSI NTB

PERKEMBANGAN JASA KELOMPOK PEKKA PROVINSI NTT 300000000

35000000 30000000

271,025,515

255,304,950

250000000

28,887,800

25000000

220,299,925

200000000

20000000 150000000

15000000

145,008,600 100000000

10000000 5000000 0

8,345,600 50000000

182,750 2003

1,262,850 2004

12,551,100

3,879,700 2005

2006

2002

PERKEMBANGAN JASA KELOM POK PEKKA PROVINSI SULTRA 90000000

2004

2005

2006

30000000

2007

27,731,450

25000000

70000000

21,802,250

61,665,650

60000000 50000000

15000000

35,042,400

30000000

22,339,750

20000000 45,053,950

40000000

10000000

20000000

5000000

10000000 0

2003

PERKEMBANGAN JASA KELOM POK PEKKA PROVINSI M ALUT

79,196,900

80000000

36,009,375

0

2007

33,400 2002

73,000

6,067,750 2003

2004

0 2005

2006

2007

2003

2,020,950 2004

2005

2006

2007

PERKEMBANGAN JASA KELOMPOK PEKKA DI 8 PROPINSI 600000000

548,319,315

500000000 449,094,350 400000000

370,256,665

300000000 243,311,400 200000000 100000000 12,827,400

47,933,350

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pendapatan LKM selain berasal dari jasa pinjaman juga dari usaha dan pelayanan untuk mengelola dan BLM yang diberikan melalui program ini. Pendapatan ini selain dibagikan pada anggota juga dipergunakan untuk membangun aset kelompok seperti pusat kegiatan Pekka. Hal ini misalnya telah dilakukan oleh LKM di Sulawesi Tenggara yang setiap tahunnya menyisihkan keuntungan untuk membangun pusat kegiatan yang mereka sebut Balai Pekka untuk sekretariat LKM dan tempat pertemuan Pekka. Di NTT LKM telah mampu membeli sebidang tanah dan menyisihkan dananya untuk pembangunan pusat kegiatan Pekka. Lahan tersebut sekarang dipergunakan untuk ’pasar sore’, dan ibu-ibu pekka yang membuka usaha di tempat tersebut menyarankan agar LKM membeli tanah


15

lagi untuk membangun balai Pekka, dan lokasi tersebut tetap bisa dipergunakan untuk tempat usaha mereka. Selain itu semua, telah pula dikembangkan pelayanan asuransi mikro dengan produk ’santunan kematian’. Hingga akhir tahun ini sudah ada 10 LKM yang mengembangkan pelayanan asuransi ini. Dalam tahun-tahun mendatang direncanakan mengembangkan produk asuransi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat seperti asuransi kesehatan yang juga menjangkau masyarakat luas. Pada tahun ini dilakukan pula berbagai upaya peningkatan kapasitas pengurus LKM yang diarahkan untuk membantu kerja pengurus dalam membuat pembukuan dengan akutansi komputer agar posisi keuangan bisa diketahui setiap saat. Proses ini cukup menantang, karena anggota Pekka yang tidak lancar menulis harus dilatih menggunakan komputer, meskipun mereka cukup antusias untuk belajar. 2.

Usaha Kecil Mikro (UKM)

Kegiatan usaha kecil mikro difokuskan pada penumbuhan usaha baru sesuai potensi lokal dan pengembangan usaha yang sudah ada. Kegiatan usaha umumnya dilakukan secara individu oleh anggota. Namun demikian, pada tahun 2007 ini mulai pula dirintis pengembangan usaha secara kolektif atau berkelompok. Pelatihan tekhnis dan manajemen usaha serta pengembangan jaringan usaha merupakan upaya yang dilakukan bersama pekka. Kegiatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori seperti diuraikan berikut ini. a. Konsultasi Usaha Kegiatan ini melibatkan seorang konsultan usaha dari sebuah lembaga pengembangan usaha kecil (PUPUK) dari Bandung. Upaya ini diawali di Aceh dimana konsultan mengunjungi 5 wilayah kelompok Pekka di sana. Pada setiap kunjungan dilakukan pertemuan diskusi bersama untuk memetakan jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan anggota pekka (potensi internal) di wilayah tersebut serta potensi dan pendukung eksternal (masyarakat, pemerintah, pasar, lingkungan) yang ada. Dari kondisi yang ada Pelatihan pertanian sehat kelompok Cianjur - Jabar dilakukan prediksi klaster yang potensial dikembangkan di wilayah tersebut. Untuk mendukung dilakukan pengamatan langsung ke usaha anggota Pekka dan pasar yang ada di seputar wilayah tersebut. Pada akhir kunjungan dilakukan presentasi temuan dan hasil kunjungan kepada seluruh tim pendamping dan rencana bersama yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil konsultansi tersebut.


16

b. Pelatihan pengembangan usaha Pelatihan pengembangan usaha dilakukan bagi perwakilan kelompok Pekka di 8 wilayah. Pelatihan ini difasilitasi oleh tim Seknas dengan dibantu tim pendamping lapang setempat. Di beberapa wilayah pelatihan juga melibatkan kerjasama dengan lembaga dan fihak lain di luar lingkungan Pekka. Selain itu pelatihan yang terus dilakukan adalah pelatihan motivasi usaha. Pelatihan ini diberikan kepada beberapa kelompok yang baru berminat untuk mengembangkan usaha Ibu-ibu Pekka di Kec.Pasarwajo – Sultra, memeras santan baik individu ataupun kelompok. kelapa untuk dibuat VCO Selanjutnya di beberapa wilayah yang sudah lebih berkembang usahanya mulai dilakukan pelatihan manajemen usaha. Di samping itu untuk mendukung kegiatan pengembangan usaha yang ada dilakukan pelatihan tehnis sesuai dengan kebutuhan kelompok Pekka setempat, misalnya pelatihan ternak itik dan bebek, pertanian sehat, jahit menjahit dan pengolahan makanan. Seminar dengan mendatangkan nara sumber yang relevan termasuk pelaku usaha dan pengambil kebijakan merupakan bentuk pelatihan motivasi usaha yang juga di fasilitasi oleh Seknas Pekka melalui Forum Nasional Pekka 2007. Informasi dan pengetahuan yang disampaikan dalam seminar tersebut bisa menjadi peluang bagi pekka untuk pengembangan usaha di wilayahnya. Sementara pengalaman dari pelaku usaha bisa membangkitkan semangat peserta untuk berani mengembangkan usahanya. Pelatihan yang diberikan telah cukup memberikan hasil yang nyata. Misalnya walaupun belum merata namun sudah mulai ada kesadaran untuk mengembangkan usaha dengan memperhitungkan kelayakannya. Kelompok Pekka juga sudah mulai memperhitungkan potensi diri, sumberdaya lingkungan dan permintaan pasar dalam rencana pengembangan usahanya. Selain itu mulai banyak kesadaran untuk melakukan pengembangan usaha bersama hampir di setiap wilayah. Kesadaran ini tentunya sangat menggembirakan, karena pada awalnya gagasan usaha bersama tidak terlalu diterima. Usaha bersama yang dilakukan juga telah memberikan perubahan status bagi beberapa Pekka. Mereka yang semula berprofesi sebagai buruh dan bekerja di bawah orang lain kini bekerja untuk usaha bersama yang dimiliki oleh kelompoknya. Hal ini misalnya terjadi pada usaha gadai sawah/kebun di NTB & Jawa Barat, serta usaha pecah batu di NTB. Sementara ada juga yang memang berubah menjadi pemilik usaha sendiri seperti pada usaha perikanan di NTB. Pelatihan pengembangan usaha juga telah memotivasi kelompok Pekka mulai memikirkan pengembangan usaha baru dan tidak terpaku dengan usaha yang ada. Beberapa mengembangkan usaha baru berbasis potensi sumberdaya alam lokal misalnya


17

krupuk wortel, krupuk nenas, VCO (virgin cococunt oil), dan abon ikan. Selain itu, kelompok Pekka juga mulai menerobos usaha yang tidak umum bagi perempuan pedesaan seperti usaha sewa mobil. c. Pendampingan rutin pada kelompok usaha Di setiap wilayah dampingan selalu dilakukan pendampingan rutin usaha oleh pendamping lapang maupun kader pengembangan usaha yang ada. Pendampingan ini walau mengacu pada arah yang sama, tetapi dilakukan cukup bervariasi tergantung kapasitas, minat dan kesempatan waktu si pendamping lapang dan tim kader. Kegiatan pendampingan umumnya dilakukan bersamaan dengan pertemuan rutin kelompok meskipun tidak tertutup kemungkinan di waktu-waktu lainnya. Untuk memperkaya wawasan, proses pendampingan juga dapat melibatkan narasumber dari luar seperti yang pernah dilakukan oleh kelompok Pekka di Kalimantan Barat. d. Pengembangan materi pendukung Secara rutin dilakukan perbaikan materi usaha yang telah ada berdasar masukan tim fasilitator yang melakukan fasilitasi pelatihan usaha ataupun hasil temuan usaha saat di lapang. Untuk tahun 2007 ini telah dibuat materi ringkas untuk manajemen usaha kelompok. Materi ini telah disebarluaskan ke seluruh kelompok dalam berbagai format komunikasi seperti cetakan dan file dalam cakram padat (CD). Selain itu juga telah dikirimkan buku-buku cetak yang dipesan atas permintaan wilayah atau pemberian dari pihak lain. e. Pengumpulan data usaha Pengumpulan perkembangan data usaha tetap dilakukan untuk memperbarui data yang ada ataupun menambah informasi data usaha baru. Data yang dikumpulkan berupa data jenis usaha yang dilakukan pekka, masalah dan kebutuhannya. Namun untuk tahun 2007 ini tidak terlalu banyak data baru yang masuk dari lapang. f. Promosi produk dan jasa Untuk membantu pengembangan usaha kelompok Pekka, Seknas membantu mempromosikan usaha tersebut. Langkah yang dilakukan adalah menawarkan ke stiap wilayah untuk mempromosikan usaha kelompok Pekka yang potensial melalui buletin Cermin. Namun ide kurang mendapat tanggapan. Hanya Cianjur yang telah mencoba mempromosikan usaha melalui buletin ini. Langkah lain yang telah dilakukan adalah mencoba mempromosikan produk pekka dengan memajang pada etalase di kantor PEKKA. Harapan ini bisa menjadi cikal bakal show room kecil bagi aneka usaha pekka yang potensial. Penjajagan untuk bisa mengikuti pameran rutin yang dikelola oleh lembaga pemasaran produk usaha kecil seperti Yayasan PEKERTI telah pula dilakukan. Pada dasarnya PEKERTI bisa menerima penitipan produk kelompok Pekka di pamerannya. Tetapi mereka mengisyaratkan bahwa produk tersebut tidak bisa membawa nama PEKKA dan jika ada pemesan setelah mengikuti pameran, maka produk benar - benar bisa tersedia sesuai dengan permintaannya. Syarat yang terakhir ini dirasakan masih sulit untuk bisa


18

dipenuhi. Beberapa produk masih belum menjamin ketersediaan barangnya. Hal ini menyebabkan ide ini belum bisa dilanjutkan. Mengikuti dan mengadakan sendiri pameran produk usaha kelompok Pekka cukup intenisf dilakukan di tahun 2007 ini. Misalnya kelompok Pekka memanfaatkan kegiatan Forum Wilayah untuk mempromosikan hasil usaha mereka pada khalayak ramai. Namun kegiatan ini tampaknya belum optimal pelaksanaannya karena tidak dipersiapkan dengan baik untuk mengikuti tuntutan konsumen baik dari segi kualitas produk maupun dalam penetapan harga. Sebagai akibatnya seringkali kelompok justru mengalami kerugian akibat mengikuti pameran. Forum Nasional (Fornas) merupakan salah satu arena yang difasilitasi oleh Seknas Pekka untuk membantu kelompok Pekka mempromosikan produknya. Pada tahun 2007, pameran produk di arena Fornas Pekka diikuti oleh seluruh wilayah. Produk yang dipamerkan diseleksi dengan seksama sehingga dapat mengangkat produk khas suatu wilayah. Pada pameran ini seluruh penataan dan perencanaan sistem pameran dilakukan sepenuhnya oleh tim Seknas PEKKA sehingga dapat berjalan dengan baik. Upaya ini cukup memberikan dampak positif bagi pengenalan produk kelompok Pekka pada masyarakat. Produk-produk yang dimaperkan termasuk olahan makanan, hasil pertanian, dan produk kerajinan. Di penghujung tahun 2007 ini Seknas PEKKA juga mendapat kesempatan untuk mengikuti Pekan Kenduri Perempuan Indonesia 2007 di Jakarta – pameran yang diselenggarakan oleh IBL dalam rangka hari ibu. Pameran ini diselenggarakan selama 2 hari ini (15 – 16 Desember) di Darmawangsa Square. Pada pameran, Seknas menampilkan produk dari hasil usaha kelompok Pekka Jawa Barat dan juga beberapa produk dari wilayah lain sebagai tambahannya. Sayangnya kegiatan ini bersamaan dengan Forwil Jawa Barat yang tengah berlangsung di Cianjur. Sehingga tidak bisa melibatkan pelaku usaha Pekka untuk langsung menjaga stand pameran yang ada. g. Pengembangan jaringan Tahun 2007 juga ditandai dengan perintisan dan perluasan pengembangan jaringan untuk mendukung upaya pengembangan usaha. Hal ini dilakukan dengan membangun kerjasama berbagai fihak termasuk lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pengusaha, guna mengakses berbagai sumberdaya dari mereka Bentuk kerjasama yang dilakukan berupa bantuan modal usaha, bantuan kegiatan pelatihan, bantuan konsultasi, bantuan sarana peralatan usaha ataupun pengikutsertaan dalam kegiatan pameran. Lembaga - lembaga yang telah mulai menjalin kerjasama dengan PEKKA termasuk Kementerian Pemberdayan Perempuan (KPP) yang memberikan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah untuk pelatihan usaha dan tambahan modal usaha kelompok di wilayah NTT dan Sultra. Selain itu ada pula Perkumpulan Untuk Pengembangan Usaha Kecil (PUPUK) yang memberikan konsultansi usaha, Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia (PEKERTI) untuk pemasaran produk, Formasi memberikan pelatihan E-bisnis, Indonesia Business Link (IBL) untuk promosi produk.


19

Pada FORNAS PEKKA 2007 juga dilakukan kunjungan keberbagai fihak terkait untuk berdialog seperti Kementerian Koperasi dan UKM. Kunjungan ini digunakan oleh kelompok pekka untuk melaporkan persoalan sekaligus juga menanyakan berbagai hal dalam pengembangan usaha dan koperasi di wilayahnya. h. Penghargaan bagi Usaha Kecil Mikro (UKM) Pekka Untuk memotivasi pengembangan usaha maka Seknas PEKKA pada FORNAS PEKKA 2007 telah memberikan penghargaan bagi UKM yang dianggap inovatif. Ada 11 usulan yang masuk dari 6 wilayah PEKKA yaitu usaha Emping dan Angkutan Mobil dari NAD, usaha Penggemukan Domba, Tanaman Hias dan Kerupuk Wortel dari Jawa Barat, usaha Benang tenun dari NTT, Budidaya Pertanian dari NTB, Agen Beras dari Sultra, serta usaha Tambak Ikan dan Katering Makanan dari Maluku Utara. Ada 2 penghargaan yang diberikan yaitu UKM yang dinilai inovatif dalam pengembangan usaha bersama yang diraih oleh usaha kerupuk wortel kelompok Cianjur dan UKM yang telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan usahanya yang diraih oleh usaha tanaman hias LKM Subang. Kegiatan ini tampaknya cukup positif baik bagi mereka yang telah menerima penghargan maupun yang belum. Bagi yang telah menerima penghargaan ini memberikan rasa pengakuan akan apa yang telah mereka lakukan dan memberi semangat untuk berbuat lebih. Sebaliknya bagi yang lain juga mendorong untuk bisa melakukan Ibu Tasih perwakilan Jabar, menerima penghargaan untuk kategori UKM dengan pengembangan usaha yang inovatif yang terbaik. i. Peningkatan kapasitas pendamping Pada tahun 2007 Seknas Pekka juga memfasilitasi pengembangan kapasitas pendamping baik koordinator maupun pendamping lapang melalui berbagai kegiatan pelatihan seperti kegiatan pelatihan klaster yang diadakan oleh PUPUK, pelatihan e-bisnis oleh FORMASI, dan studi banding Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), yang diharapkan dapat membantu pengembangan usaha di kelompok Pekka dimasa mendatang. 3.

Penguatan hukum untuk keadilan

Diperlakukan dengan adil dan memperoleh hak yang sesuai dan setara dengan anggota masyarakat lainnya merupakan dambaan semua anggota Pekka. Oleh karena itu, bekerjasama dengan Justice for the poor, Bank Dunia, pada pertengahan tahun 2005, PEKKA melakukan upaya pemberdayaan hukum bagi anggota kelompok Pekka dan masyarakat sekitarnya.

Secara umum program ini bertujuan untuk memperkuat perempuan kepala keluarga agar


20

dapat memperoleh keadilan guna mengangkat harkat dan martabatnya. Secara khusus, program ini bertujuan untuk: Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum bagi perempuan khususnya yang menyangkut hak-hak perempuan Meningkatan kapasitas Institusi Penegak Hukum dalam upaya pendidikan hukum berperspektif gender Mendukung proses penguatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian Mendokumentasikan dan memetakan kasus dan isu hak-hak perempuan Tujuan program ini dicapai dengan tetap berpatokan pada strategi empat pilar pemberdayaan Pekka dan kegiatan-kegiatan seperti yang diuraikan berikut ini. a. Membangun kesadaran kritis Pekka terhadap hak dan kewajiban dimata hukum untuk akhirnya melahirkan misi pemberdayaan hukum bagi mereka Proses ini dilakukan melalui workshop dan pertemuan rutin di kelompok Pekka. Anggota pekka diajak untuk memahami akar persoalan yang menyebabkan berbagai persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Melalui proses ini mereka kemudian mengenali berbagai aspek kehidupan termasuk hukum dan kekuasaan yang harus mereka hadapi agar dapat melakukan suatu perubahan. Diakhir proses, mereka bersama merumuskan misi pemberdayaan hukum yang ingin mereka capai nantinya. Telah dilakukan lebih dari 258 kegiatan diskusi tentang hukum yang terdiri dari 227 kegiatan dilakukan di kalangan kelompok-kelompok Pekka, dan 31 kegiatan dikalangan masyarakat umum (daftar rekap kegiatan diskusi hukum terlampir). Diskusi ini sebagian dipandu langsung oleh pendamping lapang, sebagian lagi oleh kader hukum. Nara sumber dari berbagai unsur penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan agama, kepolisian, dan LSM juga dihadirkan dalam beberapa kegiatan diskusi dengan masyarakat. Pokok bahasan diskusi menyangkut berbagai aspek persoalan yang dihadapi masyarakat terkait dengan akses keadilan dan penegakan hukum termasuk kekerasan dalam rumah tangga, masalah waris, harta gono-gini, dokumen perkawinan dan perceraian, akte kelahiran, dan sebagainya (daftar materi diskusi terlampir). Dari diskusi-diskusi yang terjadi ini telah mulai terjadi perubahan pandangan masyarakat khususnya kelompok Pekka tentang penegakan hukum dan keadilan. Mereka juga mulai membangun dan memperkuat misi atau impian mereka tenang kehidupan yang bermartabat, bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Ada lebih dari 1000 orang yang terlibat langsung sebagai peserta diskusi sekaligus penerima manfaat diskusi ini. Mereka terdiri dari 76% anggota Pekka dan 24% adalah masyarakat umum.


21

b. Meningkatkan kapasitas Pekka untuk mengakses keadilan serta menjadi penyuluh dan pendamping bagi pencari keadilan. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang hukum bagi anggota kelompok Pekka. Pelatihan dilakukan dalam bentuk pelatihan dalam kelas maupun dengan cara non-formal melalui pertemuan kelompok dan kunjungan individu. Pelatihan diberikan secara bertingkat yaitu melatih pendamping lapang dan kader hukum terlebih dahulu. Mereka inilah yang kemudian menjadi ujung tombak untuk melakukan pelatihan di tingkat kelompok. Pendamping lapang dan kader hukum juga dapat mengundang nara sumber dari aparat penegak hukum setempat untuk memberikan pengetahuan berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan. Untuk mendukung proses secara terus menerus di tingkat lapangan, maka dilakukan pula upaya penulisan materi hukum dalam bentuk tulisan praktis yang mudah difahami kelompok perempuan. Materi yang dituiliskan dan diterbitkan dalam bentuk buku saku sangat terkait dengan persoalan aktual yang dihadapi oleh kelompok Pekka. Selama dua tahun sudah dilatih 57 orang kader hukum dari kalangan Pekka yang akan dikembangkan menjadi paralegal di tingkat wilayahnya. Mereka berasal dari delapan provinsi, wilayah kerja Pekka, yang dipilih dari kalangan pemimpin-pemimpin kelompok Pekka yang potensial serta sebagian kecil dari pemimpin perempuan potensial di wilayah tersebut. Kader hukum ini berusia antara 24-63 tahun dengan tingkat pendidikan rata-rata Sekolah Dasar dan tingkat pendidikan tertinggi SMA. Mereka umumnya bekerja sebagai buruh tani, petani dan pedagang, mereka berstatus sebagai perempuan kepala keluarga karena cerai, suami meninggal, dan single, dengan menanggung 1 – 7 orang anggota keluarga. Pelatihan yang diberikan pada kader hukum mencakup beberapa aspek penting untuk menjadi seorang kader hukum mencakup perspektif, konten, dan metodologi. Membangun persfektif mereka terhadap arti hukum dan keadilan serat menyadari pentingnya keberadaan mereka sebagai ujung tombak untuk membantu masyarakat meraih keadilan merupakan proses yang harus dibangun diawal pelatihan. Setelah hal ini selesai baru kemudian mereka dibekali dengan berbagai konten atau isi materi hukum seperti UU PKDRT, ketentuan-ketentuan Internasional dan mekanisme dan sistem hukum dan penegakan hukum yang ada. Agar mereka dapat melakukan berbagai aktivitas di tingkat masyarakat, seperti penyuluhan dan fasilitasi diskusi, mereka kemudian dibekali dengan pengetahuan berbagai metodologi dan alat-alat komunikasi popular sesuai dengan konteks mereka masing-masing. Dari 57 kader hukum yang sudah dilatih, ada 40 orang yang aktif di lapangan, sedangkan 17 orang tidak aktif bahkan drop out karena berbagai sebab. Umumnya kader yang tidak aktif karena sibuk dengan pekerjaan rutin, pindah kerja dan wilayah, atau menjadi TKW. Kader yang aktif melakukan berbagai kegiatan di wilayahnya termasuk penyuluhan tentang hukum, pelatihan, dan hingga pendampingan penanganan kasus-kasus yang muncul di wilayah. Mereka juga pada perkembangannya sering menjadi penasehat bagi kelompok masyarakat terkait persoalan hukum. Arena yang dipilih meraka untuk melakukan penyuluhan juga beragam, mulai dari ruang kelas, dipasar, di pengajian,


22

bahkan di atas kendaraan. Seluruh kegiatan ini dilakukan secara suka - rela oleh para kader sebagai bagian dari rasa tanggungjawab dan tingkat kesadaran yang tinggi. c. Mengembangkan organisasi, kepemimpinan dan jaringan baik antar sesama mereka maupun dengan berbagai lembaga dan instansi penegakan hukum yang dapat membantu mereka. Kelompok-kelompok Pekka memang sudah tumbuh dan berkembang dengan baik sejak dimulai tahun 2002. Namun demikian jaringan antar kelompok dan dengan kelompok lainnya masih sangat lemah. Oleh karena itu, melalui kegiatan pemberdayaan hukum, kelompok difasilitasi untuk membangun kekuatan bersama melalui forum-forum yang diadakan untuk itu. Selain itu dikembangkan juga jaringan paralegal, yang menjadi forum bagi perempuan di tingkat desa dan kecamatan untuk saling menguatkan dalam proses mencari keadilan dan melakukan pendidikan dan penyebaran informasi soal hukum pada masyarakat. Memfasilitasi terbentuknya Multistake Holder Forum (MSF) di wilayah Pekka juga merupakan kegiatan yang dilakukan guna mempercepat berkembangnya jaringan kerja penegakan hukum di wilayah Pekka. MSF difasilitasi untuk memahami lebih mendalam persoalan Pekka dan perempuan pada umumnya serta membuat komitmen untuk membantu Pekka menemukan keadilan. Anggota MSF terdiri dari Polisi (Polwan dan Polki), Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Agama, Pemda, universitas, serta lembaga bantuan hukum. Ada dua hal penting yang telah dilakukan dalam kerangka ini. Yang pertama adalah memfasilitasi berkembangnya forum kelompok di tingkat wilayah dan yang kedua adalah mengembangkan forum pemangku kepentingan atau multi stake holder forum (MSF) sebagai sistem pendukung. Forum wilayah dilakukan setiap tahun sebagai arena bertukar pengetahuan dan informasi antara sesama kelompok seklaigus sebagai tempat meningkatkan kemampuan masing-masing. Melalui forum ini mereka membangun jaringan komunikasi dan persahatan baik di tingkat individu dan kolektif. Hal ini telah membantu mereka untuk saling menguatkan dan mendukung berbagai upaya yang mereka lakukan di wilayah masing-masing terkait dengan penegakan keadilan bagi mereka. Forum wilayah telah digelar di wilayah-wilayah awal tahun 2007 dan mendapatkan respon yang sangat baik dari kelompok-kelompok Pekka serta masyarakat sekitarnya. Forum pemangku kepentingan atau MSF merupakan satu strategi yang sangat efektif untuk membangun sistem pendukung bagi kelompok Pekka dan masyarakat miskin mengakses keadilan. Ada dua model yang dilakukan dalam membangun forum MSF. Model pertama lebih top-down, artinya proses pembentukan di inisiasi dan dilakukan oleh Seknas Pekka bekerjasama dengan Justice for the Poor, Komnas Perempuan dan


23

derap Warapsari, dengan cara mengundang berbagai unsur penegak hukum dalam serangkaian kegiatan lokakarya dan diskusi. Hal ini terutama dilakukan di tiga wilayah utama program pemberdayaan hukum Pekka yaitu di Cianjur - Jawa Barat, Brebes-Jawa Tengah, dan NTB. Selain lokakarya dalam kelas, peserta MSF yang aktif dan bersedia, juga diajak untuk turun ke lapangan, berdialog dan memberikan pengetahuan dan informasi tentang aspek hukum terkait dengan instansi mereka masing-masing. Penyuluhan hukum dengan mengundang narasumber dari kepolisian dan pesertanya pengurus, kader juga sebagian KPD dan masyarakat. (Mawasangka-Sultra, Nasra 25 Juni 2007)

Dengan pendekatan ini, telah dilakukan 9 kali workshop MSF di tiga wilayah mencakup Cianjur-Jawa Barat, Berebes-Jawa Tengah, dan NTB, yang rata-rata diikuti oleh 25 orang peserta dari berbagai unsur penegakan hukum di setiap workshopnya. Workshop ini pada akhirnya juga menjadi ruang peningkatan kemampuan aparat penegak hukum karena sebagian materi yang dibahas sangat terkait dengan aspek pemberdayaan perempuan dimana sebagain besar anggota MSF tersebut masih belum memahaminya dengan baik. Memang tidak selalu kegiatan MSF diikuti secara konsisten oleh seluruh anggota MSF yang terdaftar. Terjadi trend penurunan jumlah peserta MSF, namun demikian secara kualitas dan komitmen semakin baik. Anggota MSF yang tetap konsisten hadir dan berpartisipasi aktif memang akhirnya orang-orang terpilih yang pada akhirnya bisa mengembangkan sistem pendukung bagi masyarakat. Selain workshop, pertemuan-pertemuan koordinasi antar anggota MSF dilakukan untuk menjaga koordinasi dan komunikasi diantara mereka, juga untuk merencanakan kegiatan bersama di masyarakat seperti diskusi turun lapangan ke wilayah dampingan Pekka. Tercatat 6 kali rapat koordinasi di tiga wilayah tersebut. Anggota yang hadir dalam rapat berkisar 12-18 orang. Peran Multi-Stakeholder Forum (MSF) yang dikembangkan di 3 wilayah pilot program di Cianjur, Brebes dan NTB pada tahun ketiga ini memperlihatkan kontribusi yang nyata di masyarakat. Keberadaan dan peran mereka sangat membantu kader Pekka dalam memfasilitasi persoalan hukum. Ibu Nining – Kader Hukum Pekka Cianjur mengakui akan pentingnya kerjasama dengan pihak pemerintah dan aparat penegak hukum melalui MSF. ”Kita Pekka memang tidak punya kekuasaan, tetapi berteman dengan pemangku kebijakan dengan baik maka bisa membantu penyelesaian persoalan pekka yang terjadi di masyarakat.” Di Cianjur, MSF yang telah dinaungi dengan Surat Keputusan Bupati tahun 2006 ini telah memfasilitasi pelaksanaan Itsbat nikah dan memproses pembuatan akte kelahiran. Pada awal tahun 2007 proses pencatatan ulang pernikahan (Itsbat Nikah) dilaksanakan untuk 19 pasangan atas kerjasama Pemda Cianjur dengan Pengadilan Agama Cianjur. Semua biaya perkara dalam proses itsbat nikah dibiayai oleh Pemda Cianjur. Pada pertengahan Desember 2007, Pengadilan Agama Cianjur kembali menggelar pelaksanaan


24

Itsbat nikah. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, proses itsbat nikah ini diadakan bukan di Pengadilan Agama Cianjur melainkan di Kantor Kecamatan Cipanas. Sehingga masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat ini tidak hanya mendapatkan pembebasan biaya perkara namun juga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi karena pelaksanaanya di sekitar wilayah tempat tinggal mereka (Sidang di tempat / sidang keliling). Lebih dari 70 orang telah mengajukan permohonan pembuatan akte cerai. Berkas dan data-data pengajuan mereka saat ini sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Cianjur sebelum diadakan sidang di tempat pada tahun 2008. Model kedua adalah membangun MSF dari bawah, artinya dari inisiatif masyarakat. Hal ini dilakukan di lima wilayah Pekka lainnya. Hal ini diawali dengan mengundang calon anggota MSF pada acara Forwil Pekka. Setelah Forwil, pemimpin-pemimpin kelompok Pekka menindak lanjuti secara non-formal dengan kunjungan individu dan pembicaraan sehari-hari. Jika sudah terjalin hubungan dengan baik, kemudian dibikin acara dialog terbatas berkaitan dengan aspek hukum yang dihadapi masyarakat. Dialog digelar secara rutin, dengan penyelenggara dapat dari kedua belah fihak. Anggota MSF juga diajak turun langsung ke tengah masyarakat. Dialog antara kelompok pekka dengan aparat penegak hukum, pemerintah lokal, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dilakukan di tingkat kecamatan. Di Kalimantan Barat, dialog dilakukan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Pontianak Timur. Dialog di Kecamatan Sungai Raya dihadiri oleh Kapolsek Sungai Raya, Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dan LBH API Pontianak. Dialog di Kecamatan Rasau Jaya dihadiri oleh Kapolsek Rasau Jaya, KUA Rasau Jaya, Puskesmas Rasau Jaya, serta LBH APIK. Di Kecamatan Pontianak Timur dialog dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Kodya Pontianak serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Kalbar. Persoalan hukum yang banyak dimunculkan oleh ibu-ibu Pekka dan masyarakat yang hadir adalah seputar kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak, persoalan kekerasan yang dialami oleh TKW, persoalan status perceraian, harta gono gini, warisan, dan persoalan hukum keluarga lainnya. Dialog hukum di NTT diadakan di Kecamatan Kelubagolit, namun pekka dan masyarakat dari kecamatan Ille Boleng juga hadir dalam dialog ini. Sebagai narasumber yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Adonara yang bertempat di Waiwerang, Kapolsek Adonara Timur. Persoalan yang banyak menjadi perhatian dalam diskusi ini adalah maraknya kekerasan dalam rumah tangga, mereka menuntut penyelesaian kasus KDRT tidak hanya secara adat tapi juga secara hukum. Menurut mereka kerapkali penyelesaian kasus KDRT secara adat tidak memberikan rasa adil bagi perempuan. Selain persoalan KDRT, adalah hak asuh anak dan perselingkuhan, serta meminta penjelasan tentang perbedaaan hukum perdata dan pidana.


25

d. Melakukan advokasi kebijakan untuk perubahan ketentuan yang lebih adil gender serta kampanye untuk perubahan sosial di tingkat masyarakat. Upaya advokasi dilakukan dengan memfasilitasi dialog anggota Pekka dengan aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan di tingkat wilayah. Pengadaan dialog dilakukan dalam dua cara, yaitu Pekka mengundang aparat dan pengambil kebijakan keacara yang diorganisir oleh Pekka dan atau aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan yang turun ke wilayah kelompok berada. Kelompok pekka dengan di pimpin oleh para kader hukum juga melakukan upaya pengurusan berbagai dokumen hukum yang mereka butuhkan seperti akte kelahiran, akte cerai, dan sebagainya. Guna membangun kesadaran kritis masyarakat luas akan persoalan hukum yang dihadapi Pekka, maka dilakukan pula pendokumentasian kisah Pekka dan aktivitas hukum mereka dalam bentuk video dan kumpulan kisah. Dokumentasi ini akan dipergunakan untuk bahan pendidikan dan informasi baik di tingkat masyarakat maupun di kalangan pendamping upaya penegakan hukum bagi masyarakat basis. Kegiatan advokasi masih terbatas pada upaya mendapatkan hak anggota Pekka secara mudah dan murah. Hal ini misalnya yang dilakukan kelompok-kelompok Pekka dalam mengakses dokumen negara seperti akte kelahiran, perceraian dan pernikahan (lihat list contoh penanganan kasus Pekka terlampir). Kontribusi pada advokasi untuk perubahan perundangan dan peratutan yang lebih kompleks belum dilakukan secara sistematis. Sejauh ini Pekka terlibat dan menjadi nara sumber untuk upaya advokasi perubahan undang-undang perkawinan yang dimotori oleh LBH-APIK. Kampanye dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi tentang hukum melalui penerbitan serie buku saku tentang hukum. Selain itu, telah pula diproduksi video berkaitan dengan pemberdayaan hukum, yang ditayangkan pada berbagai forum di berbagai tingkat mulai dari tingkat wilayah hingga tingkat nasional. Video ini dapat memberikan gambaran persoalan hukum yang dihadapi perempuan kepala keluarga dan strategi melakukan penguatan hukum di tingkat masyarakat. Dengan melihat video dan mendiskusikannya, diharapkan tumbuh kesadaran baru bagi penontonnya terhadap berbagai persoalan keadilan yang dihadapi masyarakat. Video ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi banyak fihak untuk melakukan hal serupa dalam kerja-kerja di masyarakat. Pendokumentasian kasus merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam kerangka ini. Kasus yang didokumentasikan terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh para kader hukum di lapangan. Ada lebih dari 15 kasus yang telah didokumentasikan. Sebagian 40 % kasus ini telah ditangani namun sebagian lagi belum terselesaikan dengan baik. Sebagian ceirita kasus dapat dilihat pada bab berikut nya di laporan ini. Pembuatan poster dengan mengusung tema yang aktual juga dilakukan sebagai salah satu strategi dalam kerangka ini. Tema dan gambar poster dilombakan pada kelompok Pekka. Konsep yang terpilih kemudian disempurnakan dan diperbanyak dalam bentuk cetakan untuk disebar luaskan.


26

4.

Pendidikan sepanjang hayat

Akses Pekka dan keluarganya terhadap pendidikan formal berbagai jenjang serta pendidikan luar sekolah sepanjang hayat menjadi fokus kegiatan pendidikan Pekka. Pembentukan komite pendidikan desa merupakan upaya pekka untuk memperluas kesadaran pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat, memberikan masukan pada perbaikan sistem pendidikan nasional, dan mengelola sumberdaya pendidikan seperti beasiswa, pusat belajar masyarakat dan pustaka desa. Dalam tahun 2007, kegiatan program pendidikan meliputi berbagai hal seperti sosialisasi program pendidikan di setiap desa melalui Musdes (Musyawarah Desa), pembentukan KPD (Komite Pendidikan Desa), penyusunan usulan dana beasiswa bagi anak SD, SMP, dan perempuan Putus Sekolah, realisasi dana pendidikan dari Seknas kepada KPD dan dari KPD kepada penerima dana, pertemuan orangtua murid, pertemuan KPD, pertemuan Forum KPD tingkat kecamatan, kelompok belajar anak, pembentukkan kelompok non pekka, PAUD, belajar baca tulis, pengembangan taman belajar, dialog, pendidikan bagi perempuan putus sekolah, pelatihan dan pengembangan jaringan. Keterangan kegiatan yang telah dilakukan dapat dilihat pada bagian di bawah ini. a. Sosialisasi Program Pendidikan Sosialisasi dilakukan diawal pelaksanaan program pendidikan yaitu melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan difasilitasi oleh kader dan PL. Peserta yang hadir adalah kelompok Pekka dan masyarakat umum, toga, tomas dan aparat desa. Hal yang didiskusikan meliputi penjelasan alasan dimulainya program pendidikan, mengingat permasalahan pendidikan yang ada di wilayah Pekka, kemungkinan kegiatan yang dapat dilakukan bersama, pembentukan KPD.

Betapa sibuknya ibu – ibu pekka pada saat realisasi dana pendidikan (Sumiati, NTB)

Sosialisasi telah dilaksanakan disebagian besar wilayah dapat dikatakan sudah selesai dilakukan, hanya wilayah Malut yang baru saja melakukan sosialisasi ulang, karena sosialisasi yang pernah dilakukan tidak tepat yaitu diinformasikan bahwa alasan dibentuknya KPD untuk menerima beasiswa, dan pemilihan pengurus dilakukan secara penunjukkan bukan pemilihan. Akibatnya KPD tidak paham tujuan dari pembentukan KPD ini.


27

Sosialisasi program pendidikan dilakukan berulang-ulang karena masih ada sedikit wilayah yang memiliki pandangan bahwa pembentukan KPD identik dengan pemberian beasiswa. Image bahwa setiap program identik dengan bantuan sulit dihilangkan di masyarakat karena mereka sudah terbiasa seperti itu. Sehingga penjelasan tentang beasiswa sebagai alat untuk mengorganisir masyarakat selalu harus ditekankan disetiap kesempatan tanpa henti-hentinya. b. Pembentukkan Komite Pendidikan Desa (KPD) Jumlah KPD yang telah terbentuk hingga saat ini adalah 137 KPD di 7 propinsi. Belum semua wilayah membentuk KPD yaitu desa yang masih dalam taraf sosialisasi. Dari KPD yang terbentuk ternyata dalam perjalanannya ada KPD yang tidak bertahan lama. Di beberapa wilayah seperti di Jawa Tengah atau Sultra, KPD aktif hanya sampai realisasi dana beasiswa dan setelah itu kegiatan KPD menurun. Karena alasan ini pula akhirnya dibuat aturan baru, bahwa dana beasiswa hanya direalisasi bagi KPD yang melaksanakan kegiatan. c. Pertemuan KPD dan Orangtua Murid Pertemuan KPD dan orangtua murid dilakukan antara 1-2 kali perbulan. Pertemuan ini diselenggarakan bergabung dengan pertemuan kelompok dengan alasan untuk efektifitas waktu dan tenaga, dan alasan lain karena masyarakat umum ingin mengetahui Pekka lebih jauh dan memahami kegiatan Pekka. Dampak dari pertemuan seperti ini di NTT, NTB dan Kalbar orangtua murid non pekka membentuk kelompok dengan kegiatan simpan pinjam. Dampingan kepada kelompok non pekka ini dilakukan oleh kader dan PL Pekka. Dalam pertemuan ini biasanya didiskusikan masalah pendidikan yang ada di wilayahnya, sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja KPD. Hasil dari pertemuan orangtua murid ini tidak hanya terbatas pada isu pendidikan tapi juga hal lain misal di Sultra ide diadakannya pasar sore Pekka di Pasarwajo tercetus dari pertemuan orangtua murid dan KPD. Pertemuan orangtua murid merupakan inti dari kegiatan KPD karena setiap kegiatan KPD digagas dalam pertemuan ini, namun dalam perjalanannya tidak semua KPD dapat bertahan rutin melaksanakan pertemuan ini. Hal ini terjadi karena masih ada yang berfikir pada bantuan saja dan tidak bersedia terlibat dalam kegiatan lainnya. d. Pertemuan antar KPD Sekecamatan Pertemuan antar KPD untuk tingkat kecamatan dilakukan di beberapa wilayah : Kalbar, NTT dan NTB. Wilayah lain yang belum membentuk pertemuan KPD tingkat kecamatan karena ada alasan lokasi yang sangat berjauhan sehingga berat di biaya transport. Selain itu juga karena KPD tingkat desa belum aktif, sehingga sulit mengajak mereka untuk mengadakan pertemuan KPD tingkat kecamatan. Pertemuan KPD sekecamatan ini dimaksudkan agar gaung kegiatan KPD semakin dikenal dan penting untuk advokasi perbaikan kondisi pendidikan di wilayahnya. e. Kelompok Belajar Anak dan PAUD Kelompok belajar anak-anak semakin banyak peminatnya karena mampu membantu anak-anak putus sekolah, memberikan tambahan pelajaran bagi anak-anak yang masih


28

sekolah, dan melalui PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dapat mempersiapkan anak masuk SD. Kegiatan PAUD bagi anak balita ini sangat membantu orangtua karena mereka tidak sanggup membayar kursus tambahan dan menyekolahkan anak ke TK. Selain dari itu melalui PAUD orangtua dapat lebih diaktifkan terlibat dalam kegiatan KPD. PAUD di Kalbar khususnya di desa Sungai Asam dijadikan PAUD payung bagi PAUD yang ada disekitarnya.

Anak-anak kelompok bermain At-Taqwa Kalbar sedang belajar mewarnai perahu layar

Berawal dari kelompok belajar anak-anak ini, anak-anak di NTT khususnya Kecamatan Kelubagolit membuka kegiatan arisan dan menyimpan uang sebesar 500-1000/bulan Arisan dan kegiatan simpanan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Sebagai fund raising kelompok anak ini memiliki kegiatan ketrampilan bersama yaitu membuat piring lidi dan kemudia hasil penjualannya mereka kumpulkan untuk membiayai kegiatan bersama. Berdasarkan diskusi selama pertemuan, anak-anak melihat bahwa penggunaan dana BOS tidak transparan, sehingga mereka mengajukan usul kepada PL untuk melakukan penelitian kecil tentang dana BOS ini dan mereka ingin menggunakannya untuk melakukan advokasi kepada pemerintah setempat. f. Belajar Baca Tulis Kegiatan belajar baca tulis dilaksanakan disebagian besar wilayah Pekka. Masyarakat sangat antusias dalam belajar. Praktek membaca dilakukan dalam pertemuan rutin, secara bergantian membacakan Cermin (buletin Pekka) atau membaca manual hukum. Tutor belajar baca tulis berasal dari pengurus KPD, kader atau pengurus kelompok, atau anggota masyarakat lainnya. Mereka bekerja sukarela tidak diberi honor, hanya diberikan transport riil selama mengajar bagi mereka yang rumahnya jauh dari tempat belajar.

Tak mengenal usia untuk belajar baca – tulis (NTB)

Masalah yang dihadapi adalah masih terbatasnya kemampuan pengajar khususnya yang berasal dari anggota KPD karena pendidikan merekapun terbatas. Kader Pekka yang mengajar baca tulis hanya lulusan SD sehingga tidak percaya diri mengajar warga belajar lulusan SMP atau bahkan SMA. Untuk itu, kembali lagi tugas tutor jatuh kepada PL terutama bila tidak dapat menemukan tenaga dari masyarakat umum. Hal lain, sebagian besar para tutor ini belum paham betul metode KF, karena KF ini merupakan metode baru yaitu belajar baca tulis dengan cara membahas materi yang ditentukan sendiri. Metode baca tulis sistem lama kurang menarik bagi warga belajar karena monoton. Metoda KF cocok bagi warga belajar yang berusia tua. Dengan metode KF ini warga


29

belajar mendapatkan dua keuntungan sekaligus yaitu belajar baca tulis dan materi tertentu yang bermanfaat bagi mereka. g. Taman Bacaan Desa Taman bacaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Saat ini kegiatan masih mengumpulkan buku-buku, karena keterbatasan dana dan mahalnya harga buku maka mereka mengumpulkan buku bekas pelajaran sekolah atau bacaan. Taman bacaan dimanfaatkan anak-anak untuk menambah pelajaran sekolah, sedangkan bagi orangtua sebagai tempat untuk belajar membaca. Kebanyakan buku bekas yang terkumpul saat ini adalah buku pelajaran sekolah, sedang buku bacaan ringan atau majalah masih sangat kurang. Upaya mendapatkan buku dan majalah juga dilakukan Seknas dengan cara mengontak penerbit yang ada di Jakarta, namun belum ada hasilnya. h. Pengembangan Jaringan KPD membangun jaringan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat seperti LSM, sekolah, universitas ataupun masyarakat. Melalui jaringan ini KPD dapat mengakses berbagai program misalnya dalam isu pertanian mendapat pelatihan pertanian sehat yang ramah lingkungan, mengikuti pameran produk Deperindag, mendapat informasi tentang mengakses askes, raskin, informasi pilkada, mendapat pinjaman tempat untuk sekretariat KPD dan dapat mengakses program PNPM. Ada 4 orang KPD terpilih menjadi pemantau dan pengawas program PNPM. i. Usulan dan Realisasi Dana Beasiswa Hingga saat ini usulan beasiswa yang masuk mencapai 85 % dari 7 wilayah Pekka yang ada yaitu sebesar Rp. 2.517.409.600. Usulan yang diajukan terdiri dari beasiswa untuk SD, SMP, perempuan putus sekolah, dan kegiatan KPD lainnya. Usulan kegiatan KPD masih tetap berjalan hingga saat ini tergantung pada kebutuhan dan kegiatan di lapangan. Usulan yang masuk meliputi biaya operasional KPD dan kegiatan KPD lainnya misalnya taman bacaan, belajar baca tulis, transportasi, dll. Usulan dari Maluku Utara sudah diterima Seknas, tetapi baru dari dua desa dari kecamatan Galela itupun belum lengkap administrasinya sehingga belum dapat direalisasi. Sebagian besar KPD Maluku Utara masih belum dapat mengajukan usulan karena belum aktif dan masih sosialisasi ulang. Hingga bulan Desember 2007 pencairan beasiswa ke KPD sebesar Rp. 2.288.335.600 yaitu sekitar 91 % dari total usulan yang masuk ke Seknas. Jumlah penerima beasiswa 7.937 dari 9.026 orang yang diusulkan. Dana beasiswa yang ada terbatas dan hanya dapat diturunkan satu kali. Berdasarkan usulan awal dari wilayah, Seknas menghitung dana beasiswa dapat diberikan dua kali. Namun setelah usulan masuk dan dihitung kembali ternyata tidak cukup diberikan dua kali. Sebagai upaya untuk kelanjutan beasiswa ini, ada wilayah yang melakukan fund raising untuk meringankan beban orangtua yaitu membuat produk bersama dan dijual, atau orang yang mendapat beasiswa iuran.


30

JUMLAH PENERIMA BEASISWA SD PER WILAYAH

Jumlah Orang Penerima Beasiswa Pts Sekolah, 618

JABAR, 639

JATENG, 1,530

SMP , 2,010

SULTRA, 706

NTT, 722

SD, 5,779

KALBAR, 397

NTB, 1,785

MALUKU UTARA, -

JUMLAH PENERIMA BEASISWA PENERIMA PEREMPUAN PUTUS SEKOLAH

JUMLAH PENERIMA BEASISWA SMP PER WILAYAH

PER WILAYAH JABAR, 270

JATENG, 511

KALBAR, 19

NTT, 185

SULTRA, 32 NTB, 540 SULTRA, 302

NTB, 104 JATENG, 52

KALBAR, 147

NTT, 240 MALUKU UTARA, -

JABAR, 226

Jumlah Biaya Beasiswa SD Per Wilayah

Jumlah Dana Beasiswa Putus Sekolah, Rp.262,039, 000

JATENG, 231,277,000

SD, Rp.1,094,50 2,900

SMP , Rp.708,380, 200

JABAR, 156,092,000

NTB, 228,710,000

SULTRA, 187,729,400

KALBAR, 91,744,500

NTT, 198,950,000 MALUKU UTARA, -

Jumlah Biaya Beasiswa Putus Sekolah

Jumlah Biaya Beasiswa SMP Per Wilayah

JABAR, 114,484,000

JATENG, 173,243,000

MALUKU UTARA, -

KALBAR, 3,295,000

SULTRA, 19,200,000

JATENG, 2,584,000 JABAR, 104,360,000

NTB, 128,665,000

NTT, 70,200,000 SULTRA, 129,157,000

KALBAR, 52,631,200

NTT, 110,200,000 MALUKU UTARA, -


NTB, 62,400,000

31

5. Hak dan Penguatan posisi politik Hak dan penguatan posisi politik Pekka dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang tefokus pada membangun kesadaran politik terutama hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu Pekka juga ditingkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik yang terjadi. Pada tahun 2007 kegiatan ini difokuskan pada membangun kesadaran kritis Pekka terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kegiatan pelatihan dan lokakarya. Dengan kesadaran kritis dan pengeatahuna tentang budget, Pekka kemudian melakukan kegiatan - kegiatan advokasi di wilayahnya masing-masing misalnya di Lingsar - NTB, Brebes - Jateng, Subang - Jabar, yang melibatkan ibu pekka dalam musrenbang. 6. Rehabilitasi wilayah paska bencana Program ini khusus dilakukan di wilayah Nanggro Aceh Darussalam (NAD) sebagai wilayah paska bencana Tsunami 2004. Pekka di wilayah ini mendapatkan alokasi dana khusus untuk kegiatan rehabilitasi kelompok Pekka dan masyarakat sekitar wilayah Pekka yang terkena dampak Tsunami baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu “grant” dari Japan Social Development Funds (JSDF) TF 55794-IND. Dalam tahun 2007 kegiatan yang dilakukan terkait dengan program ini adalah pembangunan dan renovasi rumah yang rusak, pemberian makanan dan bantuan pendanaan kesehatan, serta dana bergulir untuk kegiatan ekonomi. Selain itu beasiswa untuk pendidikan anak dan kelompok Pekka di NAD juga diberikan melalui pendanaan khusus ini. Hingga akhir tahun 2007, ada 236 unit rumah yang direnovasi dan dibangun di seluruh wilayah Pekka di NAD dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 1.485.717.500,-. Untuk biaya makanan sehat dan kesehatan dana yang terserap mencapai Rp. 352.402.000,- dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.601 orang. Sementara untuk pendidikan telah diberikan bea siswa sejumlah Rp. 970.450.000,- untuk 1.762 siswa sekolah berbagai jenjang. Beasiswa untuk anggota Pekka juga telah dikeluarkan sejumlah Rp.272.057.720,- dengan penerima manfaat 166 orang untuk berbagai kegiatan pelatihan. Untuk menghidupkan kembali roda perekonomian kelompok Pekka di wilayah ini, melalui pendanaan khusus ini telah pula disalurkan dana bergulir melalui LKM di wilayah ini. Hingga akhir tahun 2007, telah di gulirkan dana sebesar Rp. 603.884.000,dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 229 orang.


32

Grafik untuk Rehabilitasi wilayah Pasca Bencana Prosentase BLM yang telah disalurkan UEP

7%

1%

16%

26%

Makanan sehat

9% Perumahan

41%

Beasiswa anak Beasiswa Perempuan Fasilitas umum

Grafik 1. Alokasi BLM di NAD

Penerima BLM Pekka 37% (1.492 orang)

Masyarakat umum 63% (2.503 orang)

Grafik 2. Penerima BLM


33

B.

PROGRAM PENYANGGA

Selain program-program tematik seperti yang telah diuraikan diatas, empat pilar pemberdayaan Pekka juga didukung dengan berbagai upaya yang sangat penting untuk menjaga perkembangan dan kesinambungan proses pemberdayaan yang dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan hal tersebut diuraikan berikut ini. 1.

Memperkuat visi dan misi serta motivasi berkelompok

Hasil refleksi dan evaluasi lima tahun Pekka menunjukkan variasi yang sangat tinggi dalam pemahaman dan internalisasi visi misi dalam kelompok dan anggota Pekka. Memang pemahaman dan internalisasi visi misi harus terus menerus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari proses pengorganisasian di tingkat lapangan. Proses ini dilakukan melalui berbagai arena seperti pada pertemuan rutin mingguan ataupun bulanan yang difasilitasi oleh PL dan kader. Selain itu dilakukan pula pelatihan visi-misi untuk kelompok yang baru terbentuk ataupun kelompok lama untuk mengingat dan memotivasi kembali dalam berkelompok. Dibeberapa wilayah pelatihan visi-misi sudah dapat difasilitasi oleh kader, sedangkan PL memonitor proses yang terjadi. 2. Pengembangan Organisasi, Pemimpin dan Jaringan Pengembangan organisasi yang merupakan wadah membangun kekuatan kolektif dilakukan terus-menerus lewat pembentukan dan penguatan kelompok pekka. Perkembangan kelompok menunjukan kemajuan yang cukup baik. Secara kuantitas perkembangan kelompok Pekka tahun 2007 jika dibandingkan dengan tahun 2006 ratarata meningkat 30%. Pertambahan kelompok ini masih bisa untuk ditingkatkan lagi dengan memperluas kerja di kecamatan lain atau di desa lainnya dengan mengerahkan kader atau pengurus Pekka. Upaya mengembangkan pemimpin di tingkat masyarakat dilakukan dengan cara melatih kader-kader dari kalangan Pekka sendiri. Berbagai pelatihan diberikan kepada kader baik oleh Seknas secara langsung maupun oleh PL dan juga oleh lembaga lain. Keberadaan kader merupakan ujung tombak dalam proses pengorganisasian masyarakat. Hingga akhir tahun 2007 sudah ada lebih dari 500 orang kader lokal yang dilatih. Namun demikian, tidak semua kader terlatih yang aktif, Seknas mencatat hanya sekitar 65% atau sekitar 321 orang kader yang aktif. Kader lokal tidak tersebar ditiap kelompok. Ada yang satu kelompok mempunyai kader sampai dengan 4 orang dan ada kelompok yang tidak ada kader lokal nya. Dimasa mendatang diharapkan ditiap kelompok akan ada kader, sehingga kader dalam mengorganisir kelompok tidak terlalu jauh dan tidak terlalu lama


34

meninggalkan rumah, karena kader juga sebagai pencari nafkah utama di keluarganya. Kader yang aktif telah dapat membantu PL dalam memfasilitasi kelompok sesuai dengan tematik program seperti Pengembangan Organisasi, Pendidikan, LKM, UKM, dan Hukum. Dalam melakukan perannya tersebut para kader telah mendapat berbagai pengetahuan diantaranya pengorganisasian (CO), kepemimpinan, motivasi dan visi-misi, administrasi dan manajemen kelompok, Hukum, pendidikan, kesehatan reproduksi, gender budget, usaha, pembukuan dengan komputer, penulisan, memotret, memfasiltasi, advokasi,dll. Materi tersebut disampaikan dengan berbagai cara, diantaranya; dilatih di kelas, praktek langsung di kelompok, studi banding, dll. Dilihat dari kapasitasnya, kemampuan kader sudah dapat diandalkan. Mereka telah mampu mengembangkan kelompok, mengorganisir berbagai kegiatan, daya kritis meningkat. Yang perlu ditingkatkan pada kader adalah memfasilitasi pelatihan kelompok, kepemimpinan dan ketrampilan bernegoisasi, kemampuan menjelaskan program pekka secara benar karena kader dalam menjelaskan program pekka masih sempit terfocus pada kegiatan simpan-pinjam. Pengurus kelompok sebenarnya dapat dijadikan kader namun dengan peran yang lebih sempit yaitu sebagai ketua atau bendahara atau sekertaris ditingkat kelompok. Jika setiao kelompok ada 2-3 orang pengurus maka hingga akhir tahun 2007 ini maish ada sekitar 798 calon kader potensial dari kalangan pengurus kelompok yang masih harus dikembangkan kepemimpinannya dimasa mendatang. Kapasitas pengurus kelompok tentu saja perlu ditingkatkan terutama dalam hal pencatatan simpan-pinjam, memecahkan masalah kelompok, mengembangkan kegiatan, membangun dinamika kelompok,dll. Proses transfer pengetahuan dari Kader ke pengurus belum dilakukan dengan memandirikan pengurus. Pembentukan jaringan kerja umumnya berjalan sesuai dengan kegiatan dalam program tematik. 3.

Publikasi dan Dokumentasi

Kegiatan publikasi dan dokumentasi selama tahun 2007 terdiri atas beberapa kegiatan seperti dokumentasi foto (foto library, pameran foto), Video (video library, produksi video dokumenter dan dokumentasi), Dokumentasi tulisan (buku, bulletin, brosur, leaflet,), database dan pengembangan website a. Dokumentasi Foto Program ini diawali dengan pendokumentasian semua hasil foto yang pernah dihasilkan di PEKKA, yang pernah didokumentasikan oleh para kader foto maupun oleh tim seknas. Program ini meliputi manajemen arsip foto (cetak maupun digital). Unit ini diharapkan dapat menjadi semacam pusat dokumentasi foto untuk gerakan perempuan di Indonesia dapat diakses oleh berbagai fihak yang akan melakukan studi dan kajian terkait gerakan perempuan umumnya dan Pekka khususnya, bisa mendapatkan informasi secara cepat.


35

Selama tahun 2007, kegiatan dokumentasi foto masih sebatas rutinitas mengumpulkan foto-foto dari berbagai kegiatan di Jakarta maupun di aktivitas di lapang seperti monitoring, pelatihan-pelatihan, forwil dan kegiatan sehari-hari ibu-ibu pekka maupun anggota masyarakat lain. Ada sekitar 40.000 buah foto yang saat ini menjadi koleksi Pekka. Foto-foto yang tersimpan banyak digunakan untuk berbagai kegiatan seknas Pekka misalnya untuk presentasi, pameran foto pada acara forwil maupun fornas. Selain untuk kepentingan lembaga Pekka, mulai tahun 2007 banyak yang menggunakan fotofoto Pekka untuk kepentinga kampanye maupun pameran foto seperti yang dilakukan oleh Exxon Mobile dan Indonesia Bussiness Links yang mengadakan pameran foto dengan tema Perempuan dan Kiprahnya yang lebih dari 50% foto yang dipamerkan adalah foto koleksi Pekka. Penempatan personel yang kurang pas untuk mengelola foto menjadi kendala dalam klasifikasi kegiatan. Software database untuk mengelola perpustakaan foto maupun video yang direncanakan bisa digunakan tahun 2007 ternyata tidak terlaksana, hal tersebut dikarenakan software yang sedang dirancang belum selesai pengerjaannya karena kendala teknis. b. Video Program Video tahun 2007 difokuskan untuk menangani video-video dokumentasi seperti forum wilayah di 8 wilayah dampingan Pekka dan Forum nasional. Video dokumentasi forwil yang telah diselesaikan sebanyak 3 video (Jawa Barat, Aceh dan Kalbar). Selama tahun 2007 tim video memproduksi 1 buah video dokumenter yaitu “Saatnya Menggugat” (video 5 tahun perjalanan Pekka) serta menangani paska produksi video “Ikhtiyeu Keu Jroh” (program The Asia Foundation). Personel video yang sangat terbatas menyebabkan setengah dari rencana produksi tahun 2007 tidak terlaksana. Di samping itu tim video juga disibukkan dengan kegiatan lain yang banyak menyita waktu seperti persiapan forum nasional dan kegiatan lainnya. Seperti halnya perpustakaan foto, perpustakaan video juga belum terlaksana sesuai yang direncanakan dikarenakan kendala pengerjaan software yang belum terselesaikan. c. Dokumentasi tulisan Tahun 2007 Pubdok hanya menerbitkan 1 edisi buletin Cermin pada bulan April 2007 dengan tema seputar Lembaga Keuangan Mikro yang diberi judul “Bicara Bank bagi Pekka”. Bulletin yang direncanakan terbit setiap 2 bulan, tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan beberapa kendala seperti kesulitan mengumpulkan artikel dan tulisan dari lapang, personel yang menangani buletin sangat sibuk dengan kegiatan


36

pendampingan. Selain memproduksi bulletin, Seknas Pekka juga menerbitkan bookletbooklet yang berisi materi hukum, booklet informasi tentang lembaga dan buku agenda. d. Database Merupakan pusat informasi data bagi perkembangan anggota kelompok pekka maupun kegiatan simpan pinjam mereka. Proses dimulai dari pengumpulan data, pengembangan software pengolahan database hingga menghasilkan output yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Software yang telah dikembangkan tahun 2007 meliputi program absensi staf, program pencatatan perjalanan dinas dan kegiatan staf serta software untuk pengolahan database. Saat ini tersedia data-data simpan pinjam, LKM, UKM, BLM, pendidikan, kelompok, data anggota, dan data kader. Jumlah dan kapasitas personel yang terbatas menyebabkan kendala yang serius dalam mengembangkan database ini, selain kesulitan mengumpulkan informasi yang akurat dan valid dari lapang. e. Pengelolaan Website Website merupakan sarana yang sangat efektif untuk penyediaan dan penyebaran informasi. Menyediakan informasi tentang database kelompok dampingan pekka, news, foto library, video thriler, serta informasi isyu yang terkait dengan program Pekka seperti UKM, LKM, Pendidikan, Organisasi dan Kepemimpinan serta Penguatan Hukum. Selama tahun 2007, pengelolaan website tidak tertangani dengan baik, sedikit sekali perubahan atau informasi yang diupdate baik artikel, foto maupun video.

4.

Forum Nasional (Fornas) PEKKA 2007

Fornas merupakan upaya Seknas Pekka memfasilitasi kelompok Pekka untuk membangun kekuatan kolektif di tingkat nasional. Pada tahun 2004 lebih dari 350 orang perwakilan 300 kelompok pekka dari 8 provinsi (NAD, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara) berkumpul di Jakarta untuk mengatakan pada dunia “saatnya bicara perempuan kepala keluarga” melalui Fornas pertama. Gaung forum ini masih terasa hingga kini. Berada di tingkat nasional, bertemu dengan para petinggi negeri ini, berkesempatan berdialog dan menyampaikan pendapat pada pengambil keputusan, telah mengubah kehidupan Pekka secara dramatis. Sebagian besar peserta Fornas 2004 telah tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin-pemimpin yang kritis dan tangguh di wilayahnya masingmasing. Sebagian mereka bahkan mulai mengambil ancang-ancang untuk meraih kursi-kursi kepemimpinan di lingkup yang lebih luas misalnya menjadi kepala desa atau anggota parlemen desa. Kepercayaan diri dan keyakinan akan martabat yang setara dengan warga lainnya telah menjadi energi yang luar biasa bagi mereka untuk terus


37

mendorong berkembangnya program Pekka menjadi sebuah gerakan dimasyarakat untuk melawan kemiskinan dan ketidakadilan secara bersama. Fornas 2004 juga telah mengantarkan kosa kata “Pekka” menjadi akronim perempuan kepala keluarga yang lebih dikenal secara luas di berbagai kalangan hingga di tingkat nasional. Sementara itu, paska Fornas 2004, kelompok Pekka di berbagai wilayah terus berkarya, menyumbang pada proses pemberdayaan masyarakat marjinal secara umum. Karya-karya mereka di lapangan melalui kegiatan kelompok sesungguhnya dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran yang sangat penting bagi upaya yang lebih besar. Pekka merupakan salah satu model pemberdayaan kelompok masyarakat termiskin dan terpinggirkan yang juga dapat diterapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya Nasional Pemberdayaan Masyarakat, yang sedang dicanangkan dalam rangka menjawab persoalan sosial ekonomi bangsa Indonesia saat ini. Walaupun skala program ini sangat kecil, namun pelajaran berharga yang didapat tentunya bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya yang lebih besar. Oleh karena itu tahun 2007 Pekka kembali menggelar Forum Nasional (Fornas) PEKKA ke duanya. Fornas kali ini dipergunakan untuk menyuarakan secara nasional gugatan mereka akan hak, keadilan dan martabat Pekka khususnya dan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan pada umumnya. Ada 354 orang peserta yang mewakili lebih dari 399 organisasi Pekka yang tersebar di Nangro Aceh Darusalam, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara, akan berkumpul di Jakarta untuk berdiskusi, berbagi pengalaman dan pengetahuan, berdialog dengan pengambil kebijakan dan berkampanye tentang berbagai issue mereka. Forum Nasional kali ini bertepatan pula dengan momentum dicanangkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) oleh Pemerintah pada bulan Mei tahun ini. Melalui forum nasional ini, Pekka bertekad akan berkontribusi dalam upaya pemerintah ini. Secara umum Fornas bertujuan untuk memperkuat gerakan Pekka agar mampu berkontribusi pada upaya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) secara umum. Secara khusus Fornas Pekka bertujuan untuk: - Melakukan refleksi, evaluasi dan konsolidasi 5 tahun perjalanan Pekka - Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan Pekka dalam kerja-kerja advokasi untuk perubahan sosial - Mengadakan dialog dan kampanye tentang hak-hak sosial ekonomi Pekka dan masyarakat miskin pada umumnya - Mengembangkan strategi Pekka untuk berkontribusi pada upaya nasional pemberdayaan masyarakat seperti PNPM - Memperkuat ikatan persahabatan dan persaudaraan sesama pekka dalam semangat pluralisme dan perdamaian Untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan diatas maka kegiatan dalam Fornas Pekka 2007 ini.


difasilitasi berbagai

38

a. Tujuan khusus pertama; Melakukan refleksi, evaluasi dan konsolidasi 5 tahun perjalanan Pekka Kegiatan ini diawali dengan seminar perjalanan lima tahun PEKKA sebagai sebuah program perintis pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Semiloka ini menghadirkan pembicara dari kalangan kelompok Pekka yang bercerita tentang kegiatan, dinamika, pencapaian dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses pemberdayaannya. Selain itu, perwakilan dari pemerintah dan masyarakat juga berbicara dari sudut pandang mereka tentang keberadaan program ini. Pengamat ahli dimintakan masukannya tentang program ini untuk melengkapi semiloka ini. Semiloka menghadirkan pula berbagai fihak terkait dengan pemberdayaan masyarakat sebagai tamu undangan termasuk LSM, ORMAS, kelompok masyartakat basis, lembaga donor, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga lain yang berkepentingan, untuk berinteraksi langsung dengan pekka peserta Fornas. Setelah seminar, peserta Fornas melakukan lokakarya guna membahas lebih dalam isue yang diangkat dalam seminar baik oleh nara sumber ahli, peserta undangan, maupun peserta Fornas. Hal ini dikaitkan pula dengan diskusi hasil evaluasi 5 tahun Pekka yang dilakukan oleh tim Seknas Pekka. Lokakarya dilakukan didalam kelompok kecil dimana mereka difasilitasi untuk menganalisa berbagai kekuatan dan potensi yang mereka miliki sehingga berhasil mencapai tujuan tertentu. Dan sebaliknya, mereka juga difasilitasi untuk menganalisa berbagai kegagalan dan kekurangan dalam pencapaian tersebut. Hasil analisa ini kemudian didiskusikan bersama untuk mengembangkan strategi mempertahankan dan meningkatkan hal yang telah dicapai dengan baik dan memperbaiki hal-hal yang gagal dicapai atau belum optimal dicapai. Diakhir lokakarya, setiap kelompok menghasilkan rekomendasi strategi untuk gerakan pekka ke depan, beserta rancangan kegiatan dan programnya masing-masing. b. Tujuan khusus kedua; Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan Pekka dalam kerja-kerja advokasi untuk perubahan sosial. Ada tiga kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan khusus ke 2 ini yaitu seminar, lokakarya tematik dan pelatihan. Kegiatan seminar diadakan untuk memberikan pengayaan wawasan pada peserta terhadap berbagai konteks makro sosial, ekonomi dan politik yang melingkupi kehidupan mereka. Narasumber dari berbagai lembaga dan instansi terkait diundang untuk berbicara dan berdialog dalam panel yang dihadiri oleh seluruh peserta. Tiga bahasan besar menjadi topik seminar yaitu sistem pendidikan untuk semua, penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin, serta ekonomi rakyat untuk kesejahteraaan. Lokakarya tematik merupakan ruang untuk peserta memperdalam pembahasan yang telah disampaikan dalam seminar. Dalam lokakarya ini peserta dibagi kedalam beberapa kelas kecil. Setiap kelas memperdalam topik seminar dengan fokus bagaimana Pekka dapat mengembangkan strategi pengorganisasian dan advokasi mereka di berbagai tingkatan untuk menjawab tantangan persoalan yang dihadapi. Diakhir lokakarya disetiap kelas menghasilkan rekomendasi strategi yang konkrit bagi pengorganisasian dan kerja advokasi di berbagai tingkatan.


39

c. Tujuan khusus ketiga; Mengadakan dialog dan kampanye tentang hak-hak sosial ekonomi Pekka dan masyarakat miskin pada umumnya. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Pertama peserta Fornas difasilitasi untuk bertemu langsung dan berdialog dengan berbagai fihak terkait terutama pengambil kebijakan di tingkat nasional seperti Fraksi PDIP di DPR, Mentri Pemberdayaan Perempuan, Staf Menkokesra, Staf Mentri Pendidikan, Staf Mentri Koperasi dan UKM, Badilag, dan tim tekhnis PNPM. Dalam pertemuan dialog tatap muka ini peserta mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat lapang serta menyampaikan rekomendasi mereka seperti yang telah didiskusikan dalam lokakarya tematik sebelumnya. Kedua, bekerjasama dengan media massa, dilakukan liputan dan penyiaran tentang kegiatan Pekka baik melalui media cetak maupun media elektronik. Berita Pekka dimuat di koran nasional seperti Kompas dan The Jakarta Post selama Fornas tersebut. Ketiga, peserta menggelar pameran foto, yang merupakan hasil dokumentasi kader Pekka selama ini. Foto yang dipamerkan menggambarkan berbagai aspek kehidupan Pekka secara khusus dan masyarakat di akar rumput secara umum. Melalui pameran foto ini, Pekka menyampaikan pesan-pesan penting terkait dengan persoalan kemiskinan dan upaya pemberdayaan. Pameran berlangsung secara terus menerus selama Fornas dan terbuka untuk umum. Keempat, gelar pameran dan penjualan produk. Selama Fornas, Pekka memperlihatkan keragaman hasil karya yang juga menjadi sumber penghidupan mereka selama ini berupa produk-produk kerajinan, makanan, dan pertanian. Produk-produk ini dijual selama pameran. d. Tujuan khusus keempat; Mengembangkan strategi Pekka untuk berkontribusi pada upaya nasional pemberdayaan masyarakat Setelah mengakumulasi masukan dari berbagai fihak melalui kegiatan sebelumnya seperti seminar, lokakarya tematik, dan dialog, maka peserta difasilitasi untuk memikirkan dan mengembangkan strategi kedepan. Peserta dibagi dalam kelas kecil sesuai wilayah masing-masing. Setiap wilayah difasilitasi mengembangkan strategi lima tahun kedepan. Fokusnya adalah bagaimana pekka dapat menjawab tantangan yang dihadapi setelah lima tahun berkembang seperti kemandirian (independency), keberlanjutan (sustainability), perluasan manfaat (inclusiveness) serta partisipasi, keterlibatan dan posisi politik (engagement), dalam konteks-konteks yang sudah dibahas sebelumnya. e. Tujuan khusus kelima; Memperkuat ikatan persahabatan dan persaudaraan sesama pekka dalam semangat pluralisme dan perdamaian Pertukaran budaya merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Peserta difasilitasi untuk mempertontonkan berbagai kegiatan seni budaya dari wilayah masing-masing dalam acara gelar budaya. Selain itu peserta juga difasilitasi


40

untuk mengadakan pertandingan persahabatan berbagai bentuk kegiatan yang telah mereka lakukan di tingkat lapangan misalnya cerdas cermat, tim building dan sebagainya. Melakukan tour bersama mengenal kota Jakarta juga menjadi salah satu kegiatan untuk mencapai hal ini. Fornas 2007 telah diselenggarakan pada 28 oktober s/d 3 November 2007, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.


41

C.

REFLEKSI DAN CERITA DARI LAPANGAN

Selain data-data kuantitatif berupa angka, ”pie chart” dan grafik yang dapat dibaca dalam laporan ini, perkembangan dan dinamika PEKKA sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat pula di analisa dari cerita-cerita kasus yang datang dari lapang. Proses pengembangan diri dan kepemimpinan setiap individu Pekka merupakan tonggaktonggak perubahan yang mendasar dan berkesinambungan. Kegagalan dan kesalahan merupakan sarana untuk terus menerus belajar dari proses dalam rangka memperbaiki strategi kedepan. Simaklah apa kata anggota kelompok Pekka berikut ini. 1.

MEREKA TERKUATKAN OLEH PEKKA

Kurniati dari Aceh Besar (NAD) menceritakan bahwa dirinya dipercaya oleh masyarakat di desanya menjadi) ‘petuah-4’(adalah Tuha Peut yaitu Dewan Musyawarah di tingkat desa yang membantu memberikan masukan dan pertimbangan kepada Keuchik atau Geuchik /kepala Desa/ Kepala Gampong/Kampong)untuk mengambil sebuah keputusan yaitu suatu jabatan di desa yang dipercaya untuk memberikan masukan dan nasehat pada masyarakat dan tokohnya. “Saat dicalonkan sebagai salah satu petuah-4 dan diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat, sebenarnya saya belum mengetahui pekerjaaan yang harus dilakukan, namun karena dorongan pekka dan masyarakat saya mau”. Sekarang sebagai ‘petuah-4’ Kurniati sering diundang untuk mengikuti rapat di Kecamatan dan didatangi oleh masyarakat yang meminta nasehat. Waktu belum ada pekka, kampung saya jauh dari jangkauan. Setelah masuk dalam kelompok pekka, masyarakat mulai percaya pada saya dan bisa mengakses posyandu, taman bermain anak, serta perpustakaan. Masyarakat lain juga bisa terlibat dalam berbagai kegiatan, dan saya melakukan pembagian tugas serta mengajak laki-laki untuk ikut berkelompok. Di kelompok pekka setiap bulan mengumpulkan iuran Rp 1.000 untuk biaya orang sakit. Kalau ada orang sakit uang tersebut dikeluarkan, dan sekarang tidak hanya anggota kelompok pekka yang ikut tapi masyarakat juga. Masyarakat juga mengizinkan kita menggunakan gedung bekas koperasi untuk pertemuan LKM dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD (Rohayati, Kalimantan Barat). Hanisa dari Batalawa Sultra bercerita bahwa ada satu SD di desa Bola kecamatan Batauga yang masih meminta pungutan untuk komite. Lewat KPD, kami memfasilitasi untuk menyelesaiakan masalah ini dengan mencoba mengutus seorang pengurus untuk mengecek ke sekolah tentang kebenaran informasi tersebut. Ternyata info tersebut betul dan menurut kepala sekolah serta merupakan teguran ke orang tua murid untuk lebih perhatian ke sekolah. Kader mencoba konsultasi ke LSM lokal yang ada di Buton, pada bulan September berita tersebut telah keluar di koran lokal. Pemunculan berita tersebut, memunculkan konflik baru lagi dimana pihak sekolah berusaha menjelaskan ke orang tua tentang dana komite yang katanya ”walaupun ada dana bos mereka tetap harus melakukan pungutan, karena tidak semua kegiatan terbiayai oleh dana BOS’. Kerjasama baik dengan pihak pemerintah melalui MSF atau jaringan multi-stakeholder forum sangat penting, dimana para pemangku kepentingan menjadi anggotanya.


42

Misalnya persoalan buruh pabrik yang mendapat advokasi untuk perbaikan upah dan tidak di PHK. Kita Pekka tidak punya kekuasaan, tetapi berteman dengan pemangku kebijakan dengan baik maka bisa membantu penyelesaian persoalan pekka yang terjadi di masyarakat (Nining, Cianjur). Murni dari NTB bercerita ketika ada undangan penyuluhan KB, pihak desa memberikan pengumuman lewat corong, sedangkan di kampung kami tidak diumumkan melalui corong. Tapi karena mengetahui informasi tersebut, maka kami mengajak ibu-ibu untuk datang, dan banyak ibu-ibu yang datang. PMD memberi bantuan Rp. 10 juta untuk 3 kelompok, dan kelompok kami hanya mendapatkan Rp. 2 juta, sedangkan kelompok lain Rp. 4 juta. Kami di suruh menandatangani nilai yang tidak sesuai dengan jumlah diterima. Kami mendiskusikan dengan kader dan pengurus kelompok tentang jumlah yang diterima dan jumlah yang harus ditandatangani. Saya bilang pada kepala desa bahwa “kami takut kalau ada pemeriksaan dana bantuan PMD dan tidak bisa mempertanggungjawabkan”, sehingga kepala desa gagal untuk mengkorupsi dana tersebut. Setiap pertemuan saya sering menekankan pada masyarakat di desa bahwa pekka jangan disebut janda lagi. Melalui program pendidikan, kami mengadakan kegiatan keaksaraan fungsional untuk seluruh masyarakat di desa, dan juga belajar bahasa Inggris untuk anak-anak usia sekolah dengan gratis. Masyarakat merespon kegiatan tersebut dengan sangat baik, sehingga ketika saya lewat dibilang guru bahasa Inggris. Masyarakat merasa anak-anak harus belajar bahasa Inggris, agar jika ada tamu dari luar negeri mereka bisa mengajak berbicara. Melalui kegiatan ini, kelompok pekka menjadi dikenal dan di sayangi oleh masyarakat (Herty, Maluku Utara) Kita punya usaha catering, dan LKM juga sudah punya usaha jual beli gabah sebanyak 1 ton 4 kwintal dan 85 gr. LKM menampung gabah masyarakat dan akan menjual lagi ketika gabah mahal. Pekka sudah dikenal masyarakat, misalnya pada 17 Agustus-an pekka diundang mengikuti karnaval. Masyarakat juga tidak mengejek lagi dengan katakata sinis ‘janda’, bahkan mereka ingin masuk sebagai anggota kelompok pekka (Saimah, Jawa Tengah) Petronella Peni dari kelubagolit, NTT, mengatakan bahwa patut disyukuri bahwa pekka telah mengantar kita untuk lebih mengenal jati diri yang sebenarnya yang selama ini di rampas. Pekka telah melahirkan pemimpn perempuan seperti 3 orang yang menjadi BPD, 2 orang jadi perangkat Desa, 8 menjadi kader posyandu, 6 orang jadi pengurus PKK serta banyak terlibat dalam pengurusan keagaman. Saya sadar pekka telah melahirkan dan membesarkan saya untuk berani tampil menjadi seorang pemimpin. Sebuah spirit yang dibangun bersama. Sungguh sangat memberdayakan dan memampukan perjuangan kaum perempuan untuk keluar dari belenggu adat dan tradisi yang begitu keras menekan, Maka dari sinilah ada harapan sederhana yang lahir dari jiwa seorang perempuan. Pekka telah menjadi obor yang senantiasa menyala yang menuntun gerak perjalanan saya. Oleh karena itu jangan tinggalkan saya. Jangan biarkan saya berjalan sendirian menuju perjuangan kepemimpinan yang baru dimulai, karena tidak gampang, semuanya penuh resiko. Pemimpin menurut pemahaman saya


43

adalah sebuah panggilan untuk mengabdi, sehingga pemimpin itu sebenarnya adalah pelayan bukan harus dilayani. Tidak hanya sampai disini, kedepannya saya dan kita semua boleh menyatukan harapan agar pekka tetap melahirkan pemimpin perempuan pada tingkat apa saja . Wiranti anak SMP I Gerung Kelas 2, NTB adalah anak dari kalangan yang tidak mampu, bahkan dia pernah berhenti sekolah 1 tahun. Wiranti anak yang cerdas dia selalu mendapat juara umum di sekolah dari SD, seperti pengakuan dia, dia sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya program pendidikan di Pekka yang melibatkan masyarakat luar pekka yang miskin, dia juga merasa senang bisa membantu dan dipercaya KPD untuk mengajar adik-adik SD. Dengan mengajar kelompok SD dia mendapat pengalaman bagaimana rasanya sebagai guru dan juga dapat menyalurkan ilmu yang didapat selama ini di sekolah. Kedua orangtua Marhamah Penerima Beasiswa Pendidikan Pekka di NTB bercerai dan sudah menikah lagi. Marhamah tinggal bersama bibinya. Kedua orangtua Marhamah sudah tidak memperhatikannya apalagi untuk membiayainya melanjutkan sekolah. Keinginannya untuk sekolah sangat kuat, namun apa daya bibinya juga tidak mampu untuk membiayai sekolah, sehingga sempat membuat Marhamah jatuh sakit karena mendambakan untuk sekolah lagi. Dengan rasa syukur tak terhingga akhirnya Marhamah mendapatkan beasiswa pendidikan yang diberikan melalui Pekka. Saat ini Marhamah bisa sekolah lagi. “Dulu tidak ada tempat meminjam uang untuk modal, apalagi pinjam diatas Rp.500.000,-. Jadi hanya bisa jadi buruh atau ambil upah menjualkan tauge kepunyaan orang di pasar. Atau bikin tauge sendiri tapi kacang hijau dan kedelenya hutang ke orang dengan harga yang tinggi karena mau tidak mau diambil karena tidak punya modal. Tapi sekarang setelah berkelompok, merasa senang, tenang ada tempat meminjam uang untuk modal bikin tauge, jual minyak tanah, jual beras, dan buahbuahan. Dan tidak lagi menjadi buruh.” (Kelompok Pade Angen, Gerung, NTB) Inaq Udi dan inaq Mayi, dari Gerung, NTB“ setelah berkelompok dan dapat pinjam uang, uang tersebut digunakan untuk modal jual dagang warungan dan saat ini sudah bisa beli motor untuk diojekan anaknya,juga sudah dapat beli gadai sawah dan memperbaiki rumah” Kelompok Berjuang, Gerung bercerita pada saat pemilik kebun menggadaikan kebunnya ke kelompok Pekka, di kebun tersebut terdapat 4 kolam ikan yang berisi ikan-ikan yang siap panen, serta kurang lebih 150 pohon kelapa, dan sekitar 50 pohon pisang yang sudah berbuah siap dipanen. Hasil dari panen ikan, kelapa dan pisang mereka tabung ke LKM, Sebagian mereka bagi ke anggota yang ikut memanen hasil kebun tersebut. Selain itu kelompok dan masyarakat baik laki dan perempuan sangat tertarik dengan buku saku hukum. Saking tertariknya dengan isi buku tersebut mereka sampai antri menunggu giliran membaca. Bahkan saat ini dibuat peraturan buku tersebut disewakan Rp. 1.000 per 2 hari. Uang sewa buku mereka masukan menjadi pendapatan kelompok”.


44

Hatriah dan Nurul dari Gerung NTB telah melakukan mediasi kasus harta gono gini diluar pengadilan. Proses mediasi memakan waktu 4 bulan. Pihak laki-laki bersedia membayar ke pihak perempuan dengan cara mencicil karena tidak punya uang tunai. Kader dibantu PL membuat surat perjanjian dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui oleh kepala desa Sukamakmur. Dengan menyelesaikan kasus tanpa proses pengadilan, masyarakat sekitar mulai mengakui hak seorang permepuan dalam harta gono-gini. Masyarakat khususnya perempuan tidak takut lagi menghadapi mantan suami mereka apabila mereka tidak mendapatkan haknya atas harta bersama. Menurut Bp H. Tamjid kepala desa Suka Makmur, NTB, menganggap pengurus dan anggota kelompok Pekka sangat solid, sudah ada program yang tertata jadwalnya. Keaktifan pengurus dan semua anggota juga dikarenakan adanya aturan yang disepakati bersama. Kesadaran berorganisasi dari anggota Pekka memberikan inspirasi untuk masyarakat dan pemerintah desa. Pak Kades juga melihat bahwa kelompok sudah melibatkan masyarakat dan aparat desa dalam setiap kegiatannya, dan sudah mampu melakukan advokasi di bidang hukum. Kades akan memperjuangkan hak perempuan agar mendapatkan haknya dalam harta gono goni, dana akan berusaha mengurangi angka perceraian di desanya dengan cara berkerjasama dengan kelompok pekka dan toga untuk mensosialisasikan UU PKDRT. Kades merencanakan kedepan akan membuat pusat mediasi tingkat desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di desa, dan akan melibatkan pekka. Rukinah – kader dari NTB bercerita “Kami telah membantu menyelesaikan kasus perceraian dan pembagian harta gono gini. Ada anggota masyarakat yang meminta tolong untuk mendapatkan harta gono gini dan saya bilang “coba ajak bicara mantan suami secara baik-baik kalau tidak selesai nanti saya pergi ke kadus”, dan ternyata masalah tidak selesai. Akhirnya saya dan dia pulang pergi ke rumah pak kadus dan menjelaskan bahwa kedatangan saya bukan untuk ikut campur tapi menemani. Mantan suaminya marah dan bilang ”...oh ibu mendukung”, saya bilang “tidak mendukung siapa-siapa dan hanya ingin membantu menyelesaikan masalah”. Akhirnya masalah bisa diselesaikan. Agusniwati – kader Kalbar menceritakan tentang upayanya memfasilitasi pembuatan akte lahir : “Di kampung banyak masyarakat yang tidak peduli dengan akte kelahiran. Saya berusaha menjelaskan akan pentingnya akte dan akhirnya banyak yang ingin membuat akte. Pekka bekerja sama dengan dinas kependudukan kabupaten Pontianak membantu ibu-ibu Pekka dan masyarakat yang kurang mampu untuk membuat akte, dan lebih dari 200 orang yang telah membuat akte dengan bantuan pekka.” Komite Pendidikan Desa (KPD) Bungi, Mawasangka, Sultra, telah melakukan Dialog dengan pihak SD sehubungan dengan penggunaan dana BOS oleh sekolah. Dialog ini diikuti oleh semua anggota KPD dan dilaksanakan di gedung LKM. Sekalipun hasilnya kurang memuaskan karena yang diutus adalah guru yang sama sekali tidak paham dan mengerti tentang dana Bos namun dengan adanya dialog tersebut maka pihak SD langsung memberikan dan mengundang komite SD untuk mensosialisasikan tentang dana Bos. Beberapa orangtua dan murid mengucapkan terima kasih kepada KPD karena


45

pihak SD mau terbuka dan transparan kepada masyarakat. Selain itu 3 orang kader Pekka wilayah ini – Musria, Maiya, Dania telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjadi motivator desa (MD) dan pengurus pada program COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program)--program jangka panjang yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia, yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir.,. Terpilihnya mereka

karena masyarakat menganggap program Pekka telah berhasil selama ini dalam membina masyarakat dan perempuan dari tidak tahu menjadi tahu dari diam menjadi bisa berbicara dan mengeluarkan pendapat, dari takut menjadi berani. Alhamdulillah untuk desa Bungi dan pihak kecamatan Mawasangka Timur sendiri sudah mengakui akan keberadaan Pekka dan juga kader-kader yang telah dilatih selama ini. (Yusni, PL Mawasangka) Sementara itu KPD Wolowa, Pasar Wajo, Sultra, telah mengembangkan berbagai kegiatan seperti Kegiatan kursus menjahit; belajar membuat pola, menggunting, mengukur, belajar jahit baju dan rok, dan belajar mengobras. Untuk gelombang pertama sebanyak delapan orang sudah selesai. Hasilnya sudah bisa membuat satu stel baju, sudah bisa membuat tas dan souvenir lain dan dipasarkan menjadi usaha LKM, dan suadah ada satu orang ibu yang sudah mulai mengajar anak-anak untuk menjalankan/ mengoperasikan mesin jahit”

2.

MEREKA TERUS BELAJAR DARI KEGAGALAN

Saya ada sedikit masalah berkaitan dengan kekerasan seksual dan adat, dan saya gagal mendampingi kasus ini. Ada Perempuan yang mengalami kekerasan seksual sampai hamil. Paman dan bapaknya berusaha menikahkan dia, tetapi beberapa bulan kemudian dicerai padahal dia masih hamil dan belum melahirkan. Desa setempat masih menggunakan ‘awig-awig’ desa dimana kalau ada laki-laki yang mencolek perempuan maka harus dinikahkan meskipun si perempuan tidak mau. Hal ini terjadi di Puyung, dimana pihak perempuan berkeberatan untuk dinikahkan, namun harus nikah dan kemudian diceraikan begitu saja. Pada saat pihak perempuan mau menggugat, masyarakat tidak mendukung, dan akhirnya dia melemah serta menyerah. Sebagai kader saya merasa gagal karena tidak bisa berbuat banyak melawan aturan adat (Mulyani, NTB) Maliah (Kalbar) bercerita bahwa akhir-akhir ini dikampung saya banyak yang hamil dan bayinya meninggal di dalam perut. Daerah kami sangat jauh, Puskesmas ada, tapi jadwal kerjanya hanya 3 hari dalam sebulan, dan orang melahirkan tidak bisa menunggu. Bulan ini dua orang meninggal, tidak bisa ke rumah sakit karena terlalu jauh. Saya selaku kader belum bisa membantu banyak, padahal kita wajib membantu masyarakat. Seharusnya kita bisa merundingkan dengan masyarakat tentang tindakan yang bisa dikerjakan untuk mengatasi masalah tersebut, tetapi saya tidak mampu. Harapan saya petugas puskesmas menetap di lokasi kami. Saya juga pernah berdialog dengan dinas kesehatan dan mengungkapkan masalah ini, tetapi tidak ada penyelesaian. Jika memang tidak bisa saya harus menguhubungi pihak lain untuk membantu kasus ini.


46

UKM yang dikelola oleh LKM dalam bentuk kios sembako (toko kelontong) mengalami kebangkrutan. Usaha ini dikelola oleh ketua LKM, yang merangkap sebagai Kader Wilayah, dan juga pengurus LKM serta pengurus kelompok. Awalnya kerugian kios sekitar 6 juta, namun karena pengelola selalu menolak untuk melaporkan keuangan usaha sehingga kerugiannya mengalami penurunan terus. Kegagalan lainnya adalah Kader yang sudah dilatih tidak bisa mentransferkan ilmu ke anggota yang lain (Rosmiati, Pidie, NAD) Itoh bercerita bahwa di Sukabumi terjadi perusakan lingkungan, gunungnya banyak yang gundul, lahan pertanian dikuasai oleh perusahan dan perorangan. Masyarakat dilarang menggunakan lahan tersebut untuk menanam. Penggalian bahan-bahan galian menyebabkan air tanah semakin sulit dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Hingga saat ini Itoh merasa belum tahu bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Saya memberi pengertian pada masyarakat bahwa bebas dari buta huruf adalah sangat penting. Jika mereka bisa membaca dan menulis maka bisa ikut mengawasi dan membantu anak belajar. Kami telah mensosialisasikan ide ini, dan berharap agar ibu-ibu diluar pekka juga ikut belajar. Namun dari minggu ke minggu, peserta belajar keaksaraan fungsional selalu berkurang. Ada yang mengahasut kalau mereka ikut belajar hanya untuk mendapatkan uang seperti di PKBM senilai Rp 25.000 setiap belajar dan mendapat baju. Kami gagal meyakinkan ibu-ibu untuk tidak terpengaruh dengan isu tersebut, meskipun masih ada yang tetep belajar (Sumiati, NTB) Rahma dari Kalbar bercerita saya ditunjuk menjadi kader pekka, dan juga pengurus kelompok yang sebagian besar anggotanya berusia lanjut, karena ketua kelompok mengundurkan diri. Di kelompok Bunga Tanjung ada kader yang sangat mendominasi dan menggunakan kekuatannya untuk menekan teman-temannya. Dia menggunakan nama temannya untuk meminjam di LKM, dan selaku kader saya merasa tidak berkuasa untuk melawan. Wa Nuru di Sultra bercerita bahwa anggota kelompok di desa Gumanano masih ingin merpertahankan kelompoknya, tetapi aparat desa yang mengambil uang BLM selalu menghasut dengan mengatakan ’pengurus menagih anggota dengan menggunakan kekerasan’ dan LKM tidak akan memberikan pinjaman karena mereka masih menunggak, sehingga akhirnya kelompok bubar. “Jika musim panen dan musim tanam tiba, anggota kelompok pekka di NTB sangat sibuk. Sebagian besar mereka adalah pekerja musiman yaitu selain sebagai buruh tani mereka juga menjadi buruh sirtu (pasir batu). Setiap mereka pulang dari sawah mereka langsung ke kali untuk menambang pasir dengan cara bergerup-gerup (group, red) dan pendapatan mereka tergantung dari jumlah kendaraan yang masuk untuk membeli pasir hasil tambang mereka. Pendapatam mereka berkisar 3.500/hari. Kalau menambang pasirnya dari pagi dan kendaraan banyak datang membeli pasir, masing-masing mereka bisa mendapatkan 15.000/hari” (Riadul, NTB)


47

Konflik sebagai dinamika kelompok juga mengancam bubarnya kelompok di Limbung Baru Kalimantan Barat, Kejadian bermula sewaktu kegiatan buka puasa bersama gabungan 4 kelompok yang ada di desa Limbung. Untuk persiapan masak semula disepakati di rumah Ibu Normawati karena berada di belakang Gedung SD tempat buka puasa berlangsung. Namun mendadak dirubah di rumah ibu Aminah – kader dan ketua panitia acara. Ibu Aminah beralasan capek untuk mengangkut barang-barang. Hal ini membuat ibu Normawati tersinggung dan mengatakan ingin keluar dari kelompok. PL mencoba menjembatani masalah ini dengan mengumpulkan semua anggota kelompok, ibu Aminah dan ibu Normawati.


48

D.

TANTANGAN SEBUAH PROSES PEMBERDAYAAN

Pertumbuhan kelompok Pekka di basis yang rata-rata 30% per tahun merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan strategi yang efektif. Jumlah kelompok dan anggota yang terus bertumbuh dan berkembang, cakupan wilayah yang semakin luas, serta persoalan ekonomi sosial kemasyarakatan yang semakin kompleks, membuat sulitnya menjaga dan meningkatkan kualitas pemberdayaan yang dilakukan. Hal ini terkait dengan proses internalisasi visi dan misi Pekka yang belum merata di seluruh anggota Pekka. Sebagai akibatnya, belum semua anggota Pekka dapat berkontribusi aktif dalam proses pemberdayaan yang dilakukan di tingkat masyarakat. Selain itu, pertumbuhan kelompok Pekka tidak diikuti dengan penambahan personil Pendamping Lapang dan Koordinator Program, membuat berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan di tingkat lapangan menjadi lebih lambat. Hal ini bertambahnya rasio beban setiap pendamping lapang dan koordinator program terhadap jumlah kelompok dampingan. Strategi untuk mengalihkan sebagian tugas pendampingan pada para kader lokal belum sepenuhnya dapat dilakukan mengingat terbatasnya kapasitas dasar dan kemampuan peningkatan kapasitas kader dari kalangan kelompok Pekka. Pendidikan formal yang sangat terbatas, wawasan yang kurang serta beratnya beban pekerjaaan sebagai kepala keluarga membuat sebagian kader yang telah dilatih dan dikembangkan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Di tingkat wilayah, kelompok-kelompok Pekka sudah cukup dikenal baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah setempat. Oleh karenanya cukup banyak kesempatan yang mulai terbuka bagi Pekka untuk memperoleh akses berbagai sumberdaya serta ikut dalam proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat. Akan tetapi, tidak seluruh peluang yang ada dapat dimanfaatkan oleh kelompok Pekka secara optimal. Berbagai keterbatasan seperti kapasitas sumberdaya manusia, waktu, informasi dan komunikasi masih menjadi kendala yang cukup berarti. Selain itu status organisasi kelompok Pekka yang selama ini masih sebagai kelompok dampingan Seknas Pekka yang belum mandiri menjadi kendala pula dalam upaya mengakses sumberdaya lokal. Pemerintah dan fihak lain di daerah cenderung mengaitkan Pekka dengan sekretariat nasional yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai akibatnya organisasi kelompok Pekka sulit mendapatkan pengakuan sebagai organisasi lokal. Pendekatan program tematik yang sudah dimulai beberapa tahun terakhir misalnya melalui program pemberdayaan hukum, pendidikan, dan penguatan politik, memberika wawasan dan pengetahuan baru bagi kelompok Pekka. Namun demikian, keterbatasan kapasitas dan jumlah nara sumber di tingkat lokal menyebabkan perkembangan fokus tematik dalam kerangka pemberdayaan Pekka belum efektif pelaksanaannya. Selain itu, program tematik yang dikembangkan secara serempak di semua wilayah juga menjadi kendala untuk peningkatan kualitas proses dan hasil dari kegiatan terkait yang dalam program tematik tersebut karena beratnya beban yang harus dipikul oleh para pendamping lapang yang jumlahnya sangat terbatas.


49

Upaya untuk membuat Pekka menjadi lebih inklusif dengan memberi manfaat pada masyarakat luas diluar Pekka mulai berjalan melalui berbagai program tematiknya. Namun demikian, “gap” pemahaman, visi dan misi antara kelompok Pekka dan masyarakat umum membuat pelibatan masyarakat umum diproses pemberdayaan ini kerap menjadi hambatan. Kelompok Pekka yang telah lebih memahami arti pemberdayaan kadang harus berhadapan dengan masyarakat yang masih cenderung memiliki kerangka proyek pembangunan yang konvensional yaitu pemberian bantuan. Sebagai akibatnya, konflik dan dinamika dalam masyarakat harus pula dihadapi dengan strategi yang efektif. Kegiatan pendokumentasian dan publikasi masih menjadi tantangan Pekka selama ini. Kesinambungan dan konsistensi data dari lapangan sangat sulit didapatkan sehingga pengembangan data based di tingkat seknas tidak dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu proses pendokumentasian dalam bentuk video, foto dan tulisan, di tingkat masyarakat belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya pendanaan. Sebagai akibatnya seluruh proses pendokumentasian tersebut dilakukan oleh Seknas yang juga memiliki sumberdaya yang terbatas. Tantangan terakhir yang juga masih harus difikirkan strategi pemecahannya adalah kemandirian pendanaan upaya pemberdayaan. Ketergantungan Seknas Pekka pada dana hibah dari satu sumber yaitu JSDF, membuat status upaya ini menjadi sangat “riskan” terhenti kapan saja. Meskipun di tingkat kelompok dengan dana BLM yang telah diperoleh sebagian kelompok sudah mandiri secara ekonomi, namun berbagai kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan dan pendampingan masih harus di dukung dengan pendanaan dari luar.


50

E.

STRATEGI TAHUN 2008

Untuk menjawab tantangan yang telah diuraikan diatas, maka pada tahun 2008 akan dikembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan di tingkat masyarakat. Ada beberapa strategi yang akan dikembangkan pada tahun 2008 ini. Pertama, membuat wilayah-wilayah “pilot” untuk program tematik. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memilih beberapa wilayah tertentu sesuai dengan konteks, potensi dan kebutuhan mendesak masyarakat khususnya kelompok Pekka akan persoalan sosial ekonomi yang mereka hadapi. Berdasarkan identifikasi ini kemudian dikembangkan program tematik secara efektif dan komprehensif. Satu wilayah dapat mengembangkan satu program tematik utama dan satu program tematik tambahan. Setiap pelaksanaan program dilakukan dengan sangat intensif dan mendalam dengan menekankan pada kualitas proses dan hasil. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan kapasitas dan jumlah tenaga pendamping, koordinator program dan kader yang dibutuhkan. Fokus utama dan tambahan akan diberlakukan secara bergilir di setiap wilayah sesuai dengan perkembangannya. Akan ada 4 program tematik yang dikembangkan yaitu pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan unit usaha bersama, pemberdayaan hukum, pendidikan untuk semua, serta pendidikan politik. Program tematik akan dilaksanakan sebagai fokus isi dari pengembangan organisasi dan kelompok simpan pinjam yang terus menerus akan di tumbuh kembangkan di seluruh wilayah Pekka. Di semua program tematik kerangka pemberdayaan Pekka tetap diterapkan yaitu melalui 4 pilarnya termasuk membangun kesadaran kritis untuk mempertajam dan menguatkan visi misi, meningkatkan kapasitas, mengembangkan organisasi, pemimpin dan jaringan, serta advokasi kebijakan dan kampanye perubahan nilai sosial budaya. Kedua, guna membuat kelompok Pekka memiliki kekuatan hukum dan posisi tawar yang tinggi, maka pada tahun 2008 akan mulai dilakukan proses memfasilitasi kelompok Pekka menjadi organisasi keanggotaan yang terbatas dengan pilihan badan hukum yang sesuai dan relefan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perkembangan organisasi Pekka, membangun kekuatan politik dan posisi tawar di wilayah hingga tingkat nasional, serta menjangkau wilayah - wilayah Indonesia lainnya secara mandiri. Sejalan dengan proses ini, perkumpulan Pekka yang mandiri dan mempunyai kekuatan hukum dpaat mempercepat Pekka menjadi sebuah gerakan masyarakat yang menginspirasi kelompok marjinal lainnya di Indonesia untuk berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat secara umum. Ketiga, persoalan kurangnya tenaga kader dan nara sumber di tingkat lokal, akan coba diatasi dengan cara melatih dan merekrut pemimpin - pemimpin kelompok yang potensial baik yang berasal dari kalangan Pekka maupun masyarakat luas untuk dilatih dan dipersiapkan menjadi pemimpin dan nara sumber di tingkat wilayahnya. Target satu desa minimal satu kader yang berkemampuan, berdedikasi dan aktif, diharapkan dapat dicapai pada tahun 2008 ini. Upaya ini sejalan pula dengan jawaban persoalan “gap” pemahaman antara kelompok Pekka dan masyarakat luas tentang pemberdayaan. Dengan adanya


51

kader-kader yang banyak jumlahnya dan dari kalangan yang tidak terbatas pada kelompok Pekka saja, diharapkan dapat membangun kesadaran kritis masyarakat luas dengan lebih efektif. Dengan demikian visi misi pemberdayaan dapat di internalisir oleh masyarakat secara umum. Keempat, persoalan dokumentasi dan publikasi akan coba diatasi dengan cara menurunkan keahlian ke tingkat lokal. Dalam hal ini kegiatan dokumentasi dan publikasi dijadikan program dalam masyarakat sebagaimana layaknya program tematik lainnya. Akan dibentuk dan dikembangkan tim dokumentasi dan publikasi di tingkat masyarakat yang terdiri dari kalangan Pekka dan masyarakat umum. Tim ini akan diberi tugas dan tanggung jawab melakukan berbagai bentuk dokumentasi dan publikasi melalui berbagai media termasuk radio komunitas, video komunitas dan bulletin komunitas. Tentu saja mereka akan di tingkatkan kapasitasnya melalui berbagai proses seperti pelatihan dan studi banding. Investasi untuk membuat studio di tingkat lokal sesuai kebutuhan juga akan dialokasikan melalui program tematik. Kelima, untuk mulai merintis kemandirian pendampingan, secara bertahap pada tahun ini akan dirintis pengelolaan dana BLM menjadi kredit mikro melalui LKM. Proses ini akan diawali dengan sosialisasi kepada seluruh LKM tentang batasan masa dan peremajaan akses terhadap BLM. BLM yang sudah mereka terima dan kelola selama ini akan di tarik melalui rekening nasional setelah jangka waktu 5 tahun, untuk kemudian digulirkan ulang ke kelompok-kelompok baru maupun lama dengan prosedur dan persyaratan yang sudah di sepakati. Dengan demikian, akses terhadap sumberdaya BLM akan semakin diperluas.


52

MENGGUGAT HAK, KEADILAN DAN MARTABAT Melalui pemberdayaan PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) Laporan Tahunan 2007 SINOPSIS

Recommend Documents