MENDOBRAK OTORITARIAN MEMBANGUN DEMOKRASI BAMBANG WIDJOJANTO. Pengantar: Daniel S Lev dan Franz Magnis Suseno

Mendobrak

Otoritarian

Membanpun

Demokras

BAMBANG WIDJOJANTO

MENDOBRAK OTORITARIAN

MEMBANGUN DEMOKRASI Pengantar: Daniel S Lev dan Franz Magnis Suseno

Penerbit Institute for Media and Socinl Studies (IMSS)

a 0) OJ

-{ Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrast

Mendol>rakOtoritanan MernbanRunDennkro,si

-

.t-

o 3 0t

PerpustakaqnNasional: Katalog Dalam Terbitan6Df)

to o

PROLOG

I.

oi

^: Widjojanto,Bambang Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi / Bambang Widjojanto; PengantarDaniel S Lev dan Franz Magnis Suseno;Penyunting,Eddy J Soetopo.-- Institutefor Media andSocialStudies(IMSS) 2006.xxi + 246hlm. ;32 cm

rsBN979-1s043-0-X l. Demokrasi.

I. Judul.

Diterbitkan pertamakali dalam bentuk buku oleh Institute for Media and Social Studies.Sumberutamatulisan diambil dari pelbagai media massacetak dan elektronik antaralain: harian Kompas,Thbloid Detak. majalahTempo,harianRepublika, dan TempoInteraktif Cetakanpertama,November 2006 PenerbitInstitutefor Media and Social Studies(IMSS) Jl. FlamboyanNo.4 MentengDalam Jakarta12510 Tlp / Fax 02 l-83 13252.E-mail:[email protected] Diterbitkanataskerja samabeberapaLSM yaitu: Lembaga BantuanHukum (LBH) Jakarta,InstituteTitian Perdamaian (ITP), KonsorsiumReformasiHukum Nasional(KRHN), RapidAgrarianConflic Appraisal(RACA) Institute,Kornisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan(KONTRAS), Voice of Human Right (VHR), IkatanAdvokat Indonesia GKADIN) Jakafia, Tabloid Kampus dan Law Firm Widjoj anto,Sonhadji & Associates Disuntingolehtim IMSS DesignsampulEddy Jes& Djatmika. Foto: Dhodo HW Destoppublishing:Tim Kreatif TabloidKampus

l

x r z

ecaragarisbesar,buku"MendobrakOtorinrinn MembangunDemokrasi" ini merupakankumpulancatatan jamanyangditulis seorangaktivissekaligus kesaksian juga kolumnis BambangWidjojanto, di pelbagaimedia cetak nasionalmaupun daerah. Buku catatanini merupakankarya literer Be We-nama akrabdikalanganaktivis gerakanpro demokrasi- meski bukan artikel pertamakali yang ia tulis di media mass4 tapi hobi menulis di media cetak dilakoninya sewaktuia nyrzmbi sebaguwartawan lepasdi Mingguan Tif4 Papu4 sewaktuia menempatipos sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum. "Tulisan pertamakali sayadimuat di Mingguan Tifa, Irian sewaktubekeda di Lembaga BantuanHukum di sana.Rasanya senangsekali,membacatulisan di Tifa waktu itu," katanya."Saya bacakembalitulisanitu jusfu diAmerika." Buku yang Anda baca saatini, semuladimaksudkanuntuk menyandingkandua sosokpenulis produktif, yang keduanya aktivis gerakanpro demokrasi,sekaligusdalam sebuahbuku. Akan tetapi keterbatasanwaktu dan ketaktersediaan bahan menyebabkanrencanamenyandingkanpemikiran keduaaktivis gerakanpro demokrasi ini tertunda. Padahalbila gagasanmengkontraskandua figur dari dua generasiberbedayaitu antaraSuardiTasrif denganBambang Widjojanto, raw mateial lengkap, sungguhsangatmenarik. Karenaselainkontras-kontraspemikiran tua-muda,yang satu Suardi Tasrif salah seorangpendiri LBH, sedangBambang Widjojanto penerusdan pengibarkejayaanYLBHI saatitu, akan terkuak. Selainitu, kenapadikatakankontras?Jelasbahwa Suardi Tasrif telah lama meninggaldunia, sedangkanBe We masing bugarmelanjutkanimpian-impianTasrifyan-qbelum kesampaian

tl

T 0)

3

{ M endobrak Otoritarian

Memltttnpun Demokrasi

-

Mendobrak

Ot
-!-

Denutkru.si

o

(t o)

yaitu menataulang mozaik kehidupandemokrasi di Indonesia. Perbedaanmendasarlain dari dua sosokitu yaitu, Tasrif lebih cool, bahkanboleh dikatakan,tanpaekspresiketika menyikapi persoalan.SedangkanBambangWidjoyanto tidak. Ia sedikit temperamental,bahkantidak jarang sangateksplosif.Namun demikiankeduanyasama-samapemberani. Buku ini terbagimenjadibeberapapembabakan.Diawali dengancatatankecil, katakanlahsebagaiprolog, Indonesianis dariAmerika Serikat,Prof. Dr. Daniel S.Lev,sohib Bambang Widjojanto, ketika Lev masih suka "keluyuran" ke Yayasan LembagaBantuanHukum Indonesia,menuliskronologispergantiantongkat estafetpenegakhukum di lingkungan Lembaga BantuanHukum. Prolog buku ini, taruhlah,sebagaikilas balik merunutjejak pemikiran pemikir yang sekaligusaktivis gerakanperlawanan terhadap penindasan dalam dimensi kesejarahan.Dengan demikian prolog memoar ini diharapkanmampu mengantar pembacamemahamitulisan yang adapadabab-babberikutnya sebagaigote waj memasukiprawacanalebih dalam.Sehingga pembacadenganmudah melacakprosespembongkaranartefak jejak langkahBambangWidjojanto melalui karya literernya.

orang sebagaipenganut ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Padahaluntuk membuktikan apakahseseorangberhaulan Komunis, Marxis dan Lenin diperlukan waktu lama. Bukan sekedarmelontarkanisu ataubahkanmendiskriditkannya.

SelainDaniel S Lev, Direktur PascasarjanaSekolahTinggi Filsafat Driyarkara Jakarta,Prof. Dr. Franz Magnis Soesenodi sela-selakesibukannyamengajar,ia pun bersediameluangkan waktu diwawancarai,taruhlah semacam"testimoni" mengenai karya literer dan sepakterjangBambang Widjojanto. Dalam prolog buku ini, DadangTrisasongko,sejawatBe We ketika menjabat sebagaiDirekturYayasan lrmbaga Bantuan Hukum Indonesia,menulissecaralugastentangstigma-stigma nyinyir yangsedngdilontarkanpenguasapemerintahpadapara aktivis gerakan.TulisannyatentangFenomenaAktivisdi Sebuah Negeri Otoriter menyoal stigma yang hingga kini masih saja tetapdigunakanuntuk memojokkanseseorangatausekelompok

Saat diminta pendapatnyamengenairencanaI nst i t ut e.fttr Media and Social Studiesmenerbitkantulisan maupun hasil wawancaradi mediacetakmaupunelektronik dan di sandingkan dengantulisanmaupunrekamanwawancaraalmarhunlSuardi Tasrif,denganmerendahia mengirimpesansingkat,"Apa tidzk ketinggiansayadisejajiukandenganPakTasrif,"tulis Bambang Wdjojanto.

I

l

ol I

rI

x -t-

z

Buku M endob rak Ot orit erian M emb an gu n D em okra si, memangberbedadenganbuku-bukukompilasiyangberedardi pasar.Buku ini sengajadirancangagar di setiapbab tulisan BambangWidjojanto terdapatpengantarberupatulisan singkat atauwawancaradenganpakar terkait topik. Prosespembongkarandiskursustekstualkarya Bambang Widjojanto, ketikamenjadi kolumnis di awal karirnya sebagai aktivis maupunpengacara,perlu diketahuipembacamelalui aras pemikiran yangruntut: apa,mengapadan bagaimanaselayaknya ia ditempatkan.Termasukketika ia diwawancaraimediacetak dan elektronik.Kumpulan olah-pikir itulah yang saatiniAnda baca. Nah, sidangpembacaterhorirat, tidaklahkomplit bilaAnda tidakmenyimaksepakterjangBambangWidjojantoselamakurun waktu 1986-2004ketika ia memborbardirkebijakanpenguasa yang tidak berpihakpadarakyat melalui pelbagaistatementdi media massacetak dan elektronik. RasanyaAnda perlu tahu, sepanjangkurun waktu itu, menuruthasil kompilasi pemberitaan media massacetak yang dilakukan Institute.for Media tmtl social Studies,lebihdari 917.984statementdilansir Be We denganberbagaisudutpandangyangberbeda.Belum tetmasuk wawancaraon-air di mediaelektronikyangtak terlacak.

ii

="

o)

lll

T d

1

Mutrtob,qqul!!!r@!-

--

-

Mendobrak Otoritarian Mentbangun Demokrasi

!

o 3 0)

Nahsobat,meskisebagaiaktivisdinilaigarang,tohsisi-sisi rendahhati semacamitulahyanghendakkita sampaikanpada Anda.Sembaritetaplantangkita teriakkan:Tegakkandemokrasi Bung! di Indonesia,

UCAPAN TERIMA KASIH

E (D f.

o) o) I

x I

z Sewaktudihubungi teman-temandanInstitutefor Media and Social Studiesyang berencanamenerbitkan artikel dan wawancarasayadi mediamassa,rasanyasulit dipercaya'Dalam benak muncul pertanyaan,untuk apaditerbitkan, toh peristiwa itu sudahberlalu. Selainkonteks tulisan dan wawancarawaktu itu jauhberbeda denganrealitaskekinian, juga apapentingnya' Tetapi setelahmendapatpenjelasandari para pemrakarsa tentangrelevansipenerbitanaftikel yang sayatulis denganupaya secarasistematisberbagaipihak untuk menggulirkan semacam btdayaforgoten anything dan menjurus ke atahahistory, saya jadi berpikir ulang: adabaiknya peristiwa masalalu - terutama yang tak terungkap- harusdiingat kembali. Tidaklah berlebihanbila sayamengucapkanterima kasih pada teman-teman yang memprakarsai penerbitan kumpulan artikel maupun hasil wawancaramedia massaini. Terimakasih pula sayasampaikankepadapimpinan media massacetak,baik yang masih terbit maupun yang sudahtidak beredardi pasaran, atasizin mempublikasikan tulisan maupun wawancaradengan parajurnalisyang ditugasisaatitu. Kepada pimpinan Harian Kompas, Harian Tempo, Harian Republika,Maj alahTempo, Maj alahForum Keadilan' Maj alah D&R, Majalah Inovasi saya ucapkan terima kasih' Secara khususucapanterima kasih sayasampaikanpada Bung Eros Djarot sebagaiPemimpin Redaksi Tabloid Detak, yang waktu itu, selalu memberikan kesempatanuntuk menyebarluaskan gagasanmelalui media meski taruhannyadibredel' Ucapanterima kasih sayasampaikankepadaindonesianis dari Amerika Serikat,Prof.Dr. Daniel S Lev yang memberi kata

iu-l

l-" -T

o) A]

{ Mendobrak Otoritariun Membanputt Demokrast

-_

Mendobrak

Otoritarian

M entbangun Dentokrasi

o3 q)

pengantarkumpulanartikelini; terimakasihjuga sayasampaikan kepadaProf.Dr. FranzMagnis Suseno,Direktur Pascasarjana SekolahTinggi FilsafatDriyarkara ataskesediaandiwawancarai tim penulis;ucapanterima kasihjuga sayasampaikankepada rekan DadangTrisasongkoyang secaraintensmengingatkan tentangbahayastigmakomunis akandigunakankembali oleh pemerintahanmiliteristik sepeftipadamasalalu. Kumpulan artikel ini tak kan mungkin terbukukantanpa kegigihan rekan wartawanTabloid Kampus: Untung Gustiantoro, Febryanto,Agnes Purwanti,Eddy J Soetopo,Labora Siahaan, Agus Suyamto,Aris Subekti,Aliardho, Galih Tities Setyaningtias, Saputradan teman-temanwartawanTabloid Kampusyang telah berusahakerasmelacakartikel sayadi berbagaipetpustakaan di Jakartamaupun di daerah. Ucapanterima kasihjuga sayasampaikanpadapimpinan Institutefbr Media and Social Studies(IMSS); InstituteTitian Perdamaian(ITP); Konsursium Reformasi Hukum Nasional (KRHN); Vtice of Human Right (VHR); Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarla; Rapid Agrarian Conflic Appraisal (RACA) Institute; Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan(KONTRAS); IkatanAdvokat Indonesia(IKADIN) Jakarta;Thbloid Kampusdan Law Firm Widjojanto, Sonhadji& Associates. Semogakumpulan artikel dalam buku ini bergunabagi kita semua.

to

Daftar Isi

f

x

Prolog i . . . . . . . . . . . . . . . . . .v. . U c a p a n T e r i mKaa s i h vii DaftarIsi .............. Bukan Advok&t Biasa xi DanielS Lev ......... Nyali Seorang Aktivis dan Persoalan Moralitas, Sebuah Wacana xv FranzMagnis Soeseno Fenomena Aktivis di Sebuah Negeri Otoriter xix DadangTrisasongko

t-

-T'

z

Bab 1: Nyali Seorang Aktivis di Negeri Otoriter PakHar,EnergiAdvokat.............

I

KetegasanNurani dan RasionalitasPolitik .....

4

Fit and Proper Hakim Agung: Sudahkah Layak dan Patut?

7

Parlemendan Krisis Konstitusi

l0

Hati .............. l3 KonstitusiSetangah Perubahan Tantangan(Terbuka)untuk Mahkamah Agung

2l

ReformasiHukum di MahkamahAgung......... D BambangWidjojanto

Membuat Konstitusi yang Tidak Demokratis

33

............ MenggugatMahkamahAgung

4{)

MeretasAsa Di TengahKetidakpastian Hukum

43

Konteks Politik Rekrutmen Calon HakimAgung................

48 -51

Gus Durdan PenegakanHukum

ui-l

o) 0)

r I

vll a 0) 0) a

{ Mendobrak Otoritarian M embansun Demokrasi

-

'"Transitional of Justice"UpayaTuntaskan Transisi Proses RefleksiProsesTransisiMenuiuKonsolidasi Demokratik Legitimasi dan Dekrit

Ekspansi YudisialdanKemelutPolitik HabibieVersusKPU PemiludanHak-HakPolitikPNS I

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

3

MencariSolusiKetegangan di DPR A

LSM Dituduh Bermasalah? "Ah, Itu Sudah Biasa" ..

83

Bab 2z Mustahil Pemerintah Adili ClanCendana? PemerintahTidak Seriusuntuk Adili Soeharto..... TommyVersus Keadilan

88 I %

ProblematikaHukum Komandan Puspom KasusGhalib........ Awas Ada Fenomena "Grey Collar

98

Crime"

104

Upaya PenyelamatanPertanggungjawaban Habibie Melalui KasusSoeharto EkstradisiEddyThnsil

109 112

Mewujudkan " Good Governance" (Tantangan Pemerintahan Megawati)............. l 1 5

-_l I

vllr

MengkajiPerubahan JadwalPemilu

t2l

= d

l3l

x 'r

Konteks PolitikMahkamah Konstitusi ............ 136

T

78

o) lo

Problem HukumPenghitungan Suara............ 126

60 & 67 70 73

DiskurusBawahLangitSatu BambangWidjojanto Terpilih Sebagai Ketua YLBHI

Mungkinkah PresidenDipidanakan?

o

Mempersoalkan KeuanganPartai

t41

MelacakKonteksPolitik KisruhPapua Pemerintah BarudanKoruosi

r46 r5l

DiskurusBawahLangitDua Korupsi Berjama'ahEnggctkPernah Tersentuh

156

Bab 3: HakAsasi, Penguasadan Soal Garis Demarkasi Menduga-duga Raibnyalrtkol Sudjono.........

16

KejahatanKemanusiaan danKewenangan Politik PolitisasiPengangkatan Kapolri

169 173

PolitisrsiKudatuli

111

ProblemRUU Pengadilan HAM

180

Bom,Terordan Kekerasan ............

185

Hak InformasiTemuanTGPF

189

Perang MengontrolAngkatan

192

MenuntutPertanggungjawaban ABRI di Aceh..........

196

PeradilanatasKejahatanHAM diAceh ........ Tim AdvokasiHAM TNL..........

z

t99 292

SekaliLagi, MembacaTragediMaluku dan

RusuhNTB

2M

f-,* a

9r

q)

3

.D

Mendobrak

Otoritarian

: .]_

raloto ritarian MembanguryP,*9lryy \y nc!9b

Membanpun Demokrasi

o

q)

MengujiKepentingan DewanKehormatan Perwira 210 Aceh,Kekejaman,Refrendumdan Masalahnya 2t3 Mengembalikan KhitahMahkamah Agung..... 217 Undang-undang PolitikDiskriminatil MenjegalPNSMenjaminABRI 223 yang Berkepentingan Siapa denganPengaman Swakarsa 2n TanahRakyatdanReformasi ............. 230 Respon,ImplikasidanKontroversiHasil KPP HAM I

I

Diskurus BawahLangitTiga Itulah ResikonyaMenjadi Seorang Akrivis Kompiler^siTulisan ...........

234

AI 1/11

t-

BUKAN ADVOKAT BIASA

E o

=

q)

6 I

x 'r

z ata "advokat" sebetulnyamengandungdua arti yang berlainan: satu, seorang berprofesi mewakili atau membelaorangdimuka pengadilan,dankeduaseorang yang mendorongataumendukungsuatuide. prinsip. atauprogram. Dari profesi advokat dalam arti pertama, di mana pun saja, hanya minoritas saja yang memberanikan diri untuk menambahkanbebannyamenjadi advokat dalam arli kedua. Dalam sejarahIndonesia,sejaktahun 20-an abadlalu, cukup banyak advokat(satu)menjadi advokat(dua) secaraaktifikut mendukungperjuangankemerdekaandan sesudahnyamembela negarahukum. Padagenerasiadvokatpertamaadadi antaranya Saftono,Maria Ulfah Santoso,Moh. Roem,Ali Sastroamidjoj o, BesarMaftokoesoemo,Muh. Yamin, Burhanuddin Harahap, Wilopo, Sjafruddin Prawiranegara,Iskaq Tj okrohadisurjo, Tan Po Goan, tercampurdengan,yang dapat dianggap.generasi keduaorang sepertiLukman Wiriadinata, YapThiam Hien, Suardi Tasrif, Ani Abbas Manoppo, SoemarnoP.Wirjanto , danZainal Abidin, antaralain. Tradisi advokatpejuangitu terbukti sangatkuat di Indonesia. Generasikedua itu mengalami kemerosotanpadajaman demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Pada era Orba, profesi advokat berekspansidengancepatsekali dan tambah makmur, dan karena represi terhadap yang menentang rezim, tidak mengherankankalautradisiadvokatmacamkeduahilang saja. Akan tetapi malah tidak, dan generasikedualekasbercampur dengangenerasiketigadankeempatyang menyumbangpejuang mampu yang masih saja rela mengorbankandiri dalam perjuangannegarahukum. Padatahun 197| sudahberdiri lrmbaga

^-l

[*' 'f

9r

o

3

J

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

-

MendobrakOtoritaf!!4:/n!!!g!!_O:-g!ry:-l

65

o q)

BantuanHukum yang dipimpinAdnan Buyung Nasution, dengan dukungan dari pemimpin generasikedua sepertiPakYap, Pak Lukman, dan Pak Tasrif. Konsep perlamabuku ini nampaknyaakanmendampingkan dua orang advokat dari generasikedua dan keempatyang suka menulis, yaitu SuardiTasrif (yang mulai karimya sebagaijurnalis, kepalaredaksi HarianAbadi, koran Masjumi, dan baru masuk fakultashukum sesudahkorannyadilarangterbit) dan Bambang Widjojanto. Walau menarik, pada akhimya tidak jadi, tetapi mungkin yang lebih menarik lagi bukan perbandingandua orang yang biasamuncul dalam koran dan majalah,melainkan dua generasiyang perjuangannyasamapadajaman yang berlainan. Untuk orang yang cukup berumur dan masih ingat akan sejarahtahun 50-an dan sikap pimpinan organisasiadvokat PERADIN tahun 60-an sampaiakhir 70-an, jelas hubungannya pandanganBambangWdjojanto dengangenerasiadvokatdulu, hampir tidak adalagi. Bahkan akarnyapun dapatdilihat dalam pendirian dan langkah politik generasidulu itu. Justrudalam koneksi karib antara pikiran para advokat aktivis dulu dan sekarangterlihatjuga beberapahal yang sangatpenting mengenai konsepnegarahukum, hubunganintim antarahukum dan politik, peran advokat sebagaipenjaga lembaga-lembaganegara,dan peranannyasebagaimediator sekaliguskanal antaranegaradan masyarakat. Yang agak berlainan antarapejuang hukum generasilama dan generasibaru perlu diperhatikan.GenerasiPakTasrif, yang mengalamisistim parlementerdan proseshukum yang sehat, mempertahankanprinsip lama dalam assosiasiPERADIN yang Generasipejuanghukum diciptakan merekapadatahun 196316y',. baru lain pengalamannyakarenaterpaksamulai dari nol, dalam arti sebagiankarena tidak ingat secaralangsungjaman parlementer,tetapijuga karenasemuainstitusi hukum yang cukup berintegritasdulu -termasuk pengadilan,kej aksaan,polisi, profesi advokat, notariat, dan bahkan fakultas hukum- sudah

. l

XI l l

I

merosot sekali padajaman Orba. Tentu saja,bahwa masih ada hubungan antara generasireformis baru dengan para senior generasilama merupakan suatukeuntungan, tetapi keadaan baru menuntut imajinasi politik dan strategi yang luas dan mendalam, yang mau takmau terpaksadiciptakan baru. Bambang Widjojanto memulai karimya bukan sebagai advokat biasa, seperti Pak Lukman, Pak Yap, atau Pak Tasrif dan koleganya, melainkan sebagaianggotaLembaga Bantuan Hukum, suatu landasan reformasi hukum yang amat berarti dalam sejarahlndonesia modern. PandanganSdr. Barnbangyang luas dan mendalam terlihat padajumlah sasarankecamandalam kumpulan tulisannya di buku ini. Analisis, kdtik, dan anjuran ditujukan pada Mahkamah Agung, soal TNI, profesi advokat, pemilihan, kejahatan HAM di Aceh, korupsi, konstitusi, pemakaiankekerasanoleh pemerintah, transisi ke demokrasi, politisasi pengangkatankapolri, hak publik atasinformasi, dan lebih banyak lagi. Semuaopini yang pemah dimuat di berbagai media cetak, taruhlah semacamcatatankritis Bambang, yang bertujuan memberi masukanpadapara penentukebijakan agar persoalankompleks bangsaIndonesia dapatterselesaikan. Beberapabulan lalu, di Jakarta,seorangteman muda yang juga ahli hukum, advokat,mengeluh karenabelum yakin bahwa generasinyasendiri dapat memperbaiki persoalan-persoalan rumit di bidang hukum, politik, tata pemerintahan,dan kondisi negara yang semakin tak menentu. Ramalan selalu terlalu gampang,tetapi saya sendiri, sebagaiorang tua yang cukup skeptis dan pesimistis, malah agak terkesan oleh kwalitas generasimuda yang aktif akhir tahun 80-an sampai sekarang. Soalnya, sebetulnyabukan apakahmereka akan menang total dalam perjuangannya, tetapi apakah pengaruh mereka atas bentuk negara,prinsip politik, pembaharuanhukum dan proses hukum akan berhasil dalam bentuk yang berarti. Pokoknya, apakah ide dan pandangan mereka akan dapat dukungan masyarakat?Tidak mungkin menjawab ya atau tidak, tetapi

r I

xnl

lo

=

o) d I

x -r

z

-{ Mendobrak

Otoritarian

\erybrygunDemokrasi

Mendobrak Otoritarian MembansunDemokrasi

--

o 5 q)

NYALI SEORANGAKTIVIS DAN PERSOALANMORALITAS

tulisan BambangWidjojanto dalam buku ini cukup meyakinkan. Yang jelas, para pejuang negara hukum dari tiga generasi sebelumnya,kalau dari sorga advokat berkesempatanmembacanya,akanbertepuktangandan merasalega. Perjuangannya masih sajahidup, diteruskan,dan makin kuat.

o

=

q)

d

rx -r

z 'f

Daniel S. Lev Seattle. 2Januari 2005

l-

eterbatasanwaktu karenakesibukan yang luar biasa padat itulah yang menjadi salahsatupenyebabProf. l( \ Franz Magnis Susenolupa menyelesaikantulisan I pengantarbuku yang sebenamyatelahdibuatnya."Oh iya saya ingat. Sebelumke luar negeri,pengantarbuku Pak Bambang Widjojanto, mengenai, "N,vali Seorang Aktivis dan Soal Moralitas ", sebenarnyasudahsetengahjadi. Tetapisayalupa menaruh dimana. Saya minta maaf. Bagaimana kalau wawancara soal itu saja. Saya kira waftawan lebih senang, karenabisamengambilsudutpandangyang diinginkandengan pas." Setelahwaktu ditentukan,kami mewawancaraiguru besar SekolahTinggi Filsafat Driyarkara itu di kantornyadi Jakarla [20] 6120051.Berikut petikan wawancaradengannya. 7

Persoalan clemokrasiapakah masih relevan untuk diperjuangkan? Sepanjang tatanannilai-nil ai demokratis belum tercapai, menurut saya tetap relevan dan tetap harus diperjuangkan. Apalagi bila tatanannilai-nilai demokratisyang selamaini diperjuangkanberjalan di luar koridor penegakanhak asasi manusia.Hal itu, menurutsaya,harusterusdipe{uangkan.Sebab tanpa perjuangan,perjalanan menjadi sebuah negara yang demokratisacapkalimelencengdari tujuansebenamya.Acapkali kita lupa esensisebuahnegarademokratisharusbertumpupada penegakannilai-nilai hak asasimanusiasecarauniversal. Maksudnya? Kita tidak bisamengatakanbahwanegaraini sudahlebih hak demokratisdari negaraitu, kalaunrlai-nilaidasarpenegakan asasimanusiatidakberjalan.Pelanggaran hak asasimanusiadi

--l *iu

f^" a OJ OJ

J

Mendobrak Oro4llrr!!4!rybolgun

Demokras i

-

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

o q)

negaraitu tetapterjadi bahkandenganintensitastinggi. Apalagi sistem pemerintahannya otoriter, meskipun digembargemborkan sudahdemokratis. Kalau semuaserbaterkekang, dibungkam dan menggunakankekuatan menindas.Jadi apa bedanyanegarademokratisdengannegaraotoriter kalau begitu. Jadi harusselaludiingatkanterusmenerus. Siapakoh ltang sebaiknya mengingatkan? Setiap orang berhak mengingatkan.Barangkali temantemanaktivis LSM, intelektual,cendekiawandan budayawan di negarabersangkutanyangconcernpadapersoalandemokrasi dan penegakanhak asasi manusia. Mahasiswa pun bisa melakukanhal-hal seperti itu. Bukankalt hal itu mentbawa resiko? Semuaperjuanganmemiliki resiko.Tergantungorang itu menyikapinya.Lebih dari 30 tahun negaraini diperintahmenggunakan sistem pemerintahan otoriter. Toh selama periode waktu itu pun muncul banyak aktivis. Meski kemunculannya, timbul-tenggelam.Menurut saya memang perlu nyali untuk menjadi seorangaktivis. Saatitu tidak banyak.Bisa dihitung denganjari. Peranpentingyang dijalankanteman-temandi LBH [Lembaga Bantuan Hukum] di Jakartatidak bisa dipungkiri punyaandil dalammendorongperubahandi lndonesia.Jugapara aktivis mahasiswadari pelbagai daerah,tidak dapatdipandang sebelahmata. Menurut saya,ada dua persoalanpilihan yaitu moral dan nyali menjadi aktivis saatitu. Pertamaterkait dengan persoalanmoralitas,apakahmembiarkankondisi carut-marut negaradan membiarkanpenindasanterusberlanjut.Hal ini tentu bertentangan dengan persoalannurani untuk berbuat sesuatu atau tidak; pilihan lain bila ingin berbuat sesuatutentu menyangkutpersoalankedua, yakni nyali. Diperlukan nyali menjadiaktivis.Semuapenuhresiko.

.;l

l-

Saat ini muncul fenomena alih profesi aktivis, menurut Anda?

o

i

d

Sebenamyaseorangyang berpindah profesi, dari yang semulaaktivis kemudian memilih menekuniprofesi baru, itu sah-sahsaja.Kita tidak bisa menuntut,misalnya seseomngyang tadinya mengelutidunia gerakandi LSM (LembagaSwadaya Masyarakat)oleh karenasebablain, barangkali tuntutankeluarga, ia kemudian beralih menjadi pengacar4 atau notaris, atauapapun profesinya yang sama sekali jauh berbedadengan kegiatan sebelumnya.Mungkin sajaorang itu beranggapan,dunia aktivis tidak lagi menarik. Bisa jadi karena pilihan hidup untuk membenahi internal keluarga mereka, yang selamakurun waktu tertentu, saat menjadi aktivis, tentu agak sedikit terabaikan, misalnya.Iru lebih baik.

I

T

z

Bagaimana bila orang itu kemudian menyeberang ke wilayah profesi yang bertentangan dengan apa 1'ang teLah dijalaninya sebagai aktivis? Memang agakjanggal. Menurut saya,rasanyatidak banyak sayatemui. Seorangmantan aktivis yang dulunya membela kepentinganrakyat kecil, setelahberalih profesi, kemudian dengannya. membelapenguasayang dulu pemahberseberangan Apa yang menyebabkctnhal itu bisa terjadi? Sayamendugaia masih tetapberpegangteguh padanilai moral yang diyakininya benar. Karena ia menyadari bahwa sepak-terjangnyasewaktumenjadi aktivis tetap akan diingat masyarakat.Dari sisi itulah kadar intelektualitasdan moralitas seseorangmantanaktivis dinilai oleh rakyat.Apa memangbenar ketika menjadi seorangaktivis, dulunya, ia berjuang untuk kepentingan rakyat miskin, ataukah hanya menjadi batu loncatan.

[I .

x

XVII f

I

q)

1 Mendobrak Otoritarian MembttngunDemokrasi

-.

Mendobrak Otoritarian Mernbunqun Dcntokru.si

d 0)

Mana yang lebih efektif untuk mengingatkan bahwa kebiiakan pemerintah ,,-angkeliru. Apakah melalui wacana literer cttau jalan lain?

FENOMBNA AKTIVIS DI SEBUAH NEGERI OTORITER

o

=

q) o) I

Sekarang zaman sudah banyak berubah sejak gerakan reformasiberhasilmerombaktatananpemerintahannegara.Tapi belum sepenuhnyaberhasil.Memang harus perlahan-lahan. Tnhapdemi tahap.Tidak bisa sekaligussepertimembalik tangan. Ada prosesyang harusdikawal, diawasidan seringdiingatkan bila melenceng.Menjadi tugaskita semua.Menurut saya,untuk mengingatkankebijakanpemerintahyang keliru, tidak harusturun ke jalan seperliyang banyakdilakukanselamaini. Bisa melalui tulisanoplni di media massa.Menulis opini di media massa seringefektif, paling tidak dibacabanyak orang.Kemungkinan juga dibacaoleh parabirokratpemerintahdi tingkat pengambilan keputusan. Menl-ampctikanpendapat dengan turttn ke jalan? Kalau memangsudahtidak didengar,supayamasyarakat luas mengetahui duduk persoalanyang dihadapi,masihjuga perlu. Komentar soal tulisan-tulisanBambang Wicljojantottang dimuat di media masstt? Saya sering membacakolom opini di media massayang ditulis PakBambangWidjojanto.Terusterangsayamengagumi beliau.Jarangseorangaktivis yang memiliki pengetahuandan pemahamanluastentangmasalahhukum danhak asasimiurusia, dan produktif menulis opini untuk menyampaikanpendapatnya di media massa.Dulu ada Pak Suardi Tasrif, karena beliau memang memiliki surat kabar Abadi. Saya senangdengan rencanamenerbitkankumpulan tulisanyang tersebardi pelbagai suratkabar menjadi buku, supayatetapdiingat, tidak tercecer dan awet. fEddy J Soetopo]

.l I

xvill

x

-r

z toritarianisme sebagaimahzab barangkali tidaklah berbahaya.Apalagi bila dipahamisebataspahamihnu pengetahuan. Lain hal bila otoritarianismebukan lagi dimengerti sebagaiisme, melainkan praksis pemaksaan paradigmatik.Disitulah otoriterianismekemudian berubah menampakkanjatidirinya sebagaihantu yang menakutkan. Apalagi ketika penguasanegara,dalam berbagaikenyataandi Indonesia,acapkalimempraktikkanpahamitu menjadibagian otoriter. dari sistempemerintahan Masih ingat,peristiwa27 Juli tahunsilam,ketika kekuasaan negaraberupayameluluhlantakkanstruktur demokrasi,yang sedang dibangun para aktivis, sebagaipilar gerakan prc) demokrasi.Berbagai upaya dilakukan aparatkeamanannegeua melibas setiap gerak-gerik aktivis yang mereka nilai berseberangandiametral dengan kemauan rezim pemerintahan otoriter yang ingin bercokol mempertahankankekuasaan, misalnya. Tidaklah mengherankanbila stigmamencari-carikesalahan ditebaruntuk menyudutkankelompok-kelompokperlawanan. banyakditemui denganmatatel:urjang.Meskipunpelabelanyang dilekatkanke kelompok-kelompok perlawananitu, tidak rnasuk akal sehatsekalipun,toh penghamburanstigmaitu sangatef-ektif membungkamgerakanaktivis,apalagibemyaliciut. Di jaman pemerintahanrezim otoriter Soehartoberkuasa, saatpenyerbuankantorPDI Perjuanganpada27 Juli 1996di Jakafta,Menteri KoordinatorKeamananSusiloSudatmandalam siaranpersyang di tayangkantelevisi,menuduhkerusuhandi Bentuk) JalanDiponegorodidalangiOTB (OrganisasiTanpa pemyataan underbow'ParlaiKomunis Indonesia.Padahal, )'itllg xix a

I

OJ

3

,, Mendobrak Otoritarian Membangun Dentoi,rasi

Uf,4'try!_9 t"r,trlty hr:!q!!S!!p: -91:!!',

dilontarkanSusiloSudarmantanpadisertaibukti-bukti valid dan dapatdipertanggungiawabkankebenarannyasecarailmiah.

tanpa prosesperadilanyang jujur dan terbukakarena paham yang dianut seseorangitu dianggapsesat.

Tidak hanya itu. Selangbeberapahari kemudian, stigma lain yang tidak masuk akal digulirkan KasospolABRI, Mayjen TM Syarwan Hamid. Menurut Syarwan,dalangpenyerbuandi kantorPDI Perjuanganyang memicu kerusuhanmassalmengakibatkanpuluhan orang tewasditunggangi oleh PartaiRakyat Demokratis (PRD). "Dari carabersiulnya,sayabisa membedakan ideologi orang itu komunis ataubukan. PRD itu berhaluan komunis," kata Syarwan Hamid.

Ketika seseorangdenganmudah untuk mengatasnamakan kebenarandan kemudian menganggapyang lain tidak benar, bukankah hal itu merupakanklaim pembenaranataskebenaran? Padahaltidak adakebenaranabsolutyangmampu ditegakkan siapapunmelalui klaim pembenarandalam tataranideologi. Budaya menghakimi tanpaprosesperadilanyangjujur dan transparansaatitu, menjadi salahsatuciri pemerintahanrezim Orde Baru di bawah kendali Soeharto.Tidak banyak aktivis yang benar-benarberani menentangbekaspresidenkala itu. Kalau pun toh ada,hanya segelintir orang nekat yang berani "pasangbadan" untuk memperjuangkansuatutatananmasa depanbangsayanglebih baik.Absurd memang.Seabswdsejarah bangsaIndonesiayang seringkalidibawa ke suatuwilayah abuabu. Serbatidakjelas. Meski acapkaliditempatkandi bawah bayang-bayangpolitik dan kekuasaan,sejarahmempunyai academicauthorirr'. Setiap tulisan memerlukanheuristikyang tuntasbila ingin ditampilkan secarautuh. Oleh karenaitu, penulisankembali sejarah,meski dilakukan dengan liberal sekalipun, bukan tidak mungkin, ditunggu-tunggu masyarakat.Sebab,masyarakatkian menyadari bahwa sealmaini penulisansejarahseringmenyesatkan.

Sangattidak masuk akal. Bagaimanamungkin Syarwan Hamid bisa mengetahuikalau orang yang sedangbersiul berhaluankomunis ataubukan. Mungkinkah siulan sesorangdapat dibedakan,apakahia berideologi komunis atautidak. Sungguh berbahayastigmayang dilontarkanseorangpejabatnegarayang mestinya mengayomi raky at, j ustru menggeIonto rkan stigma menakutkansepertiitu. Bisa dibayangkan hanya dengan menempelkan stigma sebagaipenganutideologi komunis kepadaseseorang,sertamefia orang tersebuttercampakke posisi yang sangatmengerikan. Tilk dapatdisangkaldenganpelabelanpadaseseorangberideologi Komunisme,Manisme dan lrninisme, aparatkeamanannegara mudah menciduk seseorangdan menjebloskanke penjaratanpa melalui prosesperadilan. Mereka beranggapanmenangkap,menyiksa, membungkam dan menjebloskanke penjara-bahkan membunuh sekalipunpadaorangyang dinilai berhaluanKomunisme,Marxisme dan Irninisme secarasepihak,menjadisahkarenadilindungi negara. Oleh karenaajaranitu, hingga kini, dilarang dan diharamkandi Indonesia melalui ketetapanMPRS No.XXV/1966. Jadi janganlahheranbila stigmaitu masihtetapmenakutkan.

o 3 I

: x Iq)

T

z

Penulisankembali sejarahibarat merekoknstruksipuingpuing bangunanyang hancur.Tidak adarekonsffuksiyang sempum4 tetapi rekonsfuksi itu diperlukan untuk memberi gambaran tentang struktur, fondasi; dan yang lebih penting adalahketerkaitankompleksitasdan eksistensibangunanitu sendiri.Buku yang Anda baca ini merupakanupaya untuk merekonstruksi sejarahyang sengajadirontokkan. [DadangTrisasongko]

Peftanyaannya,siapakahyang sebenarnyaberhak menentukan apakah ideologi seseorangterkategori sebagai mahzab sesatdan tidak? Apalagi mengadilinyadengansemena-mena

*;l

[-l^i .T q) a

1 -

_

Merrdobrak Obrituriun Mey!4ngyn pemokntsi

L NYALI SEORANG AKTIVIS DINEGERI OTORITER idak mudah menjadi seorangaktivis memang. Selain perlunyali.juga nurani.Mengapahal demikianpenting? Sebab,bila hanyanyali yangdikedepankan, bukantidak mustahil suarahati nurani aktvis lama-kelamaanakan tergerus olehtradisiyan-qmengedepankan sikapingin menangsendiri. Artinya apa?Bisa sajasetelahmalang-melintangberkutat menjalaniduniaakivis danberhasilmeraihpopularitas,kemudian ia tidak lagi berperilaku sebagaiaktivis yang menempatkanvisi untuk memperjuangkanmisinyasebagaiseorangaktivis.Yang muncul kemudianadalahperilakutak terpuji.Ia lebih senang berlindakdanberperilakuhanyanlengedepankanambisi pribadi kepentingankhalayakyanglebihluas.Padahalbukan dibarndin-e itu yang diharapkan. Peranaktivisdi negeriotoriterbukansajaditempatkanoleh sebagianbesarkhalayaksebagaipendorongperubahanjaman. tetapijuga sekaligussebagaipenjaganurani.Apa jadinya bila seorangaktivis ingkarjanji dan mengesampingkan suarahati nurani. Tulisan dalam bab ini merupakancennin sepak-terjang seorangaklivis yangtetapkonsistenhinggakini. Alih-alih sebagai perisai,tulisiu-r BambangWidjojantoini dikedepankan untuk bahzur retleksidiri. Siapatahuisi wacanalitereryangditulisnyadapat dipakaisebagaibahaninstrospeksi.

-

Mendobrak Otoritarian MembanpunDemokra.si

PAK HAR, ENERGI ADVOKAT

!

o 3 (D

:

o) 6 I

x z

arjono ljitrosoebeno telah kembali ke hadapanIlahi. Pak Har atauBill begitu ia biasadisapateman-teman dekatnyameninggaldi usia77tahun.kuena korlplikasi penyakit gula dan strokedi Rumah Sakit Jakarta,Minggu, l4 November 1999.Pak Har dilahirkandi Malang.JawaTimur. 30 November 1922,dan menyelesaikanpendidikannyamulai dari SD di Yogyakarta.Kemudian ia sempattnasukFakultas Hukum UniversitasGadjahMada (UGM), namunmenyelesaikan pendidikannyadi Universitaslndonesia(UI). Pak Har menjadiadvokatsejaktahun 1956hingga akhir hayatnya.Ia malang-melintangdi dunia advokat. hingga kemudian banyak orang mengakui benar kemampuannya. Kecerdas:rndan kepiawaiannyadalam melakukancrossexanriyang nation tidak diragukanlagi. Belum lagi pengetahuannya luas soal masalah-masalahsosialdan menguasaidenganilmu pengetahuanhukum secaradalam,takjarang ia menjadiensiklopediaberjalanbagi rekan-rekanseprof'esinya. Kegandrungannyapadaorganisasitelahdiperlihatkannya sejak di bangkr,rSMA. Itu sebabnya,beragamorganisasidimasukinya.Dan Ia selalutampil sebagaipinrpinanorganis:.tsi tersebut.HarjonotidakhanyasebagaiKetuaIkadin (sejak1985) dan Peradin( 1980-1985),tetapisejaktahun 1966ia sudiilrmenjadi Ketua Umum KesatuanAksi SarjanaIndonesia(KASI) hinggaakhir hayatnya. Selainitu, ia juga menjadi anggotaKAMI dan KAPPL Bahkanhinggamenjelangakhir hidupnya,beberapaanggotadari kesatuanaksi itu masihkerapmemanggilnya"bos", kzuenasedllg ditraktir makandan minum seftamenginapdi rumahnya.Di

['

P

Uy:!q\ft!

pt,ttrtq

u,y!gtE!!2,!!!!!9,

-

_U:la"!r"tr Ot"rit"rit"U

-

g!ry::

.t_

o

o)

Universitas Gadjah Mada ia menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Yogyakarta.Begitupun di UI, ia menjadi Ketua PerhimpunanMahasiswaJakafia.Harjono juga menjadi Wakil Ketua BANI sejaktahun 1917-1985dan setelahitu menjadi Ketua BANI hingga saatini. Pendeknyaberagamorganisasi dimasukinya. Ia konsisten mengerjakan berbagai program organisasiitu. Bahkan Harjono juga menjadi Legiun VeteranRI, karena dulu ia ikut memanggul senjata berjuang dalam perang kemerdekaanmelawan penjajah Belanda. Bangku kuliah di tinggalkannyakarenaikut berjuangmenghadangpenjajah.Satu kenanganyang sangatmembekasdi benaknyaialah ketika ia bersamarekan-rekannyadari korps Mahasiswa Jawa Timur 'oPeluru menyerangmarkasBelanda di Gubeng,Wonokromo. yang berdesinganhampir sajamengenaikepalanya". ***

HarjonoTjitrosoebeno meninggalselangsatuhari sebelum dibukanyaMusyawarahNasionalLuar Biasa (Munaslub) Ikatan Advokat Indonesia(Ikadin) di Surabaya. Ia boleh pergi,tetapi ia meninggalkanbanyakhal berhargayangpatut jajaranadvokat.Semogasaja diteladanisiapapun,khususnya spiritnyatetap menjadienergibagi advokatdan organisasi advokatuntukmemberikonftibusikonkretbagi bangsaini dalam PakHar... mewujudkansupremasihukum.Selamatjalan

B

o f,

o) o) I

f,

x -r

z

Saya melihat, sosok Harjono adalahorang yang sangat konsistenmenjunjung tinggi hukum dan keadilan. Motto Ikadin yang diambil dari Peradin, Fiat Justitia Ruat Coelum (Biar Langit Runtuh, Keadilan Harus TetapDitegakkan) betul-betul diaktualisasikandalamkehidupannya. Itu sebabnyaia menyatakan,"Mafiaperadilan itu memang ada.Munafik dan bohonglahkalau adayang menyatakantidak ada." Materialisasidan demoralisasidituding sebagaibiang keladi penyebabmunculnya mafia peradilan,selainadaproblem, sistem,struktur dan mekanisme di lembaga penegakan hukum. Apa yang bisadilakukan paraadvokatuntuk mengatasi mafia peradllanl "Hopeless", katanya. Banyak advokat yang idealismenyakurang. Ia tidak mampu menjawabnyadengan sempuma."Maunya, advokatitu cepatkaya dan memiliki nama besar," paparnya. Bahkan saking parahnya tabiat sebagian advokat tersebut,ia sempat menyatakan,dunia penegakan hukum kita sudahsampaipadatitik yang paling nadir.

2-)

[I J. a

9r

o)

{ Mendobrsk Oturitarian MernbuneunDernokra.si

-

.!_

MetrdobrukOtoritarian MernbanpunDernokru.si

o 5 A'

KETEGASAN NURANI DAN RASTONALITASPOLITIK

erpijak padakepentingansalingasah dan asuh,kolom yang berjudLrlKaum Aktivis Kebablasandari Rizal Mallarangeng dalam kapasitasnyasebagaiDirektur Freedom Institute, Jakarta, perlu saya tanggapi karena diarahliankepadaKoalisi Konstitusi dtutjuga karenaadabanyak asumsi,pelesetan, dan"logika" yangmenyesatkan. kata "kebablasan"padajudul SobatRizal men-egunakan artikel-suatujargon yangbegitu"mencuat"dalamdiskursusdi Sidang Tahunan MPR yang baru lalu. Jargon ini selalu dilontarkan secara sistematisoleh kalangan yang menolak amandemenUUD 1945 yang berasaldari sayapkonservatif PDIP.komunitaspurnawirawanAD dan sebagianmiliter aktif. Adakah sobatRizal mendapatinspirasidari ataumemangpunya keberpihakanpada kelompok ini? "Kebablasan" tampaknya bukan istilah yang tepatuntuk mendeskripsikansuatugerakan yangtelahberlangsungsejaksetahunyang lalu melaluimedium diskusipublik, kampanyemedia,danbbbyirtg langsungkepada MPR. Begitupundenganpenggunaanistilah "kaum aktivis" dan koalisiomop yangsayadugasengajadilalir-kan untuk"menuding" tindakan kalanganLSM saja.Tepatnya,koalisi kami adalah Koalisi untuk Konstitusi Btuu, karenamelibatkanbegitu banyak pihak di luarkomunitasLSM sepertikaum intelektualdanpara guru besaryang mengsunakanrasionalitaspolitik dan nurani keberpihakannya tidak padakepentineanpolitik jangka pendek dankeinginan"sesernbahan" politiknya. Sejak awal semangatpartisipasipublik mendasarisemua sepakterjangkami. ltulah sebabnyausul Komisi Konstitusisejak

4-l

r-

dini kami diskusikan dan kami bahas dengan semua pihak, Temasuk paraanggotaMPR. Ada sedikitnya30 audiensiyang kami lakukan ke MPR, baik ke fraksi maupun Badan Pekerja MPR. Kami berkelilingIndonesia,bertemulangsungdengan publik atau berdiskusi melalui media elektronik. Kami menyelenggarakan 23 diskusipublik yangdihadiritotal I .994 juga orang dan rnelibatkan48 anggotaMPR sebagaipembicau'a.

o

-_d I

x -r

z

Jadi,gagasanKomisi Konsititusi Independenadalahhasil urun rembukberbagaipihak yang tersebardi berbagaiwilayah di Indonesiadanbukanmelulu didominasiolehkoalisikami. Secarasadarjustrukami mengetahuibahwaini bukanlah s u a t u g a g a s a nm u r n i k a r e n a m e m a n g n r e n g a c up a d a pengalamannesara lain yang berhasil melakukan refonnasi konstitusi secaramenyeluruh denganmelibatkan "the wlnle aspiration of nation" dan mencoba meletakkannyapada kontekspolitik di Indonesia. Tentu merekayang berseberangandengangagasankami sangatmudahmencapkegiatandangagasankami sebagai"anti politik" atau "anti parpol", sepertiyangjuga dilontarkanoleh merekayanganti amandemendanjuga oleh sobatRizal.Penilaian ini tidak tepat,karenakami meyakini bahwa berpolitik tidak harus dimaknai sebagaipeftarungangagasandi GedungMPR/DPR saja.Gagasanini justru kami lontarkansemata-mata karena keinginankami unflrk menrperkayadiskursusrcformasikonstitusi di negeriini. Br"rkanuntukmemonopolipembahasan. Karenaitu, semuaruangbisa menjadimedium "politik". Pelibatanpartisipasipubliksecaramumi harusmenjadibagian yang paling fundamental dari suatu proses politik, dan "mempefiarungkan" _qagasan secaraterbuka harus menjadi tradisi.Sebaliknya,secaraproporsionalperlu diangkatkeputusankeputusanamandemenyang lebih merupakanhasil sejumlah lobi di belakangpintu teftutuptanpamintayanghasilnyasecara diametral beftentangandenganpemyataanpublik parapetinggi

a---) a

0)

1 I

-MPR di sidang-sidingterbukaKomisi A, SidangTiatrunan MPR maupundi mediamassa.Karenaitu, maknailah,penyobekan RantapMPRtentangKomisi Konstitusidarisegihakikatsebagai hakmarahatassikapyang"manipulatif'dari sebagian anggota KomisiKonsitutsitetapi MPR.Sebab,mengambilalih gagasan menghilangkan substansi danhakekatnya. jugatidakkonsisten SobatRizalMallarangeng tampaknya dalammenarikkesimpulan. Di satupihak,ditegaskan bahwa hasilamandemen memuat"hubunganDPRdanPresidendibuat denganpenuh ambiguitas...bisa menimbulkankonflik kelembagaan di masadepan",juga"presiden. . . denganlegitimasi yangkuatkarenadipilih langsungrakyattidakdiberikanhak yangeksplisituntukmengontrolDPR" dan"prinsipcheckand balancesbelum sepenuhnya tampak...".Penilaiantersebut merupakanindikasikuat bahwaamandemen UUD 1945 politik mengenaisistemkekuasaan dibangunatasrasionalitas yangrapuhdanpunyapotensibesarmenciptakan instabilitas. Tetapi,anehnya,dalamkesimpulannya, Rizalmenzaliminya "buatsaya,berbagaikelemahan yang denganmenyimpulkan ada terlalu kecil untuk menutupisuksesbesaryang telah dihasilkanolehMPR..." Bagaimana mungkin,kompleksitas problematikahasilamandemen yangdisebutsecarategasoleh Rizal"dibantainya"sendiridalamkesimpulannya. Harus diakui, ada terobosandemokratikdalam hasil amandemen, misalnyajaminan Fakta atashak asasimanusia. ini tak terbantahkan danharusdihargai.Tetapipadaperspektif lainnya,jaminanatasnilai danprinsiphakasasimanusiasudah adadi dalamKonsitutiRIS maupunUUDS.Bila dibandingkan dengannegarayangmelakukanreformasikonstitusi,lembaga yangmengeksekusi pelaksanaan nilaidanprinsiphakasasijustru disebutkansecaradefinitif dan otoritatif dalamkonstitusi. pelakukejahatan Sehingga, beratkemanusiaan tidakbisaberbuat banyakuntukmengingkaripertanggungjawaban hukumyang mestidipikulnya.Padatitik ifulah,kita dapatmelihat,salahsatu kelemahan mendasar dariamandemen konstitusi.

6-l

Mendobrak

Otoritarian

Membangwt

Dt'nokrasi

.t-

o

o) to

FIT AND PROPERHAKIM AGUNG: SUDAHKAH LAYAK DAN PATUT?

: (\,

o) I

x T

z

etelahprosesF it andProper test untukmemilihhakim agungusai,PanitiaKerja Komisi II DPR segera membuatkeputusandenganmengumumkan beberapa namayangdinilai "layak". Bukan main. Dalam hambatanwaktu yang sedemikianterbatasdan tuntutan yang kian kuat untuk segeramemilih para calon, mereka berhasil menyelesaikan tugasnya.Tetapi,kalau hendakobyektif, keberhasilanitujuga harus disertaidenganbeberapacatatankritis. agar prosesFir and Proper tesl itu bisa memberikan kontribusi mendasarbagi kepentinganreformasi hukum secaramenyeluruh. Itu sebabnya,pernyataanawal yang harusdiajukan, sejauh manaprosesuji kelayakandan kepatutanitu benar-benarpatut dan layak secarakualitas.Apakah prosespemeriksaansilang yanghanyasatujam bisamenjadidasaryangkuat untuk menguji integritasmoral, visi, dan profesionalismeseorangcalon hakim agung?Apalagijika prosesitu tidak disertaidenganinformasi yang cukup untuk mengetahuisecarautuha-b-c-nyasangcalon. Dalam prosespengujian itu secarajelas dapatterlihat bahwa paraanggotadewantidak mempunyai informasi yang memadai sehigga berbagai pertanyaanyang terlontar sangat tidak mendasar,sebagian tidak tuntas, sebagian lainnya agak "manipulatif ', walaupunharusdiakui sebagianpertanyaanlainnya cukuptajam. Sinyalemententangadanyapertanyaan"manipulatif ini diajukankarenaadabeberapaanggotadewanyang menyatakan dirinya sebagaimantanrnurid sangcalon.Atau, justru memberi ruang yang sangatberlebihanpadacalon untuk mengeksplorasi gagasantanpa"berani" mempersoalkansecaratajam argumen-

7,

J

ll'l cndobrak Otoritorian

Membansun

Demokrast

--

-t(D

MendobrakOtttriturianMemburrgunDtery9lrasi

o)

argumen itu, atau melacak "Hidden Agenda" di balik pernyataansangcalon hakim agung.Dari sini, timbul impresi yang saneatkuat, paracalon yang didukung oleh kepentingan politik fraksi cenderung"dilindungi" melalui perlanyaanyang di ajukananggotadewan. Dalam perspektiflain, juga bisa terlihat bahwa pelibatan partisipasipublik tidak dilakukan secaraluas dan sistematis. Akibatnya, dewan tidak bisa mendapatkancukup banyak infbrmasidzuimasyarakat.Masih belumjelasbetul,apakahini disengajaatausekedarketeledoran.Tetapi,jika melihatgelagat awal, saatprosesFit and Proper tesrhendak dilakukan secara tertutup,bisadidugaparlisipasipublik itu hanyalahfbrmalitas. Kalau itu yang terjadi.celakalahkita, lagi-lagi "ditipu" dengan p o I i t i ca I show' ala parlemen. Tudingan untuk mempertanyakanitikad dan kejujuran dalam melakukan proses transparansidalam seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan ini juga perlu diajukan. Sebab, keterbukaanseharusnyatidak hanya dilakukan ketika proses eksaminasi,tetapi juga ketika parlemen melakukan proses penilaian. Kalau benaradatiga kriteria penilaian berupaintegritas moral, visi dan misi, serla profesionalisme,seharusnyajuga diberitahukankriteria sertapola pembobotandan penilaian. Misalnya saja,apakahnilai pembobotanmoralitasdan integritas akan samadengannilai profesionalisme.

klarifikasi terhadap integritas moral tidak dijawab secara meyakinkan.Cukup banyakcalonyangdiloloskanoleh Panja Komisi II DPR menjawabtak tuntas,tak tegas,clanberputarputar, ketika diajukan pertanyaanseputarsuap dan kolusi. Sebagiannyamasih ntenjustifikasisuatupemberiandengan menggunakandasarlegitimasibahwa hal tersebuthanyalah sebagai"hadiah" dan tak berkaitandengankeputusanyang telah dilakukannyadalarnrnemutusperkara.lronis. tapi begitulah faktanya. Yang juga penting diperhatikan,apakah Fit und Prolter test ini hanya henclakdiletakkan sebagaibagian dari proses rekluitmen. Kalau itu yang terjadi. naif sekali. Prosesuji kelayakanini harusmenjadibagiantak terpisahkandari proses refbrmasiyangmenyeluruhdi tubuhMahkamahAgung.Karena itu, juga harus dirumuskanfungsi dan peran MA di masa mendatang.Apakah sekedu lembagaterlinggi pemutusperkzra ataukahkita akanntendorongMA sebagaisuatulembagayang pembaruanhukurl yurg kelak akanmemimpin gagasan-gagasan mengakomodasikeadilanyanghidup secarasungguh-sungguh di masyarakat.

(D

=

o) ;i I

I

z

Ketidakterbukaanproses dan pola penilaian berpotensi menjadiajang"politik dagangsapi".Kita tentutak ingin dalam Fit and Proper test ini terjadi kasus sepefti dalam proses rekruitmen Komisi PemeriksaKekayaanPenyelenggau'a Negara (KPKPN). Sebab,adasittyalemenyangsangatkeras,pemilihan tersebuthanyalahpembagianj atah-jatahpartai. Berbagaituduhandi ataskian mendapatdasarpembuktian faktualnya. Sebab.ternyata ada beberapacalon yang ikut diloloskankendatisangcalontidak menunjukkankemampuannya ketika menjawabpefianyaananggotadewan. Bahkan,

8-l

t-

x

9 I

q)

6

I

a:yly br"k Ot", it" ri"" M.

PARLEMEN DAN KRISIS KONSTITUSI

arlemen tensah menuai masalah.Perubahankonstitusi yang sedang mereka lakukan dipersoalkan oleh beberapa anggotanya sendiri. Lucunya, mereka tidak menggunakan mekanisme prosedural dalam parlemen saat mempersoalkanhal tersebut.Tampaknyakelompok ini hendak "menghinakan" dan "menyabotase" seluruh hasil kerja MPR. Terbukti dari tudingan beberapaanggota parlemen yang juga terlibat dalam prosesamandemenbahwa perubahankonstitusi kebablasan.Untuk itu, merekamengusulkanagarkembali ke UUD45. Sangatmungkin, inilah implikasi yang harus dibayar dari proses perubahan yang kini tengah dilakukan oleh MPR. Pertarunganataskepentinganpolitik jangka pendek-yang jelas bukan representasi kehendak rakyat- sulit dihindari. Itu sebabnya,yang mempersoalkanhasil amandemenadalahmereka yang berasal dari kelompok yang berpotensi "tergusur" dari MPR, sepertidari Utusan Golongan dan Fraksi TNI / Polri. Sangatmenarik untuk disimak, Panitia Ad Hoc I, yang bertanggungjawab atasprosesamandemenini, dipimpin oleh PDIP. Begitu juga orang yang menuding amandementelah kebablasan. Fakta ini mengisyaratkan ada begitu banyak kepentingan personal yang ditutupi menjadi seolah-olah kepentinganpartai ataurakyat banyak. Namun, selainproblem eksistensidan kepentinganpersonal,bukan tak mungkin ada juga tersirat kepentingan strategis untuk memperebutkan kekuasanpolitik tahun 2004. Usulan pasal mengenaiproses pemilihan presidentahapkedua-". . . agr dilakukan oleh MPR bila tak ada pemenang mayoritas di putaran pertama..."pekatdenganwarnapolitis karenaberkaitandenganpenguasaan / --------

10 I

Mendobrak

Otoritarian

l_

Membangun Demokrasi

o

r-

mayoritassuaradi majelis.Apalagi bila sebagiananggotamajelis masihberasaldari kelompok yang tidak dipilih secaralangsung. Itu sebabnya,amandemenpasal yang berkaitan erat dengan definisi dan komposisi susunan serta struktur MPR masih diperdebatkan secara"ketat dan keras".

o f. o) o) I

x z

Dalam prosesini jugaterlihat sikap dan perilaku reaktif serta tidak konsisten atasprosesamandemendari sebagianbesar anggotaparlemen.Ini bukan sesuatuyang luar biasa.Tahun lalu, tiba-tiba sajapresidenmengajukangagasantentangperlunya dibentuk komisi konstitusi yang telah disuarakankalangan organisasinon pemerintahjauh hari sebelumnya.PDIP pun lalu membuat kertas kerja. Gagasanitu tidak hanya "dicemooh" kalanganlainnya,tapijuga dipersoalkankalanganPDIP sendiri' Yang pasti, setelahitu banyak partai lain seperti PPP,Golkar, dan PKB juga mengajukanusul mengenaipembentukankomisi serupa.Beberapabulan kemudian, gagasanini seperti menguap karena tak pernah dibahas tuntas dalam sidang tahunan' Tak ada satu ketentuan pun yang mengatur soal komisi konstitusi dalam Sidang Tahunan MPR lalu. Bahkan kini Ketua MPR menyatakangagasansoal komisi konstitusi sudahketinggalan dan tidak relevan lagi. Sebenamya,kebanyakananggotaparlemenmafhum betul bahwa keberadaanmerekadi DPR adalahhasil dari reformasi, dan salahsatutuntutan reformasi adalahperubahankonstitusi secaramendasar dan komprehensif agar tidak terjadi lagi "manipulasi politik" yang berwujud pada penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan "sabotase" atas amandemen agar konstitusi yang dibuat secarademokratisdan partisipatif adalah ahistoris. Namun tampaknyaadaduakecenderunganyang kini hadir di perlemen. Pertama, banyak anggota parlemen ingin melanjutkansajaamandemenkeempat,apapun hasilnya' Sikap sepertiini akanmenyebabkanmeningkatnyaketeganganpolitik karenamerekatelah mengambil posisi bagi kepentinganpraktis "perebutankekuasaan"jangka pendek 2004. Keteganganini

[r' I

sl o)

i

M andobrak Otontarian Memban gun Demt*rasi

-

diduga akan diredam dengankompromi politik, tapi selumh amandemen akan jadi "compang-camping",tidak komprehensif-, dan menimbulkankornplikasihukum yangrunrit. Kedua,situasiini akandiperkeruholeh kelompok kecil di dalam mejelis yang mengklaim bahwa perubahansudah kebablasan.Kelornpok ini mungkin akanmengusulkankembali ke ULID 45 atau mendesakkanperubahan"tertentu" untuk mengabadikanbersemanyamnya kelompok yangtak pemahikut dalampemilihan umum. Sabotasemelalui dekrit mungkin menjadi salahsatualternatilnya.Tapi hasil amandemendari kelompok ini akansa:nasajadengankelompok peftamtr,bahkanakankian memperkuatkepentingankelompoknon-reformisdan statusquo. Kedua kecenderungandi atas tidak akan pernah bisa menghasilkan perubahan konstitusi yang mendasar dan komprehensifgunamenjamin terakomodasinyakepentingandan utuh. Tidak akanpernahadakontrak aspirasimasyarakatseca.ra sosial baru yang menjamin kedaulatan rakyat tidak lagi "dimanipulasi"bagi kepentingzm penguasa dankelompokterlentu. Pada titik inilah diperlukan suatu komisi konstitusi yang independenuntuk merumuskankonstitusi yang demokratis, partisipatif,dan tidak terjebakpadakepentinganpolitik praktis jangka pendek.Anggota komisi berasaldari representasidaerah danparaahli. bukan anggotaparlai politik dan parlenien. Untuk itu, perlu diusulkanagarSidangThhunanMPR tahun 2002 hanyamenyatakanbahwahasil amandemenkesatuhingga keempatadalahkonstitusitransisional.MajelisharusmemutLrskarrpembentukankomisi konstitusiuntuk merumuskankonsitusi baru.Komisi ini dapatmenggunakankonstitusitransisisonal sebagaisalah satu bahan mentah bagi prosesanrandemen menerimaataumenolakrumusanfinal hasil komisi konstitusi. Jika MPR menolak.biarlahrakyat yangkelak menentukannya melalui prosesref'ercndum.Bukankahprosessepertiini, selain krisis konstitusi.juga merupakansalahsatu menghindau'ijebakan cermin dari wujud kedaulatanrakyat'?

-1 t2

|

l_

-

o

3 to

PERUBAHAN KONSTITUSI SETENGAH HATI

: (\,

I

x I

z

elakanganini muncullagi diskursusyangberkaitan d e n g a np e r u b a h a nk o n s t i t u s i .A d a p e r b e d a a n pendapatantarakomisiahli yangdibentukolehBadan PekerjaMPR denganPanitia Ad Hoc sendiri.Salahsatusoalnya, berkenaan dengan metode perubahan. apakah perubahan menggunakanpola amandemenataumengubahkonstitusi secara keseluruhan.Diskursus ini boleh.iadi lanjutan dari berbagai diskursussebelumnyabeberapawaktu lalu. Sebutsaja,gagasanuntuk membuat suatukomisi negara ataukomisi nasionalkonstitusiyang berfungsiuntuk melakukan amandementerhadapkonstitusi. Gagasanini, saatitu langsung mendapatkantanggapanyang sebagiannyacenderungbersifat agak reaktif, khususnya oleh kalangan eksekutif maupun parlemen. Pihak eksekutif mengajukan gagasan untuk membentuk Panitia Penyelidikan PerubahanUUD 1945, sementaraparlemenmelansirgagasanuntuk membentukkomisi ahli yang kini tengah"bersitegang"denganBadanPekerjaMPR yang ditugaskanMPR mengajukanrancanganamandemen' Tentu sajagagasandan diskursusuntuk mengubahkonstitusi secaralebih serius,sistematisdan konstruktif harusdiapresiasi. Karena kebutuhan itu bukan hanya perlu, tetapi juga sudah dirasakanmendesak.Alasannyasangatjelas, denganmelihat tiga indikasi utama yang kini tengah terjadi dan dirasakan masyarakat. Pertama,hingga kini, erareformasi ini, temyatabelum bisa menghasilkanformat politik yang bisa mengakomodasikan segalatuntutandan agendaperubahanyang mestinyadilakukan. Kedua,makin diperlukannyasuatumekanismedasaryang bisa

[', f

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

P

-

mengatasi berbagaikrisispolitik yangbersumberpada hubungan atau"pertarungankepentingan',antarlembagatinggi negara. Ketiga,hasilkerjaPAH I BadanpekerjaMpR atasduabuah perubahanUUD 1945 dinilai banyakkalanganjauh dari memuaskan. Untukmengatasi persoalandi atas,MpR telahmembentuk komisi ahli. Tindakanparlemenini jelas mengindikasikan, parlemeningin memperkuatposisinyadenganmengambil kalanganahli sebagai"tukang" yang akan membantu pekerjaannya. Dasarpijakannyasangatjelas danbahkankerap kali dikemukakan.Secaranormatifkewenangannya berpijak padaPasal3 UUD 1945danpasal3 Keretapan(Tap)MpR No IX/MPR/2000. Itu sebabnya, tidak sangatmengherankan ketikapihak eksekutifmengajukanpembentukanpanitia penyelidikan Perubahan UUD, makarespon yangmunculadalahsoalotoritas kewenangan perubahan konstitusi.Begitupunketika,gagasan membentukKomisi NegaraperubahanKonstitusi,atauketika komisiatrliini mengajukangagasanyangdianggapbertenrangan dengankepentingan Badanpekerja,soal otoritaskewenangan dimunculkankembali.Pendeknya, BadanpekerjaMpRakan bersikeras, perubahan konstitusimerupakan kewenangannya dantakbisadiserahkan padalembagalainnya. KendatiBadanPekerjaMpR bersikeras,secarade facto, berbagaigagasantentangusulanperubahan konstitusiyang sudahdiajukanolehmasyarakat cukupbanyakdan beragam. Sebutsaja,rancangan yang dibuatoleh LIpI bekerju*-u denganAsosiasiPengajarTataNegaradan kalanganLSM, gagasan yangdiajukanberbagai kalanganakademisi, mulaidari UniversitasGadjahMada, Brawijaya,maupunUniversitas juga gagasan Hasanudin, yangdiajukanolehkalanganLSM seperti:YLBHI, MTI, WALHI, dan LSM lainnya.Belumlagi rancangan konstitusiyangpernahdibuatolehprof.IwaK dan PUDI. Pendeknya telahbegitubanyakrancangan konstitusi

a

_M

endobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

l-

o o) to

diajukan.Yangtidakdiketahui,aparesponsBadanpekerjaatas masukanitu dan tidak pernahada sosialisasiuntuk meng_ kontestasi usulanperubahan yangdibuatolehparlemen. Kesan yang tampak,BadanPekerjaMpR memonopoliperubahan konstitusidantidakpunyakeberanianuntukmemperdebatkan gagasannya secaraluaspadamasyarakat. Mungkin akan ada gunanyabila mau belajardari pe_ ngalamandua negaratetanggaASEAN, yaitu Thailanddan Filipinadalamkonteksperubahan konstitusi,agarterkesan tidak dilakukansetengahhati,karenatidakmenghasilkan perubahan format politik yang signifikan.Thailandmemutuskanutuk membentuksuatukomisiindependen yangbukanberasaldari kalanganpartaipotitik. Konstit'si rhailand tahun1999membuat ConstitutionDrajling Asemblr-(CDA) yang beranggota99 orang.Komposisianggotanya cukupmenarikkarena terdiridari delapanahli hukum,delapanahli ilmu politik, tujuhorangdari kalanganpemerintahan, danahlirancangan konstitusi,sedangkan 76 mggotalainnyamerupakan utusanyangmewakili76provinsi di Thailand. Komisi ini efektif bekerja I Januari 1997 dan menyelesaikan tugasnyahanya selamadelapanbulansaja, karenapada tanggal27 Septemberdisetujuioleh Majelis Nasionaldandisahkan Rajatanggall1 Oktober1997. Sedangkan di Filipina,KomisiKonsritusibekerjalebihcepar lagi.SetelahdiktatorMarcosditumbangkan sekitarakhirFebruari 1986.pembentukan komisidiumumkanpadaakhirApril dan segera dilantiktanggal25Mei 1986.Komisiini efektifbekerja pada tanggal2 Juni 1986 dan menghasilkanKonstitusi Pembebasan dalamwaktuhanyatiga bulansaja.Komposisi anggotaperubahan konstitusidimonopolikalanganahli.Kalau tak salah,kalanganpartaidipersilahkan ikut seftadalamkomisi ini, tetapidengansyaratmerekatak bolehikut dalampemilu pertamasetelahkonstitusiini diundangkan. Itu sebabnya, tak adawakil dari partaiyangmenjadianggotakomisiperubahan konstitusi. Bedanyadengan Thailand, partisipasi publik dilibatkan

=

o) J

'x T

z

ll' -

o F

-{ Mendobrak Otoritarian MembansunDemokrasi

melalui prosesplebisit, aftinya, diterima-tidaknyakonstitusi ditentukan sendiri oleh rakyat, bukan oleh kalanganparlemen. Bagaimana Badan Pekerja MPR Lalu bagaimanadenganPanitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR? SetelahMPR melakukan perubahanpertamakonstitusi pada 19 Oktober 1999,melaluiTapMPR No IX/MPR/1999, Majelis menugaskanPAH I BP MPR untuk menyiapkan rancanganperubahanuntuk disahkan pada Sidang Tahunan Majelis tanggal I 8 Agustus2000. Kendatihampir genapsetahun bekerja, tetapi PAH I gagal menyelesaikanseluruh rancangan amandemen,sehinggaperlu dipelpanjangkembali melalui Tap MPR No IX/MP22000 hingga selambat-lambatnyaSidang ThhunanMajelis terhun2002.Dari prosesini sangatjelassekali yang dilakukan betapalambatnyaprosesamandemenkonstitr"rsi oleh BadanPekerjaMPR bila dibandingkandenganFilipina dan Thailand. Pokok soalnya,mungkin bukan tidak hanya terletakdari sekadarproses perubahankonstitusi yang memakan waktu begitulama.Ada berbagaisoallain yang didugamenjadiketidakberhasilanPAH I dalam menjalankantugasnya.Belajar dari pengalamanFilipina dan Thailand, setidaknyaadaenam soal penting yang harusdiperhatikan,agarkita tak te{ebak lagi pada semangatmembuatKomisi Ahli atauPanitiaKonstitusi sajadan kelak hasilnyatidak bisa menghasilkansesuatuyang mendasar. Adapun keenam hal tersebutadalah sebagaiberikut, yaitu: Peftama,perubahankonstitusiyang dilakukan oleh Filipina atau dan Thailand bersifatmenyeluruh,tidak setengah-setengah tambal sulam. Dasar pikiran perubahantotal ini berangkatdari pandanganbahwaperubahankonstitusi bukanhanyaperubahan dimaksudkanuntuk melakukan tekstualpasal,tetapi secarasadar perubahanatasformat politik kekuasaansuatumasyarakatke arahyang lebih baik.

r;--l

Mendobrak Otoritarian M1mlayguypelclkrqsi

!

o

Dengan begitu, kedua negara itu secara sengaja telah melakukan, perubahan format kekuasaanyang menyeluruh. Mereka sadar,prosesyang tidak menyeluruh akan dapat melahirkan berbagai kontradiksi, karena rezim dan kepentingan masa lalu akan terus berkutat mempertahankankepentingannya. Untuk diketahui, Thailand telah belajar dari pengalamannya mengubahkonstitusi sebanyak16 kali dan Filipina sebanyak empatkali. Kedua, "kegagalan" perubahankonstitusi di Indonesia dilakukan oleh suatulembagayang saratdenganvestedinterest,karenapunyakepentinganlangsungatasproduk politik yang dihasilkannya,hingga mengundang confl i ct of interest. Thailand secarategasmenyerahkanpembentukankonstitusinya pada CDA yang anggotanya terdiri dari orang nonpartai politik. Pemilihan anggotaCDA juga dilakukan secaraterbuka dengan mendorongpartisipasipublik secaraluas oleh Majelis Nasional. Hal serupajuga terjadi di Filipina, bahkan ada klausula yang menyatakan:anggotakomisi tidak mengajukandiriny a lpatarny a untuk ikut dalam pemilu mendatang.Itu sebabnyatidak adapartai oposisi yang ikut duduk sebagaianggotadalam komisi itu.

o a

=-.

q) f,

I

x z

BagaimanadengankonteksIndonesia,kalau MPR masih terusbersembunyidi balik kewenangannyadan menggunakan berbagai siasatagar prosesperubahanini dilakukannyasendiri, maka sudahdapatdibayangkanhasil akhimya. Karena sehebat apapun masukandari Komisi Ahli, PAH I BadanPekerjamasih tetappunyakewenanganuntuk menganulir masukanyang baik itu. Hal serupajugaakanterjadi,jika masukankelak akandiajukan oleh panitia bentukaneksekutif. Perlanyaanyang harusdiajukan, apakahMPR mempunyai kesadaranuntuk bersikap bijaksana agar sebaiknyamenyerahkansajaprosesperubahanini pada Komisi Independen yang memang otentik kemandiriannya, punya kapasitaskeilmuan, integritas moralnya tak diragukan dan representasiyang genuinedari masyarakat.

7n -

o) 6

P

I

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

-!-

o

o)

Ketiga, prosespengesahanhasil konstitusijuga menjadi penting.Di Filipina, persetujuanrancangankonstitusidihasilkan dari komisi diputuskan melalui plebisit yang khusus diadakan untuk itu. Representasidan partisipasi dari rakyat secara langsungmenjadi pemutusakhir berlaku tidaknya konstitusi baru di Filipina. Sementara,Thailand menggunakanmekanismeyang agak berbeda, di mana Majelis Nasional mempunyai kewenangannyauntuk menolak-mengesahkanrancangan konstitusidari CDA. TetapiMajelis Nasionaltak punya kewenanganmengubah sedikit pun rancanganyang diajukan oleh CDA. Mereka hanya bisa menolak ataumenerima.Kalau Majelis Nasionalmenolak, remaka mekanismeselanjutnyaadalahdiselenggarakannya ferendum untuk meminta rakyat mengambil keputusan atas usulanrancangankonstitusi itu. Jadi parlementetap dilibatkan secaraterbatasdalam prosespengesahankonstitusiitu. Sikap kalangan parlemen di kedua negara tersebut menarik untuk dipelajari, karenakalanganparlemen mempunyai kesadarandan kebijakan yang begitu mengagumkan untuk menggunakan argumen normatif yang legalistik, namun tak mampu menyelesaikanmasalah. Keempat, yang juga cukup menarik untuk dilihat adalah sikap darikalangan militer. Banyak orang sudah mahfum bahwa Thailand telah terkenal sebagainegeri "kudeta" sepanjang sejarahkemerdekaannya.Karena setidaknya, telah tedadi 16 kali kudeta selama kurun waktu tahun 1932hingga 1994 y ang keseluruhannyaselalu melibatkan militer. Tetapi,sikap militer dalam perubahan konstitusi ini sangat tegas dan menarik. Kalangan militer Thailand bukan hanya mengerti bahwa mereka dibebaskan dan dipasungkan keterlibatannya dari persoalan politik praktis oleh konstitusi baru,tetapimerekajuga menekan Majelis Nasionalmenerimarancangankonstitusiyang diajukan oleh CDA.

r;l

Kalangan militer Thailand bahkan sempatmengancam akanmelakukantindakan "kudeta" kalau sampairancanganitu ditolak oleh Majelis Nasional (Andrew Harding, PaperPresentation, May There be Virtue New Asian Constitutionalism in Thailand). Sesuatuyang luar biasa,sehinggaakhirnya dalam prosespersetujuandi Majelis Nasional,adasekitar518 anggota menyatakanpersetujuannya,16 anggotamenolak dan 18 anggota lainnya bersikapabstain.Apakah militer di Indonesiabisa punya sikap sepertikoleganyadi Thailand? Kelima, adadua hal penting lain yang juga menarik untuk dikemukakan dari komisi CDA. Secarasistematiskomisi ini telah membuat suatu komite yang melakukan hearing dengan masyarakatdan komisi ini disebut sebagaiThe 75 Provinces Publik Hearing Commitlees.Komisi ini adadi setiapprovinsi dan dipimpin oleh utusanprovinsi yang menjadi anggotaCDA. Komite ini bukan hanya menerima masukan dari masyarakat tetapi juga mengemukakan gagasanyang berkembang dalam CDA untuk mendapatkanmasukankembali. Jadi ada proses dialogis yang intensif antaraCDA dengankonstituennya,sehingga masyarakatmengetahuisegalaprosesdan perkembanganyang terjadi dalam CDA. Jadi bukan sekedarpartisipasipublik semu yang dikembangkanPAH I BP MPR. Selain itu, juga dibentuk TheAcademic Committeeyang mengorganisasikanberbagai pikiran kritis dari kalanganintelektual.Denganbegitu adaproses sinergitas antaraberbagai kalangan di masyarakatyang di organisasikanoleh CDA. Keenam,komisi juga menetapkanparadigmaperubahan konstitusi.Pengalamanyang terjadi di Thailand, ada tiga hal penting yang digunakan sebagaiparadigmaperubahankonstitusi, yaitu: mengubahdemokrasirepresentatifmenjadi demokrasi partisipasi, menj adikan pemerintahan dan parlemen menj adi institusi yang lebih transparan dan accountable, serta menciptakanpemerintahanyang efisien dan stabil.

(D L-

o) I

x z

[-' n -0)

{ Menrbbrak

Otoritarian Membanpun Demokrasi

-

--

-t_

Mendobrak Otoritnrian \Ieyhan;lylDenokra.si

o q)

Seluruhperubahanpasal-pasaldalamkonstitusiitu dituntun dan menerjemahkanparadigma di atas secarakongkrit. Itu sebabnyatidak mengherankankalau dalam konstitusi Thailand ada semacamlembaga watch dog independent seperti: Om budsman, National Humun Right Commission,National Counter Corruption Commission Hal serupajuga terjadi di dalamkonstitusi di Filipina. Berdasarkankeenamhal di atas,makajelaslah, masalah perubahankonstitusibukanhanyasekadarpembentukanKomisi Negara atau apa pun namanya komisi yang kelak bertugas melakukan perubahanamandemenkonstitusi. Soalnyajuga bukan siapa yang memiliki kewenanganuntuk melakukan perubahankonstitusi sepertiyang kerap dikemukakankalangan Badan PekerjaMPR. Apalagi, PAH I BP MPR secaramoral politik telah gagalmelaksanakanmandatperubahankonstitusi. Diperlukan kebijakan,kedewasaandan kemampuanuntuk tidak sekadarbersikaplegalistik, karena semuakewenangan itu bisa saja diubah dan kesepakatanpolitik bersamabisa dibuat. Soal dasamyaterletak padakeinginan kita untuk keluar dari jebakankrisis multi dimensionalini dan rakyat didorong keikutsertaannyasecarasistematisdan terstruktur. Dengan begitu, terciptalahsaturuang baru untuk menciptakanformat politik yang applicable dan compatible dengancita-cita Indonesiamasadepanmelalui perubahankonstitusi yang tidak setensahhati.

TANTANGAN (TERBUKA) UNTUK MAHKAMAH AGUNG

o

:

o) 6' I

x T

z erseteruanpolitik antar eksekutif dan legislatif kian mendekati klimaksnya dan sebagianmenarik dikaji dalam perspektif hukum. Sebelum Sidang Paripurna DPR yang baru lalu, dinamika intensif pertarunganitu. bersentuhandenganbanyakelemenlain, tak lagi hanyaantara Presiden dan legislatif. Secara cepat, arah dan dinamika perseteruanjuga menyeret keterlibatan militer dan Wakil Presidensecaralangsung.Tetapi kini, sebagiandari soal itu, pasca-SidangParipurna DPR, mengarah pada perdebatan hukum yang melibatkan perandan fungsi MahkamahAgung (MA) dan KejaksaanAgung. Tulisan ini hendak mengelaborasiperseteruanpolitik Presiden-DPRsecaraumum dan mengajukangagasanuntuk menempatkanMA sebagai lembagapenyelesaikonflik itu. Dasar rujukannya, berpijak atas realitas, adanya tendensi ekspansiltudicial pov,er pada political conflict di berbagai negaradi dunia, selainMA berkewajibanuntuk menyelamatkan bangsaini. Kendati,tampaknya,MA justru berjalanpadaarah yang berlawanan. Apa pun pendapat kita tentang konf-lik politik antara PresidendenganDPR, awal masalahdimulai dari problema hukum, melalui dugaantindak pidana atas kasus Bulog dan Bruneigate.Soalini lalu dikapitalisasimelaluiprosespolitik dan diimbuhi berbagai faktor lain, di manasebagiandari masalah itu mempunyai perspektif dan berbasispadaargumen-argumen hukum. Lihat saja, proses politik melalui PansusBulogBruneigate,jelas menggunakanpola mekanismehukum untuk menyelidikikasusitu.

2;-l

7rt I 0)

{ Mendobrak Otoritarian Membanpun Denokrusi

Mendobrak Oktritarian Membanpun Demokrasi

-,

Begitu pula dengan pendapat akhir Pansus serta kontra argumen yang diajukan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui jawaban memorandum, juga menggunakan argumenhukum sebagaidasarpijakan. Bahkan,hasil Pansus juga diserahkanpada KejaksaanAgung untuk ditindak lanjuti, selainMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia meminta MA untuk membuatpendapathukum. Pendeknya,berbagaifakta ataskasusini berkisarpadamasalahhukum, selainprosespolitik yang kini sedangmengarahpada Sidang Istimewa MPR. Fakta ini sekaligusmenegaskan,politik dan hukummemang bagai koin yang bersisidua.

substansi. Pendapat itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan diam-diam dari MA atasprosespolitik yang sedang berlangsung.

J-

o o)

Perkembanganterakhirkasus sengketaitu dalam konteks hukum, Kejaksaan Agung mengeluarkan pernyataan soal ketidakterlibatan Gus Dur dalam kasusBulog-Bruneigate dan MAjuga telah mengeluarkanpendapathukumnya yang membenarkanprosesprosedural memorandum, walau tak menjawab masalahsubstansialnya. Setidaknya,ada tiga pandanganyang muncul berkaitan denganperspektif hukum-politik dalam perseteruanDPR versus Presiden. Pendapatpertama, cenderung menolak segala pandanganbahwakasuspeneteruanpolitik ini berdimensihukum, kendati proses-prosespolitik yang terjadi, dilakukan dan bekerja menggunakanmekanismehukum. Itu sebabnya,usahayang hendakmelibatkan lembagahukum dalam mengintervensiproses politik ini, harusditolak. Pendapatkedua,kendati masih berbasispendapatpertama, tetapi memoderasi pandangannya,menyatakan,proseshukum yang bekerjaadalahhukum ketatanegaraan. Sehingga,meski KejaksaanAgung sudahmenyatakan,Gus Dur tak terlibat tindak pidana dan pemerintah meminta legal opinion MA, itu tak berarti, bisa menghentikan proses politik yang sedang berlangsungatasdasarhukum ketatanegaraan. Apalagi, MA membenarkanproseduralmemorandum,kendatitak menjawab

2;a

o

: e. o) x

Pendapatketiga,mencobamengintegrasikanprosespolitik, hukum ketatanegaraan,dan hukum pidana. Kasussengketatak semuaprosespolitik bisadipilah-pilah.Karenasesungguhnya, seharusnyamerujuk suatulandasanhukum, kendatihukum j uga merupakanproduk prosespolitik. Semogasaja,pandanganini berpijak padapemyataankerasJohnl,ocke, filosof hukum Inggris di abad l7 yang menyatakanwherever laws ends, \t-rann\ begins. ***

I

z

Kekuatan pendapat pertama dan kedua terletak pada asumsi, konstitusi mengatur sistem kekuasaan secara komprehensif sekaligusmengatur mekanismepenyelesaian konflik antarlembaganegara.Padasistemitu biasanyadimuat prinsip separation of power dan check and balances s)stem, sehinggaketiga lembagautamadalam sistempemerintahan yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif mampu mengeloladan menjagasistemkekuasaansecaraoptimal dan menyeluruh. Konstitusi juga dimaknai sebagaipower maps, di mana diatur formatdan strukturdaipolitical system(Gregory: 1992, Comparative Politics).Pendapatini, juga serupadenganapa yang dikemukakanCF Strongyang dirujuk Phillips, Leslie Wolf (1972, Comparative Constitution) y ang menyatakanconstitution should describe how the various agency are man' aged, what power is to be entrusted, in what manner the power is to be implemented. Celakanya,menurut hemat penulis, sistemkekuasaandi Indonesiatidak diatur secarakomprehensifdalam konstitusi. Meski konstitusilndonesiatelah mengaturperandan wewenang lembagatinggi dan tertingginegara,namunbelum sepenuhnya

7r, -gl

I

M ettlobruk Otoritctritut Membangun Detttokrasi

-

mengatur secarajelas, karakter sistem pemerintahan yang dianut, sertameletakkanprinsip separation of power dancheck and balance,t sy-stetn secaraterintegrasi.Coba lacak, apa sesungguhnyasistem pemerintahankita, presidensialatau parlementer'lAtau mungkin,kita menganutsistempresidensial yang berkarakter parlementer? Ketidakjelasan pengaturan sistem, akan menyulitkanprosespenyelesaiankonflik di antara lemba-ea tinggi negarapemegangkekuasaannegara. Sementaraitu. mekanisme prosedural penggunaan kewenangandari lembagatertinggidantinggi negara,khususnya dalarn konflik yang didasarkanatau dugaantindak pidana, diatur KetetapanMPR, tidak dalamkonstitusi.Masalahnya, .jikaterjadi perbedaanpendapatdalarnmenginteryretasipasal konstitusi atauKeterapanMPR ataskonflik antara DpR versus presiden,timbul peftanyaan,siapakahyang mempunyai wewenangmelakukaninterpretasi.Suatupendapatmenyata_ kan, lembagapembentukkonstitusi atau KetetapanMpR itu sendirilerh yangpunyakewenangan.Karena,lembagainilah yang paling ntengetahuisuasanakebatinanketika pasal-pasalitu dibuat. Pendapatlain mengkritisipendapatdi atasdenganmeng_ ajukanpertanyaan,berapapersensih anggotaMpR yang dulr_r terlibat langsungpembahasanKetetapan(Tap) No II / MpR / 78 l' Apalagi.adasinyalemen,bagaimiuramungkin MpR manrpu bersikapobyektif,bila lembagaini menjadibagiandar.ikonflik itu sendiridan sebagianbesaranggotanyaberhadap-hadapan denganpresiden.Dalam situasisepertiini, MA dalamkapasitas sebagailembagaperadilan,menjadisignifikansebagailembaga penyelesaisengketaketatanegaraan yang kini tengahterjacli. Berkaitandenganpendapatketiga,kelemahanpendapatini terletakpada segi proseduralhukum acarapidanayang kini drjadikansalahsatuiu'gumenuntukmenghentikznprosespolitik di pailemen. Diduga, pernyataanKejaksaan Agung atas

24 I

-

M entlt t b ruk O to ri tari an ll4emban.grut Denoknrs i

l_ (D A)

dugaanketerlibatanGus Dur dalamkasuspidanakorupsiitu, belum bersifatpro -yustisia.karena belum dikeluarkan Surat Perintah PenghentianPenyidikan. Juga besarkemungkinan,pernyataanKejaksaanAgung sengajadikeluarkanuntuk mengintervensiprosespolitik yan-e sedangterjadi di parlemen.Pendapatumum begitu pekat, Kejaksaan Agung yang dijabat oleh pejabatyang politisi, acapkali menggunakanhukum sebagaibagiandari instrumen dan kepentinganpolitiknya. Sulit unnrk mengelakkanpefianyaim, apakahKejaksaanAgung telah berlindak profesionaldanfair dalam prosespenyidikan atasdugaanpidanayang dilakukan presiden? Denganbegitu.padaposisisepefiiini, tindakanKejaksaan Agung denganmenyatakanpresidentidak terlibatdalun dugaan tindak pidana sepefti dikemukakan Pansusdi DPR, dapat dikualifikasi sebagaibagiandaripolitical gunrcbukan bersifat pro-yustisial. Kalau begitu, pemyataanitu, samadan sebangun den-9ansikapdantindakanyrurgdilaliukanparlemenyanghanya berpijak padakepentinganpolitik denganmenegasikanalasanalasanhukum yang dikemukakannyasendiri,meskimerekabaru mendugadan belum bisa memastikanketerlibatanpresiden. Tetapi,parlemenber:rnimengambilkeputusznpolitik atasdugaan hukumyangbelumpasti. Problematik di atas,,"""**r" bisa diselesaikandengan baik, bila saja konstitusitelah mengaturnrekanismesistenr kekuasaansecarakomprehensif,sekaligusmempunyaisuatu pola untuk menyelesaikimsengketaantaralembagatinggi negara. Ketetapan MPR yang ada, tampaknya,juga tidak cLrkup politik presidendan mengaturprosespenyelesaiansen-qketa DPR. Karenayangdiatur,hanyasoaltahapanprosespemberian memorandumhinggake sidangistimewa,tetapibukanhukum acarayang secarakomprehensifmengaturprosesbekerjanya

Irt

o

:

o) ol I

x -t-

z

-{ Mendobrak Otoritarian MentbanRunDemokrasi

-

Mr:!g!f49t"tylyt

-

rvt:-Qglsl! !"ry9!f!!!

J-

o)

suatu pansushingga menghasilkankeputusanyang bersifat final. Tidak sekadar keputusanyang menduga-duga.Untuk itu, penyempurnaankonstitusi dan perbaikan.Ketetapan MPR menjadi tak terelakkan. Masalahnya,konflik harus segera diatasi,karenakasus itu telah mendestruksiberbagaiproseskehidupanberbangsa dan bemegara.Adaberbagaialasanyang bisa diajukan untuk menempatkanperanMA sebagailembagapenyelesai konflik, dari hanyasekadarmelakukan fungsi normatifirya yang legalistik dengan mengajukan legal opinion, sebagaimanadiatur dalam Pasal 37 UU Nomor 14 Tahun 1985 atas pertanyaan dari pemerintah.Adapun berbagaialasanitu adalahsebagaiberikut: Pertama, MA hendaknya mulai meninggalkan sikap konservatifnya, seperti telah diperlihatkan Ketua MA dan beberapakalangan Hakim Agung. MA seharusnyaberani mempertanyakandan menggugat,sejakkapanlembagayudisial secarasengaja,diberi kewenanganyang strategisoleh dua kekuasaanlainnya, bila dia sendiri tidak mau dan tidak mampu exercisirtgatas peran yang seharusnyadimilikinya. Sejarah politik hukum di Indoensia, secarajelas memperlihatkan, akhirnya, kekuasan kehakiman hanyalah instrumen dari kepentingan kekuasaan,baik di era Soekamomaupun Soehano. Tuntutan agar MA mempunyai sikap yang progresif bukanlah sesuatuyang mengada-ada.Contoh menarik bisa diajukan dalam kasusMarbury vs Madison di tahun 1803yang diputus Chief JusticeJohnMarshall di Amerika. Kasusitu, disebut sebagaikasuspertamayang memperlihatkan spirit judicial activism dengan melakukan, apa yang disebut sebagai judicializations of polilics. Karena kemudian, MA Amerika menerapkanjudicial review sebagaisalah satu dasar sistem hukum di Amerika untuk menguji kebijakan dari kekuasaan (Theodore Becker, 1970, Comparative Judicial Politics). Peradilandi Indiajuga mempunyaiwatak yang progresif,kasus

2;1

public interestberkembangamat maju di negaraini. Prinsip rechtsvindingdalam UU KekuasaanKehakiman, bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan judicial activism.

E (D

= d

x

Kedua, kini adatendensiyang semakinkuat, terjadi proses ekspansiyang signifikan dari kekuasaankehakimanatascabang kekuasaanlainnya dan dalam kehidupandi masyarakat.lndikasi ini berpijak dari gagasanpembentukannegarahukum yang demokratis dengan mensyaratkangood Sovernance.Dalam sistemini, setidaknyaadatiga hal yang memerlukanjaminan peradilan yang independen,kuat, dan bersih, yaitu tuntutan perwujudan nilai dan prinsip hak asasimemerlukan sistem peradilanyang kuat, kian meluasdan menguatnyarezim Trade di duniajuga memerlukanperadilanyang bersih,dan penerapan prinsip separation of power sertacheck and balancesdalam sistemkekuasaanmemerlukanperadilanyang mandiri.

T

z

PembentukanMahkamah Konstitusi di berbagainegara demokratikjuga menjadi suatutrend yang kian meluas.Dasar pijakannyaamatjelas, kini berkembangsuatukesadaranbahwa saling-silangkontrol dan sistemkekuasaanmakin dipercaya sebagaisuatusistemyang mampu mengendalikanterjadinya tindakan arbitrary dari suatu kekuasaan' Dengan begitu, beberapafaktor di atas,telah menunjukkan, peradilan telah menjelajahruang publik. termasukmengkontestasikebijakan publik, baik yang berasal dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Ketiga, legitimasi kekuasaankehakiman bisa dan harus direbut MA. Legitimasi itu, tidak hanya oleh kemampuan melakukan exercising ataskekuasaankehakiman, tetapi juga, MA bisa menggunakan momentum yang tepat untuk mengembalikankew ibawaanatasperandan fungsi peradilanyang sesungguhnya.SengketaPresidendan DPR adalah momentum yang secarasadarharusdiambil untuk diselesaikanMA. Posisi ini untuk menunjukkan,peradilandan tegaknyahukum

7,, f

9r 0) a

-{ ll'leruiltbrak Oktrituriutr Menbdnsun

Dcnokntsi

adalahsalahsatupilar utamadalam mewujudkanproseskonsolidasidemokratikmenujunegarahukum yang denrokratis. KalangarrMA harustidak bicaraomong kosons dan mengkhawatirkanlembagaini, terseretmasukdalampusarankonflik DPR-Presiden. Kasusdi Fiiipina mungkin bisamenggambarkan, bagaimana peradilanmengambilposisi sebagaivanguardofjustice dalam merrgakhirikemelutpolitik di sana.Hilario Davido. Chief o.f Justice Mahkamah Agung Filipina nekat melantik Gloria Macapagal-Arroyo sebagaiPresiden,kendati sang Presiden belum meletakkn j abatiur.Tindakannya itu, dipersoalkan kauena mefanggarkonstitusi. Tetapi,Hi lario denganmenggun:akandoctrirte nec'es,sin' secaratesasmenyatakanthe welJarecutclwill o.l'peopLe is thextprernelaw. MAFilipinamengambil tanggung jawab moral untuk menyelesaikan polemik politik yang tak berkesudahan,kendati tindakannya melanggar konstitusi sekalipun. Berdasarkanbeberapahal di atas,tampaknyaMA mempunyaicukupalasanhukum untuk menanganikasussengketa DPR-Presiden.Seczraprosedural.salahsatuataukeduapihak yang bersengketaharusmengajukankasusini secarahukum, tidak hanya sekadarmeminta pendapathukum dari MA saja. Mungkin juga bisa diajukan legul oction melalui berbagai asosiasiatau LSM yang concenl agar kasus sengketabisa diperiksaolehperadilanMA. Sangatjelas,sebagianbesarrakyatberharapkasusini bisa segeradi selesaikan. Kepentinganmasyarakatini, menjadi dasar pentin-epenggunaancloctrinenec'e,s,sin'a-ear MA bisarnemeriksa kasussengketaitu. MA tak haruskhawatirmelakukanekspansi politics. karena kinilah saatnyaMA merebut .jucliciuliz.ation lsgitimasi, mengembangkanspiritj udici al act i vi s tttagarbi sa menjadi salahsatu pilar utama dalam mewujudkannegara hr"rkum yang demokratis.Problempolitik yangkini haclirjuga nterupakiinbagiandiu'itarrggungjarvab untukmenvelesaikann1,a. )uo Vtdis MA.

2;l

-

!!:l:!!:f:!l!:

yI ruyig t \ey hu te un [) enutkrusi

I

o

REFORMASI HUKUM DI MAHKAMAH AGUNG

o

=

0) f, I

emyataan dan kehendak untuk mewujudkan negara hukum kembali berulang dalam pidato pengukuhan pimpinanbangsadi hadapansidangMajelis padaSidang Umum MPR yang baru lalu. Cus Dur dan Mega, Presiden dan Wakil Presidenmasabakri 1999-2004,secarategasmenyatakannyabahwasupremasihukum harusditegakkan. Pernyataansepertiitu sudahterlalu sering diucapkan. dikemukakanpimpinanbangsa. bahkantelahberulang-ulang Ketika SoekamodigantiSoeharto,juga ketikaHabibiemengawali sebagaiPresidentrursisi,semua 500 hari lebih masajabatannya mengemukakanperlunya supremasihukum. Artinya, sudah rnenjadisesuatuyang lizim, ketika seoriurgtokohjadi pernimpin. la pastimenyatikandanberjanji ingin mewujudketnsupremasi hukum.Persoalannya, apayang harusdilakukandandari mana kita hendakmemulaiprosesitu. Secaraumurn.berbagaisikap.pandangandan tindakanitu harusdiarahkanuntuk melakukanperubahangunanreniperbaiki berbagaiperundangandan kebijakan.Melakukanperubahan mendasaratasberbagaistruktur kekuasaansertamendorong terjadinya perubahankultural di seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan atmosf'eryang kondusif bagi proses penegakanhukum. Keseluruhanperubahanitu harusdituntut nilai-nilai yang rnemberikanjaminan perlindungarlatasmarlabat yang salah Juga,prinsip-prinsipdemokratisasi kemanusiaan. satunyaadalahmendorongpartisipasipolitik rakyatsebelum memutuskansuatukebijakanpublik yangmenyangkuthajat hidup orangbanyak.

7rg

x x z

P

I

M-fdrbr"k

Ot"rir"r

:

-

-

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

-t-

o

C'

o)

Karena cakupan perubahan guna mendorong supremasi hukum ini begitu luas, maka perlu diprioritaskan fokus area yang harusditangani. Sebaiknya,konsenfrasiperhatian ditujukan di lingkup areapada sistem peradilan pidana (criminal justice system). *** Ada dua pilihan, kita bisa mengkonsentrasikandiri pada institusiMahkamahAgung sajaatausecaraparalel juga menggarapJembagaKejaksaanAgung dan Kepolisian. Hal ini perlu dilakukan, karena, untuk meningkatkan legitimasi sosial masyarakatdi bidang hukum, makaperlu dibuat suatupublic trust zone,di manarakyat mempunyaikeyakinanbahwamereka bisa mendapatkan kebenaran dan keadilan melalui institusi peradilan. Ada enam hal penting yang harus dilakukan dalam konteks perbaikan pada lembaga Mahkamah Agung (MA), yaitu: Pertama,secarastruktural pengangkatanketua dan hakim agung tidak lagr dilakukan oleh presidenkendati dalam kapasitassebagai kepala negara.Penunjukan sebaiknyadilakukan DPR melalui proses yang terbuka dengan melibatkan partisipasi publik sembarimemeriksa/rack recordcalon. Tindakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan standing position MA di hadapan kekuasaaneksekutif,sehinggabisa meminimalisasiberbagai intervensi kekuasaanpadaprosesjudisial di peradilan maupun judicial review pada kebijakan kekuasaan. Tindakan serupa juga harus dilakukan pada lembaga kejaksaan agung dan kepolisian; Kedua, perlu dibentukLegal Council Committee yang akan menyeleksi para hakim agung yang adasekaligusmelakukanprosesrekruitmengunamemilih hakim agungyang benar-benarmempunyaikredibilitas, integritas dan moralitastinggi. Seleksiini didasarkanatas;tidak terlibat dalam kasuskorupsi, kolusi dan suapmenyuapdalam karimya sebagaihakim, keputusanyang dihasilkannyadalam memutus perkaradidasarkanataskapasitasprofesionalyang tinggi, tidak

3tl

pernahmelakukan pelanggaranhak asasimanusia,tidak terlibat ataumelakukan tindakan amoral yang bertentangandengancode ofconductjudges atautindakan yang bisa mencederaiprofesi bermartabatdan terhormat dari hakim agung.

o

=-

o)

= x z

I

Ketig4 mengoptimalisasifungsi MA selainfirngsi penegakan hukum, yaitu sebagaipenasihatdi dalam memberikan pertimbanganhukum padalembagatinggi negara,khususnyapadaisu atau kebijakan yang mendapatkanperhatian dari masyarakat, serta memberikan peranjudicial review untuk menguji perundang-undangan. Otoritas ini perlu diberikan agar rakyat mempunyai akses untuk menguji suatuproduk perundang-undangankendatitelah banyak ditolak masyarakat,tetapi tetap diloloskan legislatif. Misalnya saja seperti RUU PengendalianKeadaanBahaya. Keempat, pengelolaanmanajemenperadilanjuga harus ditingkatkan.Jurnlahperkarayang masuk tidak sebandingdengan kemampuanhakim agungdalam memutusperkara.Apalagi tidak disertaiadanyafasilitas saranapenunjangyang memadai.Pembenahan harus dilakukan pada sektor, struktur organisasi, administrasi,kepustakaan,mutasi dan promosi. Juga harus dilakukan peningkatankemampuanhakim untuk menghadapi kasus-kasusyang kian beragamdan complicated.Bahkan perlu dibuat hakim ad hoc yang mempunyai spesialisasikeahlian untuk kasustertentu seperti:hak asasimanusia,tanah,lingkungan, ekonomi. Kelima, perlu pula dibentuk lembagapengawasan dan sekaligusmelembagakanmanajemen pengawasanterhadap parahakim agungbersifat intemal. Pengawasanitu berupa:adanyalembagaeksaminasiuntuk melihat kapasitasdan kapabilitas hakim dalam memutus perkara dan prosesauditing kekayaanhakim agung yang dilakukan setiaptahun.Jugaperlu dlbuatpublic complaint council agar masyarakatmempunyai aksesuntuk mengadukanberbagai penyelewenganhakim yang tidak sesuaidenganfungsi dan

ll' -

0) o)

-l

fulcrrdttbrak Otoritttrian Menltanptot Derrttkrusi

-

--

:

Mendoltruk()torituriunMetnhtut{utt[)t,rtutknt:r

o I

kewajibanhukumnya seftaperilakuhakim yang bertentangan densan code of conduct. Keenam. perlu dilakukan revisi kebijakan dan perundanganyangmemungkinkanberbagaiperubahandi atasbisa dilakukan. Perubahanitu juga diletakan dalam konteks pembenahanmanajementjustice systemdalam sistem peradilan peradilan pidana, sehinggatidak ada lagi kekacauandalam melakukanpenyidikan ataumelakukancegah-tan gkal. Kalau sajaprosesdi atasbisa dilakukan,kita masihbisa berharapbahwareftrrmasihukum meliLluipembenahanMA akan membawadampakyang signifikan bagi perwujudan supremasi hukum. Jika tidak, maka dapat dipastikan,pernyataanyang dikemukakanGus Dur-Mega dalampelantikannyaitu, kelak hanya akan berhenti menjadijanji-janji saja.Dan supremasi hukum tetap ekammenjadi mimpi.

o) to

MEMBUAT KONSTITUSI YANG TIDAK DEMOKRATIS

:

0) d I

T

z elakanganini, perdebatansoal Komisi Konstitusi kembali men,eemuka. Secaraumum, tampaknya. perdebatansoalperubahankonstitusiniasihberputar pada argumenyang sama,dengansedikit perubahandi sanasini. Padadasarnya,sebagianmasyarakatmenuntutdibentuk Komisi Konstitusiyangdiberikankewenanganmenyusundrafi perubahankonstitusi.Sementara.hampir sebagianbesar kalanganparlemenmenggunakanargumennormatif bahwa merekalahpemilik kewenangansebagaipembuatclanperubah UUD, sehingga merekalah yang paling berhak mengubah konstitusi.Mungkin, adabaiknya kalauperlubelajardari berbagai pengalamandi negeu'a lain di Afrika dalam membuatkonstitusi yang tidak demokratis.Kemudian,meletakkannyakembali di dalamkontekspembuatankonstitusidi Indonesia. Ada kecenderunganyang terlihatjelas, sejaksatudekade lalu. begitubanyaknegaradi Afrika melakukanperubahanatas konstitusinya.Seoran-ei pengamatmenyebutnyasepertinerr' vt'intl.soJ chunge, karenaperubahanitu menyanekut banyak negara. Dimulai dari Mozambik dan Namibia pada periode tahun 1990dan dilanjutkandenganZambra,Lesotho,Malawi. Afrika Selatanhingga ke Uganda.Tentu saja, di Asia pun mengalamihal yang sama,dimulai dari Filipinadi tahun 1986 dan kernudianbeberapauegaraIain melakukannyasepefii?rijuga di sepanjan-e wan,KoreaSelatan,Thailand dan Indonesia, tahun 1990-an. Sangatmungkin, prosesperubahanyang dramatik ini. kau'ena menyangkutbegitubanyaknegara,bisadisebutsebagai perubahan konstitr-rsi gelombangketiga.di kebanyakan negara

3-

f

x

f---')--) I o) ol

-l

Mendobruk Otoritarian MembonpunDemokrasi

U

-l_

Mendobrak Otoritarian MetnbanRun Demctkrasi

o

qJ

berkembang.Gelombangpertamadimulai ketika hukum dasar peftama yang diterapkan di negara berkembang,disaat kebanyakannegaradikuasaioleh kekuatankolonialisme.Padasaat itu. hukum dasar yang diterapkanadalahhukum penjajah,di mana, hukum dasarbersifat represif dan mengontrol segala kepentingandari bangsaterlajah.Padasaatini, hukum dasar bersifat eksploitatif, diskriminatif dan menegasikanhak-hak asasi. Namun, sekitarsetengahabadlalu, banyak negaraterjajah membebaskandirinya dari cengkeramankolonialisme, termasuk Indonesia, salah satu negara yang mampu merebut kemerdekaandari tanganpenjajah.Padakurun waktu inilah, banyak bekas bangsa terjajah menyusun konstitusinya. Saat itulah gelombangkeduaperubahankonstitusi terjadi.Ada berbagai hal menarik di dalam prosesini, misalnyapembentukkonstitusi dilakukanhanyaoleh kalanganelit politik sajayang sebagiannya mempunyai latar belakangpendidikan dari Eropa. Sehingga, pikiran yang berkembangdi dalam penyusunankonstitusi banyak dipengaruhidenganpengetahuandan perkembanganpolitik yang terjadipadamasaitu. Selainitu, sebagianparapenyusunkonstitusimenginginkan adanya suatupemerintahanyang kuat yang mampu melindungi kepentingankekuasaanbaru,baik dari intervensibangsapenjajah yang masih menginginkankekuasaannyakembali, tapi juga membangunlegitimasi sebagairepresentasidari kepentingan masyarakat.Dari satusisi, sikap di atasbisa dimengerti karena dibutuhkan pemerintahanyang kuat di awal pemerintahan kekuasaanbaru untuk melakukanberbagaihal penting guna mengonsilidasikekuasaan. Tetapi,dalam perspektif lain, secaradiam-diam watak dan karakter kekuasaanrezim penjajahjuga terakomodasisistem kekuasandi konstitusi baru negara tersebut.Misalnya saja, kekuasaanharusdibuat tersentralisasiagzr mampu mengonfiol seluruhdaerahdengansistempemerinhhur yangkuat, sehingga

tl

mengabaikanmekanismeyang mampu mengontrol kekuasaan dari pemerintahan.Itu sebabnya,di dalam periode ini, di sebagian negara,konstitusinyamerupakanquasidari sistemkekuasaan rezim kolonialisme,yang kemudianbisadisebutsebagaikonstitusi authoritarian regime. Karenanya,tidaklah mengherankan,apabilakebanyakan negaraberkembangyang memperolehkemerdekaannyapada lima dekade lalu, mempunyai sistem dan watak kekuasaan otoritarian.Tentu saja,pelaksanaanpemerintahanmenampilkan beberapaciri seperti:kekuasaanberpusatpadapemerintahan eksekutif tanpa mekanisme check and balances, bersifat sentralistik dengan mengooptasidaerah,mempunyai partai tunggal atau partai mayoritas dikuasai oleh pemerintahdan sebagianbesarnya masih masih menegasikanhak-hak dan kepentinganrakyat. Alasan lain yang bisa diajukan, di dalamprosesgelombang keduaperubahankonstitusi adalahkonstitusibaru tersebuttidak melibatkanpartisipasipublik. Tidak adayang disebutsebagai prosespencarian aspirasi masyarakatsecaraluas, sehingga pembuatankonstitusi padasaatitu jauh dari apayang disebut sebagaithe establishingpopular and durable constitutions. Konstitusi tidak bisa disebut sebagai mirror yang mampu merefleksikanthe national soul atauthe genuine aspiration of nation wide. Tentu saja, harus dimengerti adanya begitu banyakketerbatasanuntuk mengakomodasiaspirasimasyarakat secaraluas, kekuasaankolonial masih terus mengintip dan mengincaruntuk mengambil alih kekuasaandari penguasabaru nasionalis. Sementara,gelombangketiga perubahankonstitusi terjadi karenaadanyatuntutanyang kian menguat,karenakekuasaan di bawahpenguasabaru nasionalis(ataukemudianbisadisebut sebagai rezim otoritarian) didasarkan atas jenis konstitusi gelombangkedua itu, ternyatatidak mampu mengakomodasi kepentingan rakyat secara maksimal. Watak dan karakter

i-,t

o f.

o) OJ

I

f

x r z

-l

Mendobrak Oktritarian Metnbanpun Dennkrasi

-

-

l_ (D

Mendobntk Otoriturian Mernltangurt Detnokrasi

3 o)

kekuasaanyang dibangun,sebagiannyamerupakanquasidari kekuasaankolonialisme.Padawaktu ini, juga timbul kesadaran, watak kekuasaansepeni di atas,di dalam suatutitik tertentu, tidak akan mungkin bisa melaksanakanpembangunanyang berujungpadakesejahteraan rakyat,menerapkannilai dzurprinsip hak asasimanusiasecnraoptimal seftamenciptakanpemerintahan yang bersihdan baik. Di dalam kenyataan,gelombang ketiga perubahankonstitusi, bisajadi merupakanbagiandari prosespembentukan moralitasdan legitimasi baru dari penguasabaru di sebagian negaraberkembang.Sangpenguasabaru itu yang mendapatkan kekuasaannyakarenaperjuanganyang kerasdari rakyatnya, membangunsuatukontrak sosialguna mendapatkanmandat dan legalisasidari rakyatdenganmembentukkonstitusi.Tentu saja,hal itu acapkaliterjadi suatukecenderungan,parapenguasa baru selalu ingin mendapatkanmurdat eksesifuntuk mengontrol kekuasaannyadan meminimalisasikontrol ataskewenangankewenangannya. Bery1ak dari situasiini, sangatmungkin te{adi, perubahan konstitusibaru,tidak akandilakukan dengancaramendorong parlisipasi publik secaraluas. Karena sang penguasaakan sangatmengkhawatirkan,pencarianaspirasirakyat melalui partisipasi publik, dapatmemotong otoritasyang diperlukan dalam kerangka untuk mendesainsistem kekuasaanyang berpijak pada kepentingannya.Karenanya,cukup banyak contoh dari berbagainegaradi Afrika yangmencobamemanipulasiproses perubahankonstitusi denganberbagaicara. Sebagianalasan itu, seolahbertumpupada alasan-alasan hukum yang bersifat legalistik yang dibuat dan disahkanoleh mereka sendiri atau oleh kekuasaanotoritarianyangdulu ditumbangkannya. Pengalamandari Zambia dan Zimbabwe menunjukkan, kekuasaanmembentukKomisi Konstitusiyang independensinya diragukan.Therulling parh'di Zambia.selalumelakukan proses"manipulasi"dalampembentukanKomisi Konstitusi,

3;l

walaupunsebelummenjadipenguasamerekaselaluberjanjiuntuk membentukkonstitusiyangyanglebihdemokratis.Konstitusr Zambia tahun 1972 dlbuat oleh Chona Contntissionbersifat otoritarian digulingkanoleh gerakandariMttln^Purh Denrocrac-y(MMD). Padatahun1973,penguasabarudari MMD membentuk Komisi Konstitusiyang beranggotakan7 orangyang dikoordinasi di bawah Jaksa Agung yang sangatpro penguasa. Penggantiankekuasaandi Zambia mendorong dibentuknya Komisi Mwanakatwe untuk kembali mengubahkonstitusi. yang memberikzur beberaparekomender-si Komisi ini, sebagiannya cukup menarikuntuk mendorongperwujudimprosesdemokrasi. Tapi lagi-lagi,penguasabaru bekerjasamadengan legislatif menolak rekomendasiitu. Jadi.KonstitusiZambiatahun l99l, diduga kerastidak merefleksikanaspirasidari rakyat Zambia, karena prosespembentukannyadimanipulasi penguasadan parlemen (Report, Citiz.enConventionon the drati Con,stitution,Lusaka,Zambia,1996,dan Human RightsWatch/ Africa, Zambia tmd Human Rightsin the Thircl Republik,1996). Kasusserupajugaterjadidi Zimbabwe,Komisi Konstitusi yang dibentukkekuasaan,seolah-olahmelakukannation wide publik meetings.Namun tenyata.kekuasaanmempunyai kewenangan untuk melakukanc:o r rect i ons and cIa riJicat i orts atasdraft yangdibuatoleh Komisi Konstitusi.Tentusaja,alasan untuk mempunyaikewenangankoreksidanklarifrkasiitu didesain melaluiketentuanhukum, sehinggakekuasaanselalumenyatakan bahwaia mempunyaikewenanganmelakukannyasesuaiketentuan hukum yangberlaku. Kedua kasus di atas memang tidak bisa dipakai untuk menggeneralisasisemuaprosespembentukankonstitusidi Afiika mengalamikagagalan,tetapi dari contoh di atasdapat diajukan beberapahal, yaitu sebagaiberikut: Pertama.jenis dari komisi yang dibentuk untuk membuatdraft konstitusi mempunyaiperanyangsangatpentingatasdraftkonstitusiyan-e

a.|

-'rl

o f

ot 6

,] I

X

z

-l

M endobrak Otoritarian Membonpun Dentokrasi

ru__

dibuat. Komisi Konstitusi yang tidak atau diragukan independensinya,mempunyaikecenderunganmenghasilkandraft konstitusi yang melegalisasikankepentinganelit penguasasaja.

Dalam konteksIndonesia,pembuatanperubahankonstitusi seharusnyabisa belajar dari pengalamanbeberapanegaradi Afrika. Apalagi, Komisi Ad Hoc PerubahanKonstitusi,relah belajarpembuatankonstitusi dari begitu banyaknegara.Masih ada sedikit kepercayaanbahwa Indonesiatidak terjebakdan melakukankesalahansepertiyang dilakukanbeberapanegara di Afrika dalam melakukan prosesamandementerhadapkonstitusinva.Kita lihat saiahasilnva!

Mendobrak Otorituriun Membanpun Demokrasi

o q)

Kedua, komisi seperti butir satu,dilegalisasi oleh ketentuan hukum yangbersifatlegalistisyang bertujuanmelindungikepentingan dan kewenangannyadan tak akan berani menyerahkan maurdatpadasuatukomisi y*g sungguh-sungguhindependen. Ketiga, komisi juga mempunyaikecenderunganmemanipulasi atau menegasikanaspirasisebagianbesarmasyarakat. Acap kali, beberapapertemuandan seminardalam skalatefientu, digunakansebagailegitimasi bahwa merekatelah melakukan 7tuhli c di scourse y angbersifatnat ionwide (kasusZimbabwe). Keempat,komisi biasanyatidak mempunyaiproper guidance yang memuatmetodekonsultasiyang sistematisdan terstruktur denganskalayang bersifatnasional.Kelima, komisi biasanya tidak mempunyai hasil studi yang mengemukakanberbagai kelemahankonstitusi terdahulu dan mengajukanparadigma bagi perubahankonstitusimendatang.Itu sebabnya,komisi biasanya tidak mempunyai acuan tema dan prioritas atas perubahan konstitusi. Keenam, draft hasil komisi tidak di ajukan kembali ke masyarakatuntuk ditanggapi dan diperdebatkankembali di masyarakat.Ketujuh, prosespengesahandraft konstitusi tidak dilakukan melalui referendum (Lihat juga John Hatchard,A Mirror Reflecting the National Soul: Establishing Popular and Durable Constittttiorzs,Paper Presentation,2000). Berprjak dari pengalamanbeberapanegaradi Afiika tampak jelas, kendali adathe new winds of change untuk melakukan perubahankonstitusi, tetapi banyak perubahankonstitusi itu mengalamikegagalan.Sebagiankegagalanitu justru dilakukan oleh penguasa baru yang dulu menjanjikan adanya suatu perubahan.Parapenguasaitu, belum sepenuhnyamelepaskan diri dari watak dan karakterkekuasaanrezim otoritarianyang begitu piawai menjustilikasi kepentingannyadan begitu cerdas bersembunyi di balik ketentuan hukum yang nrerupakanproduk dari rezim masalalu.

3;l

lln

I E (D l 0)

oI

x -T

z

--{ Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrafl

-

MENGGUGAT MAHKAMAH AGUNG

ini. pandanganmasyarakattengahdiarahkankepada T 7 MahkamahAgung (MA). Dimulai dari perdebatansoal 1{, I Lcalon hakim agung yang dipicu pemyataanGus Dur untuk mengajukanBenjamin Mangkoedilaga sertarespon def.ensifMA, hingga tuntutan refbrmasi total di tubuh MA. Tuntutan itu diajukan karena ada keraguanyang menguat, bahwa kredibilitas dan integritas MA tidak serla-mertabisa ditingkatkan,kendatikita mampu memilih hakim agungyang baik. Kalau mau jujur, segala keruwetan yang hadir di MA bukanlahkesalahanlembagaitu semata.Orde Baru --dengan sistemnyayang sentralistik- sengajamenempatkanhukum sebagaiinstrumen dari kepentingankekuasaan.Dulu, Ali Moertopo bersamaOperasi Khusus-nyamelakukanpenetrasi yang luar biasahebatnyakepadalembagaMA, denganmenghancurkanprinsip independensisebagisalah satu fundamen pentingdari kehakiman.Implikasi tindakanitu, MA tidak mampu lagi bersikapdan bertindakimparsialdalam memutusperkara lantarania hanya menjadi rubber stamp kehendakpenguasa. Karena itulah, sejak itu tak pernah ada lagi keadilan dalam setiapperkarayang berhadapandengankepentingankekuasaan. Ketika independensi dan imparsialitasMA dikendalikan kekuasaan,seluruhsistemhukum MA "disesuaikan"secara ketat. Proses perekrutan disesuaikandengan kehendak penguasa. Apalagi,DPR juga telah pula dikuasi reztm,sehingga penunjukanketuaMA juga sangattergantungpada "selera" presiden.Begitupun denganprosesmutasi,promosi,ataupun berbagaifungsi lainnya, selain fungsi mengadili. Proses

4r.

-

Mcndobruk Otorituriun Mernbongun Demokru,sr

patronaseitu segerasajamenghidupkansikap kolutif-,nepotis. dantentusajamengingkatkanperilakukoruptif di lembagaMA. Sikap dan perilaku itu mendapattempatyang kondusif karena ef-eknegatifderi "pembangunanisme"danpola rezim Orde Baru kekuasaannya. dalammemper-tahankan Sementara,di era pemerintahanGus Dur, kendati belum adajaminan intenvensikekuasaanpadalembagayudikatif tidak akan berlasunglagi, ada spirit untuk menciptakankekuasaan yang independen.Untuk meminimalkan perilaku unpretlic'table dan mewujudkan secarakonkrit spirit tersebut, kebebasan kekuasaankehakimanharus diatur secarakomprehensifdan limitatif mulai dari konstitusi.Di sampingitu, persoalanyang berhubungandengan interated criminal justice s'v^s/endan pengaturanadministration justit:e srstem menjadi hal penting si, imparsialitas,dan diperhatikan.Sebab,problem i ndependen KKN juga beradadi situ. Bahkan,menurutpenelitianawal yang dilakukanYayasan Lembaga Bantuan Hukum lndonesia (YLBHI) dan Indonesian Corrttption Watch(ICW), masalahkorupsi di MA telah begitu kronisketimbang soal independensi.Dari 103 responden yang diwawancarai,90 persendi antaranyamengatukanpemah dengiur didatangioknumMA untr-rkdimintaiimbalansehubungan kasusnya.Yang mengerikan,adalahrespondendari kalangan MA sendiri yang beranimenyatakanbahwa hanyasekitardua Angka itu hakim agungyang bisadipastikankebersihannya. memangmasihperlu diklarifrkasi.Tapi,tampaknya,jumlahnya mungkin tak lebih dari sebelahtangansaja. Proses perekrutan calon hakim agung harus dipakai sebagaititik awal serta pintu masukmelakukanpembenahan mendasardi tubuh MA. Untuk itu, perlu disusunkriteriadan p r o s e sp e n a h a p a np e n c a l o n a ny a n g j e l a s , t e r u k u r , d a n Bahkan,prosesseleksiulangterhadapparahakim transparan. kita mentpLrnyai agungjuga harussegeradilakukan,sehing-ea hakim agungyangseluruhnyatelatifbaikdan bersih.Keseluruh-

Irr

o O) t(D

=

o) o) = I

x

T

z

Y"4gOr:L9torrt"ryl

tUt"mbangun Demokrasi

-

-.

_ !:y!9!rak

Otoritarian !:-4"Syl

o9y9tyasl

(Do o)

anprosesitu harusmelibatkanpartipasipublik seluas-luasnya. Bukansekedarmembangun kontrol rakyatataslembagayudijuga katif, tetapi dalamkonteksyang lebih luas lagi, yakni mengembalikan lembagaperadilanpadafungsisejatinyasebagai penjaganuranidanrasakeadilanrakyat.Hal itu sangatpenting karenastakeholderlembagaperadilanadalahrakyat,bukan penguasa danpemodal,sehingga ia tidakbisalagi memutuskan suatuperkarahanyadenganberlindungdi balik argumentranyangjugakerapdiingkarinya. sendental Dalamkontekssosiologisasi kekuasaan kehakiman,fungsi danperanMA tidakhanyasebagailembagapemutusperkara, tapijugaharusmenjadibagianpentingprosespenciptaan check and balancessystemuntukmendorongprosesdemokratisasi danperwujudannilai hakasasimanusia.Dengandemikian,bukan tidakmungkinMAjuga akanberperansebagaiMahkamah judicial revievv Konstitusidan mempunyaikewenangan produk terhadap dari parlemen.Bahkan,MA juga dituntut memimpinatau,setidaknya, berperanaktif dalamproses pembaruandanpengembangan hukummerujukpadakepentingan rasakeadilanmasyarakat. Selainitu, bebagaistrukturdan mekanismeyang memungkinkanpublik mempunyaiaksesuntuk senantiasa mengontrolperformanceMA juga harusdibuatdandilakukan tanpaharus berpotensi prosesyudisialMA dalam mengintervensi memutussuatuperkara.Denganbegitu,rakyatjugaikut terlibat untuk melindungiMA agar tetap menjadi lembagayang independen, imparsialdan tidak korupsi.

MERETAS ASA DI TENGAH KETTDAKPASTIANHUKUM

!

o

=

OJ 0) I

x { z

enarkahprosespenegakanhukum kita masih berwajah?Masih adakahhukum? Hukum siapa? lainyangmasihbisadiajukan. Begitubanyakpertanyaan Dan, agaknya, hampir semuajawaban atas pertanyaan ttu berpucuk padapesimismedan sinisme.Realitaskonkret yang hadir begitujelas, tuntas,dan kasatmata:betapa"brengseknya" proses penegakan hukum. Akhirnya, ujung dari berbagai kebrengsekanitu bisabermuara padakehadiran ketidakadilan di seanteropenjuru negeri. Lihat saja,dalam soalkorupsi. Coba tolong dicek, berapa banyak kasus para koruptor yang sudah diproses di tingkat penyidikan, berapayang dibawa ke peradilan,dan berapayang dijatuhi hukuman (atau malah dibebaskan)?Kalau proses hukumnya telah selesai,apabenarmerekameringkuk di dalam tahanan,ataujangan-janganmasihjadi buronan? Dalam pespeltif lain,juga bisadiajukan"gugatan"reflektif. Ketika semuaaparatpenegakhukum tengahsibuk bekerja dan tidak sedangmelakukan "iudicial laundering ", penguasabaru justru didugakerasterlibat tindak pidanakorupsi. Sedangkan monel'politics (suappolitik) di kalanganparlemendalam proses pemilihan pejabatpublik mengejala di mana-mana. Dalam kasuskejahatankemanusiaan,masalahyang sama juga terjadi, bahkanlebih gawat! Hingga kini, kita masih terbatasbicara soalberapabanyak penjahatkemanusiaansudah diadili? Kalangan parlemen baru saja menetapkanprosedur fbrmal untuk mewujudkan peradilanHAM di pengujung tahun lalu. Itu pun setelah didistorsi dengan munculnya prinsip nonretroakif yang potensialmelindungi penjahatkemanusiaan

4;1

7ot 4

K ,"r

MertdobrakOtoriturionMenrbongunDetnrtkrosi

-

masalalu. Celakanyalagi,ketikakita sibuk membahas,realitas kejahatankenranusiaanitu hadir begitu intensdan eksalasinya cenderungntembesar di Republik ini. Kasusyang bersifathukum ekonomijuga samakacaunya. S a l a h s a t u f u n g s i p e r a d i l a nn i a _ 9 a d a l a hm e m p a i l i t k a n penrsahaan vang"tidak beres".TLrjuannyajelas, kita kelakhanya akan memiliki perusahaanyang bisa memuat efekmultiplier pada prosespembangunan,bukan malah membuat negara menjadi bangki'ut.Yang terjadi. begitu banyak perusahaan nt'olong dan ngemplung uang negara, tapi dilindungi. Pen-rerintah malahmengambilalih sebagiansahamperusahaan sebagaibagianpenyefiaanpemerintah.Apakah itu tidak sama dengan meli ndungi nralingdanntelegalkantindakkejahatan? Begitubanyaksoalmasihbisadikemukakankalauhanya ingin membLratdafiar ntasalah,karenarealitasnyamemang sepertiitu, tapi untuk apa?Mungkin, adabaiknyajika kita bisa membuatpreposisipositif denganmelihat beberapasoalyang bisa dipakai untuk sedikit memperbaikikebrengsekandan ketidakpastian hukum. Setidaknya,adatiga soaldasaryang kini tengahdihadapi bangsadalam masatransisiini. Pertama,hinggakini belum pernah ada keputusanpolitik yang memutuskanatau me_ nyepakati secarakonkret dan final, bagaimana bangsa ini akan mengurusibegitu banyak soal di masa lalu. Ketidakmarnpuanmerumuskandan rnenyelesaikan problernmasalalu bukan hanya akan menundaprosestransisional,tapi juga menimbulkan"kegagapan"dalam mengambilsikaptegas.Itu dapat rneningkatkanketidakper-cayaan rakyat terhadap kekuasaan. Kedua.lembagapelayananhr.rkumbelum ,,dibersihkan". sehin_s-sa kredibilitas lembagatersebutmasih dira-eukan masyarakat.Selain itu, proses liberalisasisemua lembaga peliLyanan publik, khususnyalembagayangberhubungandengan inte,qratetlcrininol .justice r'.r,^rruln. belum dilakukan secara -l 44 I

-

Mendobnrk Otorituriart Mctnbungat

-t_

l)urtokrtt.ti

sistematisdan menyeluruh.Kondisi itu pentingagarhukr-rni bisa bekerja secaraindependendi atas semuakepentingan. Denganberbagaikekurangannya,pemilihanketuaMahkarnah Agung telahdilakukan setengahterbuka.Hal itu belum terjadi padalembagaKejaksaanAgung dan kepolisian. Ketiga,belunidilakukanprosesidentifikasivangkomprehensifuntuk segeramengakomodsituntutanrasakeadilanrakyat. sekaligusmengantisipasikepentinganglobalisasi. PiIihanpolitik pembangunan akanmembawakonsekwensipadapilihanpola pembangunanhukum. Politik pembangunandi bawah kepemimpinan IMF jelas akanmenyeretpolitik pembangunan hukum Indonesiaagar bisa mensakonrodasibekerjanya kepentinganpasardan modal. Untuk mengatasiberbagaisoal di atas.diperlukanberbagai lan-ekahyan_eterintegrasi.Dalam.jangkapendek.harus diputuskansecarabersama,apakahseluruh kasuskorupsi dan kejahatan kemanusiaanakan ditangani semuanyaatau adzr prioritasclen-ean merumuskansuatuskalapenanganan teftentu. energibisaefisien. sehinggafokusperhatiandan penggunaan Itu tentutidak dimaksudkanuntuk menghapuskasusdan menrbebaskanpara tersangkayan-utidak mirsuk dalam prioritas penangrnan. prosestersebut.sebaiknyadibcntuksuatu Untuk menangami n taskfo rce ol eh lembaga c'rim i rro I .just i ce,st'stem sesuai den-cia jLrga yang teftentu kewenan-9an masing-masing. dalarnhatas melibatkanperanmasyarakat.Misalnya.hakimAd Hoc untlrk kasuskejahatankemanusiaanbisa sajaberasaldari praktisi atauakadenrisiyan-enrempunyaikeahliandi bidan,etersebut. Tentusaja,seluruhpejabatpelayananhr-rkumyangterlibatharr.rs mempunyaiintegritasdan kompetensiyang tak diragukan. hiuustransparandanpublikjuga punyaakses Seluruhprosesnya untuk mengontrolnya. Dalam melakukanproses"pembersihan",TGPK yang clipimpinAdi Andoi'odiberiprzm dandifungsikansecaraspesifik

r '+-s

o 3

o 0) tE (D

:

OJ

ol I

x

I

z

--l

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasl

-

__ -

Mendobrak Otoritarian t":.!

Membangun

Demokrasi

o J

hanyauntukmenangani kasuskorugsidi lembagaperadilan, kejaksaan, dankepolisian.Karenaitu, mandatnya harusdiperluas dan difasilitasiuntuk mengontrolindikasipenyalahgunaan kewenangandi lingkunganlembaga criminalj ustice system. ParahakimAd Hoc yangdimintamenanganisuatukasustertentuj ugamenjadiprioritaspemeriksaan. TGPK harusbekerja samasecaraterintegrasidenganKomisi PemeriksaHarta KekayaanPejabatNegara(KPKN). Sementara itu, lembaga Ombudsman Nasionalbisadilibatkansecaraterintegrasidengan KPKPN dan TGPK. juga Prosesliberalisasiuntukkepentingan independensi harusdilakukanbersamadenganhal-haldi atastadi.Pertama, pemilihanpemimpinpejabatpelayananhukumdalamlevel tertentuharusterbuka.Harus ada ruang bagi publik untuk memberikanmasukandanpenilaian.Kedua,mentransparankan seluruhprosedurdanpengambilankeputusandenganmemberi akseskepadapublik untukmengontrolprosesitu. Misalnya, denganmembuatindependence boardof complaintdanbadan yang sejenis bekerjasecarainternaldi dalamlembagatersebut. Ketiga,membentukhakimAd Hoc untukmenanganisuatukasus tertentu.Dankeempat,peningkatanprofesionalisme kalangan penegakhukum sesuaidengankebutuhandan prioritas pelayananyangdipilih. Sedangkanuntuk merekonstruksipolitik pembangunan hukum agar hukum bisa berpihak pada kepentingan juga mampumenetralkanintervensikepentingan masyarakat, pasardan modal pilihanpolitik pembangunan menjadipenting dibahassecarabersama.Dalam pembahasan itulah proses akomodasibarubisadilakukansecarakomprehensif. Rezimkontrakualyangmengakomdasi kepentingan pasar dan modal jelas sangatmembutuhkansupremasihukum, peradilanyangbersih,danefisien.Merekajuga membutuhkan kepastianhukum menyangkut" intellectualproperty rights, bankruptcyri ghrc,labourri ghts,dansebagainya. Dalamposisi

itu, adakesamaankebutuhanuntuk menciptakansistemhukum yang baik. Kalau sajakeadilanyang berpihakpadakepentingan rakyat bisa ditempatkandalam sistem itu, akan adajaminan peradilan bisa mengakomodasituntutan rasa keadilan rakyat. Dalam prosesmerekonsffuksi hukum untuk kepentinganjangka panjang ini, peran Komisi Hukum Nasional dan BPHN menjadi penting dan strategis. Tentu saja, seluruh agendadi atasdiletakkan dalam berbagai persyaratanlain, sepertipertarungankepentinganantara paraelit terjadi secaraproporsional, kejahatankemanusiaantidak kian eksesif,masyarakatmenggunakanekspresi dan energinya secaratepat dan efisien, serta kita mampu merumuskan dan menyepakati suatu common minimum platformyang harus diselesaikandalam masatransisi. Dengan seluruh agendadi atas,semogakita bisa menghidupkan sedikit harapan di tengah ketidakpastian. Semoga wajah hukum itu masih bisa sedikit tersenyum,sehinggakita masih dapatberharapkeadilanbisa ditegakkan sebelum langit runtuh.

7ot

4;1 \-

o 0) l'o -

o

=

q)

6 I

x

-r

z

Mertdobrak Otoritarian MembangLut Dennkru.si

n -

KONTEKS POLITIK REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG

o r o t a n m a s y a r a k a tt e r h a d a p m a h k a m a h a g u n g . kebebasankekuasaankehakiman dan hakim agung tampaktak henti-henti.Bahkan,secaramengejutkan, tiba-tibamuncul_qagasan untukmengimporhakim agune sefia tekad Menteri Hukum dan Perundanganuntuk membersihkan hakim di Jakartamelalui mutasi besar-besaran. pendeknya, berbagaiekspresiitu menunjukkan,rakyatbegitu rindu keadilar di tengah ketidakpercayaanmereka terhadapkebrengsekan yang terjadi di peradilan. Kadang terasatak adil, ketika kecaman,dampratandan cemoohanterus-menerus menghantamkalanganhakim.seolah tak satu pun dari merekayang masih pantasmenjadi hakim. Seolahsemuanyasudah rusak dan tak aclalagi yang punya nuranimengakomodasinilai-nilaikeadilanrakyat.Apa betul begitu?Thpi adacerita lain, sebagianhzrldmmasihrelahidup di rumah kontrakan,pergi ke kantordenganbersepeda, bahkan hidup secarasederhanadengangaya hidup yang seadanya, kendati harus berhadapandengan kepentingankalangan eksekutif di daerah.Walaupun.di sisi lainya,berbagaiinformasi yang dikentukakanrnediasecaragencal-. jelas,dan terusmenerus menunjukkanberbagaikelakuanhzkim di berbagaidaerahyang kerap rnelukai rasakeadilanrakyat. Jugaadasikapketidzrkadilan lainnya.Seolah.hanyalarli piu.a hakim yang membuat rusak peradilun.padahal,fakta juga menunjLrkkan, beberapafaktor lain, sepenipenuntuthukum, advokat, serta pencari keadilanjuga terlibat dan mernberi kontribusidalarnmenciptakanketidakadilanitu. Karenanya menumpahkankesalahanpadakalaneanhakinrsaja,sebagai satu-satunya penycbabkerusakanperadilankita.bukanlahsikap

4;l

-

Metulobntk Otrtrilurion Metnl>tutgtnt [)t,tttttkru.ti

o0) to

yang bijaksanadan adil. Walaupunharusjuga disadariseandainya saja seluruhelemen dalam sistemperadilankita rusak. namunjika hakimnya baik makaniscayakeadilanrnasihbisa ditegal,ikan. Tapi pernyataanitu mengandaikanhanyahakirnlah yang mempunyai kewajiban dalam menegakkanhukurn. Bukahliah ini juga merupakansuatubentukketidakadilanlain1,a. Ada ketidakadilanlain yangterkadanglupa dikemukakan. Coba tanya beberapaadvokat senior. dan beberapamantan hakim yang pernah beracaradi bawah tahun enam puluhan. sehingga mereka men-einginkan,seperti pernah dinyatakan mantanketuaMA'back to sictie,s'agarbisamelakukan,bacft to Lawand order'.Itu artinya,adasebuahkurun waktu di dalam perjalananhukum dan keadilandi lndonesia.dinianadunia peradilanbegitu menyejukkanhingga rakyat percayaberul keadilan bisadidapatkandi peradilan. Kalau maujujur, sistemkekuasaanyang sentralistikserta kepentingankekuasaanuntuk mengkooptasiperadilanjuga memberikankontribusiyang sangatbesarbagikehancurandunia peradilandi Indonesia.Sementarakorupsi menjadi salahsatu faktor signifikan untuk melestarikankekuasaanotoriter.karcna penilain performance peradilandapat dibeli melalui uang untuk 'menyogok' penguasabaik eksekutif.yuclikatit,maupun legislatif.

:

$

o) I

Citra dan kewibawaanperadilanhanyabisa clitegakkan kalaukita mampumengatasiperadilandalammenjalanfungsi dan menggunakanotoritasnya,baik secarainternal maupun denganmendorongpartisipasipublik. Dalamkonteksitu. prioritasperhatiansebaiknyaditunjukkan pada MA dalamkaitannyadenganpemilihanhakim agun.s. Sebagailembagatertinggipemutusperkara,posisinyasangat stratesiskarenamenutltpberbagaiketidakadilanyang clibLrat oleh lembagaperadilandi tingkatdibawahnya.Melalui MA. proses"pembersihan"selan-iutnya bisa diarahkanpada peraclilandibawahnyasertainstitusipenegakan hukum lainnya. Saatadasesuatuyan_u mendesakclanpentin-9Lrntukclilakukan

fo, T 0.)

x r z

Mendobrak

Otoritarian

1:r

Membttngun Demokrasi

I

-Mendobrakotoritarian

yaitu menyiapkanmekanismeprosedurpemilihan sertamembuat kriteria kualitarif calonhakim agung.Bahkanbisajuga menyiapkan prosesseleksiulangparahakim agungyang sudahada.

Membangun[)emokrasi

o ct 0)

GUS DUR DAN PENEGAKAN HUKUM

D

o

= 0) d

Belakanganini adaprosesyang sangatmengkhawatirkan, tiba-tibasajabeberapafraksi di parlemen mengajukancaronnya sendiri dan bahkanjuga sebagaikandidat ketua MA. Tindakan ini sangatmengerikandenganbeberapaarasan.Kendati parlemen memang mempunyai kewenanganuntuk menentukancalon hakim agung,tetapipengajuancalontanpamelakukanpengecek_ an terlebih dahulu berdasarkanknteia Fit and proper terl yang teruji merupakantindakanyang ceroboh.Lagipula bisa dipersepsi sebagaiintervensiparlementerhadapyudikatif, karenacal,on tersebutsecarapolitik mempunyaihubunganyang sangarerat denganrezim masalalu. Sehinggadenganmudahdapatdituduh adakepentinganrezim Orde Baru untuk menguasaiMA guna menyelamatkanberbagaikepentingannyaatasdosamasalalu jika merekakelak diperiksa oleh peradilan. Bukankah akan lebih baik, jikaperlemen menyiapkan dan mendorongpartisipasipublik untuk terlibatsecaraintensifdalam prosespemilihan calon hakim agung.parlemenjuga tidakharus terperangkappada kepentingan sesaat,hanya karena ingin meng-counter pernyatan presiden yang telah mengajukan calonnyasendiri.Parlemenharusmen-gendalikan diri agartidak terjebakpadakepentingannyasendiri yangjauh dari keinginan rakyat' karenaia harusjadi representasiorisinaldari kepentingan rakyat. Hal itu juga dilakukan agar parlemen juga tidak melakukankesalahanserupadi masalalu denganmenempatkan, tepatnya, mensubordinasikemandirian Mahkamah Agung. Bahkan akan Iebih eleganjika DpR menyeleksicalon-calon hakim agung yang diajukan oleh masyrakat dengan menggunakan kriteria yang berkueilitasdalam prosesyang j elas dengan melibatkanpartisipasipublik.

I

x ?

z

us Dur-Megategasmenyatakanmerekaingin mewujudkan supremasi hukum.pernyataan itu tidak hanyadikemukakanketikamerekamenyampaikan pidatonyasebagaiPresidendan Wakil presiden.Gus Durjuga mengemukakannya ketika melantik para menteri Kabinet PersatuanNasional. Gus Dur menyatakan,bila di antara menterinya ada yang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu harusdiperiksa oleh KejaksaanAgung, merekaharusmelepaskanjabatannya.SayangnyaGus Durtidak menjelaskanlebihjauh bagaimanakalau tudinganmelakukan tindak pidanaitu ditujukan kepadadirinya. Apakah iajuga akanmelepaskandiri darijabatannyaselama prosespemeriksaanitu berlangsung?Tapi dari pemyataanGus Dur-Mega,jelas kita bisamembayangkan,adakomitmen dari kekuasaanuntuk menegakkanhukum. Namun, kita juga mafhum, prosespenegakanhukum untuk mewujudkan supremasihukum tidak semudahmembuat pemyataandan tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan membuat dan melalui berbagai pemyataan.Untuk itu, kitaharus mendorongkonsistensisikap mereka, dengan melakukan berbagai tindakan yang memungkinkanprosespenegakanhukum itu berjalandengan baik. Dalam lawatannyake beberapanegarasahabat,Gus Dur membuatpernyataanyang mengindikasikanbahwa di antara para menterinya ada yang diduga terlibat melakukan tindak pidanakorupsi.Tidak tanggung-tanggung, iajuga menyebutkan jumlahnyawalautanpamenyebutnarnanya.padatitik teftentu, tindakanini bisamemperlihatkankonsistensisikapGus Dur untuk

';l

ll' \

J

ll4entlobrukOnrituriunMembangLtn Dernttkrasi

-

terus berkelahi melawan kasus KKN guna menegakkan supremasihukum. Berulang-ulangpernyataanitu dikemukakannyadalam lawatannya.Tapi. di sisi lain. tindakanitu bisa rlenimbulkzn keguncangandi dalarnkabinet,yzng memerlukan terunyvorkyang kuat, sekaligusakan menimbulkan berbagai rumor di masyarakat.Dengan cepat media mencari tahu, mengaitkannyapada pihak tertentu,sefta"meminjam" pernyrtaanpihak lainnyagunamenguatka.n dugaannya.Pokoknya adakegairahanuntuk mencad tahu,siapa sesLrngguhnya tiga nrenteri yang ditnaksudkanGus Dur. Selain dinamika itu. beberapa menteri pun mulai "blingsatan"karenamatadantelingarakyatsertamediadiarahkan pada mereka. Harnpir semuanyabertahandan mencoba rnengalihkansegalatudinganitu. Selamabeluni adakeputusan hakim yang menyatakankesalahannya, prinsip pradugatak bersalahharusditerapkanpadamereka.Tapi persoalannyatentu tidak semudah itu. Aparat penegak hukum harus bersikap responsifuntuk melakukanpemeriksaanguna memastikan sinyalemendi diilam masya:'akatsekaligusrnengklarifikasi tudingan yang dilemparkan Gus Dur. Kelambanantindakan kejaksaanakanmenyuburkanrumor di masyarakatdan sekaligus bisa mengalihkan rakyat dari berbagaiisu penting lain yang semula menjadi tllntutan rakyat. Itu sebabnyakita mulai bertanya,apa betul tindakanGus Dur, nrerupakanbagiandali prosespenegakanhukum. Itu sebabnya,di balik sinyalemenyang dilontarkanGus Dur, kita juga harus membacabeberapahal lainnya, yaitu peftama,bisajadi tr,rdingan itu merupiikrlnpolitic'al stdtement Gus Dur untuktenrsmenempatkan dirinyasebagaiKllg Neu'.i Maker. Posisi ini akanmembuatbanyakpihak harusberhatihati, bahkan menempatkanorang lain dalarn under pressure bila berhadapandengandia. Kondisi ini akan menciptakan keleluasaan bagiGus Dur untukmelikukan tindakanlain sesuai dengan kepentingannyaatau "menraksa"orang lain urrtuk

s;1

r

Mentfutbruk Otttrituriut

lVltrnlnttgtrrt Detnokru.st

(Do o) lE (D

bekerja sesuaidengan fbrmat yang dikehendakiGus Dun kedua,sinyalemenitu bisa merrjadisumberenergilain bagi agarditerima Dur untLrkmelakukanpenetrasigagasannya Gr-rs masyarakat.rrisalnya Soehartotidak perlu dihukum. Serta elegankarena "membersihkan"lawan-lawattpolitiknya seceil'a mendapatdukungan masyarakat.Bukankah rakyat memang KKN? menginginkanpemberantasan

= x q)

d I

I

z

Kini, tudingeurterhadapparantenterinyatidtk lagi rnenyebut secaralirnitatif jumlahnya. yaitu tiga. Pernyataanyang dikemukakan kekuasan diubah menjadi sejumlahmenteri. Begitu pun ketika hof-.Yusril Ihza Mahaendra,Menteri Negala memintaklarif rkasi.Melalui Hukum dan Perundang-undangan. JaksaAgungdikernukakanbahrvawaktu ini Prof .Yusriltidak termasuksebagaipihak yang didugaterlibatdalam sinyalerlrett yang dilansirGus Dur itu. Apa artinyasemuaitu'l Bukankah segalatindakan Gus Dur suatu indikasi kuat bahwa proses penegakn hukum untuk menciptik:m supremasihukum menjadi begiturentandi hadapansikapdan periltrkukepenrirnpinanGus Dur'l Sekalilagi,belumadaiaminanGus Dur akankonsistett melaksanakanprosespenegakanhukum. Yang kini diperlukan,pemeriksaanterhadapkasusKKN para menteri itu harussegeradiumumkan kepaclamasyarakat mengecek sehinggajelas betul siapayang terlibat.Sekali-eus kebenaransinyalemenGus Dur. Kalau satnpaitidak benar. merekatentu mempunyaihak untuk mempersoalkantindakan Gus Dur itu. Kasusini juga mengajarkankepadakita,jangan terlalu berharappada kekuasaan.Harapanitu tnemangharus ditumbuhkan,tetapitidak berartiancamantelahtiada.Sebab, gaya, sikap. dan perilaku kepemirttpinanGus Dur belum memberikanjaminan yang utuh dan nlaksimal bagi proses penegakanhukum.Memberdayakankemampuanrakyatuntuk jauh lebihpentingdalammewujudkan mengontrolkekuasaan supremasihukunt ketimbangmettgumbarpernyataansaja!

Ir, T o) o)

-

a:14"g!fge,",i,t,i"" M,*b

,,TRANSITIONAL OF

JUSTICE" UPAYA TUNTASKAN PROSESTRANSISI

ebagian masyarakat bisa saja berpendapat,pemyataan yang tetap harus dikemukakan kalangan mahasiswa untuk mengadili parakoruptordan penjahatkemanusiaan melalui peradilan rakyat, terlalu mengada-adadan hanya luapan emosi belaka.Karena,selain tidak ada dasar legalitasnyajuga tidak pernah ada elaborasi lebihjauh, apa dan bagaimana proses serta mekanisrneperadilan yang dimaksud. Akan tetapi,bagi sebagiankalanganlainnya. pernyataan yang kerap diteriakkan mahasiswa itu, bisa dimengerti dan dianggap sebagai sikap moral, sekaligus simbol ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Tudingan yang lebih sarkastis atau setidaknya serupa denganpemyataanmahasiswa,juga pernah muncul dengan mensinyalir adanyajudicial violence yang sebagianberbasis padajudicial corruption pada lembagaperadilan.Kelompok ini secarategasmengambil posisi,untuk terlalu percayaakan ada keadilan pada ruang peradilan, karena di sanalahketidakadilan merajalela.Bila ada kasusyang mungkin diputus dan dianggapadil, maka keputusanitu mungkin hanyakekecualian. Bila kenyataanini diletakkan dalam pernyataanperadilan rakyat, maka mungkin tuntutan kalanganmahasiswaitu bukan sekedarungkapangagah-gagahan yang emosional.Bisa saja, pernyataan itu berupa cermin yang mewakili suara dan kepentingan sebagianmasyarakat.Apalagi bil a dihubungkan dengan fakta, terjadinyajustice on the street secaramassal dalam kehidupan masyarakatbelakangan ini. Kejahatan

tl

-

yy!!!!!!

9!,"t!!yqn MynlanyrnDennkra.si

J_

o

o) to

ditangkal-taklukkan sendiri oleh masyarakatdan sebagianrakyat melakukannya dengancara mereka sendiri.

f,

o) o)

Bila pernyataan mahasiswa itu dianggap sebagai representasikebanyakansuararakyat, maka denganmeminjam argumen The Doctrine of Necessi4' (Prof HMJ Smart, Tfte Legality of Revolutionary Regimes in The New Commonwealth, Paper Presentation)yang biasanya dipakai untuk memberi dasar legitimasi pada perubahanatau penggantian konstitusi dalam suatuprosestransisi, makasoluspopuli akan bisa berubah menjadi the supreme of publik interest dan selanjutnyabisa memperolehjustifikasi sebagaisupremalex.

r= x -T.

z

Dengan begitu, tuntutan rakyat padaperadilan rakyat bisa memperolehdan mempunyaibasismoral secarahukummelalui suprema /ex. Sedangkan persoalan apa dan bagaimana mekanismeperadilan,menjadi masalahlain yang juga harus dirumuskan. Namun, semoga saja, peradilan rakyat yang dikehendakisebagiankalanganmahasiswa,bukan sepertiyang terjadi dalam prosesjasrlceon the street yang kini dilakukan masyarakat. *** Namun, soal yang sedangdihadapibukan hanya sekadar dari ada-tidaknya peradilan rakyat. Peradilan rakyat atau peradilan apapun namanya,bukan hanya sekadarharusbenarbenarmewujudkan secarasungguh-sungguhrasadan kepenrakyat,namunia harusdiletakkan tingankeadilanyangdira.sakan dalam arasdan kerangkalebih luas lagi, yaitu dalam format transitional of justice. Dalam perbincanganmengenaitransitional of iustice int setidaknyaada tiga hal yang harus digarisbawahiagar ia tak sekadarbicaradalam konteksyang normatif dan hal-hal yang bersifatteknisproseduralsaja,tanpaberanimenjelajahsecara esensialpadahal-halyanglebih subtil. Peftama,perbincanganmengenaitransitional oJ'.iustice harusdiletakkan dalam format politik transisi.Dalam beberapa

r-_ _ | -)) a

0) o)

.D

Mentlobruk Otorittrrian Mt,mbangun Denutkra,yi

-

bLrkuyang menulis soal yiing berkaitan dengan transisi demokratik(JuanJ Lintz, 1996,pnhlem of Dentocratic,Tran_ sition and Consolidation) maupun (Rod Hague, 199g,Com_ purutive Got'ernmetttand Politic's), mereka rnembagi tiga prosesperubahansuaturegime dari kekuasaanyang bersifat totalitarian atau outltoritarian menjadi kekuasaanyang demokratik.

Uyy!9!1y1!1Qr or i tar ian Mernbangun I) etrutkrusi

bagi suatuprosestransisidemokratik.Padatahapinilah terjacli apa yang disebut irtc.omltleted transition. Karena itu, proses transitional o.l'ju.stice harus ditempatkan sebagaiproses konsolidasitransisiuntukmengkomplitkan prosestransisi. Kedua.berpijakdari premis yang dibangundalam butir pertarna,maka perbincanganffutt.sitittnulof .justicesecara sengajajugaharusdiletakkanpadausahauntuk deal dengan masalalu. Penataanmasamendatangakan amat tergantung dengankemampuanmengambilkeputusanatauberkompronri dalam menyelesaikanmasalalu. Tentusajaakan timbul perdebatanmelelahkan.

Ketiga prosesitu adalahprosesliberalisasi.transisi,dan konsolidasi,sebelummenuju situasidemokratis.Dalam tahap liberalisasi biasanyaditandai tindakan kekuasaanuntuk ntembukapeluang terjadinyakompetisipolitik, di lepaskannya tahananpolitik dan diberikannyaruangkebebasanpers. Ada dua catatanyang harus diajukan pada Juan J Lintz dan Rod Hague.khususnyapadaprosessebelummemtrsuki tahaptransisi.Mereka tidatrimelakukansuatuelaborasiyang menyeluruh mengenai tahap decontposingpolitics sebelum tahapliberalisasi,sertatidak memb ahasconsolidationtransi/ion sebelumataubersamaandengantahaptransisi. Perlahamanyang utuh terhadapprosespembusukanpolitik akanmemberidasardalammeIakukantindakan selanjutnyapada tahapliberalisasi, konsolidasitransisimaupuntransisi.proses transisiyang oleh JuanJ Lintz dan Rod Hagueditandaidengan adanyape'rilu. dalamkontekslndonesiatidak diserr.ripembahan fbrmat politik baru yang secaradiametralberubahclariformat masa sebelumnya. ' Hal ini tenru tidak disebabkankarena ketidakmampuan rezim retbrmasi menrbacadan mengidentifikasi problem mendasarrezinrmasalalu,tetapimungkin kzLrena tidak tuntasnya burgnirtingpolitics dalam menciptakanformat politik baru, selaintekananpolitik untukmenihilisasikekuatanyangmenjadi pilar penciukungrezim terdahulujuga tak begitukuat. Bisajuga. kekuatanrefbrmasitercerai-berai,karenasibuk mencaripeluan_e untuk menggenggamkekuasaanketimbang berkolaborasimenyusunfbrrnatpolitik yanglebih kompatibel

Kalanganpo litical scienti.rt^s bahkanmenvebutsebagair/ic challengingprocess,unsqtled und et,enexplosivesituatiort. Ini adalahprosesyang biasadan selaluterjadi sepertiitu. namunyang lebih pentingadalahkemantpuanrnelakukandezzl denganmasalalu sekaligusmenyelesaik an contmonminimunt pla(orm yurg menjadidasarpenataanfirrmatpolitik ke depan. Oleh karena,ketidakmampuan menyelesaikannya bukan hanyaakanterusmenunda,bahkanmengancampenyelesaian tahaptransisiini. Itu berarti,selamattinggal refbrmasi.Dalam konteksini, mungkin skenarioIndonesiamasadepandan Hiisil Rembuk Nasionalyang pernahdisusunberbagaikalangandan telahdisebarke masyarakatbisa nrenjadipintu lnasukmendiskusikan perbincanganmengenai tt.ttttsitionaloJ'.justit.e sccaralebihjernihdantajarn. Ketiga, prosesperbincangantransitionul of'ju,sticeini harus rnelibatkanberbagaielenrenmasyarakat,setidaknya dikomunikasikan dan diperdebatkansecaraseksamabersama masyarakat. Bifikan prosesinijuga harusdikontrolmasyarakat. dan kalanganpolitikjuga tidak aroganrnengarnbilalih proses ini, hanyamenjadibagiandari kepentinsannyasaja.Bahkan mereka bersama masyari.rkatharus punya kclmitnren untuk menyelesaikan proseskonsolidasidantransisiini.

s6 I

-__ -)/

^\

t i o

0) l! o

=

0) d t-

z

-l

Mendobrak Otoritarian MembartgunDemokrusi

E

Selainitu juga harusdiperbaikibir okrasipemerintahanserta kekuasaankehakiman.Misalnya, pemilihan Ketua MA tidak lagi hanya menjadi bagian dari prosesteknis pemilihan yang dilakukanKomisi II DPR saja.Bentukpartisipasipublikharus dibuat secarasistematisyang secaragenuine mewakili kepentinganpublik. PenyusunanpersyaratancalonKetuaMA bukan sekadarmerumuskankriteria, tetapi itu karena DPR sendirisudahmempunyaikonsepyangjelas mengenaiapaperan, fungsi, dan tugas penting MA dalam proses transisi dan konsolidasimendatang. Keempat,memangbisa ada sedikit perdebatansemantik untuk membedakantransition dan transitional. Perdebatan ini bisa menjadimenariktetapibisajuga tidak. Mungkin yang lebih penting adalahapa yang secara subtil hendak dicakup dan dikerjakan dalam prosestransitirtn atautransitional ittt.

- tu1:!4!!4

Ot t tritu riutt M enban gun I )e nu & rusi

Ghana,danZimbabwe, selainnegaralainnya,militer mengambil alih kekuasaandalamprosestransisiyang tak kunjung selesai' Bisa disebuttiga hal dari berbagaialasanyang biasanyadipakai militer untuk mengambilalih kekuasaanataudengancaralain yang lebih elegan,misalnyakarena:legitimasirezim yang kian menurun, klisis ekonomi dan distabilitas yang makin akLrt, munculnya antagonismeetnisdan sosialyang kian parah' Seperlinya,pilihan yang ada agak terbatas'Selesaikan prosestransisi ini meski denganperdebatanyang keras dan melelahkan atau kita secarasengajamemberi peluang, munculnya kesempatanbagi para penelikung sepefticontoh di beberapanegaraAfrika itu.

Oleh karena, transition atautransitirtnal menjadi predikat justice, maka yang harus diperdebatkan adalahiustice itu sendiri. Apakahjusrice bisamengalami proseskontekstualitas padasuatu situasitransisiyang belum sepenuhnyatuntassepefii yang kini tengahterjadi di Indonesia.Bilajawabnya ya, maka pertanyaan selanjutnyaadalah keadilan sepefli apayang bisa mendamaikanproblematik yang sudahakumulatif antaramasa lalu, kini, danmendatang. ,<*,r Semogasaja,diskusiintensifmengenaigagasantrartsitional of.iust i ce membukakesempatanagak leluasa menyelesaikan konsolidasi berbagaisoalyang menyebabkantak tuntasnyaproses transisidan transisimenuju konsolidasidemokratik.Sekaligus mungkin mengakomodasituntutan peradilan rakyat dan mereduksiterjadinyatindakan.iusrice on the streetd\ kalangan masyarakat. Dalam pengalamanberbagainegaradi Afrika tahun 1980an hingga awal tahun 1990-an,sebut saja sepefti:Uganda.

s;l

[-rn

.l_

o

o) tE o

=

ql

d I

x I

z

.D -i Mendobrak

Ofttritarian

Membanpun Demokra:;i

Mendobrak Otoriturian Membanpurt Denutkrusi

o J

REFEKSI PROSESTRANSISI MENUJU KONSOLIDASI DEMOKRATIK

ampir dapatdipastikan,prosestransisidemokratik selaludisertaidenganketidakpastian. Tentusaja ketidakpastian itujugamenghadirkan begitubanyak problem lainnya, terutama bagi rakyat yang akan menjadi korban ketidakpastian. Keberhasilankonsolidasidemokratikdi dalam suatuproses transisidemokratik akan dipengaruhiberbagaihal. Bisa saja terjadi,penguasasuaturezim kekuasaanberhasilditumbangkan, tapi itu tidak berartipengaruhdankekuatandzri berbagaielemen rezim itu bisa disingkirkur dandikendalikansecaramenyeluruh. Begitu pun dengankekuatanprodemokratik,seringmereka belum sepenuhnyamampu mengonsolidasikanpotensinya secaramaksimal,sehinggabisaterjadiprosessaling'Jegaldan jagal" di dalammembangunstrukturdemokratik.Problemaakan makin beratbilakelompok ini jugatidak mampu merumuskan commonminimumplaformyangbisa dilakukanbersama,guna meletakkandasarmenujuke arahkonsolidasidemokratik. Di dalam proses transisi yang bersifat transplacement, biasanyabeberapaanasirkekuasaanmasalalu kerjabersama dengan kelompok proretbrmasi satu sistem kekuasaan.Di dalamsituasiini, sangatmungkinterjadikompromipolitik yang didasarkan atas kesepakatantertentu, baik secara terangteranganmaupun terselubung.Kelak prosestransisi ini akan sangattergantungdari kekuatan,keteguhan,dan konsistensi masing-masingelemendi dalammasyarakat. Untuk memeriksaapakahberbagaifaktor penting untuk mendorongproseskonsolidasidemokratik di Indonesiatelah bekerja ke arah yang lebih baik atau sebaliknya,maka perlu

60

1

dilihat sejauh mana kekuasaansecaraserius dan konsisten membangun rule of law, mendorong partisipasi publik secaril sistematisdalam skala yang masif untuk terlibat dalam proses membangun demokrasi seftamenciptakanbirokrasi kekuasan yang berkaraktermelayani dan melindungi masyarakat. Selain itu, juga akan ditentukanoleh kemampuankekuasaandan elemenmasyarakatlainnya menciptakanatmosfer politik yang kondusif,membangundialogyangrasional,proporsional, dan konstruktif, serta mengeliminasi segalasifat. karakter, dan kebijakan yang potensial memicu kekerasan. Kekuasaanjuga dituntut untuk mampu mengendalikankrisis ekonomi yang berkepanjanganhingga menjadi salah satu penyebabyang memicu konflik sosialyang kian meluas. Ternyata, secaraumum, kekuasaandi Indonesia dalam banyakhal belum bisa menanganiberbagaifaktor di atassecara mendasardan komprehensif. Berbagai fakta bisa diajukan, misalnya saja di dalam merumuskandan melakukan revisi konstitusi. Prosesperubahankonstitusi tidak sepenuhnya melibatkan partisipasipublik dalam skala nasional.Padahal, konstitusiharusmengakomodasisecaraoriginal kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta menjadi cermin dari aspirasimasyarakatakan sistem kekuasaanbaru. Konstitusi juga mesti menjadi salah satu instrumen penting yang akan memberi otoritasmoral dan legitimasibagi kekuasaan( 1998. Eric B arendl,An I ntroclucti on to Constitttti onctlkm), sehingga harusmemuat .fundamental p ri ncipa/ bagi sistem kekuasaan yang bercirikan peopLesovereignh,ctccottntable,c'hecksantl balancess.ystem,dan limited governanceauthori+-. Jadi, ketika rakyat dan kekuasaanmemang sepakat membuat instrumen baru untuk mengatur prinsip bernegara berupa konstitusi baru guna mengawal agar proses transisi menjadi demokratis,prosespembuatankonstitusi baru yang sudahberjalantiga tahunjustru telahgagalmelibatkanpublik dalam skalanation wide, sebagaisalah satu prasyaratdalarl mewujudkanprosesyang demokratik.

[u'

O) l-

o

=

0) d t-r

z

D --t

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrast

-

Fakta ini sesuai dengan sinyalemen dari Prof.Gregory Gleason di dalam Journal Harvard Asia Quarterly, edisi 5, Januari2001, mengenaiprosestransisidi beberapanegaradi Asia Tengah. Ia menyatakan,negara tersebut telah sukses mengadopsithe structures of western style democratic, but have not succeededin the subtler yet more significant transition to the spirit and processesof the democracy. Lebih jauh Gleasonmengatakan,value, not institution have played the determining role in the recent system of transition. Itu sebabnya,janganlah heran, bisa saja disepakati pembentukan konstitusi baru ataudibuat berbagai instrumen baru sepertiKPKPN, TGTPK, KomisiAnti Korupsi, maupun Ombudsman,namun itu bukanjaminan bahwa proses,spirit, dan nilai-nilai yang genuinedari demokratisasibisa diaktualisasikan secarakonkret. Oleh karena itu, inkonsistensi dan diskriminasi senantiasamewarnaisikap,perilaku,dankebijakan dari kekuasaan.

dari terjadinya kemungkinan penggunaankewenangandan keuangannegarabagi kepentingankas parlai. Hal serupajuga terjadi di lembaga parlemen, di mana sebagiananggotaparlemenyang punya latarbelakangsebagai advokatdan pengusaha,masih menjalankanprofesinya,kendati sudahmenjadi anggotaparlemen.Bukankahbisa sajaterjadi, suatuketika parlemendalam menjalankanfungsi kontrolnya harusmempersoalkankebijakan KejaksaanAgung,Kepolisian, maupunMahkamahAgung,namundi lain waktu merekaharus datang ke lembaga penegakan hukum itu untuk membela kepentingankJiennya.

Mendobrak Otoritarian Mentbangun Denokrasi

i

o q)

Lihat saja,contoh yang lain, pemerintahmelalui presiden berulang kali mengemukakankomitmennya melalui berbagai pernyataannya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi.B ahkan,presidenmembuatpemyataanyang agakj ujur, pemberantasankorupsi di tahun 2001 masih belum berhasil; sedangkanparlemen membuat Ketetapan MPR untuk mengisyaratkansikap politik, mereka ingin serius di dalam pemberantasan korupsi. Namun, di sisi lainnya, secarajelas juga dapat dilihat, presiden,wakil presiden,dan beberapamenteri kabinet tetap melestarikanconflict of interestdi dalamsistemkekuasaannya. Karena,sebagaipejabatpublik, merekajuga pimpinan partai sehingga selalu saja ada kemungkinan terjadinya potensial penyalahgunaankewenanganantara melaksanakantugas pemerintahandan melindungi kepentingan partai. Dapat dipastikan,pejabatpublik yang juga pimpinan partai itu, tak menghendaki audit atas dana keuanganpartai untuk menghin-

6;1

Meluasnyasikapdan perilaku tidak konsisten,tidak adanya strategiyang mendasardan komprehensif,sertadiabaikannya juga terjadiketika prinsipparlisipatif,dialogis,dannonkekerasan, hendak membangun sistem politik yang kondusif dan mengendalikanjebakankrisis ekonomi yang berkepanjangan. Kesemuanyaini menyebabkantidak terpenuhinyaberbagai prasyaratpenting guna mewujudkan konsolidasidemo*ratik. Denganbegitu,tampaknyajalanpanjangmasatransisimasih harusdilalui. Prosesini harusdisertaiperubahanyang mendasar atassikap,perilaku, dan kebijakan atasfaktor tertentuseperti menegakkanrule oflaw secarabaik; membanguncivil socieN dan komunitas politik yang rasional, proporsional, dan profesional;menciptakanbirokrasi sipil yang punya karakter melindungi danmelayani;dan mengatasiproblematikekonomi, menjadi sangaturgent dllakukandengankonsisten.

Iu,

l!

o

d 0) rf -F

a

D

I Mendobrak

Obrituriutt

Metnlungun Denokrasi

Mendohrak

Oloriturian

Membongwt

Demoknnt

o J

o q)

LEGITIMASI DAN DEKRIT

su dekrit pembubaran DPR tak hanya popular dan d i p e r b i n c a n g k a nb e g i t u b a n y a k k a l a n g a n . D a l a m perdebatanyang muncul, tampakjelas PresidenGus Dur ditempatkandalamposisi sebagai"pesakitan"karenagagasall dekrit langsung"disambar"lawan-lawanpolitiknya dengan menudingGus Dur inkonstitusionaldan tak mau belajardari sejarahpolitik bangsa. Sepintaslalu, isu dekrit meman,sbisa dian_egap sebagai instrumen politik yang akan dipakai Gus Dur dalam peftarungannyamelawanlegislatif.Dekrit didugamerupakanrespons untuk melawan tuntutan Sidang lstimewa ( Sl ) MPR yang kian menguat.Tapi,kalaudilacaklebihjauh, motif yang paling subtildanjugaujungdari gagasanse(a soallain yangberkaitan dengandekrit itu, bisajadi, bersumberdari satumasalahyang disebutlegitimasi.Persoalanlegitimasilahyan-qkini sedang diuji. diperdebatkan.dan mungkin "diperebutkan".Dekrit dan SI mungkin sekadarresponsdan turunan problem dari legitima.si. KasusBuloggatedan Bruneigatehanyalahpematikdalam mempersoalkanlegitimasi posisi jabatan politik Gus Dur. legitimasipolitik unnrk Parlemenmenganggap dirinyamen-rpunyai jabatanpolitik Gus mengkontrolPresidendan mempersoalkan Dur berkaitandengandugaanketerlibatanGu Dur dalamkasus BuloggatedarrBmneigiite.Sebaliknya,Gus Dur dengan/egal capacitt'-nyasebagzriPresidenyang juga Kepala Negara, merasa mempunyai legitimasi cukup kuat untuk tidak "sewenanq-wenang" diperlakukrur olehtuduhanpolitik legislatif Alasannya,tak adasatr-r pasalpundalanrkonstitusiyang memberi

641

l-

wewenang DPR untuk menghukum Presidensecarapolitik. apalagimengusulkanpenggusurannya. Perdebatantersebuthendak menunjuk adanyapersoalan legitimasi dalam perseteruanantara Presidendan legislatif. Kelihatannya,soallegitimasiitu hanyaberutarpada soallegal validity masing-masingpihak untuk bisa ataukahtidak mempersoalkandan menjatuhkanhukumanpolitik. Celakanya,sistempolitik yang adatak memiliki mekanisme untuk menyelesaikanmasalahitu. MPR adalahkuasiDpR plus utusan daerah, sehingga sedari awal tak mungkin bersikap obyektif menyelesaikan pertikaianantaraDewandanpresiden. Benar bahwa MPR punya legal validitl,untuk memutus sengketaDPR denganPresiden.Tapi, pada saatbersamaan. obyektivitaslegal validin'MPR bisa dipertanyakanuntuk bisa bertindak.lizir Sebab,komposisi DPR sedariawal memang krusial bisamemutussecaraobyektif. Padasisi lain, berbicarasoallegitimasi,maka itu juga bisa berartimempersoalkanjustifikasi moral untuk tetapmenahan ataumenggantiseseorangdalan-rsuatujabatanpolitik teftentu. Pertanyaanyang diajukan kepadaGus Dur adalahsecaramoral politik, tindakanyangdidugadilakukannyaitu masihtetapbisa di-justifiecl'lBagaimanamungkin,padasebuahbangsayanu ber"tekad melawankompsi,pemimpinpolitiknya malahmembuka celahuntuk didugamelakukantindakpidanakorupsi. Walaupurr, Gus Dur juga bisa mempersoalkanapadasarmoralitassebagai anggotaDewan yangjelas-jelasmerupakanpilar politik rezinr kleptokrasi yang nyaris membuatbangsaini bangkrutdengan tindakan korupsi yang sistemik itu. Jadi, apa dasarmoralitas merekayang diduga "pencoleng" atasdugaantindak korupsi yangdituduhkandilakukanGus Dur. Legitimasiyang diletakkandalamkonteksmoral politik bangsaini menjadirunit. Sebab,kita diwarisi dan menghadapi suatusikapdanperilakusebagianelit danpemimpin bangsayang moralitasnyatidak legitimed.Masalalrnyakini berkembang

[ot

o 0) I

-r

z

.D

: Mendobrsk Oturiturian MernboneurtDemokrusi

fulerrlobrak Otorituritur Menbangun

-

Demokrasi

o 5 OJ

padasoalvaliditaslegalsaja,melainkanju gapadamoral br-rkan .justiJication sebagai bagian dari problem legitimasi dalam perspektif lainya, persoalanpun bisa bertambahrumit. Thmpak jelas,secaraumum, prestasipemerintahanGus Dur sulit untuk disebut berhasil.Tapi, secarafair, juga harus dipertanyakan apzkahprestasilernbagatinggi lain lebih baik ketimbangprestasi eksekutif? Jujur saja, rasanyajuga tidak. Tak ada prestasi kerja yang sangatdibanggakantelah dilakukan DPR dan MPR. Jadi,Dekrit dan SI bukan soalutamanya,tapi legitimasilah yan-ejustru menjadisesuatuyang subtil untuk dipikirkan. Sebab, apapun pilihan politik yang hendakdiambil kelak, maka soal legitimasiakanterusmenjadimasalahbesar.Legitimasibukan sekedarvaliditas legal dalam memilih pemimpin, tapi sang pemimpin juga haruspunya dan mesti terus menjagajustifikasi moralitasnyauntuk tetap bisa memimpin. Selain itu, juga membuktikan kapabilitasnyaagarotoritas san-epemimpin bisa digunakan secaraefektif, sistematis,dan terencanadalam rnembangun bangsaini. Untuk itu, dibutuhkanrasionalitas,bukanjebakanprimordialitasdanmanipulasipol itical imnge.lrgitimasi juga berkaitan denganpolitical momentum dan charismc. selain dukungan internasional.Biasanya,elemenini diletakkan dan diberikan kepadaindividu yangmempunyaikapirsitasdanintegritastertentu dalammenyelesaikansuatumasalahkronis dan krusial.

dl

lE

EKSPANSIYUDISIAL DAN KEMELUT POLITIK

o

=

q) 0)

rx 'r

z da dua arusutamayang kini berkembangdalam upaya menyelesaikankemelutpolitik yang tak terjadi. MPR Isebagai lembagatertinggi telah memutuskanSidang L Istimewa (SI). Bahkan, MPR sudah pada posisi point oJ no return untuk tetap nrenggelar SI. A A

Di sisi lain. Presidenbersamapara pembantudan parlai politik pendukungnyatetapberupayarnenciptakanruang dan peluang politik agar terjadi kompromi. Kalaupun SI digelar, diharapkantak mempersoalkanjabatankepresidenan.Tulisan ini hendakmencermati SI dan mengajukansejumlahgagasan lain. kemelutpolitik saatini berangkat Arus utamapenyelesaian dari satu asumsibahwa problem politik adalahcausaprima yangmengakselerasi berbagaiproblembangsalainnya.Asumsi politik itu menguatkandasarpemikirm bahwatanpapenyelesaian maka keseluruhanproblem bangsatak akanterselesaikan. JI.Linz dan StepanAlfred, ProblentofTransition Dentocrutic and Consolidution,1996,menyebutkandengante-Eas bahwadalam suatutransisidemokratisada linra faktor yang harusterlibat. Lima elemen itu yang kelak mendorongdan menciptakanproses konsolidasidemokratis.Linz danAlfied menempatkankomunitaspolitik dengansegalaperangkatnya hanya sebagaisalah satu bagian dalam prosestransisi demokratis. Faktor lain yang harus proaktif mengambil perannyaadalahkalanganbisnisdan cilil societlt.Sejumlah faktor itu harusditunjangdua elemenpentinglainnya,yaitu implementasirule of law yang tegasdan birokrasi yang kuat.

7u, tI

lq) 'd

Mendobrak Otoritarian MembanpunDemokrasi

-

J i o

Merdobrak()trtritariurtMernbun.quttDcrrtokrusi

J

0)

Blla rule of law dan civil society diletakkan pada proses politik tadi, maka prosespenyelesaiankemelut sefta agenda politik harus diperdebatkanoleh publik, tak lagi sekedar mengatasnamakan kepentinganrakyat. Sementara,rakyat harus belajar kian rasional, tak lagi sekedarmenjadi basis politik tradisionalyang "menghamba"secaraabsolutpadakepentingan politik patronnya. Soalnya, disinyalir salah satu kegagalan membangundemokrasidisebabkanoleh pola hubunganpatronclient yang masihbegitu melekatdan disengaja.

wenanganyang kemudiandilegitimasi.Merekalahsalahsatu pemegangmandatjustifrkasiatassuatukebijakanpolitik.

Di sisi lain, hukum harus didorong mengambil peran strategisnya.Elemen ini tidak lagi hanyamenjadifaktor dependent daikekuatan politik dan mengalami prosesinstrumentasi menjadi alat kekuasaan.Selainitu, hukum juga harusmendapat tempat dan mempunyai peran penting dalam menyelesaikan kemelut politik yang menyebabkansituasichctostic.

Bahkan,MA harusnyaditempakan sebagaisatuinstrumen guna polemik menyelesikan dan konflik antardemokrasi yang signifikan lembagatinggi negara.Tampakkecenderungan di berbagai negarademokratis.yakni adanyaprosesekspansi da:i.judici al pow,er y angdisebutjrrr/ir:iul i zation oJ'po litic (Neal Tate and Torbjorn Vallinder: The Globctl Erpansionof'Judicial Pdwer). Artinya, lembaga peradilan terlibat upaya penyelesaianproblemdalam suatuprosesdemokratisasi.

PendapatLinz danAlfred mungkin bisa digunakansebagai rujukanuntukmenyelesaikan problempolitik di Indonesia.Dalam konteks SI, asumsiyang harusdiajukan adalah:penyelesaian kemelut politik bukan semata-matapersoalankaum politisi, sehinggahanyamerekayang memonopoliprosespenyelesaiannya.Rakyatharusdiberi zrkses danproaktif mengontrolproses politik yang tengah terjadi agar sesuaidengan kepentingan mereka.Denganbegitu,SI bisa dijadikan sebagaimedia yang secaraoptimal menyelesaikanpersoalanyang berpucukpada kepentinganmasyarakat,bukan sekedarkompromi dan konsesi politik parapolitisi. SI juga harusberani mengoreksisikap dan tindakanpara anggotaMPR yang sebagianbesarjuga anggotaDPR itu. Sebab, sebagiandari partaipolitik dan kalanganpolitisi itu merupakan bagiandari problem, sehinggadiduga sulit berlindakobyektif dalam menyelesaikankemelut politik yang diciptakan oleh merekasendiri.Apalagi, merekaberpotensimelakukanpoli rical corruption yangdapatdapatberpucukpadakesewenang-

6;l

o

=

0) d t-

Untuk itu. SI.jugaharusberanimemintaelemen demokrasi lain untuk menyelesaikansebagianpersoalanpolitik yanghendak problempolitik lantaran. dituntaskan. Gus Dur, misalnya..jadi salahsatunya,dugaanmelakukankejahatankompsi.Justifikasi yuridis lembagayudikatif pentinguntuk membuktikanapakah Gus Dur terlibat atautidak. Keputusanperadilanakan menambahbobotvaliditaskeputusanpolitik yangdiambil SL

x

-r

z

Di India. peradilanmenciptakane.rtro o rdina n' p roced ure melalu public intere,stlitigation guna melind:ungieconotnic ancl p o I iti r-ttI i nt erest of' di sadt,an tag etl c'Iusses ruul g ro up,t. PeradilanRusiadi eraBoris Yelsinpun menggunakannya untuk menyelesaikanpefiarunganpolitik antaralegislatifdan eksekutil berkaitandengandistribusiotoritasdan kebijakanekonomi pemerintah.Neal Tatejuga menyatakanbahwa peradilandi beberapanegara Amerika Latin dan Afiika menjadielemen yang pentingdalam menciptakandan ketentuankonstitusional di masatransisidemokrasi.

,

f-0

'( ol

J

M t'ndobrak Otorita rian M embanpun Demokrasi

-

HABIBIE VERSUSKPU

da yang menarik dalam sepekanterakhir, kaitannya A.ngan pemilihananumum. Di satusisi, adaindikasi KPU yangterdiri dari parpoldan wakil pemerintah \uat I ingin menunjukkan identitas dan keberpihakanmengenai pentingnyayang benar-benardemokratis.Di pihak lain, masih adaberbagaitindakan yang mencerminkanarogansikekuasaan untuk memutuskansesuatusecarasepihakdan sesuaikepentingannya. Hal demikian terlihatj elas,ketika Komi si PemilihanUmum (KPU) menemukanbeberapagagasanmenarikuntuk membuat pemilu menjadijujurdan adil. KPU mengusulkanagarpejabat negaratermasuk menteri dilarang kampanye.Ada beberapa hal menarik yang bisadikemukakan berkaitandenganperdebatan atasisu di atas,yaitu sebagaiberikut: A ;\

-

Mcndobrak Oturiturian Mernbangun Demokrct.st

3

KPU dan pemerintahtelah mengambilsikap yang bijak. yaitu menyerahkanperbedaanpendapatkepadaMA. Tindakan ini mengindikasikanmulai menguatkanposisihukum. Ketiga. guna mendorong proses penegakan hukum, sebaiknyainstitusihukum sepertiMA mulai merubahsikapdan perilakunyauntuk bertindakpro-aktifdalammemberikangaidance terhadapperkembangansosial di masyarakat.Untuk itu, MA harusmulai menyiapkandan mengembangkandiri untuk berinteraksi secaraintensif dengan berbagai problema dan perkembanganmasyarakat.Dengan cara seperti itu, ia akan mempu mengakomodasikepentingandan perasaankeadilan rakyat, serta akan menempatkanhukum sebagaiinsttumen penting dalam perubahansosial. Usulan dan gagasanKPU melarang pejabat negaratermasuk menteri ikut kampanye, dapat dimengerti dan perlu didukung. Masih adakekhawatiranyang cukup kuat, pejabat negarabelum mampu bertindak objektif. Apalagi belum ada suatu mekanismeyang bisa mengontrolobjektivitassekaligus memberikan sanksi yang tegasbila terjadi pelanggaranatas prinsip fairness, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang

Pertama,adatradisi baru yang belakanganini menjadi bagian dalampematangandemokrasikita. Perbedaanpendapatmenjadi sesuatuyang kian lazim dalam kehidupanbermasyarakat. Berbedapendapatdengansaling mengemukakangagasanserta alasan untuk mendukung pendapatnya,tanpa harus menggunakan kekerasanfisik, adalah salah satu inti kehidupan demoklatis.

melanggarprinsipitu.

Kedua,kendatiperbedaanpendapatpenting,tapi penting pula kita mempunyaimekanismemenyelesaikanbedapendapat secarabaik. Pertarungangagasantanpa disertai mekanisme masalah. penyelesaiannya. tidak akanpemahmenyelesaikan ikut kanrpanye, menteri Dalam konteksmasalahbolehtidaknya

Tidak adayangbisamembantahbahwaasaslegalitasharus dihormati KPU. Tapi tidak benarkalau KPU tidak mempunyai kewenanganmengaturagarpelaksanaanpemilu secarajurdil dan luber. Kewenanganmengatursegalahal yang berkaitan pemilu.BahkandalamUU Penrilu,secara denganpelaksanaan tegas dinyatakanKPU bukan hanyalembagayang berperan

70-_-l

o

o o) lE o

=

0) d

rx -r

z

Ada duah hal penting lain yang perlu dicermati berkaitan denganpemyataanMenteri KehakimanterhadapusulanKPU' Menkeh secara tegas menyatakan bahwa tindakan KPU melanggar asaslegalitas, karena bukan kewenanganKPU. KPU harus bertanggungjawabkepada presiden,sehingga mestinya,apayang dihasilkan dikonsultasikanke presiden.

7rt

\1

-'t

Mendobrak

Otoritarian

Memhansun

M endob ra k O tor1ty1y !e11t!cyngun Denu* rasi

Dentokrasi

o

3

o

OJ

Apalagi kalau dikaitkan PP No. 12 tahun 1999 yang mengaturmengenaiPNS tidak bisa menjadi penguruspaftai. Peraturanini secaradiam-diam melakukan tindakan diskrimina"tif,karena tidak secaralimitatif mengatur mengenai pejabatnegaradan menteriyang tidak masukkualifikasi PNS sesuaiUU No.8 tahun 1974. Menteri jelas bukan Pegawai Negeri Sipil. Bukankah peraturan ini ingin melindungi Golkar dan duaparpol lama. Sekali pun secaranormatif dalam UU Pemilu, presiden sebagaipenanggungjawab penyelenggaraan pemilu, tapi itu tidak berarti segalakeputusanyang dibuat oleh KPU harus dikonsultasikanpadapresiden.Selain karenaKPU merupakan lembaga independen,konsultasi seperti itu cenderungakan memperbesarperan suatu lembaga tertentu yang dapat mengarahpadaabolutismepower. Apalagi, tidak ada suatuketentuandi dalam UU Pemilu yang mengharuskanlembagaKPU melakukankonsultasiatas segalagagasanyang diduga akan merugikan pemerintah,atau menciptakanpolemik di masyarakat.Di masamendatang,KPU harusdiperluaskewenangannyasebagaipenanggung-jawabdan pelaksanapemilu, dimana KPU diangkat oleh presidenmelalui rgkomendasiparlemen.

7;1

l!

PEMILU DAN HAK.HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

besaruntuk menjamin pelanggaranpemilu. Thpijuga membuat evaluasiatassistempemilu yang harusdiusulkannyasebelum pelaksanaan pemilunanti.

o

0) d

r' x -r

z endati belum seluruh rakyat setujudan percaya,bagi sebaSianmasyarakatdi Indonesia,pemilu di bulanJuni J\ diyakini dan dipercaya menjadi suatu event I \nasih pentingdan strategis.Keberhasilanpenyelenggaraan eventini bisa menjadi salahsatu ukuran, bahkan menjadi barometer, untuk mengetahuike arahmanabangsaini akandibawa.Karena itu, tuntutan untuk menjadikanpemilu ini suatuprosesyang dilaksanakan secarajujur dan adil memperoleh atensi dan menjadi perhatianbegitu banyak orang dan kelompok. Bahkan, kejujuran dan keadilan menjadi prasyaratmutlak untuk bisa melahirkanpemerintahanlegitimate,yangdapatdiharapkanbisa mengakhiriberbagaikrisisbangsahinggahari ini. pemilu yangjujur Salahsatuprasyaratuntuk melaksanakan dan adil sangattergantungsekali padaproduk UU Politik yang akandihasilkanoleh paraanggotaDPR di parlemen.Kegagalan DPR dalam menghasilkanUU Politik yang netral, akomodatif', dan demokratisbisamenghasilkanberbagaimasalah. |

/

Pertamu, rakyat dan kelompok masyarakatmakin tidak percayabahwapemerintahanmau secaraseriusmelaksanakan pemilu. Kedua, peraturanperundanganitu akan mengancam hadirnyasuasanayang kondusif bagi netralitaspelaksanaan pemilu. Ketiga,pemilu tidak akanpernahmencapaisalahsatu tujuan, yaitu pergantianpimpinan secarademokratis karena dilaksanakansecaracurangsehinggahasilnyabisamanipulatif. Keempat,pemerintahyangdihasilkandari pemilu seperliitu tidak akanpemahmendapatlegitimasiyuridis,apalagilegitimasisosial dari rakyat.

7r, -f

l0) t0)

.D

: Mendobrak

Otoritarian

Membanpun

Demokrasi

Mendobrak

Otoritarian

MembanRun Demokrusi

6' G

Untuk memperolehUU Politik yang netral, akomodatif dan demokratis,DPR harusmembuka suaturuang politik yang memungkinkan rakyat menggunakanpaftisipasi politiknya secaraoptimal. Bahkan DPR seharusnyamendorong dan memfasilitasi rakyat untuk terlibat secara penuh dalam pembuatan perundanganpolitik. Pertarungangagasandan pemikiran,perbedaanpendapatdan pandanganharusdikelola sedemikian rupa sehingga terjadi dinamisasi untuk secara bersamamemutuskansuatumasalah.Dengan prosesseperti itu, parlemenakan mendorong prosespartisipasipolitik rakyat sehingga diharapkan hasilnya akan lebih akomodatif dan demokratis.Pertanyaannya,apakahDPR yang sekarangbisa diharapkanmempunyai kemauanuntuk mempunyai sikap dan perilaku yang dikehendakidi atas? Palingtidak, masihadaempatsoalpentingyang hinggakini belum diputuskan.Pertama,kedudukzn Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaianggotapaftai politik dan/ataupenguruspartai. Kedua, jumlah kursi ABRI di DPR. Ketiga, sistemyang akan digunakandalam pemilu mendatang.Keempat,soalasaspartai, apakah masih tetap menggunakan asastunggal atau parlai mempunyai kewenanganuntuk menggunakanasaspartai sesuai dengan kesepakatananggotanya.Dari keempat masalah tersebut,soal peran dan kedudukanPNS, baik sebagaianggota maupun penguruspafiai, menjadi isu yang banyak mendapat perhatian dan tanggapanmasyarakat. Dalam berbagaidiskursusyang berkembangdi masyarakat mengenai PNS tersebut, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan. Pertama,partai Golkar masih tetapngotot dengan bersikukuh bahwa PNS dapatmenjadi penguruspartai dengan alasanpertimbanganyang menyangkutsoalhak asasimanusia ( HAM ) karena PNS juga berhak untuk menjadi anggota partai. Kedua, pemyataandan tindakan partai Golkar yang menggunakanHAM melalui prinsip nondiskrimiatifuntuk menempatkanPNS sebagaipenguruspanai merupakantindakan

t41

yang diskriminatif. Sebab,prinsip nondiskriminatif itu tidak digunakansebagaidasarargumenketika memaksakanABRI tetap mendapat tempat di DPR. Bahkan Golkar telah mendorong untuk menggolkan KetetapanMPR yang mem-berikan jaminanABRI masihmempunyairepresentatifdi DPR. Ketiga, dengan begitu,argumenyang dikemukakanGolkar lebih pekat bemuansakepentinganpolitik ketimbangalasanhak asasi. Berdasarkan prinsip universal suffrage tidak boleh dilakukan tindakan diskriminatif yang tidak memberikan keleluasaanseoranguntuk menggunakanhak-hak politiknya untuk terlibat sebagaianggotapartai politik. Itu sebabnya,PNS seharusnyajuga mempunyai hak untuk menjadi anggotapartai tertentu sesuaidenganpilihan politiknya. Yang menjadi soal adalah pengalamandan latar belakang politik di Indonesia menunjukkan bahwa PNS selalu menjadi mesin politik Golkar untuk merebutdanmemenangipemilu. Karenaitu. sangatpantas dicurigai bahwa Golkar akan menggunakansalah satu kekuatannya yang terakhir untuk memenangi pemilu 1999 melalui jaringan birokrasi PNS. Sebaiknya, PNS tetap mempunyai hak untuk menjadi anggota atau untuk terlibat di dalam suatu partai tertentu sesuai denganprinsip nondiskriminatif universal suJfrage. Untuk menghilangkanpengalamantraumatik terdahulu dan mencegahpenyalahgunaankewenangankekuasaanyang dilakukanoleh si PNS, makaPNS tidak boleh menjadipengurus paftai, kecuali kalau ia melepaskankeanggotaannyasebagai PNS. Berbagai tindakan lain juga perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaankewenangan anggota partai. misalnyapertama,pemerintahtidak hanyaharus membubarkan wadah tunggal PNS, tapi juga segeramengemukakansecara tegasbahwa tidak ada lagi afiliasi politik tunggal atau mono loyalitas bagi PNS; kedua, harus segeradibuat code oJ'conduct yang mengatursecaralimitatif dan rigid segalahal yang berkaitan dengan peran dan kedudukanPNS sebagaianggota

,-^ /)

q) lb

o

OJ

d tI

z

.D --1

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

M endobrttk Otoritarian

M em bun 54utt l)e rmtk ra.si

o 0) lb o

paftai dengan disertaihak, kewajiban,dan sanksiyang tegas bila terjadi pelanggaran;ketiga,membuatsistemdan menciptakan Iembagayang bisa mengontrol segala perilaku PNS yang menjadi anggota partai agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangannya. Dengancarabegrtu,diharapkankita tidak melanggarprinsipprinsip universalmengenai hak-hakpolitik seseorang,tapi kita juga bisamengontrolsegalasikapdan perilakuseseorang yang profesinyasebagaiPNS dan sekaligusmenyelesaikansalahsatu soaldalam UU Politik. Munskin ini dilakukan?

o

d 0) t.F

z

DISKURSUSBAWAH LANGIT SATU SUATU PENGANTAR

pa yang menarik, ketika kita hendak melacak perbincanganseseorang?Sebuahpeftanyaanyang sulit dijawab.Kecuali bila, perbincanganyang dimaksud, memiliki makna.Dalam arti pokokpersoalanyangmenjaditopik pembicaraanitu, melibatkandirinya secarasubyektifdan menterlibatkanmasyarakatluas sebagaientitassubyek-obyektifyang hendakdibelanya.Meskipun hal itu, terkadangmenyakitkan. Sesuatuhal yang sangatmanusiawi,ketika kita mendengar kembali topik perbincanganyangmenyakitkanmasalalu, dicuatkan kembali. Ibarat menguak luka lama yang nyaris sembuh. Sungguhsangatmenyakitkan!Tentu.Apa lagi, topik-topik yang menjadiperbincangan, secaralangsungmenohokke persoalan. yang tak akan mungkin terlupakan. Hasil perbincanganyangAnda bacaini merupakanbagian dari prosesmengingatkembalimasalalu. Tujuannyajelas,agar peristiwayang te{adi waktu itu tak terlupakan.Sebab,fenomena pelupaanterencanatampaknyasengajasedangdibangunsecara sistematis. Tulisan berikut ini merupakanpetikan hasil wawancarit BambangWidjojanto dengandua media massaberbedagenre yaitu HariaurRepublika,mediacetakdanTempoInteraktit-,media intemet.

,;1

l' ,t

lt

-l

I[endobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

-

BAMBANG WIDJOJANTO TERPILIH SEBAGAI KBTUA YLBHI

khirnya, Bambang Widjojanto, 37, terpilih sebagai t.ruu Dewan PengurusYayasanLembaga Bantuan f\ Indonesia (YLBHI) periode 1996-2000. I \Hukum Terpilihnya Bambang, setelahamplop berisikan suaraanggota Dewan PenyantunYLBHI, dibuka kemarin (5/3).Isinya,tujuh suarauntuk Bambang, lima untuk SoekardjoAdidjojo, dan masing-masingsatusuarauntuk Ny. Amartiwi Salehdan Luhut A

Mp Pangaribuan. Amplop yang mengendapsejakkekisruhan,Jumat(1/3) lalu itu, dibuka anggotaDewan PenyantunAli Sadikin di kantor ketua panitia pemilihan Ny. Tuti Herati Rooseno,disaksikanKetua Dewan PenyantunHarjono Tjitrosubono, SekretarisDewan AswabMahasin. Dan, uniknya, amplop itu dibuka di hadapannotaris Ny. Maria K. Soeharyo.MenurutAswabMahasin,dibukanyaamplop itu dihadapannotaris,untukmencegahtudinganmanipulasisuara dari pihak-pihak tetennr. Selainitu, untuk menghindarkansuasana hura-hurasepertiJumatlalu. Denganprosespemilihansepertiini,lanjutAswab, Dewan Penyantunmenilai Bambangsahterpilih sebagaiketuadewan pengulus,menggantikanAdnan Buyung Nasution."Kami harap semuapihak mau mengakui hasil pemilihan ini," tegasnya. Dewan Penyantun kemudian memberikan tiga hari bagi B ambanguntuk menyatakansikapnya. Pemilihan ketua Dewan PengurusYLBHI ini diwarnai protes,Kamis (2912)dan Jumat (l/3). Ini karenaKelompok Enam- Mulyana W Kusumah,Hendardi,Rambun'Ilajo SH, LuhutMPPanearibuanSHLLM, Ny.Amarliwi Saleh.danHJ

?;l

ru

t_

o I o

Mendobrak Otoritarian Membun,qun Denutkra,si

Princen-

menilai mekanismepemilihan tak transparan. Mereka kemudian keluar dari ruang rapat pemilihan' Namun, Dewan Penyantuntetapmelanjutkanpemilihan,Jumat, denganpemungutansuarayang dimasukkanke dalam amplop tertutup.Amplop itulah yang dibuka kemarin. Kelompok Enam.kemarin,menolakhasil pemilihanitu' Mereka menilai keseluruhanprosespencalonandanpemilihan cacat hukum. Karena itu, mereka menyatakantidak akan mengakui dan akan mengambil langkah untuk memberikan sanksi organisatorisatastindakan yang tidak mengindahkan inspirasi intern LBH. Pernyataanitu ditandatanganiPrincen, Mulyana, Ny. Amartiwi, Hendardi,LuhutMP. Pangaribuan,dan

o

= 0) A) tI

z

RambunTjajo. "Siapapun yang terpilih akankami tolak karenamekanisme pemilihanyang tidak/7ir dan panitiapemilihancacathukum," tegasMulyanaW. Kusumahmewakili Kelompok Enam. Selaindari Kelompok Enam, protesjuga datangdari lima direktur LBH daerah.Menurut Dedy Mawardi' direktur LBH B andarlampung,lima LBH daerahtersebutadalahLB H B andarlampung.LBH Bandung,LBH Jakarta,LBH Semarang.dan LBHYogyakana. "Kami tidak akeurmau bekerjasamadenganketuapengurus teqpilih,jikaDewan Penymtun tetaptundukpadaskenariopanitia yang legalitasnyadisangsikan."tegasDedy. Pernyataanitu merekategaskanlagi dalampernyataansikap lima LBH daerah,yang menuntutdiulangnyapemilihanketua dewanpengurusYLBHI. Pemyataanitu ditandatanganiDedy Mawardi, Melani (direktur LBH Bandung) Budi Santoso, (direktur LB H Yogyakarta)Luhut MP. Pangaribuan,(direktur LBH Jakarla),dan GirsangTarigan(direkturLBH Semarang)' Bagaimanasikap Dewan Penyantun?Aswab Mahasin menjawab,"Kani belum tahu,tapi kami akanberembukuntuk membahasdan mencadsolusinya."

7, a

or 0)

i

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

-

-

Mendobrak

Otoritarian

Membangun Detnokrasi

3

Ditemui warlawan di LBH Jakartakemarinsore,Bambang Widjojanto, penerimapiagam penghargaanKennedyHuman Rights1983ini, tampaktetaptenang,kendatidia diberondong berbagaipertanyaanwartawan.Alumni FakultasHukum UniversitasJayabaya,mengakutak merasadikucilkan ataskemelut pemilihanketuadewanpengurusYLBH itu.

Sayakira Tuhanyang menjadipengaruhekstemalnya.yang jelas sayamencobashalatlima waktu,puasaSenin-Kamis.Tapi kalau faktor eksternaldimaksudkan dapat dukungan dari kekuatanpolitik tertentu,sayatak terlibat dengansatuorganisasi apapunkecuali LBH.

Menurut laki-laki kelahiranJakarta18 Oktober 1959ini, ia menghormatihak rekan-rekannyamempersoalkanprosedurdan mekanismepemilihan. Setiaporang,menurutnya,punya hak berdasarkananalisisnyadan itu wajar.

Sayajugaherankok sayadisebutanakemasBang Buyung. Padahaldalam penangananbeberapakasustertentu,sayasering jalan denganBang Buyung. berseberangan

TentangKelompok Enam yang minta pemilihanini diulang, Bambangmengatakanpemilihan ini diatur denganmekanisme. Sementarayang melaksanakanmekanisme adalah Dewan Penyantundan panitiapemilihan. "Karena itu, masalahini kembalikan sajakepadadewanpenyantun.Bukan sayayang harus menjawabmasalahini," ujar Bambang,mantandirekturLBH Irian Jayaini. Berikut petikan wawancaradenganBambang.

Kan adaproeramkerja empattahun.Program ini yang akan sayalanjutkan.Misalnya begini,Luhut Pangaribuansebagai direktur LBH Jakulta,yah kita tetapbekerjasama.Ibu Amartiwi SalehsebagaianggotaDewan Penyantun,masakita tak bekerja samadengannya.

Bagaimana sikap Anda atas sikap Kelompok Enam yang menuntut ulang pemilihan ketua? Saya tidak punya masalah dengan teman-temandi Kelompok Enam, termasukdenganMulyana apalagidengan Ibu Amartiwi Saleh.Anda bisa cek. Selamaini savabekeria bersama-sama. Tegasn,vaapakah Andct setuju dengan tuntutan Kelompok Enam rang meminta pemilihan ulang? Kita hitung saja secaramatematis,berapabanyak orang setuju dan sebaliknya.Jadi,jangan sampaidenganlima atau enam orang,sudahmengatakanmerekayang paling benar.Kita juga harusjemih melihat,apakahmasalahini masalahseluruh Apakahini masalah orzngyangaktif di LBH atausegelintiroraurg. proseduralatausubstansial. Konon ada yang menyebutkanada faktor eksternal .vang mendorong, sebagictn anggota dewan pen-y-antun menjagokan Andtt?

d__-]

o

Anda disebut-sebutanak emasAndan Buvung Nasution?

Apa program keria Anda?

Bagaimana kalau Kelompok Enam tak ingin bekerju sama? Yang tidak mau bekerja sama kan masih harus dilihat sebabnya.Yang dikemukakzurmerekaadalerhmasalahprosedural dan mekanismepemilihan. Kalau begitu, urusannyadengan Dewan Penyantunbukan dengan saya. ltu problem Dewan Penyantunbukanproblem saya. Ada surat pernyataan dari lima LBH daerah yang juga menuntut pemilihan ulang ? Saya pikir kita harus mengeceklagi apakahmereka 100 persentidak mau bekerja samaatauhal-hal tertentusajayang tidak mau kerja sama.Janganlupa, surat-suratitu bagiandari solidaritas.Apakah betul sepertiitu, kita haruscek satuper satu. Juga bisa terjadi, apakah teman-temanyang membuat pernyataandi suratini sudahmengecekkepadaorangyang paling kompetenatautidak, misalnyake Dewan Penyantun.Karena itu, sayaakan mencari tahu apakahbenarsikap teman-teman seperti itu. Setelahitu baru kita cari solusinya.Tidak bisa ditentukanoleh sayasendiri.

fl'

0) l-

o = 0) d I

x

-r

z

Mttulobrak Otoritarian MembunpunDetnokrusr

-

M erulob ra k O tu r itarian M en bttng un De moknts i

l_

o f,

o)

Anda ketika ditawari oleh Kelompok Enam untuk tidak menerima hasil pemilihan ketua vang dipilih dewan pen)'antun, kabanq'u menolak? Pertama,sebagaiorang demokrat,kita harusmenghargai sikap masing-masing.Kedua, ada proses intemalisasi yang berbedaantarasayadan teman-temanitu. Ketiga, kalau saya ikut ta.ndatangan berarti tinggal Pak Soekardjo saja. Saya katakan,sayaingin peftarunganini marak. Keempat,sayapikir kendati sayabaru tiga tahun di LBH Pusatdan tujuh tahun di Irian Jaya,sayatahu persisproblema hubunganpusatdengan daerah.Ini kesempatansayauntuk mempresentasikanapayang selamaini menjadievaluasisayapadadewanpenyantun. Atltt pendapot tujuh tahun di LBH lrian Javo belum tentu Anda pwtvu kemampuanuntuk memimpin'? Pendapatitu boleh saja.Tapi 10 tahundi sini apakahdapat dinilai untukmemimpin. Apakah Anda siap dengan kernungkinanterburuk? SayamenganggapInsyaAllah tidak terjadi kemungkinan burukitu. Anda diberikan waktu tiga hari untuk menetukan sikap? Sayaakangunakanwaktutigahrui ini secaraoptimaluntuk. Sayapasti akan mengadakanpendekatankarenasayaini kan yunior. Sayakan harusbicara denganteman-temandan dengan Dewan Penyantun.Kita juga perlu kontemplasidan tak perlu persoalandi dalam. Tapi ada problem membesar-besarkan pentingdi luar yang harusdihadapibersama. Apakah Artda siap dan terbuka'? Yah, istilah tentarapersuasif.(nbtrd/oeA

LSM DITUDUH BERMASALAH? ,,AH,ITU SUDAHBIASA"

o f

0) 0) I

-r

z alangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kembalidicurigaipemerintah. Pada3l Oktober1996 alu.MenteriKoordinatorPolitik dan KeamananSoesilo Soedarmanmengumumkanada 32 LSM "bermasalah". Alasannya,peftama,tidak mencantumkanasasPancasiladalam organisasinya.Kedua, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengankeberadaanlembagaitu. Bahkan,MendagriYogie SM, memintaKejaksaanAgun-e dan Polri untuk menertibkant,SM dan ormas yang dianggap bermasalahitu - walaupunpihak Polkam sampaikini belum melansir daftar 32 LSM bermasalahtadi. "LSM atau ormas yang tidak sesuaidenganUU No 8/1985,tidak akan diakui keberadaanya," kataDirektur JenderalSosialPolitik Depdagri. SoetojoNK. JaksaAgungSinggihpun sudahmenyatakanakan meneliti dan mendataulangLSM dan ormasyang dinilai pemerinitu. tahberseberansan Sepanjangtahun 1996,setidaknyatelahempatkali LSM Diantaranya,tuduhanterhadapkonsorsi um di tuduh bermzrsalah. pembaruanagraria -aliansi LSM yang menghendakipembaruan UU Agraria- yang melibatkan 60 LSM pada pertengahanSeptember1996lalu.Kemudian,tuduhanke alamat Majelis Rakyat Indonesia 30 LSM ketika bergabungden-ean (MARI). gzrbungan LSM pendukungMegawatiSoektunoputri, di bulanJuni lalu. Selanjutnya.l3 LSM ikut dituding beradadi belakangaksi penculikantim peneliti Unas-yang kemudian diikuti kerusuhandi Irian Jaya- padaApril I 996. Bagi Bambang Widjojanto. Ketua Dewan Pengurus YLBHI, tuduhanpemerintahkepadaLSM itu bukan soalbaru.

8t--l

f

x

[r, -f

I

.D

-{ Mendobrak Otoritarian MembangunDemokrasi

-

-

M end o b ra k O t o r i t a r i an M emb a ngu n I) em ok ras i

o f,

Apalagi suhupolitik yang meninggibelakanganini. "Ini menunjukkan ketakutanyang berlebihandari pemerintah," ujar Bambang Widjojanto kepada Aly Nur Yasin dari TEMPO Interaktif di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta.Berikut petikan wawancaraitu. Pemerintah berulangkali mensinyalir ada masalah dengan LSM. Kini 32 LSM dikatakan bermasalah,ada apa nTenurutAntltt? lni yang keempat kalinya LSM dituduh bermasalah sepanjangtahun 1996.Sebelumnyapemerintahmenyebutada 60 LSM bermasalah yang tergabung dalam konsorsium pembaruanagraria.Dan ada 30 LSM yang tergabungdalam Majelis RakyatIndonesia(MARf). Sehinggakami dari LSM sudah terlalu sering mendengar kata bermasalah itu. Dan kebanyakanyang disebutbermasalahitu, menurutsayabukan LSM, tapi ormas. Seperti YKPK (YayasanKerukunan Persaudaraandan Kebangsaan),PNI Baru, Masyumi Baru, dan lainnya. LSM 1'angbermasalah itu yang bagaimana? Sayatidak mengerti"bermasalah"yang dimaksudpemerintah. Setahusayatidak adaLSM bermasalah.Jika adayang manadan apanyayang dikatakanbermasalah. Kata pemerintah )'(ttlg tidak asas Pancnsila ittt bermasalah, menurlfi Ando? Saatini hampir semuaLSM menggunakanasasPancasila, termasukYLBHI. Menurut sayatuduhanitu tidak jelas. Kalan yang dimaksutl dengan LSM yang melanggar hukum? Ini juga tidak jelas. Jenishukum dan tindakanapa yang dikualifikasikandenganmelanggarhukum olehpemerintah.Apa karenamelakukandemonstrasi.ataumenggangguketertiban. Jika demonstrasi,apakahadaundang-undangnya?

84l

0) l'o

Apakah karena tidak ntendaftar di Depdagri'?

o

Kalau orrnasmemangharusmendaftarkandiri ke Depdagri karena ada undang-ungdangnya. Yaitu, UU No 8/l9tt-5. SedangkanLSM tidak tunduk kepada undang-undang keormasan.Karenatidak adakewajiban untuk tunduk kepada undang-undangitu. KebanyakanLSM 'kanberbadanhukum yayasan,dan acuannyahanya kepada kitab undang-undang hukum perdata.Jadi cukup disahkanoleh notarissaja. Atau karena tidak pernah melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan dunia luar. Misalnya menerimu bantuan dana luar negeri? Kami terbuka mengenai hal itu. Buktinya kami selalu menggunakan akuntan publik untuk memeriksa keuangan. Denganakuntanpublik, sebenamyapemerintahbisa kapan saja melihat keuanganyang kami terima dari luar negeri. Justru pemerintah yang tidak terbuka. Dirjen Sospol mengatakan setnua badan hukum yang berbentukyoyasan atau bukan harus didafiar di Depdagri, menurut Anda? Dia (Dirjen Sospol,Red) yanghauusmenjelaskanargumen dan alasannya.Jika dia menyebutdenganmenggunakanUU 'ftczn 'kan No. 8/1985,it:u untuk orrnas.Ormas organisasiyang berbasisdanmenghimpunmassa.SementaraLSM tidak berbasis padamassa.Apakah adaLSM yang berbasisdan menghimpun massa?Itu harusdibuktikan dasarhukumnyadong. Jika tidak menggunakan asas Pancasila apa dapat dikatakan melangg,ar hukum? Jika ormas ya. Karena salah satu pasal dalam UU No 8/ 1985 mengharuskanmenggunakanPancasila.Sedangkan denganLSM belum adaperaturanyang mengaturhal itu. Jadi sah-sahsajatidak menggunakanasasPancasila.

Ir,

= 0i d I

^

-r

z

-l

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokra,si

-

-

Mendobrak

Otoritariut

Menbangun Demokrasi

o 0) I

ro o

Dengan adanya tuduhan itu, apakah kalangan LSM akan bersikap "tiarap" ? Tidak. Karenakami menganggapitu bukan masalah.Kalau kami "tiarap" berafti mengakui tuduhan itu. Buktinya, hari ini (5l11196)kami melakukan diskusi tentang undang-undang statistik. Tuduhan semacamitu sudahbiasa. Selama ini apakah tidak ada komunikasi antara kalangan LSM dengan pemerintah sampai ada tuduhan bermasalah? Dugaan saya,karenasituasipolitiknya tinggi menjelang Pemilu. Sehinggasemua orang yang berpikiran kritis perlu dikendalikan.Selainitu, menunjukkanadanyaketakutanberlebihan dari pemerintah.Dan ini lazim dilalcukanoleh pemerintah untuk menghalaukegiatanLSM. YLBHI termasuk "kena" tuduhan itu? Kami mengakui bahwa kami pernah bermasalah.Tapi itu masalahinternal, dan itu sudahkami selesaikan.Sekarangkami tenangsaja,karenamemangtidak adamasalah. Jadi kegiatan LSM selama ini apakah sudah sejalan dengan pemerintahl Menurut sayawajar,jika merekasejalanatautidak. Karena LSM sendiriperlu latihan.Tetapi,yang telpenting dalam proses latihan itu perlu adanyaketerbukaan.Pemerintahseharusnya membangun dialog agar tidak ada kecurigaan pada LSM. SehinggaLSM tidak selaludituduh bermasalah.

=

0) o) I

MUSTAHIL PEMERINTAHADILI CLAN CENDANA asih ingat pepatah Jawa, mikul nduwur mendem njero? Tradisi Jawa, kurang lebih artinya, yang mengharuskanseseoranguntuk menghormatiorang yang dianggaplebih tua,dan biasanya,berjasa.Budayaseperti itulah secaraturuntemurundiwariskandari generasike gemerasi berikut, dan kemudian memunculkanperasaanewuh-pakew,trh. Sungkandan risih untuk mengatakantindakan yang dilakukan tidak benar.Apalagi menegurdanbahkanmengadilinya.Kondisi sepertiitulah yang sebenarnyaterjadi saatini di negeri kita. Tidak jelek memang.Akan tetapi,bagaimanahal itu akan tetap diperlahankanapabilapada kenyataannyasikap,perilaku dantindak tandukorangitu kontrasdengannilai-nilai moral yang justru diyakini masyarakatdianggap benar. Sikap ew-Lthpekewuh,sungkandanrisih membicarakanhal yang semestinya harusdibicarakansecaraterbuka,lantaransikapitulah,kemudian dikubur. Kita merasayakin orang yang benar-benarberjasa,akan dikenang,dihormatidandiagung-agungkan sepanjangmasa.Kita pun percayabahwaorangtercelaakandicela sepanjangmasa. meskipuntindakanyangdilakukannyatidak pemahdiadili secara terbuka.Tulisandalambab ini, dimaksudsekedarmengingatkan bahwa duduk persoalanpemberantasan tindakan terceladi Indonesai.sulit diadili secaraterbuka

8;l ,L

0) 0)

x r z

--.1

M endobrak Otrtritarian

Membutgun Demokrasi

MUNGKINKAH PRESIDEN DIPIDANAKAN?

ehebohansecaraterus-menerusterjadi, ditengah ketidakjelasandan ketidakpastianprosespenegakan l( yang muncul di seanteronegeri. Itulah yang I \hukum terasa dan jelas terlihat dalam hiruk-pikuk kehidupan kemasyarakatanterakhir ini. Katanya, atau mungkin juga memangsudahadabeberapafakta, kekuasaanmenampakkan gejala korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN). Pernyataanitu menusuk kesadarankita. Bukankah salah satu kebersamaan yang menjadi dasarpengikat untuk mendorongera reformasi adalahkarena rakyat sudahmuak dengan arogansikekuasaan dan segalaperilaku KKN-nya? Thpi, dalam perspektiflain, kita perlu juga mensyukurinya. Paling tidak, kini adakeberanianuntukmengungkapkanhal itu. Dan keberanianitu tidak hanya ada pada rakyat dan media massa,tapijuga padamerekayangkini berposisisebagaipejabat negara.Telah terjadi suatuprosesdi mana banyak pihak berani membuka dan mempersoalkan segala kecenderungandan dugaan penyalahgunaankewenangan yang dilakukan kekuasaan.Lihat saja dalam kasus Buloggate, perseteruan antara Syahrir Sabirin dan Gus Dur, seftatipu muslihat dalam penerbitanSP3Texmaco. T

7

tadi,adatrenlainnya.Kendatibanyak Selainkecenderungan soal kejahatandiungkap seftamenjadi perhatianmasyarakat melalui berbagaimedia,jarang sekalimasalahitu diselesaikan denganbaik sehiggajelasbetul salah-tidaknyaseseorangyang diduga melakukan suatukejatahatan.Denganbegitu, mereka bisadituntut lebihjauh dengandikenai sanksiyang tegas.Begitu pula bagi mereka yang tak terbukti, seharusnya.segerasaja direhabilitasinamabaiknva.

8;l

-I

MerulobrukOtorituriunMernbutpurtDennkro.si

o 5 5 OJ l'o

Proses pembiaran suatu masalah bukan hanya bisa dipersepsikansebagaijustifikasi suatukejahatan,tapi juga memunculkangejalagrey collar crinte.Maksudnya,tak lagi bisa ditentukan dan dipastikan apakah suatu tindakan yang mempunyai indikasi kuat sebagai suatu kejahatan dapat dikualifikasikansebagaikejahatan.Semuaterlihatabu-abu,rak jelas dan tak pasti.Segalatindakanitu, kelak, akanberujung pada sandiwarapenegakanhukum, dan itulah ketidakadilan.

o

= d I

x I

z

Salah satusoalyarg menjadipenyebabtak tuntasnyaproses penegakanhukum dalamberbagaikasusdugaanpenyalahgunaan kewenanganyangdilakukanpejabatpublik adalahtidak adanya mekanismeproseduraldalam mendorongprosespenyidikanatas masalahtersebut.Tindakan kepolisisianguna kepentingan penyidikan atas dugaan kejahatanyang diduga dilakukan kalangananggotamajelis atau dewan telah diatur melalui Undang-undangNomor 13 Tahun 1970. Kecuali terhadap kejahatan yang tertangkap tangan atau tuduhan terhadap kejahatanyang diancam dengan hukuman mati, tindakan kepolisizurdilakukan ataspersetujuanpresiden.Pelzrksanaannya dil;rkukanatasperintahJaksaAgung,sementarabagi anggota majelisdan dewandari kalanganmiliter oleh Menteri Perlahznan Keamanan/Pangli ma AngkatanBersenjata. Begitu pula bagi kalanganyudikatif.Ada ketentuanfonnal yang mengaturnya.Ketua MahakamahAgung hingga hakim agunghanya dapatditangkapdan ditahanatasperintahJaksa Agung setelahmendapatpersetujuandari Presiden.Bahkan, apabilaperintahpenzurgkapan itu diikuti penahiurzut, hakim agung itu harusdiberhentikansementaradarijabatannya(Pasal l7 jo PasalI 4 UU No. l4 Tahun I 985). Pemberhentianitu dilakukan olehPresidenselakukepalanegaraatasusulMahkamahAgung. Sedangkanhakim di peradilanlainnyadapatditangkapdan ditahan hanya atasperintahJaksaAgung setelahmendapat persetujuandari KetuaMA dan Menteri Kehakiman (Pasal 26UU No.2/1986).Parahakim tersebutdapatdiberhentikarr

[*, L

o) 0)

D

: Mendobrak Otoritarian Membarwurt Demokrasr

-

--

Mendobrak

Otoritarian

Membangun [)entokrasi

oleh presidenatasusul menteri kehakiman berdasarkanpersetujuanketuaMA.

titik inilah, kelak,kita baru bisaberbicaramengenaiprosesinpeachment.

Walaupunbegitu, masih tetap ada soal:bagaimanakalau MA atau ketua MA tidak memberikanusulanataupersetujuan terhadappara hakim tesebut?Jadi, tidak benar sikap sekretaris jenderal MA yang menghambatprosespemeriksaanterhadap beberapahakimagungyang didugaterlibatdalamkasus vonis palsudi MA. Kalau hakim agungitu hanyadijadikan saksioleh pihak kepolisian,tidak perlu prosedurpersetujuandari presiden, kecuali kalau merekadijadikan tersangkadan akandikenai upaya paksa.

Gagasanini diajukanagarsegalakehendakuntuk mewujudkan supremasihukum tidak kandashanya karenabelum ada perundanganyang mengatur prosedur pemeriksaandugaan kejahatanoleh kalanganeksekutif,khususnyapresiden.Atau, hanya karena kesalahanpresidenyang tak substantii terjadi proses akrobatik politik, dan kekuasaandiobok-obok oleh kepentinganyang takjelas. Sebab,semuanyaitu, kelak, hanya merugikan kepentinganrakyat.

Lalu, bagaimandenganprosedurdugaankejahatanpidana yang dilakukan oleh eksekutif ? Sertaimplikasi sanksipolitik bila kejahatan itu bisa dibuktikan? Hingga kini, belum ada ketentuan hukum yang mengatur prosedur pemeriksaan atas tindak kejahatan yang diduga dilakukan presiden ataupun pembantunya.Sebab,memangbelum adaperundanganlembaga kepresidenan.Pokok soalnya:apakahkalau tidak adaperaturan perundangannya,itu berarti dugaankejahatantersebuttak bisa diprosessecarahukum? Bisa sajalangsungdigunakanKUHAP, sembari digunakan prosesyang menganalogikanprosedurdi lembagayudikatif. Karenaparahakim itu diangkatdan diberhentikanoleh presiden, diperlukan persetujuanpresiden untuk memeriksa mereka. Dengur begitu,pemeriksaanterhadappresidenjuga memerlukan persetujuandari institusilainnya,lembagayang mengangkatnya, yaitu MPR. Pertanyaannya:apakahpersetujuanitu dari ketua MPR sajaatausemuaunsurpimpinan MPR atausemuaanggota majelis?Dan mengaitkannyadenganprinsip pemeriksaanyang sederhana,cepat,dan murahjuga perlu dikualifikasikanjenis kejahatanyang memangmemerlukanpersetujuandari anggota atau hanya ketua majelis. Kalau begitu, seperlinya tak ada kesulitanproseduraluntuk memeriksaseorangpresiden.Dari

dl

[r'

d oq) l'

\o N

r" .} ?

Mendohrak Otoritarian Metn.banpunDemokrasi

PEMERINTAH TIDAK SERIUS UNTUK ADILI SOEHARTO

ukannrain.Kendatidibawr*rtekananopini publik yang kuat dan ketat sejaklengsersebagaipresiden,mantan presidenSoehartomasih mampu muncul di hadapan umum melaluistasiunTV milik anaknya.Dalam satuminggu tenkhir ini, ia mulai meng-countertekananitu denganmenyampaikiuruurtanganuntuk membuktikanapakahdirinya mempunyai hartadi luar negeri.Kalaumemangada,katadia. silahkanarnbil untuk kepentinganrakyat.Bukan itu saja,tim konsultanCendana juga minta perhatianekstrakeruspadapresidenHabibie,pangab JenderalTNI Wiranto dan Komnas HAM untuk melindungi mantanpresidenSoehaftodari berbagaihujatan,cercaandan celaandari masyarakatyang dianggapsudahmelang_ear nilai moraldanbatasyuridis. Menarik untuk mengamatiberbagaiperkernbangandan diskursusdi atas.Kita dapatrnelihatbeberapakenyataanyaitu: peltama,temyatakemampuanmantanpresidenSoehartomasih cukr"rpbaik dan kuat untuk mengorganisirberbagaikelompok dar kekuatanlain _qunan-relindungikepentinganclirinya.Konon. sebelumtampil di stasiunTV, suatutim khusustelahbekerja cukupintensifuntukmengatursertamempersiapkan penampilatr tersebut.Mulai dari busanahingga pilihan kosa-katauntuk memaknaipemyataan yangdisampaikan. Kedua, seakansudahdiatur,pejabatyangpaling berwenang untuk meresponpemyatanitu bertindaksigapdanlantang.Secara tegas.JaksaAgung Andi Ghalib menyatakan,kita harusmemper_ cayai keteranganitu. Masak, katanya,tidak percayadengan keteranganmantanPresiden.Jadi,kendatiketeranganitu tidak dilakukandi dalarnpemeriksaandi bawahprc iustit-ict, Jaksa

e;1

I

E

Mendobrak Otoritarian Mt,mbangurr Dentoknt.tt

o l 0) l-

Agung telahberanimengambilkesimpulanuntuk membenarkan keteranganjalanan tersebut.Padahal,ia tidak melakukan pemerik.saan langsung atasdugaanmelakukansuatutindak pidana serta melakukan cross checking dengan saksi_saksi lainnya untuk kadar kesalahanseseorang.Ketiga. pernyataan JaksaAgungyangberupapengujianterhadapSoehartoitu seolah_ olah menafikan keterangannyayang dikemukekan sebelumnya bahwa ditemr,rkanbukti penyalahgunaandana yayasanyang dipimpin oleh mantanpresidenSoeharto. Siapapun dia, mulai dari tukang becak hingga mantan presidensekalipunrnempunyaikedudukanyang samadi rnuka hukum.Merekaberhakuntuk mendapatkanperlindun_san hukum. Jadi bila seseorangmantanpresidenbernamaSoehartominta perlindunganhukum maka negaraharusmemberikanperlindunganitu. Secaraprosedural,ia harusmengajukanpengaduan ataumembuatlaporanadanyasuatutindakanpidanaataujika menurutpenilaianaparatpenyidik diduga kerasmemangada unsurpidana,makaia harussegeramelakukar tindakpenyidikan. Di dalarnprosesini kelak nkan diperiksa apakahmemang seseorang itu punya namabaik hingga merasadicemari ataudicerca namabaiknya?Apakah seseorangitu bukan orrmgyang terhina sehinggaharusmerasaterhinaoleh suatupemyataanpenilaian masyarakat.

lo

$

0) I

z

Lebih dari itu, kitajuga harusmelil.rathubungankausalrtas ataspenilaian dan pemyatanrakyat terhadapmantanpresiden. Sikap dan pandanganrakyat adalahrespondari pemaharnan dan pengetahuanmerekaatasberbagaitindakan yang diduga dilakukal mantanPresiden.Hinggakini. rakyatsangatmerasakan tidak ada usaha yang cukup serius dan sistematisuntuk membongkarberbagaitindakkejahatanyang didugadilakukan oleh mantan PresidenSoeharlo.Kita dapat melihat berbagai tindakan pemerintahyang gamang dan tidak tuntas untuk menyelidiki kejahatantersebut. Beberapainclikasibisa cliajukan,nrisrnl,u: pertilntl. pemerintahtidak akan mau membentuk tim investigasi

E,

x

-r

I I I

II

I t] )--

tt o9J

D -l

Mendobrak Otoity:!gW_*

___-

independenyang melibatkan berbagaitokoh masyarakatyang punya kredibilitas, integritas dan profesionalismeguna mengungkapkejahatantersebut.Kedua,diskursusyang dikembangkan seolah-olahmenyebutkanbahwa kejahatanyang dilakukan itu hanya berupa KKN saja. Padahalsangat mun gk'tnte4 adi abuse ofpower dalamkapasitasnyasebagaipresidenyang berkaitan dengandimensiekonomi, sosialdanpolitik. Apakah begitu susahuntuk membuktikan berbagai fakta yang sudahadaselama32 tahun ini hinggamenyebabkanbangsa ini hampir hancur dan bangkrut. Ketiga, selalu dikemukakan konsep hukum praduga tidak bersalah untuk mengajukan Soehartoke pengadilan.Padahalkita juga mengenal konsep pradugabersalah.Mengapatidak digunakanprinsip hukum ini, karenakita patut mendugakejahatanyang dilakukannya sangat rapi dan canggih serta seolah-olah legitimate . Untuk itulah dalam konteks ini kita harus menduga telah terjadi kejahatan.Misalnya yang paling mudah dari sektor pajak yang dibayarkannya. Berapa banyak kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya.Kalau kekayaannya melebihi pendapatannyaapakahitu didapat dari harta warisan beliau.Pak Harto harusmembuktikannya.Bisa juga melacak berbagai tindakan dan kebijakannya berkaitan dengankasuskasuspembunuhanmasal,misalnya yang terjadi di Tanjung Priok, Lampung, TimorTimur, Aceh dan Irian yangkinibaruterungkap karenabaru punya keberanianuntuk mengemukakannya. Yang pasti,salah satu sinyalemenmenyatakanbagaimana mungkin mantanpresidenSoehartoakan diseretke pengadilan kalau beberapaorang yang kini memegangtampuk jabatan sebagaipimpinan adalahpihak yang diduga kerasjuga terlibat dengantindakkejahatan yang dulu diduga dilakukan orang yang menjadibosnyaitu? Jadi artinya,kita harus?

s41

Mandobrak

Oktriturian

Metnbungun Dentokrasi

o=' l!

TOMMY VERSUSKEADILAN

o OJ

6 t-r

z ommy Diancam Hukuman Mati. Begitu judul yang terpampangdi sebuahmedia massa,pekan lalu. Apakah betul anak mantan penguasanomor satu republik itu akan dipidanadenganhukum mati? Sulit untuk bisameyakini hal itu. SejakTommy dihadapkan ke muka peradilan,ada begitu banyak"keistimewaan"diberikan kepadanyaoleh sebagianpenegakhukum. Karenaitu, tidaklah mengherankanbila kelak terjadi tindakanyang bersifat"mani'pada pulatif kasusini. Sepertibanyakkasusyang melibatkanpenguasa,kasus Tommy ini telah membuat wajah peradilan "babak-belur". Peradilan seperti dipermainkan sejak awal. Bayangkan. Di pengadilantingkat perlama,Tommy diputusbebas.Putusanini membuattidak cumapengadilandituding telah "bermain mata", tapi penuntutumum juga disinyalir sengajamemformulasikan dakwaanyang "tak cukup komprehensif". Di tingkatkasasi,Tommy dinyatakimbersalaholeh majelis yang dipimpin oleh Ketua Muda MahakamahAgung. Tetapi majelis yang dipimpin oleh Wakil Ketua MA malah membebaskannyapada tingkat peninjauan kembali. Fakta ini menunjukkanbahwaparaelit pimpinandi MahakamahAgung saja -baik ketua muda maupun wakil ketua- bisa berbeda pendapatsangatmendasaratassuatukasusyang sesungguhnya tak begitu rumit. Bahkan,sang Ketua Muda yang memutuskan Tommy bersalahmati mengenaskanditembak.Sementaraitu, Wakil KetuaMA menyatakan"beranimati" untuk memastikan kalanganyang meragukan.fcti ntes.sputusannyabahwaputusan

[ot

--t Mendobrak Otoritarian Metnhen,!Lrrt Dernokrasi

-

yang membebaskanTommy telah dilakukan sesuaidengan hukum dankeadilan.

Lalu, soal empat perkara pidana yang didakwakan kepada Tommy.Perkaraini masihmenyimpanproblematik pembuktian. Dari keempatdakwaanitu, hanyadakweuan Pasal216 (1) KUHP -yaitu tidak mengikuti perintahatautuntutanyang dilakukan oleh perundang-undangan-yang cukup kuat untuk bisa dibuktikan. Ketiga dakwaanlainnya bermasalah.Sebab,salah satu dakwaanPasal 340jo 55 ( I ), (2) KUHP sangatbergantung pada keterangansaksi Mulawarman dan Noval Hadad soal dugaanketerlibatanTommy dalam pembunuhanHakim Agung Syafiuddin. Padahal,kedua saksi itu punya potensi besar "menutupi" seluruhhubungandenganTommy.

Mendobrak

O torttu ria n M emban gun De nu t kro.s i

o OJ

Situasi ketidakpastianhukum di lembagateftinggi penegak hukum itu mengundangreaksidibentuknyaTim Eksaminasioleh sebagianmasyarakathukum. Dibentukjuga Tim Klaritrkasi oleh ketuaMA. Hinggakini, MA belumpemahmengumumkanhasil klarifikasinya atasputusanpeninjauankembali Tommy, kendati Tim Eksaminasitelahmenyimpulkanadabegitu banyakcacat yuridispadaputusanitu. SikapMA ini agakmemalukan,memang, tapi begitulahfaktanya. Kasus ini pun saratdengankontroversi lain. Lihat saja, misalnya,Tommy menudingmantanpresidenGus Dur mengingkarijanji untuk membantumembebaskannya. Tommy mengadukanGus Dur, dan kasusini tengahdiperiksakepolisian.Ada lagi sinyalemendari istri almarhumHakimAgung Syafiuddin, yang dibunuh,bahwasebagianpengaceraTommypemahdatang kepadanya.Di sinijelas adaindikasi dugaanpenyuapanuntuk kebebasanTommy. Kesemuan fakta itu dapatmenjadi indikasi yang sangatkuat bahwa Tommy akan senantiasamelakukan berbagaiupayauntuk "membeli" kebebasannya. Selainitu juga muncul perdebatanhukum ketika Ketua MA mengeluarkansemacamfatwa hukum. Bunyi fatwa itu, Tommy harustetapmenjalanihukumanselamaia jadiburon -dimulai saatputusankasasidijatuhkansampaiia dibebaskanoleh putusan PeninjauanKembali (PK). Kejanggalanlainnya, saatTommy teftangkap,masyarakat sempatterheran-heranmenonton"kemesraan"SofjanJacoeb, sang Kapolda Jaya, dengan buron yang sangatmerepotkan jajarannyaitu. Hingga kini, adaimpresibahwapengawalanyang dilakukanatasterdakwaTommysangatistimewasepertilayaknya mengawalpejabatpentingsaja.Tommy pun mendapatkan keistimewznnlain, yzrknibisabeberapakali menjenguk ayifinya, yang kini tengahterkaparsakit.

;t

l-

o

=

q)

r=

rz

Sedangkandua dakwaan lainnya sesuaidenganPasal I ( | ) Undang-undangDarurat mengenaipemilikan danpenyimpanan senjatadapat dengan mudah dipatahkan,kalau Tommy bisa mengajukanalibi, karenasudahadaorang yang secarasukarela mengakui senjatadan amunisi itu miliknya. Dengansemuakeanehantersebutdalamproseshukum ini, adakecemasanbahwa "keanehan"serupadengankasus-kasus terdahulu akanterjadi lagi. Semuajugasangatmaftrum,Tommy dan para pengacaranyatentu akan berusahakerasagar pengadilan memutusbebaskasusini. Juga,bisa sajaterjadi, berbagai upaya lain akan mereka lakukan yang -semoga saja- bukan untuk membuatpengadilankian tak berdaya,kendati, dalam perspektifyang positif, mestinyapatutdisyukuri kasusini segerir di limpahkanke pengadil;ur.Apalagi,sebagianhakim seperliAndi SamsanNganro dianggapmempunyaiintegritastinggi dalam menanganiperkara. Yangpasti,perjalanunkasusini masihpanjang.Diduga akan muncul berbagaikontroversi.Tapi, demi memperkuatkeinginan rakyat akan komitmen penegakanhukum, pengadilanjangan sampai memberikan privilege apa pun yang merusak martabatnya-sepertidulu dilakukanolehkejaksaanhinggamenyebabkanTommy kabur.Semogaupayamenegakkankeadilanwalau sekarangbelum tampakmeyakinkan- tetapditegakkan kendatilangit pun akanruntuh.

7n, a

ql o)

-J Mentlobrak

Otoritarian

MembanpLrn Dernokrasi

-

M endob rak Oto r itari u n M eniltcutg Ltn Demokrasi

o J q)

PROBLEMATIKA HUKUM KOMANDAN PUSPOM-KASUS GHALIB omandan PusatPolisiMiliter (DanPuspom )TNIbaru sajamenyelesaikan tugaspentingyang sampaikini etapmenyitaperhatianmasyarakatumum, yaitu dugaankorupsi yang dilakukan mantan JaksaAgung Letjen Andi Muhammad Ghalib. Melalui penjelasannya29 Juli lalu, Dan Puspommengemukakanpelbagaiargumenhukum yang padaakhirnya menyatakan,"Belum cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana suapyang dilakukan oleh Letjen Andi M Ghalib SH". Namun, dalam pernyataantersebuttidak adakatakata yang menyatakanbahwaPuspommelakukanpenghentian penyelidikan,penyidikanataupemeriksaan.Kendati sebagian kalanganmenganggaphal itu biasa-karena tidak semualaporan memangbisa dibuktikan indikasi pidananya- namun banyak yang tak habispikir menanggapipernyataanDan Puspomitu. Kalau saja pemeriksaanitu dimulai denganmembuktikan, benarkahPak Ghalib yang belum genapsetahunmenjadi Jaksa Agung tetapi sudahmemiliki danadi l6 rekeningnyadengan nilai lebih Rp 9 milyar? Dan apakahkekayaanitu seimbang dengan penghasilannyaatau sumber lain untuk menambah kekayaannya?Maka,j ika pembuktianlangsung dilakukan,lnsya Allah kita akansegeramenemukanjawaban apakahkekayaan itu memang bersumber dari yang hak atau bathil, halal atau haram,dari korupsi ataubukan. Celakanya,Dan Puspomjustru tidak melakukanhal itu. Yangdilakukan malah sebalikny4 dengan membuatberbagaiargumenyangmenimbulkanproblematikdan kompleksitashukum dan dampaknyamembingungkanmasyarakat. Di dalampenjelasannya, Dan Puspommenyatakanbelum dapatmemulai tindakanpenyidikan sehinggahanyamelakukan penyelidikansebagaimana diatur dalam KUHAP pasal 5. Hal itu dilakukan karena meski ICW (lndonesian Corruption

etl

Watch)sudahmemberikanlaporaninfbrmasi berupasurat,tetapi itu di klasifikasi Dan Puspombukansebagailapor:urpolisi yang ditandatanganiICW. Bahkan ICW disebut belum diperiksa Puspom sebagaisaksidi Puspom.Jadi,tampaknyapenyelidikaur tergantungpadatercantumnyatandatanganatautidak dalam laporanpolisi. Jika kita cermati penjelasandan argumenDan Puspom tersebut,maka denganmudah akan didapati bahwa kesalahanlogika beqpikirdalam Dan Puspomtelahmelarkukan menggunakanproseduralhukum acaraataspemeriksaankasus AndiGhalib.

teorihukummodemada Bilamerujukpuauaorcri,i,Taam yang disebut dengan legal standing dalam kasus tertentu. Seseorangbisamenjadipihak yangmendapatkanstandingdalam kasusteftentu.Dalam hukum lingkunganmisalnya,LSM yang bergerak di bidang lingkungan bisa mewakili kepentingan lingkungan untuk melaporkanbahkanmengajukangugatanatas kasusperusakandan pencemaranlingkungan. Dalam suaturezim yang korup dimanakonspirasikorupsi begitu merajalela dan begitu banyak orang tidak punya keberanianuntuk melaporkanpejabatyang didugamelakukan korupsi, maka ICW sangat valid mempunyai legal standing untuk menjadi pelaporataskasusdugaankorupsi. Dan Puspom menyatakanpula pihaknya belum melakukanpenyidikan tetapi masihpadatahapmelaksanakanpenyelidikan.Padahaldalam UU No 3l I 1997tentang Peradilan Militer (UUPM), tidak dikenal samasekalitahappemeriksaanyang disebutpenyelidikan. MenggunakanKUHAP pasal5 sebagaidasartindakannyauntuk melakukanpenyelidikan,Dan Puspomkemudiandenganalasan naif menyebutlaporanICW hanyalah".... informasi berupasurat " yangbelum dapatdimulainyatindakanpenyidikan.... Misalkan Dan Puspombenarbahwa ia dapatmelakukan penyelidikan,padakenyataannyaDan Puspommelangkahlebih jauh dari itu, yakni melakukanproseshukum yang seharusnya

[-rn

l-o o

=

0) d

r-r

z

Merulobrak Otoritarian Metnbunptut Demokrasi

n

tidak dilakukandalamtahappenyelidikan.Ini bisadilihat ketika Dan Puspommenyatakan,"...DanPuspomtelahmemeriksa14 (empatbelas)orangsaksi...," dan melakukan"... pemeriksaan rekening ..." atas dua dari l6 (enam belas) rekening Ghalib yang diajukanICW. Dalam melakukanpenyelidikan,seharusnyaDan Puspom tidak boleh memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai saksi. Karena hak pemanggilan saksi itu adalah kewenangan dari penyidik sesuaiKUHAP pasal 7 ayat (l) huruf g. Begitu pun pemeriksaansuratdalam hal ini rekening giro, ia haruslebih dahulu dapatperintahdari penyidik sesuai KUHAP pasal6 ayat ( I ) huruf b. Apalagi pemeriksaanoleh Dan Puspomternyata bukan dilakukan Tim Tetap Koneksitas sesuaiKUHAP pasal89,yangimplikasinyamemberikiurpeluang cukup luas bagi Dan Puspomuntuk melindungi kepentingan korps militer. Dengandemikian, Dan Puspomtelah melakukan pelanggarandan penyimpangandalam pemeriksaanterhadap ketentuantruPM maupunhukum acarapidanayang tercantum dalamKUHAP. ICW sudahmembuat laporan atasdugaankorupsi yang sudahditandatanganinyasendiri dan mendapatkantandaterima resmidari Dan Puspom.Laporanitu dilakukansesuaikewajiban hukum yang seharusnyadilakukan setiapwarganegarasesuai pasal I angka 14 UUPM, maupunpasal I angka 24 KUHAP. Tidak ada satupasalpun dalam hukum acaradi UUPM yang menyatakanbahwa laporansepertiyang diserahkanICW harus dibuat dalam bentuk laporanpolisi dan harusditandatangani pelapor. PenjelasanUUPM pasal 100 hanya menyebutkan bahwalaporanyang diajukansecarateftulis harusditandatangani si pelapor. Laporan dalam kaitannya dengan berita acara memang diatur dalam KUHAP pasal 75, namun dalam pasal itu tidak adaketentuanbahwalaporan dari isi pelaporharusdibuat dalam beritaacaraapalagiharusditandatangani.

,dl

d

M endo b ra k Oto r i t uri tut Metnbung,un Demokrusi

5 0) l! o

Bahkan menurutUU No 311971tentangTindak pidana Korupsi pasal5 ada ketentuanbahwa penyidik wajib dengan inisiatifnya sendirimelakukantindakansegerasetelahmenerima laporan.Tidak adadisebutkan,laporanitu harusdibuattertulis dan dibuatkan berita acaranyaserta harus ditandatanganisi pelapor.Yangadakewajib;n si penyidik untuk segeramelzrkukan tindakanatasinisiatif sendiri.Denganbegitujelaslahtindakan danpenjelasanDan Puspom-bahwalaporanatasKasusGhalib harusmenyertakanlaporanpolisi dan ditandatanganisi pelapor GCW)- merupakanpelanggaranterhadaphukum acarapidana.

0) q) I

x T

z

Akan halnyapenjelasanDan Puspomyang merujuk pasal 100 UUPM dan KUHAP pasal 108 bahwa laporanICW belum dapatdikategorikan sebagailaporan,tampaknyaDan Puspom alpa bahwa pasal-pasalyang disebutkannyaitu berada di bawahjudul paragraf 5 tentangpelaksanaanpenyidikan di UUPM, atau Bagian Kedua Penyidikan dalam KUHAP Bab XIV. Bukankah Dan Puspommenyatakan,prosespemeriksaan masih dalam tahappenyelidikanbukan penyidikan?Bagaimana mungkin Dan Puspommenggunakanpasal-pasal"penyidikan", padahal ia sedang dalam tahap "penyelidikan" seperti dikemukakannyasendiri? kbih dari itu, ICW menurutPuspomsembarimerujukpasal 100 UUPM dam KUHAP pasal 108, tidak dapat dikatakan sebagaipelaporkarenatidik mengalami,melihat,menyaksikan, dan menjadikorbankarenaadanyakasuskorupsi.Dan Puspom lupa bahwakita semuarakyat Indonesiabisamenjadikorban karenaadanyakasuskorupsi,sehinggakeadilandan kebenaran tidak bisaditegakkan,kepastianhukum bisadibeli denganuang dan lain sebagainya.

l

Padabagianlain penjelasanDan Puspomdisebutkanbahwa ia, ..."telahmelakukanpenyelidikanterhadapl6 (enambelas) rekeningatasnamaLetjen Andi M Ghalib..."(angka3, hasil penyelidikanoleh Puspom,hal l). Tetapidalam bagianlain penjelasanDan Puspom dikemukakan....terhadapl4 (empitt

fu,' -L

0) q) 1

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

-

-

(D

Mendobra.k Oturitariun Metnbangun [)cmokru.tt

0)

duaorangsaksiyang sedangdiperiksadi Kejagung?Bukankah hal tersebutmelanggarsumpahjabatanseorangJaksaAgung? Belum lagi, Dan Puspom hanya berani membuka hasil pemeriksaanakuntanpublik terhadapsaturekeningGhalib saja. yanghasilnya Dan Puspomhanyaberanimembukaketerangan memberikanpersepsiyang menguntungkankasus Ghalib. Namun, rekomendasiuntuk mengajukanpemeriksaanlabkrim di Singapuraatasrekeningitu tidak pemahdisampaikannya.

belas) rekening lainnya terdiri dari 12 (dua belas) Deposito, satu TabunganTahapandan satu Giro belum dapat dilakukan pemeriksaan..." (angka 3 huruf c, hal 5). Maknanya, Dan Puspomtemyata belum cukup profesionaldalam melakukan pemeriksaanatau setidaknyadalam memberikanpenjelasan; karena satuketerangankontradiksi denganyang lainnya. *** Jadi secarakeseluruhanperlu disebutkan,adakesankuat bahwa Dan Puspom tidak sungguh-sungguhmenempatkan dirinya sebagaipenyidik Puspom,tetapi lebih tepat disebut sebagai"Pembela" dalam kasusGhalib. Pelanggaranterhadap prosedurhukum acarabolehjadi hanyamerupakancover untuk mengaburkan pokok masalah dalam kasus ini. Lihat saja misalnya, Dan Puspom memberikan pernyataan disertai penjelasanbersama-samadenganKepala Badan Pembinaan Hukum ( Kababinkum ) Mabes TNI yang selamaini dikenal nyata-nyatamemiliki fungsi untuk melindungi kepentinganmiliter. Ingat sajaketika dalamkasusdugaankorupsi mantanPresiden Soeharto,Babinkum menyediakanpengacarakhususuntuk kasus tersebut. Dari uraian tadi semakin jelas bahwa posisi Dan Puspom adalah"Pembela" dalam memberikan penjelasanatas dugaankorupsi yang dilakukanAndi Ghalib.

o

=

o) 6 I

I

z

Jelaslahsudah,bukan hanya kompleksitashukum yang terjadi.Sekalilagi, kasusini menunjukkandengantegas,banyak kasusjustru tidak terungkapsetelahdiperiksaPuspom.Kasus Trisakti dan Semanggiadalahbeberapadi antaranya.Secara kasatmata kita juga meyakini, kasuskorupsi memang selalu kewenanganpejabatbirokrasi berkaitandenganpenyalahgunaan dan militer, karenasistemkekuasaanyang masih tertutupdan sentralistik.Keadaansepertiitu hanya ada dalam rezim yang otoritarian, dimana hukum hanya abdi bagi kepentingankekuasaan.Artinya, kasusGhalib ini seharusnyamenjadi hikmah bahwadibutuhkur peningkatangerakansosialantikorupsiuntuk melawanrezim yang korup.

Apalagi kalau melihat penjelasan Dan Puspom yang menyebutkan kasus yang semula diadukan karena dugaan korupsi tiba-tibadipelintir menjadi hanya sekadarkasusdugaan suap-menyuap.Dari saksi yang diperiksa, Dan Puspom mengemukakan,"...tidak adakeinginanuntuk mempengaruhi pemeriksaan di Kejagung...Prajogo PangestudanThe Nine King adalah staf khusus Ketua Umum KONI Pusat dan penyumbangaktif kegiatanolahraga(bukan olahragagulat)...". Anehnya Puspomtidak melacak,bukankahkedua orang saksitersebutsedangdiperiksaKejaksaanAgungdalamperkara tersendiri?Jadi,apamaksudnyapemberiandanatersebutoleh

11,,,

r;l

j.

x

.,

N_

MenfutbrakOturitarian MetttltanqunDemokrasi

-I

o-'

Mendobruk Ot}r.ituriun lllt,rnbanRwt [)ennkntsr

0) I

AWAS ADA FENOMENA ,,GREY COLLAR CRIME"

ini,persoalanpenegakanhukum makin absurd.Hingga rasanya, tak pantas lagi ada kosa kata penegakan f( I Ldiletakkan pada konteks hukum. Karena yang kini teryadi,justru penjungkirbalikannilai-nilai dan prinsip hukum. Bahkan tampaknya,prosesitu malah makin intensif dan kian meluas.Hingga yang dirasakan,ada berbagaiketidakjelasan dan ketidakpastian.Kesemuanya itu. bukan hanya akan membuatkita berkutatdenganberbagaimasalahyang niscaya takkan pernah diselesaikansecaratuntas.Akan tetapi,justru menimbulkan soalbaru lainnya, sertajugamembuatkepercayaan masyarakatpadakekuasaandan hukum semakin melorot-anjlok. f

/

Lihat saja,dalamkasus-kasus korupsi.Sudahbegitubanyak kasusyang terungkapyang sebagiannyamerupakanlaporan dari masyarakatmaupunhasil liputan media massa.Akan tetapi, cobalihat, berapabanyakdari kasus-kasustersebutsudahdiselesaikanoleh instansikejaksaanataumampu dibawake lembaga peradilan.SkandalBantuanLikuiditas Bank Indonesia(BLBI), kasusdugaankorupsi Soehartobesertaseluruh kroninya yang katanyasebagiannyasudahdiperiksa.takjelasprosespenyelesaiannya. Hingga kini, hanyaada satukasusdi era masalalu yang kini tengahdiperiksa di peradilan,yaitu dugaan"perampokan" dana rakyat melalui cessie. Itu pun pernah kandas, karena dakwaannyapemah dinilai tidak lengkapdan tidak cermat.Jadi tanpameremehkankemampuanaparatpenegakhukum.Akan tetapi, sepeftinyaa-9akmuskil, kalau KejaksaanAgung akan miimpu segeramenanganiskandal-skandalkorupsi yang diduga terjadi dan dilakukandi erapemerintahansekarangdan segera

r(Xl

membawanyakeperadilan.Menanganimasalahmasalalu saja tidak sanggup,apalagi"berkelahi"denganpersoalanmasakini, di manamerekasendirimerupakan"bagian" dari persoalanitu.

o

=" o) 6 I

x

-r

Dari satusisi.harusdiakui kejahatankorupsimemangsulit pembuktiannya sehinggamemerlukanwaktu.Lagi pula.kejahatanyangbiasadisebutsebagaiwltitecollar c'ime itu.biasanya dilakukan secArawell organized, cort,spired,dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenanganserta amat lihai dalam menggunakancelahdan kelemahanhukum positif. Akan tetapi, apabetul secarakualitaskejaksaanmenemui kesulitan,untuk membuktikan dugaan ada-tidaknyakeiahatan itu? Kok sepertinya,naif sekali kalau sampaipadakesinrpulanitu! Bisa saja dalam suatu kasus tertentu yang memerlukan keahlian khusus,sepertilegal auditing atauinternationalhuman rights /aw,kejaksaantidak mempunyaiahlinya.Namun,merekabisa meminta bantuanBPKP atau Komnas HAM untuk menansgulangikesulitaniru.

z

Yang sangatmungkin, sebagianaparatkejaksaanmeman-s belum mau menempatkandirinya sebagaibagiandari kehendak untuk mewujudkan keadilan atau tuntutan rasa keadilan masyarakat.Bahkandiduga,sebagiandari merekamerupakan bagiandari kepentinganmasalalu atauterlibat dengantindakan kolusif dankoruptif ataumempunyaiagendasesuaikepentingan sendiri,sehinggaterjadiprosespolitisasibirokrasikejaksartn. apalagikini kejaksaanagungdipimpin oleh politisi.Bisajuga terjadi,kejaksaanselalu"gamang" di hadapankekuasaanarlau kepentinganelit politik yang kini sedang"berebutpengaruh", karenatidak mampu menempatkandilinya secaraindependen danimparsial. Yang menarik dan sangat mengkhawatirkan,berkaitan denganberbagaiproblemayangdihadapioleh keiaksaanagung. yangbisadisebutsebagai kini munculsuatul'enomena ,q/z'\'('()/menclekati itu lar crime. Ketidakjelasandan ketidakpastian karenakejaksaanmemperlihatkanberbagai kesempumaannya,

[u,t t-f t0)

to) 'J

L4endobrakOtoritarian MembanpunDemokrasi

rr-

Mendobruk

Otoritarian

Menbungun

o

Q3ry1kr1st

0) l-

tinderkanyang makin mengaburkanperwujudanprosespenegakanhukum.Jadi,kita dihadapkanolehberbagaisikapdan tindakan yangmembuatsuatukasusmenjadikian absurduntuk ditentukan, apakahdapatdisebut sebagaisuatukejahatan?Kesannya,telah terjadi justifikasi kejahatan.Lihat saja, misalnya: Pertama, kejaksaan tidak sensitif dengan beberapa kasus kejahatan korupsi yang didugadilakukanoleh kekuasaan.Dalam kasus yang mulai biasadisebutsebagaiBuloggate,kejaksaanbukan hanyatidak sensitif,tetapijuga tidak melakukantindakanapa pun, sehinggakasusitu kini ditanganioleh kepolisian.Bukankah dalam kasus kejahatan korupsi, biasanya ditangani oleh kejaksaan? Kedua,dalamkasusBLBI yang mengakibatkan"raibnya" dana senilaiRp 164,5trilyun, tak jelas lagi posisi kasusnya. Apakah masih ditangani atau telah dibekukan?Jumlah dana dalamkasusini sangatbesarsekali,menyangkutbanyakpihak dan institusi. Bahkan sangatmungkin BI juga terlibat, bukan hanyaparapenguasaeksekutifdan entahkalanganDPR, karena setelah"menyelidiki" kasustersebuttak terdengarlagi kiprahnya untuk menekanagarkasusitu segeradiperiksadan dibawa ke peradilan. Ketiga, dalam kasusSyahril Sabirin,JaksaAgung menempatkan Gubernur BI sebagaitersangka,tetapi tak jelas betul dugaanterhadapcalon tersangkalain yang sebagiannyajuga merupakanorangyang separtaidengannya.Sebutsajaseperli: SetyoNovanto, AA Baramuli, dan Tanffi Abeng. Kenapahanya 'ljandra Djoko S sajayang dibawake peradilan,apakahhanya Djoko sajayang bersalah? Keempat, dalam kasus itu, JaksaAgung bisa dipersepsi melakukan tindakan blackmail, karena melakukan proses "tawar-menawar"di dalam melaksanakanpenegakanhukum. Bisa dibayangkan,apayang kelak terjadi kalau perilaku sepefti itu terusdilakukannya,makakelak 'Jual-beli" penegakanhukum akan semakinseringterjadi dan celakanyaitu dipelopori oleh lembagapenegakanhukurii.

Kelima, dalam skandal Texmaco, Jaksa Agung begitu gegabahmengeluarkanSurat PenghentianPenyidikan perkara (SP3) bagi tersangka.Di awal pernyataannya,JaksaAgung menyatakan tersangka tidak bisa dikualifikasi melakukan perbuatanmelawan hukum dan tak adakerugian negara.Akan tetapi di parlemen,JaksaAgungmenyatakanhanya unsurkerugian negarasajayang tak terbukti. Padahal,kesimpulanitu didasarkanataspendapatdari beberapaorangBPKP yang hanya memeriksa asetTexmacodari datayang disodorkanoleh Jaksa Agung sendiri.

o

-

1-'

o) d I

x I

z

Arlinya, tidak pernah adapemeriksaankomprehensif atas seluruh aset dari Texmaco, hingga kesimpulan atas aset Texmacosangatprematur.Apalagi, kini ada sinyalemen bribery dalampemeriksaanasetitu. Keenam,masihdalam kasus Texmaco, kucuran dana yang ditujukan untuk preshipment, ternyata dipakai untuk kepentingan lain. Diduga keras, kemampuaneksporTexmacountuk menghasilkandanasesuai jumlah pinjaman hanyalah "isapanjempol". Hasil ekspor Texmacotahun lalu, tak lebih dari 200 jutaan dollarAS saja, hingga masihjauh dari nilai pinjamannya.Itu pun kalau betul sejumlahtersebut,karenabelum adapenilaianterhadapangka tersebut.Yang mengherankan,kok bisa DPR merasa"puas" denganpenjelasanJaksaAgung sepertiitu. Bandingkan saja dengansikapdewanketika memeriksakasusBLBI, nyatabenar bedanyal Temyata,tindakanserupaJaksaAgungjuga dilakukan oleh kalangzurDPR danPresiden.Misalnya saja,bagaimanamungkin Ketua DPR dan MPR berani menyatakanagar Gubernur Bl sebagaitersangka,diminta tidak mengundurkandenganalasan asaspradugatak bersalah.Padahal,Pasal50 Ayat (3) huruf d Undang-UndangPerbankansecarategasmenyatakan,bahwa: "Gubernur dan Deputi Gubernur Senior bisa diberhentikan sementarakarenamenjalani pemeriksaandalam perkeratindak pidanakejahatansebagaitersangka/terdakwa".

f tr,, .r I

0)

IJ

Merulobrak Otoritarian MembanpunDemokrasi

-

Mendobruk Otori tur i an M !1tb1nlauy D emokru st

o=o)

rBegitupundenganPresidenyangkerapmenudingpihak lain tanpa dukunganbukti yang kuat dan tak ada satupun aparat penegak hukum berani mempersoalkannyasesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku.Kesemuanyaitu jelas menunjukkan, kejahatanwhite collar crime makin sulit sajadibawa keperadilan,di sisi lainnya,fenomenagrey collar crime temyata juga fdlah hadir di hadapankita. Fenomenaitu menyebabkan, sesuatutindakanmenjaditakjelas lagi, apakahbisa dikualifikasi sebagaisuatukejahatan.Parapenegakhukum tak konsisten bersikap,sehinggatindakannyatakjelas lagi bagi kepentingan penegakanhukum. Bahkan tak jarang argumennyakerapkali dinyatakansebagai,demi penegakanhukum. Walaupunterasa betul bertentangandenganrasakeadilan. Kalau fenomenaitu tak dihentikan,maka sesungguhnya kita tengahmelakukan legal laundering yang akan berujung padatindakanyang akanmenjustikasikejahatan.Kalau itu yang terjadi, maka kita juga tengahmerajut mimpi menuju jurang kehancuran.Sembarimengucapkan,selamattinggal penegakan hukum, selamatjalan supremasihukum. Akan tetapi,sayayakin, pasti itu bukan pilihan kita, lalu?

UPAYA PENYELAMATAN PERTANGGUNGJAWABANHABIBIE MELALUI KASUS SOEHARTO

L-

o) d

rx -r

z

alam satuminggu belakanganini cukup banyakberita J\ Lihat saja bagaimanaulah anggota MPR I lnenarik. yang mencemoohHabibie ketika ia memasukiruan-e t-t sidangparlemen.RupanyasikapsinismesebagiananggotaMPR yang diekspresikan dengankata "huu... huu... huu..." itu dikomentari cukup banyak orang.Sampai-sampaisebagianorang itu menyatakan bahwa anggota parlemen sebaiknya menghormatisidangmajelis dan lembagakepresidenan,bukan karenaHabibie presidennya.Bahkansebagianlainnya sampai menyatakankelakuan anggotaMPR itu kampungan! Mudah-mudahansajaotokritik sebagiananggotaMPR atas kelakuansebagianrekan-rekannyaitu pertandaawal yang baik. Maksudnyamerekakelakdiharapkanjuga mampubersikapkritis terhadapsegalaperilaku anggotadanjuga institusiMPR sebagai pelaksanakedaulatanrakyat. Sebab,fakta dan pengalaman menunjukkan,lebih dari 30 tahun lembagaini hanya menjadi instrumenbagi kepentinganpresiden.Kekacauandan kebrengsekanyang hari ini kita rasakanjuga merupakanbagian dari kontribusi MPR dan DPR terdahulu.Jadi kalau hari ini mereka yang mengekspresikancemoohannyakepadapenguasayang tidak disukainyadisebutsebagaikampungan,entahsebutanapa yang paling tepatbagi anggotaMPR-DPR yang sekianlama bisu,tuli dan tak lagi punya mata hati untuk berpihak kepada rakyat. Tapi pokok soalyangjugapentinguntuk dilihat adalahapa yang akandilakukan oleh MPR terhadappeftanggungjawaban yang kelak akan dilakukan oleh Habibie di hadapansidang majelis.Khususnya,segalahal yangberkaitandenganproses

1;l

o

lu,,

.l_

M endob rak O toritari.an M emban t!un De mokras i

pemeriksaanyang dilakukan terhadapkasus Soehartosefta berbagai kasus korupsi lainnya yang tidak pernah jelas penyelesaiannya. Kitaharap saja,anggotamajelis kelak tidak bersikap"ze ncla-mencle" untuk memutuskanditerima{idaknya pertanggungjawaban Habibie. Sebab,jelas terlihat adaupayaupayayang bersifatformalitasuntuk menyelamatkanHabibie dengan cara yang seolah-olahmemperlihatkanusahayang serius dari Habibie untuk melaksanakanproses penegakan hukum secaramaksimal. Lihat sajaapa yang dilakukan oleh pejabatJaksaAgung. Belum lama ini, ia mengumumkanbahwaprosespenyidikan itu akandiarahkanpadadugaanpenyelewenganyang terdapatpada beberapayayasanyang dipimpin Soeharto.Akan tetapi,tetap saja banyak masyarakatyang menyatakan tetap pesimistis terhadap tindakan yang dilakukan kejaksaan itu. Tidak dikemukakandenganjelas, sejauhmana prosespenyelidikan yang telah dilakukan lebih dari satusetengahtahun lalu itu dan mengapa penyidikan hanya ditujukan pada yayasan saja. Bagaimana dengan kasus-kasusyang berkaitan dengan penyalahgunaankewenangan,misalnyakasusyang berkaitan dengandanareboisasidan danajamsostek.Begitu pun dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan beberapamenteri kabinetnya selamaia menjadi presiden. TindakanpejabatJaksaAgung bisa sajadimaksudkanuntuk kepentinganperlindungan terhadap Soehartodan sekaligus melindungi kepentinganHabibie dalam prosespertanggung jawabannyadi hadapansidangmajelis. Ditingkatkannya proses pemeriksaanSoehartomenjadi penyidikan,tanpamenempatkan Soehartomenjadi tersangka,bisajadi merupakanbagiandari rekayasahukum. Sebab,KejaksaanAgung kini mempunyaidasar legitimasi untuk membuatSuratPerintahPenghentianPenyidikan (SP3).Penghentianpenyidikantidak mungkin dilakukankalau proses pemeriksaan atas kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.Akan tetapi,prosesitu tidak mungkin dilakukan

Mendobruk Otoritarian Menbangun

Demokrasi

sebelumpertanggunglawaban Habibieditakukzn.Sebab,Habibie akanmenggunakanprosespeningkatanpemeriksaanitu sebagai salahsatualasanhukum untuk menyatakanbahwa ia memang sudahsecaraseriusdan sungguh-sungguh membawaSoeharto ke pengadilan,tetapisemuanyaitu memangmemerlukanwaktu. Artinya, kita tidak uszrhkagetbila kelak KejaksaanAgungakan menyatakanbahwa kurang cukup bukti untuk membawa kasus ini ke peradilansehinggamerekabisamengeluarkanSP3. Indikasi ke arah itu kianjelas sajakarena setelahperalihan proses pemeriksaanterhadap kasus Soeharto itu tidak ada langkah-langkahnyata yang bisa mendorong kasus itu bisa dibawa ke peradilan.Di dalamkasuskasuslainnya, seperliBamk Bali, KejaksaanAgung begitu tegasmelakukan upaya paksa denganmelaksanakanpenahananataspara tersangkanya,tapi begitu berbelit-belit untuk hanya menyatakanSoehaftosebagai tersangka.Malah, dalam berbagai pernyataansebelumnya, dikembangkandiskursusyang ingin menyelesaikankasus Soeharlomelalui pendekatanyang bersifatpolitis saja,seperli yang pernah dikemukan oleh Menteri Kehakiman Prof.Dr. Muladi. Dengan begitu, makin jelaslah sudah bahwa kasus Soeharto hanya akan dijadikan komoditas politik bagi kepentinganHabibie.Dan KejaksaanAgung,yangmenempatkan dirinya sebagaibagianinstrumenkekuasaan,memangtidak akan berani menuntaskankasus ini, apalagi memeriksa kasus ini secaraobjekif gunamenegakkankeadilandankepastianhukum.

f-",

o f,

o) 'o o

= 0)

6 t-

x z

.!_

Mendobruk Otoritariurt Metnbuttgtut Dernokrusi

-

EKSTRADISIEDDY TANSIL

T, begitunamainisialyangbiasadisebutmediamassa untuk memanggilEddy Tansil.Sekitarlima tahunanyang lalu namanyamendadaksontakmenjadi begitubeken. Tak tanggung-tanggungia sempat dijuluki sebagai"Raja Koruptor" kala itu, walaukini adayang melebihinyakarenaada seorangseperti Soehafto,yang kini diperiksa karena diduga melakukantindak pidanakorupsi.Dari jumlah nilai kerugian negarayang hilang, maka ia bisa dicap sebagai"Raja diraja Koruptor" atau"Maharaja Koruptor". Tapi, dalam konteks ET. soalnya bukan hanya kejahatankorupsi yang dilakukannya karenatindak pidananyaitu telahmenyeretbegitubanyakpejabat bank sebagaibagiandari konspirasinya,di mana merekajuga dituduh melakukantindak pidanakorupsi. Ada dua hal lagi yang menarik dari kasuskorupsi ET, yaitu, peftama,beberapapejabattinggi pemerintahansetingkatmenteri yangjuga didu-eaterlibatdalamtindakpidanakorupsiini, yakni Sumarlin,Sudomo,danbeberapapejabatlainnya,tidak pernah disidik keterlibatannyahingga kasusnyatidak pernah bisa diajukanke rnejahijau; kedua,selainkorupsi.ET juga bikin skandallainnya.ET mampumenjeboldan meloloskandiri dari penjaraCipinang.ketikaharusmenjalankanhukumannya.Luar biasa,penjarayangbegituketatitu bisadijebolnyatanpasedikit pun menimbulkankerusakanfisik. Kemampuannyaitu sama hebatnyadenganYusufRandi,yang mampumengecohpetugas KejaksaanAgung hingga ia bisa meloloskandiri Kantor KejaksaanAgung. Dalamkasuslainnyakejadianserupajuga terjadi: Zarima si "pemasok" ecstuc:\'jtga mengecohpetugas kepolisianhinggabisameloloskardiri srunpaike Amerika,walau

ll2

I

o

-

M ery!9brq\ Otorita ri an M entbangunI)enutkra.st

o o) to

akhirnya mau "dibujuk" pulang ke Indonesia.Memang me_ malukan,tapi itulah faktanya.

=

o) 0)

rx

Salahsatumediabelum lama ini memberitakanbahwaET adadi suatutempatdi RRC, sedangmembangunusahabarunya yang bergerakdalam bidang minuman keras.Infbrmasi ini tidak ditanggapi seantusiaspemberitaandalam kasusZarima oleh media massa.Ini bisa dimengeni karenabegitu banyakkasus korupsi dan berita lainnya yang kini lebih punya nilai news keimbang kasusET. Thpi mestinya,respondari aparatpenegak hukum tidak harussedinginresponpers.Hingga kini, belum terlihat secarakonkrit, apapandangandan sikapaparatterhadap informasi itu. Seolahkasusini memangtidak begitupenting lagi atau setidaknyabukan kasus prioritas yang perlu segera ditangani.Sebab,aparatkini sedangkebanjiranberbagaikasus lain yang memang memerlukan perhatianyang ekstra. Kalau memangitu alasannya,memangagakbisadimengefii, walau tidak bisabegitu sajaditerima.Tapi didugaadasoallain yang sangatmungkin menjadi penyebabutama mengapakasus ini tidak seca.ra proaktif segeraditangani,yaitu, pertama,ET pastiakanmenyanyi,siapasajayang terlibatdalam konspirasi menjebolpengamananketatLP Cipinang.Hingga begitubanyak orang harus merasaketar-ketir kalau ET bisa diekstradisike Indonesiakarena kedok dan jaringan Mafioso merekapasti akanterbuka.

I

z

Kedua,kaburnyaET ke luar negeribukanlahsemata-mata problem LP Cipinang, tapi juga diduga keras berkaitan erar denganberbagaijalur birokrasi dan kekuatan oknum aparat keamananyang melakukankonspirasiuntuk memfasilitasi lolosnyaET. Dari kejadianitu, jaringan imigrasi menjadisalah satutitik rawan yang memberikanpeluangbagi kaburnyaET. Ketiga, aparat keamanandi lndonesia memang tidak mempunyai senseof .fbeling dan niat yang seriusuntuk menanganikasus-kasus korupsi.Palingtidak, dalamerarefbrmasi

[u, -L N_ 0)

3

M ertd t tl t ra.k Oto ritariart

Mem!2u1gtt1Dr,,,b

-

Nl errd L,brtt k () ttt ri t u rittn Mentban,qurt Demokrasi

d 3 0)

rini. pembasmianterhadapkejahatanKKN belum lagi terlihat seriusdan tuntas. Jika kita membandingkannyadengan kasus Zarima, seharusnyainstansipenegakhukum sepertiKejaksaanAgung bersamadengan Deparlu dapat melakukan kerja sama guna berupayauntuk memulangkankembali ET ke lndonesiamelalui ekstradisi.Belum diketahuipersis,apakahpemerintahIndonesia sudahpunyaperjanjianekstradisidenganRRC. Tapi, kendati misalnyaiIndonesiabelumpunyaperjanjianbilateralataubeluni pemahmenandatangani MoU mengenaieksffadisidenganRRC, ekstradisitetapbisa dilakukan atasdasarhubunganbaik dengan negarayang akandimintakanekstradisinyadanjika kepentingan kita memangmenghendakinya. apakahkita punya hubunganbaik dengan Pertanyaannya, RRC dan memangkepentingankita menghendakinya?Kalau begitu. yang harus segeradilakukan KejaksaanAgung seba-eai lembagapelaksanakeputusanperadilanadalah,peftama,memantau tim yang akan bertLrgasmelakukan perburuanuntuk membawaET kembali ke Indonesia;kedua,tim harusmengecek kembali segalainformasi yang berkaitandenganlokasi keberadaanET di RRC. Apakah memang di RRC atau di negara lainnya; ketiga,kalau benarET di RRC, tim harusmelakukan deal dengan pemerintah RRC, sembari meminta izin untuk menjemput dan menggunakanupaya paksayang diperlukan untuk membawakembali ET. Tapi,jika kita lihat respondari KejaksaanAgung terhadap kasusET, sepeftinyamerekamasih memberi ET kesempatan untuk membesarkanusahanyadulu barukemudianditangkap. MudahItu pun masih belumjelas! Jadi, apa hambatannya'? mudahansajabukankarenaada"oknum" di KejaksaanAgung yang didugajuga terlibatdalamkonspirasimeloloskanET kabur dari Cipinang.Kalau itu yangterjadi,bagaimanamungkin mau perangmelawankorupsi?Bukankahsesamakoruptormemang hiinrssalingmelindungi?

r;--l

MEWUJUDKAN "GOOD GOVERNANCE" (TANTANGANPEMERINTAHANMEGAWATI)

o !-'

q)

6

r" x 't

z ergantianPresidenyang baru,menyiratkanbanyakhal.

Darisatusisi,proses itu menjadisalahsatuindikasiuntuk menyatakan, prosestransisidi Indonesiabelum selesai. Itu dapatberarti.ketidal,ipastian masihakanterusberliurjut.Meski dalam perspektif lain. pemerintahbarujustru berpeluangdan ditantanguntuk menghadapiberbagaipersoalanyang belum tuntasdiselesaikanpemerintahterdahulu.Padatitik ini, adaruang untuk membuktikan, mandat politik yang kini digenggam pemerintahanbaru,dapatdzurhendakditujukan demi kepentingan daulatrakyat. Salah satu soal utama yang harus dihadapi kekuasaan adalahmenciptakangood goteman.ce.Adaindikasikuat, sejak transisibergulirtiga tahunlalu,kekuasaan belum sepenuhnya mampu menciptakan good governance. Bahkan, mungkin sepanjang sejarahkekuasaanpol itik pasca-kemer dekaan,good governance tak pernah hadir secaranyata. Itr-rsebabnya, muncul pendapat,jika mandat kekuasaantidak mempunyai karaktergood governanc'e,makapemerintahanitu dipastikan, tidak akan pernah bisa mewujudkan kemaslahatanrakyat. Tulisan ini hendakmengelaborasilebih jauh, perdebatandan makna substantifgood got,ertronce. Dalam pembahasanitu, penegakanhukum dan independensiperadilanyang menjadi salahsatupilar utama g,oodgovernancejuga akan dibahas. *** Membicarakangood governancetak bisa dilepaskandari konteks perbincanganmengenai politik dan paradigma pembangunan yangberkembangdi dunia.Biladilacnkagakteliti. penyebutangood got'er'ilancedalam diskursus soal pcm-

[-u t

i o

Mendohrak Onrituriun Menilnnpwt Damokrusi

-l

Mendobrak Outrituriutt Munbansun

3

Detnoknni

0)

bangunanbelum lebih dari dua dekade. Diduga, good governuncepeftamakali diperkenalkansekitartahun l99l dalam sebualrresolusi clartTlrc Council of the Euroltetut Contmurlin'yang merlbahasHuman Right.s, Democruct,und Developntent.Didalam resolusiitu disebutkan,diperlukanempat prasyaratlain untuk dapatmewujudkan sustainabledevelopnrent,yaitu mendorongpenghormatanatashak asasimanusia, nrenrpromosikannilai demokrasi.mercduksibudgetpengeluaran rr-riliteryang berlebihandan mewujudkangood g,overnance.

sebagaisalahsatuinstrumenkondisionalitasdalam pemberian bantuanpembangunan oleh lernbagamultilateraldan bilateral.

Sejak saat itu, good governoncemulai diperbincangkan dan diakomodasidalam berbagaikonvensi dan resolusiyang berkaitan dengan pembangunan.baik dalam perbincangan pernbangunandi UNDP maupun di ktnte Conventiort. Bantuan Pembangunanyang bersifatmultilateraldanbilateral.Bahkan, PBB melaluiThe CommitteeDevelopmentPlannin.gpadatzrhun 1992telah mengeluarkanlaporanyang mengidentifikasiproblem dan tantangandalam mewujudkangood governatTce.

Oleh karenaitu, sebagianpemerintahanmenuding,gtxtcl governan('e tidak hanya menciptakan potensialitasyan-e memungkinliante{adinya kondisionalitaspolitik dalam bantuan pembangunan, tetapijuga nrenciptakan prosesintervensipolitik yang kedaulatan suatu atas negara didesakkanmelalui cot'er bantuanpembangunanyang bersifatbilateralmaupunmultilateral. Hingga tak mengherankan,bila program good governant'e di sebagiannegarayang sedaurg kisruh,acapkali ditudingmemicu berbagaipolemikdankonflik politik di dalampemerintahanitrr. Kendati pada sisi lain juga ada satuposisi,ada tidaknya bantuan pembangunandari siapa pun dan guna mencegah merebaknyakrisis kekuasaandari suatupemerintahan,maka kekuasaansllatu pemerintahanharus bersifat limitetl disenai meningkatnyaikuntabilitaspublik danpartisipasipublik dalant prosespembangunansefia kontrol ketat dan sistematisatas penggunaankewenangandalamkekuasaan.Dengandemikian. diharapkan,penyalahgunaan kewenangandan kekuasaan,bi sa direduksidandiatasilebih komprehensif.

Dalam laporanitu dinyatakan.good governancetidak bisa diwujudkan antaralain disebabkanadanyasistemkekuasaan yangtersentralisir.autokratikdenganbirokrasiyangtidak efisien; disubordinasikannyainstitusihukum, birokrasi,dan lembaga pelayan publik oleh kepentinganelit dan penguasatertentu, sehinggamendorongmunculnyapraktik korupsidan lemahnya akuntabilitaspublik; kompetensipengetahuan danketerampilan jabatan parapejabatdi berbagai publik dan politik amatrendah; sertatidak adanyapaftisipasidan organisasimasyarakatsipil yang cukup kuat dalamprosespembangunan. BahkanWorLdBunk padadekac'le tahun 1990-an.di dalam salahsatu reviev'-nyaatasberbagaikegagalanprosespembangunandi seba_qian besarnegaraAfiika menyatakan,salah satu penyebab utama ketidakberhasilanpembangunan disebabkancrisisrf' governance.Itu sebabnya,mulai diajukan berbagaigagasanuntuk mempromosikandan mewujudkangoocl s()\'entotlc(.Balrkangooclgovcutancejuga mulai diduga

to

=

q)

d

r= x

Akhimya, secaraumlun, gagasanuntukmewujudkan,qoarl g,overnance kini berkembangbegitu luas.bukan sekadarpada peningkatankapasitasmanajemenpemerintahem dari kekuasaan eksekutif semata. Good g,overnancejtgtr menjelajah pada prosesyang ditujukan untuk mendemokratis-kansistemdan strukturkekuasaan, hinggagood gorernuncedisinyalirmenjadi bagianlain dari prosespolitik dari suatubantuanpembangunan.

-r

z

Itu sebabnya.mungkin tidak menjadibegitLrpentingdan harusdiperlimbangkansaksama,untuk serla-mertamensinvali r. politik melalui prosesbantttart ada-tidaknyaindikasiinter"vensi pembangunan.Karena,siapapun yang berkuasadalam suatu pemerintahan,makatetapdiperlukanpemerintahanyangdapat governdtt(e.Meski. tenttt dikualifikasidan berkarakter.good

f tt, .T

9r 3

Mendobrak Otoritariun MembanRunDenrokrasi

saja,kepentinganpolitik tertentu,bisa sajadidesakkanmelalui bantuanpembangunan. Dengan begitu, kekuasaansuatu pemerintahanharus mempunyai proforma dan sistempolitik yang transparan,para pemimpinnya accountable dan adamekanismeyang memungkinkan terjadinya political accountahiliry. Dalammakna seperti ini..jelas,mempromosikandanmewujudkangood got'ernance, bukanlahsemata-matapersoalandari pemerintahataukalangan eksekutifsaja,tetapijuga berkaitaneratdengansistem,mekanismedan akuntabiltaspolitik suatukekuasaan,dimanabagian lain kekuasaanselaineksekutifjuga termasukdi dalamnya dan punya tanggungjawab yang samabesatnyadalam mewujudkan good Sovernance **r< Padabagianlain diskursusgood governance,gagasanini merupakankonsekuensilogis dari suatuprosesdialektika yang terus-menerusdari politik pembangunanyang dimulai dari c/as,sical-neoclassical, dependenttheon' hingga ke liberal-neo liberal. Dan tampaknya, sulit disangkal, good governance berpijak dari gagasanteori liberalismeyang dilanjutkan dengan WashingtonConsensusdenganmenempatkanpasar sebagai domain utamadalam prosespembangunan. Dalamparadigmasepertiini, tidak hanyaterjaditoget state out.fromthe businessatauprivatising state,tetapijuga. rezim hukum yangdikembangkandalamteori ini beruparegimecontroct law atauprivate law.Itu sebabnya,dalam gagasanini, segalajenishukum yang mengabdipada kepentinganpasar berkembang begitu pesat, seperti tad e,fi nance termatsrtkbanking dan pasarmodal. Hingga suatutitik, politik pembangunanneoliberal sampai padasebuahkesadaran,ternyatapasarbukan segala-galanya. Karena sehebatapa pun pasar,tetapijika ia ada dalam suatu maka kekuasaanyang buruk dari suaturezim pemerintahan. pasar. mendistorsi fungsi besardalam itu kekuasaan belpeluang

r;l

-

o l o

M crrdob ruk Otoritur i orr M c tttbangnt I)e rnttk rus i

0) l'b o f,

Dengandasarargumenini, state yang di dalamnyaadasisten-r good governance, tampaknya hendak diternpatkansebagai bagiankepentinganpasar.Itulah sebabnya,dalam diskursus paradigrnatikpembangunan, berkembanggagasanyang mengintegrasikanfungsi state dalammarketuntuk mendorongproses liberalisasiyang biasadisebutsebagaiState-MarketFrientllt' Developntent. Argumen ini juga mendapatkantantangancukup kuat. Lepas daristateyang ditempatkansebagaibagiankepentingan market menurut neo-liberalisme,tetapi kekuasaansuatupemerintahan harus berkarakter good goternance menjadi sesuatuyang penting. Dalam suatudefinisi good govenlail(e disebutkan.Good Gevernan('etneansthe nnnttgementr['tlrc relation betweengovernanceand itspotrtulacewithin a given constitutional orders (Holm and Molutsi, 1993).

d

r. { z

Bahkan disebutkan,salahsatuprinsip penting good governance adalah promoting limited governance througlt strengtheningpublik accoLtntabilinand prontoting popttl a r p a r t i c i p a t i o n ( K o n r a d G i n t h e r 1 9 9 5 1 .S e l a i r ri t u , perbincangan good goven runce senantiasadi pararelkan dengan wacanayang berkaitan denganmewujudkan prinsip-prinsip demokratisasidanhak asasimanusia.Karena.di dalamkekuasaan yang bercirikangood got'entance,pemerintahandimaksuc'l selalumenjamindanmempromosikannilai hak asasimanusia sertamendorongmewujudkanprosesdemokratisasi. Salahsatuelemenpentingdalamgood governanc'eadalah independensiperadilan.Satu dekadelalu. suatu studi yang dilakukanBank Dunia atasklisis kekuasaanataupemerintahatl di berba-qainegara Afrika menyebutketn,salah seitunya disebabkankarena tidak bekerjanyasistem peradilan secara independen.Bahkan,IbrahimFI Shihata(WB, 1995)dengan beranimenyatakan,suatupemerintahanakancollup,x'bila rlirlrout a soutt(l o.f'legal frarnework, w,ithout ttn indeperttlertt and hone,st.judiciarv.

[', 'f

I o) 3

l

lVlenrhtbntk(horinriun Menbunpun Detnokro.yi

-

-

o

fuIen d o b ru k O t rt ri t u r i u n M rt n bu rt.qun L)t,nt rtk rt tsi

o)

Argumen itu sesungguhnyacommonsense,dengantidak adanyasistemhukum yang imparsial.makatidak akanmungkin terwujud Jairness and equalitt' be.fbrethe ltnv. Akibat lebih lanjut, korupsi dan kesewenang-wenangan potensial akan merebakdanterjadisecaraendemik.Itu sebabnya,good governance mensyaratkan.di dalam sistemyang berkarakterg,ood governdilce, the .fiutctioning uttd tlrc .f'ratnevvork ol legal slstem yang mengakomodasiimparsialitasdan independensi menjadisesuatuyangpentinguntukdiwujudkan,karenadi situlah terletakjar-ninanprosespenegakanhukum. Tentusajapentingdiperhatikan,salahsatumasalahurgen dalam prosesmembangun.frameworkand legal s-)'sleru, kita jangan sampaiterjebakpenetrasiprosespembangunanhukum yang semata-mataberkehendakmenrperkuatregime controct of' latr yang menitikberatkankepentinganprosesliberalisasi sebagaitujuanutama.Karena,hukum harussungguh-sungguh ditempatkandi dalam perspektif bring.justice to and.fbr tlrc people bukan hanya sekadaruntuk kepentinganpaszr. Mernang cukup berattugasyang diemban pemerintahan Mega-Hamzah,tetapi itu bukan sesuatuyang tak mungkin dilakukan.Tentusaja,komitmenpolitik tidak cukup,karenaharus disertaiagendayang jelas untuk mewujudkanGood Governance(GG) yang sesungguhnya. Dan persoalanGood Governonce bukanlah masalahkalangan eksekutif semata,karena good governance tak akan bisa terwujud bila kekuasaan legislatifnyatidak mempunyai akuntabilitas.kekuasaan yudikatifnya tidak independensertacirril ,rocierv*-nya tidak memiliki organisasidankemampuanyangbaik untukmengontrol kekuasaan. Bila sajasoalGG tak mampuditatadandiselesaikan, makadapiitdipastikan.jalan panjangketidakpastianpastiakan membentansdan terushadir.

r2;l

MENCARI SOLUSI KETEGANGAN DI DPR

o

=

o) d I

enteri Diminta Tak Hadiri UndanganDPR. begitu judul topik utama harian ini beberapahari lalu. Pemyataanitu dikemukakanYusril. Menteri Sekretaris Ne-eara,atas pengarahanPresiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY). Alasanyang diajukanpemerinrahcukup menarik: "Pemerintahtidak berharapberadadi dalam posisi dilematis,supayatak membuatsuasanalebih hiruk pikuk" dan "Pemerintahingin niendinginkansuasanaagarpenyelesaian masalahintemal DPR bisaberjalankondusif '. Esok harinya,PresidenSBY berkunjungke parlemen,tidak jelas betul,apakahpelarangaur terdahuludicabutdanparamenteri bisamemenuhiundanganDPR. Alasandankunjunganhesiden SBY itu ingin memperlihatkandanmembangunpersepsibahwa pemerintahtidak ingin turut campurdi dalarnketegangandan dinamika yang kini tengahterjadi di DPR. "lni kan cuma soal penyesuaian," begitu kilah SBY. Namundi sisilain,sulitjuga diingkari pemyataanYusrilitu dantidakjeln^snya konfirmasiSBY malahpotensialmemperluasketegangandan menyeretpihak eksekutifjustrumenjadibagiankonfiik tersebut. Merugikan masyarakat Di dalamberbagaiperspektif,adabanyak ulasandan alasan yang diajukanuntuk mempersoalkanketegan-uan ini. Sebagian besarpemyataan itu secarategas nrenyatakan. prosesini sangat merugikanmasyarakatdan prosesperkentbangandeltrokr:lsi. Prosespemilu yang sudahsangatmahaldan mengunrsenergi sosialmasyarakatterlalunaif bila hanyadipertaruhkanuntuk "perebutan"posisipadaalatkelen-ekapan Dewan. f I

t2l .L

sl

o)

x x z

illendrhrukOtorittriouMembangunDerttgkrytyr

Mendobrak Otoritarian Metnba,wutl Derrutkru,tt

-

.]_

o

Rakyat kebanyakan,sebagianbesartak cukup mengerti, makna di balik perebutanposisi itu. Tapi,parawakil rakyat apa itu tahu bahwa merekadipilih oleh konstituennyasehingga juga harusmewakili kepentinganrakyat pemilih, bukan interesl pafiainya semata.Pimpinan komisi sebenamyahanyaberfungsi sebagai koordinator atau pengatur lalu lintas kepentingan anggotanya.Jadi,perebutanposisimenjadipimpinankomisi bisa mislettding.Kecuali, sebagianmereka tahu dan sadarbetul, adakomisi "air mata" dan "mata air". Apakah itu varrghendak diperebutkan?

Gagasanyang diajukan oleh Smita Notosusantodi dalam artikelnya"Anatomi dan Solusi Konflikdi DPR" (Kompas,3/ lll20O4) pada bagian ini juga menarik untuk diperhatikan. PemilihananggotaDPR didasarkanatasdasarproporsionalitas sehinggaprinsip harusjuga tercerminsecarakonkret di dalam penyusunanseluruhalat kelengkapanparlemen.Argumen ini juga harussecaraeksplisitdisebutkandan dijadikan aturanmain di dalamtatatertib sehinggamekanismepadaseluruhprosesdi parlemenmemperlihatkanproporsionalitas. Yangjadi soal,apakahkeduafaksi mau agak rendahhati untuk mendahulukanprosesagarbisa mendorongkomisi untuk segeraberfungsi denganmelibatkan keduakelompok faksi itu? Bukankahcukup banyaktugasyangharusmerekaselesaikan? Untuk sementara,sembarimenunggubentuk kompromi yan-e "pas", pimpinan komisi bisa dilakukan secarabersamadan diletakkan sebagaisuatupersoalanmanajerialsemata.Untuk itu, soaltugasdanjadwal kerja pimpinan komisi bisa dibuat dan dilakukanoleh keduafaksi itu.

Di dalamperspektifyang positif, keteganganyang terjadi di parlemenadalahdinamika yang sedariawal dapat diduga akan muncul damharusnyamenjadi sesuatuhal yang biasa-biasa saja.Fakta yang terjadi di parlemenbukanlah konflik, tetapi hanya sekadarketeganganataumungkin perbedaanpendapat untuk menyikapi sesuatuhal. Bukanknh padagalibnya, adacukup banyakperbedaanpendapatterjadi di DPR selamaini dan pada akhirnya, merekamampu menyelesaikannyadenganmembuat kompromi.

dikhawatilliiur Kalau soalini tidak bisadiselesaikan,san-qat keteganganini bisa mengarahpada problem yang mengarah padakrisiskonstitusionalitas.Problemintemalini akanmenyeret berbagaipih;rk lain untuk masuk terlibat di dalam persoalanini. diklarifikasi PresidenSBY PemyataanYusril yang kemr"rdian masihrnenjadimasalahIatenyang sekaliwaktu bisa muncul dan meledaksesuaidengankonteksdan substansiisu ter-tentu.

Bisa dimaklumi, kecerdasanemosionalitasnyabelum cukup terbentuk karena chemistry di antara anggota dewan belum bercampur dan teraduk secaramerata. Bukankah 70 persen anggotadewantermasukmuka baru dan hanya 30 persensaja yangoranglama?Tentu sajakomposisidankonfigurasikekuatan politik yang adaserlakeinginankuat untuk mengantisipasiseca,ra dini problem mendatangmemberikansumberenergibaru untuk salingmenjajakidan mengadusiasatsatudan lainnya.

Bila hal di atasterjadi, bangsaini tidak akan pernahbisa melangkahmaju apalagimembuatperubahanyang signifikan karenahanya akan berkutatdan berputarpada masalahitu saja. Secercahharapanyang kini tengahhadir akan segerapuplrs karena skeptisme akan dengan cepat meluas serta memicu

Sempurnakan tata tertib Hal penting yang sudah diketahui dapat mengeliminasi potensiketeganganini padamasamendatangadalahpenyempurnaanmekanismetata tertib DPR agarbisa mengatasisecara maksimaldaneleganberbagaidinamikayangkelak berkernbang. Faktamenunjukkan.tatateftib yang dibuatsendirioleh DPR tidak sepenuhnyamampumengatasiketegangan yang muncul.

1 2 2|

berbagaidampaksosiallainnya. Mahkamah Konstitusi Ada satupilihanjalankeluarlain bila menang DPR tidak mampumenrbuatkompromisepertiyangbiasadilakukannya.

I

,l.

123

0) o

J, q)

d

I

: x

I

z

lvlervktbrak Otoritariun Mernbunpun Dttrtokrasi

Kedua faksi yang tengahbersitegangdapatmenyerahkanpersoalanini kepadaMahkamah Konstitusi (MK) untuk rnenyelesaikannya. Ada tiga alasanuntuk dapatrnemintaMK menyelesaikan masalahini, yaitu: pefiama,keteganganintemal ini tidak mampu segeradiselesaikan dan adaindikasibisamenyebabkan krisis konstitusional.Krisis konstitusionaldirnaknaisecarasederhana sa.1a, ketikapersoalanini "menyeret"sengketaantarlembaga negaradan ataunrenyebabkan meluasnyainstabilitaspolitik di pemerintahandan masyarakat.Kedua,setiappersoalanharus bisaditanganibaik melaluiprosespolitik maupunhukum. Kini, tengahberkembangsuatukecenderungan yangdisebutsebagai juga politics, mana hukum dipakaisebagai di .judiciali:ation instrumenutamauntukmenyelesaikan sengketapolitik. Ketiga, MK mempunyaisalahsatukewenangan,menyelesaikansengketaantarlembaganegara.Kewenanganini bisamenjadipintu masukuntuk selesaikansengketadi dalam lembaganegaraitu sendiri.

-

h'l t' tt& t h ru k Ott t r i tu riut

> M enthurt g urt I)e nt t krus i

Kedua.di berbagainegaralain,khususnyaJerman dim Rusia. MK pada kedua negaraini mempunyaikewenanganuntuk rnendeskripsikan sendirikewenangannya sesuaidengankonteks perkembangan dan kebutuhanmasyarakatatassuatukondisi tertentuuntukmencegahkrisiskonstitusionalyang lebih luas dan rumit lagi padabangsanya. Rasionalitassistemhukum modernyang dikemukakanoleh Weber mengalami proses materialisasisehinggamenjacli peradilanyangresponsifsepertiyangdiperjuangkanoleh Nonet dan Selznick (1978) dalam pandangan"hukum responsif'. Doctrine o.fNecessitiessefta kewenanganyang liberal pada lembagaMK di Jermandan Rusia adalahalitualisasikonkret kecenderungan judic'iali:.ation politir:s yan-ekini tengah berkembzure.

SikapKetua MK sudahtepatdenganmenyatakanproblem intemal ini sebaiknyadiselesaikanoleh kalanganDPR sendiri. Tetapi,kalau keduafaksi yang bersitegangberkehendakmenyerahkannyakepadaMK, sebaiknyaMK tidak perlu menolaknya. Bukankahberulangkali dikemukakan,MKharuslah menjadi solusi, dia tidak hanya menjadi tlte guardian o.ft'onstitution, tetapijuga the interpreter o.fconstitution. Untuk menopangalasandi atas, ada beberapahal yang bisa diajukan.Peflama,adasebuahdoktrin yang mulai diintroduksi yang biasadisebutsebagaiDoctrine of Nec'es,sities yang memberikankeleluasaanpadabadanperadilantertinggi untuk rnengambiltindakanpadasuatukrisis yang bisamenyebabkan kcmelut politik untuk dan atasnamakepentinganmasyarakat. Hilario, KetuaMahkamahAgung di Filipin4 nekatmelantikGloria MacapagalsebagaipresidenkendatiJaapEstradabelum lagi diberhenti kansebagaipresiden.

---1 1 )/1 l,+

I

[,.'

i

o I o 0) I'o o

= d

rx -r

z

MenylobrakO toritarian

Metnltangun Demokrasi

-

I -l

ll4enclobrakOktriturian Munbunqnr Demrtkrusi

o J

PROBLEM HUKUM PENGHITUNGAN SUARA

pemilu sedangdalam prosespemungutandan fflahapan penghitungansuara.Ada banyakisu menarik di dalam I prosesini. Sebutsajaisu yang berkait denganpengI hitungansuaradan suratsuarayang tertukar,yang mempunyai implikasi padapotensidirugikannyacalon legislatif sehingga harusadapemungutanulang suara. Begitu pula denganpemilu lanjutan karena di beberapa daerahbelum mendapatlogistik memadai'Tulisanini mengkaji soal penghitungansuaradan surat suarayang tertukar dalam perspektif hukum dalam kaitan dengan kebijakan Komisi PemilihanUmum (KPU) gunamengatasiproblem itu. *** Kini masyarakatsedangmengikuti penghitungansuara. Prosesini menjadi menarik karenaKPU telah membuat Media Centredan mengorganisasisendiri sehinggabisa cepatmemberikan informasi hasil penghitungansuarake masyarakat. Meski demikian,di sana-sini,sebagiankalangan'khususnya media,bersikapagaknyinyir karenapenghitungansuarayang v'ell contputeri:edituternyataamat lambat,tidak sepertijanji awal KPU. Janji KPU, usai pencoblosandan dihitung di tempat pemungutansuara(TPS),hasilnyabisadiketahuisembilanjam kemudian. Selainsoalitu, adahal pentinglain yangharusdiperhatikan dalamprosespenghitungansuara.Tidak adayang salahdan itu baik-baik saja, bila KPU rnampu memperlihatkanhasil pemungutansuarasecaracepat.Pertanyaannya,apakahhasil itu cukup valid untuk diperlihatkankepadamasyarakat.

r;-l

Dalam UU Pemilutegasdinyatakan.penghitungansuara dari TPS akandiserahkankepadaPanitiaPemilihan Kecamatan (PPK) guna dilakukan rekapitulasijumlah suara yang lalu diteruskanke kabupaten,selanjutnyadisampaikanhinggananti di tingkatnasional. Di tingkat kabupatendan provinsi ada rapat pleno guna hasilrekapitulasitingkat sebelumnya.Dalam Pasal mengesahkan 99-IO4 UU Pemilu,hal itu ditegaskansecaralimitatif. Pasal99 menyatakan, "pelaksanaanrekapitulasi dan penetapan penghitungansuarapemilu anggota...dilakukan dalam rapat pleno KPU kabupaten/ kota berdasarsertifikat rekapitulasi hasilpenghitungansuarayangdilakukanPPK". Hal serupajuga ditegaskanPasal100dan l 0l UU Pemilu. Ketentuanitu dimaknai,rekapitulasidiurpenghitungiulsuiila dinyatakan sah bila telahmelalui rapatpleno lebih dulu. Melalui logika berpikir sepertiitu prosespenghitungansuarayang dilakukanMedia Centreyang diorganisasiKPU adalahproses penghitungansuarayangtidak mempunyailegalitaskarenabelum melalui rapat pleno KPU lebih dulu sejak kabupatenhingga tingkat nasional. *,F* Ada tiga implikasi yang dapatmuncul bila prosesini terus dilakukan. Pertama,bila adakesenjangansuaraantaraMedia Centredanhasil rapatpleno KPU, makasituasiini bisamenyulut pemilu ketegangandi antarapeserlapemilu dan penyelenggara sendiri. Kedua,bila butir pertamaterjadi, makaMedia Centre bisadituduhmelakuka:rberitabohongsehinggapotensialmenjadi pihak untuk dipidanakan.Ketiga,keteganganitu bisamenyulut berbagaipihak rnemasalahkankeabsahanhasil pemilu secara keseluruhan.Apakah KPU siapmenerimaimplikasi ini'? Hal penting lain yang harus dipertimbangkanadalah penghitungansuarabisa menyebabkanterjadinyeiperubahan sikapdan perilakupemilu di daerahyang sedangmelakukan pemilu ulangrnaupunpemilu lanjutan.Dari sini, KPU secara

t,,

l'oo OJ d I

-r

z

C)

Mendobrak Otoritariun Mentbangun Denutkrasi

I:

M endobrak Aorituriun MembcutgnrtDenutkrusi

-

o

Kabupaten/Kota.SuratKetua KPU itu menyatakan,"Bilaterjadi kesepakatanantarpartaipolitik pemilu di TPS bersangkutan, prosespenghitungansuarabisadilanjutkan...perolehansuara bagimasing-masingpartaipolitik tetapdianggapsah". Namun, bila tidakadakesepakatan antarpaftai politik "... pemilihanulang dilarkszurakan di TPS itu, khususnyabagijenis lembagaperwikilan yang suratnyatertukardengandaerahpemilihan lain". ***

tidak sadartelah mempengaruhibahkanbisadituduh mengubah perilaku pemilih dalam menggunakanhaknyauntuk mencoblos atautidak mencoblospartaitertentudalamPemilu 2004. Guna mengatasiberbagaihal itu, KPU sebaiknyamenyatakanbahwahasil penghitungansuaradi Medio Centrebukan hasil pemilu yang sahkarenabelum melalui prosesrapatpleno dari kabupatenhingga tingkat nasional. Dengamdemikian, sejakawal, KPU tidak dipersepsisedamg memperlihatkanpenghitungansuarayang telah valid secara hukum.Dikecualikan,bila hasilpemilu sudahdisetujuirapatpleno. Selain itu, KPU juga berkewajiban untuk sedapatmungkin mengisolasihasilpenghitungansuarapadadaerahyang sedang pemilu laniutan. melakukanpemilu ulang atau l.;run*t,

Dari satusisi,sikaptanggapKPU harusdiapresiasi,tetapi di sisi lain kebijakan itu beftentangandenganperundanganyang berlakudan dapatmerugikankepentingancalegyang suaranya dianggaptidak ada karenasuarauntuk merekatidak dihitung dan hanyadimasukkan panai. Ada tiga hal penting yang berkait denganmasalahitu. Perlama,diulang-tidaknyaprosespemungutansuaradidasarkiut kesepakatanantarpaftaidi TPS bersangkutan.Pertanyaannya, apakah unsur-unsur dari seluruh partai turut hadir dalam pemungutansuaradi tiap TPS?

Hal lain yangjuga penting,PanitiaPengawasPemilu baru sajamengemukakandata-data,"Tidak kurang dari 189daerah pemilihansuratsuaranyatertukar,meliputi wilayah di I 8 provinsi di seluruhIndonesia".Untuk tidak mendramatisasisoalkatlu suara yang teftukar, di beberapaTPS hanya beberapasurat suarayang terlukar, tetapi juga ada TPS yang seluruh surat sueranyateftukar.Ini hendakmenunjukkanproblemlogistik tidak melulu bicaradistribusisuratsuaradan perlengkapannyasaja, tetapi juga kecermatandan ketelitian dalam menyampaikan sesuaidaerahpemilihan.

De .facto, sedikit sekali bila tidak hendak menyebutnya sebagaitidak adaunsurpenguruspartaiyturghadir di TPS. Kzrlau toh ada unsur partai hadir, apakah mereka mempunyai kewenangandan mandatuntuk menyelesaikansoalitu. Kedua, salahsatutugasKelompok Penyelenggara PemungutanSuara sebelum melaksanakanpemungutan suara adalah mengidentifikasijenis dokumendan peralatanIsesuaiPasal90 Ayat ( 1) huruf c]. Bila surat suaratertukar karenaprosedurdan ketidakcermatan dalam proses pemungutan suara, maka menurutPasalI l6 Ayat (2) huruf a pemungutansuaradapat diukmg.Denganbegitu,pemungutansuaraulangtidak didasarkan atasada-tidaknyakesepakatanpartai.

Yang mengkhawatirkan,kebijakantiap TPS untuk mengAdaTPS atasinyadi berbagaidaerahpemilihanberbeda-beda. yang segeramenghentikanprosestersebut,namun beberapa TPS lain tetapmelanjutkanprosespemungutansuara.Kelompok yang meneruskan proses pemungutan suara, kendati surat suaranyatefiukar,mengambilkebijakanuntuk hanyamenghitung namaparpolsajadi dalamfbrmulir penghitungansuara.

Ketiga.yangmembedakansistempemilu sekarangdengan Pemilu 1999,karenapemilu didasarkansistemproporsronal dengandaftar calon terbuka.Artinya, bila adaTPS yang tidak melakukanpemilu ulang, kendati surat suarateftukar.dan

Puji syukur,hari itu (5 April), KPU mengeluarkansurat Dalam suratKPU No.6-50/l9lllll2004. untuk mengatasinya. Ketua KPU mengirim suratkepadaKetua KPU Provinsidan 128 |

I

129

J

o 0) l'o o <-' q)

d I

x

-r

z

(t(DtLtK vl(rttt(tttutt M entlttbruk Membanpun Dentokrasi Otoriturian ,\ttrr,!!urr\ur, "-trr!^!u:,

-

|

-

! -l

|W(ndODrUK Otoriturian Merrktbruk Utorttenl M ernban gun De rnt tknt.si

o

dianggapsaholeh kebijakan pemilu, maka KPU secarasengaja melanggarsistempemilu yangdisepakatiuntukdigunakankarena hanyamenitikberatkankepentinganproporsionalitas. Berbagaiproblem itu seyogyanyasegeradiantisipasiKPU sehinggaprosesyang sebagiansudahcukup baik, kendati ada problemdi sana-sini,jangan sampaididestruksipihak lain hanya karenatidak mampu mengelolasecarakomprehensifprosesdan tahapanpemilu pascapemungutansuara.

MENGKAJI PERUBAHAN JADWAL PEMILU

0) I

x 'r

z elakanganini, problemlogistikpemilu memasuki diskursusbaru.Wacanayangberkembang tidaklagi sekadarmengatasitransportasi pengirimankotakdan kertassuara,melainkan"pemilu susulanadakemungkinanakan dilakukan di beberapadaerah". Semula. pernyataan itu dapat ditangkap sebagai sikap mutakhir pemerintahmenghadapipersiapanpemilihanumum (pemilu)yangtakkunjung selesai.Tetapi,pemerintahakhirnya berketetapan untuk mengontrolsendirisoallogistik.danbaru akanmengambilsikapkemudian.Sepertibiasa,Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) segeramerespon,"KPU belum berpikiruntuk rnelakukanpemilu susulan." Semula. pernyataanMenteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi menarik karena Presiden RI telah berulang kali menyatakanbahwa pemilu tidak boleh ditunda, apa pun alasannya.Hal serupajuga dikemukikan oleh KetuaKPU yang berulang kali meyakinkanbanyak kalangandengan selalu menyatakan.pemilu akantetapdilaksanakan tanggal-5April. Apakah fakta berupapemyataanMendagri itu dapat diinterpretasi bahwa telah terjadi "pergeseran" sikap pernerintah mengenai ketepatanpelaksanaanpemilu pada awal April mendatang? Yangpasti,pemerintahkini mernonitorkesiapan logistik pemilu.Ini suatuindikasi.pemerintahperlu yakin betul informasiyang diberikanKPU. Berbagaidinamikasikapyangterkesanagakberubah-ubah inr bisajadi salahsaturesponkonkretpemerintahsetelahhesiden memerintahkanberbagaipejabatpemerintahanbersamaaparat keamanandanKPU sertaPanitiaPensawasPemiluber-kelilins

r;l

o 0) lE o

li'

Mtrulobruk Otorituriun Mernburtt!urtDentokrusi

-

Mcntfutbruk Otoriturian Menilrutt,qun Dt,rnoknt.si

-{ .l_ (D

3

tertentutidak dapatdilakukanmakadiperlukanpemilu susulan. Keduajenispemiluini dapatdilaksanakan setelahterlebihdahulu dikeluarkanpenetapanpenundaanpelaksanaan pemilu. Untuk itu, KPU harus membuat ketentuanyang mengaturtata cara pemilu lanjutandan susulan.

ke berbagaidaerahuntuk mengeceklangsungpersiapan pemilu. Namun,di sisi lain,pemerintahtetapbersikapmenunggudan mendukungjadwal pemilu 5 April karena ingin menjaga independensiKPU. Yangpasti,ketika pemerintahmengeluarkan KeputusanPresidenNomor20Tahun2004mengenaiDukungan DaruratAPBD provinsi, kabupaten/kotaTahun 2004 untuk Pelaksanaan PemiluTahun2004 -yangdi dalamnyamemberikan konsesiyangagakluasuntukmengatasiproblemlogistikdengan memberipcranpemerintahdaerahdan KPU lokal untuk mengantisipasisituasidi daerah-pemerintah tampaknyasudah "meyakini" adanyaketerlambatan persiapanlogistikpemilu.

UU Pemilu menyatakan,KPU-lah penanggungjawab penyelenggeLraan pemilu. Hal ini dikemukakandi dalam Pasal l5 Ayat (2) dan (3) UU Pemilu yang menyebutkan,"KPU jawab ataspenyelenggaraan bertanggung pemilu...."Namun. pasal itu juga menegaskanbahwa "... dalam melaksanakan tugasnya KPU menyampaikan lapor kepada Presiden dan DPR." Hal yang dilaporkanKPU tidak hanya pelaksanaan kegiatanpemilu, tetapijuga "hal-hal yangdalamkeadaantefientu memerlukankebij erkanPresiden". Pasaldi atas secarajelas menegaskan,KPU yang bertanggungjawabkarenadialah penyelenggarapemilu. Itu artinya, secaraprosedural,bila KPU berketetapantidak diperlukan penundaan,tidak akan ada penundaanpemilu, begitu pun sebaliknyakalauKPU memandangperlupenundaanpemilu,itu harusditegaskanoleh KPU.

Ada dua isu meniuik yang bisadikembemgkandari berbagai diskursusdi atas.Pefiama,sejauhmanaUndang-Undang(UU) No l212003mengaturperubahanjadwal pemilu. Kedua,apa implikasipolitik yang munculbila kebijakanpemilu susulanitu kelak diterapkan.Kajian di dalam tulisan ini akandifokuskan jadwal pemilu. padaisu seputarperubahan Secaralimitatif, Pasal45 Ayat (3) UU No 1212003menyatakan,"Surat suarabesertaperlengkapannyaharus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya sepuluhhari sebelumpemungutansuara."Di dalamkonteksitu KPU juga telah menetapkanhari, tanggal,dan waktu pemungutansuara, yaitu 5 April 2004. Fakta juga menunjukkantelah terjadi pelanggaranterhadapkonsistensipelaksanaanpasaldi atas karenasuratsuarabeseftaperlengkapannyabelum seluruhnya diterima oleh Panitia PemungutanSuara(PPS) dan Panitia PemilihanLuar Negeri (PPLN). Karenaitu, adaimplikasilebih jauh yang memangmesti dikaji, apakahberbagaiketerlambatan pemilu harusdiubah. itu menyebabkanjadwal pelaksanaan

Bila KPU bersikeraspadaskenariountuktetapmenyelenggarakanpemilu sesuaijadwal, tanggal5 April. adasoallain yang harusdiselesaikan. Pertama.apakahKPU dapatmemastikan pemilu dapatdilakukanserentaksesuaiketentuanPasal8l Ayat ( I ) yang menyatakan"pemungutansuaraanggotaDPR. DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotadiselenggarakan secara serentak". Kalau tak ada kepastian pemilu dapat dilakukanserentak,KPU harussudahmengemukakannya seiak awal.

Di dalam PasalI l8 UU No l212003dikenaldua pemilu yang berkaitandenganpenundaan.Jenispenundaanpertama sebagiantahapan terkaitdengantidak dapatdiselesaikannya penyelenggaraan pemilu,disebut denganpemilulzurjutat.Semenpemilu di daerah taraitu, bila seluruhtahapanpenyelenggaraan

Kedua,sebagianpemilu yangtidak dilakukanserentakbisa digolongkansebagaipemilu lanjutan.MenurutPasalI l9Ayat ( I ), pemilu lanjutandan susulandilakukanbila "...di sebagian atau seluruhdaerahpemilihan terjadi kerusuhan.gangguan keamanan.ataubencanaalam...".bukankarenaketerlambatan

[',,

1;) I

o 0) tE o a

:

q) OJ f,

"x I

z

n

Mendobrak Otoritarian MembanpunDemokrasi

-

Mendobrak Otutrituriun Metnltuttgun Detnokra.si

l_

o

Untuk menghindari agar KPU tidak terusmenerusmelanggarketentuanUU Pemilu berdasarkansituasiyang konkret karena belum diterimanya kertas suara di seluruh daerah pemilihan, sebaiknyaKPU melaporkan hal tersebutkepada Presidendan DPR (lihat Pasal l5 Ayat (3)). Di dalam laporan itu KPU tak hanya menjelaskanperkembanganpenyelenggaraan pemilu, tetapijuga dapatmemintakepadapresidenuntuk mengambil kebijakan karenaadanyasituasitertentu.

yang memangtak memungkinkanpemilu dilaksanakanpada-5 April, ia pun harus melakukan berbagaitindakan agar ticlak melanggarperaturanperundanganyang ada.Tentu saja,selain itu KPU harusmelibatkanpesertapemiluuntuk memutuskan hal ini sertamenghitungdampakpolitis yang kelak muncul.Di dalamkonteksnormatif,pilihan perubahanjadwal pemilujuga membawakonsekuensipadapenyesuaianperundanganyang ada.Setidaknya,alasanyang dijadikandasaruntuk melakukan pemilu lanjutantidak bisadiwadahi oleh ketentuanyang tersebut di dalamPasalI I 9 Ayat ( I ). Karenaitu, tindakansepertidiuraikan di atas,yaitu mengubahbeberapamateripasaltertentumelalui perpu,masihtetaprelevanuntuk dilakukan.

Di dalam membuatpenetapanpenundaanpemilu di beberapa daerahsesuaikondisi daerah,usulandan penetapanpenundaan itu harusdilakukan oleh KPU saja,tetapi bisa diusulkan oleh PanitiaPemilihan Kecamatan(PPK) hingga KPU provinsi dan penetapannyaoleh KPU kabupaten/kotadan KPU provinsi, selainKPU (lihat Pasalll9 Ayat4). Denganbegitu,penetapan penundaanpelaksanaanpemilu dapat dilakukan oleh KPU kabupaten/kotaatasusul PPK apabilapenundaanpelaksanaan Pasal pemilu meliputi salahsatuataubeberapadesa,/kelurahan. penetapan penundaan pemilu bukanlahotoritas ini menegaskan, yang hanyadimiliki KPU pusat.

Berdasarkanuraian di atas, beryijak pada fakta, belunt keseluruhanPPSdan PPLN menerima surat suarabeser-taperlengkapannyakendatipemilu tetapdilaksanakansesuaijadwal semula5 April, tetapitak mungkin dilakukanserentak.Jugaperlu diajukan alasanlain selainyang sudahtersebutdi dalam UU Pemilu untuk melakukanpenundaan(pemilu lanjutan). Karena itu, diperlukan perubahanUU Pemilu agarKPU dan prosespenyelenggaraanpemilu tidak melanggarketentuanyang ada. Untuk itu, KPU bisa meminta presidenuntuk mengambil kebijakan teftentu sesuaikewenangannyadenganmenerbitkan perpu.

diterimanyasuratsuarabesertaperlengkapannya.Karenaitu, pasalini pun harusdisesuaikanagarbisamengakomodasiproses pemilu yang dilakukan secaratak serentakbukan ka.renaalasan sepefii dikemukakan sebelumnya.

Kalau sajaKPU meminta Presidenuntuk mengambiltindakantertentu,presidendalam kapasitassebagaiKepalaNegara dapatmenggunakankewenangannyasesuaiPasal22 Ayat ( I ) (ILID, yaitu : "dalam hal ihwal kegentinganyang memaksa,presidendapatmenetapkanPerpu".Untuk memberikzurinterpretasi yang lebih kokoh bahwatelahterjadi kegentinganyangmemaksa berkenaanpenyelenggaraanpemilu sehinggapresidendapat mengeluarkanperaturanpemerintahpenggantiundang-undang (perpu),Mahkamah Konstitusi dapatdimintai fatwanya. Kalau KPU merasa perlu untuk mengubahjadwal pemungutandan penghitungansuarakarenaadakondisi obyektif

rt-.1

[,t I

I

3

q) c

o

=

o) o) f I

x I

z

T

M endollruk Otoritarian Membont!urt Demokrasi

-

U

Mendobrak Otoritorian Memban gLrn Demokrusi

--.{ -t_

o

KONTEKS POLITIK MAHKAMAH KONSTITUSI

asal lll Aturan Peralihanpada AmandemenUndangUndangDasar 1945telah secarategasmengamanatkan bahwa "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambatlambatnyapadatanggal I 7 Agustus2003.. .." Jadi,sekarang Dewan PerwakilanRakyat hanya punya waktu satusetengah perundang-undangan bulanlagi untuk nrenyelesaikan itu. Apakah DPR bersamapemerintahmampumenyelesaikan perundang-undangan itu secarakomprehensif?Terlepasdari mampu tidaknyapemerintah-DPRmenyelesaikanperumusan Undang-UndangMahkamah Konstitusi (UU MK). Mahkamah Konstitusipunyaposisiyang sansatstrategisdi dalamsistem kekuasaandi Indonesiapasca-amandemen. Hal itu terjadi karenakekuasaankehakimanberpucukpadaduacabang,yaitu sebagaicortstitutional revieu' dan ordinary court. Bifurcation system(sistembercabang)kekuasaanitu harusdielaborasi dan dibuat densansangathati-hatidan seksama.Bila tidak, rivalitas di antarakedua caban-9pada sistemkekuasaankehakimanakanterjadi. Ajukan saja suatu contoh problematik, siapakah yang mempunyai kewenanganuntuk menguji peraturanperundangundanganyang tingkatannyadi bawahUU, yangbertentangan dengannilai dan prinsip yang tersebutdi dalam konstitusi, MahkamahAgung atauMahkamahKonstitusi? posisiMK. Didalam konteks Begitupundengankejelasan yang sistemdan strukturkekuasaan salingimbang dan kontrol juga denganlembaganegaralainnyadi dalampolitik kekuasaan penting. menjadi Misalnyasaja,siapakahyangakanmelakukan perekrutanhakirn konstitusi yang kelak diajukan oleh tiga 136

]

lembagasekaligus,yaitu DPR, Presiden,dan MA'l Bagaimana denganprosedurdan kriterianya,apakahdibuat tersendiriatau bersama-sama?Lalu, apakah kewenanganMK juga bisa memberikan interpretasikonstitusi dan bukan sekadarmenguji UU terhadapUUD karenafakta menunjukkancukup banyak cacatyuridis di dalamkonstitusikendatisudahdiamandemen. PosisistrategisMK itulah yan-qmenyebabkanlernbagaini menjadi rawan untuk diintervensi oleh berbagaikepentingan politik. Asumsinyasangatsederhana, misalnyasaja.siapapun yang berkuasasebagaipresidendan wakil presidendi negeri ini, dia memerlukanjaminan bahwa kekuasaannyatidak rentan untuk di-intpeach. Dengan begitu, sang presidenharus bisa memastikandan memberikanjaniinan bahwa kandidathakim konstitusi akan "berpihak" kepadakepentingannyabila kelak DPR bern-raksud melakukan impeachmentberkaitan dengan sesuatuhal. Begitu pun dengan lembagaparlemen,mereka punya kepentinganagarberbagaiproduknyatidak mudahdibatalkan dalam prosespengujian di MK karena dinilai beftentangan denganUUD. MK di dalamprosestransisipolitik di Indonesiajuga perlu segeradihadirkan dengan tiga alasan pokok lainnya, yaitu pertama,kondisi sosialpolitik di lndonesiamasihrentanterhadap sengketakewenanganantarlenrbaganegara.Politir:ol tension yang kian meningkatseiring denganprosestahapanpemilir memunculkanbanyakkemungkinan.Faksionalisirsi dandinamika struktur dalam kekuasaan bisa dengan cepat berubah dan menguatsehinggaberbagaikemungkinanitu berpotensimemicu sengketaanteu'lembaga negara. Kedua,bila sajadi dalarnverifikasipiutai yang kini tengiih dilakukan Menteri Kehakirnan ada indikasi partai tertentlr berideologimarxismedan leninisme,makapembubaranpartai menjadikewenanganMK.

7tt,

0)

to f

o) o) : I

x T

z

T

Mendobrak Oturitariun MembangunDenyUyst

_-

Mendobrak

Otoritarian

Me11!a1s1tn Deryo\as!

i o

Ketiga, pemilu yang kelak akan dilakukan juga rentan terhadapperselisihanhasilpemilu. lndikasi ini diletakkandengan asumsi,banyak partai yang kecewa terhadapprosespenyelenggaraanpemilu, pemilu saratdenganisu politik uang yang dilakukan oleh sebagianbesar partai besar,dan mekanisme pengawasantidak efektif berjalan. Berbagai uraian di atas menegaskanposisi politik MK. Lembaga ini sangatpenting untuk segeradihadirkan karena posisinyabegitu signifikan dalam sistemdan stuktur kekuasaan konstitusi. Membangun eksistensiMK pasca-amandemen bermartabatdan punya kehormatantidak bisa diselesaikanhanya dengandisahkannyaUU MK, dan untuk itu diperlukan waktu. Karena itu, pengundanganUU MK akan menjadi langkah awal membangunkapasitaskelembagaanmenuju padaMK yang mempunyaicitra dan kewibawaanmelakukanfungsi checkand balancedi dalam sistemdan strukturkekuasaandi Indonesia. *** BerkaitandenganterlambatnyaprosespembahasanRUU MK, setidaknyaadadua isu utamayang menarikuntuk diajukan bila melihat sikap sebagiananggotaDPR dan begitu mepetnya waktu untuk membahas,mengkaji,dan membuatUU MK. Peftama,adakesankuat, UU MK sengajatidak diprioritaskendatipembuatanMK merupakanmandat kan pembahasannya yang secarategasdisebutdi dalamkonstitusi.DPR danpemerintah tampaknyalebih memberikanperhatianpada UU politik lainnya karena merekatelah membuatUU Partai Politik dan Pemilu dan tengahmembahasRUU Pemilihan Presidendan Wakil Presiden,dan RUU DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan,ketika diingatkanuntuk segeramembahasUU MK, dua orang wakil dari dua partaiterbesarmenyatakan,Agustus 2002 "... hampir tidak ada persoalandenganpembentukan MahkamahKonstitusi"dan "... yakin sebelumAgustus2003 RUU itu selesaidibahas".sefta"selesaidibicarakansebelum Agustus2003.. . lembagaitu bisalekasdidirikan"(lihatKompas, ___-] 138 |

2 I Agustus 2003, " Mahkamah Konstitusi TerbentukSebelurn Agustus2003 "). Pengabaianini tampaknyaberkaitandengan suatupersepsibahwaMK bukan menjadikepentinganlangsung daripanaipolitikpadasaatini. Kedua, para anggotaDPR dan pemerintahmerasayakin tidak akanbanyak soaldi dalam membahasUU MK sehingga tidak merasaperlu untuk membuatdraft dan membahasRUU MK sesegeramungkin. Perasaanini, bisajadi, karenamereka berasumsiamandemenkonstitusitidak banyakproblematikanya dan telahjelas mengaturberbagaikewenanganMK. Asumsi ini tidak sepenuhnyabenarkarenakonstitusi masih punyabanyakmasalah.Misalnya saja,di dalamprosesimpeachment, sesuaiPasal 7 B Ayat (1) UUD disebutkanbeberapa jenis pelanggaranyang menjadi dasarDPR untuk meminta MK memeriksapelanggaranyang diduga dilakukan presiden/wakil presiden,yaitu "pengkhianatanterhadapnegara,korupsi, penyuapan,tindak pidanaberatlainnyadan perbuatantercela". Secarahukum, masihbelumjelas maksuddari pelanggaran hukum berupa "tindakan pidana berat lainnya dan perbuatan tercela". Apakah pelanggaranlalu lintas yang menyebabkan beberapaorangmeninggalkarenaditabrakoleh kendaraanyang dikemudikansendirioleh presidentermasukdalamkualifikasi "tindakan beratlainnya"? Apakah tindakan sepertiyang dilakukan mantanPresidenAmerika SerikatKennedy,misalnya,suka gonta-gantipacar,sering menyelinappada malam hari untuk "menikmati" kehidupanmalam, dan mungkin alkoholik bisa disebutsebagaiperbuatantercelasesuaiamandemenkonstitusi? Fakta itu menunjukkan,ternyataadabanyakkewenangan MK dalam konstitusi yang masih tidak jelas sehinggaharus dielaborasilagi. Berkenaandenganberbagaialasanyang diposisipolitik MK dan ajukantersebut,terlihatjelas strategisitas tidak adaalasanlain untuk menundateruspembentukanMK. Bahkan,DPR dan pemerintahharussecaraspartandan maraton pembahasan RUU MK. Bilatidak, merekalah menyelesaikan

[*n

q)

to o

= q)

o) f, I

x I

z

-0 Mendtbrak

Otoritarian

Membangun Demokrasi

-

Mendobrak Oturitarian Memban?unDemokrasi

--l o

yang kelak harusbertanggungjawab karenatelah melanggar amandemenkonstitusi yang dibuat sendiri oleh DPR yangjuga merupakananggotaMPR. Lebih jauh dari itu, parlemendan pemerintahbisa dituduh sedariawal dan secarasadarhendak "membunuh" keberadaanMK di dalam sistempolitik nasional. Di dalam pembahasanMK, kontribusi signifikan dari kalangan nonparlemenj uga menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi prosespolitisasiyang berpotensi"menghancurkan" MK sedariawal lembagaini dipersiapkan.

MEMPERSOALKAN KEUANGAN PARTAI

o o) to l 0) N f I

x T

z elum lamaini, RevisiUndang-Undang(lIU) Pemiludan Parpol diserahkanpemerintahke parlemen.Mulai ada banyak responatasrevisi itu. Ada kesankuat, DepartemenDalam Negeri bersikapamat teftutup dalam menyiapkan revisi perundangantersebutdengan alasanyang tidakjelas. Tindakansepertiitu jelas menunjukanbertolakbelakangdeng:Ln prinsip-prinsippemerintahanyang baik. Dalam revisi UU Parpol ada salahsatu soal yang cukup pentinguntuk dikaji secarateliti, yaitu mengenaikeuanganpafiai. Ada asumsiyang hendakdiletakkan di situ, semakinbaik suatu ketentuanmengaturkeuanganpartai dan bila kontrol keuangan partaibisa dilakukan secarakonsisten,maka akandapatdieliminasi potensi penyalahgunaankewenangan di partai dan kekuasaanserladapatmendorongterwujudnya partai yang berkualitas. Secaraumum,biasanya,dirumuskansecarajelas dalamUU Keparlaianbeberapahalpentingyang berkaitdenganpengaturan keuanganpartai.Hal-hal yang perlu diatur biasanyameliputi: sumberkeuanganpartai,defrnisisumbangan,danbatasanjumlah nilai sumbangan,aturanmengenaipembukuan,pengumuman dan laporankeuangan,larangan untuk menerimaataumemberi sumbangandari dan padalembagatertentu,mekanismepengawasandan pemberiansanksi. Bila revisi UU Parpoldilihat, adapasalyang telahmengatur mengenai sumber keuangan partai yang berasal dari iuran anggotadan sumbanganyang sah menurut hukum (Pasal l4 Ayat 1).Tetapi,ada satuhal pentingyang tidak diatur dalant revisi UU Parpol, sama sekali tidak disebutkan.surnber

1;-.1

3

Io'

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

-

Mendobntk Otoritarian Mernbangun Demokrasi

keuanganpartai yang berasaldari danapartai yang ada.Kini, dalam konteks politik di Indonesia,adabegitu banyak paryol yang sudahpuluhan tahun (beberapalainnya baru sekitar lima tahun)menjadi partai sertamengikuti pemilu sebelumUU ini disahkan.Karenaitu, sebaiknya,saldopartai yang kini sudah berdiri dan telah mengikuti pemilu sertatelah diaudit akuntan publik, juga menjadi salahsatusumberkeuanganpartai.

itu, sudahsaatnya,perlu diatur secaralebihjelas dan rinci, hal yang berkait denganbatasmaksimal untuk penggunaandana kampanye.Pembatasanini ditujukanuntuk mengurangiitikad dari para pesertapemilu untuk mencari-carisumbanganbagi kepentingankampanye,sehinggamerekapotensialmelakukan tindakanpelanggaranhukum. ***

Masalahyang berkaitdengankualifikasi sumbangan,diatur dalamPasall4Ayat (2) Revisi UU Paqpol.Pasalitu menyatakan, sumbangandapatberupauang,barang,fasilitas, peralatandan/ ataujasa. Sayang,revisi UU itu tidak memasukankualifikasi sumbanganyang berbentuksebagaisegalajenis utang/pinjaman untuk kepentinganpartai ataukampanye,baik dalam bentuk uang, barang,fasilitas, peralatandan/ataujasa. Dengan begitu, kategorisasinilai nominal maksimaljumlah utang pun tidak disebutkan dalamrevisiitu.

Mengenai sumber sumbangan,dalam Revisi UU Parpol tidak hanya disebutkansumbanganbisa berasaldari anggota dan bukan anggotaseftaperusahaandan/ataubadanusahalain (sesuaiPasal15Ayat I dan 2). Tetapi,revisi itu juga telahmengatur partai politik untuk tidak melakukansesuatu.Karenaitu, Pasal l6 Ayat 3 melarangpartai politik untuk menerima dan memberi sumbangandana dari pihak asing, menerima sumbangandari pihak manapun yang identitasnyatidakjelas sefta meminta ataumenerimadanadari badanusahamilik nesara/ daerahdan organisasikemanusiaan.

Padahal,pengaturanmengenaisumbanganberbentuk utang menjadi penting diatur, sebabbisa sajaterjadi, adasumbangansumbangan tertentu yang berbentuk utang, tetapi kemudian sumbanganjenis itu dinyatakan/dianggapsudahdibayarkan sehinggatidak perlu dimasukandalam pembukuankarenatidak dikualifi kasi serbagaisumbangan. Dalam revisi UU Parpoltelahdisebutkansecaralimitatif, nilai nominal maksimal dari sumbangan,baik yang berasaldari anggotadan bukan anggota,maupun dari perusahaandan/atau badanusahalain, yaitu senilaiRp lOOjutadanRp 500juta dalam waktu satu tahun (sesuaiPasal 15 Ayat I dan 2). Berdasar pengalamanpemilu sebelumnya,adaindikasikuat,sumbangan kepadapartai banyakdilakukan saatmendekatiperiodepemilu. Dalam situasi itu upaya dan rekayasa untuk mendapatkan sumbangandilakukan denganberbagaicara untuk membiayai kampanyepemilu dan mobilisasimassa. Diduga keras, sebagian besar partai-partai besar mengeluarkanbiaya kampanyepemilu lebih Rp 500 milyar. Karena

te

Sayang,aturanitu belum maksimal. Setidaknya,adatiga penting soal yang belum cukup diatur, yaitu: pertama,tidak ada ketentuanyang mengaturlebih jelas mengenaikualifikasi perusahaanataubadanusahalain dalammemberi sumbangan. Seharusnya,yang dimaksud perusahaan/badan hukum, juga termasukanak-anakperusahaandan/atauanakcabangdan grup suatubadanhukum. Kedua, tidak disebutkansecarajelas,parpol seharusnya juga tidak bisa menerimasumbangandari pemerintahdaerah, pihak-pihak yang mempunyai sangkutpaut dan ada kepentingannyadenganBUMN/ BUMD sertasumbangandari LSM. Dalam konteks LSM, fakta menunjukkan,ada banyak LSM bentukan pemerintahdan LSM yang berafilisasipada partai politik tertentu. Ketiga,kualifikasi sumbanganasingjuga harusdiperjelas, sehinggadefinisi sumbangantidak hanya ditujukan pada

['0,

-{ o 3 o) to f 0) d l I

x I

z

!

Mendobrak

Otoritarian

Menrbangun Demokrast

-

Mendobrak

Otoritarian

-l

Membangun Denokro.si

o

pemerintahanasingsaja,tetapijuga, individu warganegaraasing, badanhukum asingdm organisasinonpemerintahasing. Sedangkanhal yang berkait dengan pembukuan,pengumuman dan laporankeuangantelah disebutkandalam Pasal8 huruf h, i, dan j. Pasal itu secaraumum menyatakan,partai diwajibkan membuatpembukuandan mengumumkansecara terbukasetiapbentuk sumbanganyang diterima untuk diketahui masyarakatdan pemerintah.Selainitu juga diwajibkan untuk membuat laporanneracakeuangansecaraberkala satutahun sekali kepada KPU setelahdiaudit akuntan publik. Berkenaan dengandana kampanyepartai diwajibkan memiliki rekening khususdanakampanyepemilu dan menyerahkanlaporanneraca keuanganhasil audit akuntanpublikkepada KPU paling lambat enambulansetelahharipemungutansuara. Ketentuanyang mengaturihwal keuanganpartai seperti itu memangcukupbaik. Namun,mungkin akanlebih baik lagi, bila hal-hal itu diatur lebih rinci. MiJalnya, kewajiban pengumuman segala sumbanganpada panai disebutkanjangka waktunya dan audit atas neraca keuangan harus dilakukan akuntanpublik terdaftaryang ditentukan oleh KPU, dengan menggunakanStandarAkuntansilndonesia.Dan segalahasilnya dapatdiaksesmasyarakatmelalui KPU. Satu hal lain yang perlu dikaji secaracermat adalah pengawasandan pemberiansanksi.Revisi UU Paryol secara tegasmenyatakan,pengawasanataspelaksanaanUU ini dilakukan pemerintahdan pengaduanataspelanggaranterhadap laranganpartai politik (termasukdi dalamnyasoal sumbangan), diajukanpemerintah(sesuaiPasal2l Ayat I dan 2 jo penjelasan Pasal22). **x

memiliki kewenanganpengawasandan pengaduan,bila terjadi pelanggaran.Dikhawatirkan,bila pengawasandan pengaduan dilakukan sepenuhnyaoleh pemerintah,padahal,pemerintahan justru merupakanrepresenta.si dari paqpolpemenangpemilu yang didugamelakukanpelanggaran,makadapatdipastikan,kasus pelanggaranitu akan potensialuntuk dipetieskan.Karena itu, seharusnya,KPU juga mempuni'ai kewenangan untuk melakukanpengawasandan pengaduan,khususnyasoaldana kampanye. Sedangkanhal yang berkait denganpemberian sanksiada yang menarik diperhatikan.Dalam salahsatupasalyang diatur sanksi terhadappartai politik yang melakukan pelanggaran, karenamenerima sumbanganyang melebihi ketentuan.Tetapi. pasalitu hanya memberi sanksipadasi penguruspartai politiknya (Pasal 24 Ayat 3 jo Pasal 23 Ayat 4 huruf c). Padahal,amat mungkin terjadi ada konspirasi partai dalam pelanggaranitu karenaparlaimengetahuidanmenyetujuiterjadinyapelanggaran. Dalam pasal lain, diatur sanksi administratif atas suatu pelanggaranberupa:a. teguranterbuka; b. pembekuanpartai politik; dan c. pelaranganuntuk mengikuti pemilu (Pasal23 Ayat 3 dan 4). Berkenaandenganhal itu, pelanggaranpartaipolitik ataspenerimaanataupemberiansumbanganjuga bisa diberi sanksiyang bersifatadministratifberupapembekuandan/atau pelaranganmengikuti pemilu. Uraian di atasmemperlihatkan,masih adabanyak masalah dalam revisi UU Parpol yang berkait dengan pengaturan keuanganparpol.Untuk itu perlu dilakukanpenyempumaanatas revisi UU Parpol,karenaberbagaiproblemaitu amatpotensial menyebabkanterjadinya pelanggaranhukum.

Dalam hal sumbangandan sebagianpengaturankeuangan partai yang berkait dengandanakampanye,KPU berwenang mengontroldan tidak hanyamenerimalaporanneracakeuangan hasil audit saja.Dalam konteks ini, seharusnya,KPU juga

1;l

li*'

3 q)

tD

o

=

0) o) I

x I

z

M endobrak O toritarian M embang,trnDentokrasi

-

Mendobrak Otorituriun M1y1!atyuyDun,,y?t!

J

I

o

MELACAK KONTEKS POLITIK KISRUH PAPUA

isruhlagi lalu rusuh,pejabatyangkisruhrakyatjadi rusuh,jatuhkorbanlagidanrakyatlagiyangselalujadi iorban. Kali ini kisruh dan rusuh soal pemekaran wilayah provinsi di Papua, saat sebagianmasyarakatmendeklarasikanProvinsi Irian B aratTengah. Mendagri dituduh sebagaipemicu kekisruhan,tetapimenolak dan tidak mau bertanggungjawab denganmenyatakan,"Siapa yang mendeklarasikan.Itu tidak adaurusannyadenganpemerintah, pemerintahtidak pemah meminta agarprovinsi baru itu dideklarasikan."Kisruh lagi, di antarapejabatpemerintahan terkesan"bersilatlidah" satudan lainnya,kali ini Menko Polkam menyatakan,"Pemerintah pusatdan pemerintah daerahPapua harus dapat melakukan langkah-langkah bersama guna mewujudkan otonomi khusus". Kekisruhan di Papua akibat pemekaranwilayah itu lalu ditundaolehpemerintahseusaiRakor Polkam.Rabu (2718). Fakta kisruh Papuasebenarnyabegitu luas cakupandan dampaknya.Obyek persoalankerusuhandipicu isu deklarasi pembentukanprovinsi,tetapisubstansiproblematiknyabukan sekadarisu pemekaranwilayah. Kerusuhandi Timika itu bisa jadi fakta kerentanansosial masyarakatatasberbagaibeban masalahyang terus menderarakyat tanpa pernah tuntas diselesaikan. Bila dilacaklebihjauh, adabanyakaktordanlembagapolitik yang terlibat dan turut sertamemicu persoalancukup beragam. Mereka tidak hanya ada di pusat kekuasaan,tetapi juga elit politik di daerah.Korban kerusuhanyang kini sebanyakempat orangmati danlebih dari 30 orangluka-luka,sebenatnyasudah

te

ribuan orang Papuamenjadi korban akibat kekisruhan pejabat merumuskankebijakan daerah. Secarakasat mata, kisruh deklarasi yang berpijak dari kebijakanpemekaranwilayah yang bersumberdari keluarnya InpresNomor 1 Tahun 2003 tentangPercepatanPelaksanaan UU No 4511999tentang PembentukanProvinsi Irian Jaya Tengah,Irian JayaBarat, KabupatenPaniai,Mimika, Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Inpres ini dihadapkanUU Otonomi KhususNo 2ll2001 yanghanyamengenalsatuprovinsidengan mengintroduksiProvinsi Papuabukan Irian Jaya. UU Otsusitu secarategasmengaturpemekaranwilayah yang harus mendapatkanpersetujuanMajelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP. Menurut PasalT6 UU Otsus,pemekaran wilayah provinsi harusmemperhatikan"kesatuansosialbudaya, kesiapanSDM, dan perkembangandi masamendatang".Amat mungkin pasal Otsus menerjemahkanPasal 18 B Ayat (l) Konstitusi yang menyatakan"Negara mengaku dan menghormati satuan-satuanpemerintahdaerahyang bersifat khusus atauistimewa yang diatur UU". Fakta menunjukkan,InpresNo I/2003 menegasikanUU Otsusdan Konstitusi. *** Dalam konteksini, presidenbisadituding sebagaisalahsatu pihak yang turut menciptakan kekisruhan karena membuat kebijakan mengeluarkanInprestanpamemperhatikanberbagai perundanganyang adadan mempertimbangkanimplikasi politik yang akanmuncul.Selainitu, pemerintahpusatjuga bisadituding tidak konsistendi dalamkebijakanpemekaran.Padatahun I 999, penolakanpemekaransudahdisampaikanDPRD dan Gubernur Papuapada 18 Oktober.Mendagri kala itu telahmeresponnya, yang intinya memahamiaspirasiitu. Parlemenjuga bisa dituding turut bertanggungjawab dalam menciptakankekisruhan.Karena,bagaimanamungkin muncul dua produk perundanganyang dapatditafsirkan berbedadan memicu problematik.

f to,

o) to

:0). q)

I

x I

z

ll

M endobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

;;

Mendobrak

Otoritarian

--l

!:ltbalxulDeygkrql

-t_

o

Lihat sajapernyataananggotaDPR. Wakil Ketua Komisi II DPR menyatakan,"Kedua UU itu tetap sahberlaku karena tidak pernah ada pencabutan UU No 4511999karena ada pendirianbersamaUU 4511999tetapdiberlakukan."Sementara, Wakil Ketua Komisi lain yangjugaWakil KetuaPansusRUU Otsusmenyatakan,"PosisiUU No45/1999 sudahdibahas,dalam konsideransiUU No 2l/2001tidak dimasukkankarena ada kesepakatanuntuk segeramerevisi UU No 45/ 1999. Fakta perbedaanpendapatitu jelas merupakancermin, DPR tidak memperkirakandampak yang muncul akibat tindakannyaitu. Dalam Sidang TahunanMPR di awal Agustus ini, MPR secarakhususmeminta pemerintarhmenyelesaikankontroversi InpresNo l/2003 yang bertentangandenganUU Otsus.Karena itu, MPR harusmengambil sikap lebih tegaspadapemerintah untuk melaksanakanrekomendasimajelis soal lnpres No I /2003. Kisruh juga terjadi di antarakalanganinternal militer. Ada sinyalemenyang perlu diklarifikasi lebih lanjut bahwaMabes TNI tidak pernah tahu apalagi mengusulkan kebijakan pemekaran.Kalangan intelijen dituding sebagaipihak yang mengintroduksi gagasanpercepatanpemekaran.Salahsatumotif utamanya"menjinakkan"tuntutanpolitik M. Apalagi hasil survei pendapatumum di Papuamenegaskan,"Aspirasi untuk merdeka adalahyang tertinggi di antaramasyarakatasli Papua"(Lihat Survey PendapatUmum Papua-Indonesia,2812,IFES).Juga berkembangsinyalemenlain, pemekaranakan menjadi bagian dari "bisnis" keamanan karena lembaga keamanan akan mendapatkanrente ekonomi dari prosesitu. Yang mengkhawatirkan,adaindikasikisruh Papuaakibat peftarunganantarapartai yang kini berkuasadenganmasalalu untuk memperebutkansumber-sumberekonomi dan pengaruh kekuasaanpadaelit birokrasi kekuasaan.Percepatanpemekaran adalahreaksi sekaligusstrategiuntuk menguasaisumber daya lokal. Pemilu 2004 menjadi momentum dan faktor pend o r o n g p e r e b u t a ns u m b e r d a y a l o k a l . S i t u a s i i n i j u g a

r48l

dimanfaatkansecara"cerdik" oleh elit politik lokal guna menanggukkeuntunganbagi kepentinganmerekasendiri.Proses kisruh 'Jual-beli" kepentingandan peftarunganelit politik inilah yang potensialmenyulut dan memperkeruhkerusuhan.

o) to

= q)

o) f, I

x I

Jadi,kebijakanpemekar* *U.r"n denganmenggunakan payung hukum lnpres No 1/2003bukanlahsekadarproblematik hukum semata.Kasusitu mempunyaikontekspolitik yang amat pekat.Dalih kepentinganmasyarakatdan psikologi sosialrakyat dieksploitasilalu merekadikorbankan. Kasusini juga bersumberdan berimpit denganproblematik lain, seperti:perebutanrente ekonomi di daerahdan korupsi politik. Sulit membantahkewenangandan kekuasaankerap dipakai untuk membuatkebijakan yang hanya menguntungkan kepentinganpara elit kekuasaan.Di bagianlain berujud kompromi politik hinggamenyebabkankebijakansatudan lainnya tidak konsisten.Karenaitu, tidak heranbila terjadi inkonsistensi antaraUU OtsusdenganUU No 4511999,begitu pun dengan lnpres No l/2003. Diduga, salahsatumotif dasardarikekisruhan berupakorupsi politik yang bermuarapadapenguasaandan perebutanrenteekonomi di Papua. Kekisruhanyang pekatdenganpolitik itulah yang menyebabkan kerusuhan.Celakanya,kerusuhanini punyapotensimeluas karenadapatmelibatkanmasyarakatPapuasendiri.Untungnya, Sidang Kabinet memutuskan status quo dan menunda pemekaransampaibataswaktu yang belum ditentukan. Keputusanini cukup menarik karenamencobameredam kerusuhanyang lebih luas.Tetapi,tetappotensialmenyulut masalahkarenadi Irian JayaBarat tetapjadi provinsi sefiasinkronisasi perundanganbukan jaminan akan menguntungkan masyarakat. Tampaknya,keputusanrakor polkam untuk menunda pemekaranwilayah bukan langkahmenyeluruhatasproblem Papua.Kisruh danrusuhyangbersumberdari problempolitik

f ton

z

n

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

--

Mendobrak O to ri tarian M embaryqun Dc mo k rttsi

-l l_ (D

juga dan harusdiselesaikan secarapolitik, segeradansekarang keputusan RakorPolkamdapatjadi pintumasuk. kitajuga sudahmahfumke arahmana Sudahlah,sebagian politik yang gerbongakanditarik.Karenaitu buatlahkeputusan berpihakpadadaulatrakyatagarrakyattidak menggunakan masalahnya. caranyasendiriuntukmenyelesaikan

PEMERINTAH BARU DAN KORUPSI

o

:q) o) f

x :E

z

omisi PemilihanUmum sudahmengumumkan(4110). pasanganSusilo Bambang Yudhoyono-JusufKalla ditetapkansebagaipresidendan wakil presidenterpilih periode 2004-2009.Rakyat yang memilih langsungberharap SBY-JK makin mendorongperubahanyang kelakberujungpada kemaslahatan. Salah satu isu penting yang harus "ditaklukkan" Susilo BambangYudhoyono-JusufKalla (SBY-JK) adalahkorupsi. Faktauntuk memberantaskorupsi bukan lagi pilihan yang harus diselesaikan,tetapisudahmenjadikeharusan.Tidak boleh lagi adabasa-basi,korupsi haruslangsungdiperangipada sumber dan sasaran,sekaligusuntuk "menyelesaikan"beberapasoal lain. Ketidakmampuanmenunjukkansinyal kuat pemberantasan korupsi secaraall out sejakawal tidak hanya sekadarmenuai citra buruk, tetapi dapatdipastikankabinet tidak akanpernah berjalanefektif. Dukunganrakyatjuga akanmerosotdan pencapaianprogrampemerinftrhantidak akanpemahmaksimalserta tidak akanbisa mewujudkanaman,tenteram,dan sejahtera. Ada lima hal penting yang dapatdilakukan SBY-JK pada 100hari kerja efektif pemerintahan.Presidendan pemerintahan baru harus mampu menunjukkan sinyal kuat pemberantasan korupsi,dimulai dari diri sendiridankabinetnyadenganbeberapa program strategis.Peftama,SBY-JK segeramendeklarasikan kekayaannyasecaraterbukadan memberiakses"luas" kepada lembagaberwenangguna mengauditasal-usulkekayaannya. Selainitu, baik juga SBY-JK secaraterbukamenyatakanmembatasiketerlibatankeluarganyadalam derajatteftentuterlibat urusanbisnis,khususnyabisnis yang ada hubungandengan

rs0l

o)

li',

(J T

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

-

Ment\!ra\Otoritg:yqn

Menbangun Demokrasi

o-

pemerintahan.Hal lain, SBY-JK harusdapatmenunjukkan dan meyakinkanmasyarakatbahwamerekaadalahwajib pajak yang taatdanjujur sertakonsistenmelakukankewajibannya. Kedua, presidenperlu menetapkansiapayang akan bertanggungjawab melalcukankoordinasi, supervisi,dan mengambil langkah penting serta strategisdalam pemberantasankorupsi. Jika itu bisa dilakukanpresidenatauwakil presidensendiri,tentu lebih baik. Bila benar kelak akan dibentuk Office of President, maka lembaga ini akan membantu kepala pemerintahan merumuskangagasangovernmentbusinessprocessdalam pemberantasankorupsi, selainkebijakan lain. Dalam implemenkorupsi akan tasinya,penanggungjawab gerakanpemberantasan menyinergikanelemenkekuasaandi bidang penegakanhukum gunamemberantas korupsi. jangan Tentu abaikanenergi sosialmasyarakatyang besar untuk membangunzonaanti dan perangmelawan korupsi. Dalam konteks ini, kelak presidentidak hanya harusmembangtnThe DreamTeamtnllkmengurusi ekonomi saja,tetapijuga untuk mengurusisoalhukum. Karenaitu, siapayang kelak menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian, dan Menteri Kehakiman menjadi salahsatuisu strategisuntuk melihat keseriusanpresidendalam pemberantasankorupsi dan penegakanhukum. Ketiga, ada kebijakan untuk mencapaiquickwins dalam penangananbeberapakasuskorupsi.Tindakanini menjadi argent karena rakyat perlu diperlihatkan, ada usahasistematis dan seriusbahwa pemerintahsegeramenanganibeberapakasus korupsi dan "memenangkannya".Untuk itu, pada 100 hari pertamahingga satu-duatahun ke depan,pilihlah kasuspada sektorpelayananpublik yang mudah pembuktiannyadan tidak menimbulkankomplikasi politis seta bisamengembalikandana korupsi kepadanegara.Jugapenting dilakukan beberapakasus yang telah tetap menurut hukum tetapi terhukum belum bisa dipenjara,menjadi prioritas yang harusdikerjakan.

t5;

Penanganan korupsijuga harusdisinergikangunamengatasi kebijakanpadasektorlain. Misalnya,Kompas(1719)pernah menulisdanmengestimasinilai kegiatanekonomiilegal.Kegiatan ini potensialberkaitandengankorupsidengeur nilai nominal yang cukup fantastis.Disebutkan,secaraumum, nilai keseluruhan pertahun mencapaiRp 288 triliun, terdiri ataskekayaannegara yang diselundupkan,sepertipasir laut Rp l2tilftn,BBM Rp 50 triliun, kekayaanlaut Rp 36 triliun, satwalangkaRp 100triliun. Nilai keseluruhankerugiannegaraakanmeningkatbila dikaitkan denganpenyelundupanilegal gula, beras,dan barangmewah lain yang berdasarimpor. Keempat,adabeberapahambatanproseduralyang selalu muncul dalzunpenanganankasuskorupsi. Misalnya, parakoruptor selalumenggunakanalasansakit untuk menghindardari proses dan tanggungjawab hukum yang harusdilakukan. Padahal,bila adaperpresatausuratkeputusanbersamaantarpenegakhukum untuk mengantisipasisoal ini denganmembuat prosedurdan mekanismeyang mengatur soal ini, maka akan lebih mudah menangkaldanmengantisipasialasansakitparakoruptor.Begitu pun hambatanproseduralberupaperizinan untuk memeriksa "pejabat" yang diduga terlibat dalam kasuskorupsi harusdibuat lebihjelas dan tegassehinggatidak lagi terjadi,penyidik harus menunggubegitu lama untuk memeriksapejabattertentuyang didugapelakukorupsi. Contoh,parapenegakhukum harusdikoordinasikanlebih intensif untuk menanganikasuskorupsi sehinggatidak terjadi lagi rivalitas di antarapenegakhukum. Padakasusgula dan berasimpor ilegal,misalnya,tidak hanyasoalpenyelundupan, tetapijuga bisaadakasuspemalsuandan amatmungkin korupsi. Kalau begitu,kewenanganpenyidikantidak hanyadiletakkan padaBea dan Cukai saja,apalagibila adaindikasiaparatBea dan Cukai terlibat.Selainitu, persoalanyang terkaitmultitafsir ada-tidaknyatindak pidana korupsi di antarapenegakhukum ataudenganinstansilain sepertiBPK dan BPKP dan proses

l",

o) to 1

:

o) d f

'x I

z

('11)

u:tlo At! o,!!!, gl!!4!g! o: -y!, o', "!!!4

M enclob rak tQt ryta r i an M emban g un [) ernokra s i 9

--l

.]_

o

yiurgberlarut-larut karenakasusbolak-balikdi antarakepolisiaLnkej aksaanjuga harusdieliminasi. Kelima, pengembangandan dukungan pada KPK dan lembaga lain yang menanganikasus korupsi. Sejauh ini, ditengarai,KPK belum bisamaksimal,belum mampumenyusurl sekretariatyang andalkarenabelum adanyakeputusanpresiden mengenaihal itu. selainbelum adanyakepastianpengaturan sistempenggajiandan insentifbagi mereka.Begitu pun dengan PengadilanAd Hoc Korupsi yang belum bisa bekerja karena terbenturmasalahteknispelantikan.Diduga,pengadilanini kelak akan menghadapimasalahpengembangan kapasitaskelembagaan.Kalau ini terjadi, bagaimanamungkin penanganan korupsi bisa dilakukan secaramaksimal? Untuk menjaminkeberhasilanpenanganankasuskorupsi, juga diperlukandanamemadaisehinggapenyidikdanpenuntut umum tidak begitupusingmengurusibiaya operasionaldalam 100 hari pertamapemerintahandan selamakurun lima tahun ke depan. Jika berbagaigagasandan usulan itu bisa dilakukan, diharapkanpersepsidan kepercayaanpublik bahwapemerintah seriusdalammenanganikorupsiakanjauh meningkat.Dukungan padakekuasaanakanmeluas.Rakyatbisa diyakinkan,korupsi bisadiberantasdanenergisosialrakyatbisalebih mudahdidorong untuk bersamamembangungerakanantikorupsimelalui proses pre- emtif dan preventif sertamemperluas zona-zonaantikorupsi untuk membentuk the islond of integrity. Kalau inr terjadi, 100hari peftamapemerintahanmendatang akanmemberikansinyal yang kuat, bukan hanyatelahlahir orde perubahan,tetapi perubahanyang amanahdan istiqomah untuk membangun Indonesia bebas korupsi. Presidenbaru darr pemerintahbaru seharusnvabisamelakukanitu.

r;l

DISKURSUSBAWAH LANGIT DUA SUATU PENGANTAR

q) D

o

I

= 0) -0) x I

orupsimenjadisalahsatumasalahpalingbesartidak hanyabaginegaraberkembang tetapijuganegararnaju. asalahkorupsi tidak sajamenarikkarenaketerlibatan pelakunya,yang kebanyakanmemiliki posisi kunci dalam birokrasi negara,tapi juga menyebabkanrontoknya sebuahsistem, mekanismedar mentalitaspenegakhukum di Indonesia.Sebagai akibatlebih lanjut tindakpidanakorupsiberubahmenjadikleptokrasi,hinggamenjebabkannegaramakin terperosokke dalam kesulitan ekonomi berkepanjangankarenajeratan utang luar negeri. Dimanakah letak kesalahannya,hingga pemberantasan korupsi,kolusi dan nepotismeacapkalitidak membualrkanhasil nyata?Banyak pendapatyang mengatakan,kebuntuandalam memberantastindak pidanakorupsi, kolusi dan nepotismeterlehk pada tidak berdayanyasistem perundang-undanganyang berlaku. Tidak sedikit pula yang mengatakanbukan sistem perundang-undangannya yang tidak berdaya,tetapimenyangkur persoalanbobroknya mentalitaspengakhukum. Persoalannyakian semakin kompleks, ketika ketidakberdayaansistemdanmekanismepemberantasan tindalipidana korupsiberbaurdenganbobroknyamentalitas.l-ebih celakalagi, perbuatanterceladilakukanberjema'ah.Tuliszurberikut merupakan petikan hasil wawancara Bambang Widjojanto dengan waftawanMajalah Inovasi,Edisi 2 Th XIII 2004.

--I

I )-'\

z

(J

M endobrak Otoriturian M emba.npunDqy:otrey

KORUPSI BERIAMA'AH ENGGAK PERNAH TERSENTUH

Entahberapatrilyunankata,korupsi,terhamburmencolok mata di halaman media massacetak setiap hari. Tapi entah krena apa,kosakatakorupsi itu, tak membuatgentarparapelaku untuk tidak melakukantindakantercelaitu. Seolah,parapewarta di hampir seluruhmediamassa,kehilangankata untuk memberitakankoruptormencuriuangnegara. Barangkali,kalau kita hitung, lebih banyaknilai nominal junilah uangdanparapelakunyadibandingdenganjumlzrhkorupsi itu sendiri.Apalagi,jumlah pele*u pencuriuangnegaraitu berkomunal rame-rame,be{ ama'ah,ngembat :uangrakyat menjadi tren di negarabemamaIndonesia.Meski demikian,masihada di antaraaktivis yang gencarberkampanyeanti terhadappraktik tercela itu. Berikut petikan wawancarasalah satu aktivis yang tetapkonsistenmengumandangkan wacanaantikorupsi. Saat korupsi merajalela di negeri ini dan para koruptor lepas dari jeratan lukum, gagasanpemerintah 1,angbersilt terus dikurrmndangkun.Apa ctttatan penting Andtt tentang pemerintahan )'ang bersih di Indonesiu.? Sebenamyabegini,gagasanmengenaipenierintahanbersih awalnyakan di-i rnp uls olehkepentingannegara-negar a pemberi hutang untuk membangunpe4formancepemerintahanyang rnendapathutangitu supayadia bisameningkatliankapabilitarsnya untuk mengembalikanhutang.Tentunyadi situ adadampalilain yang secarapositif dapat diambil, artinya negara-negaraitu kemudianrnempunyaiprogram-programyangsecarasungguhsungguhingin memberikankesempatankepadateman-teman di sini, mitranya di Indonesia.untuk mencobamembangun prinsip-prinsippentingdari suatLr pemerintahanyangbaik.

___l 156

,l

!

II

Mendobruk Onriturian MembunBunDcnnkrusi

-l d

Sekarangyang menjadi soal adalahdi Indonesiasendiri. sejauhmanaprinsip-prinsipitu secarasungguh_sung-euh memang benrl-betulmau diakomodasi.Hal ini bisadilihat dari progru*nyi dan dukungan masyarakat.pada tin gkatd i scol.rrse,sebenamya ada peningkatanwacanamengenaipemerintahanyang baik, katamandatitu menjadikatayang umum dan lazim dikemukekan oleh banyakorang.Beberapaprinsip pentingnyajuga menjadi berhasa yangselaludikemukakan,sepertiakuntabilitas,partisipasi. Thpikemudianketika itu diletakkanmenjadisuaruproglam yang konkrit, implementatifdankonsistenkemudiantimbul persoalan baru. Karenaprinsip-prinsip itu kalau mau ditegakkanmemang harusadasistemyang menopangnya. jadi sistemitu dibentuk ataudibangunmesti akomodatif. Nah,tabrakan-tabrakanitu yang sering terjadi, tapi saya ingin mengatakan,kendati tabrakan-tabrakanitu terjadi ada kisah-kisahsuksesyang bisa dirihat yaitu bagian-bagiandari prosestersebut.LagiJagi sebenamyakisahsuksesitu sebagiannya dilakukan oleh teman-teman.karenamerekabukan incin mengimpor,rnelainkaningin memberikontekskeburuhanbahwa memangperlu dilakukansesuatuuntuk membangunlembaga dan sistemyang lebih baik, di negeriini. Menurut syafii Ma'ariJ, Departemen pendidikan yttng mengurusi akal ,sehatkita sudah ter.jangkiti perilaku korupsi, DepartemenAgarna ya.ngmengurusi rohani nntat juga koruptif, Departenten Keseltaton leng bertctrtggrutg_ jawab pada kesehatenjuga koruptit''.Namun dernikian banyak juga tokoh-tokoh mas\arakat lain clan LSM vang ten.ts ber,gerak mendorong, temt'uj udnva p emeri ntahan vang bersih di negeri ini. Bagaimana menurut Ancla? Hemat saya,optimismeitu harusdibangundandisebarkan sesedikitapapun optimismeitu. dan untuk membangunopti_ misme itu dapatdiupayakanmelalui kemitraan.Karenasekarang ini kita nggakbisa single view atauone singlepower dalam

li"

3

o o) to J

oi

o) : I

x

'1-

z

T

lleny!9!rukptoltano!4r,rlborEyn

Drnrokroti

-

-

Merdobrak Otoriturian Me rnbangun I)ennkru.si

-l

o

mewujudkan pemerintahanyang bersih. Maka diperlukan r/ze great power untuk itu. sehinggakonsep kemitraan menjadi penting untuk dikembangkanbersama.Karena'kan yang menopang kekuasaan itu ada negara, pasar dan ada rakyat. Sejauhmanaketiga elemenini bisa menopangdan mensinergikan kapasitassosialmerekamasing-masing.Nah, ini sebenarnya yang mestinya dilakukan. Misalnya sekarangyang sedang dibangun,taruhlahdi dalam konteks sayamau kasih contoh rhe leader refonn mengenaipembaharuanhukum di Indonesia, teman-teman LSM di Mahakamah Agung telah mencoba membuataadit institution.Bagaimanamembuataudit kelembagaansecaratransparandan MahkamahAgung setuju,bahkan dia menyediakan dana dari teman-teman Canon Agencies sebuahlembagamultilateral, itu salahsatucontoh. Kemudian dari situjuga dibuat progam yang disebut rancangantindakanantarlembagapenegakhukum dalam sebuah Iaw summit . Hasil Iaw summit kemudian di-shnre dan didi skusikan dengankelompok yang beradadi luar lembagapenegak hukum. Sebagaipenyeimbang,sekarangini muncul gagasan kenapanggak ada yang disebutpeoplesummit atau lembaga lain yang mau membangunhukum alternative yang base on conmmnir\,misalnya.Kemudiandiciptakanlahsatupenyeimbang baru yang gagasannyajuga ada di semuapilar-pilar penting penopangkekuasaanataupenopangnegara.Harapankita hal ini juga bisadilakukandalamprosespemilu 2004 kelak. Jeremy Pope seorangpakar korupsi dari Inggris membeberkanpengalamannyadalam memberantasakar korupsi melalui bukunya strategi memberantas korupsi, elemen si st em i nteg r itcts nasi onal. Bagaimana konteks-t uctI i sasinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Yang menjadipersoalansekarangsebenamyabagaimana merumuskanprioritas-prioritasmaupunhal-hal yang fundamental dan penting. Jadi kita nggak bekerja pada program-program "recehan",tapi program-programyangmendasardan strategis.

rs;l

Kita memang nggak pernah mencoba merapatkanbarisan, sebenamyamanayang harusdikerjakanbersama-sama karena itulah yang paling mendasar.Contoh misalnyadalamkebijakan, dalamprosestransisipolitik ini kebijakanseperliapayang betulbetul bisa menjadi penopangprosestransisiini supayaterjadi konsolidasidemokrasisecaraumpan baltk. Nah, yang terjadi kemudianadakekuatanyangbermainuntukmemaksakanurusan pembangunankehutananmisalnya,n.relaluikebijakan-kebijakan yangdibuatolehparlemen.Sebuahkebijakanyangtidali berpihak padakepentinganpublik danmemberikankekuasaanpadapublik untuk melakukan otoritas kontrol menjadi kian terbatasi. Ini yangmestinyadisadarioleh semuapihak.Contohlainnya perihalundang-undanginformasipublik. Tiba-tibamunculdalam pembahasan,undang-undangkerahasiaannegara,itu knn salah. Undang-undangkerahasiaannegaraseharusnyajuga menjadi bagian dari informasi publik. Cuma yang perlu didoron-edalam informasi publik ini adalahmasalahazas,karenainformasi publik ini bisa menjarnintegaknyaazas.Salahsatuazasdalamgood goyernanceitu'kan adanyatransp:rransi. Dalam kasusKomite PemberantasanKorup si (KPK) j uga begitu. IQta nggak secara konsi sten meletakkanazas.Prinsipyang seharusnyabersifat obyektif,tapi dalampraktiknyatemyatabisadimanipulasioleh kepentingansubyektif.Itulah kejadianyang sebenamyamerupakut pressureutamasehinggakita harusmembuatprioritas mana yang segeradilaksanakan. Pemilumisalnya.kalaupemiludilirksanakanhanyasebagaidtual semata,kita tidak bisa mengubah karakter pemilu dari sebuahprosesritual demokrasimenjadi prosespembangunanwatak dan karakter warga negaraserta kekuasaanyang baik. N ah, pertanyaannya,kal au begitu' frdnstrategiin tervensi yang mesti dilakukan seperliapa?Umpamanyadalam pemilu deregulasiitu pentinguntuk mengontroldanapalai maupundana kampanye, misalnya kayak gittt. Atau memperkuat pengawasan.Pengawasanyang diperkuatbukan hanya sekedar mengawasitiillapanpenri Iu, melainkanbagain'rutamengeliminasi

['rn

o) o

= q) 0) : I x -T

z

Mendobrak

Otoritarian

Mentbangun Demokrasi

potensi money politic. misalnya. Karena itu teman-teman pemantaupemilu harusdidorong untuk menuntunpara pemantaunya sehinggamereka mempunyai kapasitasbukan hanya memantautahapanprosedural,tapi memantaumisalnyapara bidder. Karenauang yang beredardi Komisi Pemilihan Umum (KPU) luar biasagedenya,sehinggaisu-isunyalebih fokus, lebih spesifik.Pendidikanpemilih juga begitu,pendidikanuntuk para pemilih sudahnggak saatnyalagi. Tidak cukup hanya Voters Educcttiortsaja.Itu bagusmemang,orangdikasihtahucaranya begitu,sistemnyabegini.Cuma diajuga harusdi stryplvinfomasi, kalauAnda mau memilih pilihlah kandidatyang sepertiini A, B, C, D, E, demikianjuga rnemilih parlai.Jadi denganbegitukita naik kelas.kalal nggak begitu ya udah kita mundur lagi. Perbincangan seputar penterintahan yang ber,sih rasanya makin ironis. Bukankahperilaku koruptif di negeri ini makin menjadi-jadi. Menurut Anda? Sebetulnyapermasalahannyaada tiga kemungkinan, pertama, ketika kita berbicarasoal korupsi. kita bicara para koruptornya,dan kita beramai-ramaimenuliskan siapalakukan apa,begitu.Tapi kitalupabahwa adasistemyang memproduksi parakoruptor. Kedua,koruptomya ditangani,tetapi sistemyang memproduksiparakoruptor itu tidak dititngani.Akhimya terjadi akumulasimasalah,parakoruptornyabisa membeli pengadilan, produksi koruptor tetapberjalanterussementarapermisivitas masyarakatuntuk melakukantindak pidanakorupsi terusada. In' knnakumulatif dan ini harusdipecahkan,kalau rclak drpecahkan solusinya,susah.Itu problemutamakita. Ketiga,kita senang menulis berbagaiproblem masalahkorupsi seftamembawapara koruptor ke meja hijau, tapi kita lupa nenelanjangi sistemnya apalagimencobamembangunsistemyangsophisticated. Sebenamyauntuk membangunsistemini kalau pakai teori korupsiyang (K) besar antikorupsiCiscleGeertzagaksederhana, itu atau(C) besaritu bisadikecilinkalautidak adalagi monopoli. Segalaotoritasyang sifatnyadiskreasionalitu limited descrip-

r;l

-{ .]_ (D

Mendobrak Otoritarian Mentbangun Demokru.si

-

tive dan harus ada akuntabilitaspublic pressure. Kalau kita bisa lakukanprinsip itu makapotensipenyelewenganitu bisadikendalikan. Kalau sekarangadakasusmonopoli atauadakartel yang membangunjaringannyasendiri sehinggadia kemudian bisa menentukansemau-maunyaatau kemudian ada otoritas kewenangantanpamekanismeakuntabilitas, pastipotency oJ' corrupt ion akan terj adi. Jadi seberapa parah mekanisme reproduksi pttra koruptor di Indonesia? Sekarangkalau dibilang, pembangunansistem kita ini sebetulnyahanya memproduksi undang-undangtapi bukan prinsip-prinsip penting bagaimanamengontrol kekuasaan.Kan sebenarnyasederhana.Sebuahkebijakan dibuat untuk memberikerrotoritaskepadapejabatpublik supayadia bisamelakukan kewajiban dan tugas-tugasnya, tapl'kan di setiapkewenangan pun harusada mekanismeyang mengontrol otoritastersebut. Nal2,kebijakan tersebuttidak sungguh-sungguhmenempatkan mekanismekontrol. Karena itu dalam pembuatankebijakan publik perlu perluasan-perluasan kewenanganyang a( (-ountable. Bagaimana dengan penegakkan httkum itu sendiri? Kanbegini, stabilitaskekuasaanini hanyabisaditopangoleh sistem yang predictable.Nah, kalau kita nggak bisa nternbangunsatusistemhukum y angp redi ctttbIe, makakemudi an sistemini bisa menyebabkandampaksosialyang begitu luas. Contoh sederhana,gimana mungkin investasimau masuk kalau mereka,para investor,ng gakbisadapatjaminan. Pernrmbuhan ekonomi itu'kanmesti d\topangoleh sistemhukum dan politik y angp red i ctab le . N ggak mau' lah mereka investasi terus ti batlba duit yang diinvestasikandibobol niitra kerjanya, ng,gak mungkin itu. Di pengadilanjuga begitu,gimana eluyakinst:e on the justice itu nggak berkembang,kalau yang kemudian menjadi terdakwa itu orang kecil semua. Orang-orangyang korupsi berjama'ah maloh nggak pernahtersentuh.

li'

3 o) to

= q) o)

I

x I

z

C) T

MenrlobrakOtoritarian Menbangun Demokrasi

Mendobrak

Otoritarian

Mentbangun

I

Demokrasi

i_

o

Nah,kalaupengadilantidak dipercayailagi, lall gimana? Akhirnya kalau pengadilan,ruang-ruangpefiarunganatauruangruang untuk mencari keadilan itu semuadidapatkandi jalanan, jadi rusuh.Mereka sudahnggakpercayalagi padapengadilan, ada distrust terhadap kekuasaan, distrust terhadap undangundanghukum dan pelayananhukum, nahpremanismeitu'kan timbulnya di sini. Korupsi suburdi situ,karenaadapremanisme, dan itulah yang terjadi.Sehinggasalahsatustrategiintervensi yang perlu dilakukan adalahkita harusmembangunzona-zona yang memungkinkanmasyarakatmampu mewujudkan suatu sistemyangbisamengatasiproblemnyasendiri. Seringkali dalam lingkaran gerakan prodemokrasi apalagi g,oodgovernance, ada oportunis, menurut Anda? In nggcrkbisadiingkarijika adaorang-orangyang seperti itu. Karenaorang-orangsepeftiitu' kan jelasorientasinya,yakni kekuasaandan dia menggunakankesempatanuntuk kepentingan dirinya sendiri saja.Tapi sayalebih setujubila fakta itu sebagai pembelajaranbagi kita semua.Sebenamyakita punya tugas lebih berat,bagaimanamemberi contoh kepadapublik, karena masih banyak orang yang bisa dijadikan teladan.Kita senang menulis berita tentangorang yang jelek-jelek, tapi tidak mau mengumpulkanorangyang baik-baik, dan itu yangperlu dibangun saatini.

teman-temankita sendiri'kan? Ada anggapan di kalangan merekabahwasenioritu haruslebih hebatbegitu.

=.

Bagaimana dengan gagasanpotong satu generasi dan perlun.varevolusi sosial?

q)

6 l I

Gagasanitu boleh sajadikembangkan,cuma kalau nggak laku dijual ya bagaimanadong? Parapenggagasitu'ftan juga saling beftarung.Hemat saya,kalau menjual sebuahgagasan dan diterima secaramassif,baru bisajalan sertabisa menjadi kekuatansosial.SepertigagasanGolput misalnya,orang-orang yangmengusungGolput rtu'knncumaS%o,nggak mungkinbisa menjadikekuatansosial.Lain halnyakalauGolput-nyamencapai 90Va,barubisabergeraklebihjauh. Jadigagasan-gagasan itu sebagaiwacana memang baik-baik saja, cuma'ftan sebuah gagasanitu harusditurunkanmenjadi satugerakanyang lebih implementatif dan operasional.Nah, itlkekurangan kita. Jadi gagasan itu tidak realistisI

LaLu apa misi Anda dengan mudah bertemu para pe.jabat?

Saya mau kasih contoh kasusdi Afrika Selatanatau ketauladanan seorang tokoh seperti Nelson Mandela yang kemudianbisamembangunapayang disebutKomisi Kebenaran dan Rekonsoliasi(KKR). Pertama,ada urgensi untuk membangun satusistempolitik baru sekaligusmengeliminasidan menghilangkanpolitikApiutheid yang itu diyakini oleh semua masyarakatAfrika Selatan.Jadi agendanyajelas. Kedua, ada pimpinan yang mempunyai kemampuan dan didengar oleh masyarakat.

Memberikan pesan moral dan membangun paradigma berpikir mereka. Karena hampir kebanyakanmereka itu tidak punya visi tentang peran dan tugas masing-masing.Hampir semuapejabat yang saya kritik itu nggak punya paradigma berpikir. Memang adayang bilang, bukankah sekarangini kita dalam satusituasiyang disebutcorruption of mind, jadi corruption bukan hanyajudicial corruption dan political corruptionlapi corruption oJ'mind.Karenaitu paradigmaberpikir merekaitu harusdibongkar.Bukankahdi antaramerekaitu juga

Nah, sekarangkita tanya samabangsaini, punya nggak agendastrategisdankonkrit. Itu yang haruskita bangunbersama. To solve problem, make agenda. Saya kira, korupsi bisa menjadiisu utama,cumo sayangnyadalam gerakan,kita tidak tidak pemahmendiskripsikankorupsi itu secaraelaboratifdalam bahasapopuleryang dipahamioleh masyeLrakat banyak.Korupsi itu adalahbentukperampokkanluar biasayang menyebabkan kemiskinan.Petanimiskin padahari ini bukankarenamismanajemen saja,tapi juga karenakorupsi, adapolitical cornrptiort.

t;l

to

f*,

x z

Mendobrak Otoritarian Memban?un Demokrasi

n

Mendobrak Otoritarian MembanRLrn Demokrasi

Nah,kalau itu bisa disebarluaskandenganbahasarakyat yang mudahdipahamioleh merekakemudian adarespon,kemarahan sertatuntutanyang luas dari masyarakat,itu luar biasasekali. (boedi, erlan, asykuri)

q)

to -

=

OJ

o)

'x

HAKASASI, PENGUASA DAN SOAL GARIS DEMARKASI Acapkali kita tidak pernahmemikirkan secarasenustentang perlunya sebuahgaris pembatasantarawilayah profan yang terkait denganhak penguasadan hak individu. Jelasbahwagaris batas,dalamistilah militer seringdisebutsebagaigarisdemarkasi, antarkeduanyasebenarnyamemiliki pembedasatusamalain. Karena kebiasaankita sering tidak mengindahkangaris demarkasiyang telah disepakatibersama,kesepakatanuntuk tidak salingbermusuhan,acapdilanggar.Ujung-ujungnyabisa ditebak kesepakatangencatansenjataberubahmenjadi perang terbuka. Apa yang menjadipenyebabsehinggahal-haldemikianitu dapatterjadi?Tidak lain menyangkutpersoalanintegritasdan moralitaspenguasapenentugarispembatasitu. Bila seseorang penguasadinilai rakyat memiliki integritasdan moralitasyang tidak diragukanlagi kejujurannya,sebenarnyapersoalangaris demarkasibukan sesuatuhal yang mustahiluntuk dipatuhi.Yang menjadi persoalansaatini adalah,tidak banyakpenguasanegara yang memenuhi kriteria berintegritasdan bermoralitasbaik. TulisanB ambang Widjojanto berikutmerentangpertikaian itu.

64 1

:

o 3

z

(l

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

-

-

Mendobrak

()toriturian

Membrnryun l)ernokrusi

: o=

MENDUGA.DUGA RAIBNYA LETKOL SUDJONO

iba{iba sajanamal€tkol Sudjonoberkibar-kibarsetelah Jaksa Agung Marzuki Darusman mengemukakan, "Letkol Sudjono, tersangkadalam kasus Bantaqiah, hilangl" Tentu saja pernyataan itu mengundang berbagai spekulasi.Semuapihak ikut bicaradanmenduga-duga:kok, bisabisanya seorangtersangkautama yang punya begitu banyak pengetahuantentangkejahatankemanusiaantidak ditahan.Apa alasanyang menjadidasarkebrjakantidak diterapkannyastandar prosedurhukum acarayang seharusnyadilakukan? Tak urung, PanglimaTNI pun tkrfiblingsatan.Dalamrapat kerja dengan Komisi I ia mengemukakan,"Hilangnya tersangkakasus pelanggaranHAM diAceh amatmemberatkanTNI." Tidak adapilihan lain, segeracari Letkol Sudjono,jangan terlalu banyak memuat dalih, karena kejadian ini bukan hanya suatukesalahan,tapijuga kebodohan.HilangnyaSudjonojuga perlu diklarifrkasi:menghilangsendiri,diminta menghilang,atau dihilangkan! Semogasajamotifnya ia menghilangataskehendaknya sendiri.Tapi, kalau diminta menghilang,urusankian berlambahrunyam karena ada pihak lain yang sengajatidak menghendakiia menjelaskansecaraterbukasemuatindakannya dalam kaitannya denganpembunuhanBantaqiah.Tapi yang justru sangatmengkhawatirkankalau Letkol Sudjonotemyata sengajadihilangkanbagi kepentinganlain. Sebab,bisasajaada pihak-pihakyang merasatergangguataubisa ikut diseretmasuk untuk bertanggungjawabatastindakan yang dilakukannya. Kalau kemungkinan keduadan ketiga yzng te{ adi,j elasadaketerlibatan pihak lain -kalau tak mau disebutkepentinganinstitusi.Semua kemungkinanitu bisasajaterjadi,tapi rasanyaterlalu nekatkalau

r;l

3

Sudjonoharusmelarikandiri karenapilihannya sendiri! Apalagi kini ia sudahdituduh melakukandesersi. Masalah bisa bertambahrunyam kalau kita mencoba menghubungkanLetkol Sudjonodenganterbunuhnyaanggota PansusDPR yang menanganimasalahAceh.Tuduhanini bisa jadi sangatprematur,tapi bukantidak adarelevansinya.Sebab, bisa saja,ia kini "gentayangan"mencariorang-orangyang dianggapmencelakzrkan dirinya sebelumnantinyamungkinjuga akandihabisi.Sekalilagi, ini mungkin sangatsumir,tapi perlu dilacakketerlibatansatudan lainnya. SelagimencariSudjono,sebaiknyasemuaorangyangdiduga kerassebagaipelakukejahatankemanusiaandiperlakukansesuai denganprosedurhukum acarayang berlaku.Dan itu tidak hanya berlaku untuk kasusAceh. Bukankahkejahatankemanusiaan bukan merupakan kejahatan biasa sehingga pelaksanaan prosedurberacaranyajuga harusdilaksanakandengantegas? Selain itu, para pihak yang harus bertanggungjawab atas hilangnya Sudjono harus diperiksa dan diminta keterangannya gunamempeftanggungjawabkan kejadianini. TNI harusjuga legowo jika mereka dituduh tak serius dengan segala pemyataannyay angkatanyapunya komitmen untuk turut serta menegakkanhukum. Kredibilitas PanglimaTNI benar-benar diperlaruhkan.SemogasajaPanglima TNI Widodo AS yang laksamanaitu tidak lagi "dikerjain" dan"dipecundangi"oleh ulah seorangLetkol TNIAD. Di sisi lain, pernyataanjuga perlu diajukan kepada KejaksaanAgung, yang bertanggungjawab sebagaitim tetap penyidik kasuskejahatankemanusiaandi Aceh. Apa yang sudah dilakukanselamaini? Mengapaprosespenyidikandanpenuntutankasusini begitulama?Bukankahkomisi yang melakukan penyelidikan kekerasandi Aceh telah memberikan hasil temuannyasejakbulan Oktobertahunlalu? Komisi ini telah menyebutkansecarategaskelima orangpelakunyasehingga pekerjaanJaksaAgung bisalebih ringan'Dengan seharusnya

f tu,

o) o

J q)

d

I

: x x z

n

M endobrak Otoritarian MembanRun Demokrasi

-

Mendobrak

Otoritarian

-l

Membangun Demokrasi

.]_

o

begitu, kaburnya Sudjono tak dapatdilepaskandan merupakan bagiiurdari tanggungjawab KejaksaanAgungjuga. Karenaitu. kehati-hatiandan konsistensiunfirk menerapkanstandarprosedur beracaraharusdilakukan secarategas.l,ebihlebih, kasusseperti ini bukan hanya mempengaruhicitra dan kewibawaan TNI. Secaratidak langsungpemerintahjuga dapatterkenaimbasnya

KEJAHATAN KEMANUSIAAN DAN KEWENANGAN POLITIK

Kita tentu dapatmembayangkanbetapasakitnya perasaan keluargaparakorban.Apa lagi yang bisadipercayaioleh mereka dan masyarakatAceh secarakeseluruhan?Kasus yang tersangkanyasudahsampaidi tanganKejaksaanpun bisa hilang percumabegitu saja.Sepertinya,semuahanya"omong kosong". Apalagi yang bisa dipercayai,TNI dan pemerintah,tidak punya komitmen kuat untuk membongkar kasus-kasuskeji kejahatan kemanusiaanAceh lainnya yang mungkin sajabukti-buktinya kurang begitu lengkap. Peristiwa ini kian menambahkepiluan rakyat Aceh. Belum lagi rakyat kini tetap harus berhadapan dengankekerasanyang terusberkecamukdi Aceh. Kalau sajaSudjonotidak ditemukan,jangan salahkanrakyat Aceh jika mereka terpaksaharus melakukan tindakan sesuai denganpilihan-pilihannyasendiri.Sebab,merekamemangsudah tak lagi percayakepadasiapapun.

khirnya. PansusTrisakti dan SemanggiDPR dapat A ..nyelesaikan tugasnya.Laporannya. yangmenyimf-\ I \pulkan tragedi Trisakti dan Semanggisebagaipelanggaran biasa dan bukan pelanggaranhak asasimanusiaberat, pun sudahdisetujui dewan.

r68--l

o) to

:--

q)

ilI

x I

z

Walaupun demikian, pengesahanlaporan itu tak lantas berartidugaanadanyakejahatanhak asasimanusiadalamtragedi di atastelah selesai.Ini tercermin dari reaksi keras yang dikemukakanoleh keluargakorbandankalanganaktivis hak asasi. Bahkan,presiden,sebagairesponterhadapkeprihatinnyaatas keputusanDPR yang menyinggungrasakeadilankorban dan akal sehatmasyarakat,sepertinyatak keberatanmenerbitkan KepprestentangperadilanAdHoc hak asasimanusia.Padahal, Keppres seperti itu berkaitan erat dengan ada-tidaknya kualifikasi kejahatanberat hak asasi. Kalau dilihat dengancemat. adasesuatuyang "menarik" dalam penanganankasus tragedi Trisakti dan Semanggiini. Ketika prosespolitik sedangberjalanmelaluipansusdi DPR. misalnya,dilakukanpersidanganmiliter atastragediTrisaksiSemanggi.Dalam dakwaankasusitu disebutkanbahwa para terdakwadinilai telah melakukanpenembakanatasinisiatifnya sendiri,dan tidak mendengarkanperintahatasan.Dari kenyataan itu, dapatdidugabahwa sedariawal. militer melalui peradilan militer memanghendakmenolakhasilprosespolitik di DPR. Selainitu, persidanganbisajuga dimaknai sebagaibagiandari "konspirasi" antaraparlemendan militer untuk menjegaladanya peradilanAd Hoc hakasasi.

f*n r

IJ

!

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

-i

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

d

Dalamposisisepertiini, di managerangansuaraKomnas HAM? Institusi yang punya kewenanganmelakukan penyelidikangunamelakukankualifikasiada-tidaknya kejahatan kemanusiaanberat itu rupanyabaru saja memutuskan membentukKPP HAM guna menyelidikitragedidi atas. TindakanKomnasHAM ini patutdipertanyakan. Ini sekedar sikapyangkurangresponsifataukahjustru sikapyangsangat responsifuntukmengantisipasi keputusanDPR yangpunya tendensimenolakkejahatanberathak asasimanusiadalam tragediTrisaksidan Semanggi?Yangpasti,bila KPP HAM menyatakan adaindikasikuatterjadikejahatanberatkemanusiaan,kontroversikasuskejahatanberatkemanusiaan Trisakti danSemanggiakanterusberlanjut. Bila kita menelitiproseskerjadi dalamPansus, akanditemukan fakta menariklainnya.Sedariawal,pihak yangdituding sebagaipelakukejahatanmemangpunyakeleluasanmelakukan "penetrasi"daridalamPansusmelaluielemenFraksiTNVPolri. Dengandemikian,tudinganbahwaPansusdanparlemensulit bekerjaobyektifmenjadiberalasan. HampirmustahilFraksiTM lPolri mempunyaisikapyangbertentangan dengankepentingan militer/Polri,yangdituduhmelakukankejahatanberathakasasi. Mempengaruhisekianbanyakfraksilainnyauntuk"berpihak" padakepentingan pelakuyangdidugamelakukankejahatan hak asasi.Kalautidakdemikianhalnya,mangapa hanyasebagian kecil fraksiyangmenyetujuiadanyakejahatanberathakasasi? prosespolitik di atas Setidaknya adatigaalasanmemeriksa gunamelacaksikapsebagian besarfaksiyangmenolaktragedi Trisaksidan Semanggisebagaikejahatanberat hak asasi manusia.Pertama,berkaitandenganpengetahuan tentang kejahatankemanusiaan. Didugakeras,sebagian besaranggota DPR tidak punya pengetahuan yang cukup tentangdelik kejahatan hakasasi.Sinyalemen ini mungkinnaifdanmeremehkankemampuan anggotaPansus DPR,tetapipengetahuan yang kurangakanmemberikontribusiyangsignifikanbagi suatu

1;l

3

keputusanpolitik yan akan diambil faksi di Pansus.Fakta tidak memadainyapengetahuananggotaparlemenbisa dilihat dari perdebatantentang unsur kejahatanberat hak asasiyang bersifat meluasdan sistematissertakendali tanggungjawab atasterbunuhnyaparamahasiswadi dalamPansus. Kedua, adanyapilihan politik. Tentu agak menyesatkanjika penoalan kejahatanHAM hanyadidekati melalui asumsilegalistik berupa tahu-tidaknya anggota DPR atas delik kejahatan kemanusiaan.Yang lebih menentukan adalah sikap dan keyakinan politik suatufraksi di DPR, karenaini sangatpotensial mempengaruhipilihan politik yang diambilnya dalam melakukan kualifikasi ada-tidaknya kejahatan berat kemanusiaan. Kepentingandan hitungan politik taktis diduga mempunyai peran yang besardalam menentukansikap dan pilihan politik fraksi di DPR. Bukankah sudahmenjadi rahasiaumum bahwa militer, termasukFraksi TNVPolri, "bak gadis cantik" yang diperebutkan banyak fraksi lain unutk suatukepentinganpolitik tertentu? Ketiga, ada indikasi kuat bahwa persoalan hak asasi memangmasihdi dalam genggamankaum politisi. Secarahukum, tak adayang bisa menyangkal,nilai-nilai hak asasidiakomodasi secarapenuh di dalam perubahankedua konstitusi. Fakta ini tentu bisa dipakai untuk membenarkanbahwaparlemen punya kepedulian yang tinggi dalam konteks perlindungan dan promosi hak asasimanusia.Masalahnyamenjadilain ketika dipersoalkan secarakonkrit. apakahnilai-nilai itu dijamin aktualisasiasinya Temyata,perubahankeduakonstitusijuga menghambatproses pembuktian kejahatan kemanusiaan melalui prinsip nonretroaktif. Lembaga yang mengurusi soal hak asasimanusia juga tidak diatur di dalam konstitusi dan tidak diberi kewenangan yang maksimaluntuk menanganikasuskejahatankemanusiaan. Itu sebabnyakuatifikasikejahatanhak asasiberatdiputuskan melalui prosespolitik di DPR, bukan oleh Komnas HAM atau peradilanHAM. Secarasadar,sengaja,dan sistematis.kejahatari hak asasidi masalalu menjadibagiandari kewenanganpolitik

7rt

o) t(D L-'

q) 0)

I

x -T'

z

Mendobrak Otoritorian MembangunDenu;krasi

-

Mendobrak

Otoritariut

T -l

M embangun Denokrusi

o-'

padasikap,pilihan,danhitunganpolitik yangsangatbergantung parapartaipolitik itu belum taktisparapartaipolitik.Celakanya. yaitu konstituennya, mengabdipadakepentingan sepenuhnya yangmenjadikorbankejahatanhakasasi. masyarakat sebagian

3

POLITISASI PENGANGKATAN KAPOLRI

q)

t-

= x 0) 0)

I

-T-

z olisi dan kepolisian kembali mendapat sorotan dari masyarakat.Ada dua soal penting yang disorot: pengantianKapolri dan tuntutanpenundaanpengesahan RancanganUndang-UndangKepolisian.Keduahal itu berkaitan erat tidak hanya karena subyekpersoalannyamenyangkut soal polisi dan kepolisian saja,tetapi adakonteks politik negaradan soalpolitisasidi dalam masalahpengesahanRUU Kepolisian. khususnyadalam penunjukkan Kapolri. Kedua hal itu menjadi penting bila diletakkan dalam perspektif untuk membangun supremasihukum guna mewujudkan negarahukum yang demokratis. Salahsatuprasyaratutamauntuk mewujudkansupremasi hukum adalah lemba-ea-lembagapenegakan hukum harus didorong untuk berperanoptimal dalam semuainteraksi sosial di masyarakat.Kepolisiansebagaisalahsatulembagapenegakan hukum tak akanpemahbisa berhasilbila polisi dan kepolisian tidak independen,tidak professional,dan tidak didukung dalam menjalankantugasnya. Bila masalahdi atasdiletakkan dalam konteks transisional yang kini sedangterjadi, ada suatukeputusanpolitik yang telah menetapkanpemisahan institusi kepolisian dari lembaga kemiliteransesuaidenganKetetapanMPR No.VI danVII Tahun 2000. Implementasi proses pemisahanini menjadi penting diperhatikankarenahampir dapatdipastikanpemisahanini akan membawa konsekuensi yang sangat luas atas fungsi, kewenangan,struktur,ataupunkelak pada sikap dan perilaku kepolisian.Prosesinilah yang menjadisalahsatudasarpenting diperlukannya undang-undangkepolisian yang baru untuk

ta

ftn

(, !

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrast

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

i .l_

o

tujuanpenegakanhukumdanmewadahi mengaktualisasikan pemisahan di atas. Di sisilainnya,ternyataprosespemisahan itu jugamengubahrelasipolitik antarakepolisiandanlembagatinggilainnya, misalnyasaja dalam kaitannyadenganpengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sebab,berdasarkan KetetapanMPR No.VIV2000,kini Kapolri diangkatdan diberhentikanoleh presidendenganpersetujuan dari DPR. Selainitu, juga ada penegasan bahwakepolisianharusbersikapnetraldalamkehidupanpolitikdantidakmelibatkan diri dalamkegiatanpolitik praktis. pengangkatan Bila perubahan mekanisme danpemberhentian ini dikaji lebih mendalam,perubahanitu mempunyai perspektifpadakontekspolitik negara.Sebabnya, penentuan Kapolrisebagaipimpinanlembagakepolisiankini tidaklagi menjadikewenanganeksekutifsaja.Namun,bagaimanapun, kepolisiantetapmenjadisalahsatuinstrumendalammenjalankan gunamelindungidanmelayanimasyarakat fungsipemerintahan sertamenegakkan hukum.Dalamkatalain,kepolisianmasih menjadisalahsatualatdaripemerintah. Dari sisilainnya,pemisahan itu disertaijuga suatuketentuan yangmempunyaipotensiprosespolitisasi.Di dalamproses pengangkatan dan pemberhentianpimpinanpolisi, lembaga parlemenyang pekat dengankepentinganpolitik yang sebagiannyaberupainterest "politicking " justru ditetapkan menjadipenentupengangkatan danpemberhentian Kapolri.Dari titikini denganmudahdapat dipastikan, itu akan di dalamproses terjaditarik-menarikatasdasarkepentinganpolitik praktisyang penegakan tidaksepenuhnya berpijakpadakepentingan hukum secaraluas. Kepolisiansecara"diam-diam"telahditarikmasukdalam "interaksipolitik" antarkepentingan politik. Faktaini dapatdilihat dari prosespengangkatanKapolri baru, ketika pemerintah mengajukan usulagarDa'i BachtiardisetujuimenjadiKapolri

t;1

untuk mengganti pejabat Kapolri sebelumnya. Presiden Megawati punya diskrisi untuk menentukanKapolri karenaposisi Kapolri akan sangat menentukan sebagian performance pemerintahannya.Ia juga punya kepentingan agar bisa "mengontrol" Kapolri untuk sebagiankebijakannya.Apalagi fakta menunjukkan bahwa salah satu ketidakberhasilan kepemimpinanMega-Hamzahdi seratushari pemerintahannya terletak pada ketidakmampuannyamenegakkanhukum secara konsisten.Megawati dinilai dapat"mengendalikan"tensipolitik secaraumum, tapi kekerasandan kriminalitas masih terjadi di seanteronegeri,bahkantindak korupsi masih merajaleladalam skalayang massif dan belum bisa dikendalikan. Itu sebabnya,tidaklah mengherankanbila presidenakan memilih orangyang mungkin bisa "dikendalikan" dan "membela" kepentingannya,ketimbangpolisi yang diharapkankonsisten dalam menegakkan hukum. Tentu saja, presiden dapat "berlindung" di balik prinsip diskresionalyang dimilikinya. Indikasi ini dapatdilihat dari diajukannyahanyasatucalon,serta tidak terbukannya pemerintah dalam menetapkan sistem dan mekanisme calon yang mereka ajukan. Sikap ini jelas bertentangandenganprinsip akuntabilitasdan transparansisebagai salah satu prasyarat lain dalam mewujudkan negara yang demokratis. Sekaligus, sikap ini dapat "menyuburkan dan melestarikan" potensi penyalahgunaankewenangan dari kekuasaan. Kelak juga bisa diduga, sebagiananggota parlemen, khususnyadari PDIP, akan mengamankankebijakan presiden. Atau, bisasajatdadi partaiini akan"memelopori" suatugagasan agar prosesJit and proper test tidak perlu dilakukan. Partai lain yang punya banyak masalah dengan kejahatan yang dilakukan pada masalalu dan anggotaparlemen tertentu yang telah disinyalir melakukan kejahatan tentu juga punya kepentingan"mengamankan"si calon. Fungsiy'r and proper /esl sebagaiinstrumenuntuk melacakkapasitas,kapabilitas,dan integritas seorangcalon pejabatpublik akankehilanganmakna

frt

3

o o) to J.

d d I

x

I

z

!

Mendobrak Otoritarian MentbanRunDemokrast

-l

M endob rak O to ri tari ttn M emhanp un Dennkrusi

o-

3

substantifnya.Partisipasimasyarakatjuga diabaikanuntuk turut sertasecaratidak langsung dalam menentukan seorangcalon.

POLITTSASIKUDATULI

0)

to

:-.

Pendeknya,hendakdikatakanbahwa prosespersetujuan Da'i Bachtiar sebagaiKapolri sangatpotensialdiwarnai oleh politisasi kepentingan praktis sebagian anggota parlemen ketimbang ketimpanganyang mendasaruntuk mewujudkan proses penegakanhukum secarakonsisten. Kalau berbagai sinyalemenitu terbukti,jelaslahsudahbahwakepolisiantetap akanmenjadi lembagayang menjadi insffumen bagi kepentingan

0) d I

asus 27 Juli 1997 kembali diekspos beberapahari T^7 belakanganini. Ada banyak komentar: bukan hanya l{, dan kontra tetapijuga adaironi dan dilema. Bagi I \to korban kerusuhan27 Juli 1996(kudatuli), diangkatkembalinya kasus ini relevan bagi tuntutan yang terus-menerusmereka perjuangkan. Tapi, bagi sebagian masyarakat,pengusutan kudatuli tak lebih dari sekedarprosespolitisasi.

kekuasaan.

Di satu sisi, sulit mengingkari, ada berbagaifakta yang mengenaskandan belum te{awab tuntas.Beberapabelaskorban kudatuli masih hilang tak jelas rimbanya. Sebagianpelaku tidak pidanamasih belum tersentuhhukum. Faktakejahatansecara keseluruhanbelum utuh terungkapsehinggabelumjelas betul siapapenyusunskenariodan pemberiorder.Jugasejauhmana keterlibatan penguasasipil ketika itu dan siapasajamereka. Keseluruhan fakta ini menjadi ironi karena penguasa sekarangadalahyang dulu menjadi korban. Mereka seolahtak punya kehendakkuat untuk membongkarkejahatankudatuli. Karenaitu, elit partaidanpenguasatak luput dari gugatankorban 27 Juliyang notabeneadaiahsimpatisandan anggotapa-rlaisang penguasa. Kini, persoalanmenjadi bersifat politis karena sebagian orang yang diduga terlibat dalam kasusitu mempunyaiposisi politik dan sensitif. Sebut saja bekasPanglima Kodam Jaya Sutiyoso(kini Gubemur Jakarta)dan bekasKepala Staf Kodam JayaSusiloBambangYudhoyono(kini calonpresiden). Banyak orang mahfum, kini posisi merekarawan secara politik. SBY sebagaikandidat yang sudahpasti maju di putaran keduapemilu presidenharusberhadapandengancalon lain yang

n61

f,

x x z

I I

7n,

(J

!

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrast

-

Mendobrak

Otoritarian Membangun Demokrasi

i

i o-

tengahberkuasa.Begitupun denganSutiyoso,penguasayang "dekat" dengankekuasaannamun belakangan"dinilai" tidak memberikan dukungan pada penguasa serta cenderung "membela" lawan tanding penguasadalam pemilihan presiden. Di sisi lainnya, ironi di atasdan sensitivitasposisi politik beberapaorang tertentujuga menciptakan dilema dan potensi politi sa.si.B ukankah tuntutan sebagianbesarkorban kej ahatan kudatuli, khususnyakorban yang mendapatpenganiayaanfrsik, adalahtuntutan hukum? Kalau begitu, apa yang salahbila kini aparatpenegakhukum membongkarkembali kasuskudatuli? Jika tuntutan korb anj ust ifi ed, I alu mengapatindakan dari aparatpenegakhukum harus dipersoalkan?Aparat mestinya diapresiasi karena mau menindaklanjuti kudatuli. Bukankah tuntutanpara korban kudatulijuga representasidari sebagian besar kita semua untuk membongkar dan menghukum siapa pun yang terlibat dalam kudatuli. Apa yang salahdenganaparat keamanan? Di tengah kehendak itu, publik juga sangat mahfum, mengapaaparatpenegakhukum begittr "bersemangatmengutakatik" kasusini. Sulit untuk menghindari sinyalemen,mereka bekerja ataskehendak dan kepentinganpenguasa.Jadi, bukan kepastianhukum yang ditegakkan ataurasakeadilan dari para korban kudatuli yang diwujudkan. Mereka sekedarinstrumen bagi kepentinganelit kekuasaankarenamelegitimasi politisasi kudatuii.

Selainitu, prosesini juga memperlihatkanbahwa kepentingan korban hanya akan diperhatikan kalau kepentingan itu bersesuaiandengan kepentinganpenguasa.Karena itu para korban tampaknya harus "pandai-pandaimenyesuaikandiri dengankepentingankekuasaandenganmenggunakanmomentum yang tepat". Dengan cara seperti itulah tuntutan untuk mewujudkankepastianhukum bisa dilakukan. Lepas dari segalahal di atas, sebaiknyakudatuli harus dituntaskandemi dan untukkepentingankepastianhukum serta keadilan. Kita mahfum betul, adakepentingankekuasaantengah bermain untuk memperlihatkanmerekakonsistenmenegakkan hukum. Aroma politisasikudatuli sulit untuk diingkari. Kita bisa menggunakanmomentum ini untuk menuntut penguasadan penegakhukum agarterusistiqomahdalammenjamin kepastian hukum dan amanahdalam menggunakankewenangannya.

Padatitik ini terjadidilema,apayang mestidilakukanoleh aparat penegak hukum: meneruskan atau menghentikan penyidikan/penuntutankasus kudatuli. Dalam keseluruhan persoalanini, aparatpenegakhukum potensialmenjadi korban. Tentu saja,jika merekamemangtak kuasamenolakintervensi kekuasaankendatitelahberupayamenolaknya.Aparatj uga bisa dituding sebagai alat kekuasaankalau mereka melakukan kewenangannyatidak sesuaidengantujuan dan kepentingan hukum yang semestinyaditegakkan.

r;-.1

ftn

3

o 0) to f,.

d d I

x .T.

z

(J

mr4ltry]

!

Otoritarian M etnbonsunDemokro.si

-

Mendobruk Otoritarian MetttbangwtDcrylkrasi

-l i (D

PROBLEM RUU PENGADILAN HAM

Hasil penyelidikanKPP HAM dan KeputusanGus J)asca untuk menonaktifkan Menko Polkam, ada suatu (Dur persoalanbaruyangharusdidiskusikandandisorotisecara t tuntasberkaitandenganmasalahkejahatankemanusiaan,yaitu: PeradilanHAM. Berkenaanjuga denganpernyataanSekjen PBB Kofi Annan dalam lawatannya di Indonesia yang mengemukakanakan merekomendasikanDewan Keamanan PBB untuk tidak segeramengadakanperadilaninternasional guna memberikankesempatanbagi Indonesiauntuk mengadili pihak yang bersalahmelalui pengadilanyang dapatdipercaya. PernyataanKofi Annan sungguh cerdik, karena sesuai denganRome Treaty yang mengattr International Criminal Court (ICC) yang mengemukakanbahwapenggunaanperadilan intemasionaldimungkinkan kalau peradilannasionalunwillin g and unable genuinly dalam mengadili suatukasuskejahatan kemanusiaansertajugaketika sistemperadilantidak ef'ektifdan tidak independen.Denganbegitu intemasional(PBB) masih tetappunyapeluanguntuk "masuk", kalaukita lalai mewujudkan penegakanhukum dalam kasus kejahatankemanusiaan.Itu sebabnya,pembuatanrancanganperundanganyang kini tengah disiapkanpemerintah.yaitu: RUU PengadilanHAM menjadi penting. Karena, salah satu indikator keberhasilandalam mewujudkan peradilanyang dapatdipercayasangattergantung dengankemampuan kita menciptakan perundanganperadilan HAM yangbaik. Di dalam dasarpertimbanganpembentukanpemndangan PengadilanHAM, kepentinganuntuk mengontrol kewenangan dari penguasadan kekuasaanagar tidak menggunakan

1;-.1

otoritasnya, hingga dapat dikualifikasi sebagai kejahatan kemanusiaan,tidak dimasukkan sebagaisalah satu clasar pertimbangan.Karenadi dalam dasarpertimbangan dalam drafi UU PengadilanHAM hanyalahmemuatmengenai:hak dasar yimg secarakodrati melekat padadiri n-nnusiaharusdihormati, dilindungi dan dipertahankiurdanuntuk memelihzraperdamaian dunia. Pertimbangan di atas penting dikemukakan, sebab, sepanjangsejarahkemerdekaanIndonesia.kekuasaanselalu nrenjadipihak dan unsurutamapelakukejahatankemanusiaan. Selain itu, penyebutanitu juga untuk mendefinisikan kualifikasi kejahatankemanusiaan,yaitu unsur negaraharus menjadi unsur utama yang tak bisa dilepaskan dari tindak kejahatanitu. Baik secaralangsungdalam kapasitasnyasebagai penyelenggaranegaraataudilakukan oleh pihak lain. namun denganpersetujuanatausepengetahuan pejabatnegara,maupun secaratidak langsung,karenapejabatnegaradimaksud tidak melakukan tindakan yang seharusnyadilakukan sesuaidengan fungsi dan kewajiban hukumnya.Dalam ConventionAgaints TbrtLrre,keterlibatanunsur penyelenggaradikemukakan secara jelas. Ini juga ditujukan untuk membedakansecarajelas dan limitatil apayang disebutdengantindak pidanayang dikualifikasi sebagaikrirninalitasdan manayang disebutsebagaikejahatan kemanusiaan. *** Penggunaanistilah PelanggaranHak AsasiManusiayang Berat sebagaipadanandari Gross Violation of Human Rights tidaklah begitutepat.Karena,pelanggarandalam Kitab UnclangUndang Hukum Pidanadimasukkansebagaisuatuperbuatan yang derajattindakannyadi bawahdelik kejahatan.Sehingga, pelanggaranhanya tepat untuk mengkualifikasi suatutindak pidana sepeftipelanggaranlalu lintas ataugangguanketertiban umum. Tindakan yang mengakibatkanpenderitaanfisik dan mentalsertakemgianyang bersifatmeterialclanimmaterial. dilakukan dengan cara-carayang sadistisdan brutal serta

[o'

3 0)

ro

=

0) d

rx -T

z

(J

!

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

M endobrak Otoritarian M embangun Demokrasi

-l (D=

menimbulkanjumlah korbanyangbegitubanyak,takpantasdan Penggunaan tidaktepatuntukdisebutsebagaipelanggaran. istilah pelanggaranhak asasi merupakanupaya sadar untuk mendekonstruksiderajatkualitaskejahatansuatutindakan. Perbuatan itu sendiribisadituduhsebagaisuatutindakanserius untuktidakmenghormati hakasasisecarasungguh-sungguh. Itu sebabnya, kejahatan beratkemanusiaan ataukejahatan berat hakasasimanusialebihtepatdipakaisebagaialih-alihpadanan kata dari grossviolation of humanrights. Namun,hal yangpentingdari sekadarsoalpadanankata adalahlingkup yurisdiksiperadilanHAM yangbertolakdari definisikejahatanberatkemanusiaan. Di dalamICC yurisdiksi peradilanmeliputi:genocide,crimesagainsthumanityand seriouswar crimesataubiasadisebutcorecrimes.Di dalam pasal7 draf VII UU PengadilanHAM, definisidari kejahatan kemanusiaan telahdikemukakandantelahsesuaidenganlingkup ICC. Namun,adaduapokoksoalyangperludiperhatikan,yaitu: pertam4beberapa kualifrkasikejahatanselainperbudakan,genoclde,diskriminasi,danpenyiksaan tidakdijelaskansecarabaik, misalnya:penculikan,pembunuhansewenang-wenang dan lainnya; kedua,ada beberapapredikat yang melekatdalam subyektindakanyangperlupenjelasan lebih lanjut,seperti: perkosaanmassaldan sistematissertadiskriminasiyang dilakukansecarasistematis. Apa maksudnyasistematis? Salahsatuisu pentingyang sudahmulai diperdebatkan secaraterbukaadalahsoal prinsip retroaktif. Draft VII UU HAM mengadopsiprinsip ini, tetapimasihadapolarisasi pendapatdalammelihatprinsipitu danberkehendak menganulir prinsiptersebutkarena,prinsipretroaktifdianggapbertentangan denganasaslegalitasdenganmerujukpadaprinsipnullumdelictum, nulla poena,sinepraevia legepoenali.Karena,tidak adakejahatan,tiadatindakpidana,tanpalebihduluadaperaturan perundangannya. Prinsipini mulaidiperkenalkan sekitartahun 1775oleh Paul JAV Feurbachdan memangcukup banyak pengikutnya.

18t

Di Indonesiaasasini diadopsidandisebutkansecaralimitatif melaluipasalI ayat( 1) KUHP,juga dipakaiolehRomeTreae yangmengaturICC. Jikaprinsipitu dilanggar,pastiadatudingan bahwapenegakkan hukumdilakukandengancaramelanggar prinsiphukum.Untukitu, pemyataandantudingantersebuttentu harusdijawabsecaraargumentatif. *** Setidaknyaadatiga alasanyangbisadiajukan:Pertama, asasNullum crimensinelegemempunyaidasarfundamental moral,yaituhendakmelindungirakyatdarikelalimanpenguasa. Salahsatubentukkelalimanitu adalahpenguasasecarasadar tidak pernahmau membuatperundang-undangan yang bisa mengadilidirinyasendiri. Dalam konteksIndonesia,telah begitu banyakkorban yangdidugadilakukankekuasaan kejahatankemanusiaan selama puluhantahun.Tidakadaketentuanyangmelindungimartabat kemanusiaan rakyatdantidak pernahadasatukasuspun bisa penerapan prinsipdi atasharus dibawakeperadilan.Itu sebabnya dipertanyakandasarmoralitasnya,siapakahyangseharusnya dilindungi?Rakyatyangterus-menerus menjadikorbankejahatan atau"penguasa"yangdidugamelakukankejahatan! Kedua,asasnullumdelicnm initidak harusberlakumutlak sepertidikemukakanoleh penganutUtilitarisme.Begitupun denganpendapatUtrecht (1957) yang mengemukakanke"padahakikatnya beratannya atasasasitu denganmenyatakan: patutdipidana) banyakkejahatanstrafwaardig(pembuatannya tetapitak terpidana.BahkanUtrechtmenuding,azasnullum delictumlebih berperspektifmelindungiindividu ketimbang melindungrkepentingan kolektif.Bukankahkitaacapkalimenolak berpahamindividualistik, karenamemangkita merupakan komunal!Di sisiyanglain,asaslegalitasdianggap masyarakat terlaluberpihakkepadakepentinganpositivistiksaja,padahal dalam suatumasyarakatkomunaljuga banyakdikenal dan digunakanhukumadatsebagaitatapergaulanantarmasyarakat.

['r,

0) o J d d I

x -T

z

n

Mendobrak Onritariun Membangun Demokrasi

-

Mendobrak

Oloritarian

Membnngun

--l

Denutkrasi

-r_

(D

Ketiga, pasal2l UU No I 4 tahun 1970 membuka peluang adanya rechtsvinding denganmengemukakan bahwa "hakim sebagaipenegakhukum dan keadilan wajib menggali' mengikuti dan memahaminilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"' Dalam masyarakatinternasional,sejak 50 tahun lalu dalam PeradilanTribunal yang bersifatAd Hoc di Nurmberg,prinsip retroaktif telah diterapkan,juga di Yugoslavia( I 993) dan Rwanda (Igg4), di mana keseluruhanTribunal Ad Hoc itu mengadili kasus-kasuskejahatan berat kemanusiaan.Melalui prinsip rechtsv'indingitu, Indonesia bisa merujuk nilai-nilai hukum masyarakatinternasionaldalam membentuk UU Pengadilan HAM yang menganutprinsip retroaktif.Walaupun,salahsatu pasal dalam Rorne Treaty yang belum disahkan dan akan prinsip merupakanICC padatahun2001 menolakpenggunaan melakumereka retroaktif. Mestinyajuga perlu dilacak, mengapa kannya? Yang sekarangpenting dilakukan, perlu diciptakan diskursus publik yang memungkinkanterjadi pertarungangagasandan pemikiran agar RancanganUU PengadilanHAM benar-benar mendapatkandukunganyang luasdari rakyat,karenamerekalah yang telah, sedang,dan akan menjadi korban kejahatankemanusiaan.Semogasajatulisan ini adagunanyaunfirk memulai diskursusitu.

BOM, TEROR DAN KEKERASAN

o)

rf

d d I

I

z kekerasanseolahterusmenyergapharapanuntuk fftagedi wujudkan kedamaiandi persadatercinta ini. Ledakan I bom mengguncangberbagaidaerah,terjadi lagi di I penghujungtahun 2000 sepeftinyamelengkapiberbagaitindak pengebomanyang terjadi sepanjangtahun 2000.Tak tanggungtanggung,33 lokasi dijadikan sasarankekerasandan meliputi daerahyang cukup luas,mulai dari Jakarta,JawaBarat ke Jawa Timur dan terusNTB, juga di daerahRiau hinggake Medan. Tragedi born ini bukan hanya sekadarmeluluhlantakkan upaya menebar"kasih" dalam konteks ajaran Kristiani saja, tetapi juga menghancurkankehendak untuk mewujudkan rahmatanlilalamin setelahselamabulansuci Ramadhanumat Muslim mencobamengendalikansegalanafsudan perilaku untuk menujupadakesejatianfitrah. Bom sebagaitindak kekerasanmemang begitu marak terjadi sepanjangtahun2000,apalagikalaudibandingkandengan era di zaman Orde Raru maupun Orde Lama. Fakta ini jelas menunjukkankecenderunganbahwabom telahmenjadi suatu alatkekerasenyang mulai kerapdipakai.Tentusaja,bukanhanya soal daya rusaknyayiurg menakutkanbanyak orang,tetapijuga secarapsikologis bom bisa menciptakan ketakutan massal. Denganketakutanyang massalitu, maka akanmudahdiciptakan berbagaiefek psikologisnegatiflainnya.Misalnya kecurigaan, salingtak percaya,sikapparanoid,salingtuding seftamerosoh')ya kewibawaanaparatkeamanan. Celakanya,kendati begitu banyak kasuspengeboman terjadi,tetapibanyakyangbelum terungkapsecaratuntasoleh aparatkeamanan.Sehingga,di satusisi dapatkian memperkual

rt-l

f,

x

['r,

()

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi.

!

5

danmemperluas ketakutanmassaldi masyarakat dansekarigus memperkuattudinganbahwa aparatmemangtidak mampu mengatasikasus-kasus pengeboman sertamenumbuhkan j angan-janganaparatmemangmerupakanbagian kecurigaan, darikejahatankekerasan denganmenggunakan bomini. Dalam perspektifyang lainnya,secaracepattindakan pengeboman dikaitkansebagaibagiandari tindakanteror. Meletakanpenyebutan terordaramkonteksdi atassungguhtepat, karenatindakanterorismebiasanya menggunakan bomsebagai alat untuk memperlihatkaneksistensidan memaksakankehendaknyadanjuga sekaligusmenciptakanketakutan.Tetapi, tentu saja,tindakanterorismeitu bukan hanya sekaclar menciptakan ketakutanmassalsertadampaknegatifpsikologis semata,ia juga menjadibagiantak terpisahkandari suitu kejahatankemanusiaan. Dalampengertianyanglebih luasmengenaiterorisme, tindakanteroryangdilakukanolehteroristelahmendapatkan perhatiandari komunitasinternasionalsejaktahun193i. Liga Bangsa-Bangsa telah mengadopsikonvensikhususuntut melakukanpenanggulangaLn danpenghukuman terhadap tindakan terorismeini. Padatahun1972dalamsalahsatuagendadi sidang ke27, MajelisUmumpBB membentuksuatukomiteadhoc, khususuntukmengurusisoaltindakanterorismeini sertakomite ini telahmengeluarkan suatulaporanpadasidangke 34 melalui resolusi34l145,17Desember1979yangmenguruk tindakan terorisme. Bahkandi dalamTheWorldConference onHuman Rigths di Viennatahun1993meraruiThe viennaDeclarationterah dikemukakansecaralimitatif tindakanyangbersifatterorisme sebagaitindakankejahatan kemanusiaan. Di dalamparagraf17 deklarasiitu disebutkanbahwaadahubunganyangeratantara tindakanterorisme dengandilanggamya hakasasimanusia. Deklarasiifu mengemukakan bahwatindakan,metode,dan praktikterorismedalamsegalabentukdanmanifesta-sinya adalah

r;l

_ _Mendobrak

Otoritttrian

tindakan yang bertujuan merusakpenghormatanterhadap hak asasi.Bahkan deklarasiitu juga menyebutkanbahwa terorisme merupakanancamanterhadapintegritas teritorial, keamanan negaradan menciptakandistabiritasregitimasi pemerintahan. Denganbegitu, pengebomanyang diletakkan sebagaitindakan terorismeternyatatidak hanyabisadikualifikasi sebagai suatu tindakan kejahatan kemanusiaan, tetapi ia juga potensial menciptakan tindakan yang berujung pada rusaknya interaksi dan integritassosial. Di sisi lainnya,adaindikasi bahwatindakanpengeboman itu justru malah menyatukanpandangandan sikap berbagai elemendi dalammasyarakatunfuk mengutuktindakantersebut. Beberapa kelompok dalam elemen masyarakat secarasadar telah mengambil sikap untuk mengutuk tindakan yang bersifat teror itu. sikap ini semogasaja bisa menjadi ririk b;tk dari sebuahkesadaranbahwakekerasan*.rn*g tak bisadibiarkan terus merajalela. Kendati tak adayang bisa menjamin tindakanpengeboman ini akan meredaataudapatdihentikan di tahun mendatang, tetapi kekerasandalam dua tahun terakhir ini terahmenelanbesitu banyak korban kemanusiaandan memporak-porandakanhatJtat kemanusiaankita. Bahkankekerasan,dalam berbagaiskala dan dimensi, telahmenempatkanbangsaini menjadi bangsaparia di dalamtatapergaulanantarbangsa. Thk adapilihan lain, kekerasan memang harusdihentikan,karenakekerasanmemangtak akan pernahmampu menyelesaikanmasalah. Yang menarik, sikap dan pandanganmasyarakatdi atas juga telah mendorongsuatuprakarsabahwa masyarakatsendiri harus turut serta secaraaktif dalam mengeliminasitindakan kekerasan.Kalau sajaprakarsaini bisa didJrong lebih luaslagi. sehinggabisamenjadi ikrar yang diaktualisasikanbersamaoleh seluruh masyarakatdi mana seluruh masyarakatdari berbaeai elemen,khususnyamerekayang ..-punyui otoritas,p"nr"gullg kekuasaan,tokoh yang mempunyaimassadan pengaruhserta

I

-

Urrl*g,tqyr2emokrusi

l-'rt

o= f o o)

rh

J OJ

d I

X -r

z

U

Mendobrak

Otoritarian Membangun Demokrasi

-

masyarakatlainnya,mulai berinisiatif untuk menekan,menghentikan sertamelawan segalajenis tindakan yang potensial menimbulkan kekerasanbaik dari dirinya sendiri maupun kelompok lainnyamaka kekerasansecarasistematisakanbisa dikurangi dan dikendalikan. Kekerasanyang tak terkendali bisa menempatkankita menjadisalahsatukorbannyadansekaligusmemicukonflik sosial yang lebih luaslagi. Pengalamandua tahunterakhir ini merupakan fakta konkret yang tak terbantahkan bahwa kekerasan makin menyengsarakankehidupan masyarakat'Itu artinya, kejadianpengebomanini bisa memicu sebuahkesadaranbaru bahwa masyarakatmemang harus mulai menghentikansegala sikap dan perilakunya sendiri yang potensial menciptakan terjadinyakekerasan,apapun alasannya' Kalau tidak, rakyatlah yang justru akan terus-menerus menjadi korban dari kekerasanitu. Kekerasanjuga berkaitan dengankejahatankemanusian,menciptakanketakutanmassal yang sekaliguskenekatanuntuk melakukan apapun, sehingga bisa mendorongterjadinyakonflik sosialyang lebih luasyang berujungpadadistabilitas.Dalam konteksinilah, gagasanuntuk membentuk Forum IndonesiaDamai menjadi signifikan untuk diperhatikan.

-

-{ -.:-

Mendobruk Ottt ri tari an M:m ba!1g n D elngkryl

lt

o

HAK INFORMASI TEMUAN TGPF

o) to

= x o) o)

I

T

z im GabunganPencariFakta (TGPF) baru saja selesai menjalankantugasnyasetelahbekerjakerasselamatiga bulan. Dan, kini, laporan tim itu mendapattanggapan begitu luasdari masyarakat.Dalam kontekstersebut.pandangan dan pendapatapapun sertadari siapapun harusditerima dengan baik. Bahkan,semuapendapatharusdimaknai sebagaibagian dari prosesmendorongparlisipasidan dinamika rakyat untuk terusterlibatdan memahamisegalaproblemasosialkemasyarakatansecarautuh, seperlikerusuhanMei' Berkenaandenganitu. agar tidak terjadi sesuatumisleadirzgdalam memahamilaporanTPGF, sangatlahpenting seluruh fakta temuantim itu disosialisasikankepadapublik, sehingga masyarakatmempunyaiinformasi yang utuh dan memadahialas kerusuhanMei. Dengan demikian, publik kelak akan dapat memahamidan menilai peristiwa Mei, sekaliguskredibilitas TGPF,sehinggapenilaiantidakhanyadilakukanolehsegelintir elite yang pasti nempunyai kepentingannyasendiri atashasil kerja tim itu. Adalahhakrakyatuntukmengetahtrisuatuperistiwapublik dan hal itu merupakanbagian dati the right oJ'informatiort seharusnyadijamin dan dipenuhioleh kekuasaan'Tanpa yang 'enfircrmenl untuk mewujudkanhak atasinformasi,informasi akan mudahdidistorsidan dimanipulasiyang kelak bermuara padaprosesPembodohanrakYat. Salahsatuhal dalamlaporantim yang mendapatperhatian (Markas dari masyarakat adalah pertemuan di Makostrad 1998 Mei pada Darat) KomandoCadanganStrategisAngkatan lalu, dalamhal ini TGPF memintapernerintahuntukmelakukan

[*o

r8;-l ,T

(J

!

-{

M endobrak Otoritarian M embanqun Demokrasi

(D=

penyelidikanlanjutanterhadappertemuanitu. Dalampolemik mengenaipertemuandi MakostraddikesankanlaporanTGPF sudahmenuduhlangsungpihaktertentuterlibatkerusuhan. Tapi, yangjugaharusdilakukanpemerintah sesungguhnya, adalah mencarikaitanpertemuanitu denganperistiwalainnya,yaitu kerusuhan di Medan4-7Mei 1998maupunsuatukegiatanpada l8 Mei 1998yangdidugaakanmenghasilkan suatukebijakan yangmenggunakan kekuatanwewenangkhususyangdimiliki PresidenSoeharto sesuaidenganTAPMPR No.V/1998. Meskipundemikian,agartidak terjebakdalamdiskursus pertemuan di Makostradsaja,berbagaitemuan, kesimpulan, dan rekomendasi lainnyadaritim itu juga harusdilihatsecarabaik. Ada tiga hal yangharusdiperhatikan:polakerusuhan,dugaan keterlibatanaparatkeamanan, danperlindungan terhadapkorban. Pertama,pola kerusuhandanpihak yangberperandalam kerusuhan. yangbersifatlokal,sporadik,terbatas, Ada kerusuhan spontan,danberlangsung dalamwakturelatif singkatdengan skalakerugianyang kecil. Tapi,dalamkerusuhanlain, ada provokatoryangberperanlebihmenonjolyangbukandarilokasi kerusuhan.Ada kemiripan,keseragaman waktu, dan urutan kejadianyangberjalansistematisdenganskalabesar,namun belumditemukanindikasibahwakerusuhan direncanakan dan pecahlebihluasdarisekedarbersifatlokal.Di sini,begitubanyak pihak yangterlibat,mulai dari premanlokal, massa,hingga sejumlahanggotadanunsurdalamtubuhmiliter yangdi luar kendali.Merekadengansengajamenumpangikerusuhanatau justru tidak melakukantindakanapa pun yang seharusnya dilakukansesuaikewajibanhukumnya. Kedua,aparatkeamanan ataumiliterdianggaptidakcukup bertindakuntuk mencegahterjadinyakerusuhan,kurang memadaidalam membatasidan menanggulangi pecahnya rangkaiankekerasan. Padahal,merekamemiliki tanggungjawab agarkerusuhan itu tidakmenjadieksesif.Kegiatanyangberkaitandenganintelijensangatpentingdiperhatikanagarbenar

r;l

dilakukan untuk melindungi kepentinganrakyat, bukan malah sebagai"alat terror". Untuk itu, kegiatanintelijen harusdapat diawasisecaraefektif oleh lembagapengawas,sehinggatidak menjadi instrumenkekuasaanbagi kepentinganpolitik teftentu. Ketiga, perlindungan terhadap korban dan saksi juga masalah yang sangat penting, karena bagaimana mungkin merekamempunyaikeberanianmengungkapsegalahal yang diketahuinya dengan ancamanterror. Untuk itu, kita memerlukan sistem perlindungan terhadapKoran dan saksi. Kepada para korban kerusuhan juga harus diberikan kemudahan, kompensasi,dan rehabilitasiagarmerekabisa segerasurvive dan mampu beradaptasikembali dalam berbagai kegiatan keseharian.Misalnya, pengurusansuratbukti diri sepertiKartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat berhargalainnya. Sayamembanyangkan,andaikanTGPF punya kewenang:ul sepertiKennth Star,jaksa khususdalamkasuspelecehanseksual PresidenBill Clinton yang punya keleluasaanmelakukanberbagai tindakan.Atau, andaisajaTGPF punya cukup waktu dan energi sertadiberi aksesluas untuk menjelajahruang birokrasi dan instansikeamananguna membuktikan kerusuhanyang terjadi. Juga, andai saja TGPF bisa melakukan cross examination secaraleluasakepadapara saksidan tidak "disabotase"dengan berbagai pernyataan selama bekerja. Kalau bayangan dan perandaiansayaitu terwujud, hasil kerja TGPF tentu bisa lebih baik dan memuaskan.Satu hal yang masih terasa,pergumulan seluruh anggotatim adalahprosesexercisingyang sangatbaik. Karena di situ semuaanggotabebasmengemukakanpendapatnya, bahkan dengancara yang sangatkerasuntuk mengajukan materi yang begitu esensial.Kerap terjadi benturandan persilanganpendapat,namun semuanyadiarahkandan mengacu padaberbagaitemuanfactualyang didapatkanmelalui testimoni. Yang sekarangharusdilakukan, kapansemuatemuanitu ditindaklanjuti dalam waktu dekat.Apakah pemerintah akan dan mampu melakukanitu?

[,'

o 0)

to

=

o) d I

x -T

z

() T

Otoritarian

\tery!9bryk

a:!b""g!!

!:-!!r"',

-

Meyp\g!<

--l

Otoritarion Membangun Demokrasi

-!_

o

MBNGONTROL ANGKATAN PERANG

enderalWiranto sibuk membersihkan"noda" di tubuh ABRI. Dugaankuat keterlibatanjajaran Komando PasukanKhusus(Kopassus)TNI AD dalamaksi penculikan para aktivis adalahnoda yang mengotori sekujur tubuh ABRI. Tidak adapilihanlain, opini yang berkembangdi dalam dan di luar negeri telah menguraskredibilitas ABRI. Dalam kondisi dimanapemerintahHabibie memerlukandukunganpolitik yang luasdari dalam maupunluar negeri,tidak bisatidak, "noda itu harus dibersihkan". Pembersihan"noda" ini tentu bukan pekerjaanmudah,karenafenomenapenculikanaktivis menunjukkan adanyasejumlahkomplikasi di dalam tubuhABRI sendiri. Menurut catatanYLBHI, aksi penculikan, penyekapan, penyiksaan,pengejarandan bentuk-bentukteror lainnya terhadap para aktivis politik yang berseberangandenganpemerintah, bukanlahhal yang baru dalam sejarahkekuasaanOrde Baru. Bahkan penggunaankekerasanseakantelah menjadi semacam "prosedurtetap" untuk mengendalikanaktivitas politik rakyat. BerbagaiaksiyangdilakukanolehjajaranABRI jelasbukanlah aksi bela negara,tapi lebih tepatdisebut sebagaiorganize political crime. Ada beberapaalasanuntuk pada kesimpulan tersebut,yaitu pertama,kejahatanitu dilakukan dengan ketrampilan yang sangatrapih dan profesional.Kedua,tindakan dilakukan dengan menggunakanfasilitas untuk melakukan kejahatannyayang berasaldari kewenanganyang seharusnya dimaksudkanuntuk melindungi rakyat. Keti ga, merekadi train ing olehpemerintah dan dicukupi berbagaikebutuhannyadari danaberasaldari rakyat. Keempat, hubunganantarapelaksana kejahatandan pemberiperintahnyadidasarkanataskehendak

t;)

untuk mempertahankankekuasaan,mempunyai peranpenting sebagaimotif yang menginisiasitindakankejahatan.Keenam, berbagai lembaga lain yang seharusnyabertugas untuk melindungi atausetidaknyamemperhatikanmasalahrakyatjuga, misalnya seperti:DPR tidak melakukantindakanyang paling mungkin dil akukannyasebagaiIembagaperwakilan rakyat. Itu sebabnya,tidaklah berlebihanjika dikatakan bahwa kekerasandiduga telah menjadi sokoguru dalam bangunpolitik Orde Baru. Celakanya,berbagaifakta menunjukkan selama32 tahun ABRI memiliki perananpentingdi dala:1p1ot"rperjalanan itu. ABRI sebagaiangkatanperang,secarakonstitusionalharus loyal pada Negara melalui pemerintahanyang sah. Tetapi, sebagaimanajargon yang seringdiungkap oleh para petinggi ABRI, prajurit ABRI adalahbagian dari rakyat, maka secara moral iaharus memiherkrakyat. Nah, ketika pemerintahanyang sahnyata-nyatatelah mensubversirakyat,lalu apakahselamainiABRI telahmelakukan koreksi kritis terhadappemerintahanOrde Baru? Pertanyaan demikianlah yang kemudian melatarbelakangituntutan rakyat agarABRI segeramengambilposisiyang tepatdalamkehidupan bernegarake depan.Tidakiah berlebihanjika dalam kasuspenculikan paraaktiviskali ini, kelembagaanABRIhtuusjuga ikut dipersoalkan. Pertanggungjawaban politik ini juga harusdiarrikansebagai adanyakemauanpolitik untuk melakukanperubahan-perubahan yang mendasaragar kesalahanserupatidak terulang di masa mendatang.Kemauanpolitik itu diterjemahkandalam bentuk denganmenciptakanbuildin control systemmavpunextennl control dengan cara memperkuat peran masyarakat agar mempunyaiaksesdalammengawasipenggunaankewenangan teftentuy,ulg diberikanoleh rakyatpadaABRI untuk melindungi kepentinganrakyat. BegitupundenganarahperubahanperanABRI tentutidak cukup hanya ditanyakan kepada kemauan ABRI atau

lin,

o) to

=

o) d I

f,

x

-t-

z

! Mendobrak Otctri tarian M embtrngun D eno krasi

-l

Mendobrak Otoritarian Memban.qunDemokrasi i (D-

3

pemerintahsaja.Rakyatmemiliki hakyangsangatkuatuntuk apaperanABRI ke depan'Rakyatlahyangselama menentukan ini membiayaidanmenghidupiABRI. Rakyatbersusah-susah uangmenggajipersonelABRI, membeliseragam mengumpulkan danpistol' lengkapyangmenempeldi tubuhprajuit'senapan pelurukaretdanperulutajam,pentungankaretdanpentungan fasilitasiotan,gasair mata,pesawattempurdanpembangunan fasilitasmiliter. lengkapdenganperangkat Bahkan,sel-selpenyekapan jugadiadakandengan dankeahlianpenggunaannya penyiksaan keringatrakyat.sangatironisbila selamaini rakyattidak tetasan dana pertumbuhan memilikiakseskontrolyangcukupterhadap peradilanberhasil ABRL Danjika nantilembaga perkembangan membuktikanketerlibatanpimpinanKopassusdalam aksi paraaktivispolitik, makayangterjadi penculikandanpenyiksaan adalahibarat"pagarmakantanaman". hal-halyang sepertisekarang, Dalamsemangatperubahan dibicarakan harus ke depan berkaitandenganperanABRI secaraterbuka,tanpabebanapapun.Misalnya,masalahdwifungsiABRI yang selamaOrde Baru dianggaptabu untuk mulaidijadikan gkansecaraterbuka,seharusnya diperbincan agendaperdebatan Publik. pada ke depan,ABRI dikembalikan politik Dalamsistem Panggilan perang saja' angkatan sebagai fungsikonstitusionalnya dalamfungsinya jamankini menuntutABRIlebihprofesional politikdi tengah pemain perang,bukansebagai angkatan .sebagai sipil.ABRI ke depantidakperlulagi memasukkan masyarakat di dalamnya,sebaburusanketertibandalam lembagakepolisian kepadakepolisian' negericukupdiserahkan Kalauselamaini fungsikepolisiandianggaptidakcukup lembaga memadai,yangharusdilakukanadalahmengembangkan lembagaini kedalamtubuh kepolisian,bukanjusfiu mema.sukkan hukum politik danpenegakan sosial ABRI. Masuknyafungsi olehkepolisiandi dalamtubuhABRI terbuktitelahmengakibatkan

t;l

komplikasikekuasaan di dalamyaituberupakejumbuhan fungsi dankewenangan antarunsurABRI dalammerespon dinamika politikrakyat.Kasuspenculikanparaaktivispolitik adalahbukti adanyakompolkasiitu. Sementara itu,fungsikontrollembaga perwakilanrakyatterhadapangkatanperangdanpolisiharus diperkuat.Sebab,baik buruknyaABRI, rakyatlahyangakan menerimamanfaat danresikonya.ABRI harusmampumenjadi pagaryang melindungiberanekakehidupandi ladangluas bemamaIndonesia.

[rt

o o)

ro = 0) o)

rx -r

z

() T

Mendobrok Otoriturian MemhangunDcnu,krasi

-

Mendobrak Otoritariun MembangunDemgkrq,si

-l J_

o

MBNUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN ABRI DI ACEH

asihbelum lenyap dari ingatankita, ketika Panglima ABRI JenderalTNI Wiranto menyatakanmaaf di adapan masyarakatAceh seraya berjanji untuk menarik seluruhpersonilnon organikABRI di wilayah ini dalam waktu satu bulan. Kendatijanji Pababternyatabelum bisa ditepati. karena saatkloter terakhir penarikanpasukannonorganik terjadi kerusuhan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pernyataannyamengandungmakna bahwa ada sesuatuyang keliru dalam kebijakan atau tindakan aparatkeamananyang seharusnyamelindungi rakyat Aceh. Jugaadakesadaranatas tindakan kekeliruan tadi dan ada tindakan konkrit berupa penarikanpasukannon organik Ada kegetiran,ketika kita makin mengetahuibahwa kekeliruan yang berwujud kebrutalanhinggapenganiayaanrirtgan ataupenangkapanratusanbahkan mungkin ribuan orang mati. Banyakjuga yang menjadi invalid maupunsekedarluka-luka. Tapi diduga banyak juga yang menderita gangguanjiwa. Sementararibuan orang lainnya menjadi telantardan merana Namun karenaditinggaloleh istri, suamiatauanak-anaknya. juga adakebahagiaankarenakini rakyat lebih punya nyali dan kian beranimengungkapkanpengalamandan penderitaannya menjadi korbantindakankekerasanaparatkeamanandi Aceh. Namun, di tengahsituasiitr,r,kita mendengarpernyataan ABRI sepertidikemukakan oleh Kasum ABRI Letjen (TNI) Fachrul Razi, bahwa kini adaopini seluruhkorban mati di Aceh akibatdiba:rtaiABRI.Dengannadayangagakpongahkitajuga lain yangclikemukakansecaralisanoleh mendengarpemyataan diri kita sendirisesuaidengan Pangab,"Kita akan mengorek-si

1;l

hukum dan peraturanyang ada dalam ABRL JanganABRI sampaidiadili." Terus terang saya agak bingung. merasadibodohi dan dipermalukan.Karenamendengarberbagaipernyataanyang simpangsiur,naif damtidakkonsistenseputar-keterlibatan aparat keamanandalam konteks DOM diAceh hingga mengakibatkan begitu banyak korban. Sudahbenar pernyataanpangabyang meminta maaf kepadamasyarakatAceh sebagaicermin dari jiwa sapta margais, yang berarti secara ksatria mengakui kesalahannyasertamenempatkankehormatandi atassegalagalanya.Tetapi,kenapamestikeluarpemyataantentangjangan adili ABRI itu. Mengungkapkanfakta dan kebenaranadalah keharusan,siapapunia. Itu tidak adakaitannyadenganmasalah militer atautidak. Jadi tidak padatempatnyakalau adarakyat mengungkapkankejahatanyang dilakukan oleh aparatkeamanan lalu malah dituduh mau mengadiliABRI. Ada berbagaisoalpenting yang harusdilakukan dan dilihat secarajemih dalam konteks tindakanaparatkeamaneur terhadap rakyatAceh yakni: peftama, berikan kebebasankepadarakyat Aceh untuk mengemukakansegalahal yang pernahclialaminya atastindakanaparatkeamananterhadapdirinya. Untuk itu perlu dibentuk tim yang mencatat.Mengkonfirmasi dan melakukan crosscheckatassegalaketerangantersebutsehinggavaliditas dan akurasinyatidak diragukanlagi, bukan semata-matarekaan atau isapanjempol saja.Tim ini harusmelibatkansebanyak mungkin komponenmasyrakatsipil yang independen.pemerintah harusmemberikanjaminan agartim ini dapatbeke{a secara leluasatanpatekananatau ancamanteror dari siapapun.Dari tim ini kita akanmendapatkansiapadanjurllah korbanproses dan pola perlakuansertaidentitaspelakudan institusinya. Kedua,diadakankajian dan analisisyang mendalamdan komprehensifuntuk nrelacakkelemahansefla mengetahui berbagaipelanggarandan kelemahanmendasaryang menjadi rnunculnyaberbagaitindakanmelawanhukunryiingdilakukan

7*,

o) o

I

= d x -r

z

() n

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

-

Mendobrak

--.{

Qyyya t iyt lVtenbangun Demokrasi

o

aparatkeamanan di wilayahAceh.Kita tentutidakingin membenarkantudinganbahwa daerahoperasimiliter di Aceh dimaksudkan untukmemperkuatlegitimasisosialbagieksistensi ABRI dalamberbangsa. Ketiga,kalaurakyatbisamembuktikan oknumdaninstitusi yang terlibat,makaIaw enforcement harusdilakukan.Semua orang mempunyaikedudukanyang samadi muka hukum sehingga tidakadaalasanbagisiapapuntermasukABRIdan aparatnyauntukmendapatkanprivilege alassuatutindakannya. Apalagijika akibattindakanitu menimbulkankerugianyang sangatbesarbagirakyat.KredibilitasdancitraABRI sangatditentukandenganapakahpenegakan hukumdapatdilakukanatas berbagaitindakanaparatkeamananyangjelas-jelasmelawan hukum.Ini sebabnya, tidakadaalasanuntuktidakmembawa berbagaikasuskejahatandattp"l*ggaran di Acehke pengadilan. Kalaukesalahan itu berkaitandengankebijakanyangkeliru, makaABRIatauinstansiyangberwenangharusmengemukakan kekeliruanitu kepadapublik sembarimengemukakan kebijakan baruyangtidakmengulangi kesalahan sebelumnya. Pemerintah sebaiknyamemberikankompensasidan rehabilitasikepada masyarakatyang menderitakerugian atas tindakan aparat keamanan.Karena,penentuanAceh sebagaisuatu daerah politik bukansemata-mata operasimiliter termasukkeputusan untukkepentingan militersaja. Mungkin ada baiknyakita tunggusajaapa yang akan dilakukanolehABRI dalamkasuskejahatan terhadaphakasasi manusiadi Aceh.DanagarABRImampumengatasi masalah keamanan, sebaiknya ABRI berkonsentrasi sajapadafungsi hankamnyaagarmenjadilembagayangtangguhdanprofessional.

r;l

PERADILAN ATAS KEJAHATAN HAM DI ACEH

0)

ro

:-

q)

d I

x

-r

caradengarpendapatantaraparlemendan pemerintah. Kamis lalu, cukup menarik untuk diperhatikankarena terlihatdenganjelas antusiasmeanggotadewanuntuk mempertanyakandan mempersoalkanberbagai hal yang berkaitandengansikap danperilaku kekuasaandalam menangani Aceh. Akhirnya, Menteri PertahananJuwono menjelaskan adanya tiga pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalahAceh, yaitu, pertama, pengusutanatas pelanggaranHAM denganacuanperistiwayang te{adi l0 tahun terakhir;kedua,kompensasimaterialdan spiritualsebagaiwujud ikhtiar rekonsiliasinasional;ketiga, implementasidesentralisasi dan otonomi sertapengakuanatasciri khas Daerah Istimewa Aceh. Inilah kali pertama,pemerintah secarategas mengemukakan langkahJangkahnyakendati tidak disertai denganjelas apa dan bagaimanamelakukan ketiga agendaitu sertakapan pelaksanaannya. Ketika disebutkanbahwakasuskejahatanHAM yangdiusut adalahkasusyang terjadi 10 tahunterakhir,timbul pertanyaan mengapahanya kasus l0 tahun terakhir ini saja.Bisa jadi. Juwono hendak menghindarisuatufakta yang tak terbantahkan bahwakejahatanHAM mulai meningkatdankian eksesifsejak diberlakukannyakebijakanDOM di daerahAceh. Itu artinya, Operasi Benang Merah sebagaisalah satu wujud kebijakan DOM tahun 1988digunakansebagaititik awal untukmen_qusut berbagaikekerasanyang dilakukan aparatkekuasaanterhaclap rakyatAceh. Kalau berbicarasoal DOM dan OperasiBenang Merah, mau tak mau kita harusmempersoalkanalasan-alasan yang dipakai untuk menjadi dasarkebijakan itu sefiaapa saja

f,,,

z

() n

Merulobrak ()toritariart Membangun Derutkrast

-

a:!!4:q!

Ollitarian MetnbangunDemokrnsi

--l -l_

o

tindakanyang dilakukan dalam operasisepertiitu sehinggakita bisa tahu siapayang harusbertanggungjawab ataskebijakan tersebut.Untuk itu, aksesuntuk menyelidiki file yang berkaitan denganoperasiitu di detasemenmilitermenjadi suatukeharusan. Thpi, apakahitu mungkin dilakukan?Apakah file itu masih ada diurbelum dimusnahkan?Pengusutanyangtuntasterhadaptahap itu menjadi penting untuk memeriksalebih jauh berbagaiperilaku dan peranmiliter selamamenggelaroperasimiliter itu. Ketika pemerintahmenyatakansepakatuntuk melakukan pengusutan,pertanyaanyang perlu diajukan adalahsiapayang melakukanpengusutanataskejahatanHAM sejak kebijakan DOM digelar.Kalau suatuorgandi bawahkendali institusi militer, sepeftiPolisi Militer, sudahdapatdipastikanmerekasulit untuk menegakkanobjektivitas.Apalagi komando militer memang punya kepentinganyang besargunameminimalisasibatrkankalau perlu menihilkan keterlibatanmiliterdalam kejahatanHAM di Aceh. Begitu pun denganKomisi PengusutanTindak Kekerasan diAceh. Sebagiananggotakomisiini berasaldari militersehingga sulit unn-rkdiharapkanobjektivitasbisaditetakkanmelaluikomisi ini. Kita memangharusmafhum, ketika sebuahkomisi penyelidik dibentuk dan sebagiananggotanyaadayang dicurigai bagian dari kepentinganpihak yang hendakdiusut, seketikaitu pula kredibilitas komisi akandiragukan.Itu sebabnya,pembentukan komisi sebaiknyadilakukan oleh DPR melalui PansusAceh. Anggota komisi penyelidik haruslahorang-orangkompetendan mempunyaikredibilitas yang tingg. Dipilih secaraterbukadengan mengikutsertakanpartisipasipublik untuk memilihnya. Kewenangannya,melakukanpengusutanterhadapkej ahatan HAM sejakkebijakanDOM dilakukan diAceh. Kepadamereka diberikan aksesyang penuh untuk bisa memeriksasemuafile kenriliteran sertadapat memeriksa semuakantor dan daerah operasimiliter. Sementaraitu, JaksaAgung Marzuki Darusman pernah menyatakanbahwa sebagaikepala KejaksaanAgung pendiriannya tetap sama dengan kapasitasnyasebagaiketr"ra _-_-] 2(X) I

I

KonrnasHAM. Parapelaku pelanggaranHAM di Aceh harus mempertanggungjawabkantindakannya di depan peradilan dengansistemkoneksitas.Sebelumsampaipadaperadilannya. harus dijelaskan dulu oleh JaksaAgung siapa yang akan melakukantugaspenuntutan.Jaksadiu-iKejaksaanAgung atau oditur dari Oditur Militer. Apakah merekajugaclapatbertindak independen.Sebaiknya, jaksa yang ditunjuk itu juga haruslah jaksa independen,yaitujaksa yang tidarkberasaldari lingkungan baik kejaksaanmaupunoditur, tetapi berasalclarimasyarakat yang mempunyai kemampuan profesional dan memahami praktek penuntutan.Mereka bisa berasal dari praktisi atau akademisi.Dan agaratidak menimbulkankompleksitasprosedur kewenanganberacara,jaksa independenitu mendapatkuasa menjadijaksa sesuaidenganpenunjukandar.iJaksaAgung. Adapun peradilan yang akan memeriksanyasebaiknya peradilanHAM. Sebab,kalau peradilandengansistemkoneksitas, yang pertama-tamaharus dibuktikan dalam kejahatan HAM di Aceh adalahpihak yang menjadirerdakwadilakukan bersama-sarna oleh merekayang termasukdalam lingkungan peradilanumum dan militer. Dalam sistemkoneksitas,kendati secaraumum pemeriksaannya dilakukandi peradilanumum, Menteri Pertahanandan KeamanandenganpersetujuanMenteri Kehakimanbisamemintakasusitu diperiksadi perailanmiliter. Kalau ini yang terjadi, sedariawal tujuan politik clariadanya peradilanini tidak akan mencapaisasaran.padahal,rnenurut pasalI 04 UU No.39tahun 1999tentangHAK AsasiManusia, kasus-kasusyang termasukdengan grossvictlenceoJ humtut rights diadili melalui peradilanHAM, yang beradadi bawah kewenan-ean peradilanumum. Hakim dariperadilanHAM ini bisa terdiri dari hakimAd Hoc, seperti dalam peradilanniaga, yaitu pihak tertentuyang ditunjuk berdasarkankemampuan, integritas,dankredibilitasnyadalampersoalanHAM. Apa sih ketakutankekuasaanuntuk menerapkanperadilanHAM? Sebab, sebaiknyakita tidak bermain-mainlagi. "menipu" dan "membohongi"rakyatdalamkasuskelaharanHAM di Acehl

o) o

=

qJ

d I

x -r

z

() !

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrast

-l

-r_

(D

TIM ADVOKASI HAM TNI

ak percumatentaramenunjukAdnanBuyungsebagai komandan Tim Advokasi HAM TNL Kendati hanya berhasilmasuk sejauh100meterdi Bumi Loro Sae,itu pun hanyakarenajasa baik staf Interfet,Mayor HasmanSaimin dari TentaraDiraja Malaysia, dengancepatdan tangkasBuyung berkilah sembari "menyerang" pihak-pihak yang dianggap sengajamenyabotniatnya untuk melakukaninvestigasiguna membela para jenderal yang menjadi kliennya atastuduhan sebagaipenjahatkemanusiaan.Buyung secarategasmenyatakan, "Saya melihat adakesankonspirasi antaraKomnas HAM, Untaet, dan Interfet." Walaupun belum berhasil melakukan investigasiyang menyeluruh,Buyung sudahbertemudengan panglima dan wakil pejuangprointegrasi,Joaoda Silva Tavares dan Eurico Gutteres. Tapi Interfet sudah berjanji akan mengusahakanagarTimAdvokasi HAM TNI masukke Loro Saedalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebagitim yang profesional,Tim Advokasi seharusnya mengetahuiatausetidaknyamemahamibahwaBumi Loro Sae bukan lagi wilayah RL Untuk itu, sedariawal, ketika hendak melakukanprosesinvestigasi,merekaseharusnyamemenuhi berbagaiketentuanprosedural.Bukankah, dalam kelompok yang mengagungkankepastianhukum, ketentuanproseduralmenjadi salahsatuprinsip yang harusditaati? Kalau standarminimal itu tidak dilakukan, perlu diajukan pertanyaan,apakahinvestigasi itu memang seriusuntuk dilakukan atau semuanyahanyalah bagian dari kampanye politik untuk mendatadukungan publik atasberbagaitindakan yang akandilakukan tim. Belum lagi kalau kita periksametodeinvestigasiyang bersifatterbukadan hanya

3

selamadua-tigahari.Apakahcarasepertiini bisamenggali informasipentingyanghendakdiketahuitim secaraobjektifl Buyung denganbeberaparekan lawyer lainnya serta dukunganTim KonsultanHukumdariHabibieCenterrupanya secaratepattelahmemilihnamaTim AdvokasiHAM TM. Dan pemilihannamaitumemanghakpenuhdaritimyang memang hendakmembelaparajenderal.Thpinamatersebutmengandung berbagaikonsekuensidan implikasi tertentu.KomnasHAM dengancepatmelayangkansuratkepadapanglimaTNI untuk persisapakahtim ini memangdibentuksecararesmi mengetahui ini perludiajukanuntukmengetahuisecara olehTM. Pefianyaan pastisikapTNI karenabukankahJenderalWirantokini bukan lagi sebagaipanglimaTNI, tetapibeberapatindakandanpernyataannya bisadipersepsisepertilayaknyapanglimasaja.Lihat sajapernyataanyangpernahdikemukakanJenderalWiranto, "menolaksemuatuduhankejahatanHAM pascaplebisitdi Timtim yangditujukankepadaTNI dandirinya selakupanglima TNL" Iajugamengemukakan bahwasetelahkehilanganTimtim, TM masihdisudutkandandipojokkandenganmengatakan TM melakukanpelanggaran HAM di Timtim. Bisa sajasikapTNI mendua.Maksudnya,secaraformal resmiyangmenyatidak akanadapengakuandanpernyataan takanbahwaTim AdvokasiHAM TNI dibentukolehTM. Tapi secarainformalTM memangharusmem-backup-nya,sebagai bagian dartsenseof solidarity korps ataurekansejawat.Ini terbuktibahwaTim Advokasimendapatkemudahanuntukbisa menggunakan helikopterTM AD gunamelakukanpeninjauan lokasipenguburan massaldi wilayahDesaBetun,80km selatan Atambua. Penggunaan namaHAM TNI bukanlahsesuatuyangtak Adaprosesyangsecarasistematisdigunakanuntuk disengaja. mengaburkan opinipublik denganmendorongsuatupemahaman yangbenarbahwa TNI memyangkeliruseolah-olah sesuatu punyaihak asasimanusia.TNI adalahsuatuinstitusiyang

_-rot 202 |

o 0)

ro

=

o) d t-

x r z

() ll

Mendobrak Otoritarian Membcngun Demokrasi

Mendobrak

Otoritarian

-

Membangun Demokra.ri

d

dibentuk untuk memenuhisuatukebutuhanpengamananbagi negaradan seluruhrakyat. Untuk melakukanberbagaitugas, fungsi, dan perannyaitu, TNI diberi berbagaiotoritas. Jadi, bagaimanamungkin meletakkanhak asasimanusiapadaTNI karenaTNI adalahinstitusi kenegaraan,sedangkanhak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusiasebagaimakhluk Allah Yang Maha Kuasadan merupakan anugerahyang harusdilindungi dan dihormati oleh negara. Di sini TM termasuksalahsatuunsurdi dalam Negara.Dengan begitu,tidak tepatkarlauTM mempunyaiHAM karenahak asasi itu melekatpada hakikat dan keberadaanmanusiadan bukan pada institusi. Jadi, salah besar dan menyesatkankalau ada pemyataandan pemikiran bahwa TNI-lah yang harusmelakukan kewajiban erga omnes, yaitu kewajiban untuk melakukan perlindungandan penghormatanhak A S A S I melaluiberbasai otoritas yang diberikan kepadanya.

3

Dengan begitu, jelaslah sudah, penggunaannama Tim Advokasi HAM TNI dan pernyatanbahwa HAM TNI harus dilindungi merupakanpemyatanyang tidak benar.Selainngawuq pernyatan itu juga bisa menyesatkanrakyat.

q) I

c (D t0) d I

x

-r

z

Dalam konteks sejarahdan politik, HAM lahir sebagaireaksi atas berbagai kejahatan kemanusiaanyang dilakukan para penguasayang direpresentasioleh kekuasaanraja dan kaisar pada zaman kegelapansekitar abadke-17. HAM lahir untuk melindungi rakyat dari kebiadabandan kebengisankekuasaan. HAM memperolehkekuatannyakembali dalam reaktualisasi perlawananrakyat ataspenindasanyang dilakukan oleh kekuatan kolonialisme dan feodalisme pada akhir abad ke 19 hingga pertengahanabadke-20. Dalam Konvensi InternasionalAnti penyiksaansecaralimitatif dikemukakan bahwa penyiksaan sebagaisalahsatubentuk pelanggaranHAM dinyatakanbzrtrwa perbuatan pelanggaran itu dilakukan, didorong, atau atas persetujuanaparatkekuasaan.Jadi,tindakanitu bersifatvertikal, yaitu tindakan dari penguasaatau yang bertindak atasnama penguasadan bukan tindakan yang bersifat horizontal, apalagi tindakan rakyat atas kekuasaan.Jadi, tidak betul kalau ada kejahatankemanusiaanyang dilakukanoleh rakyatkepadasuatu institusi.misalnvaTNI AD.

fo,t

() n

Mendobrak Otoritarian Menbangun Demokrasi

-

M endobrak Otorit!!!!!

-l

n4!rybang un D emokra si

(D-

SEKALI LAGI MEMBACA TRAGBDI MALUKU DAN RUSUH NTB

da beberapaacaramalam persaudaraanyang dihadiri Gus Dur dan Mega, pekan lalu. Selain semarakmalam saudarabersaudarayang digagasoleh Keluarga Besar Maluku di Jakata, acarasempadiselenggarakanoleh masyarakat NTB yang baru saja mengalami kerusuhan seperti di Ambon -walupun dalam skalayang lebih kecil dan segeradapat dikendalikan aparatkepolisian. Semuaitu tentu baik, tidak ada yang salah,bahkan kita harus mendukung setiap acarayang dimaksudkan sebagaisaranauntuk menjalin sertamerekatkan rasapersaudaraandan kemanusiaandi antarasesamaanggota masyarakat.Mungkin, denganbemyanyi bersam4 melalui acara yang dikemasdengangayaentertainment,Vilabisasalingmengingatkandan menggugahrasakemanusiaanuntuk mewujudkan masyarakattanpakekerasan. Dari awal tentu sudahdapat dipastikan bahwa caraentertainment sepertiitu harus disertai denganberbagaiusahakonkrit lain yang lebih bersifatmendasardan struktural.Bukan sekedar meminimalisasi dampakyang ditimbulkan suatukerusuhansosial itu saja,tetapijuga melacakberbagaipenyebabdasardanpemicu awal adanyasuatumasalah.Denganposisi itu, kelak kita tidak hanya menjadi pemadamkebakaran,atau menjadi bagian dari suatu tarian dan nyanyian yang digubah dari orkestra suatu kepentingan tertentu yang tidak mengabdi pada kepentingan rakyat. Kerusuhandi Maluku, yang terjadi lebih dari satutahun, sejakIdul Fitri tahunlalu hinggayang kemarin,tentu tidak dapat disebutsebagaikonflik horizontalsemata.Dugaanserupajuga perlu diajukandalam kerusuhanyang terjadi di Mataram.Kedua kasusitu bisajadi merupakanbagiandari rangkaianberbagai

ill

kerusuhanlain yangsudahlebihdariduatahunteqadidi seantero nusantafa. Selaluterjadisuatupola" hit andrun".Bila kerusuhan suatu daerahsedangditanganisecaraseksama, dilacakparapelaku juga didoronguntuk dandiatasipenyebab dasarnya, masyrakat me:,rrcungesendiridampakkonflik yangbersifathorizontal,pada waktuitu pulaakanmunculkeurusuhanyangnyarisserupadi daerahlain.Ataumasyarakat di daerahkonflik itu selaludiganggu oleh kemampuanaparatyang masihsukagamangdan tidak mampusegeramenciptakan yangkondusif.Kalaukita keadaan maujujur, begitubanyakkerusuhandi berbagaikota,tapi kita tidak pernahdatamengungkaptuntassetiapmasalahitu tidak pernahadapelakuyangbisadibawake peradilan,tidakpernah adapenyelesaian yangmampumenuntaskan masalah-masalah tersebut. Semuaini dapatdilihat dari seluruhrangkaianyangtidak hanyatedadisejakduatahunlalu,yangdimulaidarikerusuhan sosialdi Jakarla,yangbiasadisebutTragedi Mei, yangdipicu olehinsidenTrisakti,SemanggiI danII, kasusKetapang,terus kePinrang,SulawesiSelatan, pembunuhan kyai-ustad di Banyuwangi.Sebenarnya, kalaukita maujujur, kasus-kasus sempa juga acapkaliterjadilebihdari tigadasawarsa lalu,juga nyaris tak pernahterbongkartuntas.Lihatjuga kasusyangpernah terjadidiTanjungpriok,Lampung,Sambas, Pontianak, dandaerah lainsertakasuspenculikan, pembantaian, danpembunuhan misteriusitu. Kini, adakesankuatbahwasemuatragediberdarahyang memakanribuankorbandi Malukudikualifikasiberupakonflik yangbersifathorizontalsaja.Bahkanmasyarakat ditempatkan seolah-olah sebagai pelakuutamakekisruhan itu,hinggamereka harusdanpantasmenanggung segalabebanakibatyangkini ada.Padakasusyangterjadidi Matarampun,rakyatdankesadaransolidaritasnya atassuatukelompoktertentudianggap sebagaipemicukejadianitu.

7ro,

3 o)

ro

=

o) d I

x T

z

ll

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

Lalu, di mana peran dan posisi TNI dalam keseluruhan kerusuhandan kekisruhan sosial yang terjadi di seantero nusantaraitu? Bukankahmerekamempunyaijumlah pasukan yang cukup banyakdan komandoteritorial, segalakelengkapan dan danasertakeahlianyang sehamsnyamampu mendeteksi, menangkal,dan meredam berbagaikejadian itu? Bukankah hingga kini mereka masih ingin mengklaim bahwa mereka mempunyaiperansosial-politiksertamempunyaifungsi sebagai Dengan segalakeahlian,kelengalat perlahanan-keamanan? kapan, dan fungsinya itu, seharusnyatentara menempatkan dirinya sebagaipihak yang bertanggungjawabatassegalamasalah di atas, maka harus diajukan dua peftanyaan.Pertama, apakahmiliter dengankeseluruharlsasarannyatidak cukup profesional untuk menyelesaikanberbagaipersoalanyang ada? Kedua, apakahmiliter menjadi bagian dari berbagaiproblema yang ada?

U:ld.lrrgf

atau semi tertutup?Kalau sinyalemenini diletakkan dengan kepentinganpertanyaankedua di atas, yaitu dalam suatu perspektif di mana kini begitu banyak rakyat mulai mempersoalkanproporsionalitasperandan fungsi militer dalam struktur sosial-politikkekuasaan,adalogika yang cukup cotnmonsense untuk menduga-dugadanmensinyalirbahwamiliter mempunyai "kaitan dan kepentingan" dengan berbagai kerusuhanyang terjadi. Yang kini menjadi soal, apakahkita mau terbuka dan jujur membongkarsemuamasalahini sertamencadjalan keluar yang sebaik-baiknyaguna kepentinganrakyat, bangsa,dan negara?Kalau ini bisa terjadi, insyaAllaft kita dapatagakmeredam potensi kerusuhanlainnya.

Memang, agakterlalu naif dan agakmelecehkan,kalau kita sampaipadaasumsibahwa militer tidak profesionalmenangani berba_qai kerusuhanyang adasebab,kemampuannyamenjaga stabilitaspolitik selamalebih dari 30 tahun di era Orde Baru adalahprestasiyang luar biasadan mengagumkan.Padawaktu itu, rezim otoritarian menempatkanmiliter sebagaisalah satu pilar tangguh yang mem-back up kekuasaan.Atau mungkin, dulu, kekuasaanbegitu mudahmelakukanberbagaitindakanapa pun yang dikehendakinyakarenamemang itu bisa dan biasa dilakukan sefta mereka dilindungi oleh 'Justifikasi", selain kemampuanmerekayasabahwatindakannyademi rakyat,demi persatuan-pembangunan, sertademi bangsadan negara?Kini merekagagapmelakukantindakan sepertiitr.rlagi sebabkeseluruhan tindakannyaharusbisa dipertanggungjawabkandan terukur sesuaidenganderajatmasalahyang dihadapinya. Tapi bisajadi, mungkin di situlahpokok soalnya!Karena tidak bisa lagi melakukantindakanyang bersifatterbuka,segala tindakannyayang patut diduga "menyimpang" dan tak sesuai dengantuntutanpeftanggungjawaban dilakukansecaraterfutup

2081

-l

Qgritaytay Membangun Demokrasi

7r*

63 q)

tc o

0) d I

x

-r

z

() t

ugncloby!ot94,rlyl4:y!q!!y!!:,n.kras,

_-_-

-

Mendobrak

Otoritarian

Membangun

--l

l)e,mokrasi

l_

o

MENGUJI KEPENTINGAN DEWAN KEHORMATAN PERWIRA

I /J anran Menhankam Edi Sudrajat dengan tegas menyatakan:"Kalau dia (DKP) tidak sungguhl\/ | L Y I sungguhmembongkar,mengusutsertamenghukumnya, maka citraABRI tidak akanpulih." BahkanEdi Sudrajat mengemukakan:"Apa artinya ABRI tanparakyat. Apa aninya ABRI kalau dia melukai rakyat.Kita harussungguh-sungguh. Kalau tidak,ABRI akanditinggalkanrakyat." Menarik mengamatiDKP yang memeriksalrden Prabowo, Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawandalam kaitannyadengan pernyataanEdi Sudradjattersebut.KarenaDKP ditempatkan sebagaiinstrumen penting untuk menegakkankembali citra ABRI yang mendapat sorotantajam dari rakyat. DKP juga diharapkanbisa menempatkankembali perandan fungsiABRI dalam hubungannyadenganrakyat sesuaiproporsinya.ABRI adakarenaadarakyat, dan ABRI diadakanuntuk melindungi kepentinganrakyat bukan malah melukainya.Lebih dari itu, pemeriksaanDKP kali ini memeriksaparaperwira yang pemah dan masihbergabungdalam pasukan-kesatuan elit yang sampai kini masihdibanggakanolehABRI. Mekanismeintemal untuk menyelesaikanberbagaimasalah bagi suatulembagatertentuadalahwajar. Dalam konteks ini, pembentukanDKP oleh Pangabuntuk memeriksaperwirayang didugamelakukanpelanggaranuntuk menegakkandisiplin adalah sesuatuyang sah.Tapi tindakanperwira yang diperiksajuga mengakibatkankerugian besarbagi masyarakat.Jadi apakah adil bila pemeriksaanhanyadilakukanoleh DKP saja?Apakah DKP mempersepsidirinya sebagailembagapenentuterakhir yangmempunyaihak bisamengakomodasituntutanrasakeadilan

2;-l

rakyat yang dirugikan? Padahal,sidangdilakukan secaratertutup, sehinggapublik tidak bisamengaksessemuaprosesyang terjadi selamapersidanganberlangsung. Kalau kita teliti PetunjukAdministrasi Dewan Kehormatan Perwira, maka dewan adalahsuatuwadah yang dibentuk untuk memeriksadan memberikanpeflimbangankepadapangabatau KasAngkatan/Kapolri menyangkut pemberhentiantidak dengan hormat seseorangdari dinas ABRI, karena melakukan pelanggarantertentu.Dengan begitu adatiga hal penting yang mengkut DKP. Yaitu: pertama,fungsinya hanyauntuk memeriksa dan memberikanpertimbanganataspelanggarantertentu yang dilakukan oleh perwira. Kedua, Pangabmempunyai otoritasyang absolutuntuk memberikansanksiberdasarkanpertimbangan DKP. Dan ketiga,sanksiyang dijatuhkanberupapemberhentian tidak denganhormat. Dalam kontekspelanggaranyang dilalrukan seorangperwira, seharusnyapemeriksaanDKP dilakukan setelahadanyapersidangan di Mahkamah Militer lebih dahulu. Argumen ini didasarkanPenrnjukAdminstratif DKP, antaralain: kesatu,dalam bagian sifat dewan dikemukakan: "dewan tidak berwenang mengoreksi, menilai, mencabut dan membatalkan putusan pemberitahuantidak denganhormat dari Mahkamah Militer yang berwenang"(Bab III, angka 8 huruf b). Kedua, dalam bagian materi pelanggaranantaralain dikemukakan: "Dikenakan hukum pidanayang lebih beratdari hukumantiga bulan dan menurut petimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat lagi dipertahankanuntuk tetapberadadalam dinas keprajuri[an" (Bab II, angka7, huruf a.3dan c.2). Berkaitan dengansusunanDKP. ketentuandalam BAB III angka l0 huruf a, b dan c mengemukakan:"Anggota dewan sebanyak7 orang perwira yang masihdinas aktif yang unsurunsurnyadianggapterkait." Tiga orang anggotadewan terdiri dari perwira yang pangkatnyalebih tinggi dari perwira yang diperiksa,danempatorangperwirayang samapangkatnyadan sedapatmungkin lebih tua dari pangkatyang diperiksa.

lrtt

0)

ro

=

OJ

o) I

x

-r

z

() !

M endob rttk Oto ritarian

M emban gtrn D emokras r

--t

Mendobrak Otoritarian Mt'mbangun Dentokrasi

.]_

o

apakahsusunanDKP danmekanismeuntuk Pertanyaannya, Letjen Prabowo sudahsesuaiPetunjukAdminismemeriksa tratisDewan Kehomatan Militer? Belum lagi adanyakeraguan, apakahobyektifitas dapatditegakkandalam suatupersidangan terlutup.Apalagi tidak adaaksespublik untuk bisa memonitor prosespersidangandimaksud.

ACEH, KEKBJAMAN, RBFRENDUM DAN MASALAHNYA

Segala pertanyaanitu penting dajukan, bukan memperlanyakankapabilitaspemeriksayangduduk dalamDKP, atau mencurigai adanyakonspirasi dalam pembentukandan proses pemeriksaandi DKP. Tapi lebih dimaksudkan untuk menguji apakahDKP sudahtepatuntuk diajukan sebagaiinstrumen untuk mengembalikancitraABRI sepertiyang dimaksudoleh mantan MenhakamEdi Sudradjat?Selainitu juga untuk menguji apakah ABRI memang bersal dari dan untuk rakyat. Apakah rakyat punya aksesuntuk mendorongpartisipasinyaagarbisa terlibat dan mengontrol ABRI yang memang dibuat untuk melindungi kepentinganrakyat?Karenafaktanya,internal control di ABRI tidak cukup mampu mengendalikankewenanganyang bertentangandenganfungsi yang seharusnyadilakukan.

icara soal Aceh adalah bicara soal penindasandan kekejaman yang terus menerusberlangsungterhadap rakyat Aceh. Jauh sebelumproklamasi kemerdekaan Indonesia,menurutPaulva't Veer,paling tidak adaempatperiode perangAceh yang dimulai padatahun 1873hingga tahun 1942. Untuk membayangkan kekejaman perang itu, Koran kecll De Avondpost,yang terbit di Den HaagpadaOktober 1907,memuat tujuh belas seri tulisan yang berjudul Hoe beschaaJ'Nederland in twintigste eeuw vrede en orde scheptop Atjeh (Bagaimana Negeri Belanda yang beradab menciptakan keamanan dan ketertibandi Aceh), yang ditulis oleh orang yang menamakan dirinya Wekker bekas perwira Marsose. Dalam artikel itu dikemukakankekejamanyang luar biasa,perempuandan anakanak menjadi sasaranpenembakan,begitu pun denganpara tawanan yang tidak berdaya.Pendeknya,terjadi begitu banyak kekejaman tanpa batas.

SayameragukanDKP akan mengakomodasirasakeadilan rakyat. Tapi kita tentu harusfai r. SesuaikehendakPangab,kita lihat saja,apakahABRI memangbenar-benarmaumengusut, membongkardan menghukum paraperwira yang diduga keras terlibat berbagaitindak penculikan maupuntindak pidanalainnya. PesanEdi Sudrajatsangatrelevandigaris bawahi, "Janganlukai hati rakyat, kalau tidak ingin ditinggalkan rakyat!"

2;1

0) o

=

o) d I

x

-r

z

Proklamasi kemerdekaan1945 adalah suatupernyataan pembebasankarenakekejaman,penindasan,dan penjajahan memangharusdihapuskan.Proklamasiitu juga merupakanikrar bahwa penghormatanterhadapmartabatkemanusiaanharuslah menjadi suatuhakikat sertainti kehendakkuat ketika rakyat memutuskanuntuk membentuknegara.Jadi,negaradibentuk dengansimbol kesatuankarenakita seluruh rakyat takluk pada kehendakuntuk menekanmartabatkemanusiaan.memuliakan harkatkemanusiaan,sertamembentukkemasyarakatanyang sejahteradan berkeadilan.Setelahlebih dari 50 tahunperjalanan bangsa,pada saatkita menoleh ke belakang,ternyatabegitu banvakkenvataandan fakta tidak selalusesuaidengankehendak'

f ttt

() T

U"fQlf"f

pgritarian

Membangun Demokrasi

-

bahkancita-cita seolahtidak sejalandenganrealita.Penindasan dan kekejamantidak serta-menahilang dari pergaulandan tata kehidupankita, malah hadir begitu pekat di mana-mana.Kalau dulu pelakunya kaum penjajah yang berasaldari negeri seberang lautan,kini pelakunyajustru sebagianpemimpin dari bangsa sendiri.Sementarakemiskinanmasihberserakandi mana-mana dan kesulitan masih menghadangbegitu banyak orang.Jadi,tentu tidak ada yang salahjika rakyat menuntut kemerdekaan agar harkatkemanusiannyabisa diwujudkan. Dalam konteksAceh, semuakejadiandi atasberlangsung terus menerusdenganderajat kezaliman yang cukup tinggi. Sebab, kekejaman yang terjadi di Aceh sebagiannyatidak berbedajauhdenganyang dilakukan di zamanpenjajahandulu. Segalakekayaanalamjuga dieksploitasisecarasistematis,tapi tidak untuk kepentinganrakyat Aceh. Dengan label Negara Kesatuan serta untuk dan atas nama hukum, "penjarahan" kekayaanalam itu berlangsungterus tanpakita bisa menuding bahwa mereka adalah "perampok". Tentu saja, di satu sisi, secarafisik adapembangunanberbagaisaranadan prasarana sosial.Di sana-sinikita juga mendapatikeadaandi manarakyat lebih leluasaberhubungandengan masyrakatlainnya. Tapi, secaraumum, kebanyakanrakyat merasadibohongi dan ditipu terus-menerusdenganberbagaijanji dan kebijakan yang seolah berpihak kepadarakyat oleh kekuasaanterdahulu. Saking sering tipuan itu, rakyat sudah sampai pada sikap yang fatalis, yaitu tidak mempercayaikekuasaanlagi, siapapun penguasanya. Itulah kini yang terjadi. RakyatAceh mengajukanreferendum sebagairespon atas ketidakpercayaan mereka terhadap kekuasaan.Pernyataanreferendum itu malah telah berwujud menjadi tuntutan yang diperlihatkan secaraekspresif oleh sebagianrakyat.Bahkandulu, ketika belum menjadipresiden, Gus Durlah yang membukaselubungbaliho pernyatanreferendum rakyat di MesjidAgung BandaAceh.Apa yang dilakukan rakyatAceh adalahbentuk konkrit koreksi rakyat atashakikat kemerdekaanyang diikrarkan melalui proklamasi dan kini

2;l

Mendobrak

Otoritarian

-

MetnhungunDemokrusi

tuntutanitu kian mengerassaja.Kesemuanyaitu valid dan tidak adayang salahkarenahakikatkemerdekaantelahdihancurkan oleh kekuasaanselamalebih dari lima puluh tahundan rakyat terus-menerusmenjadi korban segalakezaliman itu. KejadiandiAceh ternyatajugaterjadi di seanterowilayah Indonesia.Itu artinya,penindasan daneksploitasibukanlahkhas milik rakyat Aceh sajawalaupun derajatkedahsyatantindakan dan implikasinya lebih besardi Aceh ketimbang di daerahlainnya. Tirani kekuasaansaatitu tidak dapatdikontrol oleh kekuasaan kedaulatanrakyat.Pertanyaannya, apakahpemerintahanyang sekarangpunyakeinginanuntuk dikontrol dan mengabdipada kedaulatanrakyat.Atau, apakahrakyat mempunyai ruang yang difasilitasinegarasefiakehendakkuat untuk mengorganisasikan kemampuannyahinggamampumengontrolkekuasaanagartidak sewenang-wenang.Kekuasaandan pimpinan yang amanal-r adalahmerekayang mengabdidan mengakomodasikepentingur sertatuntutanrakyat. Pertanyaannya,apakahkekuasaansaat ini mempunyai agendayang jelas dan pasti sertamelakukan berbagai tindakan sebagai prasyarat untuk menyelesaikan masalahyang begitu rumit diAceh? Bukan hanyapasukannonorganik yang ditarik dan mempertanggungjawabkansegala tindakankekerasanyang dilakukanpenguasaterdahulu.Apakah kasus-kasuskekejamandulu akandibongkar seftapelakunya diseret ke pengadilan?Bagaimana dengan kompensasidarr rehabilitasibagi para korban tindak kejahatankekerasanolelr negara?Kesemuanyaitu memang memerlukan waktu, tapi setidaknyakita bisa melihat ke arah mana kekuasaanini bergerak.Dan masih terlalu pagi untuk bisamemastikanitu semua. Artinya, diperlukan kesabaransemuapihak untuk tidak melaksanakan keinginannya masing-masine. Refrendumsebagaisebuahdiskursusbisaterusdikemukakan, tetapi yangjuga harusdipikirkan oleh rakyat Aceh d:ri kita semuaadalahjangan sampaiterjadi suatukeadaan,seandainyit referendumtetapmenjadipilihan, kita akanterjebzrlrmasuksama -50tahunIalu' sepertidulu ketikakita menyatakankenlerdekaan

fitt

of o) to

=

o) d I

x -r

z

() n

h'lcndobrak Otori tarian M emban sun D ern
M end t tlzruk O I tt ri I u rian

!rl"!o\!"!D9m9kr.usi

-l

o*

kita tetapditindasoleh sang Harkatmartabatkemanusiaan penguasa. Jadi,apayang harusdilakukanagaradajaminan menjadiamanah,istiqomah,danrahmatbagi bahwakekuasaan rakyatnya? Danagarkitatidakmengulangi kesalahan masalalu, apakahreferendummenjadi satu-satunyapilihan?

MENGEMBALIKAN KHITAH MAHKAMAH AGUNG

o) to J

Q 0)

r= x -r

z alam satu-duaming-euterakhirini, MahkamahAgung (MA) terus menerus menjadi sorotan masyarakat. Bahkan,berbagaier.,entjugattrut digelar dan memperlihatkan perhatianitu, sepertipembentukanPokja Pemantau Pemilihan Calon Hakir.nAgung, poling calon hakim agung, beberapaseminaryang diadakandan berkaitandenganMA, sefta usulan draft untuk melakukan review atas UU tentang MA. Bisa jadi, semua kegiatan itu bertepatandengan akan dilakukannyapemilihan atascalon hakim agung.Thpi bisajuga menjadi calon hakim agun-q.Tapi bisajuga menjadi indikasi kepedulianrakyat, ataumalah lebih tepatdisebutsebagaititik balik keprihatinanrakyat ataslembagayang namanyaMA. Perhatiandan keprihatinanitu muncul karenarakyat mungkin sudah geregetan rnelihat MA sebagai lembaga peradilan tertinggi, tapi tak pemah terasamenyentuhnurani keadilan rakyat. Masalahnya,apatak berlebihanjika MA dinrntutuntuk selzrlu dinamis memahami cita-cita keadilan yang berkembang di masyarakat?Kalau saja hendak disimak, ada suatuadagium yang sangat dikenal yang menyatakansalus spreme lex. Adagium itu berartikehendtrkmkyatlah yang merupakankeadilan teftinggi. Maka itu berartiMA, sebagaitempatrakyatmencari keadilan,memangharusbetul-betulmemahamisegaladetirlidetik rasadan tuntutankeadilanrakyat.Apalagi kalauadagium itu diletakatkanpada motto yang menyatakanfiatjustita ruat harusditegakkanwalaupunlagit runnrh.Semua coelum,keadllem itu hendak menyatkanbahwa rakyatlah konstituen sejatinya peradilan. Dengan begitu, MA seharusnyatidak hanya bertanggungjawabkepadadirinya sendiriataukepadaTuhanyang

2a

fi,,

() n

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

--

Mendobrak Otoritarian. Membangun Demokrasi

J .l_

Maha Esa.Prof .SatjiptoRahardjomenyatakanMA hendaknya selalu "memasangtelinganya baik-baik untuk mendengarkan suarahati nurani masyarakatnya." Perjalanan untuk mewujudkan suara nurani bukanlah masalahyang mudah dan tanpa resiko. Setidaknya,ini bisa digambarkandari laporan yang dikemukakan olehThe Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL) dalam Annual Report 7999.Dalam laporanitu, sepanjangMaretl997 hingga Febru arr 1999 ratusanorangj urist harus menjadi korban dan menderita karena konsisten menjalankan tugas profesionalnya.Sebanyak272 orang disiksa,ditangkap,ditahan atau dituntut, 111orang diancamdan diteror, 83 orang mengalami seranganfisik, 53 orangdibunuh,3 oranghilang. Dan adasekitar 508 kasuslain yang mengemukakan"kekerasan" terhadapjzrist yang masih memerlukan konfirmasi. Angka-angka itu menunjukkanbahwakonsistensidalam menjalankansikap dan imparsial bukanlahtugasyang tanparisiko. Tindakankekerasanserupatentujuga terjadidi Indonesia walau tidak di-cover olehmedia massa.Tapi, bisa karenasebab yang berbeda.Di negaralain, sebagianbesarpenyebabnyaadalah konsistensisangj uri st dalam menegakkanindependensidan imparsialitas.Namun, di sini, pencarikeadilanmerasakeputusan peradilan tidak mengakomodasirasakeadilan rakyat, dimana rakyat menuduh peradilan ataulembagapenegakhukum lainnya mewakili kepentingankekuasaandan sebagianlainnya karena soalkorupsi.Itu sebabnya,di beberapapersidanganselalusaja ditemukan berbagaisikap dan perilaku yang "melecehkah" kehormatanpengadilan.Ada hakim yang dilempar dengansepatu, bahkan hampir ditembak, ada pencari keadilan yang memakimaki hakim karenaingkar janji, sertaadapencarikeadilanyang mengacung-acungkan uang untuk meledekpimpinan sidang. Terutama dalam kasus-kasusyang berkaitan dengan tindak pidanakorupsi ataukasusperdatamelibatkanorang-orangbesar.

Hingga ada plesetan berupa sinisme dalam singkatan kata HAKIM, yaitu Hubungi Aku Kalau Ingin Menang. Jugaharusdiakui, di berbagainegaralain juga tengahte{adi structural defect,yaitu adaberbagaitindakanyang merongrong kemandirian peradilandan profesi hukum. Secarategas,hal ini disinyalir j uga oleh mantanmenteri kehakimanProf.Muladi. Sesungguhnya,tidak hanya intervensi pemerintahbesertaaparatnya terhadaphakim dan advokatataukasuskorupsi di peradilan, tapijuga dipeliharanyapraktik- praktk impunie danjugatindakan kolusif dan inefisiensi di peradilan. Semuaitu makin merusak citra, kewibawaan,dan kepercayaanrakyat terhadapperadilin. Persoalanini mulai mendapatperhatian yang serius di tingkat internasional. Kini mulai juga disusun rencana aksi untuk memerangikasuskorupsi di lembagaperadilanmelalui suatu workshop mengenai combating judicial corruption ataluglobal forum on fighting corruption. Selainitu, di intemasionaljuga adabeberapakonvensiyang ditunjukkanuntuk melindungi profesijurist,khususnyajrzdge danlawyer.Ada beberapakonvensiyang menjelaskanposisi, peran,dan hubunganpara hakim denganlembagakekuasaan negaralain, terutamaeksekutifdan legislative,yaifii Universisal Declaration on The Independence of The Judiciary in The Law Asia Region, International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence, dan Basic Principle for Law Enforcement Officials. Pendeknya,rakyat menginginkanMA yang berwibawadan kehendakitu bukan hanyakebutuhandi Indonesiasaja,tapijuga di belahanlain dunia. MA harusdijaga agartidak di-defecfoleh siapapundan kekuatanapapun.Tapi MAharus dikembalikan pada hakikat dan konstituen sejatinya,memberikankeadilan sesuaidengankehendakbangsadan nuranirakyat.Sebab,mewujudkan supremasihukum bukan hanyamenegakkanaturan formalistik saja,tapijuga mewujudkan kebenaranhakiki sesuai densanrasanurani rakvat.

2;l

f ,t,

o 3

o)

ro

=

o) 6

rx -r

z

Mendobrak Otoritarian Membansun Demokrasi

-

Hampir semuakepala negaradi negarayang dikunjungi Presiden Abdunahman Wahid sepakat untuk membantu dan memberikan dukungan kepada Gus Dur guna memulihkan keadaanekonomi dan politik di Indonesiasetelahmengalami krisis yang parah. Berbagai pemyataankepala negarasahabat itu seolahangin segardan sekaligusindikasi bahwakepercayaan internasionalkelak segeraakandiperolehkembali oleh Indonesia.Gus Dur pun makin menunjukkankepiawaiannyameyakinkan sertamenjawab berbagaipertanyaanyang diajukan padanya mengenai keadaan di dalam negeri. Pendeknya,tidak ada masalahyang cukup berartiyang mampu menghambatproses pemulihan kendati tak berarti tak ada masalah.Semogasaja, semuaini tid:rk hanyadalamkonteksuntuk meningkatkanpolitikal performance Gus Dur saja!.

rekomendasiKPP HAM. Kita harus tetap konsistenbahwa kejahatankemanusiaantidak dapat ditolerir lagi, siapa pun pelakunya.Pertama,laporanKPP HAM yang diserahkanoleh KomnasHAM ke JaksaAgungmerupakanhasil optimal yang dapatdikerjakanoleh tim yang bekerjasekitartiga bulan. Kita mafhum, dalam merampungkanpekerjaannya,merekajuga harusberhadapandenganberbagaibentuk "teror" yang dapat mengganggupeke{aanpenyelidikaur. Belum lagi berbagaiupaya "menghancurkan lain yang ingin kredibilitas" KPP. Namun, seperlinya,KPP terlalucerobohmemberikankesimpulanmengenai ketidakterlibatanmantan presidenHabibie, hingga tidak dimintai pertanggungjawabannyadalam kasus kejahatan kemanusiaandi Timtim. Seharusnya,perlu diklarifikasi dulu kepadaHabibie, apakahsemuatindakanPanglima TNI tidak pemah diberitahukankepadanyasebagaiPangti.Kalau itu tidark dilakukan,apakahini sesuatuyang lazim? Bukankahtindakan seperliitu bi sadikualifikasi sebagaiinsubordinasi,karenaPalima TNI tidak memberitahukantindakannyakepadaPangti,padahal mempunyai dampakyang luas padapemerintahan?Kalau itu dilakukan,sejauhmanarespondan peranPangti?Hal ini perlu dilakukangunamengukurderajatketerlibatandan pertanggungjawabanPangti.Begitupun denganDokumenGranadi.Bukankah adakesesuaianantaradokumen dan kejadian di lapangan? Jika dokumen itu baru merupakanproposalsaja,yang belum j elasditerima-tidaknya,setidaknyadokumeni tu sudahmemberikan gagasanuntuk melakukan suatutindakan yang potensial menyebabkanterjadinyakejahatankemanusiaandan temyata memangbenaradakejadiannyadi lapangan.

Ketika diajukan pertanyaantentangapayang akan dilakukannya setelahKPPHAM Timtim merampungkanpekerjaannya dan merekomendasikanagarJenderalWiranto mempefianggung jawabkantindakannyasebagaipanglimayangpunyakewenangan untuk menjagakeamanandi Timtim pascajajak pendapat, denganIndonesia.Apalagi disertaijuga dengansinyalemenakan adanya"kudeta" yangjugadilansir Gus Dur untukmenanggapi situasidomestik ataspernyataanpemecatanWiranto sebelumnya. Semua itu menimbulkan berbagai spekulasiyang bisa berujungpadasituasiyang tidak kondusif bagi pemulihankeadaan ekonomi dan politik. Padatitik ini, Gus Dur menjadi penyebab utamamunculnya situasiyang kini agaktak menentu.Itu sebabnya sikap tegasGus Dur atas soal JenderalWiranto menjadi salahsatufaktor determinandi dalam menentukanstabilisasi keadaandalam negeri.Kelak, ia makin dituntut untuk tidak lagi bermain dengankata-kata,mengumbartuduhan,dan membuat pernyataanyang memicu situasitak menentusertatak direalisasikannyasendiri. Tapi, terlepasdari sikap dan tindakan Gus Dur untuk tidak atau memecatJenderalWiranto, setidaknyaterdapatdua hal lain yang perlu dikemukakan berkaitan dengan laporan dan

2;l

Mendobrak Otoriturian Membartcurt Detnkrusi

Kedua, ada sikap yang agak pararel antara para lawr-er Wiranto Cs dan tindakanJaksaAgungyeurgdapatmenyebabkan tekananinternasionaluntuk menggunakanInternasional Tribunal Court guna memeriksadugaankejahatankemanusiaan di Timtim. Semula,pernyataanparaadvokatWiranto Cs sama sekali tidak mempersoalkanfakta-fakta yang terungkapdalam

Trrt

-

.]_

Mendohrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

o

laporan KPP yang mengemukakan nama-nama pihak yang diduga terlibat karena mereka tidak menyusun laporan hasil penyelidikan yang bi sa di gunakan untuk meng-counter hasll KPP HAM. Kemudian, menurut Ketua Komnas HAM, para advokat ini menyesalkan, "Kok, Wiranto dituduh terlibat, seolah-olah dijadikan tersangka" serta menuduh Komnas terlalu gegabah dengan "memastikan Jenderal Wiranto mengetahui dan menyadari sepenuhnyakeseluruhanpelanggaran HAM sebelum dan sesudahpenentuan pendapat." Kini, merekabermain denganprinsip rzullum delicnmyang akan mendekonstruksi prinsip retroaktif agar kasus kejahatan kemanusiaanini diperiksamelalui peradilanumum. Sebab,hingga kini belum adaUU yang mengaturperadilanHAM. Padahal, dalam konvensi internasional,prinsip retroaktif bisa diterapkan dalam criminal against humanity,khususnyapada kejahatan yang bersifat gross violence of human rights. Semantaraitu, JaksaAgungtidak segeramenentukansikap apakah ia menerima hasil laporan KPP atau menyatakannya belum lengkapsehinggaperludilengkapi.JaksaAgungpun belum menentukan unsur-unsur dari Tim Penyidik yang akan melakukan penyidikan ataslaporanKPP.lni menjadi penting karena, kalau JaksaAgungmemerikankonsesikepadaunsurTNI dan Kepolisian sebagaibagiandari Tim Penyidik, maka sedariawal Tim akandiragukankredibilitasnya dan dapatmenyebabkantidak tercapainyatujuan politik untuk membawakasusini ke peradilan. Sebaiknya,JaksaAgung segeramengemukakansikap dan menentukantindakannya secarakonkrit, janganbaying time dengan menunda-nundakasusini secarasistematis,denganalasanperlu waktu dan sedangdalam proses. Semuatindakanyang berlebihandan mengada-adadari tim lav,yerWtranto Cs sertatindakanyang tidak konsisten.gamang, ragu-ragu dan tak menunjukkan kehendak dalam melaksanakan I aw enfo rc ement secara sungguh- sungguh bi sa menj adi salah penyebabutamasehinggakasusini diadili melalui International Tribunal Court. ___-l

222 |

UU POLITIK DISKRIMINATIR MENJEGAL PNS MENJAMIN ABRI

0)

t(D

--.

q)

d I

x I

z ekuasaan dan anggota dewan yang terhormat di T 7 parlemen boleh sajabersyukurkarenatelah berhasil l( RancanganUndang-undangPolitik, I \m.nyelesaikan yang tinggal menunggu pengesahanPresidenRI. Namun, kita juga berhak menyatakan,hasil rancanganperundanganpolitik ini bukanlah hasil maksimal kerja DPR. Dengan segalarespek kepadasemuaelemendan unsur yang telahberpartisipasiuntuk mewujudkan rancanganperundanganini, tapi inilah konsensus yang paling mungkin dilakukan oleh konfigurasi kekuatanpolitik di DPR yang belum tentu menjawab kehendak rakyat. Harus diakui, rancangan ini belum sepenuhnyamengakomodasi berbagaituntutan utamarakyat sepertiyang selalu dikemukakan mahasiswa,antaralain "cabut Dwifungsi ABRI" denganmenghapuskansegalaperanABRI di DPR. Fakta menunjukkan, kendatijurnlahnya dikurangi 50 persen hingga fraksi ABRI hanyaberjumlah38 orang,jumlah itu masih berarti bahwaABRI tetap mendapatprivile ge dalam kehidupan politik kita, di tengah semangatuntuk membangun sikap nondiskriminatif dan solidaritas rakyat. Tindakan ini bisa menjadi pemicu kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan munculnyaberbagaihal yang bisa mengganggustabilitasnasional. Bagaimanatidakmau disebutdiskriminatif, namanyasajaUU Pemilihan {Jmum, tapi justru ada anggotaDPR yang duduk di parlemen karenapengangkatan.Kalau untuk memperebutkan satukursi di DPR diperlukanekuivalensuarasebanyak600.000 pemilih, makaABRI telah mendapathunpir 23juta suaratanpa harusbersusahpayahmelakukanberbagaikegiatanyang berarti dalam prosespemilu, sepertikonsolidasi partai dan kampanye.

7u,

Mendobrak

Oturitttrian

Membangun Demokrasi

-

Padahal,begitu banyakpartailainnya harusbekerjakerasdan berjuanghabis-habisanuntuk bisa lolos dan memenuhielektoral sistem sebanyak 2 persen dari jumlah kursi di DPR agar partainyabisa masuk di parlemen.Itu berarli partai-partaibaru harus bisa mendapat l0 kursi, harus menggaet6 juta suara pemilih. Jadi,bukantidak mungkin fiaksiABRI akanmenjadi salahsatufraksi terbesaryang menempatkanwakilnya di DPR tanpaharusbersusahpayahmelakukanapapun. Bahkanjauh sebelumpembuatanRancanganUU Politik yang sistematisuntuk menjamin ini, telahdilakukanusaha-usaha keberadaanperan dan kedudukanABRI di parlemen.Dalam SidangIstimewa MPR yang dilakukan padabulan Oktober lalu, telahterjadiprosesrekayasayang memungkinkanmunculnya Ketetapan MPR No.XIV/1998, yang memberikan jaminan kepadamiliter untuk tetapmempunyairepresentatifnyadi DPR. Setidaknyaadadua soalpenting yang harusdiajukan untuk menyoroti kedudukanABRl di DPR, yaitu keadaanfaktual dan wujud redefinisi dan reaktualisasiperanABRI di masamendatang.Pertama,fakta menunjukkan,begitu banyak kerusuhan yang te{adi akhir-akhir ini. Walau baru menginjak bulan pertama di awal tahun ini, kerusuhandan tindak kekerasantelah terjadi di seanteronegeri,mulai dari Aceh ke SurabayaSelatan,dari Ambon hinggaCirebon,begitupun dari Sambasmenuju Kalimantanhingga ke Banjarnegara.Sementaraitu, bebagaitragedi lainnya, seperti kasus penculikan, tragedi 12 Mei, insiden berdarahTrisaksi dan Semanggi serta kerusuhanlainnya di sepanjangtahun lalu belum dapatdiselesaikansecarautuh oleh aparat keamanan.Kesemua kejadian itu bisa menimbulkan impresiyang sangatburuk,keamanantelahgagalmewujudkan fungsi utamanyayang seharusnyadilakukan yaitu memberikan jaminan perlindunganyang memadaibagi rakyat dari berbagai "teror" dan kerusuhanyang merebakdi mana-mana. Kedua, pemyataanyang dikemukakan dengansangatjelas oleh PanglimaABRI, redefinisi dan reaktualisasiperanABRI

2^

-

Mendobrak

Otoritarian

Membonsun

J i o

Dentokrasr

harusdilakukan, denganmemperhatikankecenderunganperkembangansffategiglobalisasiyang menyebabkanterjadinya konvergensi nilai dan tuntutan rakyat di dalam hendak mewujudkan demokrasi, kedaulatanrakyat, dan partisipasi politiknya secarakonkrit. Adapun paradigmaperanyang dikembangkanolehABRI meliputi [a] mengubahposisi dan metode tidak selaluharusdi depan; [b] mengubahdari konsep selalu menduduki menjadi hanya mempengaruhi, [c] mengubahdari cara-carayang memepengaruhisecaralangsungmenjadi tidak langsung;[d] kesediaanuntuk melakukanpolitical androle sharlng denganmitranon militer. Kedua hal di atas itu secarajelas mengemukakan,menjalankan fungsi utamanyasebagaiwujud profesionalisasisaja ABRI mengalami kerepotandan kerumitan yang luar biasa, bagaimanamungkin harusmembagi peran dan konsentrasinya pada bidang-bidanglainnya, misalnya masih duduk sebagai anggota dewan di parlemen.Apakah ini justru tidak makin merepotkanABRI dalam memberikan kenyamanandan keamananbagi rakyat, karenarakyat perlu hidup dalam situasi "teror", karenaterciptanya"atmosferketakutan".Sekaligusrakyat ingin menanyakan,mana bukti koknkrit dari paradigma reposisi dan reaktualisasiperanABRI dari menduduki menjadi mempengaruhiataudari mempengaruhilangsungmenjaditidak langsung.Bukankah denganmasih duduknya ABRI di DPR militer masih tetap ingin menduduki kursi di DPR dan mempengaruhisecaralangsungsemuaprosesyang terjadi di DPR. Kita menginginkanABRI yang mampu dan profesional menjalankanfungsi utamannyasebagaiaparatkeamanansembari meminta bukti konkrit pemyataanPangabtentangreaktualisasi dan redefinisiperanABRI. Itu sebabnyabisa diajukandua hal atasperan dan kedudukanABRI di parlemen,yaitu hak suara anggotaDPR yang diangkat dihilangkan karenamerekamemang berbedadengananggotaDPR yang dipilih; sertarancanganUU Politik harus mengemukakandenganjelas dan tegasbahwa duduknya militer di parlemenhanyapadapemilu kali ini saja.

7ut

q) l-

=

0) d I

x -r

z

-o -{ (J

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

-

-

Mendobrak Otoritarian

Aypryyr_o:ryr,,ry

J-

o

mendatang, sesuaidengandeklarasiCiganjur,tidak Padapemilu adalagi anggotaDPRyangdiangkat.Kalauhalini bisadiwujudkan,mungkinkita bisameredamberbagaituntutanrakyatuntuk menghapuskan DwifungsiABRI mulaidilembagaparlemen.Ini sangatmungkin dilakukan! Apalagiuntukmewujtdkanp oliti cal androleshnringsepertiyangdikemukakan PanglimaABRI.

SIAPA YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PENGAMAN SWAKARSA

o) to f,

0) d I

alambanyaksidangMPR, selaluterjadi hinggamenjadi sesuatu yang lazim begitu banyak anggota MPR membutakan matanya, menulikan telinganya, dan mematikan segalaprakarsa serta nuraninya untuk menyerap danmengartikulasikepentinganrakyat.Begitu pun denganSidang MPR kali ini. Kendati ia bernamaSidang Istimewa, temyata tidak ada sesuatuyang istimewa. Sebab,materi persidangan yang diajukan tidaklah aspiratifdanjauh dari hal yang bersifat akomodatif terhadap kehendak rakyat. Kesungguhan para anggotaMajelis untuk mewujudkan era reformasi secarautuh pun masih diragukan. Keistimewaan sidangkali ini justru terletak padatindakan pengamananyang berlebihan dalam menjaga gedung permusyawaratan/perwakilan rakyat hingga menempatkangedung itu seperti"camp concentration" saja.Tidak kurang dari I l8 SSK aparatkeamanantelah disiapkan,belum lagi ditambah dengan 120 SSK dari berbagaiunsur organisasikepemudaan. Jumlah aparatyang mengamankangedung MPR itu hampir dua kali lipat jumlah aparatkeamananyang diterjunkan untuk mengamankanseluruhkota Jakartadalam kerusuhanMei lalu. Belum lagi ditambah denganberbagaikelompok rakyat lain yang kemudian dikenal sebagaiPengamanSwakarsa,walau kemudian dibantahbahwa kelompok ini diorganisasidan disorder oleh aparatkeamanan. Pengamananyang superketatitu, denganmelibatkan berbagaikelompok masyarakatyang tidak cukup profesionaluntuk menanganiaksi unjuk rasa,harusdilihat bukan hanya dalam konteks untuk melindungi kepentingangedung dan keamanan

2;1

3

7u,

x { z

n

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

-

M end o b rak O t o rita r i an M emban p trn I) emo kra.si

J -l_

o

paraanggotamajelis dalam menyelesaikantugasnya,tapi harus dilihat dalam berbagaiperspektiflainnya. Pertama,tindakan itu secaratidak langsungdapatdiduga untuk melindungi kebijakan dan kepentinganABRI agartidak terjadi prosesdelegitimasidan dekonstruksiatasfungsi sosial politik ABRI di parlemen.Jadi,ABRI secarasadardan sistematis mencoba melepaskan diri dari tekanan dan kehendak rakyat yang menginginkan mereka hanya menjadi prajurit yang profesionaluntuk melindungi kepentingankeamanan. Kedua, tindakan itu secara sengaja dilakukan untuk membuat dan menurunkanderajatkonflik dan pertanggungjawaban aparatkeamananagar menjadi problema dan konflik yang bersifat horizontal. Dengan begitu, aparatkemanantidak harus bersusahpayah untuk meng-counter aksi unjuk rasa mahasiswa,tapi denganmudahberkelit bila diminta pertanggungjawabannyakalau timbul korbanjiwa dan kerugian.

untuk meng-counter aksi unjuk rasa. Dan penggunaankekerasanitu mengingatkankitakembali sebagaisuatuwatak dan pola yang selaludipakaioleh rezim Orde Baru untuk meredam dan mengendalikanpandangan,sikapdan perilaku kritis rakyat. Sadaratautidak, setujuatautidak, tindakanuntuk mengorganisasikanrakyat melalui pembentukan Pengamanan Swakarsauntuk suatukepentinganpolitik tertentuyang jauh dari kehendaksertakepentinganrakyat yang hari ini diingini rakyat adalahsuatutindakan yang dapatmemecahbelah dan mengadudomba rakyat. Denganbegitu,rakyat memang secara sistematisdilemahkan sehinggamudah untuk dikendalikan. Melemahkan kekuatan rakyat adalahtindakan subversif. Dan tindakan sepertiitu tidak cukup hanya dikualifikasikan sebagai melawanhukum.

Ketiga, konflik yang bersifathorizontal itu dapatmemberikan justifikasi bagi aparatkeamananuntuk melakukantindakandan kekerasan.Bukan dengandalih mengamankanunjuk rasa,melainkan denganalasanmengamankankelompok masyarakatagar tidak salingbertikai satudenganlainnya. ParaPengamanSwakarsaitu temyatajuga mempersenjatai dirinya denganberbagaisenjatatajam,berupabamburuncing, pedangdanpanahsertaalat lainnya,yang tentunyabukanhanya dimaksudkan untuk melindungi dirinya sendiri. Anehnya, penggunaansenjatatajam itu dibiarkan saja,bahkan seolah diperkenankanoleh aparatkeamanan.Padahal,membiarkanorangatausekelompokorangmembawadanmenggunakansenjata tajam, selainberlentangandenganketentuanpokok dalam UU SenjataApi, juga potensialmenyebabkantindakankriminal. Denganbegitu,aparatkeamanansecaratidak langsungtelah membiarkanterjadi tindak pidanadan karenanyabisa dituduh sebagaibagian atau "pelaku" suatutindak pidana.Tindakan sepertiini juga memperlihatkanbahwakekerasanbisadipakai

22;)

7un

q)

o

=

o) d I

x T

z

C) T

Mendobrak

Otoritarian

Membanpun

D:y"kr"ti

-

-

Mendobrak

Otoritarian

Menbangun

-t

Denokrasi

o-'

TANAH RAKYAT DAN REFORMASI

icara tanah dan rakyat dalam konteks sejarahkemerdekaan Indonesiaberarti kita bicara masalahurgent dan mendasaryang berkaitandenganperadabanmanusia dan bangsaIndonesia.Proklamasikemerdekaan53 tahun yang lalu adalahpemyataankebebasanrakyat dan tanahtumpah darahsebuahnegeridari kolonialisme.Penindasandanpenjajahan itu merupakanmedia untuk mengeksploitasisumberdaya alam dan rakyat di sebuahnegeri. Pernyataankemerdekaan adalahpembebasan,kesatuantekad, dan upaya rakyat untuk melawan tindakan eksploitatif penjajah. Rakyat berhak atas dirinya dan sumberdaya alam untuk kepentingannyasendiri. Namun, ketika bangsaIndonesiasudahmerdeka,sumber daya alam, di mana tanah termasuk di dalamnya, masih tetap menjadiproblema.Kalau dulu berkaitandenganpenjajah,maka kini problem pertanahanberkaitandenganpenguasinn,pemilikan dan penggunaanuntuk suatukepentingantertentu.Yang pasti, dulu dan kini, rakyat tetap dalam posisi yang sama:tertekan, dikesampingkan,bahkan dirampas hak-hak atas tanahnya. Hingga, satu-duadasawarsalalu, beberapapakar dan kalangan LSM sudahmensinyalir,sengketatanahbakal menjadi salah satupemicumunculnyakrisissosial.Kini terbukti,selaintuntutan tentangjaminan dan perlindunganhak-hak sipil dan politik, problema tanahdan tuntutan rakyat agar siapapun menghormati hak-hakatastanahnyakian marak. Di tengahtekanankesulitanagaratetapbisa hidup dan survive, merekamerebutataumempersoalkankembali hak-haknya yang dulu pemahdirampaspihak lain. Bahkannekatmenduduki -menggarap tanah-tanahkosong yang tidak (belum) digarap

2;l

pemiliknya. Rakyatdi daerahCimacan menanamikembali tanahnya yang dulu diambil untuk kepentinganpembuatanlapangan golf. Masyarakatyang tinggal di sekirarperemakanThposmilik mantanpresidenSoehartodigarap kembali oleh rakyat. Sebab, merekamasih menganggaptanahitu milik mereka. Kendati soal tanah potensial memicu kerusuhansosial. hingga kini pencariansolusi atau tindakan yang seriusuntuk mengatasiberbagaiproblema perranahanbelum lagi ditangani secaraserius,mendasar,danmenyeluruh.Hal ini bisadisebabkan oleh dua hal: peffama,persengketaantanahberupapertarungan kepentinganataspenggunaantanahantararakyat, Negara,dan modal tidak dipahami secarautuh, hingga tidak akan pernah ditemukan solusi yang mampu mengatasiberbagaiproblema pertanahanyang berpihakkepadakepentinganrakyat; kedua. Negara sedariawal sudahberpihak kepadakepentinganmodal untuk mendorongpertumbuhanekonomi denganmenegasikan kepentinganrakyat.Akibatnya, blue print pembangunanmemang diarahkan untuk menjamin keleluasaankepentingan pemodaluntuk dapatmenguasaisumberdayaalam. Secaraumum, sengketapertanahanadayang bersifat konkrit dan kasat mata, tapi juga bersifat mendasardan struktural. Penggusurantanah untuk kepentingansaranadan prasarana pemerintah,perampasandan pengambilalihantanah rakyat hinggamenyebabkanmunculnyakasusThpos,Cimacan,Sugapa, Indorayon, Freeport,sertakasusKedungombo, Gunung Muria untuk PLTN, DanauLindu, Waduk Nipah, dan berbagaikasus lainnya adalahkasus-kasusantararakyat,modal dan negara. Namun, sesungguhnyalangkahstructural adjusfinentyang memberikan keleluasaanliberalisasi,perdaganganbebas,sefta penciptaan paradigma pembangunan yang berpucuk pada gagasandevelopntentalismadalah primakausamunculnya berbagaisengketapertanahan.Industrialisasikehutanandan pertaniandenganmenerapkanpola monokultur, sepeftihutan tanamanindustri,perkebunankelapasawit,cokelat,kopi dan

fi,

0) I

o

='

0) d I

x

-r

z

() ll

Men!9brak Onritarian Membangun Demokrasi

-

lainJainnya,sebagaisistempembangunanlanjutandari revolusi hijau, melegalisasiperampasanhak-hak rakyat yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya pemiskinan rakyat secarasistematis.

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

menghadapiliberalisasikekuatanpasardunia yang mengkooptasi segalakepentinganrakyat. Ini pekerjaanyzurgtidak mudah,tapi harus dilakukan kalau mau melindungi kepentinganrakyat. Apakah kita mau melakukannya?

o 3 q)

o

=.'

o, d

r= x

Di dalam era reformasi di mana kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepadarakyat, maka dalam konteks pertanahan dan sumber daya alam, harus dilakukan proses dekonstruksi ideologi pembangunandalam penggunaansumberdaya alam agarmengabdipadakepentinganrakyat. Politik pertanahanharus diarahkan untuk memberikanjaminan dan keleluasaanbagi rakyat untuk menguasaidan menggunakantanah-tanahmiliknya secaraoptimal. Rakyat harusdidorong partisipasinyadan mendapatbagianyangjelas dalam setiapprosespembangunanyang menggunakanhak atastanahmiliknya. Tianggungjawab sosial untuk ikut menyejahterakanrakyat di daerahlokasi pembangunan adalahsuatukeharusandan diatur secaralimitatif.

-r

z

Sedangkanterhadap berbagai sengketayang kini sedang terjadi harusada ruang bagi terjadinya prosesakomodasikepentinganrakyat. Di tengah situasiyang kian sulit, peternakan Thpostidak harusmenjadi rugi kalausebagiantanahitu direnibusi_ kepadarakyat yang memangmasih berhakmemilikinya. Di tanah Cimacan pun, parapemain golf tidak akan mati gara-gar4tidak bisamain golf danpengusahalapangangoHmasihbisa mendesain lapangangolfyang berintegrasidenganpertanianrakyat. Untuk mengatasi berbagai soal pertanahan,sebaiknya dibentuk PanitiaAd Hoc yang terdiri dari wakil rakyat, LSM, pakar pertanahan,dan wakil pemerintahyang berlugasmenyelesaikanberbagaika-susperlanahandenganmemberikan prioritas lebih dahulu kepada sengketatanah yang bersifat kolektii sffuktural, dan belum pemah diselesaikanmelalui jalur peradilan. Dalam konteks yang lebih sturktural,rakyat dan pemerintahharus mempunyaiblue print politik pertanahanuntuk 100 tahun ke depandenganmemberikanprioritasjaminan padakepentingan rakyat,sembarimelakukanberbagaianalisisdanpreposisiuntuk

2;

-

[I - 'Z J J

() n

Mendobrak Otoritarian MembanRun Demokrasi

RESPON,IMPLIKASI DAN KONTROVERSI HASIL KPP HAM

telah mengaji kita bahwa tidak adasuatuperiode Jlradaban tanpapunya kesalahan.Paling tidak, itu telah Fekuasaan Iterbukti di Indonesia,yakni di zamanOrde Lama danjuga di era rezim Orde Baru. Dulu, rezim Orba menggunakanmetode tumpaskelor,menghabisi semuayang berbauOrde Lama. Mulai dari cara yangjustffiedhingga tindakan yang paling brutal. Ribuan orang harusmati. Mereka disiksa, ditangkap, dan ditahan sewenang-wenang.Apakah kini kita harus melakukannya kembali? Mungkin yang kini penting dilakukan, kita harus mempunyai mekanismeuntuk menyelesaikankemelut bangsa ini, yang disebabkanoleh kesalahanrezim yang sebelumnya berkuasdan meminimalisasimunculnyakejahatanbaru yang dikonstruksi secaralegal oleh penguasabaru. Di tengah situasi yang makin tidak menentu ini, tiba-tiba kosakata rekonsiliasi menjadi sebuahkata yang makin kerap digunakan. Bahkan ia hendak didorong agar bisa menjadi instrumenpenting untuk menyelesaikanberbagaikemelut yang kini hadir dan menyergapbangsaini. Bisa sajakita menggunakan rekonsiliasi. Tapi, kalau kita hendak serius melakukannya, pemerintah yang berkuasaharus menyadari bahwa prosesini bukan untuk memberikan dukungan legitimasi terhadapnya, melainkanjusffu untuk mencari solusi terbaik atasdasarkeadilan, kebenaran,dan kejujuran, agarbangsaini mempu mengatasi berbagaiproblema yang kian menjeratnya.Untuk mencari solusi terbaikitu,langkah awal yang harusdilakukan adalahmerumuskan secarabersamaberbagaiproblema yang dihadapi oleh kita semua.

2;l

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrast

o-' f

Bangsayang terdiri lebih dari 200juta orang memerlukan sfuktur ekonomi yang kuat. Jaminankebutuhansembakodengan hargayang terjangkau,kemampuanmengelolasumberalam, dan adanya penguatan ekonomi rakyat di sektor pertanian, perkebunan,dan kehutanan.Jugaharusmempunyai kemampuan mengintegrasikandiri denganekonomi global tanpaharusterjerat secaraabsolut pada guncanganmodal dan pasarglobal, secara serius mengikis dan menghabisi berbagai soal yang berkaitan denganisu kolusi dan korupsi yang menyebabkanhigh cost economy.Sertamenyeret siapapun para koruptor itu ke muka pengadilan sembari menciptakan sistem dan atmosfer yang kondusif bagi terciptanyagood government. Di sisi lain, kemampuanmeredamdan mengelolaberbagai dinamikayang muncul sebagaieksesdari suatukebebasanjuga harus makin baik dan bermutu. Masyarakat haruskian terbuka dan mandiri untuk menerima atau memperdebatkansuatu gagasansertamenyelesaikanberbagaiperbedaanitu tanpaharus mendisintegrasikan bangsai ni. Militerharus merumuskankembali doktrin militernya agar benar-benarmengabdipada kepentinganrakyat, bukan pada kepentinganpenguasa.Berbagai kasusyang terjadi selamarezim Orde Baru, mulai dari kejahatanHAM diAceh, Irian, Timtim, dan penembakanmahasiswaTrisakti, tentunya bukan sekedar ekses-ekses dari doktrinABRI vans secaratidakkonsistendilaksanakan. Mestinya adayang salah.Karena,kasus-kasusdi atasberjalan dalam kurun waktu yang lama. Terjadi secaraeksesif hampir di seluruh wilayah RI. Mempunyai pola tindakan yang samadan telahbanyak menimbulkan korban. Kita tidak hendak mengadilimiliter, tapi siapapun yang bersalahharusdiajukanke muka persidangan.Jangansampaidisintegrasijustru karena perilaku militer sepertidi atas.Untuk itu, pengendaliansikap, pandangan,dan perilaku sertaperubahandoktrin guna memproporsionalkanfungsi dan peranmiliter bagi kepentinganrakyat

7us

0) lo

=

0) o)

r' x -r

z

ll

Mendobrak

Otoritarian

Membangutt Dernokrasi

r-

--

-J

Mendohrak Otorintrian Membangutr Demrtkrasi

I

o f,

perlu dilakukan karenamiliter memangbukan suatulembaga yang harusdiistimewakan. Beberapaproblema di atasmembuatbangsaini terpuruk dan nyaris bangkrut. Lalu, apa yang bisa dilakukan melalui rekonsilisasi?Di beberapaNegaralain di dunia, juga pernah terjadi hal serupa.SebutsajaAfrika Selatandan Korea Selatan sebagaicontoh paling mutakhir. Mereka bisa mengelolaberbagai problemaakut dankronis yang dihadapibangsanyamelalui prcses rekonsiliasi. Belajar dari berbagaipengalamanmereka, ada beberapahal yang perlu diperhatikandenganseksama,yaitu pertama.rekonsiliasi harusmenjadi kesepakatandan kepentingan semuapihcrk,bukanhanyakehendakpenguasayang dipaksakan sendiri melalui berbagaiupayaataupenunjukanlembagadan

melakukanrekonsiliasi,namunhanyauntuk mengukuhkankekuasaanyang kini ada.Sayaharaptidak begitu.Tapi kita lihat

0) I

E

o f,

saja.

OJ

6 I

:

-r

z

orang-orangtertentu. Kedua, pihak atau badan yang akan mengelola proses rekonsiliasi haruslahrepresentatifdan aspiratif sertamendapat legitimasi dari rnasyarakat.Merekabisaterdiri dari kaum intelektual yangteruji integritasnya,paraprofesionalyang commited padakebenarandan keadilansertatokoh dan anggotamasyarakat yang kredibilitasnya tak diragukan. Ketiga, penguasadan kekuasaanharussungguh-sungguh memberikankeleluasaanagarprosesrekonsiliasibisaberjalan denganbaik. Indikasinya,penguasamau memberikankewenangankepadapihak yang mendapatlegitimasi sosialrakyat untuk menjelajahdi ruang-ruangbirokrasi untuk melacakdan merumuskanberbagaiproblemaguna mencari solusiyang baik bagi prosesrekonsiliasiitu. Keempat,keputusanitu harusdiwujudkan dalam agenda yang jelas denganmasatransisi yang tertentu sehinggahasil prosesrekonsiliasiini dapatterlihat,terasadan terukur' Kalau rekonsiliasidilakukansecaraserius,niscayakepercayaanpublik akan terbangundan rakyat akan memberikan legitimasisosialnya.Tapijangan-janganseolah-olahkita akan

7n,

T

af@"A:g!

gtqlttly!

MembangunDemokrasi

-

-

Mrl!9!y!Pt"::t"lll

--.t

Membansun Demokrasi

o-

3

DISKURSUSBAWAH LANGIT TIGA SUATU PENGANTAR

emilih menjalanihidup menjadiseorangaktivis, apalagidi sebuahnegeriotoriterdalamyangsistem pemerintahannya, bukanlahmenjadipilihanutama. Kalaupun toh ada diantarajutaan rakyat yang oleh kesadaran 'dan sononya' -untuk menghindaripenggunaankata-kataklise: demi bangsa dan negara- menekuni dunia kaum pergerakan menjadi aktivis memang seperti itulah skenario yang ditulis sutradaraagungtak tertandingi: Tuhan. Tidak mudah memang. Bayangkan, ketika kebanyakan mahasiswa lebih senangberada menghentak-hentakkankaki dengan diiringi musik hingar-bingar di lantai diskotik, Bambang Widjojanto, lebih sukamemilih menapakkankaki menaiki tangga menuju ruang sidangpengadilan,mendampingikaum papadalam berbagaikasus. Tidaklah mengherankanbilahampir seluruhpengadilandi Jakartaseringkali disatroninya bersama-samapengacaramuda LBH Jakartamembela berbagai kasus,terutama menyangkut perkara rakyat kecil yang tertindas.Tidak sekedarmelakukan advokasi terhadap kaum papa, ia pun merambah melakukan pembelaankasuspolitik. Sebutsalahsatumisalnya,ia bersama koleganya menj adi anggotatim pembelaan,orang-orangyang dituduh rezim Orde Baru terlibat peristiwa 27 Juli 1996,dalam persidanganbernuansapolitik penuhrekayasadan intrik. Tidak hanya di Jakarta,ra bergulat secaraintens persoalan-persoalan penegakanhukum. Di bumi Irian Barat -kini Papua-setelah menempati pos sebagaiKetua LBH, ia pun melakukan profesi yang samamenjadi pembelakaum papa.

23;-.1

Sepak+erjangnyamenjadi aktivis, sejakia menceburkandiri dalam penangani persoalan penegakanhukum di Jakarta dan Irian Barat waku itu, menyengangkanberbagaikalangan.Tidak terkecuali aparatkeamanannegara.Tidak mengherankangerakgeriknya acapkalidimata-matai,kemanapunia pergi. Di saat situasikeamanandalam keadaangenting dan tidak menentudi Jakanadan di berbagaidaerahdenganmerebaknya aksi kekerasan,penculikan dan penangkapanaktivis, justru Bambang Widjojanto terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus YayasanLembagaBantuanHukum lndonesia(YLBHI) periode 1996-2000melalui pemilihan yang ricuh. Dalam periode kepengurusannyaitulah, ketangguhandan kepiawaianuntuk melakukan,inseminasidan penetrasimelalui program dan dirancangoleh tim empat-sekawandalamjajaran kepengurusannya(DadangTrisasongko,Munir, TetenMasduki dan Budi Widjardjo) melalcukanaksi-provokasi-advokasi seolah menemukanmomentumujian. Tak pelak, kantor YLBHI dicap sebagaimarkas gerakan bawah tanah.Ide-ide kreatif dan bahkan terkadangmenantang kelumrahanzarnan,menjadi icon gerakanpembaruan."Semua orang mengetahui,banyak persoalanyang harusdisikapi secara cepat dan tepat saat itu," ujar dia dalam sebuahwawancara dengan Tabloid Bangkit, "Makanya kita dorong munculnya bentuk perlawanan terorganisir tanpa mencederaihukum dan melakukan kekerasan.Kalau kita melakukan hal yang sama, apa bedanyakita denganrezim diktator penguasasekarang. Oleh sebabitu, sayaajak teman-temanmedia menyuarakanhal yang samaseperti sedangkami lakukan." Ditangan kelompok lima itulah, berbagaiwadah digagas seperti, Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan),ICW (l ndonesi a Cor r upt i on Watch), Y HR (Voi ce of Human Rights), KRHN (Komisi Reformasi Hukum Nasional)untuk menunjangpenguataninstitusionalisasi di luar rutinitas LBH sesuaiplafo TzYLBHI.

7ug

0)

to

=

o) 6 f

x r z

Mendobrak

Otorilarian

a::9lltyt

P,,!!k,!!L

Kecermatannyadalam membacasituasidan keterbukaan Ti m Lima denganparapewarta media massa,menjadikan kantor YLBHI leading dalam pemberitaan.Selainitu, keajeganpara pengurusmensosialisasikanberbagaiupayapenegakanhukum yang telah dil akukan,menjadikan kantor YLB HI seolah-olah berubahfungsi menjadi "markas" gerakanperlawananterhadap penindasanbagi aktivis lain. Berikut petikan wawancarayang pernahdimuat di media massacetak.

_Mendobrak

Otoritarian Menbangun Denrukra.si

ITULAH RESIKONYA MENJADI SEORANGAKTIVIS

ewaktu meny iapkan bookl et dwi bahasabertajtk H ancl in Hand with the People Jbr Democrazy, tjnt The In donesian JoLtrnalist o.f Critisism Communitv Circle yang dipercayamengarapbuku tipis yayasanl,embagaBantuan Hukum Indonesia, semasaBambang Widjojanto menjabat sebagai Direktur YLBHI. masih menyimpan transkrip wawancaradengan Be-We. Sayangbila petikan wawancara yang dilakukan Rudi Harlono, Junianto dan Eddy J Soetopodi kantornya, menjelang tumbangnyarezim diktator Indonesia berkuasa.Sayangbila wawancaraitu tidak banyak diketahui khalayakpembaca.Berikut petikanwawancaradengannya. Anda menilai persoalan Aceh dan peran LBH seperti apa? JadiAceh denganLBH ada sejaktahun 1998,setelahkita lakukan semacamreorganisasisecaramenyeluruh.Dalam arlian supayaLBHAceh dapatmelihattantanganeksternalke depan, sepertipelanggaranhak-haksipil politik. priorirasnyalebih pacla masalahhak sipil danpolitik di wilayahAceh.Tentunyadengan fbkus lebih pada peran LBH dalam melakukan, pendataan, pendokumentasiankorban pelanggaranhak asasi manusia, pengorganisasiandan melakukanadvokasi. Lantas untuk apa semuanya itu? Setelahseluruhbahanterakumulasidi LBHAceh, banyak hal yang bisa dilakukan.Salahsatunyayaitu mendesakpada aparatpemerintahsipil maupun militer dari tingkat daerahsampai pusatagarkejadianserupatidak terulangkembali.Bila hal itu tidak dihiraukan,kami dan teman-temandari LBHAceh akan

240-l

f tot

-n

Menclobrak Otoritarian Membangun Dr^olroti

-

-

-l

Mendobrak Otoritarian M embanRunDemrtkrasi

o 5

membawakasusitu sampaike tingkat intemasional.Bahkan kalau perlu, kitaakan melakukanmanuvermelalui kampanyedi tingkat internasionalmelalui forum-forum resmi yang di galang NGO internasionaldalam sidang PBB. Intinya adalah agar kejadianpelanggaranhak asasitidak terulanglagi di Aceh maupun di tempatlain. Semuabentukpenyampaianekspresidilaku-

akan menyurutkannyali teman-temanaktivis. Mereka butuh didengerin,dimengertidan mencarijalan alternatifsolusidari sebuahpersoalan.Bukannyalantasmelibasaktivis. Pendekatan itu keliru besar.Kita melakukan kampanye sesuaidata berdasar fakta di lapangan,bukan berarti kita menjelek-jelekkannegara, tapi aparatnegarakita itu yang tidak peduli. Tuli ataubudeg?

kan secaradamai.

Apa perbedaan arah visi dan misi LBH sekarang dengan dulu seperti apa?

Sampoi sekarang aktivitrts itu masih terus dilakukan? Tentu. Semua orang yang merasawaras, menginginkan keadaandaerahnyadamai.Tidak adakericuhan,penculikandan pembunuhansecarasistematis.Termasukstigma anggotaGPK (GerakanPengacauKeamanan)pada warga. Kalau itu terus berlanjutitu sangatberbahaya.Bagaimanaorangbisa tenteram, kalau misalnya, mengurus KTP ditandai bahwa yang bersangkutanadalahanggotaGPK.Ini kan gila. Kemarinbaru saja ada teman-temanLBH Aceh dan didampingi oleh salah satu pengurusyayasanberangkatke markasPBB, presentasidisana las. Buhan-bahan kampanye siapa yang menyiapkan? Tim advokasi.Dan kita semuaterlibat dalam penyiapan materi untuk kampanye.Apalagi dalam forum intemasional. Seluruhdata,entahberupafakta di lapanganmaupunkliping koran dan testimoni kita miliki secaralengkap. Bahkan secara periodik, kitajuga membuat laporan tahunanpelanggaranhak asasimanusia,sebagaitradisi. Apakah tidak terlalu gentar membeberkanfakta pelanggaran HAM terhadap kemungkinan mengalami tindak kekerasan? Itulah resiko menjadi aktivis. Menurut saya,pendekatan keamananyang dilakukan aparatterhadappara aktivis pekerja hak asasi manusia, dengan mengintimidasi, menteror dan melakukankekerasanataubahkanmt:nculik sekalipun,tidak

2e

Ada dua hal penting tentangvisi dan misi LBH dulu dan sekarang.Kalau visi dan misi LBH dulu lebih memfokuskan padapemberianbantuanyang menyangkutpersoalan-persoalan sosial kemasyarakatanyang disebabkankarena ketidakadilan ataslokasi sumberdaya alam.Termasukpersoalanpencemaran, penyerobotandan penggusurantanah,dulu ditangani oleh temanteman di divisi LBH. Tapi sekarang,karena perubahansituasi yang bersinggungan LBH juga menanganipersoalan-persoalan denganpolitik. Kita tanganipersoalanpenghilanganorang secara paksa,ini kan persoalanpolitik denganimbas ke masalahkeIni jelas persoalanhak asasimanusia. tidakamananseseorang. Selain Aceh, mana yang dilakttkan LBH dalam melakukan advokasi? Soal Ambon. Pertamaterlibat dalam prosesinvestigasi sejak 1999,kita sudahmenurunkantim untuk mengumpulkan data. Saatitu awal peristiwa kerusuhanpertamaberkobarpada waktu pashari raya. Kitamerekam seluruhperistiwakekerasan yang terjadi diAmbon dari tingkat awal sepertiapakejadiannya, hingga berkobar makin besar.BersamaKontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan),hasil investigasi kita sampaikanke Gus Dur, Amin Rais, Panglima TNI dan DPR. Selain itu, kita terusmelakukan pemantauandan menjadi salah satu bagian koalisi LSM diAmbon untuk mengupayakanperdamaianantarabeberapapihak yang sedangbertikai.Termasuk meredamtingkat eskalasitindak kekerasanyang terjadi di Am-

f ,ot

ct 0) lo

=

0) d I

x

-r

z

-o -{ (J

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

bon. Jugamelakukanupayamenekanpemerintahagarmau memperhatikanpersoalanperdamaian Menurut Anda, arah kekerasanyang dilakukan aparat, cenderung kemana bila dikaitkan dengan hak-hak sipil? Menurut prediksi saya,bentuk kekerasanarahnya akan membenturkanmassa.Bukan lagi aparatkeamananmiliterke rakyat sipil, tapi membenturkanmassa.Ini berbahaya.Karena massayang tidak tahu apa-apadi-createoleh pemain menjadi sebuahkelompok beringas.Mereka diadu satu-samalain. Itu yang terjadi di beberapakota di Indonesia.Kita masih ingat peristiwa kekerasanakibat bentrok antarmassabayarandengan rakyat dalam peristiwa di beberapatempat.Semuaitu adalah kreasi para aktor intelektual yang memiliki taktik strategiala militer. Mereka itu pahambetul memainkanemosi massadan menentukankapan harus dilakukan provokasi, gerakanlincah dan biasanyamengandengaktor lokal bayaran.Satu dengan daerahtidak samapolanya.Di Ambon berbedadenganAceh, kerusuhandi Sambasbedadenganrusuh massadi Kuningan. Demikian juga di Jakartaberbedadengandi Lampung. Kalau kita cermati pemicunya denganseksama,memiliki kemiripan: massaterprovokasi.Kita memiliki kronologi, testimonidan data secaralengkap yang dikumpulkan teman-temanrelawan. Sejak merebaknya peristiwct kekerasan, dari dulu LBH sering menyuarakan penghapusanfungsi teritorial ABRI, tujuannya? Itu tadi. Seperti yang kita bicarakan soal siapakahaktor dibalik kerusuhan.Setelahkita cermati,denganmengundang beberapapakar yang kita ajak berdiskusi, kalau kronologi merebaknyaperistiwa sepeftiini denganfakta lapanganseperti itu, siapa lagi yang bisa melakukan secaracepat, gesit dan memiliki fungsi komando terstruktur denganhidden agenda tertutuprapat,tidaklah sulit menduga-dugapelakunya.Siapa lagi kalau bukan merekapelakunya.Jadi salahsatualternatif

244 |

E

m,

r"!9!!!!!, "do!

u" Membangun D9mo!<;rayy

pencegahannyadenganperubahanstruktur di tingkat teritorial militer. Dari hasil investigasidan pemantauanterhadappraktik kekerasandi berbagaitempatberlahun-tahun,militer di tingkat bawah menjadi salahsatupenyebabkekerasandan pelanggaran hak asasimanusia.Berangkatdari situlah,kemudiankita usulkan merombak struktu teritorial militer. Apa yang melandasi perubahan, sehingga LBH perlu membidani kelahiran ICW, Kontras dan Voice of Human Rights. Taruhlah LBH seperti multi nasional corporation? Aceh kalau dikatakan sepertiMNC (mlzlrinasional corporation) enggaklah. Tapi memangterjadi perubahanbesarbesaran.Banyak agendagerakanyang harus disikapi secara cepat.Kalau dulu LBH sejakawal hanyangurusinmasyarakat kecil, sekarangtantangannyajauh lebih besar.Bukan lagi masyarakatkecil yang tertindasyang harusdibela,tapijuga sekaligus melawan penindasnya.Kalau yang menindasrakyat kecil itu datangnyadari konglomerat yang mengandengpejabat pemerintah menggusurpemukiman rakyat, carakita berpikir saatini adalah:ada sesuatuyang tidak beres.Sogok-menyogok,lha kalau LBH harusturun melakukan investigasisoal suap,kan tidak pas, makanya kita gulirkan ICW (Indonesian Corruption Watch),terusyang melakukanadvokasikorbannyasiapa, bersama teman-temankita dorong lahimya Kontras. Terus medianya apa,kita lansir rencananyaradio yang khususmenyiarkanpelanggaranhak asasimanusia,maka itu adaVoiceof Htman Right. Dengandemikian, semakinkomplit tetapimemiliki fungsi koordinatif masing-masingdi tingkat lapangan. Satu lagi pertanyaan, sebenarnya konsep )tang pas seperti apakah andaikan kita lepas dari rez.im diktator Soeharto? Aclukamu selalumengada-ada.Tumbangindulu baru kita berandai-andai. Menurut saya,jelas arahnyakita harusmenuju ke sistempemerintahanyang demokratisdenganmenempatkan

f rot

of cr

0) l-

o

=

o) d I

:

X

T

z

() Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

-

Mendobrg!91g!!y!!!4embangun

-

! -l

Demokrasi

o

rule oflaw di tataranpalingtinggidalamsistemketatanegaraan pemerintahyangbaru.Nahdari situ,kita barubisamelakukan dari sisi yuridisnya.Kalau reviewataskelemahan-kelemahan yangmenjadikankita memangperaturanundang-undangnya lemah,yachkitabenerin.Demikianpulabila aparatpenegak hukumnyabrengsek,pangkassajaapasusahnya. itu tidaksemudah membaliktelapaktangan.Perlu Pekerjaan di setiapsektor kerja kerasuntuk melakukanpembebenahan Apalagimenyangkutaturan danmenyeluruh. secaramendasar itu danpranatahukum,aturanmain besertatetek-bengeknya, tidakgampangbung.Setelahitu semuaselesaibarukita pikirkan persoalanbagaimana melakukanpengawasan terhadapaparat proses perlu yang itr.r waktu cukuplama. penegakhukum.Semua semua bagaimana kitabisamengawasi contohmisalnya, Sebagai pe-ngawas lembaga kejaksaan, kalau tidak ada semacam itu kepolisiandanhakimyangmemilikikre-dibilitas.Ataubahkan, kalauperlu adasemacamkomisi yangmemiliki kewenangan Itu melakukanreviewterhadapperaturanperundang-undangan. perluwaktu.Thpikalauharussegeradimulai.Sebabkalautidak tumbang. dimulai,kita akankedodoransetelahrezimpenguasa Apakah kita sudah siap melakukanitu semua? satupertanyaan lagi.Lhakalaudibilang Lhokatanyacuma tidaksiap,kapanlagi kita akanlakukan.

o) to

KOMPILASI TULISAN

:-.

o) 6 I

A. Artikel Media Massa Cetak

T

z

Bab I L PakHar,EnergiAdvokat KOMPASRabu, 17-11-1999.Halaman: 9 2. Ketegasan NuranidanRasionalitas Politik Kolom Tempo Edisi 02/09/01-026/Hal.112 3. Fit andProperHakimAgung:Sudahkah Layakdan Patut? Kolom Tempo Edisi 730-021/Hal.16 4. ParlemendanKrisisKonstitusi Kolom Tempo Edisi 02/ 05/ 05 - 009/Hal. 64 5. Perubahan KonstitusiSetangah Hati KOMPASSelasa,22-05-2001.Halaman:4 (Terbuka)untukMahkamahAgung 6. Tantangan KOMPASSenin,ll-06-2001. Halaman:4 7. ReformasiHukumdi MahkamahAgung KOMPASSenin,25-10-1999.Halnman: 9 8. MembuatKonstitusiyangTidakDemokratis KOMPASJumat,28-09-2001.Halaman:4 9. MenggugatMahkamahAgung Forum KeadilanNo.5l,2 April 2000 10.MeretasAsaDiTengahKetidakpastian Hukum Forum KeadilanNo.4l, 2l Januari 2001 11. KonteksPolitik RekrutmenCalonHakimAgung DetakNo.91 TahunKe-2. 25 April-l Mei 2000

2e

f,

x

I to,

() T

Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

: d

12.GusDurdanPenegakan Hukum Detak.No.70 TahunKe-2 23-29 November1999 13. "Transitional of Justice"UpayaTuntaskan Proses Transisi KOMPASSabtu,16-12-2000.Halaman:4

Pertanggungj awabanHabibie 6. UpayaPenyelamatan Melalui KasusSoeharto Detak.No.63 Tahunke-2. 5-11Oktober1999 7. EkstradisiEddyTansil Detak No.26Tahunke-l 5-Il Januari 1999

14.RefleksiProses TransisiMenujuKonsolidasi Demokratik KOMPASSenin,07-01-2002.Halaman: 6

8. Mewujudkan"GoodGovernance" (Tantangan Pemerintahan Megawati) KOMPASRabu, 15-08-200LHalaman: 3l

15. LegitimasidanDekrit Forum Keadilan No.9,3Juni 2001

9. MencariSolusiKetegangandiDPR KOMPASJumat, 05-1I -2004. Halaman: 5

16. EkspansiYudisialdanKemelutPolitik Forum KeadilanNo.l6, 22 Juli 2001

10. ProblemHukumPenghitungan Suara KOMPASSenin, 12-04-2004.Halaman: 5

17.HabibieVersusKPU Adil.No.27Tahunke-67 7-13April 1999

11. MengkajiPerubahan JadwalPemilu KOMPASRabu,31-03-2004.Halaman:5

18.PemiludanHak-HakPolitik PNS DetakNo.27 Tahunke-l 12-18Januari 1999

12. KonteksPolitikMahkamahKonstitusi KOMPASSenin.16-06-2003.Halaman:4

Bab II l. MungkinkahPresidenDipidanakan? Kolom Tempo Edisi 625-016hal.53 2. PemerintahTidak SeriusuntukAdili Soeharto Detak. No.0l0 Tahunke-L.15-21September I 9981 3. TommyVersusKeadilan Kolom Tempo Edisi 02/03/31-004/Hal.25 4. Problematika HukumKomandanPuspom- Kasus Ghalib KOMPASKamis,12-08-1999.Halaman:4 "GreyCollarCrime" 5. AwasAda Fenomena KOMPASSabtu,17-06-2000.Halaman:4

24sI

0) lo

=

0) d I

x z

KeuanganPartai I 3. Mempersoalkan KOMPASRabu, 12-06-2002.Halaman:4 14. MelacakKonteksPolitik KisruhPapua KOMPASJumat, 29-08-2003.Halaman: 5 15. PemerintahBarudanKorupsi KOMPASKamis, 07-10-2004.Halaman: 5 Bab III 1. Menduga-dugaRaibnyal,etkolSudjono Detak No.81 Tahunke-2 l5-21 Februari 2000 Politik 2. KejahatanKemanusiaan danKewenangan I 23 Kolom Tempo Edisi 01/07/22-020/Hal. 3. PolitisasiPengangkatanKapolri Kolom Tempo Edisi 01/12/2002-039/Hal.64

7r.on

Urllylr"f

pt-yyglymbangun

Demokrasi

-

4. PolitisasiKudatuli Kolom Tempo Edisi 04/08/01-022/Hal.44

Mendobrak Otoritarian Membanpun Demokrasi

-

17. Respons,Implikasi danKontroversiHasilKPPHAM Detak No.80Tahunke-2 8-14Februari 2000

o o) to

=

5. ProblemRUUPengadilanHAM KOMPASKamis, 02-03-2000.Halaman: 4

r=

6. Bom,TerordanKekerasan KOMPASRabu. I0-01-2001. Halaman: 4

z

7. Hak InformasiTemuanTGPF Forum Keadilan No.l7 TahunVII. 30 November1998 8. MengontrolAngkatanPerang Detak,No.02 Tahunke-L. 21-27 Juli 1998 9. MenuntutPertanggungjawaban ABRI di Aceh Detak. 05 Tahunke-L . 1I-17 Agustus 1998 10. PeradilanatasKejahatanHAM di Aceh Detak No.7I TahunKe-2 30 November-6 Desember1999 11.TimAdvokasiHAMTM Detak No.74 Thhunke-2 2l-27 Desember1999 12. SekaliLagi,MembacaTragedi Malukudan RusuhNTB Detak No.78 TahunKe-2 25-31 Januari 2000 13. Menguji KepentinganDewanKehormatanPerwira DetakNo.05 Tahunke-L 11-17Agustus1998

d

T

B. SerpihanWawancara Bab 1 1. BambangWidjojantoTerpilihSebagaiKetua YLBHI RepublikaOnline, Rabu 6 Maret 1996 2. LSM DituduhBermasalah? "Ah... Itu Sudah Biasa." TempoInteraktif Edisi 37/01-06/ Novemberl996 Bab 2 KorupsiBerjama'ahEnggakPernahTersentuh Majalah Inovasi Edisi 2 Th XIII- 2004 Bab 3 ItulahResikonyaMenjadiSeorang Aktivis TabloidBangkit, Edisi 8llNovember/Th-1999

14. Aceh,Kekejaman,RefrendumdanMasalahnya Detak No.68 Tahunke-2 9-15November1998 15. Mengembalikan KhitahMahkamahAgung Detak No.28 Tahunke-2 28 Maret-3April 2000 16. UU PolitikDiskriminatif,MenjegalPNSMenjamin ABRI Detak No.28 Thhunke-l 2-8 Februari 1999

fil

i i o

f rtt