MEMBANGUN DEMOKRASI MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT

Wasis Susetio – Membangun Demokrasi Melalui Cnstitutional Complaint

MEMBANGUN DEMOKRASI MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT

Oleh: WASIS SUSETIO Dosen Fakultas Hukum - UIEU

ABSTRAK Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, konsep negara hukum sendiri memiliki korelasi erat dengan pembangunan nilai-nilai demokrasi yang ingin diterapkan melalui mekansime yuridis suatu sistem ketatanegaraan. Salah satu sikap politik para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menerjemahkan keinginan rakyat pasca pemerintahan orde baru adalah membangun sistem demokrasi yang lebih terjamin dalam bingkai yuridis. Konstitusi sebagai hukum tertulis tertinggi merupakan pilar utama Negara Hukum, sehingga dengan ditegakkannya Konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan tegak pula cita Negara Hukum Indonesia yang di dalamnya terkandung luas jiwa dan semangat demokrasi. Negara hukum harus menjamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus menjamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum, maka perlu ada perlindungan konstitsuional yang menjamin hak-hak masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan elemen-elemen demokrasi dalam Konstitusi. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Constitutional Complaint, Demokrasi, Negara Hukum

Pendahuluan

UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) menyatakan

A. Democratische Rechstaat

bahwa:

Salah satu sikap politik para

“kedaulatan berada di tangan rakyat

Permusyawaratan

dan dilaksanakan menurut UUD 1945”,

Rakyat dalam menerjemahkan keinginan

dan berikutnya pada ayat (3) disebutkan

rakyat pasca pemerintahan orde baru

bahwa “Negara Indonesia adalah Negara

adalah membangun

Hukum (Rechtstaat)”.

anggota

Majelis

sistem demokrasi

Dua substansi

yang lebih terjamin dalam bingkai

pokok dari adanya penambahan kedua

yuridis. Hal ini dituangkan dalam

ayat tersebut adalah mengkonstruksikan

amandemen ketiga UUD 1945 dengan

kembali

menambahkan ketentuan dalam Pasal 1

kedaulatan

rakyat

konstitusi

sebagai

16

(Re-construction)

Lex Jurnalica Vo.3 No.1 Desember 2005

melalui sumber

paham rumusan hukum


tertinggi, dan me-laksanakannya dalam

setiap negara hukum yang disebutnya

format

dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

negara

hukum.

Dalam

kedudukan tersebut, maka pembangunan

1. Supremacy of Law

demokrasi

2. Equality before the Law

di

Indonesia

diharapkan

dapat lebih terjamin.

3. Due Process of law

Konsep negara hukum sendiri

( Didi, 1992)

memiliki korelasi erat dengan pem-

Dari kedua pemikiran terhadap

bangunan nilai-nilai demokrasi yang

prinsip-prinsip negara hukum di atas

ingin diterapkan melalui mekanisme

telah mengalami elaborasi yang cukup

yuridis suatu sistem ketatanegaraan. Hal

signifikan dalam perkembangan nilai-

ini

dari

nilai demokrasi, hal ini dapat dilihat dari

perkembangan ide negara hukum atau

hasil pertemuan para juris di South-East

disebut Nomocracy sebagai akibat dari

Asian and Pacific Con-ference of Jurist

perkembangan teori kedaulatan hukum.

in Bangkok, pada tanggal 15 sampai

Pada zaman modern, konsep negara

dengan 19 Februari 1965 di Bangkok,

hukum

bermula

di

dikembangkan

sejarahnya

Eropa

Kontinental

Thailand yang memperkenalkan adanya

antara

lain

syarat-syarat bagi negara perwakilan

oleh

Immanuel Kant, Paul Laband, Julius

yang

Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan

(Representative government under the

menggunakan

rule of law), yaitu :

istilah

Jerman,

yaitu

“Rechtstaat”. Sedangkan dalam tradisi

(1)

berbasis

The

rule

of

law

Perlindungan konstitusional dalam

Anglo Saxon, konsep negara hukum

arti konstitusi selain menjamin

dikembangkan atas kepeloporan A.V

hak-hak

Dicey dengan sebutan “The Rule of

menentukan pula cara prosedural

Law”. Menurut Stahl dalam konsep

untuk memperoleh perlindungan

“Rechtstaat”

atas hak-hak yang dijamin.

mencakup

4

(empat)

elemen utama, yaitu :

(2)

1.

Perlindungan hak asasi manusia;

2.

Pembagian kekuasaan;

3.

Pemerintahan berdasarkan perun-

4.

individu

harus

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

(3)

Kebebasan

untuk

menyatakan

pendapat.

dang-undangan;

(4)

Pemilihan umum yang bebas.

Peradilan Tata Usaha Negara.

(5)

Kebebasan untuk berorganisasi

Sedangkan A.V. Dicey meng-

dan beroposisi, dan

uraikan adanya tiga ciri penting dalam Lex Jurnalica Vo.3 No.1 Desember 2005

17


(6)

Pendidikan

kewarganegaraan

(civic education). Sementara hukum

sebagai

tertinggi

(staat-

fundamentalnorm)

instrumen

penting

dalam

pembangunan demokrasi di Indonesia.

Konstitusi

tertulis

menjadi

merupakan

pilar

Tetapi

seberapa

jauh

ke-

wenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga

keberlangsungan

proses

utama negara hukum, sehingga dengan

tersebut? Dalam Pasal 24 C UUD 1945

ditegakkannya

konstitusi

disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi

penyelenggaraan

pemerintahan

dalam akan

berwenang

mengadili

pada

tingkat

tegak pula cita Negara Hukum Indonesia

pertama dan terakhir yang putusannya

(Rechtstaatsidee) yang di dalamnya

bersifat final untuk menguji undang-

terkandung luas jiwa dan semangat

undang ter-hadap UUD 1945, memutus

demokrasi.

sengketa kewenangan lembaga negara, me-mutus pembubaran partai politik,

B. Kewenangan

Constitutional

memutus perselisihan hasil pemilu, dan

Complaint Mahkamah Konsti-

memutus

Tusi

perkara impeachment terhadap presiden

Dalam

salah

satu

syarat

pendapat

DPR

terhadap

dan / atau wakil presiden.

penerapan the rule of law oleh negara

Dari

kelima

kewenangan

hukum yang disebutkan di atas, maka

tersebut, khususnya pengujian undang-

perlu ada perlindungan konstitusional

undang

yang menjamin hak-hak masyarakat

mungkinkan juga oleh warganegara

sebagai perwujudan dari pelaksanaan

perorangan (pasal 51 Undang-Undang

elemen-elemen

Nomor

demokrasi

dalam

Konstitusi.

Dengan

dibutuhkan

suatu

perlindungan

konstitusional

efektif,

hal

dan

demikian mekanisme

ini

yang

yang

24

pengajuannya

Tahun

2003

di-

tentang

Mahkamah Konstitusi) maka hal itu sesungguhnya penegakkan

merupakan

upaya

prinsip-prinsip

negara

merupakan

hukum yang menjamin peran serta

terbentuknya

masyarakat dalam proses pengambilan

Republik

keputusan kenegaraan, sehingga setiap

Indonesia (MKRI) pada tahun 2003

undang-undang yang ditetapkan dan

sebagai lembaga yang berwenang untuk

ditegakan

mengawal konstitusi dalam praktek

keadilan

ketatanegaraan di Indonesia. Dengan

masyarakat.

kata

demokrasinya

keniscayaan

dengan

Mahkamah

Konstitusi

18

lain,

Mahkamah

Konstitusi

mencerminkan yang


hidup

perasaan di

Dalam maka

Hukum

tengah bahasa dan


undang-undang yang berlaku, tidak

Memang dalam pasal 24 A ayat

boleh ditetapkan dan diterapkan secara

(1) UUD 1945

sepihak oleh dan/atau hanya untuk

(judicial review) di Mahkamah Agung

kepentingan

secara

(MA) terhadap peraturan perundang-

prinsip-prinisp

undangan di bawah undang-undang,

penguasa

bertentangan demokrasi

dengan yang

tertuang

mengatur

pengujian

dalam

seperti misalnya Peraturan Pemerintah

konstitusi. Dengan demikian, negara

(PP), Presiden (Perpres), dan lain-lain.

hukum (rechtsaat) yang di-kembangkan

Demikian

bukanlah

rechstaat”,

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),

melainkan “democratische rechtsaat”,

namun hal tersebut hanya untuk perkara

negara hukum harus menjamin adanya

pengaduan tindakan para pejabat yang

demokrasi, sebagaimana di dalam setiap

melakukan

Negara Demokrasi harus menjamin

undang. Sehingga hal ini akan terhenti

penyelenggaraannya

kepada penilaian normatif atas undang-

“absolute

berdasar

atas

hukum (Jimly,2005) Akan

pula

dengan

kompetensi

pe-langgaran

undang-

undang bukan terhadap ketentuan UUD

tetapi

kewenangan

Mahkamah Konstitusi

yang terbatas

Adanya Contitutional complaint

pada pengujian undang-undang terhadap

memungkinkan masyarakat mendapat-

UUD 1945 terasa belum cukup, sebab

kan

masih

penguasa

akibat dirugikan oleh putusan dari

(public authorities) termasuk peraturan

pejabat publik termasuk pengadilan.

pelaksana

Praktek constitutional complaint dapat

banyak

maupun

keputusan

undang-undang, putusan

kebijakan

pengadilan

yang

1945.

hak

Jerman

di Mahkamah Konstitusi

setz)

tersebut

dapat

berupa

keluhan

konstitusional (constitutional complaint) di mana setiap orang dapat mengajukan komplain terhadap dugaan atas kerugian hak

konstitu-sional

adanya

putusan,

mereka

kebijakan

akibat maupun

peraturan per-undang-undangan yang bertentangan dengan Konstitusi.

kembali

mengambil contoh dalam Konstitusi

semestinya merupakan obyek pengujian juga. Hal

konstitusionalnya

(Bundesverfassungsgerichtsge-

Pasal 93 ayat (1): “A constitutional complaint may relate to any act by a public authority violating a basic right: a law, a directive of an administrative agency, or a court decision. However, the requirement for lodging such a complaint with the Federal Constitutional Court is that there is no other means of eliminating the violation of a basic right. In principle all remedies within the relevant branch of


19


jurisdiction (e.g. civil, criminal or administrative) must therefore first be exhausted before having recourse to the Federal Constitutional Court.” Di Jerman sendiri tidak kurang dari

5000

kasus

setiap

tahunnya,

sementara dari sejak dimulainya kewenangan constitutional complaint pada Mahkamah

Konstitusi Jerman

pada

tahun 1958 hingga tahun 2004 telah ada sekitar 140.000 kasus yang terkait dengan

constitutional

complaint

(German Law Journal No. 5 (1 May

2. They lead to separate proceedings which are concerned only with the constitutionality

Constitutional complaint hanya dilakukan

untuk

konstitusional

memulihkan

bagi

pihak

hak yang

dirugikan, tanpa perlu membatalkan suatu ketentuan perundang-undangan dalam hal judicial review. Dengan demikian, suatu peraturan perundangundangan

dapat

tetap

diberlakukan

sesuai asas erga omnes (berlaku untuk seluruhnya) kecuali bagi mereka yang dianggap berlakunya

menderita peraturan

kerugian

atas

perundang-

undangan tersebut. Menurut Jan Klucka (Klucka, 1997) maka secara umum ada 4 karakter dari constitutional complaint

act

in

issues connected with the same case; 3. They can be lodged by the person adversely affected by an act in question; 4. The

court

which

decides

the

constitutional complaint has the authority to annul the act that it unconstitional.

annulment

is

Such

indispensable

to

constitutional justice and it must be read as a corollary of the power of constitutional court to interpret constitution as a basic legal text of each state and to ascertain its violation. Sebagai contoh jika ada suatu putusan tingkat akhir berkekuatan tetap (incracht)

yang sifatnya merugikan

kepentingan seseorang. Dalam dasar pertimbangan pengadilan

hukum

tersebut

putusan

dianggap

mencederai hak konstitutional

telah orang

yang bersangkutan, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Maka

yaitu: 1. They provide a judicial remedy against violations of constitutional rights;

the

question and not with other legal

deems

2005).

of

dalam posisi kasus demikian, orang tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta pengujian terhadap keputusan pengadilan

20


melalui

pengaduan


constitutional

complaint,

dengan

mengajukan ke Mahkamah Konstitusi

melakukan eksaminasi konstitusional

untuk

terhadap pertanyaan apakah putusan

Agung

pengadilan terhadap dirinya bertenta-

terhadap

ngan

khususnya

terhadap

kebebasan

beragama

dengan

misalnya

ketentuan

putusan

bersangkutan

Konstitusi?

pengadilan

bertentangan

yang dengan

menguji

putusan

tersebut

melalui

ketentuan

religion).

Dari

Mahkamah penilaian

konstitusional, pasal

tentang

(freedom

putusan

Mahkamah

penerapan asas kepastian hukum yang

Konstitusi

dijamin oleh Konstitusi.

terobosan hukum melalui interpretasi

Contoh

lain

adalah

adanya

tersebut

of

telah

terjadi

terhadap paradigma atas kedaulatan

complaint terhadap keberlakuan suatu

Tuhan

yang di-implementasikan

ke

aturan yang berkenaan dengan hak

dalam kaedah-kaedah agama, termasuk

kosntitusional seseorang atau sekelom-

pe-nyembelihan hewan korban.

pok orang. Di Jerman pernah terjadi

Dalam posisi ini, secara yuridis

adanya pengajuan complaint terhadap

kedaulatan Tuhan dapat menegasikan

larangan penyembelihan hewan (animal

kedaulatan negara yang membuat aturan

slaughter). Aturan tersebut diprotes

larangan penyembelihan hewan, dengan

serta digugat ke pengadilan oleh warga

demikian aturan tersebut dinyatakan

muslim Jerman yang secara syariah

tidak

Islam diwajibkan untuk mengeluarkan

mengikat sepanjang bagi para warga

darah

muslim

hewan

dengan

cara

melalui

tenggorokan

Jerman,

namun

tetap

di-

alasan

(Decision of the Federal Constitutional

kewajiban penyembelihan hewan pada

Court, 1 BvR 2790/04 of December 28,

setiap hari Raya Qurban (Iedul Adha).

2004).

adanya

Pengujian

aturan

setingkat

warga

hukum

berlakukan

apalagi

bagi

kekuatan

hewan

tersebut,

menyembelih

memiliki

lainnya

Kewenangan untuk mengadili

Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan

perkara constitutional complaint

di Mahkamah Agung. Namun hasilnya

beberapa

menolak permohonan pemohon dengan

Mahkamah Konstitusi, seperti Austria,

dalih

untuk

Korea Selatan, Rusia, Kroasia, Afrika

menentukan aturan, dan menyatakan

Selatan, dll (seluruhnya ada 78 negara

bahwa aturan tersebut tetap mengikat

yang memiliki Mahkamah Konstitusi)

secara

kepada

telah diatur dalam Konstitusi mereka.

pemohon

Hal ini umumnya disebabkan karena

kewenangan

pemohon.

umum

negara

termasuk

Akhirnya

para

negara


yang

di

memiliki

21


negara-negara

tersebut

memiliki

political

will

yang

kuat

untuk

pengalaman politik masa lalu terhadap

menjalankan amanah Konstitusi UUD

praktek penyimpangan konstitusional

1945

dalam penyelenggaraan negara yang

demokrasi di dalamnya.

merugikan hak-hak masyarakat yang

dan

menegakkan

Pembentuk

nilai-nilai

undang-undang

sesungguhnya dilindungi oleh Konstitusi

tidak perlu khawatir dengan melakukan

sebagai bentuk kontrak sosial antara

legislative review atas Undang-Undang

Penyelenggara

Mahkamah Konstitusi

Negara

dengan

Rakyatnya (Strong,1960).

hal itu akan memperlihatkan kepada

Berbagai keluhan masyarakat saat ini

akibat

putusan

banyaknya

pengadilan,

praktek

keputusan

masyarakat

bahwa

kedewasaan

merugikan, sangatlah relevan untuk

demokrasi

diajukan kepada Mahkamah Konstitusi

konstitusional.

parameter Meskipun memiliki

normatif

DPR

dan maupun

pemerintah semakin matang dan commit terhadap

mengadilinya

sikap

politik

pemerintah, maupun peraturan yang

untuk

tersebut, sebab

penegakan dalam

nilai-nilai

koridor

yuridis

berdasarkan

Sementara bagi para hakim

konstitusional.

Konstitusi dapat melakukan penemuan

Konstitusi

hukum (rechtsvinding) melalui judicial

Mahkamah keterbatasan

kewenangan

interpretation

secara

teleologis

dan

sebagaimana diatur dalam UUD 1945,

ekstensif

dengan mengacu kepada

khususnya pasal 24 C , namun masih

sumpah jabatan mereka, khususnya

ada keniscayaan untuk dilakukan secara

terhadap

kata-kata

pragmatis melalui 2 (dua) cara, baik

konstitusi

dengan

oleh pembentuk undang-undang maupun

Dalam

oleh hakim konstitusi.

melakukan analogi sejarah pertama kali

hal

“…menegakkan selurus-lurusnya”.

tersebut,

hakim

dapat

Bagi pihak pembentuk undang-

terjadinya judicial review oleh hakim

undang dapat melalui legislative review

John Marshal pada tahun 1803, sebagai

terhadap

24

Hakim Mahkamah Agung Amerika yang

Mahkamah

meskipun tidak diberi kewenangan oleh

yaitu melalui penambahan

Konstitusi Amerika namun melakukan

Tahun

undang-undang 2003

Konstitusi

Tentang

nomor

(secara addendum) terhadap penjelasan

penafsiran

ekstensif

atas makna pengujian undang-undang.

sumpah jabatannya (Choper, 1980 )

Dalam posisi ini, para pembentuk undang-undang dituntut untuk memiliki 22


berdasarkan


123-124, Sidwick & Jacson

C. Kesimpulan wahana

Hukum

merupakan

suatu

untuk

menciptakan

tatanan

Limited, London,1960. Decision of the Federal Constitutional 1

BvR

2790/04

of

sebagaimana dikatakan oleh Roscou

December

28,

2004,

at

Pound , “The law is a tool of social

http://www.bverfg/entscheidung

engineering”,

en/rk20041228_1bvr279004.ht

masyarakat

yang

salah

membangun

satunya

untuk

masyarakat

efektif

pengawasan

maka

masyarakat

complaint, kewenangan

sehingga

“Teori

Wolffgang,

dan

Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas

dengan

Teori-Teori

Hukum”,

Rajawali Press, Jakarta, 1980.

Mahkamah

Konstitusi yang memiliki kewenangan menerima

Friedman,

diperlukan

mengajukan perkara ke

untuk

ml.

yang

demokratis. Agar pelaksaanaan hukum berjalan

Court,

dikehendaki

Klucka,

“Suitable

Jan,

Rights

for

constitutional

Constitutional

fungsi

Paper in Workshop on “The

Mahkamah

dan

Konstitusi

Complaint”,

Functioning

of

the

dapat benar-benar menjamin penegakan

Constitutional Court of The

nilai-nilai konstitusi yang didalamnya

Republic

termaktub pula pem-bangunan Negara

Latvia, 3-4 July 1997. South-East

Hukum yang demokratis.

of

Asian

Conference

Daftar Pustaka Asshidiqie,

Jimly,

and of

Pacific

Jurist,

“The

Dynamic Aspects of the Rule of “Konstitusi

dan

Lawin

Modern

Konstitusionalisme di Indone-

International

sia”, Konstitusi Press, Jakarta,

Jurist”, Bangkok,1965.

2005.

Age,

Commission

of

Yunas, Didi Nazmi, “Konsepsi Negara

Choper, Jose H., “Judicial review and the National Political Process”, The

Riga,

Latvia”,

University

of

Hukum”,

Angkasa,

Padang,

1992.

Chicago

Press, London,1980. C.F., Strong OBE, “Modern Political Constitutions An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Form”,pp Lex Jurnalica Vo.3 No.1 Desember 2005

23


24


MEMBANGUN DEMOKRASI MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT

Recommend Documents