CONSTITUTIONAL COMPLAINT : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. H. Muhamad Rakhmat. Abstract

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... CONSTITUTIONAL COMPLAINT : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

H. Muhamad Rakhmat Abstract The only judicial institution that has a function to maintain the constitution, the Constitutional Court shall have the authority to determine the Constitutional Complaint (filing of case to the Court for violations of constitutional rights that there is no legal instrument to memperkarakannya or no longer available at the point of completion of the legal / judicial) filed individual (individual) citizens who feel their constitutional rights (constitutional rights or fundamental rights) aggrieved by the decision of state institutions, whether legislative, executive, and judiciary. It is intended that the basic rights or the rights possessed by every citizen can not be reduced or completely disrupted, whether by individuals, groups, even by the state. Implementation of the constitutional complaint through the institution of the Constitutional Court is a reflection of renewal, protection and enforcement of constitutional rights of every citizen. Keyword : constitutional complaint, protection and enforcement of constitutional, constitutional rights of every citizen

A. Pendahuluan The Rule of Law adalah adanya peran peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk memberikan putusan terhadap segala kasus hukum yang terjadi dalam suatu negara1. Pada prinsipnya Indonesia harus menyelesaikan segala persoalan hukum melalui proses hukum,

1

F. J. Stahl dan A.V. Dicey ditinjau dari International Comission of Jurist, Mengutip The Dynamic Aspects of The Rule of Law in The Modern Age, International Comission of Jurist, 1965, hlm. 39-50

Al-Akhbar : Vol.6 No.2 April 2014

83

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... termasuk penegakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Anis Ibrahim, komunitas hukum Indonesia yang diharapkan mampu memposisikan diri sebagai pencerah justru masih lamban dalam menangkap dan menyelesaikan segala persoalan hukum yang begitu komplek, hal tersebut berimplikasi terhadap lambannya penegakkan hukum.2 Para penegak hukum tidak bisa secara penuh dipersalahkan dalam keterpurukan hukum yang di alami bangsa Indonesia , karena keterpurukan hukum saat ini sebagai akibat dari tidak optimalnya berbagai komponen dalam sistem hukum (legal structure, legal substance, legal culture)3 serta yang terpenting adalah masih rendahnya

kesadaran

hukum

dalam

setiap

sendi

kehidupan

masyarakat.4 Sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi, MK selayaknya berwenang untuk memutus Constitutional Complaint (pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan) yang diajukan perorangan (individu) warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya (constitutional rights atau basic rights) dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 2

Anis Ibrahim, Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga, (Malang : In-TRANS, 2007), hlm. 32 3 legal structure berarti kerangka, bentuk permanen, lembaga institusionalnya. Struktur hukum berarti lembaga peradilan, hakim, termasuk orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. legal substance adalah peraturan-peraturan yang tersusun dan ketentuan yang mengatur bagaimana peran dan perilaku institusi. legal culture berarti elemen sikap dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. 4 Lawrence M .Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 15-19


84

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... Hal ini dimaksudkan bahwa hak dasar atau hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak bisa dikurangi atau diganggu sedikitpun, baik oleh individu, kelompok, bahkan oleh negara. Kewenangan MK untuk memutus constitutional complaint saat ini masih terkendala karena kewenangan tersebut masih belum termuat secara ekplisit di dalam UUD 1945. Tetapi dengan mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, maka fungsi MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan constitutional complaint. Selama ini salah satu kewenangan MK adalah menguji UndangUndang terhadap UUD 1945 (Judicial review), yang berarti hanya sebatas pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-undang. Ketentuan

yang

mengatur

mekanisme

constitutional

complaint di Indonesia belum termuat secara eksplisit di konstitusi, artinya tidak tertulis dalam UUD 1945. Namun secara tersirat terkandung adanya hak-hak konstitusional warga yang dilindungi oleh negara. Sehingga bagi setiap warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya

dilanggar

oleh

tindakan

penguasa

dapat

mengajukan perkara kepada lembaga peradilan yang berwenang, dalam hal ini adalah MK (sesuai fungsinya sebagai pengawal konstitusi). Hal tersebut terkait erat dengan teori pembangunan hukum responsif, yakni teori yang menyatakan bahwa bingkai hukum pada prinsipnya harus partisipatif, serta berisi nilai-nilai yang tepat berdasarkan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat.5 Kasus pelanggaran konstitusi yang paling menyita perhatian publik adalah kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Putusan 5

Anis Ibrahim, Op.Cit, hlm. 77


85

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... Peninjauan Kembali (PK) dengan terpidana Pollycarpus diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah MA memutus bebas dalam memori kasasi. Padahal secara teoritis dalam ketentuan hukum acara pidana, PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau oleh kuasa hukumnya, jadi putusan PK yang Menghukum Pollycarpus dinilai keliru karena diajukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Contoh Pelanggaran konstitusi lain adalah sengketa Pilkada Lampung yang melibatkan Alzier Dianis Thabrani (Kader Partai Golkar) dengan Sjachroedin Z.P (Kader PDIP). Dalam kasus tersebut, MA memutuskan untuk memenangkan Alzier sehingga berhak ditetapkan sebagai Gubernur Lampung. Tetapi hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri, Alzier tidak dapat dilantik karena Presiden sudah terlanjur melantik Sjachroedin sebagai Gubernur Lampung.

B. Konsep Constitutional Complaint Setiap negara yang memiliki lembaga peradilan bernama Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), penegak demokrasi, penjaga hak asasi manusia, bahkan penafsir tunggal (sole interpreter) konstitusi. Contohnya di Korea Selatan, lambang dan kredonya adalah “the protector” atau sang pelindung Konstitusi.6 Fungsi

pengawalan

konstitusi

adalah

untuk

menjaga

kesakralan dari sebuah konstitusi. Sehingga fungsi tersebut hanya dimiliki oleh satu lembaga negara yang berwenang dan independen, dalam hal ini adalah MK. Karena MK merupakan lembaga yang

6

Abdul Mukhti Fadjar, Konstitusionalisme Demokrasi , (Malang : InTRANS Publishing, 2010), hlm. 1


86

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... berfungsi untuk menafsirkan dan menjaga konstitusi. Secara prinsip kewenangan MK tidak hanya terbatas pada hal-hal yang termuat dalam Pasal 24C UUD 1945 maupun UU MK. Tetapi, secara tersirat kewenangan MK meliputi pengawalan terhadap konstitusi termasuk menyelesaikan perkara yang diajukan perorangan (individu) warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya (constitutional rights atau basic rights) dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU

Nomor

24

Tahun

2003

Tentang

Mahkamah Konstitusi, bahwa kedudukan MK adalah 7: a. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman; b. Merupakan kekusaan kehakiman yang merdeka; dan c. Sebagai penegak hukum dan keadilan. Sedangkan tugas dan fungsi MK berdasarkan Penjelasan Umum UU MK adalah menangani setiap perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil, dan juga merupakan koreksi pengalaman ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Dalam pasal 28 UUD 1945 dinyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”. 7

Abdul Mukhti Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sekreteriat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005), hlm. 119.


87

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... Berdasarkan pasal tersebut diatas secara jelas sudah tersirat bahwa kebebasan dan hak-hak konstitusi warga negara dilindungi oleh UUD 1945, hal ini berarti bahwa negara melalui perangkatnya tidak bisa melanggar hak-hak warga tersebut. Karena hak-hak konstitusi warga negara merupakan hak dasar yang wajib untuk dillindungi oleh negara. Kewenangan dalam menyelesaikan perkara terkait pelanggaran konstitusional warga negara pada umumnya disebut kewenangan constitutional complaint. Menurut Moh. Mahfud MD,8 pengertian constitutional complaint adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan. Dalam pandangan Ahmad Syahrizal, constitutional complaint adalah mekanisme pengaduan konstitusional bagi setiap warga negara atau masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan pelanggaran hak konstitusional kepada peradilan konstitusi.9 Sebagai contoh negara yang sudah menerapkan constitutional complaint dalam sistem peradilannya adalah Jerman dan Korea, di Jerman constitutional

complaint

dikenal

dengan

nama

verfassungsbechwerde. Setiap warga negara yang merasa hak-hak fundamentalnya dilanggar oleh pejabat publik dapat mengajukan constitutional complaint ke MK. Tetapi pengaduan ini baru bisa dilakukan apabila sudah melewati sarana pengadilan lain. Pengajuan constitutional complaint tidak dikenai biaya serta dalam proses beracara pun tidak wajib untuk didampingi pengacara. 8

Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada, 2010), hlm. 287 9 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm.102


88

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... Berdasarkan

pendapat

tersebut,

pemahaman

tentang

constitutional complaint hampir sama dan mengandung makna yang tidak jauh berbeda. Apabila dikaitkan dengan paradigma hukum yang berkembang saat ini, dimana masih banyak kasus pelanggaran konstitusional terhadap warga negara, sementara aturan hukum yang tersedia belum mampu melindungi hak-hak konstitusional mereka. Karena itu, langkah yang tepat dilakukan adalah melalui mekanisme constitutional complaint.

C. Constitutional Penegakan

Complaint

Hukum

:

Cermin

Terhadap

Perlindungan

Hak-Hak

dan

Konstitusional

Warga Negara Aturan hukum yang ada di Indonesia merupakan produk politik, yakni dibuat oleh legislatif yang di dalam lembaga tersebut terdiri dari unsur-unsur perwakilan dari partai politik. Karena itu, setiap aturan hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia kemungkinan bisa bertentangan dengan konstitusi. Sehingga produk undang-undang yang dihasilkan bisa dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang mungkin memiliki kecenderungan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Karena itu, diperlukan sebuah mekanisme pengujian konstitusionalitas terhadap aturan hukum, misalnya pengujian terhadap undang-undang. Melalui mekanisme tersebut, norma yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara diuji dalam lembaga peradilan sesuai dengan kompetensi perkaranya. Mekanisme pengujian undang-undang terhadap undangundang dasar sudah diatur dalam UU MK, karena itu setiap produk hukum yang dibuat atas konfigurasi politik yang berkembang di legislatif

harus

diuji

konstitusionalitasnya

sehingga


tidak

89

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang yang dibuat dan diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tidak bertentangan dengan nilai dan norma dasar yang terkandung di dalam konstitusi. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan undang-undang. Artinya, setiap penyelenggaraan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran suatu produk undang-undang. Dengan adanya mekanisme

pengujian

peraturan

perundang-undangan

yang

berpuncak pada konstitusi, maka dapat mencegah tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional warga

negara.

Meskipun

demikian,

hal

tersebut

masih

memungkinkan adanya tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional warga negara. Hal itu dapat terjadi paling tidak karena beberapa hal, yaitu; Pertama, pejabat penyelenggara negara sebagai pemegang kekuasaan tertentu memiliki kesempatan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Kedua, banyak ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya membutuhkan penafsiran dan penyesuaian dengan kondisi nyata dari aparat pelaksana. Penafsiran yang dilakukan aparat dapat saja keliru dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Ketiga, salah satu ciri negara modern adalah negara kesejahteraan yang memberikan kebebasan bertindak kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Biasanya tindakan itu dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang tidak jarang berdampak pada terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara.


90

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... Pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan

dapat

diselesaikan

melalui

mekanisme judicial review. Untuk tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional digunakan mekanisme peradilan biasa, terutama terhadap pelanggaran yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang dan penafsiran yang keliru, misalnya melalui peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Prosedur

penyelesaian

pelanggaran

terhadap

hak

konstitusional warga negara pada umumnya dikenal dengan mekanisme constitutional complaint. Sebelum menentukan apakah suatu mekanisme constitutional complaint dapat diterapkan di Indonesia,

maka

terlebih

dahulu

harus

ditentukan

tindakan

pemerintah yang dianggap pantas untuk dimasukkan ke dalam ranah constitutional complaint. Aturan hukum tertulis pada umumnya disebut norma, dalam sistem hukum Indonesia dikenal dua jenis norma, yaitu norma hukum yang berlaku umum dan norma hukum yang berlaku khusus. Jadi dapat diketahui kebijakan mana yang termasuk kategori pelanggaran konstitusional sehingga dapat digunakan mekanisme constitutional complaint. Apabila constitutional complaint sudah termuat secara eksplisit dalam sebuah peraturan perundang-undangan, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara yang dianggap inkonstitusional akan lebih mudah dalam menentukan perkara yang layak diselesaikan melalui mekanisme constitutional complaint. Seperti telah diketahui bahwa norma hukum terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu norma hukum yang berlaku umum dan norma hukum yang berlaku khusus. Norma hukum umum berupa peraturan


91

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... perundang-undangan, peraturan daerah, dan sebagainya. Sebaliknya norma hukum yang berlaku khusus berupa keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Karena itu, letak perbedaan antara kedua jenis norma hukum itu jelas terlihat dari produk yang dihasilkan, serta pengujian yang dilakukan. Apabila norma hukum yang berlaku umum, maka pengujiannya terletak pada 2 (dua) kekuasaan kehakiman, apabila menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang maka diuji ke MA, sedangkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dapat diuji ke MK, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun norma hukum

yang dapat diajukan melalui

mekanisme constitutional complaint adalah norma hukum yang berlaku khusus, karena norma hukum yang berlaku khusus ditujukan untuk individu maupun kelompok tertentu. Menurut Paulus E. Lotulung dalam Ni’matul Huda,10 suatu keputusan dari pejabat yang berwenang dapat dibatalkan dengan beberapa alasan. Pertama, illegal ekstern yakni: (1) tidak berwenang dan (2) kekeliruan bentuk dan prosedur, alasan kedua yaitu illegal intern yang meliputi: (1) bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, dan (2) adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan-alasan pembatalan keputusan diatas, kedua alasan tersebut tidak memuat suatu alasan pembatalan sebuah keputusan karena dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara, karena dasar terbitnya sebuah keputusan adalah peraturan yang ada diatasnya, bukan berdasar pada UUD 1945. Karena itu, suatu keputusan yang dianggap melanggar hak konstitusional warga

10

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Jucial Review, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 75-76


92

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... negara dapat diajukan melalui mekanisme constitutional complaint, jika substansi dari keputusan tersebut bertentangan dengan hak asasi maupun hak konstitusional warga negara. Sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 tentang jaminan hak konstitusionalitas warga negara. Mekanisme constitutional complaint dapat pula diberlakukan terhadap putusan-putusan MA. Seperti diketahui MA hanya berwenang menguji produk dibawah undang-undang terhadap undang-undang, jadi yang dijadikan alat uji bukan UUD 1945, karena itulah bisa keluar putusan-putusan yang melanggar hak konstitusional warga negara. Tetapi sebelum dilakukan mekanisme constitutional complaint, setiap putusan yang dikeluarkan oleh MA terlebih dahulu dilakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah semua proses hukum dilalui, baru dapat dilakukan mekanisme constitutional complaint terhadap substansi putusan yang dianggap melanggar hak konstitusionalitas warga negara. Meskipun semua proses tersebut sudah dilalui, seorang hakim bisa saja keliru dalam setiap putusan yang dijatuhkan, pada umumnya kekeliruan tersebut berupa salah tafsir suatu produk hukum. Terkait hal itu, setiap warga negara yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas suatu putusan dapat mengajukan perkara konstitusional ke MK, karena MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dianggap pantas dan mampu untuk menyelesaikan perkara yang termasuk constitutional complaint. Dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, secara jelas mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban MK, yakni: 1) Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar (Judicial review);


93

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... 2) Memutus

sengketa

kewenangan

lembaga

negara

yang

kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar (disputes regarding state institution’s authority); 3) Memutus

pembubaran

partai

politik

(political

party’s

dissolution); 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (disputes regarding General Election’s result); serta 5) Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar (pemakzulan atau impeachment).11 Setiap produk hukum yang dibuat oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif pada prinsipnya dapat dilakukan upaya uji konstitusionalitas. Hal ini dimaksudkan agar produk hukum yang sudah dihasilkan oleh ketiga lembaga negara tersebut tidak disimpangi, bahkan mampu melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Sebelum adanya mekanisme constitutional complaint praktis hanya produk undang-undang yang dibuat oleh legislatif yang dapat diuji konstitusionalitasnya. Kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar mengandung makna melakukan pengujian atas setiap produk hukum yang dihasilkan berdasarkan proses

politik

di

legislatif

terhadap

konstitusi,

terkait

uji

konstitusionalitas undang-undang dengan undang-undang dasar. Terkait mekanisme pengajuan permohonan agar suatu kasus dapat diselesaikan di MK melalui constitutional complaint, pada prinsipnya hampir sama dengan pengajuan perkara-perkara lain yang diajukan ke MK. Adapun yang membedakan pengajuan constitutional

11

Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Makamah Konstitusi.


94

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... complaint dengan pengajuan perkara lain adalah apabila perkara yang diajukan

dianggap

constitutional

complaint,

maka

dalam

pengajuannya tidak diwajibkan didampingi kuasa hukum atau pengacara. Dengan demikian, bagi warga negara yang akan mengajukan perkara constitutional complaint dapat langsung ke MK untuk membela hak-hak konstitusionalnya yang merasa dirugikan. Langkah hukum yang dilakukan oleh warga negara tersebut pada akhirnya akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dalam berkonstitusi. Setiap

warga

negara

yang

mengajukan

sendiri

permohonannya ke MK tidak akan kesulitan meskipun tidak didampingi oleh kuasa hukum maupun pengacara, karena pada dasarnya konstitusi yang dianut adalah suara rakyat dan selalu bejalan sesuai dengan kehendak dari rakyat. Jadi, setiap perkara yang diajukan ke MK dan diteliti terkait perkara yang masuk, maka dianggap sudah memenuhi syarat formil. Karena itu, dalam menentukan perkara-perkara yang sudah diajukan dan dianggap sudah masuk ranah constitutional complaint, maka perkara tersebut bisa dilanjutkan. Menurut Harjono dalam Abdur Rasyid Thalib, terdapat suatu garis besar kewenangan dari MK yang secara umum dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi (1) uji materiil konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar; (2) memutus pengaduan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi mereka atau biasa disebut constitutional complaint; (3) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan kewenangan


95

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... di luar itu bersifat asesoris atau tambahan yang dapat bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya.12 Dalam penegakan supremasi hukum, posisi kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri sangat berperan besar. Karena itu, diperlukan suatu lembaga peradilan yang tepat dan mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanahkan oleh UUD 1945 untuk mengawal konstitusi. Peradilan yang bebas dan mandiri diharapkan mampu menjalankan fungsi melindungi hakhak konstitusional warga negara, agar setiap individu bisa mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi serta mendapat jaminan hak konstitusionalnya. Karena itu, peran MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sangat penting, karena MK dianggap lembaga yang tepat untuk menyelesaikan perkara-perkara

inkonstitusional

dalam

kapasitasnya

sebagai

pengawal konstitusi. Sebelum berdirinya MK, setiap penyelesaian perkara terkait pelanggaran konstitusi hanya dilakukan oleh lembaga peradilan biasa. Hal ini berarti, setiap warga negara dapat mengajukan gugatan dan/atau permohonan kepada pengadilan, terkait pelanggaran hakhak konstitusional yang dialami akibat tindakan dari penguasa atau pejabat publik. Perkara-perkara yang masuk ke pengadilan tidak terbatas pada hal-hal yang secara umum diselesaikan di tataran peradilan biasa, tetapi juga termasuk perkara-perkara pelanggaran atas hak konstitusional warga negara. Akibatnya berimplikasi pada rendahnya kualitas putusan sehingga belum mampu memberikan rasa keadilan bagi warga negara. 12

Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.187


96

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... Dengan demikian, pengakuan sekaligus penerapan terhadap mekanisme constitutional complaint melalui lembaga MK, pada akhirnya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu merupakan bagian dari cerminan pengakuan sekaligus perlindungan dari nilai-nilai keadilan dan pada hakikatnya merupakan kehendak sebagian besar anggota masyarakat sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa cita negara hukum Indonesia didalamnya

mengandung

substansi

pengakuan,

perlindungan

sekaligus penegakan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Untuk itu, penerapan terhadap constitutional complaint bersinergi dengan azas hukum yaitu nilai-nilai keadilan, yang pada dasarnya bersumber dari kebutuhan masyarakat akan rasa aman tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan. Masyarakat harus mendapat pelayanan, dan perlindungan dari segala macam tindak-tanduk yang mengganggu ketenteraman mereka untuk berbuat, memiliki, berusaha, dan semua kegiatan dan kepemilikan yang sah dan benar. Karena itu setiap tindakan hukum atas setiap pelanggaran

yang

bersinggungan

dengan

kepemilikan

dan

ketenteraman masyarakt, harus mencerminkan azas keadilan itu. Konstitusi

selain

menjamin

hak-hak

individu,

juga

menentukan pula cara atau prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin tersebut. Namun yang perlu dijadikan catatan di sini, budaya kesadaran berkonstitusi bangsa ini juga harus mulai ditumbuhkembangkan,

seiring dengan kesiapan dari MK

dalam menerima, mengadili, dan memutus setiap permohonan constitutional complaint yang masuk kepadanya. Seyogyanya jika instrumen ini telah nyata menjadi salah satu kewenangan MK, maka dapat diperkirakan MK akan kebanjiran permohonan mengenai


97

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... constitutional complaint, sebab hingga saat ini disinyalir begitu banyak hasil warisan kebijakan publik yang dianggap telah melangkahi

basic

rights

warga

negara

Indonesia.

Selain

membutuhkan kesiapan yang cukup matang, dibutuhkan juga dukungan dari berbagai stakeholder bangsa ini. Oleh karena itu sebagai

batasannya,

menurut

penulis

sebaiknya

permohonan

constitutional complaint baru dapat diperiksa apabila upaya-upaya hukum yang tersedia telah habis (exhausted). Di lain sisi, dengan adanya instrumen constitutional complaint ini, maka lambat laun akan tercipta kesadaran di tengahtengah masyarakat untuk membela diri di hadapan hukum ketika hakhak dasar mereka dilanggar. Selain itu, berbagai kebijakan yang menyentuh ranah publik dan warga negara biasa, dengan sendirinya akan mempunyai kepekaan terhadap perlindungan dan pemenuhan basic rights atau fundamental rights bagi setiap masyarakat. Perlindungan terhadap warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya (constitutional rights atau basic rights) dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus dijalankan dan ditegakan oleh seluruh komponen institusi negara, terutama yang memiliki kewenangan dalam

mengawal

konstitusi,

yakni

MK.

Pengawalan

dan

perlindungan hak-hak konstitusional warga negara tidak bisa dilakukan oleh beberapa pihak dalam negara, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan komitmen tinggi dari seluruh komponen negara. Karena itu, perlu dilakukan suatu langkah hukum yang progresif, konsep yang tepat dan memiliki landasan hukum dalam membuat suatu ketentuan hukum sebagai landasan normatif yang memuat mekanisme constitutional complaint.


98

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... Perlu diketahui bahwa syarat-syarat dari ketentuan hukum yang akan di normakan kedalam sebuah aturan hukum, tidak boleh merusak tatanan sistem hukum yang sudah kokoh, sehingga kepastian hukum tetap terjaga. Hal ini merupakan sebuah harapan agar ketentuan mengenai constitutional complaint dapat dimasukan ke dalam suatu aturan hukum, sebagai acuan bagi warga negara dalam melakukan gugatan atau permohonan atas pelanggaran konstitusional yang dialami. Karena itu, MK sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi layak untuk diberikan satu kewenangan (perluasan) lagi yakni memiliki kewenangan untuk memutus constitutional complaint, sehingga mampu menyelesaikan setiap permasalahan warga negara yang dianggap inkonstitusional melalui mekanisme constitutional complaint.

D. Penutup Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 dan UU MK secara prinsip diposisikan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution), pengawal demokrasi (the guardian of democracy), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights), dan pelindung hak-hak asasi manusia (the protector of human rights). Sehingga, sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, maka MK dalam konteks perlindungan sekaligus penegakan hukum harus memiliki kewenangan untuk menyelesaikan constitutional complaint, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak warga

negara

yang

telah

dirugikan

hak

konstitusionalnya.

Kewenangan terkait dengan constitutional complaint ini adalah


99

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... merupakan bagian dari perluasan kewenangan MK yang tentu akan berimplikasi

terhadap

perubahan

UU

MK.

Disamping

itu,

kewenangan constitutional complaint MK adalah merupakan cerminan perlindungan sekaligus penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga Nega yang dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.


100

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... DAFTAR PUSTAKA Fadjar A. Mukhti, 2005, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekreteriat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. , 2010, Konstitusionalisme Demokrasi , Jakarta : In-TRANS Publishing. Friedman Lawrence M., 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung : Penerbit Nusa Media. Huda Ni’matul, Negara Hukum,2005, Demokrasi dan Jucial Review, Yogyakarta: UII Press,. Ibrahim Anis, 2007, Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga, Malang : In-TRANS. Mahfud MD, Moh, 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada. ,dkk, 2010, Constitutional Question, Alternati Baru Pencarian Keadilan Konstitusionail, Malang : UB Press. Strong C.F., 2004, Konstitusi-konstitusi Politik Modern : Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia,Bandung : Nuansa dan Nusamedia. Stahl F.J., A.V. Dicey, 1965, ditinjau dari International Comission of Jurist, Mengutip The Dynamic Aspects of The Rule of Law in The Modern Age, International Comission of Jurist. Sutiyoso Bambang, Sri mastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta : UII Press. Syahrizal Ahmad, 2006, Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta : PT. Pradnya Paramita. Thaib Dahlan, Jazim hamidi, Ni’matul Huda, 2004, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.


101

H.Muhamad Rakmat : Constitutional....... Thalib Abdul Rasyid, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Indonesia, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.


102

CONSTITUTIONAL COMPLAINT : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. H. Muhamad Rakhmat. Abstract

Recommend Documents