SIARAN PERS Pusat HUMAS Departemen Perdagangan Jl. M.I A Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 Phone. 021-3858216 Fax. 021-3812016 www.depdag.go.id
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mendag Terbitkan 3 Permendag:
Langkah Wujudkan Kepastian Usaha Untuk Dorong Investasi Jakarta, 26 Agustus 2008 - Seiring dengan komitmen untuk lakukan reformasi di bidang perdagangan dalam mewujudkan kepastian berusaha, kepastian hukum dan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, pada 21 Agustus 2008 telah diterbitkan 3 Peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri tersebut adalah Permendag Nomor
31/M-DAG/PER/8/2008
tentang
Penyelenggaraan
Waralaba,
Nomor
32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung (MLM), dan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Permendag Permendag
Nomor Nomor
31/M-DAG/PER/8/2008 12/M-DAG/PER/3/2006
merupakan
penyempurnaan
tentang Ketentuan
dan
dari
Tata Cara
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Sedangkan Permendag Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008
merupakan
penyempurnaan
Permendag
Nomor
13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. “Dari 3 peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti atau yang dikenal dengan Broker Property, merupakan peraturan baru dalam bidang properti”, demikian diungkapkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Subagyo di Jakarta hari ini. Subagyo menambahkan bahwa, sebagai peraturan yang baru, Peraturan Menteri tentang Broker Property ini sangat penting untuk dipahami masyarakat pelaku usaha di bidang properti, agar kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnis tersebut dapat terlindungi.
Permendag tentang Broker Property ini mengatur beberapa hal diantaranya mengenai ruang lingkup kegiatan perusahaan, struktur badan usaha, penetapan isi perjanjian minimum antara pengguna dan penyedia jasa, besaran komisi, perijinan usaha, dan lain-lain. Selain itu terdapat pula beberapa sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi Permendag ini, serta ketentuan tentang pembinaan pelaku usaha yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini Departemen Perdagangan) dimana pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Asosiasi dan instansi terkait. Sedangkan Permendag tentang Waralaba dan Permendag tentang MLM merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Subagyo menegaskan bahwa ketentuan Waralaba yang baru merupakan upaya untuk lebih memberdayakan UKM lokal. Sedangkan ketentuan mengenai MLM, diterbitkan guna menjamin ketersediaan barang sesuai kebutuhan pasar serta memenuhi standar mutu barang, tambah Subagyo. ---selesai--Informasi lebih lanjut, hubungi: Srie Agustina Kepala Pusat Humas Departemen Perdagangan Telp: 021 - 385 8216 Fax: 021 - 381 2016 Email:
[email protected] [email protected]
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pusat HUMAS Departemen Perdagangan Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 A Phone. 021-3858216 Fax. 021-3812016 www.depdag.go.id
POKOK-POKOK PERBEDAAN PENGATURAN (LAMA DAN BARU) MENGENAI WARALABA DAN PENJUALAN LANGSUNG (MLM) A. WARALABA No
1.
PERMENDAG No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan STPW (Lama) Kriteria Waralaba tidak ditetapkan secara tegas
PERMENDAG No. 31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA (Baru) Ditetapkan Kriteria Waralaba sbb: a. memiliki ciri khas usaha b. terbukti sudah memberikan keuntungan c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis d. mudah diajarkan dan diaplikasikan e. adanya dukungan yang berkesinambungan, dan f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
2.
Penggunaan istilah dan/atau nama Waralaba tidak diatur
Diatur Larangan menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usaha apabila tidak memenuhi kriteria Waralaba.
3.
Ruang lingkup usaha Waralaba tidak diatur
Waralaba terdiri dari: 1. Pemberi Waralaba; a. Pemberi Waralaba berasal dari Luar Negeri; b. Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri; c. Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri. 2. Penerima Waralaba terdiri dari: a. Penerima Waralaba berasal dari Luar Negeri; b. Penerima Waralaba berasal dari Dalam Negeri; c. Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri.
4.
Waktu proses penerbitan/penolakan STPUW paling lama 5 (lima) hari kerja.
5
Pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba oleh Pemberi Waralaba tidak diatur, hanya mengatur Perjanjian Waralaba oleh Penerima Waralaba
6
Pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah hanya untuk Pemilik STPW.
Proses penerbitan/penolakan STPW paling lama 3 (tiga) hari kerja. Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Perusahaan dengan sistem Waralaba berupa: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem Waralaba baik bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan;
2. Merekomendasikan Penerima/Calon Penerima Waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran baik milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupum milik swasta; 3. Memfasilitasi/merekomendasikan Pemberi /Calon Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk yang potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 4. Memfasilitasi sarana Klinik Bisnis baik di daerah-daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para Pewaralaba untuk berkonsultasi/berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi; 5. Mengupayakan pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian nasional; 6. Memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan. Pemberi Waralaba wajib melakukan pembinaaan kepada Penerima Waralaba dalam bentuk: 7.
Pembinaan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba tidak diwajibkan.
1. Pendidikan dan Pelatihan tentang sistem management pengelolaan Waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan; 2. Secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera; 3. Membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, leaflet/katalog/brosur atau pameran; 4. Penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik. Sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar, berupa :
8.
Sanksi administratif hanya bagi Penerima Waralaba berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pencabutan STPUW.
1. Pemberhentian Sementara/Pencabutan STPW bagi Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan. 2. Denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang tidak mendaftar. 3. Pengenaan sanksi diatas harus didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu.
B. PENJUALAN LANGSUNG (MLM) No
1
2
PERMENDAG No. 13/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SIUPL (Lama)
PERMENDAG No. 32/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG (Baru)
Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung hanya diperuntukkan bagi penanam modal dalam negeri.
Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung terbuka bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
Persyaratan Modal disetor untuk perusahaan penjualan langsung paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Persyaratan modal perusahaan penjualan langsung berdasarkan Modal Investasi: a. Penanam modal dalam negeri 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3
4
Kepengurusan perusahaan penjualan langsung yang berbentuk penanaman modal asing tidak diatur
paling
sedikit
Rp.
b. Penanam modal asing paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Perizinan Usaha Bagi Perusahaan Penjualan Langsung:
Perusahaan penanaman modal asing wajib menggunakan paling sedikit satu orang WNI sebagai Direksi dan satu orang WNI sebagai Komisaris.
a. Untuk perusahaan baru diberikan SIUPL dengan masa berlaku 1 (satu) tahun;
Perizinan Usaha Bagi Perusahaan Penjualan Langsung:
b. Untuk perpanjangan diberikan SIUPL dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
a. Bagi Perusahaan baru diberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara dengan masa laku 1 tahun, dan b. SIUPL Sementara dapat ditingkatkan menjadi SIUPL Tetap dengan masa laku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha. c. SIUPL Tetap wajib didaftar ulang setiap 5 tahun.
5
Proses penerbitan/penolakan SIUPL paling lama 5 (lima) hari kerja.
Proses penerbitan, pendaftaran ulang/penolakan SIUPL paling lama 3 (tiga) hari kerja.
