TESIS
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI
Oleh : Ni Putu Cherry Saraswati NIM. 1492461037
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
NI PUTU CHERRY SARASWATI NIM 1492461037
PROGRAM STUDI MAGISTER PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
LEMBAR PENGESAHAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS.
Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum
NIP.: 19461231 197403 1 025
NIP.: 19620731 198803 1 003
Mengetahui, Ketua Program Magister Kenotariatan
Direktur Program Pascasarjana
Program Pascasarjana
Universitas Udayana
Universitas Udayana
Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,MHum.
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(k)
NIP.: 19640402 198911 2 001
NIP.: 19590215 198510 2 001
iii
Tesis Ini Telah Diuji Pada Tanggal 16 Agustus 2016 Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana
Nomor : 3991/UN14.4/HK/2016 Tanggal : 11 Agustus 2016
Ketua
:
Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, SH.,MS.
Sekretaris
:
Prof. Dr. Ida bagus Wyasa putra, SH.,M.Hum.
Anggota
:
1. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum 2. Dr. I Made Udiana, SH.,mh 3. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum
iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa: Nama
: NI PUTU CHERRY SARASWATI
NIM
: 1492461037
Program Studi
: Magister Kenotariatan
Judul Tesis
: Kepastian Hukum Kedudukan Klausula Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 25 April 2016 Yang Membuat Pernyataan,
Ni Putu Cherry Saraswati
v
UCAPAN TERIMAKASIH
Puji syukur penulis panjatkan atas rahamat Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul ”Kepastian Hukum Kedudukan Klausula Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi” sebagai salah satu syarat kelulusan memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Pada penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karenanya penulisan ini sangat membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan tesis ini.
Sangat besar harapan penulis agar tesis ini dapat
memenuhi kriteria sebagai salah satu syarata untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Pacasarjana Universitas Udayana. Berkat bantuan dosen pembimbing, halangan-halangan berhasil penulis lalui sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih kepada pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini. Terimakasih penulis ucapkan kepada pembimbing I Prof. I Made Pasek Diantha, SH.,MS. yang selama ini telah mendukung penyelesaian tesis ini dengan sabar dan banyak memberikan masukkan mengenai metodelogi penulisan, landasan teori
serta masukan-
masukan terhadap substansi dari tesis ini sehingga penulis dapat menulis tesis ini dengan maksimal. Terimakasih juga kepada pembimbing II yaitu Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,MHum. yang telah banyak berbagi pengetahuan
vi
sehingga penulis dapat mendapatkan wawasan yang lebih tentang hukum Internasional dan isu-isu yang sedang berkembang baik di Indonesia maupun di manca negara khususnya mengenai arbitrase. Terimakasih juga penulis haturkan kepada penguji I Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,MHum, penguji II Dr. I Made Udiana SH.,MH, serta penguji III Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra SH.,MHum yang telah memberikan banyak dukungan dan saran-saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika Sp.PD.KEMD, Rektor Universitas Udayana, beserta seluruh jajaran staf atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Universitas Udayana. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S(K), Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana. Serta terimakasih kepada Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,MH, dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,MHum
ketua program studi Magister Kenotariatan Universitas
Udayana atas ijin yang telah diberikannya penulis dapat mengikuti Program Magister Kenotariatan hingga selesai. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswanya termasuk penulis. Terimakasih penulis juga ucapkan kepada Orang tua tercinta, I Wayan Jayantara, SE. dan R.R. Christiani Sriningsih, SE., kepada saudara-saudara penulis yaitu Made Devi Pramiswari, ST., Komang Sheby Brahmatantri, Ketut
vii
Gerry Putra Hartawan dan suami penulis, Ashley Thomas Bickerton beserta seluruh keluarga Bickerton
yang selalu mendukung penulis dalam proses
menimba ilmu. Kepada sahabat saya yang turut membantu saya dalam penulisan tesis ini I Made Kurnia Hartawan, SH.,MH. Serta sahabat-sahabat penulis dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Sebagai akhir dari ucapan terimakasih ini, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kedamaian dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan dan juga berguna bagi masyarakat.
Badung, 25 April 2016
Penulis
viii
ABSTRAK KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI Perlindungan hukum dalam kegiatan investasi dilakukan melalui perjanjian investasi . Kasus PT Bali Buahan v PT Bali Resort serta dan Leisure akan digunakan sebagai studi kasus dalam penulisan tesis ini. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini antara lain mengenai pengaturan penyelesaian sengketa yang lahir dari perjanjian investasi dan formulasi ideal klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi antara PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure. Metode penelitian hukum adalah penelitian normatif, melalui bahan bacaandan analisis beberapa kasus sebagai sumber hukum primer dan sekunder dan melalui teknik interpretasi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang sering ditemukan pada pelaksanaan isi perjanjian investasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa klausula penyelesaian sengketa sering dirancang dengan tidak cermat sehingga menimbulkan kekaburan norma. Pendapat para ahli menunjukkan bahwa sengketa memiliki pengertian yang berbeda terhadap wanprestasi sehingga mempengaruhi yurisdiksi klausula arbitrase. Begitu juga dengan model clause yang diterapkan masing-masing lembaga arbitrase yang mana ada yang mengatur yurisdiksi arbitrase hanya sebatas pada sengketa dan ada juga yang memiliki yurisdiksi sengketa dan wanprestasi. Dalam kasus PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure, membedakan pengertian sengketa dan wanprestasi. Sehingga pengadilan umum sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili perkarawanprestasi karena yurisdiksi arbitrase sesuai dengan perjanjian antara PT Buahan dan PT Bali Leisure itu hanya terbatas pada sengketa atau perbedaan pendapat. Key words: Sengketa, Klausula Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Investasi.
ix
ABSTRACT LEGAL CERTAINTY OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION CLAUSES IN INVESTMENT CONTRACT Legal protection in private investment is enforced by private investment agreement. The case of PT Bali Buahan v PT Bali Resort and Leisure will be used as case study for the Indonesian approach.1 To explore and analyse why this is the case, the laws surrounding such clauses, especially arbitration clauses, will be analysed in the Indonesian and international context and then compared to several model clauses that has been drawn by several arbitration center. The approach to legal research adopted by the thesis is normative research, through a reading and analysis of several cases and surrounding literature on cases (primary and secondary legal sources) and through interpretation technic this research aim to analyze the problems that are often found in the implementation of the contents of the investment agreement. This research shown that dispute resolution clauses are often added in as an afterthought and as such tend to be poorly drafted, and thus resulted in all too often problematic amount of vagueness in dispute resolution clauses, even if that agreement has include the arbitration clause in the investment agreement. In some cases this legal vagueness can often lead to one of the parties being forced to submit their case to a tribunal court. The reasons for things transpiring in this manner are the differences in the interpretation of dispute resolution clauses in the initial investment. It must be noted here that dispute has distinctly different meaning to the word default.This has proven problematic where the Arbitration clause does not cover all causes of action arising from the contract. In the case of PT. Buahan v PT. Bali Leisure, the contract treated disputes and defaults differently. Key words: Dispute, Arbitration Clauses, Investment, Contract.
x
RINGKASAN Tesis ini menganasila tentang Kepastian Hukum Kedudukan Klausula Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi. Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah yang berupa kekaburan norma dalam klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi. Ketentuan Pasal 11 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas menentukan bahwa peradilan umum dilarang untuk memutus suatu perkara yang didalamnya telah termuat klausula arbitrase. Didalam praktik penyelesaian suatu perkara antara investor asing dan domestik yang terikat kedalam suatu perjanjian, walaupun para pihak telah memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam perjanjian investasinya namun masih diketemukan pihak yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri. Hal ini dapat ditemukan pada perkara Nomor 733/Pdt. G/2013/PN.Dps. perkara antara PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure. Pada perkara tersebut perjanjian memiliki ketentuan yang membedakan definisi wanprestasi dan definisi sengketa, begitu juga dengan model clause yang digunakan yaitu model clause yang diadopsi dari Singapore Arbitration Center yang mengatur batas kewenangan arbitrase yaitu terbatas pada sengketa. Sedangkan pembedaan antara wanprestasi dan sengketa ini tidak hanya tertulis dalam perjanjian antara PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure, namun para ahli juga mengemukakan definisi dari masing-masing kata tersebut. Adanya kekaburan norma dalam perjanjian ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antara para pihak dan juga lembaga peradilan. Sehingga berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak yang dirugikan. Bab II, menguraikan tentang tinjauan umum tentang investasi. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu: sub bab pertama tentang tinjauan umum tentang investasiyang didalamnya terdapat pengertian investasi serta dasar hukum investasi. Sub bab kedua tentang pihak-pihak terkait dalam perjanjian investasi; konsep perjanjian; Jenis-Jenis perjanjian investasi; kepastian hukum perjanjian investasi; potensi sengketa penanaman modal asing dan klausula-klausula dalam perjanjian investasi. xi
Bab III tentang penyelesaian sengketa yang lahir dari perjanjian investasi yang terdiri dari sepuluh sub bab, membahas tentang konsep sengketa; karakteristik sengketa yang lahir dari perjanjian investasi, bentuk hukum penyelesaian sengketa investasi; pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa investasi; pranata alternatif penyelesaian sengketa; penyelesaian sengketa melalui arbitrase; perjanjian arbitrase; formulasi klausula pada perjanjian arbitrase dan karakteristik penyelesaian sengketa arbitrase. Bab IV yang membahas tentang formulasi ideal pengaturan penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure. Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu: perkara PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure (Perkara Nomor : 733/Pdt.G/2013/PN.Dps) ; sub bab kedua membahas tentang karakteristik formulasi perjanjian dalam pengaturan penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure serta sub bab ketiga membahas tentang Formulasi ideal penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure. Hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah pertama terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa yang lahir dari perjanjian investasi terdapat pada bab III. Sedangkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua tentang formulasi ideal klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi antara PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure terdapat pada Bab IV. Bab V merupakan bab penutup yanng merupakan penguraian tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Penulis menyimpulkan Pada dasarnya suatu penyelesaian sengketa investasi dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui lembaga badan peradilan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui arbitrase baik nasional maupun internasional. Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam berbagai rumusan model clausearbitrase yang dirumuskan oleh beberapa lembaga arbitrase dapat dilihat bahwa masing-masing lembaga arbitrase memiliki karakteristik dan pengaturan
xii
yurisdiksi masing-masing. Yurisdiksi arbitrase tersebut ditentukan oleh isi dari klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian para pihak. Perjanjian antara PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure memang mengandung klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun pengertian wanprestasi yang dimaksud pada perjanjian itu dipisahkan dengan sengketa sehingga yurisdiksi arbitrase tidak dapat menjangkau perkara wanprestasi. Oleh karenanya SIAC dapat dinilai tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi. Sehingga demi pemulihan hak-hak Pihak Yang Menyewakan serta untuk mendapatkan kepastian hukum, pihak Yang Menyewakan mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Denpasar. Disarankan para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian wajib untuk merancang perjanjian secara cermat serta memahami pengertian setiap kalusula yang digunakan khusunya dalamm klausula penyelesaian sengketa sehingga para pihak dapat memahami yurisdiksi arbitrase.
xiii
DAFTAR ISI
SAMPUL DALAM ........................................................................................
i
PRASYARAT GELAR..................................................................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN ...........................................................................
iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ............................................................
iv
UCAPAN TERIMAKASIH ..........................................................................
v
ABSTRAK ......................................................................................................
viii
RINGKASAN .................................................................................................
x
DAFTAR ISI .................................................................................................
xiii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ...........................................................
1
1.2 Rumusan Masalah .....................................................................
20
1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................
20
1.3.1 Tujuan Umum................................................................
20
1.3.2 Tujuan Khusus ...............................................................
21
1.4 Manfaat Penelitian................................................................... .
21
1.4.1 Manfaat Teoritis ............................................................
21
1.4.2 Manfaat Praktis..............................................................
21
1.5 Landasan Teoritis............. .........................................................
23
1.6 Metode Penelitian .....................................................................
33
1.6.1 Jenis Penelitian ..............................................................
33
1.6.2 Jenis Pendekatan............................................................
34
xiv
BAB II
1.6.3 Sumber Bahan Hukum ..................................................
35
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ............................
36
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....................................
37
TINJAUAN UMUM TENTANG KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN KLAUSULA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI 2.1. Tinjauan umum tentang Investasi .............................................
38
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Investasi .........................
43
2.2.1 Joint Venture ...................................................................
49
2.2.2 Joint Enterprise ...............................................................
50
2.2.3 Kontrak Karya .................................................................
51
2.2.4 Production Sharing .........................................................
52
2.3 Konsep Sengketa.......................................................................
52
2.4 Tinjauan Umum Tentang Klausula-Klausula Pokok Dalam Perjanjian Investasi…………………… ...................................
58
2.4.1 Kedudukan Klausula Pilihan Hukum ……………… .....
59
2.4.2 Kedudukan Klausula Penyelesaian Sengketa ………… .
63
2.4.3 Kedudukan Klausula Arbitrase …………………… ......
63
2.5 Yurisdiksi Klausula Penyelesaian Sengketa .............................
65
2.6 Kepastian
Hukum
Kedudukan
Klausula
Penyelesaian
Sengketa Dalam Perjanjian Investasi ........................................
67
BAB III PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG LAHIR DARI PERJANJIAN INVESTASI 3.1. Bentuk Hukum Penyelesian Sengketa Investasi .......................
72
3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan ..............................
75
xv
3.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ....................................................................................
78
3.3.1 Konsultasi .......................................................................
82
3.3.2 Negosiasi .........................................................................
83
3.3.3 Mediasi............................................................................
85
3.3.4 Konsiliasi ........................................................................
88
3.3.5 Penilaian Para Ahli .........................................................
89
3.4 Penyelesaian
Sengketa
Melalui
Lembaga
Arbitrase
…………………… ..................................................................
90
3.4.1 Perjanjian Arbitrase ........................................................
96
3.4.2 Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Lembaga Arbitrase ..........................................................
100
3.4.3 Pelaksanaan Arbitrase .....................................................
115
3.4.4 Pembatalan Putusan Arbitrase ........................................
115
3.4.5 Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Internasional (SIAC) .......................................................
121
3.4.6 Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Nasional (BANI) ............................................................ 3.5 Pengaturan
Penyelesaian
Sengketa
Yang
Lahir
Dari
Perjanjian Investasi ...................................................................
xvi
130
138
BAB IV FORMULASI IDEAL PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI ANTARA PT BALI BUAHAN DAN PT BALI RESORT & LEISURE 4.1. Perkara antara PT Bali Buahan dan PT Bali Resort & Leisure (Perkara Nomor 733/Pdt. G/2013/PN.Dps) .................................................................................................. 139 4.2 Formulasi Norma Perjanjian Dalam Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Antara PT Bali Buahan dan PT Bali Leisure .................................................................................................. 146 4.3 Formulasi Ideal Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Antara PT Bali Buahan Dan PT Bali Resort & Leisure .................................................................................................. 149 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ...............................................................................
154
5.1.1 Pengaturan Penyelesaian Sengketa Yang Lahir Dari Perjanjian Investasi ........................................................................................ 154 5.1.2 Formulasi Ideal Klausula Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian investasi Antara PT Bali Buahan dan PT Bali Resort and Leisure ........................................................................................ 154 5.2 Saran ......................................................................................... DAFTAR PUSTAKA
xvii
155
