Transparency International (TI) Indonesia adalah chapter otonom dari Transparency International (TI) yang bekerja di lebih dari 90 negara di dunia. TIIndonesia merupakan jaringan LSM yang memfokuskan diri pada upaya melawan korupsi dan berupaya membangun koalisi/kemitraan dalam rangka membasmi efek buruk dari korupsi terhadap kaum lelaki, perempuan, dan anakanak. Misi utama dari TIIndonesia adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Transparansi E-NEWSLETTER
E-Newsletter TI-Indonesia E D I S I
1 / 2 0 1 0
M A R E T
TI-Indonesia Dorong Percepatan Perizinan Usaha perizinan usaha di Indonesia.
DAFTAR ISI: TI-Indonesia Dorong Percepatan Perizinan Usaha
1
Indonesia Negara Terkorup di AsiaPasifik
1
Penganggaran Perlu Partisipasi Masyarakat
4
Banjarbaru Rumuskan Perda Transparansi
4
IPK Indonesia 2010, Agar Tetap Jadi Referensi
5
Pelatihan PBJ dan Investigasi Reporting untuk TPP
6
FORMAT Siap Kawal Kebijakan Pemko Balikpapan
7
Agar Kasus Century Tidak Masuk Angin
8
Agenda Kegiatan
9
Surat Pembaca
9
Salam Redaksi
10
2 0 1 0
Dok Seknas TI-Indonesia
Jakarta. Transparency Internasional-Indonesia, Rabu (10/2), menyelenggarakan Workshop Percepatan Perizinan dan Non-Perizinan untuk memulai usaha bagi kalangan pelaku bisnis. Acara yang berlangsung di Hotel
Santika Slipi ini diselenggarakan sebagai respons terhadap Peraturan Bersama 4 Menteri dan Kepala BKPM tentang pengurangan biaya dan prosedur pengurusan
Workshop yang diikuti 53 peserta dari unsur pemerintah, NGO, dan lembaga riset kebijakan ini, menyoroti belum adanya Action Plan sebagai tindaklanjut Peraturan Bersama. Juga belum tersedia Rencana Monitoring dan Evaluasi (Monev Plan). Padahal dibutuhkan strategi pengawasan dan evaluasi yang bersifat sektoral di masingmasing departemen/badan maupun yang dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan implementasi peraturan bersama berjalan di lapangan......bersambung ke hal 2
Siaran Pers: TI-Indonesia Soroti Survey PERC
Indonesia Negara Terkorup di Asia-Pasifik Jakarta, (10 Maret 2010) – Indonesia kembali terpuruk dalam peringkat korupsi antar negara. Political and Economy Risk Consultancy (PERC), sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Hongkong mengeluarkan hasil studi tahunannya tentang tingkat
korupsi di negara-negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Dari 16 negara yang disurvei, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup, diikuti Kamboja di urutan kedua, Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea
Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Skor Indonesia 9,27 dalam skala 010, di mana 0 berarti sangat bersih, dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor tahun lalu, yaitu 8,32.......bersambung ke hal 2
2
TI-Indonesia Dorong…..
”Keterlibatan Kementrian Dalam Negeri diperlukan dalam konteks deregulasi perizinan dan melakukan debirokratisasi dengan adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di berbagai daerah”
Peserta menyimpulkan deregulasi dan debirokratisasi sebagai persoalan utama yang perlu menjadi perhatian instansiinstansi terkait perizinan dan nonperizinan bisnis. Di samping itu, peran Menteri Dalam Negeri dianggap krusial dalam pembinaan dan pengawasaan umum terhadap penyelenggaraan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan ini. ”Keterlibatan Kementrian Dalam Negeri diperlukan dalam konteks deregulasi perizinan dan melakukan debirokratisasi dengan adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di berbagai daerah,” saran Endi Jaweng dari KPPOD yang menjadi narasumber
workshop. Disepakati sebagai tindaklanjut workshop, rencana pembentukan tim kecil untuk merumuskan Action Plan dan Monev Plan. Dokumen yang dihasilkan tim kecil ini nantinya akan dikaji oleh seluruh instansi terkait. Sebelumnya pada 16 Desember 2009, telah ditandatangani peraturan bersama tentang percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk memulai usaha. Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk perizinan usaha. Sebagaimana diketahui perizinan di Indonesia dianggap berbelit-belit dan berbiaya tinggi sehingga membebani pelaku bisnis sektor informal untuk memformalkan usahanya. Karena itu, pemerintah berupaya menfasilitasi starting business yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan.[mis/ps/kd]
Indonesia Negara Terkorup….. Turunnya skor Indonesia dalam survei PERC, dikhawatirkan menjadi tren terhadap survei-survei lain yang mengukur performa pemberantasan korupsi di Indonesia
Survei tahun ini dilakukan PERC terhadap 2.174 responden eksekutif bisnis tingkat menengah dan senior di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama bila mengingat bahwa Indonesia dalam survei PERC dari tahun ke tahun tidak pernah beranjak dari posisi-posisi bawah. Artinya menurut PERC, Indonesia adalah negara terkorup di banding negara-negara lain yang disurvei. Hal ini
seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih serius dalam usaha pemberantasan korupsi. Apalagi bila dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 yang baru saja diformalisasi oleh pemerintah. Di dalamnya tertera target capaian pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun 2014 mencapai skor 5,0 berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) dari Transparency International. Target ini membutuhkan
upaya sungguh-sungguh mengingat skor CPI Indonesia pada tahun 2009 masih berada di angka 2,8. CPI merupakan indeks gabungan dari berbagai macam survei yang dilakukan berbagai organisasi, termasuk PERC. Turunnya skor Indonesia dalam survei PERC, dikhawatirkan menjadi tren terhadap survei-survei lain yang mengukur performa pemberantasan korupsi di Indonesia, yang pada tahun lalu dapat dikatakan memang mengalami
3
Tabel Score PERC Survey 2010 Negara 1. Singapore 2. Australia 3. Hong Kong 4. United States 5. Japan 6. Macau 7. South Korea 8. Taiwan 9. Malaysia 10. China 11. India 12. Thailand 13. Philippines 14. Vietnam 15. Cambodia 16. Indonesia
Score 1.42 2.28 2.67 3.42 3.49 4.96 5.98 6.28 6.47 6.52 7.18 7.60 8.06 8.07 9.10 9.27
keterpurukan akibat persoalan Cicak vs. Buaya, politisasi kasus Century, dan usaha-usaha pelemahan KPK. Menanggapi hasil survei ini, TI-Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha lebih keras dalam memperbaiki performa pemberantasan korupsi. TI-Indonesia melihat ada sejumlah aspek yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah, yaitu reformasi birokasi, kepastian hukum, mafia peradilan, dan pelemahan KPK. Secara khusus, pemerintah perlu pula menjalankan reformasi yang menyeluruh terhadap birokrasi sistem perizinan bisnis. Dunia usaha sangat strategis dalam memperbaiki capaian negara dalam usaha pemberantasan korupsi, terbukti dari hasil survei PERC ini. Pelaku bisnis sebagai mata rantai penting dari persoalan korupsi, membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya. Tanpa upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah dalam memberantas korupsi, TI-Indonesia pesimis Indonesia dapat mencapai skor CPI 5,0 pada tahun 2014.
“Dunia usaha sangat strategis dalam memperbaiki capaian negara dalam usaha pemberantasan korupsi, terbukti dari hasil survei PERC ini.”
Political Economic Risk Consultancy (PERC) ASEAN 10.00 9.00 8.00 Singapore
7.00
Malaysia
6.00
Philippines
5.00
Vietnam
4.00
Cambodia Thailand
3.00
Indonesia
2.00 1.00 0.00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
4
Semarang dan Banjarbaru
Penganggaran Perlu Partisipasi Masyarakat Sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran ternyata belum tepat sasaran. Terbukti dari beberapa daerah, peran masyarakat tidak dikutsertakan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Demikian pemikiran yang mendasari kegiatan Seminar Sosialisasi Penganggaran Partisipatif dan Kriteria Calon Fasilitator yang berlangsung di Kota Banjarbaru Rabu (17/03) dan Kota Semarang Jum’at (19/03). Kegiatan yang melibatkan peserta dari
perwakilan pemerintah kota, pengusaha, ormas, LSM, akedemisi dan tokoh masyarakat ini, menyimpulkan pentingnya masyarakat sipil untuk memaksimalkan partisipasi aktif dalam proses penganggaran. Persoalan selama ini proses musrenbang setempat kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan lemahnya fasilitasi menjadi faktor penyebab.
dengan demikian perlu mengorganisir diri dalam proses penganggaran mulai musrenbang hingga pengesahan APBD. Saat ini sudah terbentuk Komite Masyarakat Peduli Anggaran Kota Semarang (KOMPAKS). KOMPAKS diharapkan dapat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran. [dk/mis/ ana/fv]
Pentingnya aspek politik dalam proses penganggaran juga menjadi perhatian. Penganggaran selama ini telah menjadi titik awal terjadinya penyimpangan alokasi dana pembangunan. Masyarakat
Banjarbaru Rumuskan Perda Transparansi tidak lagi dipandang sebagai cara mudah untuk memperkaya diri sendiri, tetapi sebagai tanggung jawab untuk mengelola dan merumuskan sekaligus menetapkan tujuan kehidupan bersama yang lebih baik dan berkelanjutan.
Permasalahan utama untuk menegakkan pilar-pilar sistem integritas nasional untuk memberantas korupsi adalah kemauan politik (political will). Kemauan politik bukanlah kemauan politisi dan orangorang yang berkecimpung dalam dunia politik, namun merupakan suatu keberanian yang didukung oleh kecerdasan sosial warga masyarakat dan seluruh elemen sosial untuk memberantas korupsi. Jabatan politik
Demikian kesimpulan utama dari seminar dan workshop Penyusunan Draft Perda Transparansi di Kota Banjarbaru, RabuKamis (17-18/02) di Hotel Ratu Elok Banjarbaru. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Alam Lestari (BASTARI) dengan dukungan TI-Indonesia dan DANIDA ini dalam rangka mendorong good governance dan anti korupsi sebagai tindak lanjut penerapan Pakta Integritas Kota Banjarbaru yang telah
Dok Bastari Kalsel
ditandatangani pada tahun 2007. Setelah melalui diskusi yang melelahkan, peserta workshop berhasil merumuskan dan menyepakati draf Perda Transparansi yang nantinya segera disosialisasikan ke publik dan diserahkan kepada DPRD Kota Banjarbaru untuk dibahas. Workshop yang dihadir oleh 25 perwakilan Pemerintah Kota Banjarbaru, Asosiasi Pengusaha, Akademisi, LSM & Masyarakat (Forum RT/RW, FORMASI), antara lain merekomendasikan diterbitkannya Peraturan Walikota perihal Transparansi yang bisa terwujud sebelum berakhir masa tugas Walikota Banjarbaru (Rudy Resnawan). Hal ini dimaksudkan agar ada payung hukum LPI yang akan dibentuk, sebelum Perda Trasparansi terbit. Di samping itu, Draf Perda perlu segera disosialisasikan ke masyarakat luas dan segera didaftarkan ke DPRD. [dk/mis/ma-b]
5
IPK Indonesia 2010, Agar Tetap Jadi Referensi Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diterbitkan Transparency International (TI) Indonesia dinilai telah bermanfaat dalam membantu inisiatif pemberantasan korupsi di negeri ini. Meskipun demikian sejumlah kalangan berharap agar IPK Indonesia 2010 bisa didesain sedemikian rupa agar mencakup juga aspek pemberantasan korupsi yang lebih besar dan kasat mata, memiliki basis pengukuran yang lebih riil, dan bisa digunakan langsung untuk pembenahan penyimpangan di lembaga-lembaga yang disurvei. Ilustasi Buku IPK Indonesia 2008 Dengan demikian tetap menjadi referensi utama dalam berbagai upaya Kesimpulankorupsi dan Rekomendasi Workshop pemberantasan saat ini. nasional. Selain riset pengukuran meneliti fenomena korupsi yang kasat Kesimpulan : tingkat korupsi semacam ini belum mata, seperti mafia perizinan atau Demikian pandangan banyak dilakukan,Kota juga merupakan kejahatan perbankan/pasar modal. Perda 1. Pemerintah Kota sangat yang medukung sekali dengan adanya workshop Transparansi mengemuka dalam Workshop Desain mekanisme peringatan dan Penggunaan metode khusus seperti Banjarbaru, karena sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) penghargaan terhadap usaha ekperimentasi sosial atau audit mendorong Pakta Integritas sebagaibisa bagian dari good governance pemberantasan korupsi di daerah. Indonesia 2010 yangpenerapan diselenggarakan investigation dicoba. Tl-Indonesia Rabu Transparansi (3/2) di Hotel 2. Draf Perda akan ditindak-lanjuti dengan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat Atlet Century, Jakarta. Presentasi Saat ini IPK Indonesia sudah Board TI-Indonesia Zumrotin K. Kota Banjarbaru disain riset oleh tim TI-Indonesia digunakan oleh Kementerian PAN Soesilo menantang tim peneliti untuk 3. Drafperhatian Perda diharapkan bisa menjadi Perda Transparansi di akhir tahun 2010 untuk mendapat penuh peserta mendorong reformasi mengganti IPK dengan istilah Indeks Untuk menjembatani kelahiran Perda, maka akan dipersiapkan Perwali Transparansi, sebagai dari4. Kementrian PAN, Bappenas, birokrasi di daerah. Juga telah Korupsi saja. Toh, pengukuran KPK, ICW, MTI, dalam IBL, amanat menjaditahun referensi persepsi sebenarnya bagian Kemitraan, dari ”penuntasan” Pakta Integritas didasarkan yang sudah pada ditanda-tangani 2007.elemen masyarakat serta sejumlah aktivis dan peneliti di sipil dalam membangun strategi pengalaman nyata responden, dan 5. Peserta workshop secara sukarela siap membantu untuk mendorong percepatan Draf Perda tengah gencarnya kasus-kasus megagerakan sosial melawan korupsi. Pada bukan dugaan-dugaan semata. Paling menjad Perda. korupsi dan mafia peradilan akhirtingkat lokal, beberapa daerah tidak perlu mulai dipikirkan agar IPK akhir ini. menjadikan IPK Indonesia sebagai tidak lagi mengandalkan persepsi acuan kebijakan dalam reformasi sebagai obyek pengukuran, tapi bisa Rekomendasi: Wiharto dari kementerian PAN birokrasi terkait pelayanan publik dan menggunakan metode dan obyek 1. Sebelum Perda maka perlu diinisiasi Perwali Transparansi yang bisa terwujud mengusulkan agar IPKTransparansi bisa fokusterbit, pemberantasan korupsi, seperti di pengukuran kasus-kasus atau tugas Walikota Banjarbaru (Rudy Resnawan), sehingga ada payung hukum menilai sebelum tingkat berakhir korupsi masa di instansi Palangkaraya, Kupang, dan pengalaman nyata. horisontal. Diharapkan hasil survei Gorontalo.[mis] LPI yang akan dibentuk. bisa langsung digunakan untuk Sementara itu manager Economic 2. Draf Perda perlu segera disosialisasi ke masyarakat luas memberi treatment pada instansi Governance TI-Indonesia Frenky 3. Draf Perda setelah sosialisasi terlaksana, agar legitimasi lebih kuat. pelayanan publik segera yangdidaftarkan tingkat ke DPRD Simanjuntak, mengemukakan penyimpangannya tinggi. Di lain pihak, pentingnya IPK Indonesia dalam peneliti ICW Febri Hendri mengukur tingkat korupsi karena mengharapkan IPK dapat pula sifatnya yang dilaksanakan secara
6
Implementasi PI Dharmasraya
Pelatihan PBJ dan Investigasi Reporting untuk menganalisisa kasus terkait PBJ. ”Selama pelatihan, terlihat adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tahapan dan patologi PBJ serta regulasi serta tahapan, teknik dan taktik menginvestigasi laporan terkait kasus PBJ”, ujar Jonni Oeyoen, fasilitator training dari TI-Indonesia. Dok TI-I Sumbar
”Materi yang disampaikan dalam pelatihan sangat berguna sekali bagi kami untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota TPP”
Dharmasraya. TI-Indonesia Kantor Daerah Sumbar menyelenggarakan dua rangkaian pelatihan berupa Training Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Hotel Sumpur Singkarak (1-5/03) dan Traning Investigasi Reporting di Hotel Gran Malino Bukittinggi (18-21/03). Keduanya dimaksudkan untuk meningkatan kapasitas anggota Tim Pengelola Pengaduan (TPP) yang sudah terbentuk November 2009 di Kabupaten Dharmasraya. Training PBJ membekali TPP dengan pengetahuan dan pemahaman proses PBJ yang benar sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Sementara Traning Investigasi Reporting memberi peserta kemampuan
Peserta pelatihan ini diikuti oleh anggota dan sekretariat TPP, perwakilan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Dharmasraya dan unsur anggota masyarakat. ”Materi yang disampaikan dalam pelatihan sangat berguna sekali bagi kami untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota TPP,” ujar Epon Ekanedi Sekretaris TPP yang dihubungi via telepon. ”Kami berharap TI-Indonesia tetap memfasilitasikan dan mendukung penerapan PI di Dharmasraya”. Sebagaimana diberitakan di media ini sebelumnya, Bupati Marlon Martua pada 7 Januari 2008 mendeklarasikan Pakta Integritas (PI) bersama dengan pelaku usaha, organisasi
EFEK KORUPSI lebih berbahaya dibanding VIRUS H1N1!!!
masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat. Deklarasi dan penandatanganan itu merupakan capaian penting dalam strategi PI dan perubahan yang cepat diharapkan segera terjadi. Sebagai tindak lanjut, Bupati menerbitkan Peraturan Bupati No 60/2009 mengenai panduan pelaksanaan PI. Deklarasi dan penandatanganan PI menunjukkan kesungguhan pemerintah setempat untuk maju terus dengan mengikuti prinsip-prinsip PI. Salah satunya dengan mengeluarkan Keputusan Bupati No. 189.1/273/KPTS-BUP/2009, tanggal 11 November 2009 tentang pembentukan TPP untuk mengelola pengaduan dan membuat rekomendasi pada Bupati tentang dugaan adanya penyimpangan. Saat ini keanggotaan Tim terdiri dari Inspektorat Daerah, BP2T-PBJ sebagai exofficio dan masyarakat pemantau. TPP ini bersifat koordinatif antara pengawas internal/fungsional dengan perwakilan masyarakat. [dk/jo]
7
FORMAT Siap Kawal Kebijakan Pemko Balikpapan Forum Masyarakat untuk Transparansi (FORMAT), di usia yang masih belia, menjadi tumpuan masyarakat Kota Balikpapan untuk mengawal kebijakan Pemko. Demikian terungkap dalam Press Briefing yang diselenggarakan STABIL dan FORMAT pada Kamis (25/02) di Hotel Pacific, Balikpapan. “Keberadaan FORMAT tidak lain untuk mengawal semua kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan, ujar Nurdin Ismail, Ketua FORMAT. “Tujuannya agar kebijakan yang dihasilkan Pemko tercipta dan terlaksana dengan baik tanpa ada penyim-
pangan disetiap proses pelaksanaanya.” “FORMAT mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam proses pemantauan proyek pengadaan barang dan jasa, kemudian menyampaikan hasil pantauan kepada kami”, tambahnya. Acara yang bertema “Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bebas dari KKN di Kota Balikpapan” dihadiri tidak kurang dari 28 perwakilan media baik koran, radio dan televisi setempat. Dalam Press Briefing ini STABIL dan FORMAT memberikan
pemaparan singkat mengenai fakta dan informasi seputar temuan dan upaya pencegahan korupsi di Kota Balikpapan. Selain itu acara ini merupakan diskusi dan bertukar informasi terutama dengan pihak media mengenai upaya mendorong penerapan Good Governance di Kota Balikpapan. Peserta Press Briefing berharap, kegiatan serupa dimasa depan dapat pula menghadirkan narasumber dari Pemerintah Kota sehingga bisa dilakukan crosscheck. [dk/mis/j-s]
“FORMAT mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam proses pemantauan proyek pengadaan barang dan jasa, kemudian menyampaikan hasil pantauan kepada kami”
8
Opini Agar Kasus Century Tidak Masuk Angin Oleh Ilham B. Saenong Tidak banyak peristiwa yang memperoleh coverage media dan menarik perhatian publik seperti kasus Century. Setiap hari pemirsa disuguhi tayangan live proses kasus dan perekembangannya. Tidak urung dibumbui dengan analisis para pakar maupun komentar-komentar para aktor yang terlibat dalam penyelesaian kasus. Sayang sekali, proses yang disuguhkan adalah proses politik semata. Sementara proses hukum yang merupakan inti penuntasan kasus tertinggal jauh di belakang. Babak Politik Hasil Paripurna DPR bailout Century tidak menyentuh persoalan yang sebenarnya. Pansus semata-mata terfokus untuk mengungkap pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (BI dan KSSK). Bagi mereka inilah menu yang seksi, yang dapat dikomodifikasi berkat tayangan media secara live tanpa jeda. Fraksi-fraksi di DPR telah menjadikan Pansus dan Paripurna sebagai panggung raksasa untuk menarik simpati calon konstituen pada pemilu berikut, menyusul gagalnya tawar-menawar kekuasaan dengan Presiden. Sebaliknya, DPR tidak memiliki kemampuan—juga kewenangan pro-yustisia—sehingga gagal mengungkap aliran dana bank yang bermasalah. Hasil Paripurna DPR yang menilai terjadi pelanggaran dalam bailout Century ini perlu dilihat sebagai sebuah produk politik yang meskipun sah, namun tidak dapat dijadikan alat untuk mendikte proses hukum yang berjalan. Persoalannya adalah, hasil Paripurna DPR nyata-nyata telah menawan KPK dan menyetir opini publik dalam menentukan hasil akhir kasus hukum Century ini. Kredibilitas dan keberanian KPK kini sedang dipertaruhkan. Sikap presiden, meskipun berseberangan dengan DPR, namun
pada hakikatnya berada pada domain yang sama. Yakni sama-sama berkutat pada kebijakan bailout semata. Presiden justru terkesan berbahagia dengan fakta DPR tidak dapat mengungkap aliran dana yang bisa jadi melatarbelakangi ataupun menjadi ekses dari pengambilan kebijakan. SBY juga menunjukkan sikap membela diri. Meskipun mengaku bertanggungjawab, SBY tidak menjelaskan wujud tanggungjawab yang didambilnya terkait bailout Century. Sebaliknya, SBY secara tegas menyatakan tidak memberi keputusan maupun arahan dalam kasus ini.
memberi alasan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat bersamaan, pengusutan kasus suap dalam pemilihan Deputy Senior BI yang melibatkan partai oposisi pemerintah, Dudhie Makmun Murod, justru tergolong cepat. Dari penahanan hingga persidangan, Dudhie hanya diproses selama 25 hari. Mulai disebut-sebutnya 18 politisi PDI-P lainnya dalam persidangan kemudian menimbulkan kesan bahwa pengusutan kasus ini merupakan bagian dari serangan balik atau indikasi adanya keinginan melakukan barter dengan kasus bailout Bank Century.
Sikap SBY ini patut disayangkan. Presiden seyogyanya mengambil tanggungjawab secara konkrit atas kasus bailout Century. Pemerintah harus mampu menarik dana bailout yang disalahgunakan kembali ke kas negara. Sebagai otoritas tertinggi pemerintahan, presiden juga perlu menindak pejabat yang bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bailout, jika terbukti melakukan pelanggaran.
Penuntasan Kasus Menyikapi kasus Century, perlu dilakukan langkah-langkah cepat agar proses hukum yang berjalan saat ini tidak masuk angin. KPK harus segera menuntaskan pengusutan dan memberi kepastian hukum secara bebas dari agenda politik manapun. KPK perlu membuktikan apakah terjadi, atau tidak terjadi, suap terhadap pejabat-pejabat pengambil keputusan sehingga dapat ditindak secara hukum. KPK juga perlu membuktikan penyimpangan dalam hal implementasi kebijakan bailout Century sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan publik.
KPK Lamban Pengusutan kasus hukum Century berjalan lamban. Meskipun berangkat dari materi yang sama, yakni hasil Audit BPK, KPK nyata-nyata telah disalip oleh DPR dalam memproses kasus ini. Kasus ini telah ditangani KPK sejak awal 2009. Bahkan pada Juni 2009, KPK-lah yang meminta BPK untuk melakukan audit terhadap Bank Century. Pada 27 Agustus 2009, kasus Bank Century sudah memasuki tahap penyelidikan, namun sayangnya KPK belum mampu meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan meskipun penanganan perkara sudah berjalan setahun. Berlarut-larutnya penanganan perkara dapat diartikan sebagai bentuk upaya halus menghentikan penyidikan atau penuntutan. KPK sejauh ini tidak bisa
Di lain pihak, masyarakat sipil perlu mendorong dan terus mengawal proses hukum oleh KPK. Desakan publik berguna untuk memastikan proses hukum berjalan cepat dan dilakukan atas prinsip-prinsip mencari kebenaran dan keadilan, dan menjamin kepastian hukum. Proses yang lamban sangat berbahaya karena bisa menjadi pintu masuk pelemahan KPK. Jangan sampai the last bastion pemberantasan korupsi ini kembali menjadi sasaran tembak dari eskalasi perlawanan balik para koruptor.[] Ilham B. Saenong adalah Spesialis Komunikasi TI-Indonesia
9
Agenda Kegiatan 5-6 April 2010 : ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT MEETING (Internal TI-Indonesia) Cisarua, Bogor, Jawa Barat 7-9 April 2010 : WORKSHOP AUDIT SOSIAL, PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN ANALISIS ANGGARAN (Internal TIIndonesia) Cisarua, Bogor, Jawa Barat 7-8 April 2010 : FINANCIAL MANAGEMENT TRAINING (Internal TI-Indonesia) Cisarua, Bogor, Jawa Barat 7-8 April 2010 : WORKSHOP MONEV (Internal TI-Indonesia) Cisarua, Bogor, Jawa Barat 9 April 2010 : COMMUNICATION & DATABASE TRAINING (Internal TI-Indonesia) Cisarua, Bogor, Jawa Barat 10 April 2010 : ToT DATABASE GAP ANALYSIS (Internal TI-Indonesia) Cisarua, Bogor, Jawa Barat
Surat Pembaca Sebagai penghangat ruang Surat Pembaca pada edisi ini kami tampilkan harapan berbagai pihak terhadap TI-Indonesia, yang kami himpun dari berbagai sumber •
Menjadi “corong” masyarakat dalam mengawal proses pemberantasan korupsi di Indonesia. (Ernayanti Manaf -Koalisi NGO HAM Aceh )
•
Mendukung penguatan kapasitas masyarakat sipil di daerah (Yusuf Tallamma-YPSHK)
•
Menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi bersama teman-teman aktifis anti korupsi
yang lain. (Muhajir-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar ) •
Harus terus melakukan pengawasan dan kontror terhadap jalannya pemerintahan sehingga dapat mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan pleh penyelenggara negara (Rizalihadi-LSM SaPA Aceh )
•
Menjadi rumah pembelajaran (learning center) dalam terobosanterobosan inovasi akan tools atau sistem/metodelogi pencegahan korupsi. (Agung Fajar-Cerdas Bangsa (Tangerang) )
•
Membantu penanganan pemberantasan korupsi Indonesia, mem-
bantu lembaga-lembaga, pihak terkait dalam hal memahami tehnik advokasi anggaran. (WA ODE YANI HAERANI -Forum ABG (Anggaran Berprespektif Gender))
Salam Transparansi Keberadaan media ini sangat penting untuk membangun komunikasi di antara para pelaku berbagai program di Transparency International (TI) Indonesia. Media tersebut dimaksudkan menyediakan informasi terkini mengenai capaian-capaian program sekaligus sebagai forum berbagi pengalaman dalam membangun inisiatif, menyelesaikan masalah, dan mencapai sasaran. Satu tahun yang lalu, TI-Indonesia bekerjasama dengan The UK Foreign & Commonwealth Office (UKFCO) pernah menerbitkan newsletter Transparansi sebanyak 5 edisi. Kini atas dukungan Danish International Development Agency (DANIDA), kami kembali mempublikasikan newsletter, masih dengan nama yang sama tetapi dalam bentuk elektronik/soft file (e-newsletter). Peran media semacam itu semakin penting untuk program yang memiliki wilayah kerja yang tersebar di berbagai pulau dan provinsi, serta melibatkan banyak stakeholders untuk mewujudkannya. Sudah tepat kiranya jika e-newsletter ini kami maksudkan sebagai salah satu media untuk membangun komunikasi dan kerjasama di antara pelaku-pelaku program. Kami mengundang kawan-kawan pelaku program untuk menyumbangkan tulisan untuk edisi-edisi mendatang. E-newsletter Transparansi rencananya hadir sebulan sekali. Semoga e-newsletter Transparansi bisa menjadi media bagi pendapat dan masukan dari berbagai pelaku program. Redaksi
E-NEWSLETTER TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia atas dukungan Danish International Development Agency (DANIDA) PENANGGUNG JAWAB: Teten Masduki. REDAKTUR PELAKSANA: Dwipoto Kusumo. REDAKSI: Soraya Aiman, Ilham B. Saenong, Retha Dungga, Heni Yulianto, Jonni Oeyoen, Florian Vernaz, Arief Nur Alam, Rivan Praharsya, Frenky Simanjuntak, Putut A Saputro, Kumba D. ALAMAT REDAKSI: Jl. Senayan Bawah No.17, Blok S, Rawa Barat, Jakarta 12180. Tel: 6221 7208515, Fax: 6221 7267815, Email:
[email protected], Web: www.ti.or.id
REDAKSI MENERIMA ARTIKEL ATAU TULISAN DARI PIHAK LUAR SECARA SUKARELA, YANG BERKAITAN DENGAN ISU GERAKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI, PANJANG ARTIKEL ATAU TULISAN 6000 KARAKTER
