SOSIALISASI PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI

DISKUSI PANEL

“ SOSIALISASI PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI”

LATAR BELAKANG Proses Perizinan dibawah Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta telah diterapkan sejak 1 Januari 2015, sehingga seluruh Proses Pengurusan Perijinan, Perpanjangan Surat Izin, Surat Persetujuan, Surat Rekomendasi dan Surat-surat sejenis lainnya berdasarkan PERGUB DKI No 57 – 2014 atas;  PERDA DKI No 12 – 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  PERMENDAGRI No 24 Tahun 2006 tentang, Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pengurusannya dilakukan melalui BP PTSP DKI. Namun disisi lain masih adanya kesimpang siuran informasi, sebagai akibat tidak berkesinambungnya informasi proses dan layanan BP PTSP DKI terhadap Dunia Usaha, sehingga menimbulkan keluhan para Dunia Usaha, seperti Dunia Usaha Jasa Konsultansi. Terkait Dunia Usaha Jasa Konsultansi, Surat Izin yang langsung dikeluarkan oleh Pemda DKI dan sudah berada dibawah layanan PTSP antara lain;  Izin Domisili Usaha/Kantor, yang dikaitkan dengan PERDA Tatat Ruang DKI Jakarta, dimana sudah ada Zoning Daerah Usaha, Daerah Perkantoran, Pemukiman dlsb.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada sebagian Jasa Konsultansi  Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi/Konsultansi Sehingga KADIN DKI merasa perlu sosialisasi tersebut tetap berlanjut dengan tepat sasaran. Maka Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta selaku organisasi payung usaha, termasuk dunia usaha Jasa Konsultansi, dalam melaksanakan Program Kerja 2015 nya berinisiatif untuk mengadakan Panel Diskusi “SOSIALISASI PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI”, yang dikoordinir oleh WKU Jasa Konsultansi dan Lingkungan Hidup – Kadin DKI Jaya, dan melibatkan Nara Sumber antara lain;  BP PTSP DKI Jakarta  LPJKD DKI Jakarta  BSK Kadin DKI Jakarta

Diskusi Panel ini direncanakan akan bekerja sama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia – INKINDO DKI, serta diharapkan diikuti oleh Pimpinan Perusahaan dari Dunia Usaha Jasa Konsultansi (Konslultan) juga Assosiasi Perusahan terkait di DKI. Jumlah peserta diharapkan sekitar 150-200 Peserta, yang terdiri dari Pengurus dan Anggota;     

DPN INKINDO DPD/Anggota INKINDO DKI Jakarta Pengurus/Anggota IAI DKI Jakarta Assosiasi Pengembang Assosiasi Real Estate DKI Jakarta

DISKUSI PANEL

“ SOSIALISASI PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI”

TOR DISKUSI PANEL Dengan diterapkannya seluruh Proses Perizinan dibawah Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta sejak 1 Januari 2015, maka seluruh Proses Pengurusan Perijinan, Perpanjangan Surat Izin, Surat Persetujuan, Surat Rekomendasi dan Surat-surat sejenis lainnya berdasarkan PERGUB DKI No 57 – 2014 atas;  PERDA DKI No 12 – 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  PERMENDAGRI No 24 Tahun 2006 tentang, Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; seluruh proses pengurusan surat Izin-Perpanjangan-Rekomendasi dll dilakukan melalui BP PTSP DKI. Namun disisi lain masih adanya kesimpang siuran informasi, sebagai akibat tidak berkesinambungnya informasi proses dan layanan BP PTSP DKI terhadap Dunia Usaha, sehingga menimbulkan keluhan para Pimpinan Dunia Usaha, seperti Dunia Usaha Jasa Konsultansi. Pada Proses Perizinan di Dunia Usaha Jasa Konsultansi, Surat Izin yang langsung dikeluarkan oleh Pemda DKI dan sudah berada dibawah layanan PTSP antara lain;

 Izin Domisili Usaha/Kantor, yang dikaitkan dengan PERDA Tata Ruang DKI Jakarta, dimana sudah ada Zoning Daerah Usaha, Daerah Perkantoran, Pemukiman dlsb.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada sebagian Jasa Konsultansi  Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi/Konsultansi (SIUJK & SIUNJK) Sementara Dunia Usaha Jasa Konsultansi juga perlu Surat-surat pendukung dari Instansi lain, seperti;      

Akte Perusahaan, oleh Notaris SK Menteri Hukum dan HAM (Pengesahan), oleh KemenKumHam NPWP, PKP & SKT oleh Dirjen Pajak, dll Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang dikeluarkan oleh LPJKN/LPJKP – DKI SBU Non Jasa Konstruksi, yang dikeluarkan oleh KADIN Surat Keahlian Tenaga Kerja (SKA/SKT) untuk karyawan, yang dikeluarkan oleh LPJKN/LPJKP – DKI

Sehingga KADIN DKI merasa perlu sosialisasi tersebut tetap berlanjut dengan tepat sasaran, serta diharapkan adanya sinkronisasi antar Instansi agar lebih terpadunya seluruh proses Perizinan Dunia Usaha di DKI Jakarta. Maka Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta selaku organisasi payung usaha, termasuk dunia usaha Jasa Konsultansi, dikoordinir oleh WKU Jasa Konsultansi dan Lingkungan Hidup – Kadin DKI Jaya, berinisiatif untuk mengadakan Panel Diskusi “SOSIALISASI PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI” yang melibatkan Nara Sumber antara lain;  BP PTSP DKI Jakarta  LPJKD DKI Jakarta  BSK Kadin DKI Jakarta Diskusi Panel ini direncanakan akan bekerja sama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia – INKINDO DKI, dana diharapkan diikuti oleh Pimpinan Perusahaan dari Dunia Usaha Jasa Konsultansi (Konslultan) di DKI. Pada Panel Diskusi tersebut, penjelasan yang lebih fokus terhadap proses Perizinzn/Perpanjangan Surat-surat Badan Usaha Jasa Konsultansi, dapat lebih dielaborasi oleh Pemda DKI, dalam hal ini BP PTSP. Demikian juga Surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi lain sebagai bagian yang tidak terlepas dari Dokumen Persyaratan pada proses di Instansi PTSP. Lebih jauh lagi, sangat diharapkan bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud diatas, seperti SBU bisa disinkronisasikan dalam proses di PTSP.

Sedangkan terkait SIUJK Non Jasa Konstruski, yang SBU nya dikeluarkan oleh KADIN, merupakan mata rantai yang tidak lepas dari seluruh proses teraebut diatas, sehingga peranan BSK Kadin DKI Jakarta akan memberikan masukan dalam Diskusi Panel tersebut. Disisi lain, bahwa Peraturan Perundangan adalah berlaku untuk seluruh Dunia Usaha sesuai dengan Peruntukannya. Dalam kaitan ini, KADIN Jakarta dan INKINDO DKI Jakarta, mengamati bahwa SBU – Sertifikat Badan Usaha diterbitkan oleh LPJK(D), digunakan sebagai dasar terbitnya SIUJK yang diterbitkan oleh Pemda DKI, tidak pernah diterapkan dalam Proses Persyaratan Jasa Konstruksi/Konsultansi pada Proyek-proyek Investasi Swasta/Pengembang Swasta. Demikian juga halnya SIUJK Non Jasa Konstruksi hanya diterapkan oleh Instansi tertentu, belum semua Instansi Pemerintah dan Sektor Swasta mensyaratkan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa mereka. Pada Panel Diskusi ini, dengan masukan yang lebih konprehensif bahwa perlu ditegakannya Peraturan-UU berlaku bagi seluruh Dunia Usaha, baik pendanaan APBN/APBD maupun Investasi Swasta, yang dimulai oleh Pemda DKI. Sehingga tidak terjadi malpraktek pada Sektor-sektor tertentu karena tidak adanya low enforcement Pemerintah/Pemda dalam menerapkan Peraturan Perundangan. Jumlah peserta diharapkan sekitar 150-200 Peserta, yang terdiri dari Pengurus dan Anggota;     

DPN INKINDO DPD/Anggota INKINDO DKI Jakarta Pengurus/Anggota IAI DKI Jakarta Assosiasi Pengembang DKI Jakarta Assosiasi Real Estate DKI Jakarta

LAPORAN DISKUSI PANEL PERIJINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI TERKAIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I. PENDAHULUAN Proses Perizinan di bawah Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta telah diterapkan sejak 1 Januari 2015, sehingga seluruh Proses Pengurusan Perijinan, Perpanjangan Surat Izin, Surat Persetujuan, Surat Rekomendasi dan Surat-surat sejenis lainnya, pengurusannya dilakukan melalui Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2014, didasarkan atas Peraturan Daerah ( PERDA ) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun disisi lain masih adanya kesimpangsiuran informasi, sebagai akibat tidak berkesinambungnya proses pelayanan dari yang semula dilaksanakan oleh SKPD terkait sekarang dilaksanakan oleh staf yang berada di Kecamatan maupun di Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, sehingga informasi dan layanan serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan perizinan tersebut menimbulkan keluhan dari para Dunia Usaha, seperti Dunia Usaha Jasa Konsultansi. Terkait Dunia Usaha Jasa Konsultansi, Izin yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sudah berada di bawah layanan Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta antara lain : 1. Izin Domisili Usaha/Kantor, yang dikaitkan dengan PERDA Tata Ruang DKI Jakarta, dimana sudah ada Zoning Daerah Usaha, Daerah Perkantoran, Pemukiman dan lain sebagainya. 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada sebagian Jasa Konsultansi. 4. Izin Usaha Jasa Konstruksi / Konsultansi. Sejalan dengan berbagai permasalahan yang dialami Dunia Usaha Jasa Konsultansi sebagaimana tersebut di atas, maka KADIN DKI Jakarta cq. Bidang Jasa Konsultansi dan Lingkungan Hidup, sebagai wadah dunia usaha memandang perlu diadakan Diskusi Panel tentang “Perizinan Dunia Usaha Jasa Konsultansi Terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu“,

kepada Pengusaha Jasa Konsultansi pada khususnya dan Dunia Usaha pada umumnya, bekerjasama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ( INKINDO ) DKI Jakarta, Badan Sertifikasi (BSK) KADIN DKI Jakarta dan Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta.

II. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud : Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keluhan Dunia Usaha khususnya Usaha Jasa Konsultansi tentang permasalahan pengurusan izin Jasa Konsultansi pada Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, sehingga didapat masukan untuk BP PTSP dalam memperbaiki pelayanan sehingga tepat sasaran. Tujuan : 1. Mendapatkan informasi langsung dari Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, tentang pelayanan yang diberikan, khususnya Perizinan Jasa Konsultansi. 2. Pentingnya Sinkronisasi antar Instansi agar lebih terpadu seluruh proses Perizinan Dunia Usaha di DKI Jakarta, sehingga tepat sasaran. 3. Mendapatkan masukan yang lebih konprehensif bahwa perlu ditegakkannya Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh Dunia Usaha, baik pendanaan APBN/APBD maupun Investasi Swasta, yang dimulai oleh Pemda DKI Jakarta, sehingga tidak terjadi mal praktek pada sektor-sektor tertentu karena tidak adanya low enforcement Pemerintah/Pemda dalam menerapkan Peraturan Perundangan. 4. Agar IUJK yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta dapat menjadi syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa pada proyek Investasi Swasta/Pengembang Swasta untuk bidang Konstruksi. 5. Agar SBU yang diterbitkan oleh KADIN DKI Jakarta untuk Jasa Non Konstruksi dapat dijadikan syarat pada proses pengadaan barang dan jasa proyek-proyek Pemerintah Daerah dan Swasta. 6. Mendapatkan jalan keluar mengenai zonasi yang mengatur ijin domisili bagi dunia usaha

III. PERSIAPAN ACARA Dengan susunan Kepanitiaan sesuai Surat Tugas Nomor: 1248/STUG/DP/XI/2015, Tanggal 10 November 2015 dengan Ketua Panitia Pelaksana (OC) Bapak Montery Darwin (sesuai Surat Tugas Susunan Panitia terlampir). Rapat-Rapat Persiapan : 1. Rapat Koordinasi Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Pranata Usaha KADIN DKI Jakarta tanggal 3 September 2015.

2. 3. 4. 5.

Rapat Persiapan, tanggal 10 September, 5 Oktober, 9, 17, 26 November dan 3 Desember 2015 Audiensi dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diterima oleh Asisten Perekonomian Sekda Prov DKI Jakarta, tanggal 15 November 2015. Diterima Audiensi oleh Kepala LPJKP DKI Jakarta, tanggal 24 November 2015 Diterima Audiensi oleh Kepala BP PTSP, tanggal 2 Desember 2015.

IV. PELAKSANAAN ACARA WAKTU DAN TEMPAT : Diskusi Panel ini diselenggarakan oleh KADIN DKI Jakarta cb.Bidang Jasa Konsultansi dan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia( INKINDO ) DKI Jakarta, Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta dan Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, pada : Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Senin 7 Desember 2015 Pk. 08.30 WIB s/d Selesai Puri Ratna Ballroom, Lantai 2 Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta

SUSUNAN ACARA : WAKTU

KEGIATAN

PELAKSANA

Pk.08.30-09.30 WIB Registrasi & Coffee Break

Panitia

Pk.09.30-09.35 WIB Pembukaan

MC

Pk.09.35-09.40 WIB Laporan Ketua Panitia Pelaksana

Bpk.Montery Darwin

Pk.09.40-09.45 WIB Sambutan Ketua Umum KADIN DKI Jakarta

Bpk.Ir.EDDY KUNTADI

Sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus Membuka Secara Resmi Diskusi Panel tentang “PERIZINAN Pk.09.45-10.00 WIB DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI TERKAIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ”.

Bpk.DJAROT SYAIFUL HIDAYAT

DISKUSI PANEL Pembicara I : Kepala Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP Pk.10.00-10.20 WIB PTSP) DKI Jakarta. Topik : “PERIZINAN USAHA KONSULTANSI DI DKI JAKARTA”.

Bpk. Dr. EDY JUNAEDI, MSI

Pembicara II : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) DKI Jakarta. Pk.10.20-10.40 WIB Topik : “APLIKASI SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK KONSTRUKSI INVESTASI SWASTA”.

Bpk. Ir. HERU PANATAS, MM

Pembicara III : Ketua Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta Pk.10.40-11.00 WIB Topik : “ APLIKASI SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) NON JASA KONSTRUKSI PADA PELELANGAN PEMERINTAH DKI JAKARTA”.

Bpk. BERRY B. PURBA

Pembicara IV : Kepala Dinas Penataan Kota Pemrov DKI Jakarta Pk.11.00-11.20 WIB Topik : “ PENERAPAN ZONA KOMERSIAL UNTUK DOMISILI USAHA JASA KONSULTANSI”.

Bpk. Ir. Drs. ISWAN ACHMADI, MT

Pk.11.20-12.30 WIB Tanya Jawab Pk.12.30-13.30 WIB Penutup / ISHOMA / Makan Siang

Bpk. Ir. ERIE HERYADI Panitia

PELAKSANAAAN : PEMBUKAAN : I.

Kegiatan dimulai dengan Laporan Ketua Panitia Pelaksana (OC) oleh Bapak Montery Darwin Ketua Komtap jasa Konsultansi Konstruksi KADIN DKI Jakarta.

II.

Dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Bapak Ir. EDDY KUNTADI.

III. Kemudian Sambutan dari Kepala Dinas Koperasi, UKMK serta Perdagangan DKI Jakarta, Bapak Irwandi mewakili Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka secara resmi acara Diskusi Panel “Perizinan Dunia Usaha Jasa Konsultansi Terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu“. IV. PAPARAN MATERI : Bertindak sebagai Moderator Bapak Ir. Erie Heryadi, Wakil ketua Umum Bidang Jasa Konsultansi dan Lingkungan Hidup KADIN DKI Jakarta. Dengan Pembicara sbb : 1.

Pembicara I

Topik 2. Pembicara II Topik

: Bapak DR. Edy Junaedi, MSi Kepala Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta : Perijinan Usaha Konsultansi Di DKI Jakarta : Bapak Ir. Heru Panatas, MM Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstrruksi Provinsi (LPJKP) DKI Jakarta. : Aplikasi Sertifikat Badan usaha (SBU) Jasa Konstruksi Pada Proyek Konstruksi Investasi Swasta

3.

Pembicara III Topik

4.

Pembicara IV Topik

: Bapak Berry B. Purba Ketua Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta : Aplikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Non Jasa Konstruksi Pada Pelelangan Pemerintah DKI Jakarta : Bapak Ir. Drs. Iswan Achmadi, MT : Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta : Penerapan Zona Komersial Untuk Domisili Usaha Jasa Konsultansi

V. Tanya Jawab Tanya Jawab berlangsung cukup menarik, berlangsung 3 Sessi, dimana masingmasing Sessi 3 orang. (Notula Diskusi Panel terlampir) Semua Pembicara dan Moderator hadir, tetapi Kepala Dinas Penataan Kota diwakili oleh Ibu Grace Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang. TEMPAT : 1. Tempat cukup memadai dari fasilitas dan luas ruangan untuk kapasitas 125 orang peserta. 2. Parkiran cukup memadai. 3. Yang menghambat adalah karena lokasi tempat adalah 3 in 1, dan jalan yang dilalui hanya satu dan berakibat kemacetan parah, sehingga banyak peserta yang membatalkan untuk hadir dan ada pula yang sudah membayar biaya kepesertaan. PUBLIKASI : Acara diskusi ini diliput Media Cetak (Bisnis Indonesia, Business News, Bisnis Indonesia Foto, Media Sore ).

V. PESERTA / UNDANGAN Diskusi Panel ini dihadiri oleh 125 orang peserta, terdiri dari pelaku usaha anggota dan non anggota KADIN DKI Jakarta, KADIN Kota se DKI Jakarta, Asosiasi, Pers, dan instansi (terlampir Daftar Undangan). Para Peserta terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Peserta berbayar dan Peserta Gratis. Untuk yang berbayar dipungut biaya Kepesertaan sebesar Rp 150.000,- per orang dan semua peserta mendapatkan materi pembicara, block note, pulpen, sertifikat, makan siang dan coffee break.

VI. BIAYA PELAKSANAAN Biaya Pelaksanaan Diskusi Panel ini dibebankan kepada : 1. Anggaran Program Kerja KADIN DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 35.000.000,-- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). 2. Anggaran dari INKINDO DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) 3. Anggaran dari Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) 4. Biaya Kepesertaan berbayar sebesar Rp 10.650.000,- (71 orang X Rp 150.000,-) 5. Sponsor dari PT. Intiland Development, Tbk sebesar Rp 15.000.000,-

VII. PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN : 1. Dalam pelaksanaan acara dapat berjalan dengan lancar dan baik. 2. Walaupun waktu persiapan yang sangat singkat, target peserta bisa tercapai namun masih ada beberapa potensi peserta yang belum bisa diakomodir. 3. Tempat dinilai cukup memadai dari fasilitas dan luas ruangan untuk kapasitas 200 orang peserta. 4. Biaya Pelaksanaan acara Diskusi dialokasikan dari Anggaran Program Kerja Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Pranata Usaha KADIN DKI Jakarta tahun 2015, INKINDO DKI Jakarta, Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta dan Sponsor PT. Intiland Development, Tbk PENUTUP : Panitia menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah berperan serta sehingga penyelenggaraan kegiatan Diskusi Panel ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, tak lupa mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan dan penyampaian laporan ini. Jakarta, 10 DESEMBER 2015 DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DKI JAKARTA Mengetahui, KETUA PENGARAH (SC)

KETUA PANITIA (OC)

Ir. ERIE HERYADI

MONTERY DARWIN

FOTO ACARA : Laporan Ketua Panitia

Sambutan Ketua Umum KADIN DKI Jakarta :

Paparan Pembicara

Peserta

Tanya Jawab

Foto-foto Untuk Sponsor

Pada Backdrop

Pada Ex-Banner

Pada Brosur

Pada Spanduk Selamat datang

P R O P O S A L

DISKUSI PANEL TENTANG “ PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI TERKAIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU”

I. PENDAHULUAN Proses Perizinan di bawah Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta telah diterapkan sejak 1 Januari 2015, sehingga seluruh Proses Pengurusan Perijinan, Perpanjangan Surat Izin, Surat Persetujuan, Surat Rekomendasi dan Surat-surat sejenis lainnya, pengurusannya dilakukan melalui Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2014, didasarkan atas Peraturan Daerah ( PERDA ) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun disisi lain masih adanya kesimpang siuran informasi, sebagai akibat tidak berkesinambungnya proses pelayanan dari yang semula dilaksanakan oleh SKPD terkait sekarang dilaksanakan oleh staf yang berada di Kecamatan maupun di Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, sehingga informasi dan layanan serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan perizinan tersebut menimbulkan keluhan dari para Dunia Usaha, seperti Dunia Usaha Jasa Konsultansi. Terkait Dunia Usaha Jasa Konsultansi, Surat Izin yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sudah berada dibawah layanan Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta antaralain ; 1. Izin Domisili Usaha/Kantor, yang dikaitkan dengan PERDA Tata Ruang DKI Jakarta, dimana sudah ada Zoning Daerah Usaha, Daerah Perkantoran, Pemukiman dan lain sebagainya. 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada sebagian Jasa Konsultansi 4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi / Konsultansi 1/5

Sejalan dengan berbagai permasalahan yang dialami Dunia Usaha Jasa Konsultansi sebagaimana tersebut diatas, maka KADIN DKI Jakarta cq. Jasa Konsultansi dan Lingkungan Hidup, sebagai wadah dunia usaha memandang perlu diadakan Diskusi Panel tentang “ Perizinan Dunia Usaha Jasa Konsultansi Terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu “, kepada Pengusaha Jasa Konsultansi pada khususnya dan Dunia Usaha pada umumnya, bekerjasama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia ( INKINDO ) DKI Jakarta dan Ba dan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta.

II. MAKSUD DAN TUJUAN Diskusi Panel tentang “Perizinan Dunia Usaha Jasa Konsultansi Terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu “, dilaksanakan dengan : Maksud : Mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keluhan Dunia Usaha khususnya Usaha Jasa Konsultansi tentang permasalahan pengurusan izin Jasa Konsultansi pada Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, sehingga didapat masukan untuk BP PTSP dalam memperbaiki pelayanan sehingga tepat sasaran. Tujuan : 1. Mendapatkan informasi langsung dari Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, tentang pelayanan yang diberikan, khususnya Perizinan Jasa Konsultansi. 2. Pentingnya Sinkronisasi antar Instansi agar lebih terpadu seluruh proses Perizinan Dunia Usaha di DKI Jakarta, sehingga tepat sasaran. 3. Mendapatkan masukan yang lebih konprehensif bahwa perlu ditegakkannya Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh Dunia Usaha, baik pendanaan APBN/APBD maupun Investasi Swasta, yang dimulai oleh Pemda DKI Jakarta, sehingga tidak terjadi mal praktek pada Sektor-sektor tertentu karena tidakadanya low enforcement Pemerintah/Pemda dalam menerapkan Peraturan Perundangan. 4. Agar Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK(D), dapat digunakan sebagai dasar terbitnya SIUJK oleh Pemda DKI Jakarta, mengingat tidak pernah diterapkan dalam Proses Persyaratan Jasa Konstruksi / Konsultansi pada Proyekproyek Investasi Swasta/Pengembang Swasta, demikian juga halnya SIUJK Non Jasa Konstruksi hanya diterapkan oleh Instansiter tentu, belum semua Instansi Pemerintah dan Sektor Swasta mensyaratkan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa mereka.

III. TEMA Diskusi Panel ini diberi Tema: “ PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI TERKAIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU”. 2/5

IV. PENYELENGGARA, WAKTU DAN TEMPAT Diskusi Panel ini diselenggarakan oleh KADIN DKI Jakarta cb.Bidang Jasa Konsultansi dan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia( INKINDO ) DKI Jakarta dan Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta, pada : Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Senin 7 Desember 2015 Pk. 08.30 WIB s/d Selesai Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta

V. NARA SUMBER Nara Sumber yang akan dihadirkan dalam acara Panel Diskusi tentang “PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI TERKAIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU”, terdiri dari : 1. 2. 3. 4.

Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta. Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta. LembagaPengembanganJasaKonstruksi Daerah (LPJKD) DKI Jakarta. BadanSertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta.

VI. KEPANITIAAN PanitiaPenyelenggaraan Panel Diskusi tentang “PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI TERKAIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ”, (terlampir).

VII. KEPESERTAAN Diskusi Panel ini direncanakan akan dihadiri sekitar 150-200 Peserta, dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000/Orang, yang terdiri dari Pengurus dan Anggota ;  Pengurus / Anggota KADIN DKI Jakarta & BSK DKI Jakarta  DPN INKINDO  DPD/Anggota INKINDO DKI Jakarta  Pengurus/Anggota IAI DKI Jakarta  AsosiasiPengembang  Asosiasi Real Estate DKI Jakarta 3/5

VIII. SUSUNAN ACARA WAKTU Pk.08.30-09.30 WIB Pk.09.30-09.35 WIB Pk.09.35-09.40 WIB Pk.09.40-09.45 WIB Pk.09.45-10.00 WIB

Moderator Pk.10.00-10.20 WIB

KEGIATAN Registrasi & Coffee Morning Pembukaan Laporan Ketua Panitia Pelaksana Sambutan Ketua Umum KADIN DKI Jakarta. Sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus Membuka Secara Resmi Diskusi Panel tentang “ PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI TERKAIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ”.

DISKUSI PANEL

Pk.11.20-12.30 WIB

Pembicara I : Kepala Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta. Topik : “ PROSES PERIZINAN USAHA KONSULTANSI DI DKI JAKARTA.” Pembicara II : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) DKI Jakarta. Topik : “ APLIKASI SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK KONSTRUKSI INVESTASI SWASTA.” Pembicara III : Ketua Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta Topik : “ APLIKASI SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) NON JASA KONSTRUKSI PADA PELELANGAN PEMERINTAH DKI JAKARTA.” Pembicara IV : Kepala Dinas Penataan Kota Pemrov DKI Jakarta Topik : “ PENERAPAN ZONA - RDTR KOMERSIAL UNTUK DOMISILI USAHA JASA KONSULTANSI. ” Tanya Jawab

Pk.12.30-13.30 WIB

Penutup / ISHOMA / Makan Siang

Pk.10.20-10.40 WIB

Pk.10.40-11.00 WIB

Pk.11.00-11.20 WIB

PELAKSANA Panitia MC Bpk.Montery Darwin

Bpk.Ir.EDDY KUNTADI Bpk.DJAROT SYAIFUL HIDAYAT, Yang diwakili Oleh Asisten Perekonomian Bpk. FRANKY MANGATAS PANJAITAN Bpk. Ir. ERIE HERYADI Bpk. Dr. EDY JUNAEDI, MSI

Bpk. Ir. HERU PANATAS, MM

Bpk. BERRY B. PURBA, SH, MH

Bpk. Ir. Drs. ISWAN ACHMADI, MT, Diwakili HERU oleh Pak. HERMAWANTO Moderator Panitia 4/5

IX. BIAYA PELAKSANAAN Biaya Pelaksanaan dibebankan kepada Anggaran Program Kerja KADIN DKI Jakarta, dan sponsor yang tidak mengikat organisasi.

X. HASIL Hasilkegiataniniakandisusundalambentuklaporandanakandisampaikankepadapihakpihakterkait.

XI. PENUTUP Demikian Proposalinidisusun sebagai pedoman dalam mempersiapkan penyelenggaraan Diskusi Panel tentang “PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI TERKAIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU”. Jakarta, 23 September 2015 DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DKI JAKARTA WAKIL KETUA UMUM

PANITIA PELAKSANA (OC) DISKUSI PANEL TENTANG

PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI

KETUA

BIDANG JASA KONSULTANSI &LINGKUNGAN HIDUP

Ir. ERIE HERYADI

MONTERY DARWIN

DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DKI JAKARTA KETUA UMUM

Ir. EDDY KUNTADI

D/Ipa/Progja/Progja 2015/DispanelPerizinanDunia Usaha JasaKonsu;tansi

5/5

DISKUSI PANEL

“ SOSIALISASI PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI” TOR DISKUSI PANEL Dengan diterapkannya seluruh Proses Perizinan dibawah Badan Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BP PTSP) DKI Jakarta sejak 1 Januari 2015, maka seluruh Proses Pengurusan Perijinan, Perpanjangan Surat Izin, Surat Persetujuan, Surat Rekomendasi dan Surat-surat sejenis lainnya berdasarkan PERGUB DKI No 57 – 2014 atas;  PERDA DKI No 12 – 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  PERMENDAGRI No 24 Tahun 2006 tentang, Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; seluruh proses pengurusan surat Izin-Perpanjangan-Rekomendasi dll dilakukan melalui BP PTSP DKI. Namun disisi lain masih adanya kesimpang siuran informasi, sebagai akibat tidak berkesinambungnya informasi proses dan layanan BP PTSP DKI terhadap Dunia Usaha, sehingga menimbulkan keluhan para Pimpinan Dunia Usaha, seperti Dunia Usaha Jasa Konsultansi. Pada Proses Perizinan di Dunia Usaha Jasa Konsultansi, Surat Izin yang langsung dikeluarkan oleh Pemda DKI dan sudah berada dibawah layanan PTSP antara lain;  Izin Domisili Usaha/Kantor, yang dikaitkan dengan PERDA Tata Ruang DKI Jakarta, dimana sudah ada Zoning Daerah Usaha, Daerah Perkantoran, Pemukiman dlsb.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada sebagian Jasa Konsultansi  Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Sementara Dunia Usaha Jasa Konsultansi juga perlu Surat-surat pendukung dari Instansi lain, seperti;  Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang dikeluarkan oleh LPJKD – DKI  SBU Non Jasa Konstruksi, yang dikeluarkan oleh KADIN  Surat Keahlian Tenaga Kerja (SKA/SKT) untuk karyawan, yang dikeluarkan oleh LPJKD – DKI  Akte Perusahaan, oleh Notaris  SK Menteri Hukum dan HAM (Pengesahan), oleh KemenHukHam  NPWP, PKP & SKT oleh Dirjen Pajak, dll

Sehingga KADIN DKI Jakarta mengharapkan kiranya Nara Sumber dapat menjelaskan mengenai lingkup tugas dan fungsinya sehingga Diskusi Panel tersebut tepat sasaran, serta diharapkan adanya sinkronisasi antar Instansi agar lebih terpadunya seluruh proses Perizinan Dunia Usaha di DKI Jakarta. Pada Panel Diskusi tersebut, penjelasan yang lebih fokus terhadap proses Perizinzn/Perpanjangan Surat-surat Badan Usaha Jasa Konsultansi, dapat lebih dielaborasi oleh Pemda DKI, dalam hal ini BP PTSP. Demikian juga Surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi lain sebagai bagian yang tidak terlepas dari Dokumen Persyaratan pada proses di Instansi PTSP. Lebih jauh lagi, sangat diharapkan bahwa dokumen-dokumen yang dimaksud diatas, seperti SBU bisa disinkronisasikan dalam proses di PTSP. Sedangkan terkait SIUJK Non Jasa Konstruski, yang SBU nya dikeluarkan oleh KADIN, merupakan mata rantai yang tidak lepas dari seluruh proses teraebut diatas, sehingga peranan BSK Kadin DKI Jakarta akan memberikan masukan dalam Diskusi Panel tersebut. Disisi lain, bahwa Peraturan Perundangan adalah berlaku untuk seluruh Dunia Usaha sesuai dengan Peruntukannya. Dalam kaitan ini, KADIN Jakarta dan INKINDO DKI Jakarta, mengamati bahwa SBU – Sertifikat Badan Usaha diterbitkan oleh LPJK(D), digunakan sebagai dasar terbitnya SIUJK yang diterbitkan oleh Pemda DKI, tidak pernah diterapkan dalam Proses Persyaratan Jasa Konstruksi/Konsultansi pada Proyek-proyek Investasi Swasta/Pengembang Swasta. Demikian juga halnya SIUJK Non Jasa Konstruksi hanya diterapkan oleh Instansi tertentu, belum semua Instansi Pemerintah dan Sektor Swasta mensyaratkan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa mereka. Pada Panel Diskusi ini, dengan masukan yang lebih konprehensif bahwa perlu ditegakannya Peraturan-UU berlaku bagi seluruh Dunia Usaha, baik pendanaan APBN/APBD maupun Investasi Swasta, yang dimulai oleh Pemda DKI. Sehingga tidak terjadi malpraktek pada Sektor-sektor tertentu karena tidak adanya low enforcement Pemerintah/Pemda dalam menerapkan Peraturan Perundangan.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Dr. Edy Junaedi

PTSP REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK DI DKI JAKARTA


Masalah Kota Jakarta

Macet Birokrasi Panjang

Air Bersih

Banjir

perlu regulasi yang mengatur ini semua

Penduduk padat

Kualitas Udara

Ruang Terbuka Hijau

Sampah

PTSP – REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK DI DKI JAKARTA


Masalah Perizinan PROSEDUR

FRUSTASI WAKTU

BIAYA



Pelayanan Terpadu Satu Pintu -- Perda Nomor 12 Tahun 2013  Mewujudkan visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20132017 khususnya misi ke lima, yakni membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik;  PTSP di DKI Jakarta merupakan revolusi nyata pelayanan publik dari yang bersifat birokratis ke simplikasi pelayanan;  Menjawab kebutuhan masalah perizinan warga;


STRUKTUR ORGANISASI BPTSP



Visi kami

“Solusi Perizinan Bagi Warga Jakarta”



Kebijakan Pelayanan PTSP  318 service point dapat melayani pemohon, dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Administrasi dan Provins  Delegasi kewenangan Penandatanganan Izin dan Non Izin hingga ke Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi  Memudahkan pemohon memasukan berkas perizinan dan menerima hasil perizinan sesuai wilayah tempat tinggal  Akan mengurus izin/non izin ke PTSP yang berwenang mengesahkan, dan mengambil hasilnya untuk diserahkan kembali ke pemohon  Waktu proses penyelesaian izin/non izin lebih cepat



Program Prioritas Pelayanan PTSP     

ODS (One Day Service) PELAYANAN PRIORITAS DRIVE THRU AJIB (ANTAR JEMPUT IZIN BERMOTOR) PELAYANAN KELILING ( MOBILE SERVICE UNIT)



SEKTOR EKONOMI INVESTASI DI DIARAHKAN :

   

PROVINSI

DKI

JAKARTA

Jasa Infrastruktur Konstruksi Properti

PTSP – REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK DI DKI JAKARTA PTSP – REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK DI DKI JAKARTA


TARGET INVESTASI : TAHUN

INVESTASI (dalam Trilyun)

REALISASI

PMA

PMDN

PMA

PMDN

2013

Rp. 48,48

Rp. 10,59

26,52

3,6

2014

Rp. 52,09

Rp. 11,38

52,20

17,8

2015

Rp. 55,62

Rp. 12,15

27,5

15

2016

Rp. 59,57

Rp. 13,02

2017

Rp. 63,94

Rp. 13,97

SUMBER : RPJMD DKI Jakarta 2013 – 2017 DATA 2015 : SAMPAI DENGAN BULAN SEPT.

PTSP ––REVOLUSI PTSP REVOLUSIPELAYANAN PELAYANANPUBLIK PUBLIKDIDIDKI DKIJAKARTA JAKARTA


DUKUNGAN PERIZINAN UNTUK INVESTASI        

Izin Prinsip Izin Khusus Izin Lingkungan Izin Pembangunan Izin Kelayanan Bangunan Izin Kelayakan Aktivitas Usaha Izin Usaha Spatial Permit

Contoh : Pembangunan Gedung > 32 Lantai (Aktivitas Bisnis) dan Bangunan > 8 Lantai (Aktivitas Sosial) Total Hari : 122 hari Documents needed :  Izin Prinsip : 1 hari  SP3L : 10 hari  SIPPT : 15 hari  KRK : 15 hari  RTLB/GPA : 7 hari  Amdal/Izin Lingkungan : 20 hari  IMB : 22 hari  SLF/Feasibility of Building Permit : 25 hari  UUG/Izin : 4 hari  Izin Usaha : 3 hari

PTSP PTSP– –REVOLUSI REVOLUSIPELAYANAN PELAYANANPUBLIK PUBLIKDIDIDKI DKIJAKARTA JAKARTA


DUKUNGAN PERIZINAN UNTUK INVESTASI Dasar Hukum Retribusi adalah Perda 3 Tahun Example : 2012 dan Perda 1 Tahun 2015 Pembangunan Gedung 20 Lantai - Retribusi dihitung berdasarkan luas area, Luas lahan : 7000 m2 index, dan jumlah biaya pembangunan Lokasi : Jl. M.T. Haryono - UUG dihitung berdasarkan luas lahan, Biaya : Rp. 483.222.000,- (estimated) intensitas gangguan, grup bisnis (industri Documents needed : dan non industri) dan lokasi bisnis  Izin Prinsip : Rp. 0  SP3L/Land acquisition : Rp. 0  SIPPT : Rp. 0  KRK/Construction Permit : Rp. 12.000 – Rp. 72.000, Amdal/Environmental Permit : Ro. 0  IMB/Construction Permit : Rp. 414.750.000,- (estimated)  SLF/Feasibility of Building Permit : Rp. 0  HO : Rp. 68.400.000,- (estimated)  Izin Usaha/Business Permit : Rp. 0



PENATAAN RUANG dan PERIZINAN DAN PERIZINAN DI PTSP TATA RUANG PERDA 1 TAHUN 2014 TENTANG RDTR DAN PZ

Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana Tata Ruang Wilayah. MISI JAKARTA

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PERDA 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PTSP

Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.



PENATAAN RUANG MERUPAKAN AWAL SUATU PERIZINAN PENATAAN RUANG IZIN LINGKUNGAN IZIN MEMBANGUN KELAIKAN BANGUNAN KELAIKAN AKTIVITAS USAHA IZIN USAHA KELAIKAN BADAN USAHA


JIKA PENATAAN RUANG TIDAK SESUAI MAKA PENGURUSAN IZIN DIBAWAHNYA JUGA BERMASALAH



PENATAAN RUANG RUANG HARUS MEMPERHATIKAN

Kegiatan pemanfaatan ruang hunian; a. keagamaan; b. usaha; c. sosial budaya; dan d. fungsi khusus.

I

IZIN

T

TERBATAS

B

BERSYARAT

X

DILARANG



SANGSI (PASAL 653 PERDA 1 TAHUN 2014) a. penghentian sementara kegiatan; b. penghentian sementara pelayanan umum; c. penutupan lokasi; d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; f. pembongkaran bangunan; g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau h. Denda administratif.



KEBERATAN MASYARAKAT (PASAL 653 PERDA 1 TAHUN 2014) (1) Setiap orang dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ kepada Gubernur melalui Kepala SKPD bidang tata ruang. (2) Keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas. (3) Gubernur melalui Kepala SKPD bidang tata ruang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ diterima, harus memberi keputusan atas keberatan terhadap pelaksanaan RDTR dan PZ yang diajukan dapat berupa menerima atau menolak setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD. 432 (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Gubernur atau Kepala SKPD bidang tata ruang tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK DKI JAKARTA PTSP SERVICE REVOLUTION INDIDI DKI JAKARTA PTSP – REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK DKI JAKARTA PTSP– –PUBLIC REVOLUSI PELAYANAN PUBLIK DI DKI JAKARTA



PERAN SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) JASA KONSTRUKSI PADA PROYEK KONSTRUKSI SWASTA

LPJK DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Jakarta Construction Services Development Board Ged. STT Sapta Taruna Lt. IV Jl. D.I. Panjaitan Kav 12-13 Cawang Jakarta Timur Website : http://www.lpjk.net, email : [email protected]

LPJK PROVINSI DKI JAKARTA DASAR HUKUM     

UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi



PP No.92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.28 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi



Permen.PU No.10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tupoksi, Serta Mekanisme Kerja LPJK



Keputusan Gubernur Nomor 420/2012 tentang Penetapan Pengurus LPJK Provinsi DKI Jakarta periode 2011-2015.

UU No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung PP No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi PP No.30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi PP No.4 tahun 2010 tentang Perubahan PP No.28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi

TUGAS LPJK 1. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi 3. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja 4. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi 5. Mendorong dan meningkatkan peran Arbitrase, Mediasi, dan Penilai Ahli di bidang Jasa Konstruksi

DASAR HUKUM  

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TANTANGAN SEKTOR KONSTRUKSI SWASTA 1. Sektor konstruksi swasta relatif tertutup: - Informasi tidak terbuka; regulasi pemerintah (Perpres 54 Th 2010 dan perubahan nya, Permen PUPR, dll) tidak mampu menjangkau; -

Seleksi oleh investor luar negeri sangat ketat;

2. Kontraktor Indonesia sebagian besar mengandalkan proyek pemerintah 3. Terdapat masalah yang struktural di sektor swasta yaitu aspek hukum tidak terjamin karena kepastian hukum di sektor swasta lemah; resiko tinggi bagi badan usaha.

TANTANGAN SEKTOR KONSTRUKSI SWASTA 4. Tingkat suku bunga kredit perbankan (dinilai pelaku jasa konstruksi nasional) terlalu tinggi. 5. Kompetisi dengan kontraktor asing semakin meningkat: 6. Faktor eksternal kurang mendukung: a. Situasi politik dan keamanan tidak sepenuhnya stabil; kepastian hukum rendah  country risk factor tinggi; minat investasi luar negeri kurang. b. Pembebasan lahan sukar; karakteristik/budaya lokal (hak atas tanah, dll.) misal tanah adat tidak boleh diganggu gugat.

PERMASALAHAN SBU UNTUK KONSTRUKSI SWASTA



Masih banyaknya proses pelelangan di swasta tidak mempersyaratkan SBU, SKA dan SKTK



Ketika mempersyaratkan SBU hanya digunakan untuk mengurangi besaran Pajak (PP No. 51 th 2008 tentang Pajak atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 187 Th 2008)



Masih adanya tidak mempersyaratkan atau menyesuaikan Kualifikasi dan Klasifikasi yang termuat dalam SBU



Keabsahan dan Kebenaran data pada SBU tidak di klarifikasi melalui website LPJK (www.lpjk.net)

PERANAN SBU DALAM KONSTRUKSI SWASTA

1. 2.

3. 4.

UU No. 18 Tahun 1999 mengatur kewajiban Badan Usaha Jasa Konstruksi harus mempunyai Sertifikat, Klasifikasi dan Kualifikasi (Psl. 8) Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha. Adanya pemisahan Jenis Usaha pada SBU : pelaksana (umum dan spesialis), perencana, pengawas, konsultan spesialis, lain nya dan teintegrasi) Kebenaran dan Keabsahan SBU dapat di klarifikasi melalui website LPJK (www.lpjk.net) karena dalam Peraturan LPJK disebutkan bahwa apabila terdapat perbedaan data SBU dengan data di website LPJK, maka yang benar adalah data yang tertayang pada website LPJK.

PERANAN REGULASI JASA KONSTRUKSI DALAM KONSTRUKSI SWASTA

1.

Dulu dikenal dengan Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) yang tidak mempersyaratkan Sertifikat Keahlian (SKA). Namun saat ini berubah menjadi Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sesuai Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan, bahwa kepada setiap penyelenggaraan bangunan yang meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pengkajian teknis bangunan.Wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA).

2.

Perlu regulasi oleh Menteri PUPR selaku Pembina Jasa Konstruksi Nasional mengeluarkan suatu aturan bahwa untuk pekerjaan konstruksi proyek swasta harus tunduk kepada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan aturan pelaksana lain nya. Artinya wajib memiliki SBU, SKA dan SKTK. Selain itu, diperlukan penyeragaman aturan di tingkat provinsi terkait hal tersebut.

PERANAN REGULASI JASA KONSTRUKSI DALAM KONSTRUKSI SWASTA

3.

Berkaitan dengan rencana perubahan UU Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999. Maka masalah yang berkaitan dengan kewajiban pelaksana atau konsultan wajib sesuai kepada UU Jasa Konstruksi yang baru nanti. Baik disektor pemerintahan maupun swasta.

4.

Badan Usaha nasional dan asing menghadapi MEA diwajibkan memiliki sertifikat ACPE.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN

BADAN

KADIN

DK

SI

RTIFIKA SE

I JAKARTA

PENJELASAN UMUM BADAN SERTIFIKASI KADIN (BSK) DKI JAKARTA

SEKRETARIAT : KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK C NO.21 JL. MAJAPAHIT NO. 18-22, JAKARTA PUSAT Telp. (021) 3520342, 3861838 Fax (021) 3840723 E-mail : [email protected] Website : www.badansertifikasikadindkijakarta.or.id

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN BADAN SERTIFIKASI KADIN (BSK) DKI JAKARTA

BADAN

2



KADIN

DK

SI

RTIFIKA SE

I JAKARTA

,. KADIN dibentuk pada tanggal 30 Nopember 1967 yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu Bapak ALI SADIKIN dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor : Iia/1/1/1/1968 tanggal 8 Januari 1968, sebagai satu-satunya Badan Kerjasama para Pengusaha juga merupakan Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kerjasama antara Pengusaha dan Pemerintah.



Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KADIN bahwa KADIN adalah wadah bagi Pengusaha Indonesia yang bergerak pada Bidang Perekonomian.



Salah satu tugas dan kewenangan KADIN dalam rangka pembinaan Dunia Usaha dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 memiliki tugas dan kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan dan rekomendasi mengenai usaha Pengusaha Indonesia, termasuk legalitas surat-surat yang dibutuhkan bagi kelancaran usaha pengusaha Indonesia.

3



Untuk memenuhi kebutuhan Pengusaha Indonesia dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, KADIN Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 426/DP/III/2005 tanggal 1 Maret 2005 Tentang Kegiatan Sertifikasi Penyediaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah



Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Surat Edaran KADIN Indonesia tersebut, maka KADIN DKI Jakarta pada tanggal 17 Mei 2005 membentuk Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta.



BSK dikukuhkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Nomor 13 Tahun 2005, tanggal 17 Mei 2005 tentang Pembentukan Badan Sertifikasi KADIN (BSK) yang memiliki tugas menilai kualifikasi dan kemampuan nyata perusahaan penyedia barang/ jasa instansi pemerintah sehingga memenuhi azas efesien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel, dengan nama “ Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan “.

I. LANDASAN HUKUM

1.

UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.

2.

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR : 17 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN AD/ ART KADIN.

3.

SURAT EDARAN KADIN INDONESIA NO. 426/DP/III/ 2005 TANGGAL 1 MARET 2005 TENTANG KEGIATAN SERTIFIKASI PENYEDIAAN BARANG/ JASA INSTANSI PEMERINTAH.

4

LAYANAN KADIN kepada Anggota Pemegang KTA-B (sesuai Pasal 8 UU No.1 Tahun 1987)

Note : “ Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut KADIN DKI Jakarta membentuk Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta sebagai penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dengan menerbitkan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan. 5

PEMBAGIAN PERAN

(Sesuai Pasal 11 Anggaran Dasar KADIN) Untuk lebih efektif pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 10 Anggaran dasar, pembagian peran KADIN, Organisasi Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha adalah sebagai berikut : a) KADIN menangani hal-hal yang bersifat lintas sektoral berdasarkan prinsip asas

berimbang.

b) Organisasi Perusahaan menangani hal-hal yang bersifat sektoral. c) Organisasi Pengusaha menangani hal-hal yang bersifat kesamaan aspirasi.

Sehubungan pembagian peran diatas maka Anggota Luar Biasa (ALB) KADIN yang bergabung di Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta adalah Organisasi Perusahaan yang menangani halhal yang bersifat sektoral yang termaktub di poin (b) yang telah direkomendasikan oleh KADIN DKI Jakarta. 6

PERSYARATAN ANGGOTA LUAR BIASA (ALB) KADIN BERGABUNG DI BADAN SERTIFIKASI KADIN (BSK) DKI JAKARTA Persyaratan Organisasi Perusahaan yang dapat diterima bergabung pada Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut :  Organisasi Perusahaan tersebut adalah Anggota Luar Biasa KADIN DKI Jakarta yang

masih aktif, sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus KADIN DKI Jakarta, Nomor : 008/SKEP/DP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, tentang Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) DKI Jakarta sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Organisasi KADIN Indonesia Nomor : Skep/130/DP/XII/2011.  Organisasi Perusahaan tersebut telah berdiri minimal 1 (satu) tahun, dan sudah

melaksanakan minimal 1 (satu) kali MUSDA.  Belum memiliki kemampuan mengadakan sertifikasi secara mandiri.  Organisasi Perusahaan yang tidak memiliki kesamaan sektor usaha dengan organisasi

perusahaan yang sudah bergabung pada BSK DKI Jakarta.  Organisasi Perusahaan yang anggotanya bergerak di bidang usaha sejenis/sektoral,

7

yakni : Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Jasa Pemborongan Non Konstruksi, Jasa Pemasokan Barang, Jasa Pengembangan Real Estate, dan Jasa Lainnya.

 Memiliki staf ahli untuk bidang-bidang teknis, spesialis dan atau beresiko tinggi

yang berhubungan dengan bidang/ sub bidang sertifikat yang akan diterbitkan.  Memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap, terdapat papan nama organisasi

yang jelas, berikut perlengkapan/peralatan kantor yang layak serta memiliki staf/karyawan yang memadai.  Wajib menyelenggarakan layanan informasi dan pemberdayaan anggota secara

terbuka serta wajib melaporkan hasil kegiatannya secara periodik satu tahun sekali kepada KADIN DKI Jakarta.  Pengurus Organisasi Perusahaan ALB KADIN DKI Jakarta, yakni Ketua/ Ketua

Umum, Sekretaris/ Sekretaris Umum, Bendahara/ Bendahara Umum, tidak boleh merangkap jabatan pada Organisasi Perusahaan ALB KADIN DKI Jakarta yang tergabung di Badan Sertifikasi KADIN (BSK) DKI Jakarta.

8

II. PENGERTIAN 1.

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ADALAH WADAH BAGI PENGUSAHA INDONESIA DAN MERUPAKAN INDUK ORGANISASI DARI ORGANISASI PERUSAHAAN DAN ORGANISASI PENGUSAHA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PEREKONOMIAN.

2.

SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN ADALAH PENGAKUAN TERHADAP KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN USAHA DI BIDANG PEMASOKAN BARANG DAN JASA, PEMBORONGAN NON KONSTRUKSI SERTA KONSULTAN NON KONSTRUKSI.

3.

DAFTAR REGISTRASI PERUSAHAAN ADALAH DAFTAR PERUSAHAAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN DITERBITKAN OLEH BADAN SERTIFIKASI KADIN (BSK) DKI JAKARTA.

9

III. TUJUAN 1.

MELAKUKAN RINTISAN PENDATAAN/ PENCATATAN PERUSAHAAN ANGGOTA KADIN DKI JAKARTA, SEHINGGA DAPAT MENJADI REFERENSI/ RUJUKAN UTAMA DALAM PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DI DKI JAKARTA, KHUSUSNYA KEGIATAN PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN INVESTASI.

2.

TERSUSUNNYA DAFTAR REGISTRASI PERUSAHAAN (DRP) PENYEDIA BARANG/JASA DI PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI ACUAN DAN MEMENUHI KEBUTUHAN PENGGUNA BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM MENILAI KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN ANGGOTA KADIN, SEHINGGA MEMENUHI AZAS, EFISIEN, EFEKTIF, TERBUKA DAN BERSAING, TRANSPARAN, ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF DAN AKUNTABEL.

3.

ADANYA REFERENSI DATA PERUSAHAAN PENYEDIA BARANG/ JASA SESUAI KOMPETENSI, KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI USAHA PERUSAHAAN.

4. 10

MENINGKATKAN KOMPETENSI PERUSAHAAN DI DKI JAKARTA SEBAGAI PELAKU PEMBANGUNAN EKONOMI YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING.

IV. FUNGSI DAN TUGAS BSK DKI JAKARTA FUNGSI : SEBAGAI PENYELENGGARA SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN ANGGOTA KADIN DKI JAKARTA

TUGAS : 1.

MENGHIMPUN ASOSIASI-ASOSIASI YANG TELAH DIREKOMENDASIKAN OLEH KADIN DKI JAKARTA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN SEBAGAI ASSESOR.

2.

MENYUSUN URAIAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA.

3.

MENYUSUN DAN MENETAPKAN DAFTAR REGISTRASI PERUSAHAAN.

4.

MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI.

5.

MENGUMUMKAN HASIL SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN.

11

V. BIDANG DAN SUBBIDANG DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT 1. BIDANG USAHA YANG TERDAPAT DI DALAM SERTIFIKAT TERDIRI : a.

BIDANG JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

b.

BIDANG JASA PEMBORONGAN NON KONSTRUKSI

c.

BIDANG PEMASOKAN BARANG

d.

BIDANG JASA PENGEMBANGAN REAL ESTATE

e.

BIDANG JASA LAINNYA

2. UNTUK BIDANG/ SUBBIDANG JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI DAN JASA PEMBORONGAN NON KONSTRUKSI TIDAK DAPAT DIGABUNG (DISATUKAN), DAN HARUS MEMILIKI TENAGA AHLI. 12

3. UNTUK BIDANG/ SUBBIDANG PEMASOKAN BARANG HANYA BISA DIGABUNG DENGAN JASA PENGEMBANGAN REAL ESTATE DAN JASA LAINNYA. 4. UNTUK SUBBIDANG TERTENTU SEPERTI PERCETAKAN, REPARASI KAPAL, PENYEDIA TENAGA KERJA/ SECURITY, KAWAL UANG DAN BARANG BERHARGA, KAROSERI, AMUNISI/ SENJATA API, BAHAN PELEDAK, TERMITE CONTROL/ FUMIGASI, PENJAHIT DAN KONVEKSI HARUS MEMILIKI IZIN TEKNIS YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG SESUAI DENGAN BIDANG SEKTORALNYA. 5. SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN/ SERTIFIKAT BADAN USAHA BERLAKU SELAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN. 13

VI. KUALIFIKASI PERUSAHAAN DAN NILAI PAKET PEKERJAAN

1. KUALIFIKASI PERUSAHAAN SECARA UMUM DIPERTIMBANGKAN ATAS DASAR MODAL DAN KEMAMPUAN MENANGANI PROYEK. 2. ASPEK PERMODALAN : a. MODAL Rp. 50.000.000,- S/D Rp. 500.000.000,- UNTUK SIUP GOLONGAN KECIL. b. MODAL Rp. 500.000.000,- S/D Rp. 10.000.000.000,- UNTUK SIUP GOLONGAN MENENGAH. c. MODAL LEBIH DARI Rp. 10.000.000.000,- UNTUK SIUP GOLONGAN BESAR. 14

3. ASPEK NILAI PAKET PEKERJAAN : a. NILAI PAKET PEKERJAAN SAMPAI DENGAN Rp. 2.500.000.000,UNTUK GOLONGAN KECIL . b. SEDANGKAN UNTUK NILAI PAKET PEKERJAAN DIATAS Rp. 2.500.000.000,UNTUK GOLONGAN NON KECIL.

15

VII. CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT DI BSK PERMOHONAN BARU : MENGAJUKAN PERMOHONAN DENGAN MENGISI FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI YANG DISEDIAKAN BADAN SERTIFIKASI (BSK) DKI JAKARTA, DENGAN MELAMPIRKAN : 1. BUKTI PENGAMBILAN PERMOHONAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN 2. FOTOCOPY AKTE PENDIRIAN BERIKUT AKTE PERUBAHAN TERAKHIR SERTA PENGESAHAN DARI INSTANSI YANG BERWENANG/ KETERANGAN NOTARIS. 3. FOTOCOPY KTP PENANGGUNGJAWAB/ PIMPINAN PERUSAHAAN. 4. BUKTI KONTRIBUSI SERTIFIKAT. 5. FOTOCOPY SIUP/ SURAT IZIN PMDN/ PMA ATAU IZIN LAINNYA (MEMPERLIHATKAN YANG ASLINYA). 6. FOTOCOPY IZIN KHUSUS SEKTORAL TEKNIS DARI INSTANSI TERKAIT. 16

7. FOTOCOPY KEANGGOTAAN KADIN DKI JAKARTA YANG MASIH BERLAKU. 8. FOTOCOPY KEANGGOTAAN ASOSIASI TERKAIT YANG MASIH BERLAKU SESUAI BIDANG SUBBIDANG YANG DIAJUKAN. 9. FOTOCOPY IZAJAH DAN KTP TENAGA AHLI/ TENAGA INTI. 10. FOTOCOPY KONTRAK/ SPK (PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN) BILA ADA. 11. FOTOCOPY SPT-PPH BADAN USAHA (TAHUN TERAKHIR). 12. FOTOCOPY NPWP PERUSAHAAN 13. FOTOCOPY NPWP DIREKTUR/ PIMPINAN PERUSAHAAN. 14. PAS PHOTO BERWARNA TERBARU UKURAN 3X4, SEBANYAK 2 (DUA ) LEMBAR.

17

PERMOHONAN PERPANJANGAN : MENGAJUKAN PERMOHONAN DENGAN MENGISI FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI YANG DISEDIAKAN BADAN SERTIFIKASI (BSK) DKI JAKARTA, DENGAN MELAMPIRKAN : 1. BUKTI PENGAMBILAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN 2. FOTOCOPY SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN YANG LAMA. 3. BUKTI KONTRIBUSI SERTIFIKAT. 4. FOTOCOPY SIUP/ SURAT IZIN PMDN/ PMA ATAU IZIN LAINNYA. 5. FOTOCOPY KEANGGOTAAN KADIN DKI JAKARTA YANG MASIH BERLAKU. 6. FOTOCOPY KEANGGOTAAN ASOSIASI TERKAIT YANG MASIH BERLAKU SESUAI BIDANG SUBBIDANG YANG DIAJUKAN. 7. FOTOCOPY KONTRAK/ SPK (PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN) BILA ADA . 8. FOTOCOPY SPT-PPH BADAN USAHA (TAHUN TERAKHIR). 9. FOTOCOPY DATA-DATA PENDUKUNG APABILA ADA PERUBAHAN. 10. PAS PHOTO BERWARNA TERBARU UKURAN 3X4, SEBANYAK 2 (DUA ) LEMBAR.

18

VIII. PENILAIAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN 1. PERMOHONAN SERTIFIKASI YANG DIAJUKAN BADAN USAHA DILAKUKAN PENILAIAN OLEH ASESOR (BERDASARKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI, PERIJINAN, KEMAMPUAN KEUANGAN, DAN LAIN-LAIN). 2. PERUSAHAAN YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN DIMAKSUD DIREKOMENDASIKAN OLEH TIM PENILAI UNTUK DIPUTUSKAN OLEH TIM PEMUTUS PADA SIDANG TIM PEMUTUS. 3. TIM PEMUTUS MENETAPKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI UNTUK DIBERIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN. 19

PROSES SERTIFIKASI PERUSAHAAN BARU -Pembelian Formulir -Pengisian Formulir -Melengkapi Dokumen

- Verifikasi Data -Pencatatan Data -Validasi Data

• • •

Konfirmasi Data Wawancara Pengecekan Lapangan

- Input Data PROSES PENILAIAN Oleh Tim Penilai

PERUSAHAAN

ASSESOR

Sertifikat

PROSES TANDA TANGAN

CETAK SERTIFIKAT

PENGAMBILAN KEPUTUSAN Oleh TIM PEMUTUS

20

PROSES PERPANJANGAN SERTIFIKAT PERUSAHAAN -Pembelian Formulir -Pengisian Formulir -Melengkapi Dokumen

-Pencatatan Data -Validasi Data

- Verifikasi Data • • •

Konfirmasi Data Wawancara Pengecekan Lapangan

- Input Data

PERUSAHAAN

ASSESOR

Sertifikat

PROSES TANDA TANGAN

ADA PERUBAHAN

CETAK SERTIFIKAT

PROSES PENILAIAN Oleh Tim Penilai

PENGAMBILAN KEPUTUSAN Oleh TIM PEMUTUS

21

PERKEMBANGAN LAYANAN SERTIFIKASI BSK DKI JAKARTA

 Perkembangan layanan sertifikasi dari Tahun 2013 s/d 2015

22

‹#›

‹#›

‹#›

‹#›

‹#›

‹#›

Analisis Perkembangan Layanan Sertifikasi BSK DKI Jakarta (berdasarkan Tabel dan Grafik)  Pada tabel dan grafik menunjukkan bahwa adanya penurunan

kualifikasi kecil  Tetapi pada tabel dan grafik tersebut menunjukkan kenaikan jumlah perusahaan kualifikasi besar  Perusahaan asing (PMA) yang mengikuti proses sertifikasi di BSK DKI Jakarta juga menunjukkan kenaikan yang cukup baik  Perkembangan sertifikasi PMA di BSK DKI Jakarta menunjukkan pentingnya sertifikasi bagi perusahaan PMA tersebut

29

Masukan dan Saran kepada Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta  Perusahaan Asing (PMA) telah sangat perhatian terhadap Sertifikasi

30

perusahaan, tetapi Justru pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tidak sedikitpun melirik Sertifikat yang diterbitkan BSK DKI Jakarta  BSK DKI Jakarta mohon agar Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta memperhatikan kondisi perkembangan sertifikasi ini sebagai alat untuk menghadapi MEA guna melindungi (proteksi) perusahaan nasional dan meningkatkan daya saing secara administrasi , agar mampu bersaing di negara sendiri  Bila mungkin Sertifikat perlu dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan pelelangan pengadaan barang / jasa pemerintah

IX. ASESOR BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA Asesor terdiri dari utusan : 1.

KADIN Kota Jakarta Timur

2.

KADIN Kota Jakarta Barat

3.

KADIN Kota Jakarta Selatan

4.

KADIN Kota Jakarta Utara

5.

KADIN Kota Jakarta Pusat

6.

Asosiasi Rekanan dan Distributor Indonesia (ARDIN)

7.

Asosiasi Pengadaan Barang & Pemeliharaan Perlengkapan Pegawai dan Kantor (AP4K)

8.

Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) DKI Jakarta

9.

Asosiasi Perusahaan Klining Indonesia (APKLINDO)

10. Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal dan Elektrikal (APTEK) 31

32

11.

Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) DKI Jakarta

12.

Asosiasi Pengusaha Komputer dan Telematika Indonesia (ASPEKMI)

13.

Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI)

14.

Asosiasi Media Luargriya Indonesia (AMLI)

15.

Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI)

16.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)

17.

Asosiasi Perusahaan Konsultan Telematika Indonesia (ASPEKTI)

18.

Asosiasi Perusahaan Kelautan Perikanan Nelayan dan Tambak Indonesia (ASPEKPIRANTI)

19.

Asosiasi Perusahaan Jasa Pemborongan Non Konstruksi (APJANSI)

20.

Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO)

21.

Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)

22.

Asosiasi Penyedia Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)

X. STRUKTUR PENGURUS LENGKAP BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA

PENANGGUNG JAWAB MAJELIS BANDING PENGURUS HARIAN BSK TIM PEMUTUS

TIM PENILAI TIM AHLI

SEKRETARIAT

33

XI. STRUKTUR PENGURUS HARIAN BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA PENANGGUNG JAWAB KETUA UMUM KADIN DKI JAKARTA Ir. EDDY KUNTADI KETUA BERRY B. PURBA WAKIL KETUA SARMAN SIMANJORANG

SEKRETARIS PULO MARBUN

BENDAHARA IRWAN HUTASOIT

WAKIL SEKRETARIS HATTA O. SIMANJUNTAK

WAKIL BENDAHARA TJAHYADI BUDIMAN

34

WAKIL SEKRETARIS H. AMIER ARMAS

SEKRETARIAT

XII. STRUKTUR TIM PENILAI

KETUA WAKIL KETUA

SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS

ASESOR ASOSIASI 1. AKAINDO 2. AKLI 3. APJATI 4. APKLINDO 5. ARDIN 6. APTEK 7. PPGI 8. AP4K

ASOSIASI 9. APJI 10. ASPEKMI 11. ASPPHAMI 12. AMLI 13. PPFI 14. PPPI 15. ASPEKTI 16.ASPEKPIRANTI 17. APJANSI

1. 2. 3. 4. 5.

KADIN WILAYAH JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA JAKARTA BARAT

35

XIII. STRUKTUR TIM PEMUTUS KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS

ANGGOTA ASOSIASI 1.AKAINDO 2. AKLI 3. APJATI 4. APKLINDO 5. ARDIN 6. APTEK 7. PPGI 8. AP4K

ASOSIASI 9. APJI 10. ASPEKMI 11. ASPPHAMI 12. AMLI 13. PPFI 14. PPPI 15. ASPEKTI 16. ASPEKPIRANTI 17. APJANSI

1. 2. 3. 4. 5.

KADIN WILAYAH JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN JAKARTA TIMUR JAKARTA UTARA JAKARTA BARAT

36

XIV. STRUKTUR SEKRETARIAT BSK DKI JAKARTA DIREKTUR MANAHAN SIMAMORA, SE

1. 2. 3.

4. 5.

37

MANAJER IT DAN PENGOLAHAN DATA

MANAJER PENILAI DAN TIM PEMUTUS

AGUS SADIKIN

ABIDILLAH

STAF PENYALURAN FORMULIR : HARFANI HAEDANITA STAF PENERIMA BERKAS : TEGUH BUDIONO STAF INPUT DATA : a. SOPRAN YUS b. ZURAIDA c. MORINA ISMALIANTI STAF KEARSIPAN : KADARUSMAN PENGELOLA WEBSITE : PIC. FERRY SIMANJUNTAK

YUKMAL HASAN 1. STAF PENILAI : 2. STAF PEMUTUS : RETNO UNTARI 3. STAF PENCETAKAN SERTIFIKAT YUKMAL HASAN

MANAJER UMUM DAN SERTIFIKAT RUDOLF SIADARI

1. STAF ADMINISTRASI , PERSONALIA, CUSTOMER SERVICE : SRI SOFIATI 2. STAF KEUANGAN : a. MIRA NASFYANTI b. NICO ROLAS 3. STAF EKSPEDISI : a. GUSTIAWAN b. LIONG HAI 4. STAF PENYALURAN SERTIFIKAT : FIQRI AL ANSHAR 5. STAF REKOMENDASI, PERUBAHAN DAN SURAT KEABSAHAN SERTIFIKAT : MANGARA TAMBUNAN 6. STAF RUMAH TANGGA : a. MAMAT RACHMAT b. MARDIYANTO

BADAN SERTIFIKASI KADIN (BSK) DKI JAKARTA Sekretariat: Jl. Majapahit No. 18-22, Komplek Perkantoran Majapahit Permai Blok C-21

38

Jakarta 10160 Indonesia PO Box 3077 Jkt. Telp. : 3520342, 3808091; Faks. : 3840723

Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang

Dalam Rangka Diskusi Panel “ Perizinan Dunia Usaha Jasa Konsultasi Terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu” Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta

Jakarta, 2 Desember 2015

DINAS PENATAAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA

UU 26/2007 tentang PENATAAN RUANG PASAL 14 ayat 3 dan 4 : Rencana Rinci Tata Ruang terdiri atas Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Rencana Rinci Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional Rencana Umum Tata Ruang

PP 15/2010 tentang PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PASAL 39 : Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

PASAL 59 ayat 4 : Rencana Detail Tata Ruang harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

PERPRES 54/2008 tentang PENATAAN RUANG KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK dan CIANJUR PASAL 4 : Penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur memiliki fungsi sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu di Kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

PERDA 1/2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA 2030 PERDA 1/2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

PROPERTY RIGHT/ KEPEMILIKAN TANAH/LAHAN: • INDIVIDU • BADAN HUKUM • PEMERINTAH

MANAJEMEN PEMBANGUNAN FISIK TATA RUANG DI LAPANGAN: PERIZINAN, PEMANFAATAN. PENGENDALIAN

DEVELOPMENT RIGHT/ HAK MEMBANGUN/ MENGGUNAKAN TANAH/LAHAN

PERDA RTRW & RDTR & PZ

PERDA RTRW/RDTRK/PZ SEBAGAI “KONSENSUS” DEVELOPMENT RIGHT PARTISIPASI & PERAN MASYARAKAT

IDEOLOGI HUKUM PR KE SATU

IDEOLOGI HUKUM PR KE TIGA

IDEOLOGI HUKUM PR KE DUA

KEBIJAKAN OPERASIONAL

KEBIJAKAN MAKRO

RTRW NASIONAL Skala 1 : 1.000.000 Jangka Waktu Perencanaan 20 tahun (PP No 26/2008)

RTR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR Skala 1 : 150.000 Jangka Waktu Perencanaan 20 tahun (PERPRES No 54/2008)

REGULATORI

DESKRESI

PERIODE S/D 2010 (UU. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang) PERDA 6 Tahun 1999 RTRW DKI JAKARTA (PROVINSI + KOTAMADYA) (1:50.000)

PERDA 1 Tahun 2012 RTRW DKI JAKARTA

(PROVINSI + KOTA ADMINISTRASI + KABUPATEN ADMINISTRASI) (1:50.000)

PERDA 1 Tahun 2014

PERGUB 1516 Tahun 1997 RRTRW 42 KECAMATAN (1:5000)

RENCANA DETAIL TATA RUANG PERGUB PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL)

KADIS LEMBAR RENCANA KOTA (1:1000)

PERIODE 2011 – 2030 (UU. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

(1:5000)*

PERATURAN ZONASI

(ZONING MAP + ZONING TEKS) (1:5000)*

( )* = tingkat kedalaman peta 1:1000

PERGUB

PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL)

 KEMACETAN DAN TRANPORTASI  BANJIR  URBANISASI-PENDUDUK  KEMISKINAN-PKL  RUANG TERBUKA HIJAU

L A AR ND BA KA PU

KRL JABODETABEK

KR

AY A

U ELAB TOL P A U D A G MANG

A1 LO R

POS PENGUM

BEN

N JE

R !

!5

PEMUDA

!6

R R ! !

17 ! I GUSTI NG

URAH RA

KOL. SOEGION

I

16 !

RO B

O

P !

19 P ! ! ( !

EL ATA N

!7

RA MA T

AY A

RS

BO GO RR

P !

JAT IK

P !

JORR SE 1

! 8

A TOL J WI GORA

LEBAK BULUS BLOK M LATUHARHARI RAWA BUAYA TANAH ABANG MANGGARAI SENEN PULO GEBANG UJUNG MENTENG

I S U T R A N S P O R TA S I

GIN

P ! JO R

US

INSPEKSI KALI MALANG

RIN JATIWA

! P 10 !! P

PARK & RIDE 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

2 ! ( 14 !

! R ! R

R ! R! R! ! R ! P! R

1) LEBAK BULUS 2) BLOK M 3) DUKUH ATAS 4) SENEN 5) MANGGARAI 6) KP. BANDAN 7) TJ. PRIOK

PLUIT KP BANDAN TJ PRIOK PULOMAS PEMUDA KP MELAYU PS. MINGGU RAGUNAN

P !

A PR

ITAN

TOD

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

NO

. D! R

! P ! P R! ! 3 ! P R ! ( 11 R ! ! P R P ! !

NA SAID

BUS BERLAJUR KHUSUS

RM

AN

BEKA SI RA YA

D.I. PANJA

I RD SU!

GE

JALUR LRT

TO WIYO

BATU SARI

4 ! ( 13 !

KA MU

SU H.R. RA

STASIUN LRT

!4

A

TOL JAKARTA MERAK R !

! P ! P KEBON SIRIH ! 5 15 ! P (

KYAI TAPA

DU PEGANGSAAN

JALUR MRT

RI SAHA

12 !

STASIUN MRT

DA

! P

H MA

DAAN MOGO T

GAJA

P ! 6 2! ( !! P ! P

RENCANA TOL

HAN

ILINCING CAKUNG-C

1

CILINCING

UNG GUN

!

PLUIT RAYA

TOL EKSISTING

JALAN ARTERI

!7!3 (

ENGGANO

STASIUN KRL JABODETABEK

IR. WIYO

! P

TO

ANGKUTAN UMUM MASSAL SEBAGAI BACK-BONE TRANSPORTASI

TA

KALIMALANG TOL C

IKA MPE K

PENGENDALIAN BANJIR TO L

OTO W IYONO

WILAYAH BANJIR 2002

WILAYAH BANJIR 2007

TUNNEL TERPADU TANGGUL LAUT PENGEMBANGAN PULAU BARU

GO R

POMPA AIR LAYANAN POLDER RENCANA

BO

WADUK RENCANA

RA YA

LOKASI BANJIR 2012 (RW)

ITAN

LAYANAN POLDER EKSISTING

D.I. PANJA

RENCANA JALAN TOL WADUK EKSISTING

% %

ENGGANO

IR. WIY

JALAN TOL/ARTERI

"

% ! %

%! ! %

% %

"

% % % ! % !!

! ! ! ! !! ! !

% ! %

! % % !

% ! %

% ! % ! % % % % ! % !%

% ! % % "%

ISU PENGENDALIAN BANJIR

INCING

REL KRL

!

% %

IL CAKUNG-C

SUNGAI

!

! ! CILINCING ! !% % % ! ! ! ! % % ! % ! !! % !! " ! % ! ! ! ! ! ! AN H % " ! U % ! B % LA % ! ! % % % % % % !% "% %PA! KIN TOL PE ! ! % ! !%! !% ! ! ! %! ! ! % ! ! % !! ! % ! ! % ! ! % ! ! % % % ! ! % ! % % %! % ! !"% !!% % % % ! % !! ! ! !! % ! !% ! ! % !!% ! !% % !!! ! ! ! !! ! ! ! % % ! ! ! % ! % ! % DAAN MOGO % ! % % ! % ! %!! !! ! % % T ! % ! ! % ! ! % % % % % ! % % !! % % ! % % %% % ! ! ! !% %! !! % % % %! !!! ! ! % !! ! " !! %!! ! !! ! % ! ! ! ! ! % ! % ! ! % ! " ! ! % % ! % !%! ! ! ! ! % % ! % ! % % ! % % ! ! !% ! ! ! % ! !! ! %! ! % ! % ! ! % ! ! ! !! !!!!!! ! !! ! ! BEKA ! ! % BE! SI RA !% ! KASI RAYA !! YA !!!! ! ! ! % % ! ! ! ! ! % % ! ! ! TOL JAKARTA MERAK ! ! ! ! ! !!!! ! ! ! % ! % % !! !!! ! % !! ! ! " % ! ! %! % ! % ! %! ! % % ! ! % ! ! ! % ! % ! % % %! ! !% % %! ! ! ! % % ! ! % ! % % !!! % % !! % ! ! " ! ! !! % % ! ! " % ! % % % ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ! ! ! !! !! ! ! % !! % ! % ! % ! !!! ! % ! % !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! !!!! ! ! ! ! % ! % ! !! ! !! " !%! ! !! !! !!! % % !!! !!!!! !! ! %! ! !! !! ! " %! % ! !!! ! ! TOL CIKAMPEK % ! % ! !% % ! " % !! ! ! % !% ! %! !! ! ! !! ! ! ! ! !! %! % ! ! " % ! % ! !! ! ! % % J !! ! ORR ! ! ! % S % % ! E " LAT ! " !!!! A! N ! % ! ! !" % ! ! % % % % " !% % !! " % % % " % ! !% % % % SE 1 RR JO" % ! " % ! ! ! % % ! % % % " %

% " % % % ! % % !

A AR ND

KANALBANJIR

BA

SISTEM POLDER, PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN SITU DAN WADUK, NORMALISASI KALI, PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN KALI DAN LAUT.

TO L A ND BA RA

Zona Terbuka Hijau

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

KA PU

!

!

CILINCING

AY A

TOL P

PLUIT RAYA

HAN ELABU !

!

!

DAAN MOGO

OTO W IYO

!

!

!

!

!

!

!

KEBON SIRIH IR. WIY

BATU SARI

!

Zona Jalur Hijau

TOL JAKARTA MERAK !

!

!

!

!

!

!

!

N JE

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

S D.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PEMUDA

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

JO RR

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

O

RO B !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

US

TA

KALIMALANG

!

!

!

!

!

!

JORR SE 1

!

!

!

!

!

!

GURAH RA I

TOL CIKAMPEK !

OR

!

!

!

INSPEKSI KALI MALANG

!

SE LAT AN

!

!

!

!

!

!

!

I GUSTI N

!

!

!

!

!

KOL. SOEGION

!

!

RA YA

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BO G

 Penyediaan RTH Kota 30% dari luas wilayah kota (20% RTH publik dan 10 % RTH Privat);  Distribusi RTH disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang;  Tidak mengalihfungsikan RTH eksisting;  Merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH eksisting RPTRA  Memanfaatakan RTH untuk berbagai fungsi;  Menerapkan inovasi penyediaan RTH Non Lindung  roof garden, green wall dan taman mini

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

RINGIN JATIWA

!

!

!

!

BEKA SI RA YA

ITAN

!

!

!

!

!

!

!

A UK

!

Zona Terbuka Biru

!

!

!

!

CILEDUG RAYA

!

!

!

!

!

!

AM PR

!

!

!

!

!

!

!

D.I. PANJA

!

!

!

!

ORA

!

M IR UD !

AN

GEL

Zona Hijau Rekreasi

!

RI

KYAI TAPA

!

DA

!

NO

T

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

I CAKUNG-C

!

!

!

SAHA

!

H MA

!

!

DUA PEGANGSAAN

NG GUNU

GAJA

Zona Taman Kota

Zona Pemakaman

!

!

Zona Hutan Kota !

!

!

KR

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PENGENDALIAN RUANG TERBUKA HIJAU

IMPLEMENTASI RDTR DAN PZ DALAM PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

RENCANA POLA RUANG

ZONING MAP

K.1

ZONING TEXT

ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN DAN JASA

Karakteristik Sub zona dengan peruntukan sebagai tempat kegiatan perkantoran dan jasa beserta fasilitasnya

SUB ZONA Perkantoran

Ketentuan Pemanfaatan Kegiatan

i = perubahan diijinkan b = perubahan bersyarat t = perubahan terbatas x = tidak boleh berubah

Ketentuan

Perkantoran dan bisnis profesional lainnya

I

Toko

T

Pertokoan

I

Pasar tradisional

X

Pasar Induk

X

Penyaluran grosir

X

Pusat perbelanjaan/ mall/ plaza

T

Supermarket

T

CONTOH KETENTUAN PEMANFATAN K.1 (PERKANTORAN) Kegiatan atau Penggunaan/Pemanfaatan Ruang Yang Diijinkan Terbatas 1. 2. 3. 4. 5.

Kegiatan rumah susun dibatasi paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan; kegiatan mini market dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter); kegiatan pusat perbelanjaan, mall, dan plaza dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan kegiatan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, plaza, laundry, penjahit (tailor), penitipan hewan, gudang tertutup, mini market, dan supermarket dibatasi total luas kaveling paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas sub blok;

Kegiatan atau Penggunaan/Pemanfaatan Ruang Yang Diijinkan Bersyarat 1. 2. 3. 4. 5.

6.

kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan pembangunan rumah susun umum yang ditetapkan dalam ketentuan khusus pada Peraturan Daerah ini; kegiatan asrama, rumah kost dan guest house dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil; kegiatan multifungsi (mix-used) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi); kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan; kegiatan pendidikan tinggi dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan dengan syarat sekurangkurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah;

TEKNIK PENGATURAN ZONASI ZONA BONUS Berupa peningkatan intensitas (hanya Kofisien Lantai Bangunan) diberikan sebagai imbalan menyediakan fasilitas publik

ZONA TDR /TRANSFER DEVELOPMENT RIGHT Pengalihan hak membangun berupa nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang belum dimanfaatkan.

ZONA PERTAMPALAN ATURAN Zona dengan dua atau lebih aturan yang ditambahkan pada sub zona. Ditetapkan pada kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP), dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan, tinggi bangun-bangunan dan kegiatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

ZONA PERMUFAKATAN/ NEGOSIASI PEMBANGUNAN Merupakan permufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur. Ditetapkan pada sepanjang koridor koridor angkutan umum massal berbasis rel layang.

ZONA KHUSUS Merupakan kawasan yang memiliki karakteristik spesifik dan keberadaannya dipertahankan oleh pemerintah.

ZONA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN Meliputi kawasan sentra industri kecil, kawasan pembangunan berpola pita (ribbon development) di sepanjang koridor transportasi massal di luar kawasan TOD meliputi kawasan koridor Kemang, Bangka, Duren Tiga, dan Kawasan Tebet

ZONA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN SEJARAH perangkat untuk mempertahankan bangunan maupun situs yang memiliki nilai sejarah,yang berada di Kawasan Kota Tua, Kawasan Pulau Onrust, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari, Kawasan Menteng; dan Kawasan Kebayoran Baru.

UU NO. 26 TAHUN 2007 PENATAAN RUANG

PP NO.15 TAHUN 2010 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

PERDA NO.1 TAHUN 2012 RTRW 2030

PERDA NO.1 TAHUN 2014 RDTR DAN PZ

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

PERDA NO. 12 TAHUN 2013 PENYELENGGARAAN TERPADU SATU PINTU (518 Izin dan non Izin)

 Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin dari Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya (PTSP).  Sesuai Perda 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Perizinan diterbitkan oleh Penyelenggara PTSP.  Perizinan pemanfaatan ruang  salah satu dari 518 izin dan non izin yang diterbitkan oleh PTSP.  Izin pemanfaatan ruang menurut luas lahan terdiri dari: a. izin untuk luas lahan perencanaan skala kecil; dan b. izin untuk luas lahan perencanaan skala besar.  Izin pemanfaatan ruang terdiri dari: a. izin prinsip pemanfaatan ruang; b. izin kegiatan pemanfaatan ruang;dan c. izin pemanfaatan ruang.  Izin pemanfaatan ruang menjadi persyaratan untuk mendapatkan IMB.  Berdasarkan Instruksi Gubernur No. 169 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Perizinan Pemanfaatan Ruang  PTSP mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur untuk :  Mempersiapkan penyelenggaraan forum Rapim BKPRD terkait permohonan perizinan pemanfaatan ruang;  Memproses seluruh perizinan pemanfaatan ruang;  Menandatangani seluruh perizinan pemanfaatan ruang yang telah diputuskan dalam Rapim BKPRD

GUBERNUR

PROSEDUR PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG - IMB

2

BKPRD Pemohonan

in

Persyaratan

PTSP

1

Instruksi Gub No. 169/2015 3

IZIN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

IMB SLF IZIN OPERASIONAL : a. Izin Sekolah; b. Izin Pariwisata; c. Izin Usaha; d. Izin Rumah Sakit e. Izin…….

IZIN OPERASIONAL

out

IZIN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG    

izin lingkungan; izin gangguan; analisis dampak lalu lintas persetujuan warga

YANG MEMERLUKAN PERTIMBANGAN BKPRD : a. luas lahan di atas 10.000 m2 b. pemohon menggunakan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan pemohon belum diatur dalam RDTR dan Peraturan Zonasi; d. pemanfaatan ruang bawah tanah atau ruang di dalam bumi dan ruang udara; e. pemanfaatan ruang di bawah, di atas prasarana umum dan/atau ruang terbuka hijau (RTH); f. pemanfaatan ruang di atas permukaan air, sempadan sungai dan waduk/situ; g. penetapan insentif dan disinsentif; dan h. reklamasi.

PERMASALAHAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG terbagi menjadi 2 (dua) : 

Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai Perizinan Lama (Permit) dan Tidak Sesuai RDTR



Perizinan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai Peraturan Perundangan Lama, namun memiliki Izin Operasional; Surat Keterangan Domisili, Tanda Daftar Perusahaan/TDP, (License) tetapi Tidak Sesuai RDTR

SOLUSI SESUAI BEBERAPA PERATURAN 

Adanya Rapergub Perizinan dan Rekomendasi dalam Pemanfaatan Ruang;

Pasal 64 1) Berdasarkan permohonan penyesuaian perizinan pemanfaatan ruang, Kepala BPTSP memberikan perizinan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RDTR dan Peraturan Zonasi, kecuali yang harus mendapatkan pertimbangan BKPRD. 2) Apabila pemberian penyesuaian perizinan pemanfaatan ruang tidak dimungkinkan dilakukan sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi, Kepala BPTSP dapat memberikan perizinan sesuai perizinan pemanfaatan ruang yang lama dan dijadikan sebagai bahan evaluasi RDTR dan Peraturan Zonasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Perizinan Pemanfaatan Ruang Tidak Sesuai Peraturan Perundangan Lama dan Tidak Sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi CONTOH : Peruntukan perumahan (Permit) IMB rumah tinggal (Permit) Izin operasional kantor (Lisence)



Telah diakomodir dalam Ingub 158 Tahun 2015, diberikan izin sampai dengan batas waktu tanggal 18 Februari 2017 DASAR HUKUM : UU No. 26/2007 Pasal 77; Perda 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ Pasal Peralihan;

BAGAN SOLUSI PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG Kondisi 1: Perizinan Pemanfaatan Ruang Sesuai Perizinan Lama (Permit) tetapi Tidak Sesuai RDTR

Kondisi 2: Perizinan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai Peraturan Perundangan Lama, namun memiliki Izin Operasional (License) Cth : Surat Keterangan Domisili, Izin Usaha, Tanda,Daftar Perusahaan/TDP,

Evaluasi RDTR

Rapergub Perizinan dan Rekomendasi Pasal 64 (2) Apabila pemberian penyesuaian perizinan pemanfaatan ruang tidak dimungkinkan dilakukan sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi, Kepala BPTSP dapat memberikan perizinan sesuai perizinan pemanfaatan ruang yang lama dan dijadikan sebagai bahan evaluasi RDTR dan Peraturan Zonasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur No.158 Tahun 2015 Diberikan izin sampai dengan 18 Februari 2017

2015

Menetapkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang telah diterbitkan (intensitas dan kegiatan sesuai dengan perizinan lama)

Instruksi Gubernur Perpanjangan berdasarkan aspek : -

Filosofis Sosiologis Yuridis

1.Mendata koridor/kawasan yang perubahannya bersifat komunal 2.Mengkaji Sesuai dampak positif dan negatif serta kebutuhan lingkungan 3.Menetapkan kawasan yang akan diakomodir 4.Menetapkan kegiatan tsb dgn TPZ

2017

2019

Sekian dan Terima kasih

Risalah Diskusi Panel “Perizinan Dunia Usaha Jasa Konsultansi Terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu” Hotel Sahid, Jakarta, Senin 7 Desember 2015

1,Panitia Pelaksana, Ir. Montery Darwin - Peserta 100 orang dari : Asosiasi, Anggota Inkindo DKI Pemprov, Pengurus Kadin. - Menanggapi keluhaan usaha jasa konsultansi terkait dengan perizinan. - Nara sumber : Kepala Badan Pengelola Perizinan Satu Pintu, LPJK, Penataan Kota, - Tujuan : Tercipta sinkronisasi instansi perizinan di DKI Jakarta. 2. Sambutan Ketua Umum Kadin DKI & Pembukaan , Ir. Eddy Kuntadi - Kepala Dinas Koperasi DKI Jakarta, Bp Irvandi - Pelayanan terpadu satu pintu penting untuk meningkatkan daya saing usaha. - Kegiatan ini bekerjasama dengan Inkindo . - Zona akan memiliki dampak terhadap dunia usaha, khusunya menyentuh UMKM. - 90% lebih usaha di Jakarta adalah UMKM. - Solusi sangat ditunggu oleh usaha jasa konsultansi untuk perpanjangan domisili. - Perlu kawasan khusus untuk kegiatan usaha UMKM. - Kegiatan usaha jasa konsultansi tidak menimbulkan gangguan. - Diharapkan Pemprov DKI memberikan solusi agar dunia usaha bergairah. 2. Sambutkan tertulis Wakil Gubernur DKI yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta dan sekaligus membuka acara. - Pelayanan publik menjadi isu strategis, memiliki implikasi luas pada kegiatan ekonomi dan politik. - Untuk mewujudkan pelayanan prima yang berkualitas, beorientasi pada kepuasan pelanggan. - Memberikan kemudahan pelayanan perizinan. - Pelayanan publik yang mudah dan murah kepada masyarakat. - Memberikan perhatian besar terhadap kualitas pelayanan publik. - Pelayanan aman, murah dan tidak berbelit-belit.

1

3. Diskusi Panel a. Dr. Edy Junaedi, Msi, Kewpala BP PTSP - Perizinan Usaha Konsultansi di DKI Jakarta - 1 Januari 2015 diresmikan BP PTSP. - Bisa mengatasi semua jenis ijin di Jakarta agar lebih cepat dan responsif. - Prosedur lebih tranparan, waktu lebih pasti dan biaya jelas. - Ada perbaikan pelayanan yang diberikan. -Ingin menjadi solusi perizinan di Jakarta. - Ada 318 service point, di seluh kantor lurah dan camat di DKI Jakarta. - Menggunakan sistem trans border...kewenangan tanda tangan bisa didelegasikan ke aparat di bawahnya. - Mengambil di tempat sesuai keinginan pelanggan. - Memberikan one day service untuk SIUP dan TDP. - Pelayanan prioritas untuk usaha skala besar atau proyek nasional dan internasional . - Drive-trhough untuk ijin yang bisa diselaikan kurang dari 1 jam, misal IUJK. - Bulan depan, akan meluncurkan AJIP (antar jemput ijin bermotor). Kalau urus ijin tinggal telpon, dan petugas akan datang untuk memproses, hasil bisa diantar kepada yang bersangkutan. - Pelayanan melalui mobil service unit (msu) , akan diluncurkan tahun depan. - Proses ijin SIPPT bisa 15 hari (dulu 6 bulan). - IMB bisa 120 hari selesai. - Asosiasi konsultan perlu mengusulkan kepada Gubernur melalui PTSPT apakah diijinkan atau tidak berkantor yang tidak sesuai dengan zonasi. Tanya Jawab 1. PT Arkonin, Bu Wida - Masalah UU Gangguan , minta di wali kota Jakarat Selatan, sekarang bisa dikeluarahan. - Petugas agar tahu kondisi lapangan. - Semua perusahaan dikasih tahu mana daerah hijau dan mana yang boleh. 2. PT Bumi Mandala Permai, BU Uci - Mengurus ijin domisili ada hambatan, karena menunggu peraturan Menteri Perdagangan. - Virtual office apa tidak diijinkan. - Apa benar ada peraturan tahun 2016 ada peraturan baru terkait ijin domisli. 2

3. Developer.Intiland. - Berkitan dengan pengurusan IMB. - Banyak rumah yang tidak punya IMB. - Kalau melanggar solusinya apa, jangan tidak diproses. - Pengurusan SIPT 15 hari dari kapan. Mungkin perlu waktu 3 bulan. - Berkaitan dengan SDM, skill belum sampai, terkait dengan bangunan sakala besar. Skill SDM harus ditambah. Jawaban 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Pengurusan UUG bisa dilakukan di kelurahan. Masih perlu peningkatan skill petugas. Untuk zonasi bisa dilihat di PTSP keluarahan Tentang Virtual office, Kemendag tidak merekomendasikan ijin usaha dengan alamat virtual office. Sampai sekarang PTSP tidak melarang menggunakan virtual office. Namun dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan akan melakukan usaha dengan baik. Kantor bersama minimal 12 m2 untuk satu kantor. Perda DKI sangat modern. Ada tanah kena rencana jalan, jarak ke jalan 2 m, Mengeluarkan peta operasional. SIPTP bisa selesai 15 hari jika dokumen lengkap.

Pertanyaan Bp Hatta Simanjuntak 1. 2. 3. 4.

Untuk Jasa Konsultansi banyak hal terkait dengan perizinan. Mendukung PTSP . Pada kenyataannya sangat kecewa, karena tidak satu pintu. Mengurus SIUP ke kecamatan, kualifikasi besar ada di Walikota. Kalau dulu mengurus SIUP di tingkat walikota. Sekarang di kecamatan, sehingga lebih banyak pintunya. 5. Yang dilakukan Pemprov tidak sesuai dengan tujuannya. 6. Mengurus SIUP sebaiknya bersaman dengan mengurus TDP. 7. Alfamart ada di gang-gang. Sebaiknya tidak ada batas waktu untuk perpanjangan ijin domisili di luar zonasi. Jawaban 1. 2. 3. 4. 5.

Satu-satunya pintu PTSP, tidak benar jendelanya banyak. Kecamatan bisa mengeluarkan ijin atas nama kepala kantor. Masa transisi penerapan zonasi sampai dengan tahun 2017. Perpanjangan pasti diberikan ijin, asal bukan mengurus baru. HP : 0811111574 Pak Edy.

b. Ir. Heru Panatas, Ketua LPJK DKI -

Aplikasi SBU JK Pada Proyek Konstruksi Investasu Swasta.” Di Swasta kadang-kadang tidak dipersyaratkan. UU JK yang akan diperbaharui juga harus mencakup sektor swasta.

3

-

-

Perencana di Jl Thamrin tidak memiliki SBU, tetapi secara perorangan memiliki IPTB. Padahal menurut UU JK harus memiliki SBU dan SKA yang dilegalisasi LPJK. Ada yang mengurus SBU JK untuk keperluan potongan pajak. LPJK hanya pengembangan, sementara untuk pengawasan dilakukan Pemerintah. Sebaiknya ada SK Gubernur yang mengatur agar badan usaha yang terlibat memilik SBU dan jika tidak memiliki SBU akan terkena sanksi.

c. Berry B. Purba, SH, MH, Ketua Badan Sertifikasi Kadin DKI - Kadin DKI Jakarta menerbitkan Sertifikat Kompetensi Badan Usaha, untuk pengadaan barang dan jasa. - Landasan Hukum : UU No 1 Tahun 1987, Keppres 17/2010, SE Kadin Indonesia No 425/200 tanggal 1 Maret 2005. - Inkindo sudah menjalankan sertifikasi mandiri. - Yang disertifikasi: Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Jasa Pemborongan NonKonstruksi, Bidang Pemasokan Barang, Bidang Jasa Pengembangan Real Estate, Bidang Jasa Lainnya. - SBU hanya belaku satu tahun. - Kulaiifkasi ditentukan modal dan kompetensi. - SBU agar dipersyaratkan dalam pengurusan perijinan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

d. Dinas Penataan Kota Pemprov DKI. - Kantor di Jatibaru, lantai 1-7 dan lantai 15. - Dasar Hukum dan Ketentuan Penataan Ruang •

•

UU No 26 tentang Pentaan Ruang, Pasal 14 ayat 3 dan 4  Rencana Rinci Tata Ruang terdiri atas Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.  Rencana Rinci Tata Ruang disusun sebagi perangkat operasional Rencana Umum Tata Ruang. PP 1`15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang  Pasal 39 : Penyusunan dan penetapan Rencana DEetail Tata Ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.  Pasal 59 ayat 4 : Rencana Detail Tata Raung harus sudah ditetapkan palaing lama 36 bulan sejak penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

4

• • •

Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Perda 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030. Perda 1/2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi.

- Perizinan pemanfaatan ruang dapat dilakukan melewati PTSP. - Ijin pemanfaatan ruang tidak sesuai RDTR akan ditinjau kembali. Disksui & Tanya Jawab 1. Asosiasi Teknik Iluminasi, Bu Ida - Asosiasi Profesi di bidang Iluminasi. - Iluminasi bukan arsitek dan bukan M& E, SBU nya belum ada nomenklatur di LPJK. Padahal ada pekerjaannya. 2. Syahrul, Kadin Komptap Tata Ruang - RDTR merupakan perencanaan yang rigid mengatur secara detail. - Apakah tidak ada evaluasi lagi, seperti jalan arteri tersier,tidak melihat kondisi yanh ada, termasuk Jawaban 1. Masalah Iluminasi bisa diusulkan ke LPJK pembidangannya, Pangsa pasar swasta sangat besar, tetapi untuk pemerintah kurang. Bisa diusulkan ke LPJK. 2. RDTR Bisa dievaluasi tetapi dilihat batasannya. Kalau jalan lokal bagaimana letak persisnya. Pertanyaan 1. Pak Hatta - Sebelum Pergub jadi perlu ada workshop dengan dunia usaha, sehingga masalah domisili bisa diakomir dalam Pergun tersebut. - Yang terkena korban surat edaran terkait domisili jumlahnya ribuan. Apakah sudah diperhitungkan. Janganpergubnya lahir baru muncul permasalahan. 2. Hambali, PT Arun Prakarsa - Konsultan jika dihitung modal setor masuk kualifikasi menengah tapi di SBU JK kelas besar. - Angggota Inkindo juga Anggota Kadin. - Bagaimana mengurus perpanjangan. Jawaban 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pergub Perizinan dan Rekomendasi akan terbit dalam waktu dekat. Akan disampaikan aspirasi dari Kadin. Setelah 2017 masalah perijinan akan dipertimbangkan lagi. Kalau tidak ada IMB sulit menjawab. Boleh melakukan keberatan jika terkena rencana kota. Inkindo sudah melakukan sertifikasi secara mandiri. Inkindo anggota Luar Biasa namun anggota Inkindo sebagai perusahaan sebagai anggota biasa Kadin. 5

e. Moderator : Ir. Erie Heryadi. Ringkasan Hasil Diskusi : 1. Ijin domisili masih merupakan masalah. Sekarang ada perpanjangan sampai 2017 , ada rencana perpanjangan lagi sampai tahun 2019. Tapi ijin yang baru tidak bisa. 2. Pada daerah abu-abu, untuk usaha yang tidak mengganggu lingkungan agar diperbolehkan. Misalnya untuk jasa konsultan UMKM, ada disepensasi khusus. 3. Untuk tabel kegiatan bisa diusulkan ke Gubernur. Agar dibuatkan surat ke Gubernur, agar untuk konsultan M dan K agar bisa diberi dispensasi. 4. Implementasi UU JK seharusnya bisa diterapkan di proyek swasta. Perlu ada persamaan perlakukan untuk konsultan asing yang mengerjakan proyek di Indonesia. 5. Perlu mendaklanjuti agar swasta bisa memberlakukan SBU JK untuk swasta. 6. Sertifikasi Non JK Kadin agar dipersyaratkan di semuan stakeholder. Perlu dibentuk Tim Kadin DKI dan Inkindo DKI untuk membahas masalah tersebut. HP BU Grace , Dinas Tata Kota DKI : 08161304221

6

SOSIALISASI PERIZINAN DUNIA USAHA JASA KONSULTANSI

Recommend Documents