Memperhatikan pokok-pokok dalam pengelolaan (pengurusan) hutan tersebut, maka telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan Sumatera Selatan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi Penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Sumatera Selatan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu dari pengelolaan yang berorientasi pada kayu (Timber Management) menjadi pengelolaan yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam (Resources based Management).

Pengelolaan sumberdaya hutan

Sumatera Selatan

seluas + 3.487.468,40 hektar yang merupakan bagian dari kelompok hutan tropis dan berfungsi sebagai paru-paru dunia serta mempengaruhi iklim dunia,

kedepan dalam pengelolaannya lebih memperhatikan

keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Selain itu dalam pengelolaan hutan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Untuk itu perlu disadari bahwa pengusahaan hutan untuk pembangunan ekonomi nasional secara umum pada dasarnya merupakan proses upaya memanfaatkan potensi sumberdaya hutan, sumberdaya manusia, modal, IPTEK serta manajemen untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha dengan tetap memelihara dan meningkatkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan Memperhatikan pokok-pokok dalam pengelolaan (pengurusan) hutan tersebut, maka telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan Sumatera Selatan.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 13

1. Visi Visi Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 adalah : Kehidupan,

“Hutan

Mendukung

Sebagai

Industri

Sistem

Kehutanan

Penyangga dan

Sumber

Kemakmuran Rakyat” 2. Misi Misi yang ditetapkan selama jangka waktu menengah dalam rangka mencapai Visi adalah sebagai berikut : a. Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan; b. Meningkatan produktivitas lahan dan kualitas pengelolaan terpadu Daerah Aliran Sungai Musi; c. Menurunkan

emisi

gas

rumah

kaca,

meningkatkan

keanekaragaman hayati, menumbuhkan usaha jasa lingkungan dan penyerapan karbon hutan; d. Peningkatan

profesionalisme

dan

perbaikan

tata

kelola

kehutanan dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, transparan dan bertanggungjawab; e. Mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung kayu nasional dan penggerak ekonomi daerah. 3. Tujuan Tujuan strategis ditetapkan dengan merumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 14

Tujuan pembangunan kehutanan Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018 tersebut ditetapkan sebagai berikut : a.

Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan

b.

Mewujudkan Pemantapan Pengelolaan Hutan

c. Mewujudkan ketersediaan bahan baku bagi industri kehutanan dan penggerak ekonomi daerah 4. Sasaran Sasaran

merupakan

salah

satu

bagian

dari

proses

perumusan perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka pendek (tahunan, semesteran atau bulanan).

Sasaran untuk

masing-masing dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut : Tujuan : 1.

Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan Sasaran : 1.1. Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan 1.1.1.

Menyelesaikan

permasalahan

batas

kawasan

hutan 1.1.2.

Membentuk Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

1.1.3.

Memperbaharui data sumber daya hutan

Tujuan : 2.

Mewujudkan Pemantapan Pengelolaan Hutan Sasaran : 2.1. Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu 2.2. Menurunkan Emisi Karbon dan Meningkatnya Usaha Jasa Lingkungan di Bidang Kehutanan

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 15

Tujuan : 3. Mewujudkan ketersediaan bahan baku bagi industri kehutanan dan penggerak ekonomi daerah Sasaran : 3.1. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Hutan 3.2. Meningkatkan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 16

5.

Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang Mengacu Kepada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dari ke- 4 (empat) misi pembangunan daerah Sumatera Selatan 2013–2018 diatas, misi yang berkenaan langsung dengan pembangunan kehutanan adalah Misi Pertama, yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Misi Keempat, yaitu

Meningkatkan

pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana .

5.1. Indikator Kinerja Misi Pertama Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Misi RPJMD pertama yang berkenaan dengan pembangunan kehutanan adalah:

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Kesatu: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 17

5.2. Indikator Kinerja Misi Keempat Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Misi RPJMD keempat yang berkenaan dengan pembangunan kehutanan adalah: Tujuan 25 Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan

Sasaran 25.1 Terkelolanya kawasan hutan

Indikator Kinerja 25.1.1. Jumlah identifikasi/rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat diindaklanjuti dengan tata batas 25.1.2. Jumlah kelembagaan kesatuan pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi 25.1.3. Luasan inventarisasi sumber daya hutan tingkat Provinsi

26 Mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan hutan

26.1 Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu

26.1.1. Jumlah lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi

26.2 Menurunkan emisi karbon dan 26.2.1. Jumlah penurunan laju deforestasi dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di degradasi hutan bidang kehutanan

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Keempat:

Pengelolaan

Lingkungan

yang

Lestari

dan

Penanggulangan Bencana.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 18

B. Perencanaan Kinerja 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka telah dijabarkan dalam sasaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 19

Sasaran pembangunan kehutanan serta indikator kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Tujuan

:

Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan

Sasaran yang ditetapkan : 1.1.

Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan. Indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah: -

Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas

16

lokasi/tahun. -

Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi 2 unit/tahun.

2. Tujuan

: Mewujudkan Pemantapan Pengelolaan Hutan

Sasaran yang ditetapkan : 2.1. Meningkatkan

Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan

DAS Terpadu. Indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah: -

Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 250 ha/tahun.

-

Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu sebanyak 3 unit/tahun.

2.2. Menurunkan Emisi Karbon dan Meningkatnya Usaha Jasa Lingkungan di Bidang Kehutanan. Indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah: - Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan 200 Ha/tahun. - Luas Hutan Tanaman 60.000 Ha/Tahun. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 20

3. Tujuan

: Mewujudkan ketersediaan bahan baku bagi industri kehutanan dan penggerak ekonomi daerah

Sasaran yang ditetapkan : 3.1. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Hutan. Indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah: - Produksi Kayu dari HTI 4,125 juta m3/tahun. 3.2. Meningkatkan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan. Indikator kinerja sasaran tahun 2015 adalah: - Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

Rp.20,00

M/tahun.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 21

Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 22

2. Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik maka disusunlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2015 tersebut, kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan/DPA-SKPD dan anggaran APBN meliputi 1 (satu) DIPA 1 (satu) kegiatan untuk mendukung 5 (lima) sasaran strategis. Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang didanai APBD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 14 (empat belas) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan dengan rincian kegiatan untuk masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini meliputi 14 (empat belas) kegiatan yaitu: 1).

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2).

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3).

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4).

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

5).

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6).

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7).

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8).

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 9).

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

10). Penyediaan Makanan dan Minuman 11). Penyediaan

Jasa

Pendukung

Administrasi

Teknis/

Perkantoran 12). Penyediaan Jasa Tutor SKJ LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 23

13). Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih 14). Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini meliputi 4 (empat) kegiatan, yaitu : 1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3)

Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor

4) Sewa Mess dan rumah dinas KPH c. Program Pengukuhan Kawasan Hutan Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan d. Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/KPH Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1) Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) e. Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi Program ini meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1) Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi (ISDH Prov) 2) Pengelolaan Database, Intranet dan Jaringan Data Spasial Kehutanan Daerah (JDSKD)

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 24

f. Program Pengelolaan DAS Terpadu Musi Program ini meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu: 1)

Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan

2) Pengadaan Bibit Pohon Penghijauan untuk Peringatan Bulan Bakti Menanam 3) Pelatihan Kelompok Tani dan Pembuatan Demplot Teknik Budidaya Agroforestry dan Konservasi Tanah dan Air 4) Fasilitasi

Forum

Rimbawan,

Forum

DAS

dan

Pokja

Revitalisasi Lahan Gambut 5) Tanaman Hutan Rakyat Sebagai Tabungan Pendidikan g. Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan Program ini meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Rehabilitasi Catchment Area di Kawasan Hutan Lindung dan Pengkayaan di Luar Areal KPHL 2) Pengembangan Sistem Agroforestry di Kawasan Hutan Lindung 3) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu h. Program Penurunan Laju Deforestasi Program ini meliputi 4 (empat) kegiatan, yaitu: 1) Pengamanan Hutan 2) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3)

Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

4) Penyelidikan Kasus-Kasus Peredaran Hasil Hutan

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 25

i. Program Penurunan Laju Degradasi Hutan Program ini meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1) Operasional Pos Pengamanan Terpadu Kawasan Hutan Tanjung Api-Api 2) Pembinaan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan Alam dan Hutan Tanaman j. Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan RAD GRK 2) In House

Training

Perencanaan Teknis

dan

Sistem

Informasi Geografi Kehutanan 3) Sinkronisasi

dan

Monitoring

Evaluasi

Kegiatan

Pembangunan Kehutanan k. Program Peningkatan Target Penanaman Hutan Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu: 1) Pembinaan Pengembangan Hutan Tanaman Industri dan Produksi Kayu k. Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1) Perencanaan dan Pengembangan Hasil Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat dan Lumbung Kayu Desa 2) Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan Hutan Desa (HD) l. Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 3) Sriwijaya Expo dan Pameran Kehutanan

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 26

m. Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1) Inventarisasi,

Registrasi,

Monitoring

dan

Evaluasi

Perkembangan Industri Hasil Hutan 2) Fasilitasi Pokja Pengembangan Industri Pengelolaan Kayu Rakyat Kegiatan yang didanai APBN Tahun 2015 pada 1 program tersebut meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu sebagai berikut : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1) Koordinasi

Perencanaan

dan

Evaluasi

Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan C. Rencana Anggaran Program kerja dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015, dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan meliputi

47 (empat puluh tujuh)

kegiatan/DPA-SKPD, serta anggaran APBN meliputi 1 (satu) DIPA 1 (satu) kegiatan. Jumlah seluruh anggaran yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera

Selatan

pada

tahun

2015

adalah

Rp. 25.450.134.900,- yang berasal dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan maupun APBN. Anggaran kegiatan dari APBD Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan

oleh

Dinas

Kehutanan

Provinsi

Sumatera

Selatan

(termasuk UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) pada tahun 2015 sebesar

Rp.22.247.461.900,- yang terdiri dari belanja tidak

langsung sebesar Rp.13.695.389.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.8.552.072.900,-.

Anggaran

kegiatan

dari

APBN

berjumlah

Rp.3.202.673.000,-. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Page 27