VISI MISI PROGRAM STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PERIODE

VISI MISI PROGRAM STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PERIODE 2015-2020

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANOKWARI SELATAN YANG TANGGUH DANSEJAHTERA“

OLEH : David Towansiba, S.Sos. M.Si (CALON BUPATI MANOKWARI SELATAN) DAN Maxi Nelson Ahoren, A.Md.Kep. SE (CALON WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN)

“Kami Menanam, Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkan”

David Towansiba& Maxi Ahoren Kami Menanam, Kami Menyiram, Tuhanlah Yang Menumbuhkan

BAB I 1.1. PENDAHULUAN Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu. Pembangunan juga merupakan proses yang multi dimensional menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat,

dan

lembaga-lembaga,akselerasi pertumbuhan ekonomi,pengurangan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan.Pembangunan merupakan proses perubahan yaitu proses transformasi budaya dan transformasi masyarakat, menuju terwujudnya suatau masyarakat baru. Proses pembangunan ibarat suatu perjalanan panjang yang tidak mengenal kata akhir. Kita harus tahu tujuan ke arah mana kita harus pergi. Kita harus tahu kendaraan apa yang paling sesuai untuk membawa kita mencapai tujuan itu. Kita juga harus mengenal dengan baik medan yang akan kita tempuh- karena medan itu bukanlah medan yang bebas hambatan, rintangan maupun gangguan. Kita juga harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Dengan demikian visi dan misi yang disusun ini merupakan suatu pekerjaan besar, sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus dan berkesinambungan, membutuhkan tiga prasyarat utama yaitu, kekuasaan (power), sumberdaya (resources), dan kepemimpinan (leadership). Kekuasaan yang besar sudah kita miliki melalui undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua- jauh lebih besar dibandingkan masa lalu, bahkan dibandingkan dengan hampir semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kekuasaan itu telah memberikan kewenangan, ruang dan peluang yang sangat besar untuk digunakan secara bertanggunjawab. Tidak sedikit sumberdaya alam yang dimiliki di wilayah ini dan bila sumberdaya itu dikelola dengan baik akan mendorong peningkatan sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan. Segenap sumberdaya itu perlu diorgansir dan dikelola dengan efisien dan efektif. Sekalipun demikian sampai saat ini masih terdapat berbagai masalah yang digumuli, mulai dari masalah yang sederhana sampai masalah-masalah yang kompleks. Semua pekerjaan besar itu hanya dapat dilaksanakan, semua masalah besar itu hanya dapat diselesaikan secara arif dan tuntas, apabila pemimpinnya memiliki kapasitas besar pula. Pemimpin yang Besar itu juga memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, dan ia mampu menggunakan kekuasaan itu secara bertanggung jawab. Pemimpin seperti itu juga harus mampu mengelola Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

1


sumberdaya yan tersedua dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Kelayakan seorang pemimpinan

daerah dinilai berdasarkan visi dan misi yang mampu

menjawab tantangan pembangunan secara efisien dan efeketif. Visi dan misi tersebut harus diuji oleh segenap komponen masyarakat untuk memberikan keyakinan kepada rakyat pada saat memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan kepala daerah. Ketentuan pasal 59 ayat 5 undang-undang No,32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan undang-undang No.23 Tahun 2014 pasal yang menyatakan bahwa Partai Politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarakan pasangan calon wajib menyerahkan persyaratan administratif antara lain, naskah Visi Misi dan program dari pasangan calon secara tertulis. Visi dan Misi tersebut telah dirumuskan, dituangkan dan dijabarkan secara sistematis, terarah dan berkesinambungan dalam setiap rencana program pembangunan yang ditawarkan. Perumusan Visi dan Misi berdasarkan fakta kondisi riil di daerah, peluang dan tantangan serta kecenderungan perubahan-perubahan yang akan terjadi atau dapat terjadi pada skala lokal, regional, nasional dan global.

Dengan demikian bahwa visi, misi dan program prioritas

pembangunan tersebut harus disusun secara cermat melalui sebuah penelaahan yang mendalam dan menjadikannya sebagai sebuah dokumen politik yang penting dan utuh sebagai sarana tawar-menawar bagi seorang calon Kepala daerah. Manokwari Selatan sebagai sebuah daerah otonom baru yang dimekarkan dari kabupaten induk Manokwari merupakan wilayah administratif-politis yang mempunyai otoritas melakukan keputusan dan kebijakan-kebijakan sendiri dalam pengelolaan sumberdaya didalamnya. Sebagai daerah otonom baru yang untuk pertama kali akan melaksanakan proses pemilihan kepala daerah defenitifdiperlukanstart awal yang baik karena langkah ini menentukan langkah selanjutnya. Penentuan pemimpin/kepala daerah merupakan langkah awal

yang menjadi tolak ukur

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan. Kompleksitas permasalahan pembangunan termasuk hambatan dan tantangan yang akan dihadapi membutuhkan seorang pemimpin yang tangguh dan kredibel untuk memimpin daerah ini lima tahun ke depan.

Kepala daerah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan

pemerintahan dituntut memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap

permasalahan

pembangunan di Manokwari Selatan. Dengan demikian semua potensi sumberdaya alam,

Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

2


sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dikerahkan untuk membangun infrastruktur dan perekonomian yang tangguh menuju cita-cita yang diharapkan. 1.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan dokumen visi dan misi pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan periode 2015-2020 memiliki cakupan yang komprehensif dan holistik karena mengandung : 1. Cita-Cita Pembangunan yang mulia dan bersifat jangka panjang. 2. Data dan Informasi yang menyeluruh tentang Potensi dan Permasalahan Daerah. 3. Strategi dan pendekatan pembangunan sebagai solusi yang efektif dan riliebel untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. 1.3. Maksud Dan Tujuan Maksud : Adapun maksud penyusunan dokumen visi dan misi untuk menyampaikan gagasan, pikiran dan pandangan Calon Bupati David Dowansiba.S.sos.M.Si dan Calon Wakil Bupati Maxi Nelson Ahoren.A.Mdp.SE tentang Rencana Pembangunan Manokwari Selatan selama 5 Tahun mendatang. 1.4.

Tujuan

:

1. Menyiapkan suatu kerangka acuan yang memberikan arah bagi strategi pembangunan 5 Tahun yang akan datang. 2. Menjadi Kontrak Politik dengan Masyarakat Manokwari Selatan 3. Memenuhi persyaratan admnistratif dalam rangka pendaftaran pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan periode 2015-2020 sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ketentuan pasal 59 ayat 5 huruf k yang secara tegas menyatakan bahwa Partai Politik atau gabungan parpol pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan persyaratan administratif, naskah Visi-Misi dan program dadri pasangan calon secara tertulis


3


1.5. Landasan Penyusunan Visi Dan Misi Penyusunan Visi Misi ini dilandaskan pada : 1. Landasan Idiil

: Pancasila

2. Landasan Konstitusional

: Undang-Undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional

:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik f. Undang-undang Nomor 23 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat


4


BAB II KEADAAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN 2.1.Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan secara administratif dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2012

yang secara geografis berada pada koordinat dengan luas wilayah

2.812,44 Km2. Batas-batas fisik wilayah sebagai berikut : a.

Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Hanghow Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;

b. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Rumberpon Kabupaten Teluk Wondama; c.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kaprus, Kampung Yarmatum Distrik Soug Jaya Kabupaten Teluk Wondama dan Kampung Manimeri Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni; dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Memti, Kampung Sisrang Distrik Membey, Kampung Sakumi Distrik Anggi Gida, Kampung Tuhubea Distrik Sururey, Kampung Singedera Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kampung Beimes Distrik Dataran Beimes

Kabupaten Teluk Bintuni.

2.2.Iklim, Tanah dan Bentangan Alam Kabupaten Manokwari Selatan

termasuk dalam iklim tropis basah

dan tidak ada

perbedaan yang nyata antara musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan hasil pencatatan Badan Metereologi Geofisika dan Klimatologi (BMKG) Rendani Manokwari, suhu udara Kabupaten Manokwari Selatan berkisar antara 26,70 - 28,00 0C. Dengan suhu terendah terjadi pada bulan Desember dan suhu tertinggi terjadi pada bulan April. Tingkat kelembaban udara relatif tinggi berkisar antara 82 - 87%. Kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Desember dan kelembaban terendah terjadi pada Bulan April dan Oktober. Curah hujan tertinggi terjadi pada Julan Januari yang dapat mencapai 281 mm. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli yang mencapai 41 mm. Hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember mencapai 22 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli mencapai 12 hari.Menurut klasifikasi schmid dan Ferguson daerah ini termasuk tipe iklim A dengan nilai Q = 3,4%. Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

5


Kondisi tanah secara umum di Kabupaten Manokwari Selatan merupakan hasil pelapukan dari batuan karang dan karst terutama pada daerah-daerah pesisir pantai dan batuan gunung ( basal dan vulkanik) di sekitar pegunungan. Topografi Kabupaten Manokwari Selatan pada umumnya adalah daerah pesisir dan dataran rendah dan wilayah berbukit dengan ketinggian 0 –100 m dpl. 2.3. Kekayaan Flora dan Fauna

Secara umum kawasan hutan di Manowakri Selatan tergolong ke dalam ekosistem hutan pesisir sampai ekosistem hutan pegunungan. Kondisi ini mempengaruhi keanekaragaman jenis (biodiversity), habitat dan vegetasi, namun juga berlaku pada kekayaan fauna hutan yang ada, baik pada tingkat terendah seperti serangga (insect) hingga pada tingkat teratas pada hewan menyusui (mamals). Pembentukkan tipe ekosistem

hutan yang terjadi pada kawasan ini

diperkirakan dipengaruhi oleh faktor jenis tanah (edafic) dan letak ekosistemnya. Hutan dataran rendah merupakan tipe hutan yang penyebarannya paling merata karena berada di sebagian besar wilayah Manokwari Selatan.Vegetasi penyusun di dalam kawasan hutan antara jenis-jenis kelompok tumbuhan anggrek yaitu :Dendrobium spp, Gramathophyllum sp dan Spathoglotis plicata. Kelompok tumbuhan palem relatif banyak seperti yaitu Areca macrocalyx, Arenga macrocarpa, Caryota rumphiana var. papuana, Gronophyllum pinangoides, Gulubia costata, Licuala sp dan Rhopaloblaste sp. Kelompok tumbuhan rotan dariCalamusspp. Juga banyak ditemui di wilayah ini.kelompok tumbuhan paku-pakuan yaitu Selaginellaceae, Adiantaceae, Gleicheniaceae, Lomariopsiodeae, Dypteris, Thelypteridaceae dan Shzaeaceae. Kelompok tumbuhan berkayu yang teridentifikasi sebanyak 135 jenis, diantaranya didominasi oleh Pometia spp, Intsia spp, Callophyllum spp, danPalaquium sp, Dracontomelum edule, dan lain-lain. Struktur vegetasi yang tumbuh masih lengkap mulai dari tingkat semai, pancang, tiang dan pohon serta terdapat berbagai bentuk hidup (Life form). Disamping ituvegetasi hutan, pada wilayah ini ditemui pula jenis-jenis tumbuhan berbuah dan tanaman hias.Susunan vegetasi tersebut membuat wilayah ini menjadi hijau dan sebagian tampak berwarna-warni. Kawasan hutan Manokwari Selatan masih menyimpan beranekaragam jenis burung dengan habitat alami yang sangat baik termasuk di dalamnya berbagai jenis burung cendrawasih, kaka tua , nuri, kasuari, mambruk dan lainnya. Di dalam kawasan hutan ini juga terdapat berbagai sumber mata air, baik yang berasal dari sungai maupun dari goa-goa alam, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat sekitar. Dalam kaitan dengan fungsi kawasan sebagai Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

6


daerah penyangga air/hidrologis bagi areal di sekitarnya, kawasan hutan di wilayah ini menjadi kawasan yang memiliki fungsi hidro-orologis yang sangat signifikan, terutama di wilayah kaki bukit sampai pesisir pantai.Perpaduan flora dan fauna tersebut serta keberadaan sumber air dan unsur non biotik lainnya pada kawasan hutan di wilayah ini membentuk suatu ekosistem yang cukup menarik dan berpotensi sebagai obyek wisata yang dapat

dinikmati terutama oleh

wisatawan. Jenis kayu yang menjadi

primadona masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

pembangunan lokal adalah merbau, linggua, dan matoa. Potensi merbau per hektar untuk semai 2080 individu/hektar, pancang (12,8 individu/hektar), dan pancang (4 individu/hektar).

3.4.Administrasi Pemerintahan Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Manokwari Selatan dengan Ibukota Ransiki ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 meliputi 6 distrik sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Tabel 1. Luas Wilayah Distrik di Manokwari Selatan No 1 2 3 4 5 6

Distrik

Oransbari Ransiki Neney Momi-Waren Dataran Isim Tahota Jumlah Sumber : Manokwari dalam Angka, 2013.

2

Luas (km )

Jumlah desa/kelurahan /spt/upt

362,95 1.180,20 436,18 440,00 214,89 407.44 3.041,6

17 14 7 7 11 4

Luas wilayah Manokwari Selatan 3.041,6 Km2 dengan jumlah rumah tangga

4.764.

Wilayah paling terluas adalah Distrik Ransiki (38,80%), disusul distrik Momi Waren (14,46%) dan distrik yang paling terkcil luas wilayahnya adalah Dataran Isim yaitu 214,89Km2 atau sekitar 7% dari total luas wilayan kabupaten. Dari jumlah kampung dustruik Tahota memiliki jumlah kampung terkecil, hal ini tidak sebanding dengan luas wilayaj yang dimiliki oleh sebab upaya pemekaran pada tingkat kampung perlu mendapat perhatian serius.


7


2.5.Kependudukan dan Tenaga Kerja Penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan saat ini diperkirakan mencapai 18.589 jiwa.Jumlah ini penduduk ini mengalami lonjakan setelah pemekaran kabupaten pada tahun 2012.Populasi terpadat saat ini adalah Distrik Ransiki (41,38%) dan populasi terkecil distrik Tahota (3,14%). Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Manokwari Selatan No

Distrik

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk ( Km2/Jiwa)

1 2 3 4 5 6

Oransbari 5.043 Ransiki 7.733 Neney 1.199 Momi-Waren 2.044 Dataran Isim 2.084 Tahota 586 Jumlah 18,589.00 Sumber :Manokwari dalam angka, 2013 Bila dilihat dari merupakan

Persentase(%)

13,89 6,55 2,75 4,65 9,70 1,44

distribusijumlah penduduk

26.98 41.38 6.42 10.94 11.15 3.14 100.00

pada wilayah tertentu maka Oransbari

distrik dengan jumlah penduduk terpadat (13,89 jiwa/km2) diikuti oleh Distrik

Dataran Isim dan distrik yang paling terkecil kepadatan penduduknya adalah Tahota. Penduduk pria mendominasi wilayah Manokwari Selatan sebesar 52%

dan sisanya 48% merupakan

penduduk berjenis kelamin wanita ( Tabel 3). Tabel.3. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Manokwari Selatan Jenis Kelamin No

Distrik Laki-Laki (Jiwa)

1 2 3 4 5 6

Oransbari 2.635 Ransiki 4.046 Neney 608 Momi-Waren 1.096 Dataran Isim 1.062 Tahota 228 Jumlah 9.675 Sumber:Manokwari dalam angka, 2013

Perempuan (Jiwa) 2.408 3.687 591 948 1.022 258 8.914

Total (Jiwa) 5.043 7.733 1.199 2.044 2.084 586 18.589


8


2.6.Pendidikan dan Kesehatan Pendidikan dan kesehatan sangat menentukan kualitas SDM di wilayah Manokwari Selatan dan juga memberikan gambaran tentang keberhasilan aktivitas pembangunan di wilayah tersebut.

Parameter pendidikan dan kesehatan menjadi variabel yang menentukan Indeks

Pembangunan Manusia yang merupakan tolok ukur

keberhasilan pembangunan.

Sektor

pendidikan dan kesehatan dalam rangka implementasi otonomi khusus Provinsi Papua Barat juga

menjadi sektor prioritas yang mendapat alokasi anggaran

30% dari APBD provinsi

maupun kabupan/kota. Salah satu tolok ukur keberhasilan sektor pendidikan dan kesehatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi kebutuhan minimal di suatu wilayah. Tabel 4. Distribusi Sarana dan Prasarana Pendidikan berdasarkan Distrik di Manokwari Selatan Jumlah Sekolah No 1 2 3 4 5 6

Distrik PAUD

TK

SD

SLTP

SLTA

SMK

3 6 5 3 2 2

3 3 0 3 0 0

8 7 6 8 10 2

1 2 2 2 1 0

1 1 0 2 0 0

0 1 0 0 0 0

Oransbari Ransiki Neney Momi-Waren Dataran Isim Tahota

Sumber : Manokwari dalam angka, 2013. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah ini berdasarakan Standar Pelayanan Minimal fasilitas pendidikan menurut SK Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No 534/KPTS/M/2011 untuk TK, SD, SMP, SLTA dan SMK

telah memenuhi syarat bahkan

melampau apa yang dipersyaratkan. Berdasarkan SK tersebut minimal tersedia 1 unit TK untuk setiap 1000 penduduk, 1 unit SD untuk 6.000 penduduk, 1 unit SMP untuk 25.000 penduduk dan 1 unit SLTA untuk 30.000 penduduk. Namun bila ditinjau dari aksesibilitas peserta didik terhadap fasilitas pendidikan maka belum memenuhi syarat Standar Pelayanan Minimal. Karena banyak peserta didik terkendala dengan jarak dan biaya untuk mengakses fasilitas pendidikan. Oleh sebab itu,

dibutuhkan

pra kondisi berupa penyediaan infrastruktur

jalan

maupun

jembatan yang didukung ketersediaan transportasi untuk memudahkan akses antar wilayah yang pada akhirnya akan mempermudah peserta didik mengakses fasilitas pendidikan. Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

9


Tabel 5. Jumlah Guru, Murid dan Rasio Murid terhadap Guru di Manokwari Selatan Distrik Ransiki Momi Nenei Tahota Dataran Isim Oransbari

Guru

SD Murid

Rasio

Guru

SMP Murid

Rasio

SLTA Guru Murid Rasio

41 26 16 6

1.437 817 336 173

35.05 31.42 21 28.83

18 4 6 0

459 182 195 0

25.5 45.5 32.5 0

24 21 0 0

248 160 0 0

25 73

629 1.023

25.16 14.01

1 13

140 252

140 19.38

0 17

0 104

Guru

SMK Murid

Rasio

10.33 7.62 0 0

3 0 0 0

535 0 0 0

178.3 0 0 0

0 6.117647

0 0

0 0

0 0

Sumber : Manokwari dalam Angka, 2013 Saat ini belum semua guru melaksanakan tugas secara ideal sesuai dengan peraturan perundangan yaitu dengan beban mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Hal tersebut terjadi karena kondisi sekolah yang kelebihan guru atau karena kondisi sekolah di daerah terpencil sehingga kekurangan guru. Rasio murid dan guru yang ideal berkisar antara 20 sampai 32, bila nilainya > 32 maka satuan pendidikan mengalami kekurangan guru, sebaliknya bila raiso < 20 maka satuan pendidikan overload tenaga guru. Secara keseluruhan rata-rata rasio guru dan murid di Manokwari Selatan berdasarkan jenjang pendidikan disajikan pada Gambar 1.

Rasio Murid dan Guru di Mansel 50 40 30 20 10 0 Rasio Murid dan Guru

SD

SMP

SMA

26

44

4

Gambar 1. Rasio Murid dan Guru Berdasarkan Jenjang Sekolah

Rasio murid

pada tingkat sekolah dasar untuk saat ini berada dalam kondisi ideal,

sedangkan untuk sekolah menengah pertama (SMP) rasio murid dan gurunya tidak memenuhi stadar minimal yaitu 1: 44 orang. Untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) sudah overload


10


untuk saat ini. Rasio guru dan murid ini perlu mendapat perhatian dari pengelola pendidikan karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan guru dan upaya peningkatan kualitas SDM. Tabel. 6. Banyaknya Puskesmas, Pustu dan Polindes Banyaknya Puskesmas, Pustu dan Polindes No 1 2 3 4 5 6

Distrik Puskesmas

Pustu

Polindes

1 1 1 1 -

6 4 2 6 -

2 5 3 0 -

Oransbari Ransiki Neney Momi-Waren Dataran Isim Tahota

Sumber : Manokwari dalam angka, 2013 Komponen lain pada sumberdaya kesehatan yang paling penting adalah ketersediaan sarana kesehatan yang cukup secara kuantitatif dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi lingkungan. Unit pelayanan kesehatan dibagi atas beberapa kategori yaitu pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (PUSTU), rumah sakit umum dan unit pelayanan teknis lainnya. Namun untuk saat ini yang terdapat di kabupaten Manokwari Selatan hanya Puskesmas, Pustu dan pondok bersalin desa (Polindes). Rasio puskesmas per 10.000 di Distrik Ransiki adalah 1,2. Artinya setiap 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 1 unit puskesmas. Kebutuhan puskesmas untuk wilayah Distrik Ransiki yang jumlah penduduknya 7.733 orang untuk saat ini sudah memadai. Demikian halnya dengan distrik Oransbari, Momi-Waren dan Dataran Isim. Dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas maka Distrik Neney dan Tahota menjadi prioritas untuk pembangunan sarana kesehatan berupa puskesmas, pustu dan polindes. Walaupun jumlah sarana puskesmas sudah memadai, namun kelengkapan fasilitas seperti bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium di wilayah ini masih jauh dibawah stadar pelayanan minimal yang harus diberikan. Berdasarkan Permenkes No. 75 Tahun 20014, puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi

paling sedikit

sebagai sistem penghawaaan, sistem sanitasi, sistem pencahayaan, sistem kelistrikan,


11


komunikasi, gas medik, proteksi petir, proteksi kebakaran, pengendalian kebisingan, kendaraan puskesmas keliling dan ambulance. Sumberdaya manusia yang mengelola puskesmas, pustu dan polindes terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan. Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas : dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Faktanya di Manokwari Selatan tenaga kesehatan seperti disebutkan itu masih jauh dari standar pelayanan minimal, yang ada hanya dokter umum 1 (satu) orang, perawat 62 orang, dan bidan 16 orang. Umumnya sarana kesehatan (PUSKESMAS) sudah ada di setiap kota distrik, namun pelayanan kesehatan yang dilakukan masih jauh belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain: kondisi wilayah yang masih sulit untuk menjangkau sarana kesehatan yang ada (jarak kampung dengan pusat pelayanan jauh), masih banyak masyarakat yang menggunakan sarana pengobatan secara tradisional (pengobatan melalui dukun) dengan menggunakan ramuan-ramuan tradisional yang diperoleh dari alam, dan persepsi masyarakat mengenai sakit disebabkan oleh roh, sehingga tidak perlu ke puskesmas. Jenis penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat antara lain: (1) malaria, (2) infeksi saluran pernapasan, (3) infeksi jaringan kulit, (4) Scabies, (5) Cacingan, (6) kurang gizi.


12


BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan visi dan misi pembangunan daerah.Identifikasi isu yang tepat dan bersifat

stretegis

meningkatkan

akseptabilitas

prioritas

pembangunan,

dapat

dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung-jawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi

dengan

baik

maka

pemerintah

daerah

akan

dapat

mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang yang menjadi tang gung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan

karena

dampaknya

yang

signifikan

bagi

entitas

(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menibulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya

dalam

hal

tidak

dimanfaatkan

akan

menghilangkan

peluang

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk untuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti.


13


3.1.Permasalahan Pembangunan Daerah Sejak berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Manokwari wilayah Manokwari Selatan telah mengalami beberapa kemajuan sebagai bagian dari upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintsh kabupaten induk. Hal tersebut terus berkembang sampai pada tahun 2012 wilayah Manokwari Selatan ditetapkan sebagai daerah otonom baru di Papua Barat. Upaya perubahan ke arah yang lebih baik terus dilakukan baik yang mencakup segi kehidupan fisik maupun non fisik. Namun demikian kemajuan yang diraih bukan berarti meniadakan semua permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Manokwari Selatan.Seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat pisahkan demikiannya setiap kemajuan yang dicapai selalu diikuti oleh berbagai permasalahan lainnya. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Kabupaten Manokwari Selatan dan perlu mendapat perhatian serius antara lain : 1.

Masalah Sosial Budaya Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat (sosial budaya) mencakupi berbagai pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga. Sejumlah masalah sosial

budaya

yang

teridentifikasi

sampai

saat

ini

dikelompokkan

dalam:

pendidikan,kesehatan,kependudukan dan ketenagakerjaan, kepemudaan dan olahraga. Beberapa indikasi yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan antara lain: a. Pendidikan dan Kualitas SDM 1. Sarana dan prasarana pendidikan masih jauh dari standar pelayanan minimal 2. Kurangnya tenaga pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas 3. Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik 4. Pendidikan dasar di kampung-kampung terabaikan 5. Rendahnya prestasi siswa 6. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan 7. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan 8. Belum terlaksananya program affirmative action di bidang pendidikan bagi petraputri asli Manokwari Selatan di bidang kesehatan, kedirgantaraan (pilot), militer ( TNI/POLRI), kejaksaan, perbankan, auditor, pertanahan, pertambangan, notaris, dan pengacara Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

14


9. Biaya pendidikan yang terus meningkat

b. Kesehatan dan Gizi 1. Tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakatmasih rendah 2. Sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitasmasih terbatas 3. Masih tingginya kasus malaria sebagai penyaki endemik 4. Tenaga kesehatan dan non kesehatan baik kuantitas maupun kualitasmasih kurang 5. Masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit berbahaya dan mematikan 6. Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kecukupan pangan dan gizi 7. Masih rendahnya akses masyarakat pada layanan kesehatan dasar yang berkualitas 8. Masih kurang pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang budaya hidup sehat 9. Masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam melakukan upaya kesehatan terutama dalam rangak pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat 10. Masih ada penduduk di wilayah-wilayah terpencil yang rentan terhadap kekurangan gizi 11. Pelayanan asuransi kesehatan bagi penduduk asli

Papua tidak optimal dan

terkesan birokratis 12. Masih rendahnya angka harapan hidup masyarakat (67,38 tahun)

c. Kependudukan dan Ketenagakerjaan 1. Banyak penduduk di wilayah terpencil yang tinggal di rumah sangat sederhana dan berlantai tanah 2. Terbatasnya pelayanan air bersih, listrik, penerangan dan informasi kepada masyarakat 3. Angka Pencari Kerja Setiap Tahun Terus meningkat sebaliknya kesempatan kerja semakin terbatas 4. Meningkatnya ketergantungan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja menjadi PNS Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

15


5. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja mandiri (berjiwa enterpeneurship) 6. Masih minimnya program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan 7. Tingginya arus migrasi penduduk dari luar Manokwari Selatan yang berdampak pada tingginya persaingan pencari kerja, rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, dan meningkatnya masalah sosial kemasyarakatan 8. Rendahnya pendidikan, kompetensi dan ketrampilan pencarai kerja penduduk asli Papua

2.

Masalah Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar 1.

Masih terbatasnya pembangunan sistem jaringan jalan/ruas-ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota distrik dengan kabupaten dan distrik dengan kampungkampung

2.

Belum ditingkatkannya kualitas jalan kerikil dan jalan tanah serta jembatan pada ruasruas jalan yang telah di bangun

3.

Belum efektifnya program padat karya/program pembangunan jalan kampung

4.

Masih rendahnya kualitas dan kapasitas ruas-ruas jalan utama dalam ibukota kabupaten

5.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal dan halte-halte pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang menjadi titik temu simpul jaringan transportasi darat

6.

Pembangunan fasilitas transportasi belum terintegrasi antara darat dan laut

7.

Koordinasi antar intansi di tingkat daerah dengan provinsi, dan pusat masih rendah dalam hal pembangunan infrastruktur

8.

Masih terbatasnya kepemilikan sarana dan prasarana publik seperti taman hiburan,ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas publik lainnya

9.

Masih terbatasnya fasilitas irigasi untuk keperluan peningkatan produksi pertanian

10.

Sebagian besar warga belum terjangkau dengan fasilitas listrik;

11.

Kebutuhan air bersih belum terjangkau oleh sebagian besar penduduk;


16


12.

Sanitasi lingkungan masih jauh dari rata-rata nasional;

13.

Masih minimnya penggunaan media komunikasi seperti internet dengan berbagai fasilitasnya (web, email dll) dalam menunjang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

14.

Telekomunikasi

dan

penyiaran

untuk

kebutuhan

komunikasi

dan

penyebaraninformasi kepada warga masih belum menjangkau banyak wilayah kampung. 15.

Belum optimalnya komunikasi dan informasi pelaksanaan pembangunan serta publikasi hasil-hasilnya secara baik dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

3.

Pemerintah dan Otonomi Daerah 1. Terbatasnya tenaga aparatur yang berkualitas dan professional sebagai konsekuensi dari sebuah daerah otonom baru 2. Penempatan pegawai yang kurang memperhatikan pengembangan karir dan kompetensi 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintah 4. Rendahnya kesejahteraan aparatur Negara 5. Pelayanan publik yang lamban, sangat birokratik, tidak efisien dan tidak efektif masih tinggi 6. kinerja unit-unit kerja dalam berbagai instansi pemerintah daerah belum optimal 7. Belum terciptanya budaya (etos) kerja yang mampu meningkatkan prestasi kerja aparatur pemerintah daerah secara optimal 8. masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan kewenangan pemerintahan distrik dan kampung sehingga mengakibatkan pelayanan publik masih terkonsentrasi di pemerintah kabupaten 9. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah. Dimana sumber-sumber pendapatan asli daerah belum dapat diandalkan karena bidang-bidang produksi barang dan jasa seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, Industri kerajinan dan pariwisata masih rendah kualitas dan kurang daya saing. Sementara sumber-sumber dari pendapatan pajak dan retribusi belum dioptimalkan


17


10. Masih

maraknya

intensitas

penyalahgunaan

wewenang

yang

menyebabkan

meningkatnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan daerah. 11. Belum terbina pola kemitraan pemerintah daerah dengan LSM, lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam pembinaan kemasyarakatan di daerah

4.

Keamanan/Ketertiban dan Penegakan Hukum dan HAM 1. Masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial dan penyakit masyarakat 2. Kesadaran dan partisipasi berpolitik masyarakat masih rendah terutama dalam pesta demokrasi

serta

mudah

dipengaruhi

oleh

informasi-informasi

yang

tidak

bertanggungjawab sehingga mengancam integrasi bangsa. 3. Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia belum optimal dilaksanakan 4. Potensi konflik antara masyarakat hukum adat dan pemerinatah maupun pihak swasta cukup tinggi karena pembagian manfaat terhadap sumberdaya alam 5. Gangguan keamanan dan ketertiban umum relatif masih tinggi yang mengarah pada kecenderungan meningkatnya tindak kriminal, seperti pembunuhan dan lain-lain 6. Status kepemilikan lahan adat merupakan

masalah serius yang mengganjal dalam

aktivitas pembangunan 7. Kesadaran masyarakat untuk membangun suatu sistem keaman lingkungan masih belum optimal

5. Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Pengelolaan Sumber Daya Alam belum Optimal 2. Konsep pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan yang ditandai dengan tumpang tindih perutukan kawasan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 3. Masih tingginya pencemaran dan degradasi lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat 4. Sistem pembagian manfaat sumberdaya alam yang diberikan masih tidak adil bagi masyarakat hukum adat Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

18


5. Masih terbatasnya kapasitas

masyarakat hukum adat dan lembaga adat dalam

pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungannya 6. Belum tersedia regulasi daerah yang mengacu pada regulasi nasional tentang penguatan kapasitas masyarakat hukum adat 7. Adanya lahan kritis dan potensial kritis akibat kondisi alam dan pengelolaan lingkungan yang tidak bertanggungjawab 8. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan SDA baik di bidang perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan energi 9. Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan SDA sehingga berdmapak pada pengrusakan dan pencemaran lingkungan 10. Belum tersedianya data base potensi SDA yang akurat dan dapat dipercaya 11. Rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan SDA karena pengetahuan dan skill yang rendah 12. Rendahnya akses yang diberikan oleh pemerintah dan investor bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan berbagai bisnis yang terkait langsung dengan investasi. 13. Kontribusi sektor berbasis sumberdaya alam masih rendah terhadap penerimaan asli daerah

6. Perempuan dan Generasi Muda 1.

Rendahnya perlindungan hak-hak perempuan dan remaja

2.

Lemahnya kesetaraan dan keadilan gender karena regulasi yang mendukung belum dihasilkan

3.

Lebih dari 30% perkawinan tidak tercatat, sehingga berdampak pada rentannya perempuan dan anak terhadap kekerasan dan diabaikan hak-haknya dalam keluarga

4.

Perempuan masih rentan menjadi sasaran kekerasan seksual

5.

Masih rendahnya akses terhadap keadilan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan

6.

Terbatasnya Program Pembinaan Generasi Muda

7.

Masih rendahnya pemasyarakatan olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi

8.

Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai


19


9.

Belum adanya pelayanan terhadap anak-anak yang menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga

10. Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti rendahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam politik,

dalam

pemerintahan,

dalam

kehidupan

kemasyarakatan. 7. Permasalahan Pembangunan Tata Ruang 1.

Pelaksanaan Penataan Ruang Belum Optimal

2.

Adanya disharmonisasi dan dissinkronisasi penataaan ruang Masyarakat Hukum Adat dengan perundang-undang di bidang penataan ruang

3.

Pengembangan dan Pembangunan Wilayah masih kurang memperhatikan Konsep keberlanjutan

4.

Pemanfaatan ruang yang tumpang tindih antar sektor karena tidak memilik perencanaan terintegrasi sehingga mengakibatkan tinggi biaya pembangunan di daerah

5.

Proses penyusunan RTRW Kabupaten masih dilakukan secara top down belum melibatkan partisipasi aktif masyarakat

6.

Belum memiliki sistem audit penataan ruang sebagai

instrumen

monitoring dan

evaluasi 7.

Masih lemahnya penegakan hukum kepada seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, legislatif dan kelompok-kelompok masyarakat)

8. Permasalahan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 1.

Pola penanganan pasca panen belum optimal karena terbatasnya sarana produksi maupun modal usaha.

2.

Menurunnya hasil produksi akibat pengelolaan usaha tani yang masih tradisional serta lemahnya manajemen.

3.

Terbatasnya infrastruktur yang mengakses ke wilayah-wilayah potensi sehingga menghambat kelancaran produksi masyarakat ke pasar

4.

Jaringan distribusi barang yang terlalu panjang mengakibatkan akses langsung pedagang kecil dengan produsen menjadi sulit dilakukan


20


5.

Belum efektinya pengembangan ekonomi

kerakyatan untuk menunjang pendapatan

keluarga berbasis hak masyarakat adat 6.

Masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas kebudayaan

dan

hasil-hasilnya,

yang

seharusnya

dapat

meningkatkan

pendapatan penduduk lokal 7.

Belum optimalnya peran masyarakat adat dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan penduduk

8.

Belum adanya konsep/Rencana Aksi pengembangan ekonomi rakyat yang lebih kompehensif dan terintegrasi mulai dari tahap produksi sampai tahap pemasaran yang mengarah pada kesesuaian dengan kebutuhan pasar

9.

Kemitraan antara penanam modal dengan warga lokal sebagai pemilik hak ulayat atas tanah belum efektif dilaksanakan sesuai tuntutan Otonomi Khusus Papua

10. Kurangnya pemberdayaan dan pendampingan warga lokal dan masyarakat adat dalam menghadapi berbagai isu dan permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian kerjasama dengan investor

3.2.

Isu Strategis Isu stratgis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan

dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebalikya, jika tidak dimanfatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi

agenda

pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan; gambaran umum kondisi daerah; isu internasional; isu nasional dan isu regional. a. Isu Internasional Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan adalah komitmen Millenium Develepment Goals (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB.Dengan telah diadopsinya komitmen MDG’s oleh Indonesia, merupakan keharusan bagi kabupaten Manokwari Selatan untuk mencermati Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

21


indikator dan target yang harus dicapai. Selain MDG’s, isu internasional yang saat ini sedang berkembang dan akan memberikan efek bagi masa depan pembangunan dunia dan Indonesia secara umum dan kabupaten Mansel secara khusus, antara lain: penerapan green economic global (ekonomi ramah lingkungan), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, perdagangan bebas WTO, APEC dan AFTA yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia global dan regional, penerapan sumber alternative mengantisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia mengantisi semakin menipisnya cadangan mineral dunia, mengantisipasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta kamajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengantisipasi hambatan jarak antar waktu. b.

Isu atau Kebijakan Nasional

Selain memerhatikanisu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah 11 prioritas pembangunan nasional, yaitu: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infrastuktur; 7. Iklim investasi dan iklim usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik; dan 11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.


22


c.

Isu Lokal /Daerah 1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induk merupakan masalah bagi kabupaten Mansel

karena sebagian data

dikontribusikan juga oleh Kabupaten Mansel. Sementara kabupaten Mansel masih dalam proses penyusunan IPM 2. Masih rendahnya akses masyarakat asli Papua pada pendidikan dasar dan menengah

termasuk

non-formal

akibat

rendahnya

ketersediaan

layanan

pendidikan untuk masyarakat di daerah terpencil, pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi geografis dan pola permukiman serta budaya masyarakat setempat 3. Belum tersedianya sistem jaminan pemenuhan biaya pendidikan gratis operasional dan personal) dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah khususnya bagi Orang Papua Asli sesuai mandat UU Otsus, menyebabkan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. 4. Masih rendahnya akses masyarakat asli papua pada pemenuhan kesehatan dasar akibat rendahnya ketersediaan sarana kesehatan, rendahnya distribusi tenaga kesehatan dan non kesehatan, ketersediaan obat-obatan secara merata, serta tingginya biaya kesehatan akibat belum meratanya distribusi jaminan kesehatan masyarakat 5. Masih tingginya angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir dan balita, angka balita kurang Gizi, serta penyakit endemis malaria dan menular berbahaya 6. Masih rendahnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau dengan sanitasi lingkungan dan air bersih yang bermutu dan ketersediaan listrik yang merata 7. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan dan pedesaan karena pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan dalam memastikan adanya mata pencaharian (livelihood) yang menyebabkan rendahnya nilai tambah dan produktivitas di wilayah pedesaan 8. Masih

rendahnya

angka

kemandirian

fiskal

akibat

belum

optimalnya

pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah dari produk unggulan daerah non migas diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta sumber pendapatan un-conventional lainnya. 9. Belanja pemerintah cederung tidak efisien sehingga menciptakan kesenjangan Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

23


sosial dan politik ekonomi yang menempatkan masyarakat pada posisi absolute konsumtif 10. Dis-harmony hubungan pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota akibat miss-management dalam penetapan orientasi dan strategi pembangunan sehingga meninggalkan peran kabupaten/kota sebagai jenjang pemerintahan dengan kewenangan tersendiri 11. Terabaikannya peran masyarakat Adat termasuk perempuan Papua yang secara keterwakilan oleh MRP (Majelis Rakyat Papua Barat) selaku mitra utama pemerintah sehingga proses pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan banyak yang bertentangan dengan prinsip dasar dan hak dasar masyarakat adat. 12. Pembangunan infrastruktur strategis yang tidak berkesinambungan sehingga koneksitas antar daerah masih terhambat 13. Masih adanya tuntutan dari kelompok masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI karena tidak terlaksananya rekonsiliasi akibat perbedaan pemahaman sejarah bangsa dan ketidak puasan pada kebijakan publik yang belum menjawab permasalahan mendasar pembangunan 14. Pengendalian dan pengurangan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme belum berjalan dengan baik 15. Tidak jelasnya mind set dan culture-set birokrasi pemerintah daerah yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas pelayanan publik dalam pencapaian prioritas pembangunan 16. Penataan dan pemanfaatan ruang bagi pembangunan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholder lainnya. 17. Distribusi

pembiayaan

pembangunan

era

otonomi

khusus

yang

belum

proporsional antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan yang lebih kontekstual 18. Belum optimalnya pengembangan potensi olahraga prestasi dan perlindungan nyata atas kekayaan intelektual serta kebudayaan luhur asli Papua termasuk penilaian atas sumberdaya hayati dan plasma nutfah asli Papua berdasarkan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan dan memastikan penguatan akar budaya Papua dalam menghadapi gempuran modernisasi


24


19. Rendahnya kepercayaan investor karena belum adanya upaya konstruktif dalam penegakan hukum, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan investasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah secara berkelanjutan 3.3.Identifikasi Potensi Daerah Potensi daerah yang tersedia di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut : 1.

Status Otonomi Khusus Pada tanggal 21 November 2001, rakyat dan pemeritah provinsi Papua memasuki suatu babak baru dalam perjalanan berbangsa dan bernegara bersama-sama seluruh rakyat Indonesia.Pada tanggal tersebut presiden RI menandatangani Undang-undang otonomi khusus bagi provinsi Papua.Pada intinya ada dua tujuan utama yang ingin capai melalui undang-undang tersebut pertama, UU tersebut diharapkan menjadi alat legislasi ampuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di Papua yang mengancam secara serius integritas NKRI. Secara kategoris masalah-masalah tersebut dikelompok menjadi tiga : (1) pelanggaran HAM, termasuk didalamnya pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya orang-orang asli Papua; (2) ketimpangan pembangunan antar Papua dan luar Papua; (3) kemiskinan yang akut dan meluas, khususnya di kalangan orang-orang asli Papua. Dengan demilikinya UU Otsus Papua secara defacto dan de jure iArtinya apabila peluang politik ini digunakan secara cerdas dan benar , maka UU No 21/2001 sesungguhnya merupakan alat yang ampuh untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Papua tidak terkecuali rakyat Manokwari Selatan sesuai dengan inisiatif dan kondisi setempat.

2.

Jumlah Penduduk yang Sedikit Penduduk Manokwari Selatan relatif sedikit yakni hanya sekitar dua puluh ribu lebih jiwa yang menempati wilayah seluas 3.041,6 km2. Sedikitnya jumlah penduduk ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih tinggi, bukan hanya untuk sebagian kecil orang saja, tetapi untuk seluruh penduduknya-tanpa kecuali. Ketika di banyak wilayah di Indonesia jumlah penduduk menjadi” masalah” hal tersebut sama sekali tidak berlaku di wilayah ini.


25


Dari segi kebutuhan pembangunan pertanian, penguasaan dan ketersediaan lahan sama sekali bukanlah masalah dibandingkan dengan banyak daerah lain di Indonesia.

Hal

yang sama juga berlaku dalam hal pelayanan sosial yang merupakan hak masyarakat. Jumlah penduduk usia sekolah di Mansel kurang dari 1 persen total penduduk usia sekolah di Papua Barat. Dengan ketersediaan dana yang ada sekarang ini dan ke depan maka situasi pendidikan di Mansel dapat diubah menjadi pendidikan yang bermutu untuk seluruh penduduk.

Hal yang sama juga berlakuk untuk perbaikin gizi, pelayanan

kesehatan, ekonomi kerakyatan dan sebagainya. 3. Kekayaan Alam : Kabupaten Mansel memiliki potensi seumberdaya alam potensial yakni : 1.

Potensi Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Manokwari memiliki potensi pertanian yang sangat menjanjikan, terutama di bidang investasi komoditi perkebunan, seperti kelapa sawit, kakao, dan lain-lain. Wilayah yang berpotensi tersebut antara lain : 

Lembah Isim seluas 30.000 Ha.



Dataran Ransiki di Distrik Ransiki seluas 4.500 Ha



Areal persawahan di Oransbari seluas 423 ha

2.

Potensi Kehutanan

Sebagian besar wilayah Kabupaten ManokwariSelatan merupakan kawasan hutan yang tersebar dalam lima tipe hutan yaitu hutan hujan, hutan rawa, hutan payau dan hutan pantai serta hutan pegunungan. Potensi kayu komersial mencapai mencapai 79 jenis dengan primadona eksport antara lain kayu merbau, kayu matoa, kayu meranti, kelompok kayu hardwood, serta kelompok kayu khusus. Hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi tinggi, antara lain sagu, rotan, anggrek, minyak lawang, kayu gaharu, kulit buaya, dan lain-lain. Disamping itu, wilayah ini juga menyimpan potensi jasa lingkungan yang besar dapat dimanfaatkan untuk mendorong berkembangnya sektor pariwisata.


26


3.

Potensi Tambang/Mineral

Potensi pertambangan di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari potensi Bahan Galian Strategis, Bahan Galian Vital, serta Bahan Galian golongan C. Bahan Galian Strategis, antara lain deposit batu bara. Untuk Bahan Galian Golongan C, antara lain cadangan batu gamping, kapu, lempung, pasir batu, pasir kuarsa, dan lain-lain.

4.

Potensi Perikanan dan Kelautan

Wilayah pesisir pantai dan laut di Kabupaten Manokwari Selatan menyimpan potensi perikanan yang bernilai tinggi dan memiliki potensi eksport yang baik, diantaranya adalah ikan tuna, udang, pelagis, bialola, lobster, teripang, dan kepiting.

3.4.Keadaan yang Ingin Dicapai Berdasarkan isu strategis dan potensi yang dimiliki maka kondisi yang ingin dicapai ke depan adalah : 1.

Kesejahteraan Rakyat dapat dipenuhi melaui melalui pemenuhan kebutuhan Perumahan Yang Layak huni,layanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal dan gizi masyarakat dapat ditingkatkan, Kualitas SDM dapat ditingkatkan, dan Masyarakat yang berdaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta memiliki kemampuan usaha yang kompetitif sehingga dapat menekan angka pengangguran. Dengan demikian akan menikan indek pembangunan manusia (IPM)

2.

Infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan meningkat baik secara kuantitats maupun kualitas seiring dengan keterbukaan isolasi daerah terpencil

3.

Terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan aparatur

secara

profesional sehingga upaya pemerataan pembangunan untuk menjawab Otonomi daerah dapat terwujud secara adil dan merata 4.

Penegakan Hukum lebih mantap untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban umum yang lebih baik

5.

Potensi lestari sumberdaya alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung kemajuan pembangunan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat


27


6.

Peran Perempuan dan Generasi Muda dapat diberdayakan secara maksimal sesuai potensi yang tersedia

7.

Penyelenggaraan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan sesuai arahan pemanfaatan Tata Ruang yang partsipatif

8.

Ekonomi kerakyatan berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat


28


BAB IV VISI DAN MISI 4.1. Visi Visi pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2015-2020 adalah : “ TerwujudnyaMasyarakat Manokwari Selatan Yang Tangguh dan Sejahtera” Berangkat dari suatu pandangan yang terarah dan terfokus yang melihat bahwa Manokwari Selatan adalah merupakan suatu wilayah yang ”baru” ibarat hutan yang akan dibuka menjadi ”kebun baru”. Wilayah tersebut akan ditebas, ditebang dan di bakar

untuk ditanami dan

dipelihara agar menghasilkan tanaman yang subur. Suatu wilayah yang begitu kaya dengan keindahan lautnya, pantai, sungai, gunung dan lembah, serta keindahan flora dan faunanya. Suatu kekayaan yang berada di lautan dan di daratan, di bawah tanah dan di udara. Keindahan itu tetap terpelihara dengan baik dan belum banyak tersentuh oleh aktivitas pembangunan. Wilayah dengan kekayaan yang melimpah itu tidak memiliki jumlah penduduk yang banyak, terdiri dari penduduk asli dan suku-suku yang sangat beragam sebagai pemilik wilayah itu. Selain itu ada para pendatang dari wilayah-wilayah lain yang menetap di

Manokwari

Selatan. Mereka hidup dalam suasana persaudaraan dan saling mengasihi, karena pendatang menghormati dan mengakui hak-hak penduduk asli dan sebaliknya penduduk asli mengulurkan tangannya dan memberikan tempat-tempat yang layak dan aman kepada pendatang untuk hidup bersama. Ketika ”kebun baru” Manokwari Selatan akan dibuka, maka pemilik kebun memanggil saudara-saudaranya dan para pendatang untuk bekerja keras secara bersama-sama. Mereka hidup dalam suasana penuh persaudaraan, penuh harmoni, aman, damai dan tenteram. Manokwari Selatan yang tangguh dan sejahteramemiliki masyarakat yang bekerja keras, rajin belajar dan saling bahu membahu. Karena itu tingkat kesejahteraan mereka dari hari ke hari terus meningkat melebihi saudara-saudaranya di wilayah-wilayah lain. Tingkat dan kualitas pendidikan serta kesehatan melebihi saudara-saudaranya di wilayah lain. Sehingga Manokwari Selatan memiliki peradaban dan martabat yang tinggi. Manokwari Selatan yang Tangguh dan Sejahtera juga memiliki penduduk yang tertib, penuh disiplin dan taat kepada hukum, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,


29


keadilan dan kebenaran serta menjunjung tinggi nilai etika dan moral. Mereka juga beragama dan beriman serta taat kepada Tuhan Allah, Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. Manokwari Selatan yang Tangguh dan Sejahteramemiliki pemimpin-pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis. Mereka memiliki kapasitas dan kemampuan kepemimpinan yang tinggi, tetapi rendah hati. Mereka tidak mengenal korupsi, kolusi dan nepotisme serta diskriminasi. Mereka diurapi oleh Tuhan Allah dengan hikmat, marifat dan kebijaksanaan. Mereka memiliki wibawa dan kharisma, sehingga menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Manokwari Selatan yang Tangguh dan Sejahteramemiliki pemerintahan yang terbaik, bersih dan berwibawa. Suatu pemerintahan yang melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga sebaliknya, rakyatnya hormat dan taat kepada pemimpin-pemimpinnya yang memerintah. Suatu pemerintahan yang akhirnya menjadi contoh dan teladan bagi kabupatenkabupaten lain. Manokwari Selatan yang tangguh dan sejahtera menuntut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas hingga ke kampung-kampung, serta berdaya saing tinggi didukung oleh pengusaaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan. Inilah Manokwari Selatan yang Tangguh dan Sejahterayang akan kita bangun. Kita akan berjalan dengan penuh iman dan pengharapan, memasuki dan menikmati hari-hari dan tahuntahun terbaik dihadapan kita yang Tuhan Allah sendiri telah sediakan bagi kita semua. Kita akan menanam, kita juga akan menyiram, namun Tuhanlah yang akan menumbuhkan. 4.2. M i s i Misi kita adalah mewujudkan cita-cita ini menjadi kenyataan. Tetapi masa depan yang lebih baik itu, tidak akan jatuh dari langit. Membangun suatu masa depan yang tangguh dan lebih baik, merupakan suatu pekerjaan yang besar yang tidak pernah akan selesai, karena merupakan suatu proses yang akan berlangsung terus menerus. Proses itu pada hakekatnya merupakan suatu dialog segitiga antara Tuhan Allah Sang Pencipta dengan manusia dan alam di sekitarnya. Proses itulah yang kita kenal sebagai Proses Pembangunan. Dan proses pembangunan adalah proses perubahan, yaitu proses transformasi budaya dan transformasi masyarakat, menuju terwujudnya suatu masyarakat baru. Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

30


Proses itu ibarat suatu perjalanan yang panjang, tidak mengenal kata akhir. Kita harus tahu tujuan ke arah mana kita harus pergi. Kita harus tahu kendaraan apa yang paling sesuai untuk membawa kita menuju tujuan. Kita harus mengenal dengan baik medan yang akan kita tempuh, karena medan itu bukanlah medan yang bebas hambatan, rintangan maupun gangguan. Kita juga harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Dengan demikian misi kita, sebagai suatu pekerjaan besar, sebagai suatu proses yang berjalan secara terus menerus, membutuhkan tiga prasyarat utama yaitu, pertama kekuasaan (power), kedua sumberdaya (resources) dan ketiga kepemimpinan (leadership). Kita sudah memiliki kekuasaan yang besar, Undang-undang No. 21 tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus di Provinsi PapuaBarat telah memberikan kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan yang kita miliki sebelumnya. Kekuasaan itu telah memberikan kewenangan, ruang dan peluang yang sangat besar kepada kita untuk menggunakannya secara bertanggung jawab. Kita sudah memiliki sumberdaya yang besar. Sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya keuangan, dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Segenap sumberdaya yang kita miliki, perlu diorganisasikan dan dikelola secara efisien dan efektif. Demikian juga masalah-masalah yang kita hadapi dan kita gumuli adalah masalah-masalah yang besar dan kompleks. Bahkan masalah-masalah itu telah mempertaruhkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan kita sekarang adalah bahwa rakyat Manokwari Selatan saat ini membutuhkan seorang Pemimpin yang besar pula. Hanya dengan memiliki suatu kapasitas kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, ia dapat menggunakan kekuasaan itu secara bijaksana dan bertanggung jawab, dan mampu mengelola segenap sumberdaya yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk mencapai Visi Terwujudnya Masyarakat Manokwari Selatan yang Tangguh dan Sejahtera serta mengemban misi sebagaimana diuraikan diatas maka secara rinci misi yang akan dilasanakan adalah:


31


1). Menata Pemerintahan Daerah Mewujudkan kepemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktek-praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memberantasan praktik KKN, reformasi birokrasi harus kita jalankan dengan meningkatkan budaya kerja.Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance.Aparatur harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu perubahan mind-set, culture-set, dan pengembangan budaya kerja harus dilakukan secara lebih cepat dan terarah.Demikian juga

upaya-upaya

mencegah

dan

mempercepat

pemberantas korupsi secara

berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN harus diinisiatifi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Reformasi Birokrasi ini juga akan mendorong hubungan kelembagaan yang harmonis

antara

kabupaten/kota

serta

penguatan

implementasi

Otonomi Khusus Papua Barat. Penguatan Otonomi khusus Papua Barat dilakukan denganmewujudkan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, dan DPRD Manokwari Selatan dalam memperluas dan memperkuat kewenangan daerah dalam kerangka Otsus demi terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua, seperti pelayanan Pendidikan, Kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, hak politik dan hak budaya.

2.

Membangun Manokwari Selatan yang Berprestasi, Sehat dan Berahlak Mulia Maksud dari misi ini adalah meningkatnya kualitas SDM Manokwari Selatan yang

berdaya saing dan beretika dengan mengembangkan sistem nilai yang positif sesuai kearifan lokal budaya asli masyarakat terutama di wilayah kampung dan daerah terpencil.Sebaliknya,

kebiasaan

masyarakat

yang

tidak

baik

untuk

terus

diminimalisir.Sumberdaya manusia adalah kekuatan yang bersumber dari manusia yang Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

32


dapat disebut sebagai tenaga atau kekuatan (energi atau power).Daya yang bersumber dari manusia ini sering dipadankan dengan istilah man power.Membangun manusia berkualitas berarti membentuk manusia yang utuh dan bernilai positif dengan indikator-indikator kualitas antara lain adalah: sehat, sehingga mampu bekerja keras, tangguh dan ulet dalam menghadapi persoalan, cerdas berpikir dan bertindak, trampil dan memiliki kompetensi, mandiri, memiliki tanggung jawab, produktif, kreatif, inovatif, beorientasi ke masa depan, disiplin dan berbudi. Pengembangan sumberdaya manusia (SDM), yang juga merupakan subjek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hidup.Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, dan persebaran penduduk. Kualitas SDM suatu daerah dikatakan membaik antara lain ditandai dengan meningkatnya taraf pendidikan dan status kesehatan masyarakat dengan ukuran penilaian yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar wilayah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Misi ini dilakukan dengan meningkatkan

ketersediaan

infrastruktur

dankonektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah. Hal ini diwujudkandengan meningkatkan jumlah dan kulaitas pembangunan jalan dan jembatan, meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah, meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni, meningkatkan ketersediaan air bersih, meningkatnya ketersediaan energi listrik dan ramah lingkungan. Selain itu terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten. Penyediaan dan percepatan infrastruktur yang lebih merata dan terpadu yang ditujukan untuk mendukung perekonomian daerah dengan prinsip Community dan Commodity Based Infrastructure, Integration dan Sustainability.Ketiga prinsip dan konsep dasar ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan

dasar

masyarakat

diseluruh

wilayah,

pemacu

pertumbuhan

dan

pengembangan wilayah, pembentukan struktur ruang dan interaksi antar wilayah.


33


Percepatan pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur.Pengembangan ekonomi tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Hingga saat ini, walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, namun kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di wilayah ibukota kabupaten maupun di perkampungan kawasan cepat tumbuh. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas dalam pembangunan dalam lima tahun kedepan karena menjadi faktor pendorong utama untuk pencapaian misi lainnya.

4. Peningkatan

dan Pengembangan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Tangguh

Berbasis Potensi Lokal Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Manokwari Selatanyang berbasis ekonomi lokal ditunjukan dengan terwujudnya iklim investasi yang kondusif.Tercapainya stabilitas makro ekonomi, meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil &menengah, Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat khususnya di kampung-kampung. Perekonomian daerah dapat bergerak apabila sektor riil dapat bergerak dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat.Sektor riil dapat bergerak hanya apabila investasi dapat masuk ke wilayah Manokwari Selatan yang tentunya didukung oleh iklim investasi yang kondusif mengingat potensi sumberdaya alam yang besar berupa pertanian

danperkebunan,

kehutanan,

kelautan

dan

perikanan

serta

pariwisata.Perekonomian masyarakat dapat tangguh dan mencapai tingkat kesejahteraan yang merata berawal dari optimalisasi potensi unggulan yang berdaya saing serta didukung oleh sarana prasarana perekonomian yang memadai baik berupa jaringan irigasi, jaringan jalan danjaringan jembatan.Manokwari Selatan yang tangguh dan sejahtera menuntut

pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas,

berkelanjutan,

mampu

meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas hingga ke kampungkampung, serta berdaya saing tinggi didukung oleh pengusaaan dan penerapan ilmu pengetahuan

dan

teknologi

di

dalam

mengembangkan

sumber-sumber

daya


34


pembangunan. Hal ini memberi pengertian antara lain bahwa pembangunan struktur perekonomian harus diperkuat dengan mendudukkan sektor industri berbasis potensi kampung sebagai motor pengerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisiensi, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Mencapai ketahanan ekonomi tangguh membutuhkan dukungan elemen masyarakat dimulai dari tingkatanpaling bawah, sehingga dengan demikian faktor peningkatan pelayanan dasar pembangunan perkampungan harus menjadi faktor penting dan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian Daerah paling bawah, sehingga dengan demikian faktor peningkatan pelayanan dasar pembangunan perkampungan harus menjadi fak tor penting dan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian Daerah. 5. Membangun Manokwari Selatan yang Aman dan Damai Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Manokwari Selatan.Terwujudnya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (law enforcement) dan terjaganya ketertiban umum.Kondisi dan suasanan aman, tenteram dan nyaman merupakan potensi dan modal dasar pembangunan di Manokwari Selatan.Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan iklim kondusif bagi terciptanya kenyaman bagi seluruh masyarakat Manokwari Selatan dan investasi untuk percepatan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat.Upaya

inidilakukan

dengan

penciptaan tata kehidupan masyarakat Manokwari Selatan yang religius dan berbudaya melalui optimalisasi peran lembaga keagamaan dan lembaga adatsebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka aktualisasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya asli Papua.Pijakan pada nilai-nilai agama dan adat diperlukan agar upaya penciptaan keamanan dan ketertiban itu dilembagakan sendiri oleh masyarakat.Selain itu meningkatkan rasa aman, tenteram dan nyaman diupayakan melalui penegakan hukum dan revitalisasi peran masyarakat, dengan mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada rakyat ikut serta memelihara dan menikmati suasana yang aman, damai, penuh displin, tertib dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi hak-hak masyarakat Dokumen hukumVisi adat. Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

35


BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Manokwari Selatan Yang Tangguh dan Sejahtera maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Manokwari Selatan. Sumberdaya alam yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan

secara

optimal

dan

berkesinambungan

dengan

memperhitungkan

kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Sehubungan dengan itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mencapai suatu masyarakat dan wilayah Manokwari Selatan yang damai, sejahtera dan aman serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut : 5.1. Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalamperencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.


36


5.1.1. Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan Terdapat 5 (Lima) Prinsip dasar pembangunan adalah: 1. Perlindungan (Protection) 2. Keberpihakan (Affirmative) 3. Pemberdayaan (Empowerment) 4. Keterpaduan (Integrated) 5. Tata Pemerintahan yang Baik (good Governance) Selain terdapat juga nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan acuan bagi pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan yakni : 1. Kecukupan (Sustenance) : Masyarakat diarahkan agar tercukupi semua kebutuhan dasar ( basic need) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan 2. Jati diri ( Self esteem) : pembangunan membentuk motovasi seluruh masyarakat Manokwari Selatan untuk mau maju, menghargai diri sendiri, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi 3. Kebebasan (Freedom) : pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai- nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berprilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

5.1.2. Strategi Dasar Pembangunan Strategi dasar adalah strategi yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan yakni : 1.

Pembangunan yang bertumpu pada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat (People Centered Development). Seluruh

kebijakan

pembangunan

sebesar -besarnya

diarahkan

pada

kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua.Untuk itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggunakan

pendekatan

yang

sesuai

dengan

budaya

dan

adat

masyarakat

lokal.Sehingga pelayanan kepada masyarakat hendaklah merupakan harapan seluruh rakyat Papua khususnya Rakyat yang berada di kampung-kampung. Oleh karena itu harapan seluruh rakyat Manokwari Selatan seperti Pendidikan yang bermutu dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah, ketangguhan perekonomian masyarakat, Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

37


peningkatan pelayanan sosial, dan pemenuhan infrastruktur dasar akan menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan selama limatahun ini. 2. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (Growth), Pemerataan (Equity) dan Berkelanjutan (Sustainable) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata sehingga dampak pertumbuhan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua.Kebijakan pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan tapi yang paling esensial adalah dampak dari pertumbuhan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui : Perubahan pola pikir, pengwilayahan komoditas, dan panen olah jual. Perubahan pola pikirdimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya lokal yang ada disekitarnya sehingga dapat bernilai ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhannya. Pengwilayahan Komoditasdiartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah.Panen,olahdan jual,dimaksudkan bahwa menyiapkan sistem pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan lima tahun ke depan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan pembangunan yang terjadi sebagai suatu indikator antara.Selain itu pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku

dalam

masyarakat

dan

menghormati

hak-hak

adat

masyarakat

setempat.Pelaksanaan pembangunan harus dengan pendekatan hati dan kasih, menjadikan pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Manokwari Selatan

terhadap

bentuk

ketidakadilan,

marginalisasi,

ketimpangan

dan

diskriminasi.Pendekatan ini akan menghilangkan konflik dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus terjaga dan terpelihara untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dan sejahtera. Sejalan dengan itu pembangunan juga harus memperlihatkan perencanaan dan pentahapan yang jelas serta sistematis, sehingga dapat berkesinambungan.


38


3. Kewilayahan Dinamis Terpadu (Spasial Dinamic Integrated) Pembangunan

berorientasi

pada

pengembangan

wilayah

dan

integrasi

seluruh

wilayah.Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah perkotaan dan perkampungan dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas. 5.1.3. Strategi Pencapaian Sasaran Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan

untuk menjawab cara

pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangun. Strategi 1: Penataan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Strategi penataan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitask kinerja serta disiplin aparatur, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif, kelembagaan pemerintahan daerah pada semua tingkatan, kelembagaan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan dan fungsi-fungsi, meningkatnya kapasitas dan berubahnya pola pikir ( mindset) aparatur pemerintah daerah, meningkatnya penegakan hukum dan perang terhadap KKN dengan membangun dua pendekatan utama yaitu : mekanisme tertib dan disiplin anggaran serta mengubah struktur anggaran dari pyramidal terbalik menjadi pyramidal. Dengan demikian pengelolaan keuangan akan efektif, efisien dan akuntabel yang berpihak pada layanan publik. Penataan dan peningkatan tata kelola pemerintahan diprioritaskan dilaksanakan pada tahun 20152016. Diharapkan dengan dilaksanakannya penataan dan peningkatan aparatur pada 2 (dua) tahun pertama agar aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik tersebut harus memenuhi nilai -nilai keadilan, keseimbangan, Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

39


transparansi dan akuntabilitas.Strategi ini juga diharapkan dapat memperkuat tata pemerintahan pada tingkat distrik dan kampung karena ujung tombak pelayanan kepada masyarakat adalah pada pemerintahan tingkat distrik dan kampung. Strategi 2 :Optimalisasi dan Revitalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Strategi Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat, melalui mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama dan sosial lainnya, Mendekatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas secara merata diseluruh wilayah, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengoptimalkan peran lembagalembaga agama serta mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Strategi Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan prioitas utama pembangunan selama 5 (lima) tahun yang merupakan program Harapan Seluruh Rakyat Manokwari Selatan (HASRAT Mansel). Strategi 3 :Pembangunan Sarana Dan Prasarana Yang Berbasis Pada Kebutuhan Masyarakat Dan Konektivitas Antar Wilayah Strategi pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah kabupaten dan kampung-kampung, merupakan strategi yang mendukung pelaksanaan seluruh strategi yang ada dengan demikian strategi ini merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ini. Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan meningkatnya konektivitas antar wilayah, meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah serta meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah. Prioritas pembangunan pada strategi ini diarahkan pada pengembangan wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengurangi kesenjangan inter dan antar wilayah. Strategi Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah akan diprioritas selama 5 (lima) tahun dari 2015-2020.


40


Strategi 4 : Pembangunan Infrastruktur Dasar Sesuai Dengan Potensi, Kodisi Dan Budaya Setempat Strategi Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kodisi dan budaya setempatakan diprioritaskan pelaksanaannya dari tahun 2015-2019. Diharapkan dengan pelaksanaan strategi ini akan meningkatkan pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni, meningkatnya ketersediaan layanan air bersih, serta Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan. Prioritas strategi Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kodisi dan budaya setempat yaitu : Mempercepat Pembangunan Pemanfaatan energi murah dan ramah lingkungan, rumah layak huni serta sarana prasarana air bersih.

Strategi 5: Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanj utan akan di prioritaskan pada tahun 2015-2016, diharapkan dengan pelaksanaannya akan mewujudkan Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten, Manokwari Selatan sebagai wilayah pembangunan ekonomi hijau, serta kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan. Prioritas strategi ini diarahkan pada Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan, peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, membangun Green Investment, Peningkatan kualitas lingkungan, Peningkatan kapasitas sistem perizinan lingkungan, serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

Strategi 6 :Meningkatkan Struktur Perekonomian yang Berbasis Keunggulan Lokal Daerah Strategi mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis keunggulan lokal daerah, akan diprioritaskan pada tahun 2016-2017. Diharapkan dengan berjalannya strategi ini akan mewujudkan iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil &menengah, meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah, terwujudnya


41


peningkatan penyediaan lapangan kerja, serta terselenggaranya promosi potensi sumberdaya alam daerah.

Strategi 7 : Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam Strategi mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan

baru dalam

rangka

pemanfaatan sumber daya alam akan diprioritaskan pada tahun 2016-2017, diharapkan akan

mewujudkan

pengelolaan

SDA

secara

lestari

mendukung

peningkatan

pekenomian masyarakat melalui pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh

untuk

mengoptimalkan

pemanfaatan

potensi

SDA

dalam

mendukung

peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yg dapat menggerakan wilayah tertinggal. Selain itu juga akan mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi hasil hutan dan SDA lainnya. Strategi 8: Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat dalam rangka mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Manokwari Selatan yang Religius dan meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Manokwari Selatan. Strategi Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat diprioritaskan dari tahun 2015-2016, diharapkan dengan dijalankannya strategi Revitalisasi dan opltimalisasi peran lembaga keagamaan dan adat pada 2(dua) tahun pertama agar tercipta suasana yang kondusif dan dukungan masyarakat dalam

pelaksanaan

pembangunan sehingga stabilitas dan kontinuitas pembangunan dapat terjaga dan berjalan dengan baik.

Strategi 9 : Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat Strategi Penegakan hukum dan revitalisasi peran masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat diprioritaskan tahun 2015-2016, diarahkan pada meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan ketaatan terhadap hukum seluruh Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

42


masyarakat Manokwari Selatan, melalui mendorong komunikasi yang intensif antara aparat penegak hukum, Mmsyarakat dan pemerintah daerah. Diharapkan dengan dengan dijalankannya strategi ini, maka akan tercipta suasana yang kondusif untuk mendukung berlangsungnya

pembangunan

dan

akan

mendorong pertumbuhan perekonomian

Manokwari Selatan khususnya laju Investasi masuk. Strategi 10 : Penguatan Fungsi Koordinasi antar lembaga dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus Strategi Penguatan Fungsi Koordinasi antar lembaga daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus, dalam rangka mewujudkan Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua, Rekonstru ksi Undang-undang No. 21/2001 menjadi Undang-undang Otonom i Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua) dan pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.

Strategi

ini

diprioritaskan pada tahun 2014, diharapkan pelaksanaan

pembangunan dapat berjalan sesuai arah dan amanah dari UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk pemenuhan hak -hak dasar Orang Asli Papua. Strategi 11 : Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan Strategi Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan, diarahkan pada terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkenjutan, melalui Penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, penyediaan hasil kajian kependudukan. Dengan

pelaksanaan strategi ini yang

diprioritaskan pada tahun 2016-2017 diharapkan layanan sosial akan terlaksanan dengan baik dan tepat sasaran khususnya bagi Orang Asli Papua. Strategi 12: Revitalisasi nilai-nilai budaya Strategi Revitalisasi nilai-nilai budaya diarahkan dalam rang ka melestarikan nilainilai budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua, dengan diprioritaskan pada Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

43


seni budaya; Pengembangan kesenian yang berbasis budaya; Peningkatan kualitas perlindungan,

penyelamatan,

pengembangan

dan

pemanfaatan

warisan

budaya;

Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya serta pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan 5 wilayah adat. Strategi Revitalisasi nilainilai budaya diprioritaskan pelaksanaannya pada tahun 201 5-2017. Strategi 13 : Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda Strategi Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda, diarahkan pada Mendorong pembinaan Olahraga berprestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional melalui Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga yang memadai dalam rangka pembinaan olahraga pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini.

prestasi, Selain itu

strategi ini juga diarahkan pada mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan

dasar

kepemimpinan,

pelatihan

kewirausahaan

dan

keterampilan

yang

menghasilkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan. Strategi Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda akan diprioritaskan pada tahun 201 5-2018. 5.2. Arah Kebijakan 1. Arah Kebijakan Tahun Pertama Pembangunan manokwari Selatan diarahkan pada terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya kerjasama antara pemerintah di tingkat distrik dan kampung, terwujudnya kemitraan pemerintah, agama dan adat, terwujudnya hubungan harmonis antara lembaga daerah, rekonstruksi otsus, peningkatan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua, pelestarian budaya asli Papua, meningkatnya konektivitas antar wilayah, meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, Implementasi tata Ruang secara konsisten. Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

44


Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang religius, merupakan langkah awal pembangunan tahun 2015 yang difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan, menjamin kebebasan setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya, memfasilitasi peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan, bantuan kepada lembaga keagamaan dan yayasan pengelola pendidikan keagamaan, menfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama, etnik dan kelompok sosial lainnya, penguatan peran dan fungsi lembaga adat dalam hal aktualisasi nilai-nilai budaya, pema, penguatan peran dan fungsi lembaga masyarakat adat. Terciptanya terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum, merupakan prioritas tahap tahun 2015 yang diprioritaskan pada Peningkatan Peran Aparatur Penegak Hukum dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan langkah awal dalam pembangunan tahun 2015, fokus prioritas yang akan dilaksanakan adalah Penataan Sistem Kepegawaian dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal /Non Formal bagi Aparatur, Penarapan Standar Oprasional dan Standar Pelayanan minimum (SOP &SPM), Pengembangan sisten Reward dan Punishmen serta jenjang karier yang jelas dalam peningkatan kualifikasi SDM Aparatur, Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan eksternal dan internal, penerapan matriks konsolidasi perencanaan dan penganggaran (mkpp) dalam mendukung konsistensi perencanaan dan penganggaran, penerapan perencanaan pembangunan berbasis data, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, mengoptimalkan sinergi antara pemerintah distrik dan kampung, menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan serta pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan keasadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, memantapkan pengelolaan keuangan daerah, pengintegrasian perencanaan, penganggaran serta pengawasan melalui sistem informasi manajemen. diharapkan dengan fokus prioritas ini akan terbentuk aparatur daerah yang profesional dan peka terhadap permasalahan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. selain itu dengan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah maka akan mendukung peningkatan perekonomian daerah khususnya pertumbuhan investasi daerah. Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

45


Terwujudnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kab/kota serta antar kab/kota, merupakan dasar dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan sinergitas pembangunan daerah.Terwujudnya kemitraan pemerintah, agama dan adat menjadi dasar untuk menjaga

dan

memelihara

stabilitas

pembangunan

(Development

Stability)

dan

kesinambungan pembangunan (Development continuity). Terwujudnya hubungan harmonis antara lembaga daerah, rekonstruksi otsus, peningkatan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Fokus prioritas diarahkan pada Peningkatan Kerjasama, Kemitraan dan Penguatan Kapasitas Lembaga DPR, Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga DPR dalam rangka Penyusunan Perda serta mengawal Implentasi Kebijakan Otsus secara Konsisten. Pelestarian Budaya masyarakat, diarahkan pada Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; Pengembangan kesenian yang berbasis budaya; Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya serta pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan wilayah adat. Meningkatnya konektivitas antar wilayah difokuskan pada Pembangunan Jalan dan Jembatan Ransiki, Oransbari, Momir-Waren, Tahota dan dataran Isim.Revitaslisasi Jembatan Oransbari.Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, dirioritaskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.Implementasi tata Ruang secara konsisten, diprioritaskan pada

Sosialisasi

rencana

tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat, Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Implementasi Green Investment, Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Sosialisasi dan Pilot Project Pembangunan Berkelanjutan di Kampung, Pen ingkatan Kapasitas penanggulangan bencana. Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

46


2.

Arah Kebijakan Tahun Kedua Arah Pembangunan Manokwari Selatan tahun 2016 diarahkan pada terwujudnya

Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan, Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, pelestarian budaya asli

Papua,

Meningkatnya

prestasi

olahraga

dan

partisipasi

pemuda

dalam

pembangunan, Terwujudnya masyarakat yang sehat, Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian

masyarakat,

meningkatnya

konektivitas

antar

wilayah,

meningkatnya

pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, Implementasi tata Ruang secara konsisten. Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Religius, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015, pada tahun 2016 difokuskan pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Keagamaan,

Menjamin

kebebasan

setiap

Umat

Beragama

dalam

menjalankan ajaran Agamanya, Memfasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan, Bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan Yayasan Pengelola Pendidikan Keagamaan, Menfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya.Terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun sebelumnya.Terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang

baik,

merupakan

kelanjutan

arah

kebijakan

pada

tahun

sebelumnya. tahun 2016 difokuskan pada meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan

eksternal

dan

internal,

penerapan

perencanaan

pembangunan berbasis data, mengoptimalkan sinergi antara pemerintah kabupaten dan distrik serta peran bupati sebagai wakil pemerintahan provinsi di daerah, melakukan perubahan pola pikir aparatur melalui pendidikan dan pembinaan kepribadian aparatur, menyempurnakan struktur jabatan struktural dan mekanisme jabatan fungsional, menata kembali hubungan kerja antar skpd di kabupaten, mengembangkan budaya kerja aparatur Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

47


dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah. diharapkan dengan fokus prioritas ini akan terbentuk aparatur daerah yang profesional dan peka terhadap permasalahan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. selain itu dengan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah maka akan mendukung peningkatan perekonomian daerah khususnya pertumbuhan investasi daerah. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan, pada tahun 2016difokuskan pada Penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, penyediaan hasil kajian kependudukan, Kebijakan pertumbuhan penduduk asli Papua yang berkualitas; pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; Penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; Kesehatan reproduksi; Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah. Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015.Tahun 2016 difokuskan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial, serta pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT. Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, difukuskan pada Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi dan pengintegrasian perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi. Pelestarian budaya asli, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; Pengembangan kesenian yang berbasis budaya; Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya


48


serta pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan wilayah adat. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, difokuskan pada Pen ingkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga

yang

memenuhi standar pelayanan minimal,Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini; Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan. Terwujudnya masyarakat yang sehat, difokuskan pada Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal; Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat; Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balitamelalui penyediaan sarana kesehatan; Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; Perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; Peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader serta ); Perbaikankualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan

bagi

bayi

dan

balita;

Peningkatan

kemitraan

bidan

dan

dukun;

Pengendalianpenyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menularmelalui : Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan; Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; Kesehatan lingkungan dengan menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi; Survailans penyakit tidak menular; Promosi dan pemberdayaan masyarakat; serta Koordinasi dan kerjasama pengendalian HIV dan AIDS antara lain mencakup : Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

49


kesehatan, pendidikan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, pemuda, kependudukan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi, agama, dan budaya; Perbaikan status gizi masyarakat, melalui : Peningkatan asupan zat gizi makro dan mikro; Survailans pangan dan gizi; Peningkatan pengetahuan masyarakattentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; Pemberian Makanan tambahan bagi bayi dan anak-anak Peningkatan pemenuhan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi. Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, pendidikan,

agama,

kependudukan,

perlindungan

anak,

ekonomi,

kesehatan,

pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat.; Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat, melalui Pemberlakuan jaminan kesehatan dalam bentuk Kartu Sehat

Mansel (KSM) yang terintegrasi dengan

jaminan kesehatan lainnya (Jamkesmas, Jampersal) yang menjamin akses dan kualitas pelayanan serta tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan bagi masyarakat asli Papua; Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua di seluruh puskesmas dan jaringannya (khususnya bayi, balita, ibu hamil dan lansia); Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat, melalui : Mengutamakan pemberdayaan masyarakat termasuk mengaktifkan kembali praktik pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, Mengintergrasikan kegiatan pelayanan gizi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Mengembangkan

kegiatan

gizi

masyarakat

dengan

memberdayakan lembaga

masyarakat setempat seperti lembaga gereja, kelompok pengajian, PKK dan organisasi perempuan lainnya; Ketersediaan

tenaga

kesehatan

secara

merata

di

semua

Puskesmas

dan

jaringannya,melalui Peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; Penyempurnaan sistem insentif dan Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

50


penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan; Peningkatan kompetensi SDM kesehatan; Kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dalam rangka penyediaan tenaga kesehatan yang dapat bertugas sesuai dengan kondisi lokal dan organisasi profesi; Peningkatan pelayanan kesehatan, primer, sekunder dan tersier, melalui: Pembangunan Puskesmasyang memenuhi standar pelayanan minimal

di 6 distrik;

Peningkatan dan pembenahan puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, penyiapan mobile medical service; Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, difokuskan pada Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian

lembaga-lembaga/

yayasan-yayasan

keagamaan

dalam

pengelolaan

pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain); Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah -rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papuamelalui : Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan BOSDA; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP dan SMA serta Rumah Guru layak huni; Peningkatan mutu proses pembelajaran; Peningkatan kesempatan lulusan SD untuk melanjutkan ke SMP, serta Penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan memasukan kurikulum berbasis kearifan lokal Papua yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

51


pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika, berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman. Peningkatan kualitas dilakukan juga melalui pendidikan anak yang berprestasi dan pemberian beasiswa; Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papuamelalui : Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan nonformal; Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung, SD, SMP, SMA/SMK; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunantermasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki jiwa kewirausahaan; Peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri Peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan Peningkatan ketersediaan guru SMA/SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal; Peningkatan

minat

dan

budaya

gemar

membaca

masyarakat,melalui:

(a)

penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (a) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (b) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (c) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (d) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan; Akselarasi dan afirmasi kualitas pendidikanmelalui : pendidikan anak berprestasi dan unggul Manokwari Selatan dari jenjang SD, SMP, SMA; Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; Peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; Peningkatan keaksaraan dan peningkatan minat baca; Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, pendidikan dan penyediaan berbagai tunjangan guru; Penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah Peningkatan profesionalisme guru sehingga mempunyai mental dan jiwa melayani pada daerah-daerah terpencil; Peningkatan efisiensi, efektivitas,

pengelolaan, dan


52


pemerataan distribusi guru; dan Penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal; Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat,

difokuskan

pertanian/perkebunan/peternakan/

pada

Optimalisasi

perikanan/kehutanan,

lahan

Meningkatkan

produksi

ketahanan

dan

kedaulatan pangan daerah, Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersediaan cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat, meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkatmasyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Implementasi Prospek di seluruh kampung dan distrik.Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015.Tahun 2016 difokuskan pada Perencanaan Teknis Jalan. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, diprioritaskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di semua distrik, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi. Implementasi tata Ruang secara konsisten, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada pada Sosialisai rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat, Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, implementasi Green Investment, Peningkatan daya

dukung

dan

daya

tampung

lingkungan, Sosialisasi dan Pilot Project Pembangunan Berkelanjutan di Kampung, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan bencana.

3. Arah Kebijakan Tahun Ketiga Arah Pembangunan

Manokwari Selatan

tahun 2016 tetap melanjutkan

pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan Meningkatnya layanan Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

53


sosial yang berkualitas, Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, Terwujudnya masyarakat yang sehat, Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, Tercapainya stabilitasmakro ekonomi,

Meningkatnya

kapasitas

dan

produktivitas

koperasi

dan

UKMK,

Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah, Terwujudnya peningkatan

penyediaan

lapangan

kerja,

Terselenggaranya

Promosi

potensi

kepariwisataan daerah, Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, meningkatnya konektivitas antar wilayah, meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik. Terwujudnya masyarakat manokwari selatan yang berbudaya dan partisipasi masyarakat adat dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat papua, difokuskan pada penguatan peran dan fungsi lembaga adat dalam hal aktualisasi nilai-nilai budaya, memfasilitasi tumbuh kembangnya peran lembaga adat. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, Kebijakan pertumbuhan penduduk asli Papua yang berkualitas; Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; Penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; Kesehatan reproduksi; Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah.Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016.Tahun 2017 difokuskan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial, serta pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT.Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

54


penganggaran di seluruh SKPD. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi.Meningkatnya prestasi olahraga

dan

partisipasi

pemuda

dalam

pembangunan,

merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar pelayanan minimal. Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini; Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan

dasar

kepemimpinan,

pelatihan

kewirausahaan

dan

keterampilan

yang

menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan. Terwujudnya masyarakat yang sehat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal; Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat; Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; Pengendalian penyakit endemik, menular serta penyakit tidak menular; Perbaikan

status

gizi

masyarakat;

Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan

masyarakat; Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat; Ketersediaan

tenaga

kesehatan

secara

merata

di

semua

Puskesmas

dan

jaringannya;Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service); Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

55


puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK,YPPK, YAPIS, lain-lain); Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendahrendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua melalui : Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan BOSDA; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung); Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua; Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat; Akselarasi dan afirmasi kualitas; Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, difokuskan pada reformasi prosedur peijinan investasi, mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, difokuskan pada Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, Pengendalian laju inflasi. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, difokuskan pada Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

56


infrastruktur usaha kecil menengah, Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah, Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah, Pengembangan sarana promosi hasil produksi, Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, difokuskan pada pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya,Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah, Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta, Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir, Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah.Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, difokuskan pada Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan Penyed ian peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, difokuskan pada promosi dan pemasaran obyek pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, promosi pariwisata dalam dan luar negeri, pengembangan obyek pariwisata unggulan, pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Optimalisasi lahan produksi pertanian/perkebunan/peternakan/ perikanan/kehutanan, Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersediaan cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat, meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua. Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

57


Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, difokuskan pada Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu, Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat, Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat, Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan Mengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tatakelola kehutanan. 4. Arah Kebijakan Tahun Ke Empat Arah Pembangunan Manokwari Selatan tahun 2019 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada terwujudnya Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, Terwujudnya masyarakat yang sehat, Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, Tercapainya stabilitas makro ekonomi, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah, Terwujudnyapeningkatan penyediaan lapangan kerja,

Terselenggaranya

Promosi

potensi

kepariwisataan daerah, Terwujudnya

pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, meningkatnya konektivitas antar wilayah, meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018.Tahun 2019 difokuskan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial, serta pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT. Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018. Tahun 2019 difokuskan pada Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender(PUG) dan pemberdayaan perempuan


58


melalui penerapan strategi PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018. Tahun 2019 difokuskan pada Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar regional, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini; Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan. Terwujudnya masyarakat yang sehat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018. Tahun 2019 difokuskan pada upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal; Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat; Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular ; Perbaikan

status

gizi

masyarakat ;Peningkatan

efektivitas

jaminan

kesehatan

masyarakat; Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat; Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya; Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah; Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap di tingkat distrik, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dandaerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, flying health care dan penyiapan mobile medical service); Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehata n (BOK) dan Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

59


Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018. Tahun 2019 difokuskan pada Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian lembagalembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain); Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki

jenjang

pendidikan

selanjutnya;

Peningkatan

kualitas

wajib

belajar

pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua melalui : Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dan BOSDA;Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Gurusesuai dengan kondisi lokal khas; Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua; Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat; Akselarasi dan afirmasi kualitas; Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian,pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, difokuskan pada reformasi prosedur perijinan investasi, mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, difokuskan pada Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan lokal dan antar kabupaten, Pengendalian laju inflasi.


60


Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018. Tahun 2019 difokuskan pada Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah, Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah, Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah, Pengembangan sarana promosi hasil produksi, Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 201 8. Tahun 2019 difokuskan pada Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah, Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta, Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir, Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018.Tahun 2019 difokuskan pada Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan Penyedian peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018. Tahun 2019 difokuskan pada promosi dan pemasaran obyek pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, promosi pariwisata dalam dan luar negeri, pengembangan obyek pariwisata unggulan, pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018. Tahun 2019 difokuskan

pada

Optimalisasi

lahan

produksi

pertanian/perkebunan/peternakan/


61


perikanan/kehutanan,

Meningkatkan

ketahanan

dan

kedaulatan

pangan

daerah,

Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersediaan cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat, meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Implementasi Prospek di seluruh wilayah kabupaten. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2018. Tahun 2019 difokuskan pada Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan buk an kayu, Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat, Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat, Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan Mengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun

2018.Tahun

2019

difokuskan

pada

Perencanaan

Teknis

Jalan

dan

jembatan.Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di wilayah-wilayah distrik dan kampung yang aksesnya sulit. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, diprioritaskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di Wilayah terpencil, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di wilayah terpencil, Pengembangan pembakit listrik mikrohidro di kampung-kampung untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

5. Arah Kebijakan Tahun Kelima Arah kebijakan pada tahun 2020 ini merupakan tahap terakhir dari periode kepemimpina2015-2020, pada tahap ini juga melaksanakan pencapaian-pencapaian pada tahap-tahap berikutnya dari sasaran yang masih belum tercapai, sehingga pada tahap ini diharapkan keseluruhan sasaran dan indikatornya yang telah ditetapkan dapat tercapai keseluruhannya dan apa yang dimuat dalam penjabaran visi dan misi yang ada didalam Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

62


dokumen dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan visi Terwujudnya Masyarakat Manokwari Selatan Yang Tangguh dan Sejahtera. Arah Pembangunan Manokwari Selatan tahun 2020 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada terwujudnya.Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, Meningkatnya

kapasitas dan

produktivitas koperasi dan UKMK, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendataan

daerah,

Terwujudnya

peningkatan

penyediaan

lapangan

kerja,

Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisa taan daerah, meningkatnya konektivitas antar wilayah, meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2019. Tahun 2020 difokuskan pada Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar regional, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini; Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkanpemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.

Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, difokuskan pada reformasi prosedur perijinan investasi, mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.Tercapainya stabilitas makro ekonomi, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2019.Tahun 2020 difokuskan pada Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan Regional danPengendalian laju inflasi.


63


Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2019. Tahun 2020 difokuskan pada Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah, Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah, Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah, Pengembangan sarana promosi hasil produksi, Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 20 19. Tahun 2020 difokuskan pada Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah, Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta, Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir, Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan penyediaan sarana prasarana klaster industri. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2019.Tahun 2020 difokuskan pada pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, penyiapan tenaga kerja siap pakai dan penyedian peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.Terselenggaranya

Promosi

potensi

kepariwisataan

daerah,

merupakan

kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2019. Tahun 2020 difokuskan pada promosi dan pemasaran obyek pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, pengembangan obyek pariwisata unggulan, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat,

merupakan

kelanjutan

arah

kebijakan

pada

tahun

2019.

Tahun

2020difokuskan pada Optimalisasi lahan produksi pertanian/perkebunan/peternakan/ Dokumen Visi Misi David Towansbiba - Calon Bupati dan Maxi Ahoren Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015-2020

64


perikanan/kehutanan.Meningkatkan

ketahanan

dan

kedaulatan

pangan

daerah.Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersediaan cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat, meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/kota se- Papua Barat. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2019. Tahun 2020 difokuskan pada Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu, Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat, Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat, Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan Mengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2019. Tahun 2020 difokuskan pada Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;; Pembangunan jaringan Air Bersih,Pembangunan Pengaman Pantai, Pembangunan terminal Type C; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat, pembangunan jaringan telekomunikasi. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2019.Tahun 2020 difokuskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di seluruh distrik dan kampung-kampung, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar ke seluruh distrik dan kampung, Pembangunan PLTA.


65


BAB VI PENUTUP Visi Misi dan Strategi dan arah Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan periode 2015-2020 merupakan gambaran rencana kerja dari kami (Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari Periode 2015-2020) untuk mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Manokwari Selama selama 5 tahun ke depan melalui penyelesaian berbagai kendala dan permasalahan pembangunan yang ada dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan kewenangan yang diberikan. Apabila Tuhan berkenan sehingga kami terpilih sebagai BUPATI dan WAKIL BUPATI Kabupaten Manokwari Selatan periode 2015-2020 maka Visi dan Misi dan Strategi dan Arah Pembanguna Kabupaten Manokwari Selatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2020 sebagai acuan pembangunan yang akan datang dan sebagai bentuk komitmen kami untuk melaksanakan setiap program yang dikampanyekan kepada masayarakat, semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua penduduk Kabupaten Manokwari Selatan Kami menyadari apa yang kami sampaikan tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan untuk itu perlu mendapat koreksi dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan di kemudian. Namun demikian kami yakin segala sesuatu yang dibangun dari hati dan kasi yang tulus pasti akan diberkati Tuhan dan mendapat dukungan dari semua pihak. Sebab kami hanya menanam dan menyiram tapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Semoga visi misi dan strategi dan arah pembangunan yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Manokwari Selatan dan membangun ketangguhan serta kesejahteraan bagi semua penduduk Manokwari, sesuai dengan motto kami, "Kami Menanam, Kami Menyiram, Tuhanlah yang Menumbuhkan". Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua.

CALON BUPATI MANOKWARI SELATAN

CALON WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN


66


David Towansiba, S.sos. M.Si

Maxi Nelson Ahoren, A.MdP. SE


67

VISI MISI PROGRAM STRATEGI PEMBANGUNAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PERIODE

Recommend Documents