Membuka Harapan Baru di Pacitan 14. PU Kejar Sisa 64% Perda BG Hingga Kota. untuk Semua

Membuka Harapan Baru di Pacitan

14

PU Kejar Sisa 64% Perda BG Hingga 2015

26

Edisi 10/Tahun XI/Oktober 2013

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Kota

untuk Semua

LENSA CK • Peringatan hari Habitat Dunia 2013 di Parkir Timur Senayan, Jakarta 24-27 Oktober 2013 • Fun Bike Hari Habitat Dunia 2013 di Jakarta 27 Oktober 2013

daftar isi Berita Utama

4 Kota untuk Semua

Edisi 104Tahun XI4Oktober 2013

4

liputan khusus Bantu 9 Hungaria Peningkatan

Pelayanan Air Minum di Indonesia

info baru Harapan Baru 14 Membuka di Pacitan

17

Merti Toilet, 17 Estu Rakyat Bagas Waras

22 PNPM Jadi Contoh Keberhasilan Pemberdayaan Akar Rumput

Sanitasi dan 24 Konferensi Air Minum Nasional

(KSAN) 2013 Memperluas Komitmen Bangun Sanitasi Jangkau Air Minum

9 28

Kejar Sisa 64% Perda 26 PU BG Hingga 2015 SBY Kunjungi 28 Presiden Huntap Warga Terdampak Merapi

22

inovasi Kaji Dana Perwalian 30 PU Sektor Air Minum dan Sanitasi

PLUS! lensa ck • Peringatan hari Habitat Dunia 2013 di Parkir Timur Senayan, Jakarta 24-27 Oktober 2013 • Fun Bike Hari Habitat Dunia 2013 di Jakarta 27 Oktober 2013

2

30

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoDanny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Djoko Mursito, Amwazi Idrus, Guratno Hartono Pemimpin Redaksi Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Sri Murni Edi K, Sudarwanto Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Penyunting dan Penyelaras Naskah M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, T.M. Hasan, Buchori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi BhimaA. Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Erwin Setyadhi, Bhima Dhananjaya IndahWaluyo Raftiarty, Danang Pidekso Djati Widodo, Indah Raftiarty Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, M. Sundoro Respati,A. Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hadi Sucahyono, R. Mulana MP. Sibuea Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Adjar Prajudi, Nieke Nindyaputri Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rina Agustin I, Oloan M.S Rudi A. Arifin, Setyaningrum, M. Aulawi DzinEndang Nun, Siti Aliyah Junaedi Alex A.G. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Aswin Sukahar, Kusumawardhani Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing Deddy Sumantri, Dian Suci Hastuti Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Alamat Redaksi Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Telp/Fax. 021-72796578 Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Email Siti Aliyah Junaedi [email protected] Alamat Redaksi Jl. Patimurawebsite No. 20, Kebayoran Baru 12110 http://ciptakarya.pu.go.id Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] twitter

Menjaga Asa ‘Kota untuk Semua’ Semula Zaidi (40) termakan rayuan Jakarta sebagai magnet of hope. Warga Slawi Kabupaten Tegal yang merantau sepuluh tahun lalu itu kemudian menjadi warga Muara Angke, Jakarta. Saat pertama datang yang dia pikir hanya mengadu nasib, meraih kebanggan sebagai perantau sukses di mata tetangganya di kampung. Zaidi tidak tahu fenomena kota yang dia tinggali sekarang makin nyata dengan laju urbanisasai yang mendatangkan multiplier effects. Begitu pula dengan fenomena pertumbuhan ekonomi dan degradasi kualitas lingkungan permukiman. Tiga fenomena itu kembali disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada semua warga kota, saat membuka peringatan Hari Habitat Dunia 2013 di Senayan, Jakarta, 24 Oktober 2013 lalu. Fenomena degradasi kualitas lingkungan permukiman perkotaan antara lain disebutkan karena tekanan jumlah kepadatan penduduk perkotaan yang semakin meningkat, sedangkan luas lahan perkotaan yang terbatas. Akibatnya masih terdapat 23 persen penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh di Indonesia, yang dicirikan dengan rendahnya kualitas hunian dan prasarana serta sarana dasar perkotaan yang terbatas. Program ‘Kota untuk Semua’ yang disuarakan dalam Hari Habitat di Indonesia tahun ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di permukiman kumuh. Prinsip pembangunan perumahan dan permukiman secara berimbang juga perlu diupayakan, sehingga dapat lebih mengutamakan peruntukannya bagi golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Terwujudnya ‘Kota untuk Semua’ juga memerlukan kepedulian yang konkrit dari dunia usaha/pengembang, agar lebih peduli dalam pe ningkatan kualitas perumahan dan permukiman perkotaan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Zaidi mungkin tidak sempat berpikir jauh ke arah sana. Namun cita-cita mewujudkan ‘Kota untuk Semua’ yang dikampanyekan dalam peringatan Hari Habitat di Indonesia harus tetap dijaga. Pesan-pesan habitat ini seharusnya tetap terus disuarakan kapan saja agar bisa menerpa generasi selanjutnya. Kemudian generasi penerus kita mampu menginternalisasi menjadi pemahaman dalam menentukan sikap yang tepat untuk mendapatkan kotanya yang layak huni dengan pembangunannya yang berkelanjutan. Redaksi mengulas pesan-pesan Hari Habitat di Indonesia dalam topik utama. (Teks : Buchori) Selamat membaca dan berkarya!

@ditjenck

Cover : Zaidi dan anaknya menikmati ruang terbuka hijau waduk pluit yang saat ini tengah direvitalisasi sebagai pengendali banjir (Foto : Buchori) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 10 4Tahun XI4Oktober 2013

3

Foto-foto : Buchori

berita utama

Kota untuk Semua Hari Habitat Dunia kembali diperingati di Indonesia. Tema 2013 adalah ‘Kota untuk Semua’ membawa konsekwensi perwujudan hak atas kota (rights to the city), kemudahan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai sarana, prasarana dan jasa pelayanan kota, inclusiveness atau keterlibatan seluruh masyarakat, keadilan dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Menteri PU Djoko Kirmanto didampingi Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi (kanan), serta Lana Wianayanti dan Dadan Krisnandar dari Sekretariat Nasional Habitat (kiri) membuka peringatan Hari Habitat Dunia 2013 di Parkir Timur Senayan Jakarta, 24 Oktober 2013.

4

E

rwin dengan langkah ringan menapaki jembatan penyeberangan menuju halte busway Trans Jakarta ‘Gelora Bung Karno’. Mungkin bukan kali pertama ini dia menggunakan moda transportasi terpadu Trans J. Tapi kali ini agak berbeda karena dilakukan dengan rombongan peserta kunjungan lapangan dalam rangka Hari Habitat Dunia (HHD) 2013. Sesuai tema peringatan HHD 2013, ‘Kota untuk Semua’, per jalanan Erwin dan lainnya sepertinya ingin membuktikan ke benaran, apakah wajah kota mereka bisa mewujudkan mimpi tersebut. Kendati bukan kotanya, namun dia merasa berhak untuk menikmati akses yang mudah di Jakarta. Selama di dalam Trans J, Erwin tak henti menggerutu karena dia harus lama berdiri. Namun rasa kesal tersebut seolah sirna dengan kepatuhan untuk memprioritaskan wanita di tempat duduk. Erwin adalah salah satu anggota Kelompok Kerja Sanitasi di Probolinggo. Dia diundang menghadiri peringatan HHD 2013 di Jakarta. Dia tidak biasa dengan kemacetan Jakarta yang sudah menggila. Beda dengan Cindy, Panji, dan kawan-kawan lain satu rombongan. Bagi mereka yang tinggal di Jakarta rasanya sudah

berita utama terbiasa dengan kemacetan Jakarta yang pada tengah hari itu sudah mulai bersemi. Apalagi jika membayangkan di musim hujan, ancaman banjir selalu menjadi nyata dan menyebabkan kemacetan luar biasa. Untuk mewujudkan kota untuk semua agaknya harus melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap feno mena mutakhir perkotaan. Dia membenarkan ungkapan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto beberapa menit sebelumnya saat menyampaikan pidato pembukaan HHD 2013 yang digelar di Parkir Timur Senayan (24/10). Saat ini, kata Menteri PU, separuh dari 240 juta penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Laju urbanisasi makin kencang di angka 1,7 persen per tahun, dan diperkirakan pada 2025 sebanyak 68 persen penduduk Indonesia akan menjadi warga kota. Dalam pidato pembukaannya, Djoko Kirmanto mengatakan, untuk mewujudkan ‘Kota untuk Semua’, maka kita perlu me ningkatkan kepedulian terhadap berbagai fenomena mutakhir pembangunan perkotaan. Fenomena pertama adalah urbanisasi yang semakin me ningkat secara global di berbagai Negara, yang juga dialami oleh kota-kota di Indonesia. “Banyaknya penduduk bermukim di perkotaan, utamanya disebabkan oleh adanya daya tarik kota, sebagai magnet per tumbuhan wilayah. Hal ini wajar mengingat kota menjadi pusat penyedia lapangan kerja, kesempatan pendidikan dan berbagai

fasilitas publik yang relatif lebih lengkap dibandingkan perdesaan,” ungkap Djoko. Di era kepemimpinan Ali Sadikin, Jakarta pernah menerapkan larangan masuk Jakarta bagi pengadu nasib. Sesaat kebijakan terebut terlihat masuk akal. Namun, selain melanggar hak asasi manusia, kebjiakan tersebut lahir dari rahim Orde Baru dengan sentralisasi pembangunannya. Fenomena urbanisasi ini menurut Menteri PU perlu disikapi oleh pemerintah untuk menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya, bagi seluruh lapisan masyarakat. Djoko mengatakan, ‘Kota untuk Semua’ diartikan bahwa semua lapisan masyarkat, termasuk masyarakat miskin perkotaan, juga berhak mendapatkan akses terhadap fasilitas dan utilitas umum di perkotaan. Fenomena berikutnya adalah pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat pesat di perkotaan. Mengingat kota sebagai mesin penggerak perekonomian (engine of growth), maka wajar GDP perkotaan di Indonesia saat ini dapat menyumbang hingga 74 persen dari GDP nasional. Bahkan pada tahun 2030 GDP perkotaan Indonesia diproyeksikan akan dapat mencapai 86 persen dari GDP nasional. “Fenomena ini perlu disikapi oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menciptakan perekonomian kota yang berkeadilan dengan mengurangi ketimpangan perekonomian masyarakat di Menteri PU mengunjungi stand pamerah HHD 2013 ditemani Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Walikota Solo FX Rudi Hadyatmo, Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi, dan lainnya.


5

berita utama

Peserta peringatan HHD 2013 mencoba moda transportasi terpadu Bus Trans J di halte Gelora Bung Karno

perkotaan. Apalagi saat ini tingkat penduduk miskin di perkotaan masih 8,78 persen. Artinya, perwujudan ‘Kota untuk Semua’ itu harus dapat mensejahterakan semua lapisan masyarakatnya, ter masuk masyarakat miskin perkotaan,” ungkap Djoko. Fenomena lainnya adalah degradasi kualitas lingkungan permukiman perkotaan. Antara lain karena tekanan jumlah kepadatan penduduk perkotaan yang semakin meningkat, sedangkan luas lahan perkotaan yang terbatas. Akibatnya masih terdapat 23 persen penduduk perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh di Indonesia, yang dicirikan dengan ren dahnya kualitas hunian dan prasarana serta sarana dasar per kotaan yang terbatas. Tentunya program ‘Kota untuk Semua’ diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas lingkungan permu kiman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di permukiman kumuh. Prinsip pembangunan perumahan dan permukiman secara berimbang juga perlu diupayakan, sehingga dapat lebih me ngutamakan peruntukannya bagi golongan masyarakat ber penghasilan rendah. Sehingga, terwujudnya ‘Kota untuk Semua’ juga memerlukan kepedulian yang konkrit dari dunia usa ha/ pengembang, agar lebih peduli dalam peningkatan kualitas peru mahan dan permukiman perkotaan secara berkeadilan dan ber kelanjutan. Permukiman yang Mengkota Selain mengingatkan beberapa fenomena tantangan perkotaan,

6

dengan tema ‘Kota untuk Semua’ Pemerintah juga mengingatkan tentang pola permukiman di Indonesia yang cenderung mengkota. Artinya pola pemukiman dan struktur kehidupan di Negara ini mulai berubah menjadi perkotaan. Banyak daerah kecil dahulu berkembang menjadi kota-kota baru, tentu dengan permasalahan yang baru pula. Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi, ada beberapa isu di sekitar cita-cita membangun ‘Kota untuk Semua’, mengenai permukiman kumuh, dan rumah susun. Menurut data dari Potdes, tahun 2011 tercatat 5.560 titik lokasi kumuh perkotaan di 1.975 kelurahan/desa, 78 kota dan 158 kabupaten. Jumlah masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh tersebut sebanyak 27.378.677 jiwa atau setingkat 7.065.981 Kepala Keluarga. Peringatan Hari Habitat Dunia merupakan momentum bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menggalang dukungan dalam program Penanganan Permukiman Kumuh, Menuju Kota Tanpa Permukiman Kumuh 2020. “Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan ba ngunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat,” kata Imam. Cipta Karya telah melakukan beberapa cara yang terstruktur untuk menangani permukiman kumuh di Indonesia dengan program Roadmap Kota Tanpa Permukiman Kumuh 2020. Pola penanganan permukiman kumuh oleh Cipta Karya dilakukan

berita utama dengan cara penanganan lingkungan kumuh yang teridenfikasi, juga pencegahan terhadap bertambahnya permukiman kumuh baru. “Kita mempunyai tiga tahapan utama menangani permukiman kumuh, tahap pra-penanganan dengan implementasi pendataan, penetapan lokasi, dan penentuan prioritas; tahapan penanganan terdiri dari pengenalan kawasan, identifikasi pola penanganan, pemantapan, dan implementasi program; dan terakhir tahapan pasca penanganan yaitu pemeliharaan juga monitoring dan evaluasi.“ papar Imam. Dari tahun 2011 sampai saat ini, Cipta Karya telah melakukan penanganan permukiman kumuh di 516 kawasan permukiman di seluruh Indonesia. Sebanyak 221 kawasan telah ditangani di 141 kota/kabupaten pada tahun 2011, 137 kawasan di 105 kota/ kabupaten tahun 2012, dan tahun 2013 ini telah melakukan penanganan di 171 kawasan pada 122 kota/kabupaten. Penanganan permukiman kumuh tentu tidak hanya dipundak Cipta Karya saja, Pemerintah Daerah juga dituntut berpartisipasi aktif untuk secara bersama mewujudkan cita-cita ini. Imam menjelaskan “Ada bagian pembangunan yang dikelola oleh Cipta Karya, kami punya target kantung-kantung permukiman kumuh yang perlu secara terintegrasi ditangani, artinya kita perbaiki sanitasinya, pola permukimannya, drainase, dan sebagainya, se luruh bagian Cipta Karya terjun di daerah tersebut. Namun, ada juga daerah-daerah tertentu yang memang tidak membutuhkan

perbaikan secara terintegrasi keseluruhan, daerah satu kita bantu penyediaan air minumnya, daerah lain kita bantu dari segi sanitasinya, misalnya”. Kunjungi Kawasan Kota Tua dan Waduk Pluit Peringatan Hari Habitat Dunia 2013 diwarnai kunjungan lapang an ke Kawasan Kota Tua dan Waduk Pluit oleh sekitar 100 peserta, termasuk Erwin. Kunjungan ke dua lokasi tersebut bertujuan mengajak peserta menikmati Jakarta sebagai Kota untuk Semua yang menyediakan akses transportasi yang terpadu, penataan dan revitalisasi kawasan bersejarah, hingga penataan kawasan permukiman kumuh. Kunjungan lapangan dikomandani oleh Direktur Pengem bangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Mursito. Dia berharap pelajaran yang diambil dari dua lokasi tersebut bisa dicontoh oleh daerah lain dalam mewujudkan Kota untuk Semua, ter utama menata permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. “Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian peme rintah baik pusat maupun daerah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengatasi permasalah perumahan dan permu kiman serta fasilitas pendukung,” kata Djoko. Dalam kunjungan tersebut, para peserta dipandu menyusuri Kota Tua, Stasiun Jakarta Kota, Lapangan Museum Fatahillah, dan sekitar Kali Besar. Salah satu utilitas di Stasiun Kota Jakarta (Beos) melengkapi pelayanan transportasi di ibu kota.


7

berita utama

Dari beberapa lokasi kunjungan, peserta dapat melihat lang sung bangunan yang dibangun pada masa Belanda baik rumah, gedung maupun infrastruktur yang ada. Peserta juga dapat me lihat permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut seperti pe nanganan sampah, limbah, kawasan kumuh, dan lain-lain. Di Waduk Pluit, rombongan diterima Kasudin Tata Air Jakarta Utara, Wagiman. Sambil menikmati kawasan Waduk Pluit yang sudah tertata rapih, rombongan mendapatkan penjelasan dari Wagimin mengenai penataan permukiman kumuh di atas badan air waduk. Wagiman menjelaskan, Waduk Pluit dibangun pada 1968 dengan luas 80 Ha dan berfungsi sebagai pengendali banjir di wilayah Pluit dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, di sempadan waduk dibangun banyak rumah semi permanen yang hampir menutup separuh dari badan air. Saat itu, menurut Wagiman ada sekitar 80 ribu KK menghuni perumahan kumuh se mi permanen tersebut. “Pada Januari 2013, Pemda DKI memulai menormalisasi Waduk Pluit dengan salah satu kegiatannya adalah memindahkan warga setempat ke Rusun yang telah disediakan. Saat ini masih ada sekitar 40 persen KK yang ditargetkan pada 2014 harus sudah dipindahkan,” tegas Wagiman. Di sela-sela kegiatan, peserta diminta menginventarisari permasalahan kota dengan menandai setiap masalah tersebut dengan ikon tertentu. Kegiatan ini dipandu oleh komunitas Peta Hijau Jakarta. Gema Peringatan Selain di Jakarta, peringatan Hari Habitat Dunia 2013 telah di peringati secara luas di Indonesia, antara lain di Provinsi Jawa Timur, Riau, dan Sumatera Utara. Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian dari komunitas dunia pada Tahun 2013 ini juga memperingati Hari Habitat Dunia yang dipusatkan di Desa Sedapurklagen, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik pada hari Kamis 31 Oktober 2013. Dalam puncak peringatan Hari Habitat Dunia kali ini, diawali dengan jalan sehat yang ditandai dengan pelepasan merpati. Jalan sehat sendiri sangat semarak karena diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, pemerintah maupun swasta. Setelah itu di lanjutkan dengan penanaman pohon sebagai simbol dukungan terhadap penciptaan lingkungan yang hijau dan mampu menjaga ekosistem tempat manusia tinggal. Wakil Bupati Gresik menyampaikan “Perkembangan kota harus terus menjaga keseimbangan lingkungan sehingga nyaman bagi penduduknya”.

8

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Djoko Mursito saat mendampingi peserta mengunjungi waduk Pluit yang sudah tertata.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur juga berpesan juga mengajak untuk bersama-sama bahu membahu untuk memberikan pela yanan dan pembangunan infrastruktur permukiman yang baik, murah memiliki nilai manfaat serta berkelanjutan seperti Air Minum, Sanitasi dan Prasarana Sarana Dasar. Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten akan terus berusaha untuk bekerja secara sinkron dengan keterpaduan program untuk terus membangun infrastruktur permukiman yang dibutuhkan masyarakat. Peri ngatan Hari Habitat Dunia selanjutnya semakin meriah dengan dilakukannya pemberian doorprice dan hiburan musik bagi para peserta. Sebelumnya di Riau, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau turut menyemarakkan peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) 2013. Mereka menggelar penanaman pohon, Minggu (20/10), dan juga digelar lomba menggambar bagi siswa SMP di Kota Pekanbaru di Auditorium HM Rusli Zainal Dinas PU Riau. Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas PU Riau, Idaman. Dalam sambutannya di hadapan peserta, Idaman mengatakan, peri ngatan Hari Habitat Dunia adalah momentum untuk melihat bagaimana kondisi permukiman di masing-masing wilayah atas hak hunian yang layak bagi masyarakat. “Kegiatan ini juga sekaligus mengingatkan masyarakat akan tanggung jawab bersama dengan pemerintah dalam upaya menciptakan masa depan permukiman yang lebih baik. Diharapkan melalui rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia dengan tema Kota untuk Semua ini, masyarakat bisa memahami pentingnya hunian yang layak bagi semua,” kata Idaman didampingi Ketua Panitia Muhammad dan Sekretaris Lily Endarprasasti. Sementara di Sumatera Utara, Dinas Penataan Ruang dan Permukiman menggelar olimpiade tingkat pelajar SLTA di Sumatera Utara dalam rangka mewarnai rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia 2013 di provinsi tersebut. Olimpiade ditujukan pada Generasi Muda khususnya para pelajar tingkat SLTA agar mereka lebih peduli dengan lingkungan. Selain olimpiade juga dilaksanakan sosialisasi, sarasehan pemberdayaan perempuan, dan lain-lain. Sebagai Juara I disabet Mutia Ayu Cahyaningtyas (SMAN 1 Medan), Juara II Fahry Akbar (SMAN I Medan), Juara III Parmita Dewi (SMAN 4 Medan) dan Ganesha Gajah, Arif Jabar Husin, Febby Nabila Novi masing-masing sebagai Juara Harapan 1, 2 dan 3. (Teks: Buchori, Eko Febrianto, Azhari Putra, Anto, dan Teza)

liputan khusus

Hungaria Bantu

Peningkatan Pelayanan

Air Minum di Indonesia Dwityo A. Soeranto *)

Penyediaan fasilitas permukiman yang memadai terus ditantang oleh trend perpindahan penduduk ke kota (urbanisasi). Indonesia dengan keterbatasan pendanaannya merangkul Pemerintah Hungaria untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang akan menambah pelayanan air minum bagi 240 ribu jiwa.

M

enteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengungkapkan trend tantangan global tersebut saat berbicara di Budapest Water Forum yang diadakan pada 8-11 Oktober 2013 di Budapest, Hungaria. ”Saat ini, separuh penduduk di dunia tinggal di kota-kota dan diperkirakan akan meningkat menjadi 60% pada tahun 2030. Kota-kota menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin besar terhadap penyediaan fasilitas permukiman yang memadai, yang menjadi hak dari setiap individu,” ujar Djoko Kirmanto. Pada kenyataannya, lanjut Djoko, peningkatan kepadatan penduduk di kota-kota besar, termasuk di Indonesia, selalu diikuti oleh tidak siapnya kota dalam menyediakan infrastruktur permukiman dasar yang memadai. Contohnya, kualitas peru mahan yang layak, penyediaan akses air minum, dan sanitasi, serta lahan bagi pembangunan kawasan hunian yang baru. Pada kesempatan kunjungan ke Budapest tersebut, Djoko Kirmanto juga menyaksikan penandatanganan Frame Agrement (FA) Ibu kota Kecamatan (IKK) Water Supply Program and Small Water Treatment Plant For Water Scarcity Area. Kesepakatan ini merupakan pinjaman Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Hungaria dengan pagu sebesar USD 50 juta, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mewakili Pemerintah Indonesia dalam penandatanganan FA tersebut adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Hungaria


9

liputan khusus di Budapest, Maruli Tua Sagala, sedangkan Pemerintah Hungaria diwakili oleh Menteri Ekonomi Nasional, Varga Mihaly. Pinjaman dari Pemerintah Hungaria ini akan dimanfaatkan untuk melayani 30 IKK yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Pinjaman ini diperuntukkan bagi kawasan yang belum memiliki Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kawasan rawan air yang air tanah dangkalnya tidak dapat dimanfaatkan, baik karena asin/ payau, berwarna, gambut, keruh, maupun tercemar. Targetnya dapat menyelesaikan permasalahan utama masyarakat tentang ketersediaan dan kebutuhan air minum. Dalam penjelasannya, Menteri PU menekankan bahwa pin jaman ini turut mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapat Target Millennium Development Goals (MDGs), khusus nya di Bidang Air minum. Dikatakan, tingkat pelayanan air minum di Indonesia saat ini baru mencapai 56% penduduk, dan tahun 2015 diharapkan dapat mencapai 68%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mencapai target tersebut. Walaupun saat ini Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kendala, seperti tingkat urbanisasi yang tinggi, tingkat kebocoran air yang tinggi dan kualitas inftastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Pinjaman dari Pemerintah Hungaria ini akan dimanfaatkan hingga Tahun 2015 dengan masa pinjaman selama 19,5 tahun

10

dan Grace Period selama dua tahun. Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memanfaatkan pinjaman ini adalah pembangunan unit air baku dan unit pengolahan dengan kapasitas 10-50 liter per detik. Ketika mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dalam penan datanganan Frame Agreement tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembangunan SPAM IKK ini pemerintah daerah harus memiliki beberapa kriteria kesiapan. Imam menyebut antara lain ketersediaan sumber air baku sepanjang tahun, memiliki tingkat minat yang tinggi dari masyarakat, tersedianya Detail Engineering Design (DED), lahan dan alokasi Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) pada APBD untuk pengoperasi dan pemeliharaannya. “Di samping itu, Pemerintah Daerah juga harus menyepakati perjanjian dengan Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana APBD-nya bagi pem bangunan jaringan distribusi utama, pembangunan unit distribusi dan retikulasi-nya”, papar Imam. Sehari setelah penandatanganan FA tersebut, telah dilaku kan pembahasan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Executing Agency dengan Ministry of National Economy Hungaria terkait dengan Project Cycle Procedure (PCP), sebagai tindak lanjut dari pasal 5 dalam FA. PCP merupakan tahapan kegiatan dalam mengimplementasi kan proyek. Beberapa hal yang disepakati dalam pembahasan

liputan khusus

tersebut adalah, pertama, kantor Perdana Menteri Hungaria akan menerbitkan Official Gazzette dan mengirimkan Nota Diplomatik kepada Pemerintah Indonesia tentang telah dilakukannya Penan datanganan FA. Kedua, FA akan efektif 30 hari setelah Pemerintah Indonesia menyampaikan Reply Note-nya terhadap Nota Diplomatik tersebut. Ketiga, sambil menunggu efektifnya FA, Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah dapat melakukan proses penyiapan lelang. Keempat, Komponen Hungaria dalam pelaksanaan kegiatan ini minimal 50% dan komponen Indonesia minimal 30%. Kelima, setelah ditetapkannya pemenang lelang, Perusahaan Hungaria akan menandatangani Kontrak Komersial. Keenam, Exim Bank Hungaria akan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia, cq Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan untuk selanjutnya menandatangani Individual Credit Agreement. Dalam arahannya kepada jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Executing Agency, Menteri PU Djoko Kirmanto mengharapkan agar kegiatan ini dapat segera dimulai agar target MDGs 2015 dapat dikejar. Disamping itu, dalam pelaksanaan lelang, Djoko Kirmanto mendorong agar peserta lelang untuk proyek ini, Perusahaan Hungaria harus melakukan kerjasama atau asosiasi dengan Peru sahaan Indonesia. “Untuk menjaring peserta lelang tersebut, me ngingat lelang ini terbuka bagi semua perusahaan Hungaria, perlu dilakukan penyebar luasan informasi lelang baik di Indonesia maupun di Hungaria,” ujar Djoko. Dengan terealisasinya pinjaman ini, maka sebanyak 240.000

jiwa masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa dan Sumatera akan menikmati pelayanan air minum pada akhir tahun 2015, yang akhirnya akan memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat secara umum. *) Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi Edisi 09 10 4Tahun 4Tahun XI4September XI4Oktober 2013

11

liputan khusus

Indonesia dan Hungaria Tandatangani

MoU Bidang Air Minumdan Sanitasi Dwityo A. Soeranto *)

H

al ini merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden SBY ke Budapest pada tanggal 6-8 Maret 2013 yang lalu. Pada saat kunjungan tersebut, Presiden SBY menekankan pertimbangannya terhadap ling kungan global dan kepentingan bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi masa kini dan masa yang akan datang. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PU Djoko Kirmanto dan Ministry of Rural Development Hungaria Sandor Fazekas pada tanggal 8 Oktober 2013 setelah acara pembukaan Budapest Water Summit oleh Presiden Hungaria Janos Ader dan Sekjen PBB Ban Ki-moon. Budapest Water Forum telah berlangsung dari tanggal 8-11 Oktober 2013 dan menghadirkan 1200 peserta yang terdiri dari para pimpinan pemerintahan, pakar dan kalangan universitas, serta swasta yang berminat di bidang air minum dan sanitasi. Tujuan dari penandatanganan MoU tersebut adalah untuk memperkuat kemampuan teknologi dan manajemen masingmasing pihak di bidang pengelolaan air minum dan sanitasi, serta

12

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia dan Ministry of Rural Development Hungaria telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pengelolaan air minum dan sanitasi.

dalam upaya memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama kedua Negara atas dasar prinsip kesetaraan, resiprositas dan saling menguntungkan. Dalam diskusi yang dilakukan sebelum acara penandatanga nan MoU tersebut, Djoko Kirmanto mendorong peningkatan kerjasama di bidang efisiensi energi dan efisiensi penggunaan bahan kimia dalam pengolahan air minum, inovasi teknologi serta pengurangan tingkat kebocoran. Sedangkan di bidang sanitasi perlu dilakukan kerjasama di bidang pembangunan IPAL, saluran pembuangan air limbah, serta teknologi pemanfaatan kembali air imbah (daur ulang).

liputan khusus Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang terpadu sangat menentukan upaya meningkatkan kerjasama air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, kerjasama yang ditandatangani juga melingkupi penguatan kerjasama antar dua Negara dalam bidang pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan air, pertukaran informasi ilmiah, publikasi, tenaga pengajar professional dan tenaga ahli. Menteri PU juga menekankan pentingnya menjalin kerja sama dalam perencanaan Pengelolaan DAS dan perlindungan pengembangan SDA yang berkelanjutan. Antara lain melalui perlindungan dan pengembangan sumber daya air yang berke lanjutan, pemantauan sumder daya air secara kualitatif dan kuantitatif, serta penanggulangan dampak perubahan iklim dan pengelolaan banjir. Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi menjelaskan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, meliputi pelaksanaan studi banding, seminar, konferensi dan pertemuan tenaga ahli, pertukaran informasi, dan bentuk kerjasama lainnya yang dapat ditentukan kemudian. “MoU ini akan berlaku untuk jangka waktu lima tahun ke depan dan dapat dievaluasi kembali efektivitasnya, dan bila perlu dapat diperpanjang”, demikian Imam menambahkan. Hadir dalam acara penandatangan MoU tersebut seluruh anggota DELRI dalam Budapest Water Summit 2013, antara lain Direktur Jenderal CiptaK arya Imam S. Ernawi, Direktur Bina Program DJCK Antonius Budiono, Direktur Pengembangan Air Minum DJCK Danny Sutjiono, Sesditjen Sumber Daya Air (SDA) Mudjiadi, Kepala PUSKOMPU Danis Sumadilaga, serta Duta Besar RI untuk Hungaria Maruli Tua Sagala. Diharapkan, dengan penandatanganan MoU tersebut akan

tercapai kerjasama yang mendukung kepentingan bersama dan berkontribusi terhadap pengelolaan air minum dan air limbah kedua negara, serta akan muncul terobosan-terobosan dalam menyelesaikan masalah air minum dan sanitasi, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah(MBR). *) Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum


13

Membuka Harapan Baru

di Pacitan Kabupaten Pacitan dikenal dengan masyarakatnya yang ahli mengolah batu. Namun setelah didalami, ternyata bukan itu saja yang dimiliki Pacitan.

P

otensi wisata lainnya siap mengantarkan tempat kelahiran SBY ke gerbang harapan. Namun infrastruktur permukiman perlu banyak berbenah untuk tujuan itu. Menempuh perjalanan ke Kabupaten Pacitan dari Yogyakarta praktis tidak lagi merasakan jalan bergelombang sejak dibangunnya Jalan Lintas Selatan. Jalan itu dengan mulus mengantar kita melewati perbukitan batu karst di sepanjang Gunung Kidul hingga Pacitan. Setelah sekitar tiga jam perjalanan, kita akan disambut nuansa kota kecil tempat lahirnya Presiden SBY. Jangan khawatir, setelah melewati kota kecil perbatasan DIY dan Jawa Timur ini, kita masih akan terus dimanjakan dengan mulusnya jalan lingkar yang dibangun di era Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Jalan akan menemukan titik akhir jelang perbatasan Kabupaten Trenggalek. Dari pengamatan di sepanjang jalan, sebaran perumahan

14

Foto-foto : Buchori

info baru

Pantai Soge di Pacitan dilintasi Jalan Lintas Selatan yang diresmikan Presiden SBY bersama infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

penduduk Kabupaten Pacitan terlihat masih tidak merata. Bisa jadi, mereka masih terkonsentrasi di jalan lama. Bahkan, menurut beberapa warga yang ditemui, sebaran penduduk Pacitan mengikuti dimana sumber air berada. Untut Winarsih, warga Kebon Agung, menuturkan mahalnya air bersih yang dia beli per galonnya. Harganya masih Rp15 ribu untuk satu galon sebagai bahan membuat es jualannya. Untut biasa berjualan di tepi jalan seberang Pantai Soge yang mulai nampak ramai dengan adanya Jalan Lintas Selatan. Padahal rumah Untut di bukit dan masih sulit mencukupi kebutuhan dasar keluarganya, air bersih. Wilayah Pacitan yang sebagian besar pegunungan merupakan daerah dengan permasalahan air bersih yang cukup sulit. Selain sebaran penduduk, faktor topografi wilayah yang sulit dan ketersediaan air baku yang minim juga menjadi penyebab utama. Direktur Utama PDAM Kabupaten Pacitan, Riyanto, mengaku dengan kondisi tersebut capaian pelayanan air minum yang dikembangkan PDAM masih tergolong minim, yaitu baru menjangkau 16 persen penduduk. “Saat ini pelayanan air minum PDAM kami baru mencapai 16 persen atau menjangkau sekitar 13 ribu sambungan rumah (SR). Diharapkan dengan tambahan 200 liter per detik nanti bisa memperluas pelayanan sekitar 10 ribu SR, sehingga target kami pada 2014 bisa tercapai 40 persen pelayanan,” jelas Riyanto. Penambahan yang dimaksud Riyanto berasal dari peningkatan

info baru jumlah produksi dengan dibangunnya Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ada enam SPAM IKK yang pada 16 Oktober 2013 lalu diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pantai Soge. Total kapasitas terpasang enam SPAM total sebanyak 150 liter per detik tersebut direncanakan mampu melayani 12 ribu sambungan rumah (SR) yang saat ini baru dimanfaatkan setengahnya, sekitar 6.232 SR. Enam SPAM IKK diantaranya di Kecamatan Donorojo, Kebon Agung, Maron, Ngadirojo, Nawangan dan Sudimoro. “SPAM IKK yang dibangun dengan kapasitas hingga 50 liter / detik ini diharapkan dapat melayani kebutuhan air di daerah ra wan air di Kabupaten Pacitan dan sekitarnya, dan secara langsung berdampak pada percepatan pencapaian target MDG’s 2015,” terang Menteri PU Djoko Kirmanto saat memberikan penjelasan kepada Presiden SBY dan rombongan di Pantai Soge. Ditjen Cipta Karya tidak saja menggelontorkan dananya untuk membangun SPAM, ada juga dukungan terhadap penataan kawasan GOR Pacitan yang juga menjadi tumpuan harapan Presiden dan masyarakat sebagai kawah candradimuka pembinaan atlit. Bantuan berupa pembangunan Rusun Asrama atlit dan penyediaan ruang terbuka hijau. “Salah satu fasilitas Kawasan GOR Pacitan yang telah dibangun dan siap untuk diresmikan adalah Rusunawa yang akan difungsikan sebagai asrama atlet berupa bangunan 0,5 Twin Blok yang terdiri dari 48 kamar. Selain itu, di Kabupaten Sidoarjo,

Kementerian PU juga telah membangun sebanyak tiga Twin Blok yang dapat menampung sekitar 300 KK,” tutur Djoko. Lebih jauh, Ditjen Cipta Karya juga berupaya mewujudkan keterpaduan pembangunan antara bidang permukiman dan sektor lainnya, seperti pariwisata, ekonomi, serta lainnya. Kabupaten Pacitan dikenal memiliki pantai yang cantik. Presiden SBY dan keluarga beserta sejumlah anggota kabinet menyempatkan diri mengunjungi Pantai Klayar. Harapannya agar pantai ini dan sektor wisata lainnya di Pacitan segera didongkrak dengan mempercepat pembangunan infrastrutkur. Menyambut itu, selain mendukung kawasan GOR, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU memberikan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Goa Gong. Kawasan GOR Pacitan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas olah raga, kesenian, dan aktivitas publik lainnya. Penataan Kawasan Goa Gong Dalam kunjungannya ke Pacitan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu beserta sejumlah Menteri KIB II, mengunjungi salah satu obyek wisata andalan Kabupaten Pacitan yaitu Goa Gong. Goa Gong yang terletak di deretan pegunungan Karst Sewu tersebut, memiliki stalaktit dan stalakmit yang masih aktif sampai Presiden SBY didampingi Menteri PU menyapa masyarakat Pacitan di kawasan Pantai Soge.


15

info baru sekarang. Saat ini Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sedang melakukan penataan bangunan dan lingkungan kawasan disana. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Imam S. Ernawi, menjelaskan kepada Presiden SBY bahwa untuk mengatasi ancaman kelestarian Goa Gong maka diupayakan dengan pembagian zona tingkatan konservasi yaitu zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan terbatas. “Dalam pengembangannya akan dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona inti yang tidak boleh ada pembangunan disana, lalu kemudian zona penyangga itu yang dipakai untuk aktifitas luar, yang dapat dimanfaatkan untuk outbound dan lain-lain, Selain itu juga zona pengembangan itu termasuk rumah-rumah penduduk yang diarahkan untuk mendukung parisiwisata,” jelas Imam. Dalam zona pengembangan ini, Imam mengatakan bahwa ada beberapa dusun yang bisa dikembangkan sebagai dusun pariwisata. Ke depannya Kementerian PU akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten maupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara terpisah, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU Guratno Hartono menjelaskan, dalam perencanaan pengembangan itu akan diusulkan, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menutupi pemandangan gua akan dialihkan ke jalur lain. “Sehingga kita juga merencanakan ada jalur yang melingkar, itu sekaligus memecahkan kepadatan pengunjung supaya tidak masuk kembali lagi. Itu yang sekarang kita kembangkan, saat ini sedang disusun rencana tata bangunan dan lingkungannya dan fisiknya, seperti tempat parkir sudah dibangun, jadi tidak boleh lagi ada kendaraan naik ke depan Goa,” tutur Guratno. (Teks: Buchori)

Foto Tengah : Menteri PU dan beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu di kawasan Goa Gong yang tahun ini masterplan penataan kawasannya sudah disusun Ditjen Cipta Karya Kementerian PU. Foto Bawah : Menteri PU menjelaskan proyek-proyek infrastruktur PU dan permukiman yang diresmikan presiden.

16

info baru

Merti Toilet,

Estu Rakyat Bagas Waras Mertoturas atau ‘merthi toilet, estu rakyat bagas waras’ adalah cara masyarakat Solo mensosialisasikan perilaku hidup bersih di bidang sanitasi. Kiasan ini jika diartikan secara bebas bermakna ‘Toilet bersih maka rakyat akan sehat’. Mertoturas kemudian melebur dalam hiruk pikuk penyelenggaraan World Toilet Summit 2013 di kota Bengawan ini awal Oktober lalu.

Foto-foto : Buchori

Masyarakat menikmati akses sanitasi layak dengan SANIMAS Sangkrah di Solo.

G

ema Mertoturas terlihat pada ‘Sala Kirab Toilet’ seiring dengan penyelenggaraan World Toilet Summit 2013. Kirab mengambil start dari lapangan Kottabarat dan berakhir di halaman Balai Kota Solo. Kirab identik dengan keseriusan masyarakat Solo untuk melakukan suatu hal, baik itu promosi, kampanye, maupun syukuran atas keberhasilan suatu kegiatan. Dengan mengarak kampanye toilet dan gerakan sadar sanitasi dalam suatu kirab, artinya masyarakat Solo merasa menjadi bagian dari penyampai pesan tersebut. Kirab toilet di Solo juga diikuti oleh berbagai sanggar seni dari karesidenan Surakarta, seperti Karanganyar, Boyolali, dan lain-lain. Tidak ketinggalan, para Duta Sanitasi lulusan Jambore Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum juga menyemarakkan kirab ini. World Toilet Summit 2013 di Solo dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Acara yang diikuti 20 negara tersebut,


17

info baru

Menteri PU mengenalkan Duta Sanitasi kepada Walikota Solo (FX HAdi Rudyatmo), Ketua Asosiasi Toilet Indonesia (Toeti Adiwoso), Pendiri World Toilet Summit (Jack Sim), dan Wamen Parekraf (Sapta Nirwandar).

“Penyelenggaraan World Toilet Summit ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi termasuk unsur toilet,” Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum

membahas isu-isu sanitasi dan kesehatan toilet yang merupakan masalah global. Selain Menteri PU, World Toilet Summit ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar, Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam Santoso Ernawi, Walikota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua World Toilet Organization, Jack Sim dan Ketua Indonesia Toilet Association, Naning Adiwoso. “Penyelenggaraan World Toilet Summit ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi ter masuk unsur toilet,” ungkap Djoko Kirmanto.

18

Sesuai pernyataan Perhimpunan Bangsa-bangsa (PBB) pada 2010, akses sanitasi yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indonesia sendiri menurut Menteri PU perlu mengejar gap 5,06 persen untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 62,41 persen pada akhir 2015. Untuk mengejar target itu sendiri, Kementerian PU gencar melakukan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Pada 2012, Sanimas dilakukan pada 522 lokasi di 169 Kota/Kabupaten dan pada tahun ini di 344 lokasi pada 180 Kota/Kabupaten. “Selain terus membangun infrastruktur sanitasi hal yang tidak kalah pentingnya ialah perlunya perubahan perilaku masyarakat,” tutur Djoko Kirmanto.

info baru Untuk menyadarkan masyarakat tersebut, Kementerian PU sejak beberapa tahun terakhir mengadakan kampanye peduli sanitasi dan air minum melalui Duta Sanitasi. Acara yang diikuti siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama se-Indonesia tersebut diharapkan dapat mengkampanyekan perubahan perilaku ter kait sanitasi mulai dari keluarga dan masyarakat terdekatnya. “Mengapa anak SMP? Karena pada usia merekalah sikap kritis terhadap lingkungan mulai timbul, dan mudah-mudahan suara mereka didengar setidaknya oleh keluarga,” lanjutnya. Semarak World Toilet Summit 2013 World Toilet Summit 2013 digelar di Solo dengan mengangkat tema “Rural Meets Urban Sanitation”. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam peningkatan sanitasi yang lebih baik. Acara ini diisi dengan berbagai program acara seperti Summit Session, Training On Trainers, Pameran, Program Sosial serta World Toilet Carnival. Indonesia terpilih sebagai lokasi pertemuan membahas jamban dunia itu karena akses sanitasi sehat di negara ini baru dinikmati sekitar 55% penduduk. Menurut Ketua Asosiasi Toilet Indonesia, Naning Adiwoso, Kota Bengawan dipilih karena dinilai sebagai kota yang paling aktif dalam merespon dan menggiatkan isu-isu sanitasi. “Kami juga ingin mencanangkan dalam setiap pemikiran bahwa sanitasi merupakan bisnis di masa depan yang tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, namun memiliki nilai ‘return on

Duta Sanitasi mengikuti karnaval toilet Indonesia di Solo.

investment’ di masa mendatang, dimana industri akan tumbuh mengikuti permintaan dan kebutuhan,” jelas Naning. Jack Sim, pendiri World Toilet Organization, juga berharap pelaksanaan World Toilet Summit di Indonesia tahun ini bisa meningkatkan kesadaran akan kebutuhan sanitasi di Indonesia dan mendorong langkah nyata untuk mengatasi masalah ini. SANIMAS dalam salah satu sesi paparan, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya, Djoko Mursito, menekankan bahwa fasilitas Sanitasi Berbasis


19

info baru

Duta Sanitasi memberikan pin dan menyapa penonton Karnaval Toilet Indonesia di Solo.

di 344 lokasi di 180 kabupaten/ Masyarakat (SANIMAS) yang kota di 32 provinsi melalui dibangun Kementerian Melalui Training of Trainers KSM pada acara mekanisme belanja sosial. “Dari Pekerjaan Umum melalui hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Cipta World Toilet Summit diharapkan KSM kami, 80 persen SANIMAS yang Karya menggantungkan dapat meningkatkan pemahaman untuk dibangun masih berfungsi dan keberlanjutannya kepada memanfaatkan dan memelihara fasilitas dimanfaatkan dengan baik,” Kelompok Swadaya sambung Djoko. Masyarakat (KSM). SANIMAS terbangun secara optimum dan Melalui Training of Trainers Mereka harus memahami berkelanjutan. KSM pada acara World Toilet pemanfaatan dan Summit diharapkan KSM dapat pemeliharaan bangunan meningkatkan pemahaman atas (MCK+ dan toilet) dan untuk memanfaatkan dan bangunan bawah (IPAL memelihara fasilitas SANIMAS terbangun secara optimum dan MCK+, IPAL Komunal, termasuk biodigester). “Setelah fasilitas SANIMAS dibangun, selanjutnya dikelola berkelanjutan. oleh KSM dengan pendampingan Pemda. KSM diharapkan Lebih rinci dijelaskan Kasatker PLP Strategis Ditjen Cipta Karya, memahami prinsip-prinsip dasar pengolahan air limbah. Dengan Nuris Wahyudi, training dua hari ini merujuk pada bagaimana pendampingan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) diharapkan dapat tindakan yang harus diambil sebagai respon dari degradasi lingkungan. KSM juga dipahamkan pada bagaimana penyediaan mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat,” tulis Djoko. Dalam paparannya, Djoko menyebutkan hingga saat ini fasilitas sanitasi yang layak dan sesuai standard dan fungsi sanitasi Kementerian PU sudah membangun fasilitas SANIMAS di 572 lokasi komunal, sanitasi publik, sanitasi kota, sanitasi di sekolah, daerah sejak tahun 2006. Lokasi tersebut tersebar di 169 kabupaten/kota khusus, untuk kaum difabilitas, Lansia, dan lain-lain. di 31 provinsi. Sedangkan pada tahun 2013 ini sedang dibangun (Teks: Buchori)

20

info baru

Bella Puspita, Duta Sanitasi 2013

‘Air Minum dan Sanitasi

Dalam Satu Tarikan Nafas’

B

Duta Sanitasi Nasional 2013, Bella Puspita.

ella Puspita tak mudah dipisahkan dengan senyum manisnya. Kepada siapapun dia tak segan menebar senyum. Duta Sanitasi Nasional 2013 ini begitu mengalir ketika diminta menanggapi masalah air minum dan sanitasi. Bella seolah ingin menegaskan, bicara sanitasi dan air minum harus satu tarikan nafas. Begitu pula ia dengan senyum manisnya. Putri bungsu dari empat bersaudara ini berkisah pengalamannya mencari air minum. “Saat liburan ke Gunung Bromo, saya sulit menemukan air minum. Kami mendapatkan air seadanya dari penduduk setempat yang bersumber dari air sumur. Kami tidak berpikir itu higienis apa nggak dan langsung meminumnya. Tapi setelah itu perutku mual-mual,” kata gadis yang hobi bermain piano ini. Hal itu bisa jadi bukan faktor higienis, tapi pengalaman Bella berkunjung ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di kotanya, Kediri, mungkin masih menghantuinya. Bukan gunungan sampah yang merebut perhatiannya, tapi kolam air lindi di kawasan TPA tersebut yang membawa imajinasinya jauh hingga ke nasib air yang dicemari jika air lindi tersebut tidak dikelola dengan baik. Perhatiannya pada pengaruh air lindi khususnya, dan pencemaran sumber air oleh prilaku buruk sanitasi pada umumnya, rupanya secara tidak langsung telah membawa Bella ke Istana Negara untuk dikukuhkan sebagai Duta Sanitasi Nasional 2013 oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, Juli 2013 lalu. Ia menuangkan ide dan kisahnya itu dalam karya tulis di ajang Jambore Sanitasi Nasional 2013. Bella yang bercita-cita menjadi dokter pun tak mau terbebani dengan predikat Duta yang diembannya. Dari skala kecil di rumahnya, ia sudah tegas memperingatkan Ayahnya untuk tidak mencuci mobil dengan menghamburhamburkan air. Begitu juga ia getol mengajak lingkungan rumah dan sekolahnya untuk peduli sanitasi dan air minum. Kini, bersama komunitas yang dibentuknya, Bella sudah mulai menebar sayap dengan aksi-aksi simpatiknya di mall dan tempat publik lainnya di Kota Kediri. Kepada yang lain Bella berpesan agar menjaga sumber air dari pencemaran dan perilaku sanitasi buruk, agar anak cucu kita nanti dapat menikmati air seperti yang kita rasakan sekarang. (Teks: Buchori)


21

info baru

PNPM

Jadi Contoh Keberhasilan Pemberdayaan Akar Rumput Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri menjadi contoh bagi keberhasilan Indonesia dalam menjangkau dan memberdayakan akar rumput.

Foto : Ipang

Wapres Boediono didampingi Menko Kesra Agoeng Laksono meninjau stand pameran Kementerian PU dalam Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) 2013.

22

W

akil Presiden R Boediono menegaskan itu saat membuka Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta Convention Center (JCC) hari ini (3/10). “Oleh sebab itu saya merasa dekat dengan PNPM ini, saya harapkan kabinet yang akan datang akan meneruskan dan meningkatkan program ini,“ tuturnya. Boediono mengatakan bahwa program ini telah teruji waktu, hal ini disebabkan Karena mekanismenya bagus selain itu juga sasarannya juga tepat. Oleh sebab itu, Boediono berpesan apabila ada penyelewengan harus segera dibetulkan dan dilaporkan, ka rena hal tersebut dapat mengganggu kesinambungan program tersebut. “Semangat yang menjadi landasan program ini ternyata

info baru tentunya PNPM Mandiri ini harus bisa melayani lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan oleh kaum perempuan, oleh sebab itu dirinya sangat mendukung tema kegiatan tersebut yaitu fokus pada peran perempuan. “Peran wanita menjangkau berbagai segi, mulai dari kesejahteraan anak sampai menambah income tambahan bagi keluarganya, oleh karena itu saya mendukung apabila ditindak lanjuti,”tambah Boediono. Sementara itu Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (SAMPU) Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Waskito Pandu, menjelaskan kepada Boediono saat mengunjungi Stand Pame ran Kementerian PU bahwa saat ini menargetkan 40 persen pe rempuan terlibat aktif dalam seluruh kegiatan program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM). Program SPBM adalah salah satu program PNPM Mandiri yang dimiliki oleh Kementerian PU. SPBM dilaksanakan untuk menca pai target MDG’s pada 2015, yaitu menurunkan sebesar 50 persen dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi dasar serta sasaran RPJMN 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan pe ningkatan layanan pengolahan air limbah.

Program SPBM adalah salah satu program PNPM Mandiri yang dimiliki oleh Kementerian PU.

teruji oleh waktu, semangatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Kita ingin masyarakat ada di depan, untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka,”tambah Boediono. Boediono menilai untuk memajukan masyarakat akar rumput,

Lagi, PU Sabet Stand Terbaik GKPM 2013 Kementerian Pekerjaan Umum menyabet penghargaan sebagai Stand Terbaik kategori kementerian/lembaga dalam Pameran Ge lar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) 2013, di JCC Senayan 3-6 Oktober. Dengan demikian Kementerian PU sudah tiga kali secara berturut-turut setelah sebelumnya pada ajang yang sama di tahun 2011 dan 2012 mendapatkan penghargaan serupa. Penghargaan tersebut diberikan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdaya an Masyarakat, Sujana Royat, sebelum menutup GKPM, Minggu (6/10). Juara kedua dan ketiga berturut-turut dialamatkan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada pembukaan pameran GKPM, Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi mengatakan, Kementerian PU melalui Cipta Karya turut serta dalam kegiatan pameran ini untuk membuka jendela in formasi kegiatan Kementerian PU kepada masyarakat. Juga se bagai bentuk dukungan Kementerian pada pemberdayaan ma syarakat. Stand dibangun dengan tema “Pemberdayaan peran dan kreatifitas kaum perempuan Indonesia dalam peningkatan keta hanan pangan dan kesejahteraan masyarakat”. Stand dibangun dengan konsep suasana lingkungan perdesaan dengan nuansa hijau yang asri. Tema perempuan diterapkan oleh Kementerian PU dengan pola desain hijau yang feminin, para penjaga stand (stand guide) yang dihadirkan pun semua perempuan dengan kebaya encim dan sarung batik. Kementerian PU menghadirkan stand yang terbagi menjadi empat zona besar. Zona pertama diisi oleh P2KP, menampilkan galeri batik, pengrajin batik tulis dan informasi kemajuan program ini. Zona 2 ditempati oleh CSR dan pemberdayaan perempuan. Zone tiga diisi oleh Pamsimas dan Sanimas yang menampilkan instalasi air dan miniatur tempat sampah 4R. Zona empat yang di isi oleh PPIP dan PISEW hadir di stand ini dengan miniatur jembatan. Panel-panel informasi dari berbagai program tersebut ditampilkan sebagai pusat informasi kegiatan yang telah dilakukan. (Teks: Buchori dan Sumber: www.pu.go.id)


23

info baru

Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2013

Memperluas Komitmen Bangun Sanitasi Jangkau Air Minum

Pemerintah kembali menyegarkan komitmen semua pihak tentang targettarget pembangunan bidang sanitasi dan air minum yang masih terbelakang melalui agenda nasional Konferensi Sanitasi dan Air Minum (KSAN) 2013.

M

elalui KSAN, pemerintah juga mengadvokasi sektor sanitasi dan air minum kepada masyara kat luas dan mendorong upaya menyelesaikan target-target yang tertuang dalam RPJMN 20102014 dan MDGs 2015 serta menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan berbagai pelaku. KSAN 2013 berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, 29-31 Oktober 2013. Tema KSAN kali ini adalah ‘Bangun Sanitasi, Jangkau Air Minum’. Dalam tema tersebut juga terkandung pesan penting kepada semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta nasional dan asing, dan masyarakat agar terlibat dalam pembangunan sanitasi dan penyediaan air minum. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, saat membuka KSAN 2013 mengatakan, di tingkat ASEAN, pelayanan sanitasi di Indonesia berada pada urutan kedelapan, bahkan berada di bawah Vietnam dan Myanmar. Artinya, sejak merdeka 68 tahun lalu, upaya yang dilakukan masih belum dapat memenuhi layanan dasar bagi masyarakat. Karena itu, advokasi dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mutlak untuk dilaksanakan demi peningkatan kesadaran dan komitmen kita untuk menjadikan Indonesia lebih sehat. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyediakan layanan sanitasi dan air minum. Melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diluncurkan oleh Wakil Presiden RI pada tahun 2009, saat ini telah ada 346 Kabupaten/Kota yang telah mengarusutamakan

24

pembangunan sanitasi di daerahnya. Pengarusutamaan tersebut juga terjadi melalui dilaksanakannya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan penyediaan layanan sanitasi komunal. Sebagai upaya untuk menyelaraskan pembangunan air minum dan sanitasi, Indonesia saat ini tengah menginisiasi Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yaitu pengelolaan air mi num berbasis risiko untuk menjamin terpenuhinya 4 K (kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) dalam pelayanan air minum. Kementerian Pekerjaan Umum turut berpartisipasi dalam KSAN 2013 bersama kementerian dan lembaga Negara terkait yang ter gabung dalam jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Pada gelaran KSAN kali keempat ini dimeriahkan dengan konferensi, talkshow, lomba Teknologi Tepat Guna, pameran, festival, pemberian penghargaan AMPL Award, dan beragam publikasi lainnya. Pada hari pertama, konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat, perwakilan Pemerintah Daerah, penggiat air minum dan sanitasi, serta masyarakat umum. Hadir pula Gubernur Bangka Belitung, Wakil Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Yogyakarta, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, serta walikota/bupati dari 34 kabupaten/kota. Pada salah satu sesi konferensi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengingatkan tentang perlunya siner gi dengan berbagai pihak untuk program air minum dan sanitasi ini.

info baru “Upaya peningkatan cakupan dan keberlanjutan akses tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat saja, melainkan memerlukan sinergi di antara berbagai pihak,” katanya. Pihak-pihak yang dimaksud Hermanto tak hanya sebatas pada pemangku kepentingan di dalam negeri. Tetapi juga dari pihak asing. Hermanto menambahkan, US Agency for International Development (USAID) telah menyampaikan komitmennya untuk menjadi co-investor dalam proyek-proyek sanitasi. “Nantinya, mereka tak hanya menjadi donor seperti selama ini. USAID akan ikut berinvestasi di sektor air minum dan sanitasi bersama dengan Pemerintah,” ungkapnya. Sementara itu, Australian Agency for International Development (AUSAID) menyampaikan bahwa ke depannya perlu disusun perencanaan yang lebih baik agar sarana dan prasarana air minum tidak lagi hanya menjadi “monumen”, namun juga dapat terpelihara dan terus termanfaatkan. Untuk meningkatkan kepedulian dan antusiasme masyarakat terhadap pembangunan sanitasi dan air minum, KSAN 2013 juga dimeriahkan dengan acara festival yang mengusung konsep “One Giant Story Booth”. Di area festival, pengunjung diajak memasuki “Sanitation City” dan menelusuri berbagai ilustrasi yang menunjukkan praktik baik dan buruk pengelolaan sanitasi dan air minum. Festival KSAN 2013 dibuka dengan Pertunjukan Wayang Sanitasi yang dipersembahkan oleh WSP World Bank. Pertunjukan ini menampilkan dialog antara Cepot dan Kang Hebring dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA. Dalam dialognya, Lukita menyampaikan bahwa pembangunan air minum dan sanitasi harus melibatkan semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah, swasta, serta masyarakat (Teks: Buchori dan Sumber: www.pu.go.id)


25

info baru

PU Kejar Sisa 64% Perda BG

Hingga 2015 Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Penataan Bangunan (PBL) Direktorat Jenderal Cipta Karya terus melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung (Perda BG). Pemerintah mentargetkan hingga 2015 semua Pemda memiliki Perda BG. Hingga saat ini baru ada 182 Pemda (36%) yang memiliki Perda BG.

26

H

al itu ditegaskan Direktur PBL Guratno Hartono kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta (30/10). Konferensi pers digelar di sela-sela Kolokium Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang digelar di Jakarta, 30 – 31 Oktober 2013. Hal itu ditegaskan Direktur PBL Guratno Hartono kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta (30/10). Konferensi pers digelar di sela-sela Kolokium Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang digelar di Jakarta, 30 – 31 Oktober 2013. “Pemda masih belum menganggap urgent, padahal dengan Perda tersebut bisa menjamin keandalan bangunan gedung di daerahnya,” tukas Guratno. Dijelaskan, pendampingan tidak hanya melalui sosialisasi, na mun juga memberikan draft Ranperda dan mengawalnya hingga

http://solusiliftrumah.blogspot.com

info baru

Kementerian PU mengharapkan Perda BG memenuhi aspek-aspek yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU BG.

disahkan. Draft tersebut kemudian disosialisasikan oleh Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) di daerah untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan. Masukan yang diharapkan diantaranya me nyangkut aspek lokalitas daerah, seperti karakteristik wilayah, arsitektur lokal, kondisi geografis, dan seterusnya. Dengan pendampingan tersebut, Kementerian PU meng harapkan Perda BG memenuhi aspek-aspek yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU BG. Aspek tersebut meliputi aspek teknis, administrasi, yuridis, dan kelembagaan. Guratno mengaku, sejak dikampanyekan dan dilakukan upaya percepatan pada tahun 2012 lalu, hasilnya dalam kurun waktu dua tahun terakhir penetapan Perda BG mengalami percepatan.

Disebutkan, pada akhir 2011 tercatat daerah yang memilik Perda BG sebanyak 73 (14%), pertengahan 2012 meningkat menjadi 104 daerah (21%), akhir 2012 menjadi 125 (25%), dan hingga Oktober 2013 ini tercatat meningkaty sebanyak 182 (36%). Menyinggung Perda BG yang diterbitkan sebelum atau sesaat sesudah UU BG terbit, Guratno menghimbau untuk dila kukan penyesuaian untuk menjamin keandalan BG yang me ngatur persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Pada kolokium dua hari ini dihadiri kepala dinas (sebagai pemrakarsa), kepala bagian hukum dengan didampingi konsultan dari 51 kabupaten/kota di 15 provinsi, serta Satuan Kerja PBL di 15 provinsi terkait. Mereka mendapatkan bantuan teknis pendampingan penyusunan Ranperda. (Teks: Buchori)


27

info baru

Presiden SBY Kunjungi Huntap Warga Terdampak Merapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam membangun Hunian Tetap (Huntap) untuk warga terdampak erupsi Gunung Merapi. Dia juga berpesan kepada masyarakat agar menjaga rumah beserta prasarana dan sarana lainnya yang sudah dibangun dengan baik.

Foto : Edi

Presiden didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono, Ketua BNPN Syamsul Maarif, dan Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi meninjau lokasi hunian tetap yang dibangun Kementerian PU melalui REKOMPAK.

28

H

al itu disampaikan Presiden saat berdialog dengan warga penghuni Huntap Pagerjurang, Desa Kepu harjo, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (18/10). Presiden didampingi Ibu Ani Yudhoyono, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X, Bupati Sleman Sri Purnomo, sejumlah menteri KIB II, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Imam S. Ernawi, dan jajaran lainnya. “Saya datang untuk melihat secara langsung hasil pembangunan masyarakat beserta tempat tinggal dan prasarana lainnya setelah beberapa tahun lalu terjadi musibah,” kata Presiden. Kementerian Pekerjaan Umum melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) telah membangun Huntap sebanyak 2.132 unit di Sleman dan 476 di Magelang. Hingga saat ini yang sudah dihuni sebanyak 1.342 unit di Sleman dan 142 unit di Magelang.

info baru

: SBY dan sejumlah anggota cabinet berdialog dengan warga Pagerjurang, Sleman. Foto Kiri Bawah : Kawasan Hunian tetap (Huntap) Pagerjurang, Desa Kepuharjo, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta Foto Kanan Atas : Ibu Ani dan Presiden mencoba makanan kreasi warga Huntap. Foto Kanan Bawah : Presiden dan Ibu Ani menanam pohon di depan ruang serba guna Huntap Pagerjurang Sleman.

Foto : Buchori

Foto : Buchori

Foto : Buchori

Foto Kiri Atas

Meminta Dibangun Jembatan dan Jalan Evakuasi Pada kesempatan dialog tersebut, Lurah Pagerjurang Heru Suprapto menyampaikan aspirasi warganya untuk dibangun jembatan yang melintas Sungai Gendol untuk mobilitas warga dan anak-anak sekolah. Selain itu, warga juga meminta dibangun jalan evakuasi sepanjang 8 km di kawasan tersebut untuk mengantisipasi ter jadinya bencana susulan. Menanggapi hal tersebut Presiden SBY meminta Kementerian PU untuk menindaklanjuti permintaan itu. “Di sini ada Dirjen dari Kementerian PU, Pak Imam, tolong permintaan tersebut difasilitasi,” pinta SBY. Usai melepas Presiden SBY dan rombongan, Imam S Ernawi menjelaskan bahwa jembatan akan ditangani oleh Provinsi DIY

Foto : Buchori

Bupati Sleman Sri Purnomo dalam paparan di hadapan rombongan menjelaskan saat ini masih ada sekitar 607 kepala keluarga (KK) yang masih bertahan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Saat ini pihaknya sudah melakukan pendekatan untuk merelokasi mereka ke tempat yang sudah ditentukan. “Saat ini Alhamdulillah sudah ada 49 KK yang bersedia direlokasi, dan mulai November nanti akan mulai dibangun Huntap untuk mereka,” kata Sri Purnomo. Menanggapi hal itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta warga yang masih tinggal di daerah berbahaya Gu nung Merapi agar mau bergabung di Relokasi Huntap yang telah disediakan pemerintah. “Teruslah diajak bicara baik-baik agar pada saatnya nanti tidak ada lagi saudara kita yang tinggal di tempat berbahaya,” kata Presiden.

melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP ESDM). Sedangkan jalan evakuasi termasuk kategori jalan kabupaten. “Ini lokasinya sedang disurvey oleh Kepala Dinasnya. Kita tunggu nanti hasilnya,” kata Imam. (Teks: Buchori)


29

inovasi

PU Kaji Dana Perwalian Sektor Air Minum dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum tengah mengkaji penyaluran bantuan dalam bentuk dana perwalian (trust fund). Dana perwalian akan memberikan kesempatan kepada pendonor untuk meningkatkan harmonisasi donor, efisiensi melalui kerjasama gabungan, dan transparansi dalam persiapan maupun implementasi proyek.

30

D

emikian diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui sambutan yang dibacakan Direktur Pengembangan Air Minum, Danny Sutjiono, pada Lokakarya Percepatan Akses Pelayanan Air Minum dan Sanitasi melalui Pengembangan Pembiayaan Alternatif (Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan ADB), di Parkir Timur Senayan (24/10). Lokakarya digelar dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia 2013. Dijelaskan, dana perwalian merupakan wadah pendanaan multipihak yang belum popular di Indonesia, terutama untuk sektor air minum dan sanitasi. Dana perwalian adalah suatu pengelolaan berdasarkan kepercayaan terhadap dana hibah dari berbagai sumber seperti pemerintah, institusi keuangan internasional, sektor swasta, dan organisasi non pemerintah. “Pada 2012 ADB mengusulkan pendekatan inovatif untuk percepatan pencapaian target MDGs dan mensitmulasi investasi di bidang air minum dan sanitasi. Program ini akan memobilisasi

inovasi dana hibah dari ADB dan sektor swasta dan akan dikelola dalam bentuk trust fund,” ungkap Danny. Dalam lokakarya tersebut disampaikan lesson learned dari pelaksanaan program Water Operator Partnerships (WOPs). Pada 2010, ADB membantu Indonesia melalui WOPs yang merupakan program kemitraan antar operator air minum yang bertujuan meningkatkan kinerja PDAM. WOPs berfokus pada penurunan Non Revenue Water (NRW) melalui pendekatan peer-to-peer knowledge antar operator air minum di luar negeri dengan PDAM Indonesia. “Keberhasilan WOPs diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan konsep program lanjutannya yang disebut Water Vision Program,” lanjut Danny. Danny menambahkan, berdasarkan hasil kajian awal terhadap pelaksanaan WOPs dan proses dana perwalian, water vision program sebagai usulan alternatif pembiayaan pengembangan air minum dan sanitasi, rencananya akan diimplementasikan dalam dua pendekatan. Pertama, sebagai kelanjutan program WOPs yang akan di implementasikan melalui join task force antara Kementerian PU dan ADB. Kedua, penyaluran dana hibah melalui Lembaga Wali Amanat. Kedua kegiatan ini akan dilaksanakan secara paralel. “Melalui lokakarya ini diharapkan masukan terhadap konsep pembiayaan yang diusulkan di atas dan kemudian disepakati tindak lanjut dari usulan konsep alternatif pembiayaan tersebut,” pungkas Danny. Panitia Penyelenggara, Dwityo A. Soeranto mengharapkan keluaran dari lokakarya tersebut salah satunya adalah terben

tuknya Lembaga Wali Amanah sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2011. Lembaga ini akan menyalurkan dana hibah dari ADB untuk pengembangan kemampuan dalam kepemimpinan, pengem bangan pengetahuan dalam pendekatan yang inovatif dan sumber-sumber pembiayaan untuk menciptakan iklim investasi di dua bidang tersebut. (Teks: Buchori)


31

lensa ck

Peringatan hari Habitat Dunia 2013 di Parkir Timur Senayan, Jakarta 24-27 Oktober 2013

Foto-foto : Buchori

32

lensa ck

Fun Bike Hari Habitat Dunia 2013 di Jakarta Jakarta 27 Oktober 2013

Foto-foto : Buchori


33

seputar kita

KIP Minta PU Memperbarui Klasifikasi Informasi Publik

124 Daerah Baru Ikut Pamsimas Sebanyak 124 kabupaten/kota resmi bergabung dalam prog ram Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tahap II, melalui acara Sosialisasi Program Pamsimas II bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Baru Tahun Anggaran 2013, Senin (21/10) di Hotel Clarion Makassar. Dana untuk Program Pamsimas II ini sebesar US$258,03 juta akan dibiayai dari Rupiah Murni sebesar US$114,13 juta, Pinjaman Bank Dunia sebesar US$99,9 juta, dan Hibah Pemerintah Australia sebesar US$44 juta. Pamsimas II memiliki target sasaran 5.000 desa dengan waktu pelaksanaan mulai tahun 2013 ini sampai dengan 2016. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Cipta Karya yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono, kebijakan Pamsimas II adalah memprioritaskan kabu paten yang telah memiliki capaian akses aman air minum di bawah 46% dan angka kemiskinan di atas 13%. (bma/randalsulsel/bcr)

Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Henny S. Widyaningsih, meminta Kementerian Pekerjaan Umum memper barui klasifikasi informasi publik di lingkungan kerjanya dengan menjaring usulan dari semua satuan kerja yang ada. Dia juga me nilai Kementerian PU termasuk yang paling pro aktif dalam me nerapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter bukaan Informasi Publik (KIP). Hal itu disampaikannya pada Sosialisasi Persiapan Pelaksana an Kegiatan 2014 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Batam (22/10). Sosialisasi Implementasi KIP dilaksanakan di Wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia, dan diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Cipta Karya. “Setiap Unit Pelayanan Informasi Publik di Kementerian PU juga harus menyediakan Standar Prosedur Operasional (SOP, red) yang menjadi bagian dari kewajiban badan publik dalam penyediaan informasi publik,” ungkap Henny di Batam. (bcr)

Jelang 2014, Cipta Karya Sosialisasikan Persiapan Pelaksanaan Sosialiasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Cipta Karya kembali dilaksanakan menjelang Tahun Anggaran 2014. Acara digelar tiga kali untuk Wilayah Timur di Batam, Wilayah Barat di Makasar, dan diakhiri pada 6 November 2013 di Surabaya untuk Wilayah Tengah. Sosialisasi kali ini diikuti oleh Semua satker pusat dan Satker PK PAM, Satker PPLP, Satker Bangkim, Satker Randal dan Satker PBL. Dalam sambutannya ketika membuka sosialisasi di Surabaya, Direktur Bina Program Antonius Budiono menyampaikan pentingnya persiapan kegiatan 2014 bila ber cermin pada pelaksanaan kegiatan 2013 yang menuntut banyak energi dan upaya untuk meningkatkan kinerja progres fisik dan keuangan agar sesuai dengan perencanaan. Selain itu, Antonius juga berpesan kepada semua Satker, baik di pusat maupun di provinsi, agar tidak segan-segan untuk berkonsultasi dengan Subdit Data dan Informasi, biro PKLN, Pusdata maupun BP Kontruksi jika ada kesulitan dalam proses e-procurement dan e-monitoring. (eko f/jamaluddin/bcr)

34

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat katakata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Membuka Harapan Baru di Pacitan 14. PU Kejar Sisa 64% Perda BG Hingga Kota. untuk Semua

Recommend Documents