FUNGSI LURAH DALAM MEMBINA PENETAPAN JABATAN RT/RW DI KELURAHAN KOTA BARU PEKANBARU KOTA
By: Dini Annisa Tifany
[email protected] Supervisor: Drs. H. Isril, MH Library of Riau University
Departement of Government Faculty of Social and Political Science University of Riau
Campus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru Phone Fax 0761-63277
ABSTRACT
This study aimed to determined and analyze the performance of the functions of the Head Office of assignment in fostering RT/RW in political district administered by a village chief Kota Baru subdistrict Pekanbaru Kota and for to find out the factors that inhibit the function of the Head Office of assignment in fostering RT/RW in political district administered by a village chief Kota Baru subdistrict Pekanbaru Kota.
This research method using qualitative and quantitative methods. This type of reseacrh that will be used is survey research. The sample withdrawal tecnique used in this study the author there are technique for the population census, head of authors use census given limited population, as well as the withdrawal of sample RT and RW that is in the location of research using census technique.
These result indicate that the functions of the Head Office of assignment in fostering RT/RW in political district administered by a village chief Kota Baru subdistrict Pekanbaru Kota for a good response to the complainant as 6 person or 24% of the respondents. Then for a response less well addresed as much as 4 person or 16% of the respondents.
Keywords: Functions, Head Office of assignment
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
Page 1
peraturan mengenai Kelurahan, sebagai bagian
PENDAHULUAN Tujuan pembentukan negara ialah
untuk
melindungi
kepentingan
yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi
daerah
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.
menggantikan
Fungsi utama pemerintahan adalah melakukan
sebelumnya.
pelayanan kepada masyarakat, maka aparat
Perlu
Kabupaten/Kota
yang
peraturan/ketentuan
disadari
dengan
adanya
yang menjalankan fungsi pemerintahan itu
peraturan dan ketentuan hukum yang ada
adalah pengemban tugas pelayanan kepada
dalam peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
masyarakat.
2005 tentang Kelurahan, belum tentu akan
Prinsip
otonomi
daerah
menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya
menjadi tumbuh
dalam arti daerah diberikan kewenangan
mandiri,
mengurus
urusan
diharapkan dimana ketentuan tersebut masih
pemerintahan diluar yang menjadi urusan
perlu dipahami, dimengerti, disosialisasikan
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam
dan dijabarkan lagi dalam pelaksanaannya.
Undang-Undang
Undang-Undang
Selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
kondisi di lapangan, serta perkembangan
Daerah. Seiring dengan prinsip tersebut,
masyarakat yang bersangkutan sehingga akan
penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu
benar-benar efektif, efisien dan berhasil sesuai
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
dengan apa yang diharapkan masyarakat.
dan
mengatur
yaitu
semua
dan berkembang maju,
sejahtera,
sesuai
dengan
yang
masyarakat dengan selalu memperhatikan
Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan
masyarakat.
ditegaskan pula bahwa tugas Lurah adalah :
Sebagai bagian dari wilayah kota
a.
Menyelenggarakan urusan pemerintahan.
Pekanbaru setiap Lurah melaksanakan fungsi
b.
Melaksanakan kemasyarakatan.
pembinaan lembaga kemasyarakatan termasuk
Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan
dalam pembinaan RT/RW dan membentuk
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
RT/RW sesuai dengan Peraturan Walikota
Pemerintahan Kelurahan fungsi Lurah adalah :
Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008 tentang
a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Pedoman
b. Pemberdayaan masyarakat.
Pemilihan,
Pengangkatan
dan
Pengkuhan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun
c. Pelayanan masyarakat.
Warga.
d. Penyelenggaraan Dengan
terbitnya
Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan
sebagai
peraturan
pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka semakin
lengkaplah
landasan
operasional
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
ketentraman
dan
ketertiban umum. e. Pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
umum. f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi tugas Lurah Page 2
adalah
melakukan
7. Pengembangan
kreativitas,
Kemasyarakatan, dari sejumlah fungsi yang
pencegahan
kenakalan,
menjadi tanggung jawab seorang Lurah maka
penyalahgunaan
tugas
(narkoba) bagi remaja.
ini
Pembinaan
menggambarkan
Lembaga
bahwa
ruang
lingkup kegiatan Lurah disamping tugas-tugas
8. Pemberdayaan
lain, yakni melaksanakan sejumlah wewenang yang
dilimpahkan
oleh
obat
dan
terlarang
peningkatan
kesejahteraan keluarga.
Bupati/Walikota
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) juga
politik masyarakat dan
melaksanakan fungsi-fungsi kemasyarakatan.
10. Pendukung
media
komunikasi,
Hal ini seperti terlihat dalam pasal 12
informasi,
sosialisasi
antara
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
pemerintah desa dan Kelurahan.
yang menyatakan bahwa dalam wilayah kerja Kelurahan
dapat
dibentuk
lembaga
Kelurahan Kota Baru merupakan salah
kemasyarakatan dengan fungsi sebagai berikut
satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan
:
Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru, yang saat ini 1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
sedang membangun baik pembangunan fisik maupun non fisik. Selain melakukan kerja
2. Penanaman
dan
pemupukan
rasa
sama
dengan
berbagai
instansi
dalam
persatuan masyarakat dalam kerangka
pembangunan. Kegiatan Lurah yang lain
memperkokoh
adalah
Negara
kesatuan
Republik Indonesia.
pembinaan
terhadap
lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada,
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan
melakukan
pemerintahan
kepada
masyarakat.
adapun
lembaga-lembaga
yang ada di Kelurahan Kota
kemasyarakatan Baru
adalah
sebagai berikut :
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengelolaan
pembangunan
serta
pemanfaat,
pelestarian
dan
pengembangan
hasil-hasil
Tabel
I.
1:
Lembaga-Lembaga
Kemasyarakatan di Kelurahan Kota Baru No
Nama Lembaga
Jumlah
1
PKK
1
2
LPM
1
dan
3
Karang Taruna
1
penggerak prakarsa dan partisipasi
4
Rukun Warga
6
serta swadaya gotong royong dalam
5
Rukun Tetangga
21
pembangunan secara partisipasi. 5. Penumbuhan
perkembangan
masyarakat. 6. Penggali
Jumlah pendayagunaan
dan
30
Sumber Data : Kelurahan Kota Baru
pengembangan profesi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
Sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008 tentang Pedoman
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
Page 3
Pemilihan,
Pengangkatan
Pengkuhan
maupun pemerintahan desa organisasi Rukun
Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Tetangga tidak disebut dan tidak termasuk
pada
Rukun
dalam sistem pemerintahan, realita lembaga
Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi
rukun tetangga ini merupakan bagian yang
masyarakat di Kelurahan yang diakui dan
tidak
dibina oleh Pemerintah Daerah.
tugas-tugas
Bab
II
dan
disebutkan
bahwa
Pembinaan lembaga kemasyarakatan
terpisahkan
dalam
penyelenggaraan
pemerintah
khususnya
pemerintahan Kelurahan.
seperti RT/RW yang ada di Kelurahan
Selain itu dalam Peraturan Walikota
merupakan sebagai salah satu tugas Lurah
Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008 tentang
dalam
Pedoman
melaksanakan
pemerintahan. pembinaan
Hal
ini
tugas-tugas dikarenakan
terhadap
kemasyarakatan
Pemilihan,
Pengangkatan
dan
bila
Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan
lembaga-lembaga
Rukun Warga pada Bab V pasal 17 ayat 6
berhasil,
tugas
disebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga dan
pemerintah Kelurahan semakin ringan karena
Ketua Rukun Warga dapat diganti atau
masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan
berhenti sebelum habis masa baktinya apabila
ikut
ada
bersama
maka
pemerintah
Kelurahan
menjalankan kegiatan pembinaan. Menurut
Santoso
sebab-sebab
dengan (1995:52)
pemerintah
memerlukan
lembaga
ketentuan
Peraturam
Perundang-
undangan atau norma-norma masyarakat.
pentingnya pembinaan ini dilakukan karena selain
lain yang bertentangan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kota Baru terjadi penggantian
kemasyarakatan dalam mendukung program
antara lain :
pembangunan
a. Ketua RW 04 (yang dijabat oleh Bapak
pemerintah
baik
dalam
pembangunan fisik dan non fisik. Namun
Khalil).
kenyataannya
b. Ketua RT 05 RW 01 (Ibu Fatimah Yahya).
lembaga-lembaga
kemasyarakatan yang ada baik di desa atau
Penggantian Ketua RW O4 dan Ketua
Kelurahan bukanlah lembaga yang betul-betul
RT 05 RW 01 disebabkan adanya rangkap
timbul dari masyarakat Kelurahan itu sendiri
jabatan dari mereka karena Ketua RW O4
tetapi justru datang dari luar Kelurahan
merangkap
tersebut. Karena itu diperlukan pembinaan
Kelurahan Kota Baru dan Ketua RT 05 RW 01
sebagai usaha memelihara dan meningkatkan
merangkap jabatan sebagai Kasi Kesra di
menjadi lebih baik lagi.
Kelurahan Kota Baru, adanya rangkap jabatan
jabatan
sebagai
Sekretaris
Dalam sistem pemerintahan Republik
ini tentunya bertentangan dengan Peraturan
Indonesia, dikenal dengan istilah Rukun
Walikota Pekanbaru Nomor 18a Tahun 2008
Tetangga atau dengan singkatan RT, yang
tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan
merupakan suatu lembaga kemasyarakatan
dan Pengukuhan Ketua Rukun Tetangga dan
yang berada di wilayah Kelurahan. Namun
Rukun Warga.
dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
Page 4
Untuk itu Lurah Kota Baru mencabut
1.
Fungsi Pengaturan yang dijalankan oleh
Surat Keputusan Terdahulu tentang penetapan
MPR, Presiden dan DPR. MPR membuat
Ketua RW 04 dan Ketua RT 05 RW 01.
dan merubah UU, membuat ketetapan-
Kemudian mengeluarkan SK Lurah Kota Baru
ketetapan MPR dan keputusan-keputusan
Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor 02 Tahun
MPR, Presiden bersama-sama dengan
2014 tentang penetapan Ketua RT 05 RW 01
DPR membuat UU, sementara Presiden
dan mengeluarkan SK Lurah Kota Baru
sendiri
Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor 11 Tahun
Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah
2014 tentang penetapan Ketua RW 004 beserta
Pengganti
perangkatnya.
yang
dapat
membuat
Peraturan
Undang-Undang
kedudukannya
(PERPU)
setara
dengan
Fenomena-fenomena terkait dengan
undang-undang tetapi harus mendapat
tugas Lurah yang kurang efektif dimana dalam
persetujuan DPR pada sidang berikutnya
pemilihan RT/RW yang seharusnya dapat
dan kalau tidak disetujui maka harus
lebih selektif kenyataannya tidak seperti itu,
dicabut.
hal ini terlihat misalnya :
2.
1. Terdapat rangkap jabatan Ketua RW
oleh pihak eksekutif/Presiden. Lembaga
04 dengan Sekretaris Lurah.
ini sebagai pemegang wewenang untuk
2. Terdapat rangkap jabatan Ketua RT 05
melaksanakan kebijaksanaan yang ada
RW 01 dengan Kasi Kesra.
dapat
3. Belum selektifnya Lurah kepadadalam melakukan
Fungsi Pemberdayaan yang dijalankan
pemilihan
secara
pemberdayaan
RT/RW
langsung
mendorong
masyarakat.
Meskipun
demikian, fungsi yang dilakukan oleh
sehingga terjadinya rangkap jabatan.
pemerintah ini juga melibatkan MPR ,
Setelah melakukan pengamatan secara
terutama sekali melalui kebijaksanaan-
langsung
dan
menemukan
fenomena-
kebijaksanaan yang ada didalam GBHN
fenomena yang berkaitan dengan jabatan RT/RW di Kelurahan Kota Baru maka penulis
dan ketetapan-ketetapan lainnya. 3.
Fungsi Pelayanan sebagaimana halnya
tertarik untuk melakukan penelitian dengan
dengan
judul “Fungsi Lurah Dalam Membina
banyak
Penetapan Jabatan RT/RW di Kelurahan
eksekutif/Presiden. Hal ini dikarenakan
Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota”.
lembaga
Fungsi-Fungsi Pemerintahan
berhadapan dengan
Sebagaimana
diketahui
pemerintah
fungsi
pemberdayaan,
lebih
dilakukan
ini
yang dengan
secara
oleh
langsung
masyarakat
dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan
yang diimplementasikan.
dituntut untuk bertindak profesional dalam
Sedangkan menurut Nugroho (2003:
menjalankan fungsi-fungsi roda pemerintahan.
75)
Menurut Rasyid (1997 :14) fungsi yang
menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat
dimaksud adalah :
tiga jenis tugas pokok yang diperlukan agar
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
menjelaskan
bahwa
aparatur
dalam
Page 5
aparatur dalam melaksanakan pembangunan ,
pertimbangan bahwa pada kantor Lurah
yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan,
terdapat rangkap jabatan sehinggaperlunya
dan tugas pemberdayaan.
dilakukan
1. Tugas pelayanan adalah tugas memberikan
kemasyarakatan.
pembinaan
bagi
lembaga
pelayanan kepada umum tanpa membeda-
Populasi dalam penelitian ini adalah
bedakan dan diberikan secara cuma-cuma
seluruh aparatur pemerintahan di Kelurahan
atau
rupa
Kota Baru serta beberapa lapisan masyarakat
sehingga kelompok paling tidak mampu
yang dipimpin langsung oleh masing-masing
pun mampu menjangkaunya.
ketua RW dan ketua RT, serta lapisan
dengan
biaya
sedemikian
2. Tugas pembangunan adalah tugas untuk
masyarakat, dari populasi keseluruhan aparatur
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari
pemerintahan pada kantor Lurah terdapat 15
masyarakat.
orang, serta poupalsi di RT 05 RW 01 dan RW
3. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk
04.
membuat setiap warga masyarakat mampu
Untuk
memperoleh
data
serta
meningkatkan kualitas kemanusiaan dan
informasi yang lengkap, penelitian mengambil
kemasyarakatan.
sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang
Pada dasarnya sistem pemerintahan
telah dibagi, untuk dapat membedakan antara,
tersebut akan terlaksana bila di dukung oleh
jumlah populasi yang terdapat pada kalangan
kondisi pembangunan masyarakat yang akan
aparatur pemerintahan kantor Lurah Kota Baru
turut disertai dengan kondisi lingkungan
dengan beberapa jumlah RW, RT, dan
dimana rnasyarakat tinggal dan berkembang.
masyarakat yang berada dalam lingkungan
Dan hal tersebut akan mempengaruhi usaha
Kelurahan Kota Baru, dapat dilihat pada table
masyarakat
berikut ini:
untuk
turut
serta
dalam
pembangunan dan akan berdampak pada
Tabel II1: Jumlah Populasi dan Sampel
kepatuhan terhadap aturan yang di tetapkan.
Penelitian
di
Aparatur
Pemerintahan Kantor Lurah Kota Baru
Metode penelitian Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif yang
dan akan
kuantitatif. digunakan
Tipe
No.
adalah
penelitian survey. Pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan
lokasi
penelitian
ini
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
Persentase
1
1
100%
2
Sek. Lurah
1
1
100%
3
Pegawai
15
15
100%
RW
1
1
100%
Ketua RT di
5
5
100%
Kelurahan Ketua 01
Penelitian ini berlokasi di Kantor
pemilihan
Sampel
Lurah
4
Lurah Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota,
Populasi
1
dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi.
Jenis Populasi
5
RW 01
karena Page 6
6
Ketua RT di
2
2
100%
25
25
100%
RW 04
mengenai
fakta,
aktivias,
prilaku
dan
interperstasi responden dengan cara menyusun
Jumlah
Sumber : Kantor Lurah Kota Baru, 2014
suatu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian secara tertulis yang diberikan atau disebarkan kepada responden untuk
Teknik
penarikan
sampel
yang
mendapatkan jawaban dan informasi.
digunakan penulis dalam penelitian ini ada teknik sensus, untuk populasai Lurah penulis
2. Observasi
menggunakan sensus mengingat terbatasnya populasi, begitu juga pada penarikan sampel RW dan RT yang ada di lokasi penelitian menggunakan teknik sensus.
Langkah ini dilakukan sebagai tahap akhir
dalam
merupakan
pengamatan
beberapa hari. primer
adalah
data
yang
diperoleh langsung dari lokasi penelitian
3. Wawancara
berupa sejumlah penyebaran daftar pertanyaan ( kuisioner ) yang diberikan kepada seluruh dengan
berdasarkan
indikator-
indikator mengenai pembinaan.
Data
Peneliti melakukan tanya jawab langsung
dengan
pertanyaan-pertanyaan
koresponden, terlebih
dimana dahulu
disiapkan dengan permasalahan tentang fungsi
2. Data Sekunder
Lurah membina lembaga kemasyarakatan. yang
serta
diambil
wawancara,
berdasarkan yang
ada
kaitannya dengan topik penelitian tentang fungsi
ini
langsung secara berkesinambungan, dalam
1. Data primer
informasi
agar
objektifitas dari data yang telah diberikan pada
Observasi
responden
data
korsponden benar-benar teruji kebenarannya.
Jenis dan Sumber Data
Data
pengumpulan
Lurah
membina
Lembaga
Kemasyarakatan di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota .
Dalam teknik ini juga dilakukan pengendaraan sejumlah pertanyaan yang diberikan pada masing-masing responden, menyangkut pada indikator
variable
permasalahan
dalam
penelitian tersebut. Dalam penganalisaan penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperoleh
Data dalam teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan proses pengumpulan data agar dapat sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan dalam teknik ini adalah ;
kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis yang sesuai dengan indikatornya. Setelah data dan bahan yang diperlukan baik secara data primer dan data sekunder yang sesuai dengan kegunaan dan juga akan dianalisa baik data
1. Kuesioner Teknik
kualitatif maupun data kuantitatif. Berikut data pengumpulan
data
yang
dan informasi tersebut ditabulasikan pada tabel
dirancang untuk memperoleh data primer JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
Page 7
frekuensi dan dianalisis secara deskriptif
dalam suatu peraturan perundangan untuk
berdasarkan penjelasan teori-teori yang ada.
merealisasikan pelaksanaan jabatan RT/RW dengan maksimal maka perlu peranan Lurah untuk membina RT/RW tersebut.
A. Identitas Responden Penelitian
ini
menggunakan
Untuk mengetahui bagaimana fungsi
responden untuk memperoleh data yang
Lurah Membina penetapan jabatan
dibutuhkan sebagai bahan analisis. Secara
dapat dilihat pada
keseluruhan jumlah responden yang digunakan
berikut ini :
uraian
RT/RW
dan data table
sebanyak 25 orang responden. a. Adanya bimbingan dari atasan/LURAH B. Fungsi Lurah Membina Penetapan
Salah satu faktor yang sulit dalam
Jabatan RT/RW di Kelurahan Kota
melakukan pembimbingan dan pembinaan
Baru Kecamatan Pekanbaru Kota.
terhadap
tercapai
atau
belumnya
tujuan
tersebut
tidak
Kelurahan adalah wilayah Lurah
organisasi bila organisasi
perangkat
memberikan laporan tentang hambatan dari
sebagai dibawah
daerah
kecamatan.
kabupaten/kota struktur
perkembangan organisasi tersebut. Demikian
pemerintahan di Kota Pekanbaru, Kelurahan
juga organisasi kemasyarakatan RT/RW yang
merupakan
dibentuk oleh pemerintah untuk membantu
unit
Dalam
organisasi
terkecil
dan
terdekat dengan kehidupan masyarakat artinya
tugas-tugas
pemerintah
ujung
penyelenggaraan
pembangunan khususnya
tombak
otonomi
dalam
daerah
kepemimpinan pemerintahan
penyeenggaraan
ditentukan Lurah.
Kelurahan
oleh
dalam
peran
diKelurahan Kota Baru kecamatan Pekanbaru
Dilingkungan
Kota yang menurut Lurah Kota Baru masih
dibentuk
dewan
terjadi sehingga Lurah
sebagai penangung
Kelurahan. Dewan Kelurahan dipilih oleh
jawab utama dalam penetapan jabatan RT/RW
ketua RW dan tokoh masyarakat Kelurahan
sulit
yang jumlah anggotanya sama dengan jumlah
pembinaan yang akan dilakukan. Hal itu
RW yang terdapat di Kelurahan.
merupakan
Sehubungan dengan jabatan RT/RW
untuk
dihadapi
menetapkan
ukuran
bagi
salah satu permasalahan yang Lurah
dalam
membina
dan
dikemukakan bahwa tujuan dibentuk RT/RW
membimbing RT/RW untuk terlibat
adalah untuk memelihara dan melestarikan
aktif dan berkelanjutan untuk melaksanakan
nilai-nilai
tugas sesuai dengan jabatan yang diberikan.
kerukunan,
kehidupan kegotong
yang
berdasarkan
royongan
secara
dan
kekeluargaan antar tetangga dan warga di
b. Pemberian motivasi dari atasan kepada
lingkungan. Pernyataan diatas mengandung
bawahan
bahwa untuk memelihara nilai-nilai kehidupan
Motivasi
merupakan
upaya
dan kemanusiaan yang tumbuh ditengah
mendorong seseorang atau sekelompok orang
masyarakat eksisitensi RT/RW perlu diwadahi
untuk lebih aktif dan kreatif dalam menjalan
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
Page 8
suatu
kegiatan.
diungkapkan
Hal
yang
Handoko
senada
(1992)
juga
bentuk insentif pada RT/RW. Motivasi sangat
yang
diperlukan
dalam
mendorong
RT/RW
menyatakan bahwa “motivasi adalah keadaan
menjalankan berbagai tugas dan tanggung
dalam pribadi seseorang yang mendorong
jawab yang dipercayakan kepadanya. Motivasi
keinginan individu untuk melakukan kegiatan-
dapat dalam bentuk uang, barang, jabatan,
kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan”.
pujian,
Sementara
Sondang (2009) menyebut
memotivasi pada RT/RW akan bersemangat
bahwa “ motivasi adalah daya pendorong yang
bekerja dengan pekerjaan dan tanggung jawab
mengakibatkan seorang anggota organisasi
yang dijalankan karena
mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan
dihargai sebagai mitra kerja pemerintahan
dalam bentuk atau ketrampilan, tenaga dan
Kelurahan.
itu
waktunya untuk menyelenggarakan berbagai
lain-lain.
Sehingga
mereka
dengan
merasa
Karena begitu pentingnya motivasi
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan
dalam
menunaikan
memacu semangat
kerja RT/RW,
dalam
rangka
maka Lurah Kota Baru selaku atasan harus
berbagai
sasaran
berusaha mencegah turunnya semangat dan
organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
kegairahan kerja pegawai serta mencari jalan
Kemudian
untuk meningkatkan semangat dan kegairahan
pencapaian
kewajibanya
dan
tujuan
dan
Robbins (1996) memberikan
pemahaman yang sama dengan ahli diatas, diamana dia mengatakan didefinisikan
sebagai
kerja RT/RW.
bahwa “motivasi kesediaan
untuk
mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke
c. Adanya kesempatan mengembangkan karir
arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh
Pengembangan
karir
(career
kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu
development) merupakan pendekatan formal
kebutuhan individual”.
yang digunakan organisasi untuk menjamin
Dari beberapa pendapat para ahli
bahwa orang dengan kualifikasi tepat dan
diatas sangat jelas arti penting diberikannya
berpengalaman tersedia pada saat dibutuhkan.
motivasi pada bawahan seperti RT/RW dalam
Pengembangan
mendorong mereka lebih bertanggung jawab
maksudnya
terhadap tugas yang 24 jam setiap hari mereka
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis dan
lakukan tampa ada jaminan hidup dan
moral pegawai sebagai sumber daya manusia
perlindungan hukum terhadap mereka bila
sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau
mereka mendapat masalah dalam menagani
jabatan
masalah-masalah warga
pengembangan
akibat tugas dan
tanggung jawab yang mereka emban. Setiap
manusia
karir
adalah
melalui
pegawai
suatu
usaha
pendidikan
seperti
diklat,
disini untuk
latihan lokakarya,
penataran, mutasi dan promosi jabatan. Tujuan
memerlukan
dari pengembangan pegawai adalah agar
penghargaan dari orang lain, salah satu bentuk
pegawai berkembang dan lebih maju, memiliki
penghargaan adalah pemberian motivasi dalam
peningkatan keahlian atau skill yang dapat
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
Page 9
dipergunakan
untuk
menunjang
hasil
d. Memberikan penghargaan
pekerjaan.
Penghargaan adalah semua pendapatan
Kantor Lurah Kota Baru merupakan salah satu
yang berbentuk uang, barang langsung atau
lembaga pemerintahan yang bertugas dalam
tidak
pelayanan masyarakat di bawah naungan
sebagai imbalan atau jasa yang diberikan
kecamatan
kepada perusahan (Hasibuan, 2007).
yang
permasalahan
turut
memperhatikan
dalam
langsung
yang
diterima
karyawan
pengembangan
Setiap manusia memiliki ego yaitu
pegawainya. Hal ini diterapkan manajemen
menginginkan ia diterima dan dihargai oleh
pihak
lingkungannya.
Kantor
Lurah
Kota
Baru
untuk
Sehingga
terkadang
rela
meningkatkan kinerja pada Kantor Lurah Kota
melakukan apa saja untuk mendapatkan
Baru agar dapat menjalankan tugasnya lebih
penghargaan dan rasa hormat dari pihak lain.
baik sehingga pada akhirnya pelayanan yang
Hal demikiann juga berlaku bagi pegawai
diberikan kepada masyarakat akan lebih baik.
Kantor Lurah Kota Baru, mereka akan merasa
Pada Kantor Lurah Kota Baru memiliki
dihargai apabila mereka dilibatkan dalam
pegawai dengan beragam tingkat pendidikan.
berbagai kegiatan dalam organisasi kantor
Akan tetapi meskipun tingkat pendidikan
serta dalam kegiatan pengambilan keputusan
pegawai cukup tinggi, mengingat tugas-tugas
mengenai kelangsungan bagi pegawai. Setiap
di
dan
pegawai yang ada akan merasa bangga bila
yang
mereka ikut terlibat dalam pelaksanaan tugas
bidang
pertanahan
membutuhkan
tingkat
cukup
luas
keterampilan
khusus, maka pelaksanaan pendidikan khusus
pada kantor.
dan latihan bagi pegawai tetap dibutuhkan agar
Berdasarkan
hasil
tanggapan
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan
responden dapat diketahui bahwa kebutuhan
efisien dan efektif sesuai dengan yang
pegawai
diharapkan dan digariskan oleh pimpinan.
keberadaannya
Agar
pelaksanaan
pengembangan
untuk
cenderung
dihargai di
dan
diakui
lingkungannya
kurang.
Adapun
masih
penghargaan
pegawai baik untuk pegawai lama maupun
tersebut berupa piagam (surat penghargaan
pegawai baru dapat berjalan dengan baik,
yang diberikan), kenaikan pangkat, pengakuan
maka jenis pendidikan dan latihan yang
diri, prestasi, jabatan serta ucapan terima
diberikan kepada pegawai perlu direncanakan
kasih.
dengan tepat. Apabila pengembangan karir
Dalam
pegawai ini tidak diterapkan secara tepat oleh
meningkatkan
manajemen Kantor Lurah Kota Baru, maka hal
Kelurahan Kota Baru ini penghargaan dari
ini dapat menimbulkan menurunnya motivasi
Lurah
pegawai dalam melakukan pekerjaan.
uang,barang,ucapan,bonus
kepada
hal
memelihara
kebersihan
RT/RW
dan
lingkungan
baik
di
berupa dapat
mempengaruhi dalam terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah.
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
Page 10
Lurah
c. Belum maksimalnya monitoring secara
Membina penetapan jabatan RT/RW di
rutin dan ketat terhadap pembinaan bagi
Kelurahan
RT/RW
C.
Hambatan-hambatan
Kota
fungsi
Baru
Kecamatan
Pekanbaru Kota Adapun
hambatan-hambatan
fungsi
Membina penetapan jabatan RT/RW di Kelurahan
Kota
Baru
Kecamatan
Pekanbaru Kota yaitu : a.
Kurang
intensifnya
Kurangnya
1. Hendaknya pihak Kelurahan Kota Baru Kota
Pekanbaru
sering
mengadakan
koordinasi dengan pihak terkait khususnya Lurah
dalam
melakukan pembinaan. b.
B. Saran-Saran
antusias
lembaga kemasyarakatan yakni RT/RW dalam menangani masalah pelaksanaan
RT/RW
saat
diberikan pembinaan.
tugas atau penyelenggaraan jabatannya dan
c. Belum maksimalnya monitoring secara rutin dan ketat terhadap pembinaan bagi RT/RW.
selalu
memantau
perubahan
lingkungan agar dapat terselenggarakan pemerintahan dengan baik. 2. Hendaknya
setiap
RT/RW
dapat
menyelenggarakan tugasnya dengan baik, A. Kesimpulan
dan Lurah dapat lebih selektif agar atas
1. Berdasarkan tanggapan responden tentang
pemilihan RT/Rwdiwilayahnya sehingga
fungsi Lurah Membina Penetapan Jabatan
terhindar adanya rangkap jabatan RT/RW
RT/RW
di lingkungannya.
di
Kelurahan
Kecamatan
Pekanbaru
Kota Kota
Baru untuk
tanggapan baik ditanggapi sebanyak 6 orang responden atau 24,00%. Kemudian untuk tanggapan cukup baik ditanggapi sebanyak 60,00%,
15
orang
Kemudian
responden untuk
atau
tanggapan
kurang baik ditanggapi sebanyak 4 orang
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Islamy. M. Irfan. 1992. Prinsip – Prinsip Perumusan
Kebijaksanaan
Negara.
Jakarta. Bumi Aksara.
atau 16,00% 2. Adapun hambatan-hambatan fungsi Lurah
Nawawi,
Hadari,
1995.
Pengewasan
Dilingkungan
Aparatur
Membina penetapan jabatan RT/RW di
Melekat
Kelurahan
Pemerintah. Jakarta, Erlangga.
Kota
Baru
Kecamatan
Pekanbaru Kota yaitu : a.
Kurang
intensifnya
Ndraha, Lurah
dalam
melakukan pembinaan b.
Kurangnya
antusias
Taliziduhu.
2005.
Sebuah
Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Rineka Cipta.
RT/RW
saat
diberikan pembinaan
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
Page 11
Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi,
Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta,
Beberapa Konstruksi Utama. Tangerang
Rineka Cipta.
Banten. Sirao Credentia Centre. Sudarsono dan Edilius. 2005. Koperasi Ndraha, Taliziduhu. 2007. Kybernologi,
Dalam Teori dan Praktek. Jakarta. Rineka
Sebuah Scientific Movement. Tangerang
Cipta.
Banten. Sirao Credentia Centre.
Suryaningrat, Bayu, 1992. Mengenal Ilmu Pemerintah. Jakarta, Rineka Cipta.
Nurcholis, Hanif, 2005. Pemerintahan dan
Syafi’i, Inu Kencana. 2005. Pengantar
Otonomi Daerah. Jakarta Grasindo.
Ilmu Pemerintahan. Bandung. Refika
Pamudji,
Aditama.
S.
1992.
Kepemimpinan
Pemerintah di Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara.
Wasistono, Sadu, 2003. Kapita Selekta
Rahyunir Rauf, 2007, Kelembagaan RT
Manajemen
dan RW Sejarah, Hakekat dan Prospek
Bandung, Fokus Media.
Pemerintahan
Daerah.
Kelembagaan, Pekanbaru. Rahyunir Rauf, 2005, Menuju RT/RW
Dokumentasi :
Profesional (suatu Pedoman, Strategi dan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang
Harapan,
Pemerintahan Daerah
Yayasan
Riau
Prestasi,
Pekanbaru.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
____________, 2001, Menuju RT/RW
Peraturan Walikota Pekanbaru No 18 a Tahun
Profesional (Suatu pedoman, Strategi dan
2008
Harapan),
Pengangkatan dan Pengukuhan Ketua Rukun
Yayasan
Riau
Prestasi,
Pekanbaru.
Tentang
Tetangga
dan
Pedoman
Rukun
Warga
pemilihan,
Walikota
Pekanbaru Sastroputro, Santoso, 1998. Partisipasi Komunikasi Persuasif dan Disiplin Dalam Pembangunan. Jakarta, PT. Alumni.
Sedarmayanti,
2001.
Dasar-dasar
Pengetahuan
Tentang
Managemen
Perkantoran. Bandung, Mandar Maju.
Situmorang, Victor M, dan Jusuf Juhir, 1994. Aspek
Hukum Melekat
JOM FISIP Vol 2 No 2 Oktober 2015
dalam
Page 12
