PROSES REGULASI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA (PERDA RTRWK) Disampaikan oleh :
Dr. H. Sjofjan Bakar, MSc Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
Pada Acara : Pelaksanaan Program di Ekosistem Terpadu Rimba (Wilayah Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat) Jakarta, 29 Juli 2011
DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, untuk mewujudkan struktur dan pola ruang nasional di Pulau Sumatera perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Pulau Sumatera agar dapat menjamin keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor. Sebagai salah satu upaya penyelamatan Pulau Sumatera dari degradasi lingkungan diperlukan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera dengan pendekatan keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan ekologis. Penyusunan RTR Pulau Sumatera yang Berbasis Ekosistem tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan ekosistem di Pulau Sumatera guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
…Lanjutan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Sumatera telah menyepakati penataan ruang berbasis ekosistem sebagai model bagi penerapan model Road Map 2020 yang dikenal dengan nama Kawasan Ekosistem Terpadu Rimba yang terdiri dari sebagian wilayah Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Saat ini, status Raperda RTRWP di 3 (tiga) Provinsi dimaksud masih dalam tahap roses penyusunan dan telah dlakukan pembahasan dalam forum BKPRN namun ke-3 provinsi dimaksud masih dalam proses penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan. Ada beberapa kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota di 3 (tiga) provinsi dimaksud Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Pesisir Selatan.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Penjelasan Umum Nomor 9 tentang Pembinaan dan Pengawasan). “Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR, sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota” UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 18). PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 42). Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
UU NO. 32 TAHUN 2004
Penataan ruang bersifat komplementaris (Pasal 14 – 27) Penataan Ruang Nasional mengacu
Penataan Ruang Provinsi mengacu
Penataan Ruang Kab/Kota
melengkapi
Penataan ruang bersifat konkuren urusan wajib yang menjadi urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota didalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, sesuai kewenangan masing-masing.
UU NO. 26 TAHUN 2007
A. TUJUAN PERLINDUNGAN HUKUM memberikan aspek legalitas bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah. RUJUKAN PENYELESAIAN MASALAH meminimalkan konflik antar kegiatan. PELAYANAN PUBLIK mendorong terjadinya efisiensi kegiatan yang lebih tinggi. B. SASARAN
Terwujudnya pemanfaatan ruang Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
JENIS RENCANA UMUM TATA RUANG
RENCANA RINCI TATA RUANG
FUNGSI ADMINISTRATIF DAN KEGIATAN KAWASAN
JANGKA WAKTU (TAHUN)
LEGALISASI
RTRW PROVINSI
20 TAHUN
PERDA PROVINSI
RTRW KABUPATEN/KOTA
20 TAHUN
PERDA KABUPATEN/KOTA
RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI RTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA RDTR KABUPATEN/KOTA
20 TAHUN
PERDA PROVINSI
20 TAHUN
PERDA KABUPATEN/KOTA PERDA KABUPATEN/KOTA
20 TAHUN
RTRWN
Keterpaduan Rencana Tata Ruang RTRW KAB.
RDTR
RTRWP RTR KSN RTRW KOTA Secara komplementer dan berjenjang, sistem NASIONAL yang termuat dalam RTRWN serta rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) harus tercantum dalam Rencana Tata Ruang lainnya yang ada di bawahnya, yaitu RTRWP, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota hingga ke RDTR.
ILLUSTRASI PENGATURAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI KAWASAN EKOSISTEM TERPADU RIMBA
ACUAN
Arahan Pemanfaatan Ruang
Pemerintah Provinsi (Riau, Jambi, dan Sumatera Barat)
Kabupaten/ Kota Yang telah menetapkan Perda Kab. Pesisir Selatan (No. 7/2011)
SASARAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENATAAN RUANG DAERAH Hierarki RTRW (administratif)
PARTISIPASI
Kerjasama
RTRW HARMONISASI PROVINSI YANG BERBATASAN Kerjasama
KOORDINASI dan KONSULTASI
RTRW NASIONAL SINKRON
RTRW PROVINSI
PADUSERASI
RTRW PROVINSI YANG BERBATASAN
SINERGI
RTRW HARMONISASI KAB/KOTA RTRW YANG KAB/KOTA BERBATASAN
PADUSERASI
RTRW KAB/KOTA YANG BERBATASAN
Penyusunan
Konsultasi
Pembahasan DPRD
Draft RTRW
Persetujuan Substansi
Persetujuan Bersama
Penetapan Perda
Evaluasi Persetujuan Penetapan
PROSES PENETAPAN RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH (Permendagri 28 Tahun 2008)
Konsultasi sinkronisasi dan/atau harmonisasi atas substansi teknis Raperda untuk disesuaikan dengan RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan RTRW Provinsi. Evaluasi sinkronisasi dan/atau harmonisasi atas raperda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan perda lainnya.
PENYUSUNAN - Permendagri; - Permenkimpraswil/PU; - Permen Kelautan dan Perikanan; - Dll.
Konsultasi KONSULTASI
Dikoordinasi oleh BKPRN
Substansi Teknis
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG
Dihasilkan
RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR
Evaluasi
Dilakukan
MENDAGRI
EVALUASI Raperda RTRWP
Berkoordinasi dengan BKPRN GUBERNUR Menetapkan Raperda menjadi Perda
Persetujuan Substansi Teknis
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG
Diselenggarakan
Surat Permintaan Evaluasi dari Gubernur
PENYUSUNAN, KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA Konsultasi GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi
PENYUSUNAN - Permendagri; - Permenkimpraswil/PU; - Permen Kelautan dan Perikanan; - Dll.
Dihasilkan
KONSULTASI Substansi Teknis
Surat Rekomendasi Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKPRN
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG
MENDAGRI
Hasil : Dilaporkan
Dilakukan
EVALUASI Raperda RTRWK/K
Dapat Melibatkan
Bupati/Walikota Menetapkan Raperda menjadi Perda
Persetujuan Substansi Teknis
RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
Evaluasi
GUBERNUR
Dihasilkan
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG
Diselenggarakan
Surat Permintaan Evaluasi dari Bupati/ Walikota
INDIKATOR EVALUASI RANCANGAN PERDA TATA RUANG PROVINSI DAN KAB/KOTA (Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 28/2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah) RAPERDA TATA RUANG WILAYAH
TAHAPAN
INDIKATOR
INPUT
TERSEDIANYA RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA
Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta
Rancangan perda beserta rencana dan album peta
PROSES
TERPENUHINYA PROSEDUR PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA LAMPIRANNYA
Berita Acara (B.A) rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang; Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas Raperda beserta lampirannya; B.A konsultasi publik; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam wilayah Provinsi.
OUTPUT
TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP, RTRWP YG BERBATASAN, DAN RTRWK/K DALAM WIL PROVINSI
TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP, RTRWP DAN RTRWK/K YANG BERBATASAN
PROVINSI
KAB/KOTA
B.A rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang Persetujuan bersama dengan DPRD Kab/Kota atas Raperda beserta lampirannya ; B.A konsultasi publik; B.A rapat konsultasi dengan pemerintah daerah Provinsi; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kab/Kota yang berbatasan.
Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang; Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Provinsi yang berbatasan; Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah Kab/Kota; Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis.
-
dokumen
-
Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang; Surat rekomendasi dari Gubernur; Surat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan; Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses persetujuan teknis.
PERATURAN PELAKSANAAN KLHS DI DAERAH
SEB MENDAGRI DAN MENLH NO. 660/5113/SJ DAN NO. 04/MENLH/12/2010 TENTANG PELAKSANAAN KLHS DALAM RTRW DAN RPJMD DI DAERAH
ALTERNATIF PENYUSUNAN KLHS PENYUSUNAN RTRW
FORMAT LAPORAN KLHS RAPERDA RTRW
1.
Dalam rangka memberikan dorongan kepada daerah, untuk mewujudkan ruang Sumatera yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, Kemdagri akan mendorong Gubernur seSumatera untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Gubernur se-Sumatera.
2.
Rencana tata ruang yang sudah ditetapkan harus menjadi instrumen penyusunan program-program pembangunan serta alat kendali dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan konsultasi Raperda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dalam forum BKPRD Provinsi, guna memberikan rekomendasi kepada Kabupaten/Kota sebelum dilakukan pembahasan di BKPRN. Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri terkait BKPRN berkewajiban melakukan pembinaan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.
3.
4.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH WASSALAMU’ALAIKUM WR WB
