Instrumen Hukum HAM merupakan dasar peraturan yang digunakan dalam melindungi dan menegakan HAM. Di Indonesia instrumen HAM tercantum dalam dasar dan ideologi bangsa, bangsa Pancasila, Pancasila yang dijadikan sumber materi bagi pembentukan hukum formal, yaitu UUD 1945, Tap MPR, Undang‐Undang dan aturan pelaksana lainnya. Dengan demikian dalam kondisi lokal, instrumen HAM yang ada di Kota Bandung diantaranya, yaitu Peraturan Daerah, yang mereplesikan dari HAM yang harus dimajukan, dan dilaksanakan serta ditegakkan, diantaranya di Bandung, yaitu: PERDA NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM KESEHATAN KOTA BANDUNG, yaitu
Perda yang memberikan sebagian dasar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Hak Ekonomi Sosial Budaya, khususnya di bidang Hak untuk Sehat, diantaranya berupa penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
PERDA NO. NO 16 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PUBLIK, PUBLIK yaitu Perda yang
memberikan dasar ketentuan hak dan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat yang dilayaninya.
PERDA NO. NO 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
ANAK, yaitu Perda yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pemajuan, pelaksanaan dan penegakan HAM khususnya Hak‐hak Anak yang ada di Kota Bandung, juga merupakan salah satu langkah dalam pelaksanaan Three Ends. p
PERDA NO. 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL, yaitu Perda yang memberikan dasar kepada Pemerintah Kota Bandung dan Stake Holder lainnya, dalam pembangunan untuk memajukan Hak‐Hak Ekonomi Sosial Budaya, khususnya dalam lingkup kesejahteraan sosial. Perda No. No 06 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, yaitu Perda yang memberikan dasar dalam pemenuhan kepada masyarakat untuk mendapatkan Hak Lingkungan yang sehat. Perda No. 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yaitu Perda yang
mendorong kepada Pemerintah maupun Masyarakat untuk mengatur dan mentaati ketentuan hak dan kewajiban untuk mendapatkan dan menyelenggarakan Hak Atas Lingkungan Hidup yang baik. baik Keputusan Walikota Bandung Tentang Panitia Rencana Aksi Nasional Ham Tahun 2015‐
2019 9 Keputusan Walikota Bandung Tentang Kegiatan Jelajah Three Ends Tingkat Kota Bandung
Tahun 2016 Keputusan Walikota Bandung Tentang Hibah Pendidikan
Bandung sebagai Kota Layak Anak
Taman Terapi Khusus Penyandang Disabilitas di Bandung (Taman Maluku)
Taman Terapi atau Taman Inklusi memang dipersiapkan khusus. Semua fasilitas di dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Peralatan bisa digunakan oleh penyandang disabilitas, sekaligus untuk terapi mereka. Sama halnya seperti taman bermain lainnya. Di Taman Iknlusi disediakan ayunan, korsel mini dan lainnya. “Ayun-ayunan bisa digunakan dengan kursi rodanya, rodanya ada korsel mini yang kursi rodanya juga bisa masuk,”
Dalam p pembangunan g kesehatan Bandung g sudah p punya y website namanya wecare.id/bandung itu memuat data-data warga kota Bandung yang butuh bantuan dana untuk pengobatan, karena mereka belum punya BPJS. Selasa (14/6/2016). Program ini dapat membantu warga yang belum terkover oleh BPJS Kesehatan, disamping selama proses upaya pemkot Bandung dalam meningkatkan program BPJS dari 80 persen menjadi 100 persen. "Karena kita baru 80 persen yang terkover dan kita berupaya terus tingkatkan hingga 100 persen. Selama proses menuju 100 persen itu apabila bil ada d warga miskin i ki yang belum b l t k terkover it bisa itu bi melalui l l i web b itu," katanya.
Hak atas lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia. Secara hakiki, lingkungan hidup merupakan sumber yang memberikan berbagai manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia, di antaranya: manfaat ekologi (ecological benefit), manfaat ekonomi (economical benefit) dan manfaat sosial (social benefit)
Kota Bandung dipilih menjadi salah satu kota hijau oleh organisasi internasional Economic Cooperation and Development (OECD).
Sejumlah taman yang sudah digarap Pemkot Bandung antara lain taman musik, taman film, film dan taman superhero.
