KLARIFIKASI PERDA “ DISKRIMINATIF GENDER” Oleh: Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH KEPALA BIRO HUKUM KEMDAGRI KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIV BOROBUDUR JAKARTA
KPPAI tahun 2012
TUJUAN UNTUK: Keserasian antara kebijakan Daerah dengan kebijakan Nasional Keserasian antara kepentingan Publik dan kepentingan Aparatur Meneliti materi muatan Perda agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya
2
KEWENANGAN PENGAWASAN MENDAGRI : KLARIFIKASI : Perda Prov, Kab/Kota dan Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota
EVALUASI : RaPerda ttg APBD/ perubahan APBD, PDRB, RTR, Rapergub ttg PenjabaranAPBD/ Perubahan APBD 3
TOLAK UKUR PENGAWASAN
KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.
KRITERIA KRITERIA YURIDIS
1. 2. 3.
RELEVANSI ACUAN YURIDIS KEMUTAKHIRAN ACUAN YURIDIS KELENGKAPAN YURIDIS
KRITERIA SUBSTANSI
• • •
DISKONEKSI ANTARA TUJUAN DAN ISI KEJELASAN OBYEK & SUBYEK KEJELASAN PERBUATAN HUKUM
KRITERIA PRINSIP
• • • •
• •
•
KEJELASAN PROSEDUR & BIROKRASI KEJELASAN KEWENANGAN
Prinsip kesatuan HUKUM NSIONAL NKRI Bhineka Tunggal Ika Menghalangi / Mengurangi Kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses (melanggar kepentingan umum) Prinsip Batas kewenangan
DASAR HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN KLARIFIKASI PERDA YANG DISKRIMINTAIF GENDER
UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda PP 79 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan UU no. 7 Tahun 1984 : Cedaw UU no. 39 Tahun 1999 : HAM UU no. 23 Tahun 2003 ; Perlindungan Anak PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Inpres No.9/2000 ttg Pengarustamaan Gender; Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah
6
URGENSI KLARIFIKASI 1. Menjamin kepastian hukum warga negara. 2. Memberikan rasa keadilan warga negara. 3. Melindungi / mengayomi hak – hak warga negara. 4. Menciptakan ketertiban dan ketenteraman
BEBERAPA CONTOH PERDA YANG DIINDIKASI DISKRIMINATIF/BIAS GENDER 1. Contoh Peraturan gender/diskriminatif 1.
PUU
yang
diindikasi
bias
Perda diskriminatif/bias gender (Misalnya: Ketentuan berbusana; pengaturan keluar malam; larangan maksiat/ prostitusi yang cenderung memposisikan perempuan sebagai sumber masalah)
8
RAMBU : PERDA DILARANG • Pasal 136 UU 32/2004 (2)Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 145 UU NO.32/2004: Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda
10
Pasal 37 PP No.79/2005: Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri
11
Peran Kemendagri Dalam Klarifikasi Perda DISKRIMINATIF Gender telah sesuai dengan peraturan yang berlaku? Peraturan Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
KLARIFIKASI
EVALUASI
PEMBATALAN
DIKAJI SESUAI KRITERIA/TOLOK UKUR
Disampaikan Ke Menteri Dalam Negeri melalui Biro Hukum
PROBLEM: KONSEP-NORMA • Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
PROBLEM 1. Antara Konsep Normatif Vs IdiologiSosiologis 2. Perbedaan Persepsi Akibat Perbedaan Latar belakang Kultural (Aceh, Jakarta, Papua) 3. Problem Normatif VS Problem Implementatif 4. Kepastian Hukum Vs Kemanfaatan Sosial
RENCANA AKSI 1. Share Vision : membangun persepsi yang sama 2. Kerangka Kebijakan Tolok Ukur Diskriminasi 3. Penguatan Kapasitas SDM untuk memahami dimensi HAM-Gender-Non Diskriminasi 4. Politicall Will
TERIMA KASIH
