Lampiran I / 1 - 11 TANGGAPAN / KLARIFIKASI HASIL TEMUAN TIM AUDIT BPKP PROPINSI LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG
No 1 1)
Notisi
Tanggapan / klarifikasi
Pelanggaran terhadap pedoman umum dan pedoman teknis P2KP Pemilihan Lokasi Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan P2KP III dan Alokasi Dana Tidak Sesuai Ketentuan. (Loan IBRD No. 4779-IND) Penerima bantuan P2KP III (Reguler) Kota Bandar Lampung Tahun 2006/2007 (Lokasi Lama) telah ditetapkan berdasarkan SK Satker P2KP Pusat terdiri dari 9 Kecamatan dengan 50 BKM yang tersebar pada 9 kecamatan tersebut dan lokasi baru PNPM-P2KP terdiri dari 8 Kecamatan dengan 33 BKM yang tersebar pada 8 Kecamatan tersebut. Dari hasil verifikasi terhadap data profile lokasi sasaran yang mendapat bantuan P2KP III dijumpai lokasi sasaran dan alokasi dana BLM tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut: (1) Berdasarkan data penduduk kelurahan yang mendapat bantuan P2KP III 2006/2007 (Reguler) terdapat 23 (Dua puluh tiga) kelurahan di yang penduduk miskinnya kurang dari 35% sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai kelurahan sasaran, yaitu :
Berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi Lampung, terkait penentuan pemilihan lokasi pada P2KP reguler / lama dinilai tidak sesuai ketentuan dapat dijelaskan sebaga berikut : 1. Berdasarkan pedoman umum P2KP halaman 14 dasar penentuan alokasi sasaran program P2KP ada 7 langkah yang harus dilakukan. Pada langkah ke 2 memang tersebut akan dipilih desa-desa/kelurahan yang jumlah penduduk miskinnya 35 %. Namun pada langkah ke 4 setelah memperoleh masukan dari kota / propinsi diolah kembali dengan menggunakan kreteria bahwa kecamatan yang diusulkan / ditambahkan bukan merupakan wilayah program pembangunan kecamatan ( PPK ) dan memiliki peringkat kemiskinan tinggi berdasarkan variabel PODES. ( tidak disebutkan harus diatas 35 % ) 2. Data yang dipakai dasar untuk penentuan lokasi sasaran tersebut adalah PODES tahun 2003, sedangkan pelaksanaan P2KP 3 reguler / lama , baru dimulai bulan Juli 2006. (ada deviasi waktu 3 tahun ) 3. Wilayah yang mendapatkan program P2KP 3 di Kota bandar Lampung untuk wilayah lama / reguler terdiri dari 11 kecamatan ( Bukan 9 kecamatan ), sedangkan untuk wilayah baru / PNPM terdiri dar 9 Kecamatan ( bukan 8 kecamatan )
1
Lampiran I / 2 - 11
No
Notisi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kelurahan Karang Maritim Panjang Selatan Panjang Utara Pidada Srengsem Way Gubak Way Laga Tanjung Raya Kupang Kota Kupang Raya Durian Payung Kelapa Tiga Palapa Pelita Penengahan Gunung Terang Susunan Baru Sumber Agung Sumber Rejo Way Kandis Sukarame Way Dadi Sukabumi
Tanggapan / klarifikasi
Jumlah Penduduk Total Miskin Jiwa KK Jiwa KK 8.887 1.868 1.239 260 14.467 12.814 10.861 7.680 3.031 6.648 6.588 10.402 3.062 9.477 11.571 4.310 5.540 9.458 7.305 2.827 2.800 12.794 5.257 17.916 15.831 10.040
2.608 2.563 2.670 1.857 606 1.662 1.515 2.035 615 1.722 2.314 809 1.108 1.722 1.392 608 751 2.229 1.146 3.765 3.166 2.502
1.322 1.951 1.780 1.467 515 1.075 1.801 435 906 500 1.377 1.476 1.680 2.986 2.204 744 575 5.075 845 5.618 4.970 562
238 390 445 355 103 269 423 85 182 91 275 277 336 553 420 160 149 195 244 976 994 141
% Penddk Miskin 13,92 9,13 15,22 16,67 19,12 17,00 16,19 27,92 4,18 29,59 5,28 11,88 34,24 30,32 32,11 30,17 26,32 19,84 8,75 21,29 25,92 31,40 5,64
Berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi Lampung, terkait penentuan pemilihan lokasi pada PNPM 2007 dinilai tidak sesuai ketentuan dapat dijelaskan sebaga berikut : 1. Untuk PNPM 2007 ada perubahan kebijakan dari pemeritah pusat, untuk wilayah yang akan mendapat program PNPM-P2KP tidak berdasarkan pada jumlah penduduk miskin harus diatas 35 %, tetapi ada pemilahan lokasi yang melibatkan peran dan komitmen pemerintah daerah diantaranya adalah bagi kelurahan yang jumlah penduduk miskinnya lebih dari 35 % makan dana BLM 100% dari Pusat/ Loan, tetapi apabila ditemukan kelurahan yang penduduk miskinnya kurang dari 35 % ,maka diminta kesediaan / komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan dana cost sharing / DDUPB BLM. ( Dana Daerah Untuk Program Bersama ) 2. Di Kota Bandar Lampung untuk PNPM 2007 mendapatkan 33 kelurahan mencakup 9 kecamatan. Dengan 15 kelurahan yang penduduk miskinnya dibawah 35 % maka pemda harus menyediakan dana DDUPB sebesar 50 % untuk alokasi BLM bagi 15 kelurahan tersebut sesuai pagu yang telah ditetapkan.
(2) Berdasarkan data penduduk kelurahan yang mendapat bantuan P2KP III 2007 (PNPM) terdapat 23 (Dua puluh tiga) kelurahan di yang penduduk miskinnya kurang dari 35% sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai kelurahan sasaran, yaitu :
2
Lampiran I / 3 - 11
No
Notisi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kelurahan Gedong Air Gulak Galik Gunung Mas Gunung Sari Jagabaya III Kemiling Permai Kota Baru Labuhan Dalam Perum Way Kandis Rawa Laut Sawah Brebes Sawah Lama Suka Jawa Talang Tanjung Agung Tanjung Gading Tj Senang Tlk Betung Way Halim Permai Way Lunik
Tanggapan / klarifikasi
Jumlah Penduduk Total Miskin Jiwa KK Jiwa KK 10.713 2.128 1.824 419 4.032 1.481 2.405 481 2.830 707 854 191 2.889 620 507 169 8.312 2.036 1.371 515
% Penddk Miskin 20 32 27 27 25
11.437 11.647
2.955 2.350
2.387 1.336
553 569
19 24
5.061
977
842
221
23
6.435 5.207 6.544 6.959 14.572 7.953 7.085
1.285 885 1.586 1.285 3.454 1.764 2.180
414 522 1.660 1.225 3.944 2.620 1.640
150 119 415 225 887 551 231
12 13 26 18 26 31 11
3.237 11.307 4.646
2.180 2.960 928
1.470 672 693
246 257 277
29 9 30
9.184 7.844
1.921 1.960
1.368 1.380
486 575
25 29
Berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi Lampung, terkait dengan penetapan jumlah alokasi pagu dana BLM bagi masing-masing BKM dinilai tidak tepat pada 8 BKM, dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Data yang dipakai dasar untuk penentuan lokasi sasaran tersebut adalah PODES tahun 2003, sedangkan pelaksanaan P2KP 3 reguler / lama , baru dimulai bulan Juli 2006. (ada deviasi waktu 3 tahun ) 2. Perbedaan deviasi waktu 3 tahun dimungkinkan data tersebut mengalami peubahan yang cukup signifikan. 3. Selama kurun waktu 3 tahun, perekonomian makro mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi, dampak dari kenaikan BBM yang sudah mengalami beberapa kali kenaikan puncaknya ditahun 2007 menagalami 2 kali kenaikan dan di tahun 2008, hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat sangat menurun. Dapat disimpulkan sementar tingkat kemiskinan juga akan mengalami perubahan.
Pada lokasi baru yang kami sampel yaitu kelurahan Rawa Laut hanya dilaksanakan di Lingkungan II, sedangkan Lingkungan I tidak dijadikan lokasi pembangunan pada tahap I. (3) Penetapan jumlah alokasi dana yang diterima masing-masing BKM/Kelurahan lokasi lama (reguler) dijumpai pengalokasian dana yang tidak tepat kepada 8 (delapan) BKM/Kelurahan yaitu, sebagai berikut: No Kelurahan Alokasi Hasil Audit Selisih /Profile hasil (Rp) (Rp) (Rp) pendataan 3
Lampiran I / 4 - 11
No
Notisi Sukaraja (Jmlh penduduk: 500.000.000 9.522 jiwa, KK miskin: 799 KK) 2 Karang Maritim (Jmlh penduduk: 500.000.000 7,151 jiwa, KK miskin 260 KK) 3 Pidada (Jmlh penduduk: 500.000.000 9.295 jiwa, KK miskin 445 KK) 4 Srengsem (Jmlh penduduk: 500.000.000 7.286 jiwa, KK miskin 355 KK) 5 Way Gubak (Jmlh penduduk: 300.000.000 2.616 jiwa, KK miskin 103 KK) 6 Way Laga (Jmlh penduduk: 500.000.000 6.248 jiwa, KK miskin 269 KK) 7 Tanjung Raya (Jmlh penduduk: 500.000.000 5.715 jiwa, KK miskin 423 KK) 8 Beringin Raya (Jmlh penduduk: 300.000.000 13.664 jiwa, KK miskin 1.724 KK) Jumlah kelebihan alokasi dana
Tanggapan / klarifikasi
1
300.000.000 200.000.000
300.000.000 200.000.000
300.000.000 200.000.000
300.000.000 200.000.000
200.000.000 100.000.000
300.000.000 200.000.000
300.000.000 200.000.000
500.000.000 -200.000.000 1.100.000.000
(4) Penetapan jumlah alokasi dana yang diterima masing-masing BKM/Kelurahan lokasi baru (PNPM-P2KP) dijumpai pengalokasian dana yang tidak tepat kepada 4 (empat) BKM/Kelurahan yaitu, sebagai berikut: No Kelurahan Alokasi Hasil Audit Selisih /Profile hasil (Rp) (Rp) (Rp) 4
Lampiran I / 5 - 11
No
Notisi pendataan Campang Raya (Jmlh penduduk: 300.000.000 12.702 jiwa, KK miskin: 1.508 KK) 2 Gunung Mas (Jmlh penduduk: 300.000.000 2.830 jiwa, KK miskin 191 KK) 3 Jagabaya I (Jmlh penduduk: 200.000.000 2.783 jiwa, KK miskin 564 KK) 4 Tanjung Gading (Jmlh penduduk: 200.000.000 3.237 jiwa, KK miskin 246 KK) Jumlah kelebihan alokasi dana
Tanggapan / klarifikasi
1
500.000.000 -200.000.000
200.000.000 100.000.000
300.000.000 -100.000.000
300.000.000 -100.000.000 -300.000.000
Lokasi penerima dana BLM dan jumlah alokasi dananya ditetapkan oleh pusat (Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dengan Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Desa Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri) dan tidak dilakukan konfirmasi ulang kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2)
Terdapat Pelaksanaan Kegiatan Bagi Individu Warga Miskin yang Dilaksanakan pada Tahap I. (Loan IBRD No. 4779-IND) Berdasarkan hasil verifikasi data PJM Pronangkis pada 5 (lima) BKM yang kami sampel terdapat usulan kegiatan bagi warga individu miskin berupa perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan pada pencairan dana tahap 1. Kondisi tersebut terjadi di Kelurahan Segala Mider (1 unit) dan Kelurahan Sukamaju (2 unit). Pada saat kunjungan di lapangan usulan kegiatan tersebut telah direalisasikan. Padahal sesuai ketentuan penerimaan dana BLM tahap I hanya digunakan untuk membiayai usulan kegiatan yang sifat kemanfaatannya bagi kepentingan umum masyarakat miskin.
Berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi Lampung, terkait dengan pelaksanaan kegiatan BLM I terdapat usulan kegiatan bagi warga miskin berupa perbaikan rumah tidak layak huni dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Usulan berupa perbaikan rumah tidak layak huni pada pelaksanaan BLM I bersifaf kasuistik, mengingat sangat pentingnya usulan tersebut harus segera dilaksanakan karena dikuatirkan rumah tersebut akan roboh dan menghindari adanya korban jiwa. 2. Sudah diberikan pengertian / penjelasan terhadap BKM dan KSM bahwa usulan tersebut bisa dilaksanakan pada pelaksanaan BLM II dan III tetapi dengan pertimbangan skala prioritas usulan dari warga sekitar rumah tersebut dan BKM, serta menghindari adanya korban jiwa apabila rumah tersebut roboh, maka usulan tersebut dilaksanakan pada BLM I dengan tidak bermaksud untuk menyalahi petunjuk pada pedoman umum P2KP. 5
Lampiran I / 6 - 11
No
Notisi
Tanggapan / klarifikasi
3)
Terdapat Kesalahan Perhitungan dalam Analisa Penggunaan Bahan Mengakibatkan Kelebihan RAB sebesar Rp2.142.088,00.
Berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi Lampung, terkait dengan terdapatnya kesalahan perhitungan dalam analisa penggunaan bahan pada kegiatan drainasie KSM Anggrek ( kelurahan Rawa Laut ) yang mengakibatkan ada selisih dana menurut analisa BPKP, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
Proposal usulan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Drainase dan Tutup Siring yang diajukan oleh KSM Anggrek Kelurahan Rawa Laut (lokasi baru 2007/PNPM-PPK) dengan volume 25,20 m3 senilai Rp14.116.700,00 terdiri dari BLM P2KP sebesar Rp10.859.000,00 dan swadaya sebesar Rp3.257.700,00. Proposal tersebut telah diverifikasi oleh UPL, Faskel dan Askorkot bidang Infrastruktur dan s.d. saat audit di lapangan (07 Mei 2008) telah dibayarkan dana BLM dari BKM sebesar Rp9.772.700,00 dan sedang dalam proses pengerjaan. Dari hasil verifikasi terhadap perhitungan Analisa Penggunaan Bahan pada proposal dijumpai kesalahan perhitungan pada pekerjaan pasangan batu belah putih 1:4. Menurut proposal volume pasangan batu putih sebesar 25,20 m3 dengan nilai Rp10.708.550,00 sedangkan berdasarkan verifikasi sebesar 20,16 m3 dengan nilai Rp8.566.462,00, sehingga terdapat kelebihan perhitungan RAB dalam proposal sebesar Rp2.142.088,00 yang terdiri dari dana BLM.
4)
Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Tidak Tepat dan Realisasi volume fisik pelaksanaan pekerjaan proyek lebih rendah dari yang ditetapkan dalam RAB sehingga terjadi kelebihan pembayaran sejumlah Rp5.667.000,00 Dari hasil sampel audit atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur pada 5 BKM, dijumpai permasalahan sebagai berikut: (1) Kegiatan pembuatan Talud dengan volume 275 m’ oleh KSM Landak Kelurahan Segala Mider (lokasi lama / reguler) diusulkan dan telah
1. Pada saat verivikasi Proposal usulan kegiatan, dana anggaran yang ada di RAB tidak sesuai dengan tujuan program (lebih murah 20% - 30% dari pembangunan yang tidak berbasis masyarakat), sehingga tidak disetujui oleh Tim Faskel dan Askot Infra, sehingga proses pencairan ditunda 2. Menindaklanjuti itu, Askot Infrastruktur, Askot CD, dan Korkot memberikan pemahaman kepada beberapa anggota BKM masalah estimasi harga di program yang lebih mengutamakan pembangunan wilayah (Regional development) dan pembangunan manusia (community development), tidak melihat dari profit benefit (keuntungan) 3. Karena dana BLM harus segera dicairkan, perwakilan BKM datang ke Kantor Korkot dengan membawa proposal tridaya termasuk proposal lingkungan, tetapi estimasi nilai RAB usulan tidak sesuai dengan tujuan program, sehingga Askot mengintruksikan kepada Tim Faskel, UPL, serta BKM dengan memberi catatan untuk melengkapi adminitrasi, perbaiki RAB, dan menambah volume pada pekerjaan tersebut. 4. Pekerjaan di KSM tersebut juga belum selesai dilaksanakan, disertifikasi/di opname oleh Tim Faskel, LPJ belum dibuat dan disetujui, jadi kegiatan tersebut belum bisa dianggap selesai oleh pihak lain, selain Tim Faskel, juga Korkot Program PNPM-P2KP, sehingga kurang bijaksana, apabila Tim Audit merekomendasikan agar diberikan sangsi kepada Tim Faskel dan Askot Infra Bidang Infrastruktur, karena pekerjaan tersebut memang belum selesai baik dari kegiatan fisiknya dan adminitrasinya Berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi Lampung, terkait dengan adanya analisa dari BPKP yang menganggap adanya pembangunan infrastruktur yang realisasi volumenya lebih rendah dari yang ditetapkan dalam RAB, sehingga terjadi kelebihan pembayaran, dapat kami jelaskan sebagai berikut : 1. Dana BLM P2KP yang diterima sesuai dengan proposal adalah Rp. 11.000.000,- bukan yang sesuai temuan Rp. 11.750.000,2. Swadaya yang ada diproposal sebesar Rp. 3.500.000,- sifatnya masih perkiraan / prediksi dalam musyawarah kesepakatan KSM, dalam realisasi sebenarnya hanya muncul sebagian dari nilai tersebut. 6
Lampiran I / 7 - 11
No
5)
Notisi
Tanggapan / klarifikasi
dilaksanakan dengan proposal sebesar Rp15.250.000,00, terdiri dari BLM P2KP sebesar Rp11.750.000,00 dan Swadaya sebesar Rp3.500.000,00. Berdasarkan proposal usulan kegiatan, tujuan kegiatan tersebut untuk memperkuat badan jalan sehingga perlu dibuat talud dan proposal tersebut telah diverifikasi oleh UPL, Faskel dan Askorkot bidang Infrastruktur. Dari hasil kunjungan di lapangan, lokasi kegiatan merupakan jalan di tengah pemukiman penduduk dan yang berujung buntu serta sebagian besar talud dibangun di tanah kosong serta tidak kami jumpai penerima manfaat dengan kategori prasejahtera, sehingga menurut penilaian kami lokasi pembangunan talud tersebut tidak tepat sesuai dengan tujuan P2KP. (2) Pekerjaan pembuatan talud oleh KSM Landak Kelurahan Segala Mider tersebut sesuai proposal usulan kegiatan direncanakan dengan volume 275 m’ dan dengan ketinggian 60 cm. Namun dari hasil kunjungan lapangan volume terpasang hanya 237 m dengan ketinggian berkisar 40 – 50 cm. Perhitungan penggunaan bahan berdasarkan RAB sebesar Rp10.820.000,00, sedangkan berdasarkan audit sebesar Rp5.153.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp5.667.000,00. Menurut Ketua KSM dan UPL, sisa dana pembangunan talud tersebut dialihkan menjadi timbunan badan jalan. Namun dari hasil kunjungan lapangan maupun verifikasi SPJ tidak kami jumpai pengalihan tersebut.
3. Volume yang dalam perencanaan tersebut sepanjang 275 M’ dengan ketinggian 60 cm, dalam realisasi hanya 237 M’ dengan ketinggian 40-50M’ dikarenakan saat pelaksanaan ternyata analisa yang ada dalam proposal ada kesalahan dalam perhitungan analisanya sehingga tidak mencukupi untuk mengerjakan volume dengan ketinggian 60 cm, sehingga KSM membuat pekerjaan tersebut dengan ketinggian 40-50 cm. Sedangkan panjang yang hanya 237 M’ dikarenakan kondisi lokasi yang memang sudah tidak ada lagi untuk dibangun dan sisa dana dari alokasi bahan dibelikan oleh KSM urugan untuk menimbun jalan yang memang membutuhkan urugan. 4. Tidak benar bahwa pekerjaan timbunan yang dilaksanakan tidak dijumpai dilapangan, tetapi pada saat ini memang tidak terlihat karena sudah dilaksanakan pada BLM II pada bulan Agustus/ September 2007. 5. Adapun kesalahan dalam analisa yang ada diproposal akan segera direvisi kembali dan Laporan Pertanggungjawaban akan direvisi sesuai dengan realisasi yang dikerjakan oleh KSM. 6. Kesalahan dalam pembuatan Proposal dan LPJ adalah dikarenakan yang membuat proposal dan LPJ adalah KSM sehingga apabila ada kesalahan dalam pembuatan itu tidak terlepas karena masyarakat masih dalam tahap pembelajaran. 7. Pada saat verifikasi LPJ, KSM sudah diberikan bimbingan oleh faskel teknik untuk merevisi kembali LPJ sesuai dengan realisasi di lapangan, namun demikian karena keterbatasan SDM, sehingga sampai saat adanya Audit ternyata revisi itu belum dikerjakan.
Perubahan Pelaksanaan tidak didukung dengan Revisi RAB, Bappuk, Berita Acara Perubahan, serta gambar teknis purna laksana (Asbuilt Drawing)
Berdasarkan hasil temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi Lampung, terkait dengan adanya perubahan kegiatan yang tidak didukung revisi RAB, BA Perubahan serta gambar teknis, dapat kami jelaskan sebagai berikut :
Pembangunan siring oleh KSM Cempaka Raya, Kelurahan Segala Mider berdasarkan proposal usulan kegiatan dengan dengan nilai Rp15.250.000,00, namun berdasarkan kunjungan lapangan realisasi pekerjaan berupa pembangunan siring dengan dan tutup siring sebanyak 9 buah pada lokasi tersebut. dengan nilai sama. Berdasarkan rencana awal siring dibangun dengan bentuk “U” sedangkan realisasi terpasang sebagian hanya berupa pasangan batu talud 1 sisi saja karena pengalihan menjadi tutup siring. Pengalihan pekerjaan tersebut tanpa didukung dengan revisi RAB, Berita Acara Perubahan, Bappuk serta gambar teknis purna laksana (Asbuilt Drawing).
1. Untuk berita acara perubahan kegiatan sebenarnya sudah ada pada saat pemeriksaan , hanya saja pada saat itu Berita Acara ada pada UPL. Sehingga tidak dapat diperlihatkan kepada Tim Audit karena UPL tidak ada ditempat. 2. Untuk revisi gambar realisasi dan rencana anggaran biaya akan segera direvisi oleh KSM bersama UPL, mengingat memang ada kesalahan dalam pembuatan LPJ yang dibuat oleh KSM. 3. Sedangkan temua yang mengatakan nilai swadaya dalam daftar Swadaya masyarakat tidak tercantum dalam BA swadaya TIDAK BENAR , karena dalam proposal tersebut BA Swadaya masyarakat sudah terlampir, hanya saja swadaya masyarakat yang berupa bahan / material tidak dimasukkan dalam RAB dikarenakan pada saat realisasi dikwatirkan Swadaya bahan material tersebut tidak terwujud. 7
Lampiran I / 8 - 11
No
Notisi
Tanggapan / klarifikasi
Pembangunan pagar pagar pembatas dan pemasangan paving blok dengan nilai Rp9.077.000,00 yang dilaksanakan oleh KSM Air Emas Kelurahan Pasir Gintung berdasarkan proposal usulan kegiatan awal berupa pembangunan sumur bor dengan dengan nilai sama. Pengalihan kedua pekerjaan tersebut tanpa didukung dengan revisi RAB, Bappuk dan gambar teknis purna laksana (Asbuilt Drawing).
Sedangakan temuan tentang pagar pembatas dan pemasangan paving blok dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Proposal perubahan ada di BKM, memang pada saat kunjungan proposal tersebut terselip oleh BKM, tetapi sedang di cari oleh BKM dan sudah ketemu, lengkap dengan BA perubahan pekerjaan (RAB, Gambar Asbuiltdrawing) 2. Berita Acara Perubahan pekerjaan pun ada di LPJ (Revisi perubahan Kegiatan)
6)
Tunggakan Angsuran Pinjaman Dana Bergulir Masih Tinggi Kegiatan Ekonomi Dana Bergulir yang dilaksanakan oleh UPK berdasarkan BAPPUK tahap II tahun 2007 pada kelurahan lokasi lama (reguler). Dari hasil verifikasi pembukuan UPK dan kunjungan lapangan secara sampel pada 4 BKM/UPK yang telah menyalurkan dana bergulir dijumpai 3 (tiga) BKM/UPK yang tunggakan pengembalian pinjamannya sampai dengan April 2008 masih tinggi pada masing-masing BKM tersebut, dengan rincian sebagai berikut: No
BKM/UPK
1
BKM Sukamaju Jaya, Sukamaju, kepada 28 KSM dengan 263 penerima manfaat BKM Pasir Gintung, Pasir Gintung, kepada 32 KSM dengan 213 penerima manfaat BKM Jaya Abadi, Segala Mider, kepada 43 KSM dengan 327 penerima manfaat
2
3
7)
Saldo Kredit Seharusnya Realisasi (Rp) (Rp)
Tunggakan
27.402.400
98.596.800
71.194.400
42.450.000
65.020.000
22.570.000
78.750.000
97.223.500
18.473.500
3. Rab dan astbuiltdrawing perubahan juga ada di LPJ Berdasarkan hasil temuan dari tim audit BPKP Propinsi Lampung untuk BKM Sukamaju Jaya tingkat tunggakan sangat tinggi dikarenakan UPK tidak berfungsi sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya selain rutin menagih dan memberikan pemahaman ditingkat KSM Ekonomi Bergulir sehingga masyarakat secara tidak langsung merasa ikut memiliki dana bergulir tresebut. Untuk itu dari pihak Konsultan Manajemen Wilayah XI Lampung sendiri berdasrkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM (SPPB BLM Tahap I) memutuskan BLM III Kegiatan Ekonomi Bergulir dialihkan dengan Kegiatan Pembangunan Prasarana Lingkungan dikarenakan BKM Sukamaju Jaya dinilai tidak mampu menunjukkan potensi keberlanjutan (sustainability) pengelolaan dana pinjaman bergulir tersebut. BKM Pasir Gintung dan BKM Jaya Abadi masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya dengan difasilitasi oleh Tim Fasilitator, Askot MK dan KMW XI Lampung didalam pengelolaan pinjaman bergulir dengan membentuk Tim Penagih Khusus Tingkat Kelurahan, secara terus menerus serta melibatkan juga Aparat Pemerintahan seperti P. Lurah, PJOK , P. Camat dan BAPEDA Bandar Lampung.
Terdapat Kelemahan Dalam Pengajuan Proposal Usulan Kegiatan oleh KSM Dari hasil verifikasi terhadap proposal usulan pelaksanaan kegiatan oleh KSM pada 5 BKM yang kami sampel, dijumpai permasalahan sebagai berikut: 8
Lampiran I / 9 - 11
No
Notisi
Tanggapan / klarifikasi
(1) Survey Harga Tidak Didokumentasikan dengan Baik dan dilampirkan dalam Proposal Sebagian besar KSM yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 BKM tersebut, tidak mendokumentasikan survey harga pada minimal 3 (tiga) toko/supplier dengan baik dan dilampirkan dalam proposal usulan. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan faskel dan korkot dalam mereviu usulan proposal kegiatan sesuai dengan ketentuan.
1. Pada saat memverivikasi proposal, kelengkapan Survey harga memang salah satu persyaratan bagi layaknya usulan kegiatan dari sisi adminitrasi. Askot
Infrastruktur sudah memberikan beberapa catatan di Proposal berkaitan dengan kelengkapan
adminitrasi, dan KSM serta BKM / UPL menyanggupi untuk memenuhi kelengkapan tersebut Memang diakui hal tersebut kontrol akhir dari tim Faskel perlu dimaksimalkan untuk kelengkapan persyaratan tersebut.
(2) BA Swadaya dan Daftar Swadaya Masyarakat tidak ada Sebagian besar KSM yang melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 BKM tersebut, tidak menyertakan BA Swadaya dan Pernyataan Swadaya dalam proposal usulan. Hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan faskel dan korkot dalam mereviu usulan proposal kegiatan sesuai dengan ketentuan. Dari hasil wawancara dengan faskel terungkap bahwa dalam pelaksanaan kegiatan infrakstruktur penumbuhan kegiatan gotong-royong oleh warga lebih diutamakan, sedangkan BA Swadaya dan Pernyataan Kesanggupan Swadaya tersebut bisa terealisasi tidak sebesar yang tertulis/dinyatakan. (3) Nilai Swadaya dalam Daftar Swadaya Masyarakat tidak tercantum dalam BA Swadaya dan RAB Berdasarkan proposal usulan kegiatan pembuatan drainase oleh KSM Cempaka Raya, Kelurahan Segala Mider terdapat diantaranya daftar swadaya masyarakat berupa bahan semen dan besi namun bentuk swadaya tersebut tidak tercatat dalam BA Swadaya dan RAB. Dari hasil kunjungan di lapangan dan laporan pertanggungjawaban tidak seluruh swadaya dalam daftar swadaya tersebut terealisasi seluruhnya, padahal telah disepakati untuk diberikan oleh masing-masing warga yang bersedia memberikan swadaya. (4) Pengajuan Proposal pembentukan KSM
Usulan
Pelaksanaan
Kegiatan
2. Secara umum pada saat memverivikasi proposal usulan, kelengkapan BA Swadaya dan Daftar swadaya juga selalu diingatkan baik kepada UPL, KSM, maupun BKM untuk melengkapi persyaratan tersebut, bila ada usulan kegiatan yang diusulkan persyaratan yang dimaksud tidak lengkap, dan menjadi catatan di proposal usulan kegiatan.
3. Pada saat penyusunan usulan kegiatan (rembug warga), masyarakat sudah menyanggupi dengan apa yang disepakati di BA kesanggupan swadaya dan daftar swadaya, tetapi pada saat pelaksanaan memang sebagian besar tidak terealisasi secara maksimal, menging kemampuan masyarakat secara umum tidak dapat dipaksakan
mendahului
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap proposal usulan kegiatan Dana Bergulir pada BKM Sukamaju Jaya, Kelurahan Sukamaju (lokasi lama / reguler) dijumpai 3 (tiga) proposal usulan yang diajukan mendahului
4. Berdasarkan hasil temuan dari tim audit BPKP Propinsi Lampung di BKM Sukamaju Jaya terdapat 3 proposal usulan yang diajukan mendahului pembentukan KSM, klarifikasi dari tim sudah dilakukan pada saat itu bahwa ada kesalahan penulisan tanggal oleh KSM nya dikarenakan SDM, Sedangkan untuk Tingkat Kolektibilitas KSM tersebut tidak lancar akan menjadi perhatian Khusus di BKM maupun Konsultan secara menyeluruh dengan cara sosialisai 9
Lampiran I / 10 - 11
No
Notisi pembentukan KSM, yaitu: Tanggal No Nama KSM Pembentukan KSM Proposal 1 Teratai 2 30 Juni 2007 6 Juni 2007 2 Teratai14 30 Juni 2007 6 Juni 2007 3 Teratai 17 30 Juni 2007 8 Juni 2007
Tanggapan / klarifikasi kembali tingkat basis/RT untuk pemahaman Ekonomi Bergulir .
Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya perencanaan dalam kegiatan program dengan alasan sempitnya waktu yang harus dilalui sampai dengan pencairan dana. Berdasarkan pembukuan UPK, tingkat kolektibilitas anggota ketiga KSM tersebut per April 2008 tidak lancar atau menunggak antara 5 s.d. 6 bulan. 8)
Pelatihan Ekonomi Kurang Efektif Pelatihan Ekonomi berupa kursus komputer untuk 10 orang pemuda yang dilaksanakan oleh KSM Mutiara, Kelurahan Sukamaju tahap I tahun 2007 dengan dana sebesar Rp8.785.000 terdiri dari BLM P2KP sebesar Rp8.000.000 dan Swadaya sebesar Rp785.000. Pelatihan tersebut terealisasi dengan jumlah peserta 10 orang dengan waktu pelatihan selama 10 hari dan dana sebesar Rp8.785.000, dan dana tersebut diantaranya digunakan untuk pengadaan 1 unit komputer yang digunakan untuk sarana pelatihan. Pelatihan tersebut dilaksanakan di sekretariat BKM dengan materi pengenalan komputer, dan bukan pada lembaga kursus formal dengan kurikulum yang memadai dan dapat mengeluarkan sertifikat yang dapat digunakan untuk menambah credit point dalam memasuki dunia kerja sesuai dengan tujuan pelatihan. Sampai dengan audit di lapangan (5 Mei 2008) belum ada peserta kursus yang memanfaatkan hasil pelatihan tersebut.
9)
Berdasarkan hasil temuan dari tim audit BPKP Propinsi Lampung di BKM Sukamaju Jaya untuk kegiatan Pelatihan KOMPUTER menurut data SIM kami dana dari BLM P2KP sebesar Rp. 3.000.000 dan Swadaya Rp. 785.000. Sehingga materi pelatihan hanya pengenalan komputer atau materi dasar saja akan tetapi diharapkan dapat berkelanjutan dengan cara membeli alat sehingga jangka waktu tidak ditentukan .
Terdapat Kelemahan Organisasi P2KP Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 361/23/HK/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan yang Mendapat Dana Cost Sharing serta Penunjukan Personalia Pelaksanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM-P2KP) di Kota Bandar Lampung, diantaranya penetapan unsur Kecamatan yang Bertugas Sebagai 10
Lampiran I / 11 - 11
No
Notisi
Tanggapan / klarifikasi
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) TA 2007. Namun dalam penetapan tersebut mengandung kelemahan karena tidak menunjuk nama maupun jabatan kedinasan di kecamatan. 10)
11)
12)
Penyerahan dan Pencatatan Prasarana yang telah Dibangun sebagai Aset Pemda belum Dilakukan BKM telah menyelesaikan kegiatan tahap I s.d III telah memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui musyawarah pertanggungjawaban dan papan informasi, serta melakukan pencatatan prasarana yang sudah selesai dibangun dengan tembusan kepada pemerintah daerah cq. Bappeda Kabupaten. Namun Prasarana tersebut belum diserahkan secara resmi kepada Walikota dan belum tercatat sebagai sebagai aset kelurahan yang menjadi milik masyarakat atau kelurahan setempat. Terdapat Kelemahan Administrasi yang Diselenggarakan UPK UPK sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur harus membuat catatan dalam pengelolaan dana bergulir berupa Form buku kas, Form catatan uang masuk dan keluar, Form kartu pinjaman, Form Kolektibilitas, Form Neraca, dll. Dari hasil verifikasi dan kunjungan di lapangan pada BKM Sukamaju Jaya, Kelurahan Sukamaju, dijumpai UPK tidak membuat catatan tersebut secara tertib, periodik dan tepat waktu, dan tidak ada pemeriksaan dan pengesahan dari ketua BKM. Pada saat kunjungan di lapangan (5 Mei 2008), UPK baru membuat catatan tersebut sampai dengan Bulan Desember 2007, sedangkan mutasi s.d tanggal audit berupa bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran saja. Penyusunan BAPPUK seluruh BKM Tahap I (Lokasi baru/PNPM-P2KP) dan Tahap III (Lokasi lama/reguler) sebelum adanya pengajuan usulan dari KSM kepada BKM. Berdasarkan hasil verifikasi, penyusunan BAPPUK seluruh BKM di Kota Bandar Lampung yang dijadikan dasar untuk mencairkan dana tahap I (lokasi baru/PNPM-P2KP) dan dana tahap III (lokasi lama/reguler) sebelum adanya pengajuan usulan dari KSM kepada BKM dengan nama dan nilai kegiatan yang tercantum pada BAPPUK diambil dari dokumen Perencanaan Jangka Menengah (PJM).
Berdasarkan hasil temuan dari tim audit BPKP Propinsi Lampung di BKM Sukamaju Jaya untuk Pembukuan UPK ada keterlambatan pencatatan karena lemahnya organisai diBKM itu sendiri dengan berbagai konflik didalam sehingga UPK tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Isue yang terjadi di BKM Sukamaju Jaya sudah menjadi perhatian Khusus dan sudah diketahui oleh Konsultan Manajemen Pusat Di Jakarta. Sudah dilakukan langkah-langkah penanganan Secara khusus agar program P2KP bisa berhasil di Kelurahan Sukamaju untuk kegiatan ekonomi bergulir dihentikan dengan cara dana bantuan yang telah diterima hanya dapat digunakan bagi usulan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan permukiman yang menunjang langsung upaya penanggulangan kemiskinan dikelurahan tersebut.
Mekanisme pencaiaran BLM I yang di wilayah baru dan BLM III diwilayah lama/regular sudah sesuai dengan pedoman teknis pencairan BLM, memang ada sedikit perbedaan antara pencairan BLM I dengan BLM II dan BLM III, bisa dilihat dari format BAPPUK BLM I yang tidak tercantum nama KSM hanya nama jenis kegiatan sedangkan untuk format BAPPUK BLM II dan BLM III foramat BAPPUK telah mencantumkan nama KSM. Untuk pencairan BLM II dan III mutlak harus proses pembentukan KSM dahulu dan kemudian usulan disampaikan ke BKM melewati UP-UP yang pada akhirnta dilakukan rembug BKM untuk menentukan skala prioritas usulan tersebut yang nantinya akan menjadi BAPPUK.
11
KLARIFIKASI NOTISI AUDIT BPKP DI LAMPUNG UTARA (REGULER) NO NOTISI KLARIFIKASI A. KEGIATAN EKONOMI 1 Angsuran ekonomi bergulir yang belum Dana yang ada yaitu sebesar Rp. 49.171.143,- bukan hanya dana bergulir saja namun digulirkan dikelompok lain (gapura) beserta dana tanggung renteng (10% dari pagu pinjaman), sejak adanya angsuran, tim 19 dilanjutkan dengan ascot telah mengingatkan berulangkali kepada BKM dan UPK, untuk segera meng-gulirkan dana. Namun BKM dan UPK mengatakan bahwa didaerah kelurahan gapura seyogyanya pinjaman bergulir tersebut mencakup semua lingkungan karena rawan kecemburuan sosial, selain itu juga UPK dan BKM akan menyeleksi atau memverifikasi secara detil kelayakan dari KSM. Dan pada saat BPKP audit sudah ada Draft Bappuk Perguliran. 2
Terdapat angsuran pinjaman oleh KSM BKM dan UPK sudah sering Menagih ke KSM tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal yang macet (Rejosari) namun KSM telah berjanji akan segera rnengangsur, dan per-masalahan ini sudah di musyawarahkan di tingkat kelurahan.
3
System pengendalian intern pinjaman bergulir masih lemah
4
Hasil pelatihan maksimal
ekonomi
yang
kegiatan Sasaran ekonomi bergulir adalah Kelompok (KSM), dan subtansi kelompok tersebut bahwa masing-masing anggota mempunyai ikatan yang kuat dan mempunyai tujuan bersama. Instrument pinjaman bergulir terdapat di SOP dan faskel dalam pendampingan/ pernbinaan kepada UPK dan KSM mengacu pada SOP tersebut. belum Dalam penentuan peserta KSM mendata dari anggota yang membutuhkan sesuai minat dan potensinya, namun setelah pelatihan kemampuan dan pengetahuan yang didapat peserta pun berbeda, begitu pula dengan kemampuan peserta untuk memanfaatkanya sebagai mata pen-caharian. Tentang keberlanjutan memang sudah sejak awal kami sampaikan ke Pemda setempat melalui TKPP.
B. KEGIATAN LINGKUNGAN 6 Terdapat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan
1.Pembelian material yang dilakukan oleh KSM tidak semua ke suplier (Quarry legal yang berbadan hukum) yang setiap barang masuk dan keluar menyertakan nota/bon Delivery Order (DO). KSM biasanya berbelanja material ke toko-toko material terdekat yang sebelumnya telah dilakukan survey harga.. Untuk jumlah yang kecil KSM akan mempercayakan ke orang yang biasa mendatangkan material untuk berbelanja. Misal untuk belanja pasir 4 m3 KSM tidak perlu memesan ke quarry legal, akan tetapi cukup memesan ke seseorang untuk mendatangkannya. Bukti penerimaan barang berupa kwitansi yang di tandatangani oleh bendahara KSM dan pembawa material (biasanya sopir).
1
NO NOTISI A. KEGIATAN EKONOMI
KLARIFIKASI Butuh waktu yang lama untuk membiasakan masyarakat mengikuti prosedur atau aturan program. Bukankah pemberdayaan mengutamakan sumber daya lokal dan menghargai tradisi masyarakat setempat ketimbang mengikuti prosedural yang yang rumit dan memakan cost yang cukup tinggi. 2.Kegiatan pembuatan proposal biasanya menggunakan pinjaman pihak ketiga terlebih dahulu. Karena prosedur pencairan dana ke KSM setelah tahapan verifikasi di tingkat BKM/UP don tim faskel. Setelah KSM menerima dana BLM maka KSM akan membayar biaya pembuatan proposal seperti photocopy dan biaya umum lainnya pada saat pekerjaan sedang dikerjakan atau pekerjaan telah berakhir. 3. Perlu diketahui bahwa lembaga BKM beserta unit pengelola adalah lembaga non profit. Akan terjadi dishar-monisasi antara BKM dan konsultan apabila faskel telalu menuntut kinerja BKM dan UP secara optimal karena selain mengurusi PNPM-P2KP mereka juga memilik tugas sebagai kepala keluarga. Paling tidak kita sudah mengawal dana BLM agar tidak terjadi penyimpangan di banding kita mengutamakan tertib administrasi dengan mengaburkan makna pem-berdayaan.
G. PENILAIAN KERJA KMW 12 Askorkot teknis MK dan infrastructure
13
14
15
Kunjungan Askorkot teknis kelampura dilakukan 2 bulan sekali, namun kordinasi melalui celuler dengan faskel sering dilakukan Minimal I minggu sekali.
Penggunaan dana bantuan di tingkat KSM Semua rencana penggunaan dana sudah tercantum pada RAB setiap kegiatan. Sedangkan mengenai kegiatan Lingkungan adanya biaya umum maksimal 10%, untuk membiayai kegiatan operasional berdasarkan hasil EGM TA di Palembang. Pengendalian intern atas pengadaan Dilampirkan material pada BLM kegiatan lingkungan kurang memadai Perubahan realisasi pekerjaan Box Cuvey Pekerjaan box culvert oleh KSM Apel direncanakan dengan ukuran 2 x 2 m. Setelah tidak dilengkapi Berita Acara dilakukan sertifikasi pada tanggal 10 April 2008 volume realisasi bertambah dengan ukuran 2,8 x 3,2 m. Kelebihan material belum bisa di justivikasi karena hanya pengamatan visual belaka. Andaikan benar terjadi kelebihan volume material batu belah, hal ini disebabkan pada analisa satuan harga, KSM menggunakan analisa pasangan batu belah dengan memperhatikan faktor susut (loose) pada batu belah. Sehingga volume batu belah setelah dikalikan faktor susut 20% menjadi 9,12 m3 dari volume kebutuhan dasar 7,16 m3.
2
NO NOTISI A. KEGIATAN EKONOMI
KLARIFIKASI Pengalian 1,20 dari volume dasar sudah sesuai dengan panduan teknis penyusunan RAB.Kebutuhan bahan = volume x koefisien. Sesuai dengan Panduan Teknis Penyusunan RAB apabila ada kelebihan volume maka kelebihan tersebut dialokasikan dengan menambah volume atau menyempurnakan kegiatan prasarana. KSM Apel memiliki 2 kegiatan fisik yang saling berhubungan (paket) yaitu pekerjaan paving block dan box culvert. Memang disadari bahwa perencanaan pekerjaan di maksud kurang optimal karena kurangnya waktu dan target jadwal pekerjaan yang harus di lampaui. Pekerjaan timbunan dan pasangan batu untuk menahan timbunan tidak disertakan dalam dokumen proposal. Sampai dengan klarifikasi ini dibuat Berita Acara Perubahan dan Change Construction Order (CCO) beserta lampiran perubahan RAB sudah selesai dikerjakan oleh KSM Apel.
Lampiran No. 14 Pengendalian intern atas pengadaan material pada BLM kegiatan lingkungan kurang memadai. Klarifikasi : Ada beberapa perkerasan jalan yang bisa diterapkan untuk pekerjaan pengerasan diantaranya : Telford, telasah, sirtu, paving block,rabat beton,tanah clan lapis penutup dengan laburan aspal (buras). Penggunaan, keuntungan, kerugian, bahan dari masing-masing perkerasan dapat ditabelkan sebagai berikut : Konstruksi Pengerasan Telford
Telasah
Sirtu
Penggunaan - Pada daerah datar dan pegunungan - Tanah yang lunak dan keras - Pada tanjakan tajam - Pada pegunungan yang sulit memo-bilitasi alat gilas - Pada tanah datar - Daerah
Keuntungan - Konstruksi kuat - Mudah perbai-kannya
Kerugian
Bahan
- Tidak semua daerah mudah Pasir ladas, batu pecah untuk batu untuk menda-patkan batu pokok, batu ping-gir, batu pengunci belah
Permukaan lebih baik - Sulit di aspal dari pada konstruksi - Perlu Tenaga ahli khusus telford Mudah dilaksana-kan - Harus digilas - Mudah erosi
Batu pecah untuk batu pokok, batu ping-gir, batu pengunci Batu pecah bergradasi maks 5 cm, tanah berbutir
3
Pada petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana dasar, asas pemilihan teknologi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Menggunakan tenaga kerja setempat dengan jumlah yang banyak. 2. Mengutamakan penggunaan setempat. 3. Membangun prasarana yang sederhana, agar dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat tanpa mendatangkan tenaga ahli atau peralaian dari luar. 4. Membangun prasarana yang bermutu, sesuai dengan spesifikasi teknis dan penjelasan yang ada di buku petunjuk teknis. 5. Mencari harga yang relative murah dengan kualitas standar, agar dapat membangun prasarana yang lebih banyak , mengingat kebutuhan prasarana jauh di atas biaya yang tersedia.
Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua jenis konstruksi perkerasan jalan mesti harus menggunakan Telford. Pemilihan jenis konstruksi sirtu dipakai karena bahan sirtu l e b i h m u r a h d i b a n d i n g d e n g a n batu belah selain itu ketersediaan batu belah di beberapa quary (pangkalan material) terbatas karena pada saat yang bersamaan proyek-proyek APBD sedang berjalan. Kalau dikatakan b a h w a p e n y e b a b kurangnya kualitas pekerjaan disebabkan karena Kelalaian Fasilitator dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dalam melakukan verifikasi proposal kegiatan adalah tidak benar. Faskel dan UPL telah memverifikasi usulan kegiatan sesuai spek teknis ( lihat dokumen proposal KSM Jeruk ). Yang terjadi adalah lemahnya pengawasan di lapangan. Hal ini terjadi karena banyaknya kegiatan yang harus diawasi oleh faskel teknik. Dari 6 BKM dampingan tim 20 jumlah kegiatan fisik yang di danai oleh BLM berjumlah 66 kegiatan. Kondisi ini terjadi karena skala prioritas yang menjadi acuan penyusunan BAPPUK berubah menjadi sistem pemerataan antar lingkungan. Akibatnya jumlah kegiatan menjadi banyak, perencanaan kurang matang dan pengawasan di lapangan kurang.
4
