RANCANGAN PERDA KUMUH KOTA YOGYAKARTA
Gambaran Umum Wilayah ◍ Luas wilayah Kota Yogyakarta: 3.250 Ha (32,5 Km2) ◍ Kota Yogyakarta memiliki 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW), dan 2.524 Rukun Tetangga (RT), jumlah penduduk 402.697 jiwa (2013), kepadatan penduduk 12.000/km2 ◍ Dilalui 3 sungai (S.Winongo, S.Code & S.Gadjahwong), ◍ Terdapat 278,7 Ha kawasan kurang layak huni yaitu sekitar 8.57% dari luas wilayah Kota Yogyakarta
Profil Permukiman dan Perumahan Kumuh berdasar SK Walikota Nomor 393 Tahun 2014 1. Terdapat 206 RW yang ditetapkan sebagai lokasi kawasan tidak layak huni yang tersebar pada 35 kelurahan di Kota Yogyakarta 2. Total luasan kawasan tidak layak huni 278,70 Ha 3. Umumnya, permukiman kumuh terdapat di sepanjang bantaran Kali Winongo, Kali Code, dan Kali Gadjah Wong. Permukiman kumuh tersebut menyebar di sepanjang kali dari pusat kota hingga pinggir kota. Permasalahan yang umum terjadi di permukiman kumuh terdiri dari pelayanan air minum, air limbah, dan jaringan drainase yang belum merata. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat juga masih kurang, sehingga turut serta menyebabkan terjadinya kekumuhan.
Profil Permukiman Kumuh berdasar updating 2015 NO
Kategori
1
Kawasan perumahan dan Permukiman Kumuh
2
Kategori Kumuh 20,65
Sedang
216,52 27,72
Rekomendasi Penanganan Peremajaan
223,56
Pemugaran
41,33
Permukiman Kembali 4
264,89
Rendah
Tinggi
3
Luas (Ha)
-
Rekomendasi Prioritas Penanganan Rendah
3 Kawasan
Sedang
28 Kawasan
Tinggi Sumber: Profil Pendataan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Yogyakarta Tahun 2015
5 Kawasan
Proses Raperda Kumuh Kota Yogyakarta 2015
Januari 2016
Februari 2016
Pembahasan Raperda Kumuh bersama Tim Pusat (Tim Teknis dan Tim tenaga Ahli); Dinas Kimpraswil Bappeda Bagian Hukum DPRD Kota P3ADK Bagian Tata Pemerintahan Bagian Organisasi BPN
Pembahasan Raperda Kumuh KEMENKUMHAM Bagian Hukum Dinas Kimpraswil Bappeda Dinas Perizinan Bagian Tata Pemerintahan
Pelimpahan di DPRD Pembentukan BaMus di DPRD Kota Yogyakarta per tanggal 12 Februari 2016
Kimpraswil
Bagian Hukum
DPRD Kota
88 pasal
49 pasal
RANCANGAN RAPERDA
RAPERDA KOTA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB III PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU BAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB V PENYEDIAAN TANAH BAB VI PENDANAAN BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB VIII POLA KEMITRAAN DAN PERAN MASYARAKAT BAB IX LARANGAN BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
DRAFT RAPERDA PUSAT BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB III PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU BAB IV PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB V PENYEDIAAN TANAH BAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH BAB VIII POLA KEMITRAAN DAN PERAN MASYARAKAT BAB IX KETENTUAN LAIN DAN LARANGAN BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII KETENTENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Konsideran (Menimbang) a. bahwa penataan kawasan perumahan dan permukiman diperlukan penanganan tersendiri yang menghormati hak-hak asasi penghuninya sebagai penunjang kehidupan dari aspek- aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berorientasi masa depan, berwawasan lingkungan, serta peka terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat; b. bahwa dalam rangka penataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu pengaturan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
Konsideran (Mengingat) a. b.
c. d.
e.
f. g. h. i. j. k.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 320); Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogykarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 1992 Seri D); Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2010); Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2012); Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM
Ketentuan Umum Pengertian Pasal 1 1. Pencegahan 2. Peningkatan kualitas 3. Perumahan kumuh 4. Permukiman kumuh 5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah 6. Prasarana 7. Sarana 8. Utilitas umum 9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung 10.Kawasan permukiman 11.Setiap orang 12.Rumah 13.Perumahan 14.Permukiman 15.Lingkungan hunian 16.Daerah 17.Pemerintah Daerah 18.Walikota
Tujuan: Pasal 2 a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
Maksud: Pasal 3 Maksud Pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk memberikan kepastian dan sebagai pedoman dalam mencegah dan meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Lingkup: Pasal 4 a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. penyediaan tanah; e. pendanaan dan sistem pembiayaan; f. tugas dan kewajiban pemerintah daerah; dan g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.
BAB II KRITERIA DAN TIPOLOGI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 5-6
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditinjau dari Bangunan Gedung
tata bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang;
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi
persyaratan teknis bangunan gedung yang tidak sesuai.
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan: Koefisien Dasar Bangunan yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;dan/atau Koefisien Lantai Bangunan yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan: pengendalian dampak lingkungan; pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; keselamatan bangunan gedung; kesehatan bangunan gedung; kenyamanan bangunan gedung; dan kemudahan bangunan gedung.
Pasal 7-12
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
penyediaan air minum: akses air minum yang aman tidak tersedia; dan/atau tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. jalan lingkungan : jaringan jalan lingkungan yang tidak tersambung ke seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau kualitas permukaan jalan lingkungan sebagian atau seluruhnya buruk/rusak.
ditinjau dari PSU
pengelolaan persampahan: Sistem, prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan/atau Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak terpelihara
drainase lingkungan: drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan; drainase tidak tersedia; drainase lingkungan tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan; drainase lingkungan tidak terpelihara; dan/atau kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
proteksi kebakaran : tidak adanya prasarana proteksi kebakaran; dan/atau sarana proteksi kebakaran pengelolaan air limbah: sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis; dan/atau prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 13 Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi sungai; perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran;
perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air; perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan;
BAB III PENCEGAHAN TUMBUH & BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU
Pasal 14-22
pengawasan dan pengendalian; dilakukan atas kesesuaian terhadap:
perizinan;
Tahap perencanaan
• izin mendirikan bangunan • izin gangguan • izin lingkungan Standar teknis • • • • • • •
Tahap pembangunan
Standar teknis bangunan gedung Standar teknis jalan lingkungan Standar teknis air minum Standar teknis drainase lingkungan Standar teknis air limbah Standar teknis persampahan Standar teknis kebakaran
Kelaikan fungsi Tahap pemanfaatan • Kelayakan bangunan gedung • Kelayakan jalan lingkungan • Kelayakan air minum • Kelayakan drainase lingkungan • Kelayakan air limbah • Kelayakan persampahan
Pencegahan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh pemberdayaan masyarakat; dilakukan melalui: pendampingan; dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat melalui kegiatan: 1. Penyuluhan 2. Pembimbingan 3. Bantuan Teknis Pelayanan Informasi
BAB IV PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 23-37
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
1. Penetapan lokasi pendataan yang melibatkan masyarakat, mll 1. identifikasi lokasi; dan 2. penilaian lokasi
SK Walikota Lokasi Kumuh
2. perencanaan penanganan Tahap-tahap perencanaan: 1) persiapan; 2) survei; 3) penyusunan data dan fakta; 4) analisis; 5) penyusunan konsep penanganan; dan 6) penyusunan rencana penanganan.
4. Pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan, dilakukan scr swadaya oleh msyarakat dengan upaya: pemeliharaan; dan perbaikan
3. Penanganan
pemugaran; dan Peremajaan.
Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pasal 31 Pasal 37
Pemugaran untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. Tahap pra konstruksi: a. b. c. d. e.
identifikasi permasalahan & kajian kebutuhan; sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; pendataan masyarakat terdampak; penyusunan rencana pemugaran; dan musyawarah untuk penyepakatan
Peremajaan untuk mewujudkan rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik, melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak
Tahap pra konstruksi: a. b. c. d. e. f. g.
kajian permasalahan & kebutuhan peremajaan; pendataan masyarakat terdampak; sosialisasi dan rembuk warga terdampak penyusunan rencana peremajaan penghunian sementara; musyawarah dan diskusi penyepakatan. proses ganti rugi
Tahap konstruksi:
Tahap konstruksi:
a. proses pelaksanaan fisik pemugaran; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik.
a. Pelaksanaan konstruksi fisik peremajaan; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik; dan c. penghunian kembali masyarakat terdampak.
Tahap pasca konstruksi: pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan
Tahap pasca konstruksi: pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan;
BAB V PENYEDIAAN TANAH
Penyediaan tanah Pasal 38 Pemerintah daerah dapat menyediakan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh
Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui: a. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum; b. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara; c. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; d. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah; e. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; g. pemanfaatan tanah Kasultanan Yogyakarta dan/atau Kadipaten Pakualaman dengan persetujuan Keraton Yogyakarta dan/atau Kadipaten Pakualaman. Penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB VI PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN
Pembiayaan Pasal 39 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Sumber dana berasal dari fasilitasi:
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Sumber Dana Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan
Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB VII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 40
1) merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta rencana pembangunan daerah terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 2) melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 3) melakukan pemberdayaan kepada masyarakat; 4) melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 5) melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan; 6) memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah; dan 7) melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman.
Pasal 41-42 Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Tumbuh & Berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh Pengawasan
1.
2.
3.
melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman
Pemberdayaan Masyarakat
• memberikan pendampingan kepada masyarakat utk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
Pelayanan Informasi
• Informasi rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
BAB VIII POLA KEMITRAAN DAN PERAN MASYARAKAT
Pola Kemitraan dan Peran Masyarakat Pasal 43-44
Pola Kemitraan dan Peran Masyarakat
Pola kemitraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat Peningkatan peran masyarakat mengawasi kesesuaian perizinan dengan bangunan; berperan dalam setiap kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan memanfaatkan dan membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
BAB IX LARANGAN
Larangan Pasal 45 1. 2. 3.
menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak dibangun sesuai dengan perizinannya. membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan. membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. 4. menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat. 5. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya. 6. menjual satuan permukiman yang belum selesai status hak atas tanah. 7. membangun Lisiba. 8. menjual kaveling tanah matang tanpa rumah. 9. memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pendataan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan. 10. mengubah semua data yang sudah sesuai dengan fakta di lapangan yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN
Ketentuan Penyidikan Pasal 46
Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik berwenang : 1. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana; 2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat; 5. memotret seseorang; 6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara; 8. mengadakan penghentian penyidikan; dan 9. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
BAB XI KETENTUAN PIDANA
Pidana Pasal 47
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 46 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk kas Daerah. 3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
Peralihan Pasal 48
1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua dokumen perizinan mengenai perumahan dan permukiman yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku. 2. Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Penutup Pasal 49
Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
TERIMA KASIH
