MEMBLUDAKNYA PERKARA MASUK DI PENGADILAN AGAMA PASCA ONE ROOF SYSTEM DAN PERANAN MEDIASI DALAM MENGURANGI PENUMPUKAN PERKARA
Oleh : Drs. H. Damsyi Hanan, M.H. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Klas IA
Halaman 0 dari 16 halaman
MEMBLUDAKNYA PERKARA MASUK DI PENGADILAN AGAMA PASCA ONE ROOF SYSTEM DAN PERANAN MEDIASI DALAM MENGURANGI PENUMPUKAN PERKARA
Oleh : Drs. H. Damsyi Hanan, M.H. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Klas IA
A. PENDAHULUAN Bahwa dalam salah satu konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikatakan “Pengintegrasian Mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan”. Tingginya angka pertambahan / kenaikan perkara terutama perceraian di Pengadilan Agama terasa sekali sejak beralihnya Pengadilan Agama dari secara Organisasi, Administrasi dan Finansial di bawah Kementerian Agama ke Mahkamah Agung (One Roof System) pada 30 Juni 2004. Hal ini diakui langsung oleh Prof.H.Nazarudin Umar, MA (sekarang sebagai Wakil Menteri pada Kementerian Agama RI) yang disampaikan pada seminar Hukum Materi Pengadilan Agama di Hotel Red Top Jakarta tahun 2010. Sebagai gambaran dapat dilihat bahwa menurut statistik di Badilag, perkara yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 320.788 perkara, tahun 2011 sebanyak 363.470 perkara, ini berarti ada kenaikan sebanyak 13,31%. Bagaimana angka pertambahan / kenaikan perkara yang begitu tinggi dapat terjadi dan apakah instrumen Mediasi yang sudah berjalan hampir 5 tahun ini terbukti dapat mengurangi penumpukan perkara secara efektif. Kiranya inilah yang menjadi bahasan dalam makalah yang sederhana dan singkat ini. Semoga bermanfaat.
Halaman 1 dari 16 halaman
B. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM 1. Pengertian o Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”. o Pasal 82 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pada Sidang Pertama pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”. o Pasal 154 R Bg / 130 HIR menyebutkan “Apabila pada hari yang telah di tentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua Sidang berusaha mendamaikan mereka”. o Dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat 128 memakai kata “
“ yang
diartikan “Perdamaian” Dari referensi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Mediasi itu adalah “Usaha atau ajakan untuk menyelesaikan perkara secara damai”.
2. Dasar Hukum melakukan Upaya Damai o Al Qur’an Surat An Nisa ayat 128; o Al Qur’an Surat An Nisa Ayat 35; o Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; o R Bg Pasal 154; o HIR Pasal 130; o PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
C. POKOK BAHASAN Permasalahan yang di sajikan dalam makalah sederhana ini adalah : 1. Tingginya jumlah perkara masuk di Pengadilan Agama dan upaya mengatasinya. 2. Benarkah instrumen Mediasi efektif dalam mengurangi penumpukan perkara ?
Halaman 2 dari 16 halaman
D. METODE BAHASAN Dalam makalah ini terlebih dahulu akan menyajikan data-data jumlah perkara masuk dan jumlah perkara yang berhasil didamaikan sehingga dicabut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dari 18 Pengadilan Agama (12 Pengadilan Agama di Jawa dan 6 Pengadilan Agama di Sumatra). 18 Pengadilan Agama ini adalah 5% dari keseluruhan Pengadilan Agama di Indonesia yang berjumlah 359. Pemilihan tahun 2006 sampai 2011 dimaksudkan untuk memudahkan membagi dua periode yang sama sebelum dan sesudah PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Tahun 2006, 2007 dan 2008 dianggap 3 tahun sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena PERMA tersebut ditandatangani 31 Juli 2008 dan sampai akhir tahun 2008 masih persiapan dan sosialisasi. Tahun 2009, 2010 dan 2011 merupakan periode yang sama 3 tahun setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Setelah Data-data tersaji kemudian melakukan analisis terhadap data itu, sehingga memperoleh gambaran bahkan pengetahuan mengapa hal itu terjadi dan diharapkan dapat menemukan jalan keluar / solusi yang baik dan tepat untuk mengatasi permasalahan itu.
E. SUMBER DATA Data yang di terima dari 18 Pengadilan Agama itu bersumber dari laporan Panitera Muda Hukum masing-masing, kemudian disampaikan oleh Ketua ( 14 ) Wakil Ketua ( 1 ), Hakim ( 2 ) dan Panmud Hukum ( 1 ) kepada Pengadilan Agama Banjarnegara melalui Fax dan SMS.
Halaman 3 dari 16 halaman
F. PENYAJIAN DATA 1. Data perkara masuk Tahun 2006-2008 dari 18 Pengadilan Agama (12 PA di Jawa dan 6 PA di Sumatra). Tiga tahun sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2008
Perkara Masuk Tahun 2006 2007 2008 c
Jumlah
Ket
d
e
No
Nama Pengadilan
a
b
1
PA Lubuk Pakam
540
688
870
2.098
2
PA Pekan Baru
695
658
892
2.245
3
PA Tanjungkarang
550
575
623
1.748
4
PA Metro
418
483
593
1.494
5
PA Ambarawa
736
679
817
2.232
6
PA Banjarnegara
1.472
1.460
1.888
4.820
7
PA Cilacap
2.736
3.046
3.861
9.643
8
PA Kajen
1.017
1.109
1.302
3.428
9
PA Purbalingga
1.164
1.182
1.639
3.985
10
PA Jepara
1.200
1.122
1.331
3.653
11
PA Cilegon
238
294
420
952
12
PA Jember
3.247
3.741
4.331
11.319
13
PA Purwokerto
2.020
2.144
2.453
6.617
14
PA Pamekasan
581
616
810
2.007
15
PA Wonosobo
1.631
1.790
2.070
5.491
16
PA Kotabumi
140
159
175
474
17
PA Maninjau
99
144
168
411
18
PA Karawang
706
682
1.129
2.517
19.190
20.572
25.372
65.134
Jumlah
Halaman 4 dari 16 halaman
2. Data perkara masuk Tahun 2009-2010 dari 18 Pengadilan Agama (12 PA di Jawa dan 6 PA di Sumatra). Tiga tahun seteleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 No
Nama Pengadilan
a
b
1
PA Lubuk Pakam
2
PA Pekan Baru
3
Perkara Masuk Tahun 2009 2010 2011 c
Jumlah
Ket
d
e
951
1.154
1.197
3.302
1.185
1.271
1.231
3.687
PA Tanjungkarang
718
885
1.188
2.791
4
PA Metro
719
978
1.107
2.804
5
PA Ambarawa
965
1.047
1.127
3.139
6
PA Banjarnegara
2.270
2.297
2.622
7.189
7
PA Cilacap
4.202
4.646
5.070
13.918
8
PA Kajen
1.370
1.483
1.614
4.467
9
PA Purbalingga
1.850
2.021
2.169
6.040
10
PA Jepara
1.596
1.747
1.849
5.192
11
PA Cilegon
634
923
982
2.539
12
PA Jember
5.081
5.293
5.621
15.995
13
PA Purwokerto
2.327
2.555
2.683
7.565
14
PA Pamekasan
973
939
1.119
3.031
15
PA Wonosobo
2.244
2.307
2.435
6.986
16
PA Kotabumi
265
387
384
1.036
17
PA Maninjau
197
209
197
603
18
PA Karawang
988
1.411
2.327
4.726
28.535
31.553
34.922
95.010
Jumlah
Halaman 5 dari 16 halaman
3. Data Perkara dicabut karena damai baik oleh Majelis Hakim, oleh Mediator maupun para pihak sepakat mencabut perkara sebelum diperiksa, tiga tahun sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Perkara Masuk Tahun 2006 2007 2008 c
No
Nama Pengadilan
a
b
1
PA Lubuk Pakam
23
25
35
83
2
PA Pekan Baru
78
79
91
248
3
PA Tanjungkarang
77
54
52
183
4
PA Metro
25
17
25
67
5
PA Ambarawa
48
34
38
120
6
PA Banjarnegara
49
35
77
161
7
PA Cilacap
99
119
197
415
8
PA Kajen
54
62
87
203
9
PA Purbalingga
45
51
51
147
10
PA Jepara
40
47
47
134
11
PA Cilegon
13
20
30
63
12
PA Jember
273
275
308
856
13
PA Purwokerto
47
64
94
205
14
PA Pamekasan
17
24
48
89
15
PA Wonosobo
88
98
97
283
16
PA Kotabumi
8
15
10
33
17
PA Maninjau
7
3
7
17
18
PA Karawang
28
23
35
86
1.019
1.045
1.329
3.393
Jumlah
Jumlah
Ket
d
e
Halaman 6 dari 16 halaman
4. Data Perkara dicabut karena damai baik oleh Majelis Hakim, oleh Mediator maupun para pihak sepakat mencabut perkara sebelum diperiksa, tiga tahun setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2008. No
Nama Pengadilan
a
b
1
PA Lubuk Pakam
2
PA Pekan Baru
3
Perkara Masuk Tahun 2009 2010 2011 c
Jumlah
Ket
d
e
53
77
87
217
149
173
142
464
PA Tanjungkarang
74
79
107
260
4
PA Metro
21
31
35
87
5
PA Ambarawa
26
43
37
106
6
PA Banjarnegara
59
94
111
264
7
PA Cilacap
216
191
239
646
8
PA Kajen
67
64
59
190
9
PA Purbalingga
68
74
122
264
10
PA Jepara
99
81
85
265
11
PA Cilegon
34
42
43
119
12
PA Jember
391
461
470
1.322
13
PA Purwokerto
87
108
120
315
14
PA Pamekasan
45
57
49
151
15
PA Wonosobo
142
130
182
454
16
PA Kotabumi
15
19
17
51
17
PA Maninjau
5
2
4
11
18
PA Karawang
34
47
43
124
1.585
1.773
1.952
5.310
Jumlah
Halaman 7 dari 16 halaman
5. Rekapitulasi Data Kenaikan perkara dan hasil mediasi periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011
2008
c
d
e
1 PA Lubuk Pakam
540
688
870
2.098
951
1.154
1.197
3.302
57,39
23
25
35
2 PA Pekan Baru
695
658
892
2.245
1.185
1.271
1.231
3.687
64,23
78
79
3 PA Tanjungkarang
550
575
623
1.748
718
885
1.188
2.791
59,67
77
4 PA Metro
418
483
593
1.494
719
978
1.107
2.804
87,68
5 PA Ambarawa
736
679
817
2.232
965
1.047
1.127
3.139
6 PA Banjarnegara
1.472
1.460
1.888
4.820
2.270
2.297
2.622
7 PA Cilacap
2.736
3.046
3.861
9.643
4.202
4.646
8 PA Kajen
1.017
1.109
1.302
3.428
1.370
9 PA Purbalingga
1.164
1.182
1.639
3.985
10 PA Jepara
1.200
1.122
1.331
11 PA Cilegon
238
294
420
12 PA Jember
3.247
13 PA Purwokerto 14 PA Pamekasan
f
2011
g
h
i
j
naik
2006
2007
2008
k
l
m
n
%
o
2009
2010
2011
q
r
s
%
Posisi 3Thn setelah PERMA
t
u
v
3,96
53
77
87
217
6,57 + 2,62
91
248 11,05
149
173
142
464
12,58 + 1,54
54
52
183 10,47
74
79
107
260
9,32
-1,15
25
17
25
67
4,48
21
31
35
87
3,10
-1,38
40,64
48
34
38
120
5,38
26
43
37
106
3,38
-2,00
7.189
49,15
49
35
77
161
3,34
59
94
111
264
3,67 + 0,33
5.070
13.918
44,33
99
119
197
415
4,30
216
191
239
646
4,64 + 0,34
1.483
1.614
4.467
30,31
54
62
87
203
5,92
67
64
59
190
4,25
1.850
2.021
2.169
6.040
51,57
45
51
51
147
3,69
68
74
122
264
4,37 + 0,68
3.653
1.596
1.747
1.849
5.192
42,13
40
47
47
134
3,67
99
81
85
265
5,10 + 1,44
952
634
923
982
2.539 166,70
13
20
30
63
6,62
34
42
43
119
4,69
3.741
4.331 11.319
5.081
5.293
5.621
15.995
41,31
273
275
308
856
7,56
391
461
470
1.322
8,27 + 0,70
2.020
2.144
2.453
6.617
2.327
2.555
2.683
7.565
14,33
47
64
94
205
3,10
87
108
120
315
4,16 + 1,07
581
616
810
2.007
973
939
1.119
3.031
51,02
17
24
48
89
4,43
45
57
49
151
4,98 + 0,55
1.631
1.790
2.070
5.491
2.244
2.307
2.435
6.986
27,23
88
98
97
283
5,15
142
130
182
454
6,50 + 1,34
16 PA Kotabumi
140
159
175
474
265
387
384
1.036 118,57
8
15
10
33
6,96
15
19
17
51
4,92
-2,04
17 PA Maninjau
99
144
168
411
197
209
197
603
46,72
7
3
7
17
4,14
5
2
4
11
1,82
-2,31
18 PA Karawang
706
682
1.129
2.517
988
1.411
2.327
4.726
87,76
28
23
35
86
3,42
34
47
43
124
2,62
-0,79
19.190 20.572 25.372 65.134
28.535
31.553
34.922
95.010
45,87 1.019
1.045
1.329
3.393
5,21
1.585
1.773
1.952
5.310
15 PA Wonosobo
JUMLAH
83
p
Perkara Damai Cabut Tahun
Jumlah
2007
b
2010
Perkara Damai Cabut Tahun
2006
a
2009
%
Jumlah
Perkara Masuk Tahun
Jumlah
Perkara Masuk Tahun
Jumlah
Nomor
Nama Pengadilan Agama
-1,67
-1,93
5,59 + 0,38
Halaman 8 dari 16 halaman
G. BAHASAN DATA 1. Kenaikan Perkara Membahas peningkatan jumlah perkara yang masuk pada 18 Pengadilan Agama dari Tahun 2006 sampai 2011 sebagaimana telah tersaji pada Data 1 dan Data 2 di atas, tidak dianalisis satu persatu dari Pengadilan Agama tersebut, melainkan dijadikan satu (digabung). Tiap tahun terlihat secara jelas peningkatan sebagai berikut: Perkara Masuk
Tahun
Angka Kenaikan
Prosentase Kenaikan
2006
19.190
-
2007
20.572
1.382
7,20%
2008
25.372
4.800
23,33%
2009
28.535
3.163
12,47%
2010
31.553
3.018
10,58%
2011
34.922
3.369
10,68%
Prosentase kenaikan rata-rata Pertahun
12,85%
Diagram Peningkatan Perkara tahun 2006 -2011 34.922 31.553
35.000 28.535 30.000 25.000
25.372 19.190
20.572
2006
2007
20.000 15.000 10.000 5.000 2008
2009
2010
2011
Halaman 9 dari 16 halaman
Kalau melihat periode yang sama antara tiga tahun sebelum PERMA Nomr 1 Tahun 2008 (2006-2007-2008) dengan tiga tahun sesudahnya (20092010-2011), sebagaimana pada data 5, peningkatan pertambahan perkara tinggi sekali. Jumlah perkara masuk tahun 2006-2007-2008 =
65.134 perkara
Jumlah perkara masuk tahun 2009-2010-2011 =
95.010 perkara
Ada peningkatan 45,86%
.
. .
x 100% )
Diagram Perkara Masuk 3 tahun sebelum dan sesudah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 65.134 95.010
sebelum sesudah
Penyebab faktor kenaikan Prediksi penyebab / faktor kenaikan jumlah perkara terutama Perceraian karena : a. Bertambahnya jumlah penduduk pada usia perkawinan, sehingga berpotensi adanya perceraian; b. Masyarakat sudah sadar hukum, ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan legal formal; c. Pelayanan Pengadilan Agama yang semakin baik dan akuntable; d. Biaya perkara yang transparan dan terjangkau; e. Kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Agama makin meningkat;
Halaman 10 dari 16 halaman
2. Hasil Mediasi Berbagai upaya dan usaha Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan cara mendamaikan telah dilakukan baik melalui Majelis Hakim langsung, maupun melalui lembaga Mediasi dan Lembaga Hakam, namun hasilnya belumlah memenuhi apa yang diharapkan, apalagi untuk mengurangi tumpukan perkara. Gencarnya Mahkamah Agung memberlakukan PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai Penguatan dari perintah Undang-undang (UU Nomor 7 tahun 1989 pasal 82) dan R Bg pasal 154 serta HIR pasal 130, namun hasilnya belum juga memuaskan dan belum dapat mengurangi tumpukan perkara di Pengadilan. Berikut ini disajikan data-data tentang hasil perlaksanaan Mediasi dari 18 Pengadilan Agama yang diambil 3 (tiga) tahun sebelum dan sesudah PERMA Nomr 1 tahun 2008. Data tidak dipisah antara apakah perkara dicabut / damai itu karena hasil dari usaha Majelis Hakim atau oleh Mediator atau oleh Hakamain atau karena mereka damai sendiri. a. 3 (tiga) tahun sebelum PERMA Nomor 1 tahun 2008 Perkara Masuk
Perkara dicabut Damai
Prosen tase
No
Tahun
1
2006
19.190
1.019
5,31%
2
2007
20.572
1.045
5,08%
3
2008
25.372
1.329
5,24%
65.134
3.393
5,21%
Jumlah
Halaman 11 dari 16 halaman
b. 3 (tiga) tahun setelah PERMA Nomor 1 tahun 2008 Perkara Masuk
Perkara dicabut Damai
Prosen tase
No
Tahun
1
2009
28.535
1.585
5,55%
2
2010
31.553
1.773
5,62%
3
2011
34.922
1.952
5,59%
95.010
5.310
5,59%
Jumlah
Diagram perimbangan perkara masuk dan perkara yang dicabut karena damai 3 tahun sebelum PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan 3 tahun sesudahnya.
Diagram prosentase Hasil Mediasi dalam penyelesaian perkara tahun 2006 – 2011 6,0%
5,62% 5,59% 5,31% 5,08% 5,24% 5,55%
5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Halaman 12 dari 16 halaman
Membaca tabel data dan Diagram di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prosentase keberhasilan Mediasi 3 tahun sebelum PERMA nomor 1 tahun 2008 adalah 5,21% dari perkara masuk, sedangkan 3 tahun sesudahnya (periode yang sama) adalah 5,59%. Ini berarti peningkatan hanya 0,38%. Apabila dipisah antara perkara yang dicabut / damai karena hasil Mediator dengan hasil perdamaian oleh majelis atau oleh Hakamain dan karena pihak itu sendiri diluar tiga hal itu, maka dapat dipastikan angkanya akan sangat kecil sekali.
H. ANALISA DATA TERKAIT DENGAN PENUMPUKAN PERKARA Telah diketahui bahwa peningkatan jumlah perkara masuk tiap tahun lebih kurang dari 13%. Jangan lupa bahwa pertambahan 13% lebih itu bukan pertambahan deret tambah dari tahun yang tetap. Seperti tahun 2006, melainkan pertambahan 13% lebih itu adalah pertambahan dari tahun terakhir (tahun bergerak dan berjalan) sehingga tidak sampai 5 tahun kedepan angka pertambahan itu sudah akan mencapai 100% lebih. sedangkan keberhasilan usaha perdamaian hanya 5 sampai 6% pertahun, berarti ada 7% lebih setahun perkara yang bertambah untuk ditangani. Pertambahan lebih 7% pertahun itu berpotensi besar untuk menambah sisa perkara akhir tahun (tumpukan) diluar sisa yang rutin. Keadaan ini akan semakin berat karena pengangkatan Hakim baru sangat terbatas, belum lagi dikurangi oleh beberapa orang Hakim yang pensiun tiap tahunnya. Secara teori bahwa pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan. Akan tetapi prakteknya Pengintegrasian Mediasi kedalam proses beracara itu justru menambah penumpukan perkara karena : 1. Dari segi waktu, proses mediasi memberi waktu 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari, berarti maksimal 54 hari. Keadaan ini otomatis memperpanjang waktu penyelesaian perkara.
Halaman 13 dari 16 halaman
2. Majelis Hakim seharusnya sudah bisa langsung memeriksa perkara itu, tetapi harus ditunda karena memberi kesempatan para pihak untuk mengikuti mediasi dan menunggu laporan Mediator tentang hasil mediasi itu. 3. Perkara masuk kian hari kian bertambah, sementara perkara yang masuk hari sebelumnya belum diperiksa karena proses Mediasi. 4. Penambahan tenaga Hakim dan Panitera Pengganti tidak seimbang dengan kenaikan perkara masuk. Ketua PN Stabat Diah Sulastri Dewi dalam Loka Karya Mediasi di Nusa Dua Bali tanggal 22 Nopember 2012 mengatakan, “Dari segi konsep dan Peraturan Mediasi di Indonesia lebih maju. Meski demikian faktanya justru Indonesia ditinggal dalam hal inplementasi mediasi. Keberhasilan mediasipun masih jauh dari harapan. Kenapa ini bisa terjadi? Mengapa keberhasilan Mediasi di Indonesia merangkak dan merayap?”, Loka Karya diselenggarakan Ditjen Badilag bersama Family Court of Australia.
I. ALTERNATIF SOLUSI Untuk mengatasi kesenjangan / jurang yang dalam antara jumlah perkara yang masuk dengan Produktifitas Pengadilan / Hakim dalam menghasilkan Putusan dapat ditempuh dengan berbagi alternatif sebagai berikut : 1. Penyederhanaan Administrasi Perkara Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar Pengadilan Agama kekurangan tenaga teknis, tidak imbang dengan jumlah atau volume pekerjaan. Umumnya Panitera Pengganti merangkap pekerjaan, membuat laporan, menulis Register, mengikuti Sidang, membuat Berita Acara, Minutasi, menjilid, sedangkan perkara sangat banyak, sehingga sebenarnya wajar jika kalau ada Berita Acara perkara yang terlambat, hal ini berdampak langsung pada percepatan
pembuatan
Putusan.
Apabila
administrasi
perkara
dapat
disederhanakan, maka tentu tidak akan banyak waktu untuk mengerjakannya, sehingga dapat konsentrasi pada pembuatan Berita Acara Sidang, yang akhirnya ikut mempercepat penyelesaian perkara.
Halaman 14 dari 16 halaman
2. Penambahan Personil tenaga Teknis Sebenarnya sulit untuk dirasionalkan, jika Pengadilan Agama Klas IB apalagi Klas IA yang jumlah personilnya masih dibawah 30 orang dan itu sudah termasuk Hakim, Tenaga Kepaniteraan, Tenaga Kesekretariatan, Staf dan Tenaga honor. Penambahan karyawan (PNS) sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh setiap Pengadilan Agama. 3. Penambahan jumlah Hakim Dengan pertambahan perkara masuk tiap tahun yang sangat tinggi, maka sekarang apalagi beberapa tahun kedepan tidak seimbang lagi rasio antara Hakim dengan jumlah perkara. Idealnya 1 orang Hakim menangani perkara ratarata 100 – 150 pertahun. Tetapi sekarang banyak Pengadilan Agama terutama di Jawa yang rasionya lebih, terutama di Pengadilan Agama Klas IB apalagi Klas IA. o PA yang perkaranya > 6.000 pertahun, hakim 15 orang=1:400 o PA yang perkaranya > 5.000 pertahun, hakim 15 orang=1:333 o PA yang perkaranya > 4.000 pertahun, hakim 15 orang=1:266 o PA yang perkaranya > 3.000 pertahun, hakim 15 orang=1:200 Kiranya dapat dibayangkan apabila pada Pengadilan Agama tersebut jumlah Hakimnya kurang dari 15 orang. 4. Pemerataan Penempatan Tenaga Hakim Pemerataan dimaksud disini bukan sama jumlahnya antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan Agama yang lain. Tetapi yang dimaksud adalah keseimbangan rasio antara Hakim dengan jumlah perkara. o Hakim PA Klas IA di Jawa minimal 18 orang, idealnya 24 orang. o Hakim PA Klas IA luar Jawa minimal 12 orang, idealnya 18 orang. o Hakim PA Klas IB di Jawa minimal 12 orang, idealnya 18 orang. o Hakim PA Klas IB luar Jawa minimal 9 orang, idealnya 12 orang. o Hakim PA Klas II di Jawa minimal 9 orang, idealnya 12 orang. o Hakim PA Klas II luar Jawa minimal 6 orang, idealnya 9 orang.
Halaman 15 dari 16 halaman
5. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama disesuaikan dengan keadaan Untuk Pengadilan Agama pelaksanaan Mediasi hanya terhadap perkara yang bersifat kebendaan, seperti Perkara Waris, pembagian harta bersama, Wakaf, Hibah, dan Ekonomi Syariah. Sedangkan terhadap perkara perceraian cukup mengoptimalkan peran Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan (vide pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989).
J. KESIMPULAN DAN PENUTUP 1. Kesimpulan Bahwa inti dari tujuan makalah ini adalah memperkuat komitmen Pengadilan Agama untuk dapat meningkatkan Pelayanan Prima pada masyarakat Pencari Keadilan dengan cara Penyederhanaan Administrasi, Penambahan dan Penempatan tenaga Teknis dan Hakim sesuai dengan rasio perkara, sehingga masyarakat nyaman dilayani dan Personil Pengadilan Agama juga nyaman melayani.
2. Penutup Dengan kesadaran yang tinggi mengakui bahwa makalah ini jauh dari sempurna, namun diharapkan dari apa yang tersaji di atas dapat memperjelas apa yang sedang dan akan kita hadapi dalam tugas, semoga dapat bermanfaat. Wallohu a’lam bisshowab.
Halaman 16 dari 16 halaman
