Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Sosialisasi dan Klinik Bisnis PKE
Melanjutkan Reformasi: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Melalui Pengembangan Supply Chain Industri Perkebunan Medan, 1 Desember 2016
Perkembangan Perekonomian Global Perkembangan Indonesia Terkini Ø Ø Ø
Perkembangan Ekonomi Makro Paket Kebijakan Ekonomi Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prospek Ekonomi ke Depan
Ü
Pengembangan Wilayah Sumatera 2
3
Perkembangan Perekonomian Global
Pertumbuhan Ekonomi Global : 2016 melambat dan 2017 lebih prospektif Pertumbuhan global 2017 diharapkan membaik tetapi ekspektasi kian melemah
Pelemahan Ekonomi di beberapa negara maju berlanjut Indikator
Negara
2016
2017
Dunia
3.1
3.4
AS
1.6
2.2
Eropa
1.7
1.5
Tiongkok
6.5
6.2
India
7.6
7.6
ASEAN-5
4.8
5.1
Dunia
2.3
3.8
Dunia
5.4
Emerging market
4.2 3.5
3.3
3.4
3.1
3.1
3.4
Negara maju
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Proyeksi: Okt 15 Jan 16 Apr 16 Okt 16
PDB
Perdagangan
Outlook Perekonomian Dunia
Sumber: International Monetary Fund (IMF) 4
Pendorong pertumbuhan ekonomi melemah… Pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat
Harga komoditas melandai namun tetap berisiko
Proyeksi
10.6 9.5 7.7
2010
2011
2012
7.7
2013
7.3
2014
Sumber: International Monetary Fund (IMF)
6.9
2015
6.5
2016
6.2
2017
5
6
Perekonomian Indonesia Terkini Ø Perkembangan Ekonomi Makro Ø Paket Kebijakan Ekonomi Ø Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Pertumbuhan Indonesia stabil Didorong oleh konsumsi swasta
Sumber: dikalkulasi dari BPS
… dan didukung peningkatan belanja pemerintah
7
Stabilitas ekonomi terjaga Transaksi berjalan membaik, cadangan devisa meningkat
Inflasi terkendali
Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)
Inflasi (yoy,%) 20.00
16000
120000
12000
100000
8000
15.00
80000
4000 60000
10.00
0 40000
-‐4000
5.00
2014
Transaksi Berjalan
Transaksi Modal
Neraca Keseluruhan
Cadangan Devisa (RHS)
Sumber: BPS, Bank Indonesia
Transaksi Finansial
2015
oct
sep
jul
aug
jun
apr
may
mar
jan
feb
dec
oct
nov
sep
jul
aug
jun
apr
may
mar
jan
feb
dec
oct
nov
sep
jul
aug
jun
apr
may
0.00
mar
0
Q1-‐13 Q2-‐13 Q3-‐13 Q4-‐13 Q1-‐14 Q2-‐14 Q3-‐14 Q4-‐14 Q1-‐15 Q2-‐15 Q3-‐15 Q4-‐15 Q1-‐16 Q2-‐16
jan
-‐12000
feb
20000
-‐8000
2016
-5.00 Umum
Inti
Harga Diatur Pemerintah
Bergejolak
8
Kualitas pertumbuhan membaik : tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menurun 12.36
Gini Ratio (Rural+Urban)
12.49
0.414
0.413 0.406
11.47
11.96
0.408
0.406
Poverty Rate (%)
11.66
11.13
10.96
0.402
11.37
0.397
11.25
11.22 10.86
MAR
SEPT 2013
7.41
MAR
SEPT 2014
MAR
SEPT 2015
MAR
MAR
MAR
2011
2016
7.48 7.14
SEPT
SEPT
2012
MAR
SEPT
2013
MAR
SEPT
MAR
2014
SEPT
2015
MAR 2016
Unemployment Rate (%)
6.96 6.37
6.13
6.17 5.88
5.70
5.94
6.18 5.81 5.50
5.61
2010 (FEB) 2010 (AGS) 2011 (FEB) 2011 (AGS) 2012 (FEB) 2012 (AGS) 2013 (FEB) 2013 (AGS) 2014 (FEB) 2014 (AGS) 2015 (FEB) 2015 (AGS) 2016 (FEB) 2016 (AGS)
9
…tetapi ruang gerak untuk stimulus masih terbatas Kendala defisit mulai ditanggulangi
Dibantu oleh pencapaian pengampunan pajak PENERIMAAN YANG TERKUMPUL % PDB 1
0.81 0.8
0.62 0.6
0.35
0.4
0.24 0.2
0.12 0.04
0
Indonesia
Chile
India
Italy
Spain
Australia
Sumber: dikalkulasi dari BPS, Deutsche Bank, Bank Dunia 10
Peningkatan belanja pemerintah dan investasi swasta menjadi kunci Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi di tengah melemahnya kondisi eksternal, dibutuhkan: § Konsumsi berkelanjutan § Perbaikan belanja pemerintah, dan § Peningkatan investasi swasta Saatnya membangun pondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi ke depan Sumber: dikalkulasi dari BPS 11
12
Perekonomian Indonesia Terkini Ø Perkembangan Ekonomi Makro Ø Paket Kebijakan Ekonomi Ø Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Paket Kebijakan Ekonomi (I – XIII) : Meningkatkan daya saing nasional, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Pelaksanaan PKE diperkuat : Pembentukan Satgas
Total Regulasi Pokok yang dideregulasi pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XIII sebanyak 204 regulasi.
1 Kampanye Dan Diseminasi Kebijakan
2
4 Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
Percepatan dan Penuntasan Regulasi
Total Regulasi Turunan/Teknis yang dideregulasi pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XIII sebanyak 26 regulasi.
3 Evaluasi Dan Analisa Dampak
4 Oktober 2016 13
Deregulasi Bisnis : Meningkatkan lingkungan usaha Guna menjadi salah satu dari 40 negara terbaik
Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia… Skor kemudahan berusaha Indonesia
Penyederhanaan izin investasi, penyaluran kredit usaha, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi:
10 negara terbaik Georgia UAE
Starting a Business
Resolving Insolvency Enforcing Contracts
80 60 40
Kazakhstan Dealing with Construction Permits Getting Electricity
Belarus Serbia Bahrain Brunei
20 Trading across Borders
Ø Penyerderhanaan Ø Promosi daya Ø Percepatan izin, termasuk di saing dan sertifikasi lahan level pemda produksi nasional untuk mendukung keuangan inklusif
Registering Property
106 91
Indonesia
Ø Mendorong investasi dengan revisi DNI
Ø Energi yang Ø Meningkatkan terjangkau (gas efisiensi dan daya dan sumber daya saing logistik terbaharukan) dan barang mentah
Ø Mendukung ekspor melalui promosi dan ekspansi
Ø Memperkuat peran BULOG untuk ketersediaan, stabilitas harga dan distribusi
40
Kenya Paying Taxes
Getting Credit Protecting Minority Investors
2017 Score
Pakistan 150
2016 Score
2016 Rank
100
2017 Rank
50
Rank
0
2019 Target
Ø Meningkatkan sinergi antara BUMN untuk mendorong efisiensi
Sumber: World Bank, CMEA
14
Deregulasi Bisnis : Mendorong penanaman modal asing (Perpres 44/2016) More Open to FDI
IZIN INVESTASI 3-JAM 8 jenis perizinan untuk memulai bisnis, untuk bekerja (tenaga kerja asing) dan mengimpor barang modal. Pelayanan dalam 1 tempat, 1 kunjungan dan dalam 3 jam dari sebelumnya 23 hari
141 Lini bisnis
141 lini bisnis telah dicabut dan direvisi berdasarkan perpres daftar negative investasi tahun 2016, yang meliputi energi, industri, pariwisata, pertanian, ICT, transportasi dll
Batas Kepemilikan Asing (%) Sebelum Sesudah 15
Beberapa Hasil Kebijakan Paket Kebijakan Ekonomi
*)per Semester-I 2016
16
17
Perekonomian Indonesia Terkini Ø Perkembangan Ekonomi Makro Ø Paket Kebijakan Ekonomi
Ø Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia sentris: 225 proyek dan 1 Program Kelistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia... Kalimantan
Sulawesi
24 Proyek
28
Maluku & Papua
Proyek
13 Proyek
Sumatera
46 Proyek
Lintas Region
9 Proyek (Contoh: Palapa Ring) 1 Program Kelistrikan Jawa
89 Proyek
Bali & Nusa Tenggara
16 Proyek ...dan mencakup 14 sektor
JALAN
KERETA
52
19
PROYEK
PROYEK
BANDAR
PERTANIAN/
AIR
KELAUTAN
BERSIH
7
3
PROYEK
PROYEK
PELABUHAN
PERUMAHAN
ENERGI
17
13
3
PROYEK
PROYEK
PROYEK
UDARA
KAWASAN
TEKNOLOGI
BENDUNGAN
PLBN
SMELTER
LISTRIK
10
25
3
60
7
6
1
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROGRAM
18
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Nasional Ketenagalistrikan
Pelabuhan
Target (2019):
Pencapaian:
35 Giga Watt
195 MW beroperasi 8.215 MW konstruksi 9.790 MW Power Purchase Agreement (PPA) / belum mencapai financial close 10.844 MW proses pengadaan 7.640 MW proses penyiapan
Irigasi Target (2019):
Pencapaian: 834.225 Ha 2.808.816 Ha
Bendungan Pencapaian:
1000 km (Kumulatif)
56
306
Rehabilitasi 3 Juta Ha Pengembangan Irigasi Tersier 3 Juta Ha
Pengembangan Jalan Tol Target (2019):
Pencapaian:
Target (2019):
268 km
Pencapaian:
Target (2019):
32 (2 selesai, 22 konstruksi, 8 Ground Breaking)
65 (49 baru & 16 lanjutan)
Bandara
Jalur Kereta Api Target (2019): Target (2019):
3258 km (Kumulatif)
Pencapaian
Pencapaian:
15
5
487,7 km Sumber: Bappenas, Kemenhub, KPPIP September 2016
19
20
Prospek Ekonomi ke Depan
Asumsi APBN 2017 : Pada tahun 2017 Indonesia akan tumbuh 5,1% dengan tingkat inflasi yang terjaga Realisasi APBN 2015
APBNP 2016
APBN 2017
Pertumbuhan Ekonomi (% y/y)
4.8
5.2
5.1
Inflasi (% y/y)
3.4
4.0
4.0
3-Mo Treasury (%)
6.0
5.5
5.3
13.392
13.500
13.300
ICP (USD / barel)
50
40
45
Lifting minyak (Th barel / hari)
779
820
815
1.195
1.150
1.150
Indikator
Nilai Tukar (IDR / USD)
Lifting gas (Th barel / hari) Sumber: Kemenkeu
21
… dengan harapan pertumbuhan yang lebih tinggi, didorong oleh
Reformasi Fiskal § Belanja yang lebih baik § Pengurangan subsidi dan penargetannya yang lebih baik § Penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah daerah, dan § Strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada keberlanjutan
Melanjutkan Reformasi Struktural: PKE Tahap 2 § Meningkatkan Investasi infrastruktur, termasuk swasta § Perbaikan kondisi bisnis (antara lain EODB) § Logistik yang lebih baik, § Perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi § Kebijakan pertanahan/reformasi agraria § Kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri, termasuk agro industri dan alumina, dan industri parawisata § Deregulasi peraturan/perijinan di daerah 22
... dan terus memprioritaskan belanja infrastruktur Target infrastruktur 2017
Belanja infrastruktur terus meningkat Triliun Rupiah
500.0
Anggaran Infrastruktur
% Terhadap Belanja (RHS)
0
2017
0.0
2016
5 2015
100.0 2014
10
2013
200.0
2012
15
2011
300.0
2010
20
2009
Jembatan
Bandara
815 km
9 km
13 bandara
25
400.0
Rp Trillion
Jalan
Rel
Pelabuhan Laut %
55 lokasi Belanja Pemerintah Pusat
REFORMASI FISKAL
• Pembiayaan defisit yang realistis • Kesediaan pembayaran • Dana Bergulir Lahan • Skema pembagian risiko
Transfer ke Daerah
Terminal Bus
550 km
3
Pembiayaan
REFORMASI INSTITUSIONAL
REFORMASI REGULASI
• Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas • SMI dan IIGF • PPP Unit Kemenkeu
Pembaharuan regulasi terkait PPP: • Kesediaan pembayaran • Pinjaman langsung • Akuisisi lahan
Realokasi Belanja Subsidi dan Infrastruktur
392.0
2014
2015
2016
2017
186.0177.8
SUBSIDY
160.1
290.3
387.3
317.1
154.6
Sumber: Kemenko, Kemenkeu
INFRASTRUCTURE
23
Rencana Investasi Infrastruktur di Tahun 2017 Rencana Pembiayaan Konstruksi 2017 APBN (Rp 124 tn) 25%
31%
APBD (Rp 134 tn) ** BUMN (Rp 85 tn)
Rp500 tn* 0% 17%
27%
BUMD (Rp 2,4 tn) Swasta (Rp 154 tn)
• Dari rencana pembiayaan konstruksi 2017, sebanyak Rp 227 tn dialokasikan untuk proyek PSN dan Rp 271 tn untuk proyek Non-PSN • Dana pengadaan tanah untuk sebagian proyek PSN telah dialokasikan Rp 20 tn melalui LMAN
• Membangun 341 km jalan tol dengan nilai investasi Rp 37,5 tn • Membangun 828 km jalan baru dan 807 km peningkatan jalan dengan nilai Ro 41,4 tn
• Membangun 1,687 km dengan nilai investasi Rp 43,9 tn
• Memulai proyek RDMP dengan nilai investasi Rp 22,6 tn • Penyelesaian pembangkit listrik 5.828 MW dengan nilai investasi Rp 103,6 tn • Membangun Infrastruktur pengelolaan sampah di 29 provinsi dan 2 PLTSa dengan nilai investasi Rp 3,6 tn
• Membangun 39 bendungan dengan nilai investasi Rp 5,2 tn • Membangun Fasilitas SPAM di 118 kawasan dan 830.691 sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 7,4 tn • Membangun 1.004 km dan rehabilitasi 3.134 km jaringan irigasi dengan nilai investasi Rp 9,7 tn
• Membangun 2 bandara baru dan peningkatan 55 bandara dengan nilai investasi Rp 13,1 tn
• Membangun dan merehabilitasi 13 pelabuhan PSN, 68 pelabuhan nonPSN, dengan nilai investasi Rp 8,8 tn
• Membangun 5.832 km serat optik dengan nilai investasi Rp 3,3 tn
*)Tidak mencakup pengadaan sarana **)DAK Infrastruktur
24
Peningkatan Daya Saing Industri Meningkatkan Nilai Tambah melalui Hilirisasi Industri
STRATEGI AKSELERASI
1 AKSELERASI INDUSTRIALISASI (RPJMN 2015-2019)
TAX HOLIDAY untuk 8 industri
Pengembangan Perwilayahan Industri Di Luar Jawa Industri Kimia, Tekstil & Aneka
2
Pertumbuhan Populasi Industri
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika
Industri Agro
utama, seperti:Pertanian, Kehutanan, dan perikanan – berdasarkan industry pengolahan; Pembangunan infrastruktur dengan skema PPP
DAFTAR NEGATIF INVESTASI (Peraturan Presiden no 44/2016),seperti:
ü Getah Karet 0% à 100% ü Bahan Baku Farmasi 85% à 100%
KEBIJAKAN PENDUKUNG
3
Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing
INFRASTRUKTUR Konektivitas penyediaan energi TENAGA KERJA TERAMPIL Pendidikan & Pelatihan Vokasi 25
Hilirisasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri SEJUMLAH PROYEK KAKAP 2017 Rencana Investasi Sektoral 2020
Industri Kimia, Tekstil & Aneka 32 proyek, Rp134.5 triliun,151.050 pekerja PT PUPUK INDONESIA, SOJITZ, FERROSTAAL, LG
PT ASAHIMAS CHEMICAL
PT PANCA AMARA UTAMA – PT SURYA EKA PERKASA, GENESIS CORP. BANK PRIVATE EQUITY PARTNERS Ltd., PT DAYA AMARA UTAMA, PT SEP CHEM
PT PUPUK INDONESIA, PT SOJITZ INDONESIA & PT ELSORO MULTI PRATAMA
PT PERTAMINA & PT LION POWER ENERGY COAL-BASED METHANOL INDUSTRY
PT RAYON UTAMA MAKMUR
PT SYNTHETIC RUBBER INDONESIA (MICHELIN &
PT MAXXIS INTERNATIONAL
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika 21 proyek, Rp190,02 triliun, 9,432 pekerja PT KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN
PT INALUM
PT KRAKATAU STEEL
BINTANG DELAPAN GROUP
PT GUNUNG RAJA PAKSI
MITSUBISHI MOTOR CO LTD
PT INALUM & PT ANEKA TAMBANG Tbk.
TOYOTA MOTOR CO LTD
Industri Agro 19 proyek, Rp123,64 triliun, 23,355 pekerja DEVELOPMENT OF PULP AND PAPER INDUSTRY
PT ADIKARYA GEMILANG (SUNGAI BUDI GROUP)
Industri Kimia, Tekstil & Aneka Industri Agro Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika
Sumber: Kementerian Perindustrian
26
Menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
Kontribusi Pada PDB Nasional
10%
11%
13%
14%
15%
Devisa (Triliun Rp)
144
172
200
223
280
Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang)
11,4
11,8
12
12,6
13,0
Indeks Daya Saing (WEF)
#50
n.a
#40
n.a
#30
Wisatawan Mancanegara (Juta Kunjungan)
10
12
15
17
20
Wisatawan Nusantara (Juta Perjalanan)
255
260
265
270
275
Fasilitas Khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengurusan Visa on arrival & multiple visit visa
Kepemilikan properti untuk warga asing
Izin kependudukan bagi warga asing
Tax holiday, tax allowance & accelerated depreciation
0% VAT and luxury goods sales tax
Dikecualikan dari Daftar Negatif Investasi
169 negara dibebaskan dari visa untuk kunjungan ke indonesia (Perpres No. 21/2016,
2 Maret
2016)
3. SEZ Morotai
1. SEZ Tanjung Lesung
2. SEZ Mandalika 27
28
Pengembangan Wilayah Sumatera
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Wilayah Pertanian 22,1% Industri 20,0% Pertambangan 13,3%
Industri 28,5% Perdagangan 15,6% Konstruksi 10,2%
Sumatera
22.0%
1.1%
8.5%
4.5%
Jawa Source: BPS 58.8% % Pertumbuhan PDRB (yoy) Source: BPS
Sulawesi 6,1%
Pertambangan 27,0% Industri 18,0% Pertanian 13,8%
Kalimantan 7.6%
-‐1,6%
Pertanian 25,8% Konstruksi 12,3% Perdagangan 11,9%
Maluku & Papua 2.4% Pertambangan 22,6% Pertanian 15,4% Adm.Pemerintahan 12,6%
5.7% 7.4% Peranan Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional
Bali & Nusa Tenggara 3.1% Pertanian 19,9% Akomodasi Makan Minum 12,0% Perdagangan 10,1%
Pertumbuhan PDB Nasional
5,18%
l Pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional l Pertumbuhan ekonomi Sumatera dan Kalimantan tetap posiDf namun di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, akibat melemahnya permintaan komodiD
global
l Pertumbuhan Maluku dan Papua terkontraksi sejalan dengan kontraksi sektor pertambangan.
Source: BPS, BKF, diolah
Keunggulan Sumatera untuk Sentra Supply Chain Produk Perkebunan Dunia
• Posisi Geostrategis : Bersentuhan dengan jalur utama perdagangan dunia, Selat Malaka, Laut China Selatan, Selat Sunda dan sisi Dmur Samudera India à Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan global Indonesia. • Ekologis, • Neraca sumber daya air posiDf. Kebutuhan air di Sumatera saat ini 34 persen dari ketersediaannya. namun memerlukan pencermatan, karena diperkirakan pada tahun 2030, Sumatera berpotensi mengalami defisit air. • Sekitar 16 persen dari total kawasan hutan Indonesia terletak di Sumatera (Papua-‐Maluku (41 persen dan Kalimantan 27 persen). 66 persen daratan Sumatera kawasan hutanà hutan Sumatera keanekaragaman hayaD yang Dnggi. • Energi: • Cadangan minyak 5.279 MMSTB (tersebar di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, dan Natuna). • Cadangan gas terbesar yaitu 82,59 TSCF (Natuna). • Cadangan batubara 64,59 juta ton di selatan-‐Dmur Sumatera. • Geothermal sebesar 13.516 MW. (sumber: ESDM, 2012). • Perkebunan : Kelapa Sawit dan karet mendominasi pembentukan daya saing ekonomi wilayah Sumatera. • Produksi kelapa sawit Sumatera 60-‐65% produksi nasional. Luas kebun sawit sekitar 5-‐6 juta hektar. Sekitar 38 persen lahan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil. • Produksi karet alam Indonesia 63% produksi nasional. Indonesia sekitar 28 persen, Thailand sekitar 30 persen produksi dunia . • Produk perkebunan lain berpotensi dikembangkan seperD kopi, tebu, kayu manis, kelapa • Kegiatan Ekonomi Utama perkebunan melipuD perkebunan, proses pengolahan, dan industri hilir, menghasilkan produk-‐produk dengan nilai tambah dan rantai nilai Dnggi à PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA BERBASIS PERKEBUNAN
Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera yang sudah dan sedang dikembangkan • KPBPB Batam, Bintan dan Karimun (revitalisasi menjadi KEK) • KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara) • KEK Tanjung Api-‐Api (Sumatera Selatan) • KEK Tanjung Kelayang – Belitung (Parawisata) • Kawasan Industri Dumai • Kawasan Industri Kuala Tanjung (sedang disiapkan menjadi KEK) • KEK Lhok Seumawe (Aceh) • Kawasan Wisata Danau Toba
Pusat pertumbuhan ekonomi yang baik memerlukan lima komponen utama
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Kerangka Kerja Konektivitas : Menghubungkan Pusat Pertumbuhan, Antar Zona Ekonomi, Dalam Zona Ekonomi dan Zona Ekoomi Dengan Pasar
34
GAMBARAN UMUM PELABUHAN KUALA TANJUNG
35
Gambaran Umum Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Ø Terletak di Selat Malaka pada Akses transcontinental (Asia Pasifik , Eropa , Amerika) : jalur utama Timur-Barat (terpadat) pelayaran dunia dimana lalu lintas kontainer lebih dari 50 Juta TEUs Ø Kedalaman Air 12m dicapai dalam 2.0-2.5km dari garis pantai sehingga posisi Kolam 15-17 MLWS, dapat dimasuki oleh kapal berukuran besar Ø Sedimentasi yang rendah sehingga minimum dredging Ø Estimasi dapat dikembangkan sampai Kapasitas 25.000.000 TEUs Ø Terletak pada daratan utama pulau Sumatera yang memberikan akses langsung “hinterland” (Jalan Tol Trans Sumatera dan rel kereta api)
Ø Lokasi dekat dengan fasilitas eksisting PT Inalum dan KEK Sei Mangkei. Fasilitas Eksisting yaitu Jetty Inalum, Jetty PT Multimas Nabati Asahan (Minyak Sawit Kasar/CPO) dan Jetty Dommas (tidak digunakan)
36 36
Jalan Tol Trans Sumatera (8 ruas) Profil Proyek RINCIAN PROYEK • Nilai Investasi: Rp 82.1 Triliun • Skema Pendanaan: Penugasan kepada PT Hutama Karya • Lokasi: Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung • Penanggung Jawab Proyek: PT Hutama Karya • Rencana mulai konstruksi: 2015 (Medan – Binjai) • Rencana mulai operasi/Commercial Operation Date: 2017 (Medan – Binjai)
DESKRIPSI 4 Ruas Pertama • Ruas Medan – Binjai • Ruas Palembang – Indralaya • Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar • Ruas Pekanbaru – Dumai 4 Ruas Tambahan • Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang • Ruas Kisaran – Tebing Tinggi • Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung • Ruas Palembang – Tanjung Api-api
37 37
Profil tiga ruas tambahan Trans Sumatera yang menjadi prioritas setelah pembangunan 8 ruas Tiga Ruas tambahan Trans Sumatera yang diprioritaskan berdasarkan Surat Menteri PUPR No. KU.06.01-Mn/789 tanggal 23 Agustus 2016 Banda Aceh
Medan Tebingtinggi
Medan – Banda Aceh Lokasi
: Sumatera Utara, Banda Aceh
Nilai Investasi
: Rp. 70,1 T
Medan – Banda Aceh
Konstruksi
: 2018
Tebingtinggi – Prapat
Operasi
: 2025
Panjang
: 470 km
Pekanbaru – Padang
Rantau Prapat Pekanbaru
Padang
Tebingtinggi – Rantau Prapat Lokasi
: Sumatera Utara
Nilai Investasi
: Rp. 15,5 T
Konstruksi
: 2018
Operasi
: 2020
Panjang
: 98,5 km
Pekanbaru - Padang
Kemampuan APBN terbatas sehingga Pemerintah dan HK perlu menyiapkan opsi sumber pendanaan untuk memenuhi porsi ekuitas dan calon investor untuk memenuhi kebutuhan pinjaman Sumber: Hutama Karya
Lokasi
: Sumatera Barat, Riau
Nilai Investasi
: Rp. 42,7 T
Konstruksi
: 2018
Operasi
: 2024
Panjang
: 240 km 38 38
Kesimpulan § Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sedikit meningkat dengan disertai harga komoditas yang tidak berubah dan sektor keuangan yang relatif berisiko. § Perekonomian Indonesia akan tetap kuat dengan posisi fiskal yang lebih baik. Permintaan domestik akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1% - 5,3%. § Wilayah Sumatera mempunyai potensi yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, dengan: § Pengembangan pusat pertumbuhan (KEK dan atau KI) berbasis perkebunan yang terintegrasi dengan industrinya à pembangunan sektor perkebunan dan agro industri § Pengembangan kawasan parawisata – Danau Toba, Tanjung Kelayang § Konektivitas yang baik antara daerah hinterland, dengan pusat pertumbuhan dan terhubung secara global melalui pelabuhan dan bandara internasional. § Pembangunan infrastruktur lainnya seperti listrik, air, jalan tol, KA § Pengembangan pusat pelatihan SDM dan riset terkait perkebunan dan parawisata
§ Paket kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat perlu didukung oleh deregulasi Pemerintah Daerah untuk membangun pondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas pada tahun 2018 dan selanjutnya. 39
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2016
@PerekonomianRI
