I I
,il.
..1
Pembangunan Wilayah
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kawasan Agribisnis:
l
Pembangunan Pertanian Berbasis Kewilayahan DEnrM. MasyrunRrynor Dr. Ir. DediM MasykurRijadiadalahDeputiBidangSumberDayaAlam danLingkunganHidup BAPPENAS. Pokokpokokpikirandalam tulisanini prrnih diia*paiknn pada disktrsipanelbertemaican : "Paraligma Baru Pemb erd aya an lV[asyarak at Mel al ui Pengemb angan l(a wasan Agribisnis Dalam Rangka Otonomi Daerah"yang di selenggarakan DPD InkindoDKI,30 Oktober2002-red
PembedayaanMasyara kat Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalut tiga pilar utama, yaitu memberikan kondisi dan iklim yang mendukung (enablittg), memberdayakan dan meningkatkan kapasitas (empowering), dan rnelindungi kepentingannya (protecting). Pemberdayaan masyarakat terutama ekonomt masyarakat Indonesia yang sebagian besar dicerminkan oleh ekonomi usaha kecil, masih lemah dan kurang tangguh untuk menghadapi dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang terbuka. Usaha-usaha kecil yang dimaksud meliputi koperasi, usaha informal, usaha pertanian skala kecil, dan usaha masyarakat pertanian, pedesaan, serta pengusaha kecil lainnya. Pengembangan masyarakat pertanian atau para pengusaha pertanian dapat dipandang sebagai salah satu upaya inti pengembangan ekonomi rakyat mengingat kenyataan bahwa koperasi, usaha informal, dan usaha kecil nasional sebagian besar bergerak di bidang pertanian. Peningkatan pendapatan usaha di bidang pertanian dilakukan dengan memanfaaatkan rangkaian proses produksi yang terkait dengan komoditas hasil pertanian. Rangkaian proses produksi dan distribusi itu, yang didayagunakan para pelaku untuk memperoleh nilai tambah dan peningkatan pendapatan, dikenal dengan istilah agroindustri dan agribisnis. ,Pembangunan pertanian dilaksanakan melalui pendekatan agribisnis dan dikembangkan secara lebih terpadu dengan pembangunan perdesaan, sehingga pembangunan akan makin terarah dan sumber daya yang serba terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian diharapkan disparitas pertumbuhan pendapatan desa dan kota clapat diperkecil, tercipta iapangan kerja yang produktif yang pada gilirannya dapat mengatasi kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan, serta terwujud kondisi sosial ekonomi rakyat di perdesaan yang kukuh dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan agribisnis diletakkan dalam konteks pembangunan kawasan andalan dengan komoditas unggulan yang ditetapkan oleh para pelaku kegiatan di daerah sesuai potensi dan aspirasi masingmasing pihak terkait (stakeholders)Hal ini sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sem.angat UU tersebut pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah berada dalam kewenangan penuh daerah, baik
Pembangunan Percncanaan No,3VApril - JuniZOOS- 3 1
;'
'
Pembangunan I wilaYah wK:;, ,,,,l
w*',-.
dalam pengambilan keputr-rsan tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan melalui pemilihan wilayah, kawasan yang akan diandalkan, pola yang akan dikembangkan, maupun pemilihan dan pemanfaatan produk-produk potensi daerah yang akan diunggrrlkan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah mempunyai tujuan yang lebih murni, yaitu mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan potensi unggulan daerah, yang secara bersama-sama mendukung pembangunan ekonomi daerah. Di lain pihak iklim giobalisasi yang tidak dapat dibendung dan adanya kesepakatan internasional, menghadapkan pemerintah daerah sebagai wilayah terdepan nasional kepada tantangan-tantangan yang begitu nyata bagi potensi dan produk unggulannya untuk bersaing bebas dengan produk impor secara kompetitif. Kedua hal tersebut memberikan implikasi bahwa perkembangan ekonomi daerah harus dapat dipacu dengan lebih cepat melalui pengembangan potensi, andalan dan unggulannya agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas. Hal tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi produksi maupun komoditas unggulan dalam kesatuan sistem agribisnis yang tidak terpisahkan, sehingga menghasilkan peningkatan nilai tambah dan secara langsung memberikair arti bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya, pembangun ekonomi daerah berbasis agribisnis akan sangat membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, kerjasama dan kemitraan antar pelaku, sehingga sasaran pernbangunan' akan lebih cepat terc4pai. Kawasan agribisnis dikembangkan di wilayah perdesaan, terutama dalam skala kecil dan menengah, dengan memanfaatkan hasil pertanian dan tradisi usaha masyarakat setempat untuk mendukung pernbangunan pertanian, pertumbuhan dan restruksi ekonomi perdesaan. Pembangunan perdesaan akan dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan. pertanian dengan memperhatikan karakteristik wilayah, sehingga kebijakan pembangunan akan makin terarah dan sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan terpadu. Dengan demikian diharapkan disparitas pertumbuhan pendapatan desa dan kota dapat diperkecil, serta terciptanya lapangan kerja yang produktif pada gilirannya dapat mengatasi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, juga terwujudnya kondisi ekononomi rakyat di perdesaan yang kukuh dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan pendekatan pemberdayaan masyarakat maka pembangunan pertanian akan tetap menjadi perhatian utama. Sektor pertanian akan tetap menjadi tumpuan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan peningkatan kualitas usaha pertanian yang berwawasan agribisnis di daerah perdesaan, dan sekaligus mengembangkan agroindustri yang mampu mendukung proses transformasi struktural. Sehubungan dengan transformasi struktural, pengembangan kawasan agribisnis akan semakin strategis peranannya mengingat alasan-alasan sebagai berikut : pertama, kegiatan agribisnis mempunyai basis surnber daya yang kuat dan beraneka ragarn serta merupakan basis kegiatan ekonomi masyarakat yang luas: kedua, kegiatan agribisnis dan agroindustri mampu meningkatkan nilai tambah darr menyerap tenaga kerja serta relatif lebih mudah dikendalikan dari penbemaran lingkungan; ketiga, produk-produknya menghasilkan komoditas yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat serta ekspor secara bersaing. Pengernbangan agribisnis diperkuat dengan pengembangan lima komponen dasar yaitu : pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencakup kualitas petani pengusaha agribisnis dan aparat pemerintahan. Kedua, pengembangan teknologt tepat guna yang mendukung produktivitas, mutu dan kelestarian sistem pertanian. Ketiga, pengembangan kelembagaan pembangunan pertanian dengan memperhatikan simpul- simpul dan jaringan kelembagaan agribisnis serta kelembagaan pendukung lainnya seperti kelembagaan pendanaan dan informast. Keempat, pengembangan sumber daya biofisika yang meliputi pengembangan dan pemanfaatan lahan, air, dan sumber daya hayati. Kelima, pengembangan sistem pendukung pertanian di tingkat lokal yang meliputi prasarana fisik seperti transportasi, komunikasi, tenaga listrik, tata ruang dan tata guna tanah, serta penyediaan berbagai sarana produksi,.pengolahan dan pemasaran hasilnya
3 2 - P","n.unuanPembangunan No.3VApril - Juni2003
Pembangunan Wilayah ll. Pemberdayaan EkonomiRalryatMelaluiPengembangan KawasanAgribisnis Pengembangan agribisnis mernpunyai peranan yang sangat penting dan skategis terutama dalam kaitannya dengan : (1) pengembangan agribisnis lebih menjamin peningkatan efisiensi dan produktivitas masyarakat pertanian, terutama bila proses pengembangan sistem agribisnis yang dilakukan dibangun di atas landasan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penerapannya, dan (2) pengembangan agribisnis dapat berfungsi sebagai jembatan peralihan orientasi ekonomi masyarakat dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Artinya, agribisnis bisa menjadi motor penggerak proses industrialisasi perdesaan secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat serta fungsi sumberdaya alarn dan lingkungan.
KEBUN KELAPA SAWIT. per tanian yang Pembangunan didasar kan ataspengembangan agr ibisnis ter sebut di atashar uspula bertitiktolakdarikondisinyatakinerja sistemoertanian nasional.
Namun demikian, pembangunan pertanian yang didasarkan atas pengembangan agribisnis tersebut di atas harus pula bertitik tolak dari kondisi nyata kinerja sistem pertanian nasional. Hal ini sangat penting untuk diintegrasikan mengingat sistem agribisnis menuntut pola baru dalam praktik pembangunan pertanian. Sementaraitu sistem pembangunan pertanian nasional memiliki ciri-ciri berikut : 1.
Pusat pembangunan pertanian nasional masih terkonsenfrasi di Pulau Jawa telah memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang lehih baik daripada pulau-pulau lain Indonesia;
2.
Tingkat urbanisasi masyarakat pertanian perdesaan ke perkotaan lebih didorong oleh lemahnya sistem ekonomi pertanian di perdesaan daripada ditentukan oleh tingginya harapan-harapan kehidupan yang lebih baik di perkotaan;
3.
Sistem produksi pertanian nasional didominasi oleh pola usaha tani'subsisten' ;
4.
Struktur permodalan di sektor pertanian masih relatif lemah
5.
Belum berkembangnya penguasaaniptek untuk berbagai komoditas unggulan; dan
6.
Masih ri:ndahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian secararelatif dari sumberdaya manusia yang berada di sektor industri dan jasa.
Mekanisme pemberdayaan masyarakat menuntut berbagai bentuk pembaharuan pembangunanpertanian dan perdesaan.Perubahanmendasaryang pertama adalah mengintegrasikan agribisnis on farm dan off farm beserta sub-sistem pendukungnya sebagai satu kesatuan sistem yang bisa ditangani penuh oleh masyarakat pertanian. Namun demikian, ada beberapa komponen subsistem pendukung, misalnya pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan, yang masih harus tetap berada dalam ranah (domqin)publik dengan pemerintah sebagaipemegang peran utama" Perubahan ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam praksis pembangunan pertanian karena berbagai aspek agribisnis yang selama ini dipersepsikan sebagai aspek di luar pertanian harus sudah mulai cliinternalisasikanke dalam pembangunan pertanian.
Perencanaan Pembangunan No.3VApril. JuniZOOS- 3 3
lll
_
Pembangunan I Wilavah Perubahan mendasar yang kedua adalah perubahan struktur investasi pembangunan. Bila struktur investasi pembangunan nasjonal selama ini lebih bertumpu pada pembangunan perkotaan dan sektor-sektor ekonomi perkotaan seperti industri manufaktur, perbankan, dan permukiman, maka pacla masa datang investasi pembangunan harus memberi perhatian yang l'ebih besar ke pertanian dan perdesaan.Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa sektor pertanian dan perdesaan merupakan sektor yang menghidupi lebih dari separuh rumah tangga nasional dan hampir separuh tenaga kerja nasional. Oleh karenanya, adalah wajar bila investasi pembangunan diarahkan lebih banyak pada sektor ini. Hal ini juga penting artinya untuk merevitalisasi perekonomian perdesaan sehingga urbanisasi yang saatini sangattinggi lajunya dapat dikurangi melalui pembangunan pertanian dan perdesaan. Dalam pengertian pemberdayaan ekonorni rakyat, investasi diartikan lebih luas dari yang umumnya dipahami masyarakat. Investasi, dalam pengertian ini, akan berpengaruh terhadap perubahan sistem nilai masyarakat. Investasi di sini bukan saja investasi dalam bentuk modal, tetapi juga meliputi akumulasi modal manusia dan modal sosial. Dengan pengertian ini, perubahan pola inrrestasi pembangunan akan merupakan hal yang fundamental. Dalam konteks pembangunan ekonomi rakyat, investasi menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat pertanian yang fundamental. Dengan perubahan pola investasi ini sistem agribisnis yang menguntungkan dan terjangkau masyarakat dapat dikembangkan. Perubahan pola investasi pembangunan yang dimaksudkan.juga akan menjadi rirekanismepenting dalam mengatasi kendala-kendala sistem pertanian. Di samping kedua perubahan mendasar di atas, upaya perwujudan agribisnis sebagaistrategi pemberdayaan ekonomi rakyat di perdesaan harus pula disertai dengan pengembangan hal-hal sebagaiberikut : 1.
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian. I'engembangan sunrberdaya manusia pertanian merupakan pondasi dasar untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat pertanian. Sumberdaya manusia pertanian dan perdesaan yang berkualitas tinggi adalah prasyarat pengembangan agribisnis dan sekaligus Prasyarat pengembangan sistem inovasi pertanian, termasuk di dalamnya teknologi dan kelembagaan pertanian beserta perangkat-perangkat pendukungnya. Hanya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian dan perdesaan yang tinggi sub-sistem off farnt agrobusinessyang selama ini berada di luar domain masyarakat pertanian akan dapat diambil alih. Pengembanganteknologi masyarakat yang menjamin peningkatan produktivitas dan efisiensi tanpa harus membuat masyarakat pertanian tersisih dari sistem pertanian secara struktural. Pengembanganteknologi pertanian secarapartisipatif perlu ditingkatkan.
a J.
Pengembangankelembagaan pertanian baik formal maupun informal yang berkaitan dengan penyediaan input, produksi, pengolahan dan peningkatan mutu produk, mauPun Pemasaran yang mampu mewadahi perubahan periiaku komponen sistem agribisnis. Dan, yang lebih penting lagi adalah perlunya pemantapan tata ruang dan tata guna tanah serta kelembagaan pertanahan yang mampu meningkatkan kinerja pertanian dan agribisnis, yang mampu menjamin keamanan dan kenyamanan berusaha di bidang pertanian. Demikian pula penataan jaringan kelembagaan agribisnis yang meliputi pengembangan kelompok tani yang terintegrasi dalam wadah koperasi pertanian, serta pembinaan kemitraan usaha antara kelembagaan ekonomi petani dengan pelaku ekonomi skala besar BUMN dan swasta, Pemanfaatan, pengembangan, dan peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan sehingga keberlanjutan sistem pertanian dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Hal ini berimplikasi bahwa upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem agribisnis.
5.
Pengembanganfaktor'faktor penunjang yang mampu menjamin perilaku optimal komponenkomponen sistem agribisnis dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati. Faktorfaktor penunjang ini terutama berupa pengembangan prasarana, pengaturan sistem persaingan dan perdagangan, kelembagaanpendanaan agribisnis, dan lain sebagainya.
No.3UApril - Iuni 2003 3 4 - P","n"unuanPembangunan
Pembangunan Wilayah Dari upaya pengembangan di atas, pengembangan sumberdaya mernusiadan kelembagaannya merupakan upaya terpenting dalam pembangunan ekonomi rakyat di perdesaan melalui strategi pengembangan agribisnis. Hal ini penting untuk dilakukan secaraterencana dan terpadu karena hanya dengan kualitas sumberdaya manusia perdesaan yang tinggi berbagai aspek agribisnis yang selama ini berada di luar kontrol masyarakat pertanian dan perdesaan dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat perdesaan. Hal ini juga penting artinya bagi persiapan masyarakat pertanian dan perdesaan dalam menghadapi persaingan yang semakin terbuka baik di dalam negeri {naupun dalam arena internasional.
Pengem Ill. Pembiayaan banganKawasanAgfibisnis 3.1. Modal dan Pemupukan Modal Modal diperlukan untuk investasi pembangunan. Selain tenaga kerja dan sumberdaya alam, modal merupakan faktor produksi yang paling penting. Ketiga faktor produksi tersebut yaitu sumberdaya alam, tenaga kerja dan modal harus tersedia dalam jumlah cukup bagi suatu proses produksi yang bernilai ekonomis. Dengan penanaman modal atau investasi, volume dan spektrum usaha dapat diperbesar dan itu berarti kesempatan menggali keuntungan menjadi semakin terbuka. Selanjutnya sebagian keuntungan yang diperoleh dapat ditanam kembali dalam bentuk investasi guna perluasan dan pengembanganusaha. Pemilihan krtmoditas, kegiatan, dan penentuan kawasan untuk investasi secara normatif tergantung pada variabel harga dan biaya. Alokasi sumberdaya, modal dan tenaga kerja harus sedelnikian rupa sehingga nilai marjinal produknya sama dengan harga modal (suku bunga) dan harga tenaga kerja (upah). Efisiensi ekonomi yang dicapai dengan pendekatan nilai produk marjinal ini tentu saja akan mengalami distorsi dengan adanya kebijakan-kebijakan subjektif yang mengarah
ASLIINDONESIA BUAHSEGAR ANEKA pertanian Produkataukomoditas m udahr usakbilatidakditangani ber sifat denganbaikdalambentukpenanganan pr imerpengolahan, , danpemasar an.
pada pemberian perlakuan khusus atau insentif bagi kegiatan atau komoditas tertentu. Kebijakan yang distortif ini memang menguntungkan pihak yang dilindungi namun dalam skala nasional ekonomi secara keseluruhan mengalami kerugian. Dengan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penanaman modal perlu dilakukan secaratepat dan benar berdasarkan atas kondisi objektif. Penanaman modal dalam bidang pertanian adalah upaya untuk memanfaatkan sumberdaya pertanian yang dimiliki dan dalam konteks menempatkan sektor pertanian sebagai sektor ekonomi penting. Dengan demikian sektor pertanian dapat berkembang dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi ini seterusnyabisa digunakan atau ditanam kembali pada kegiatan yang lebih produktif dan menguntungkan.
No.3VApril -tuni ZOOS- 3 5 Percncanaan Pembangunan
Pembangunan I
Wilavah
3.2. Kelembagaan Pembiayaan Agribisnis [Jntuk memahami kelembagaan pembiayaan agribisnis maka teelebih dahulu harus mengetahui permasalahan dasar pembiayaan kegiatan pertanian. Beberapa sifat-sifat inheren agribisnis yang pada dasarnya dapat dipandang sebagaimasalah atau tantangan bagi pengembangansektor ini adalah sebagai berikut: 7.
Daerah produksi tersebar, lebih banyak dilakukan oleh petani individual atau perusahaan skala kecil. Implikasinya yaitu bahwa perlu kegiatan konsentrasi hasil panen dan kegiatan dispersi sarana produksi.
2.
Produksi bersifat temporal, tergantung cuaca, musim dan iklim, rentang terhadap perubahanperubahan lingkungan, mudah diserang hama penyakit dan dapat saja mengarah pada kegagalan .panen. Dengan demikian usaha pertanian memiliki lesiko dan ketidakpastian yang cukup besar
3.
Produk atau komoditas pertanian bersifat mudah rusak bila tidak ditangani dengan baik dalam bentuk penanganan primer, pengolahan, dan pemasaran. Lokasi produksi yang tersebar dan srrlit dijangkau membuat kerusakan dan kehilangan panen adalah persoalan serius bagi petani. Implikasinya yaitu bahwa kegiatan produksi (budidaya saja akan kurang membawa dampak positip bagi petani apabila tidak dikaitkan dengan kegiatan terusannya.
4.
Petaniyang banyak jumlahnya menghadapiketidak-sempurnaanpasar.Di pasar saranaproduksi, petani menghadapi struktur pasar yang mono(oligo)polistik yang membuat harga yang harus dibayarnya lebih mahal dari apa yang seharusnya.Sebaliknyadi pasar produk usahatani,petani menghadapi pasar mono(oligo)psonistik yang memhuat harga ditawarkan kepada mereka cenderung lebih rendah dari apa yang seharusnya
Kelembagaan pembiayaan agribsinis sejauh ini kurang mendapat perhatian dan karena itu relatif tidak berkembang dibandingkan dengan kelembagaan pembiayaan pada komoditas atau sektor lain. Di bebera.padaerah, contohnya di Sumatera Barat, telah berkembang beberapa lembaga pembiayaan di tingkat desa (Bank Nagari) yang pblayanannya memang'terfokus pada pertanian. Dengan pola manajemen modern seperti pada bank-bank lainnya serta dengan pendekatan yang lebih personal antara nasabah dan pihak bank maka bisnis perbankan seperti ini bisa berjalan dengan baik. Namun sayangnya apa yang berkembang di Sumatera Barat ini tidak berlaku umum dan karena itu tidak dijumpai di daerah lain di lndonesia. Pembiayaan pertanian dapat dibagi dalam tiga golongan besar yaitu : (1) perbankan (2) individual, dan (3) program kredit pertanian. Pembiayaan oleh perbankan umumnya dialami oleh petani maju, skala besar dan berorientasi pasar. Dengan kemampuan manajemen yang dimiliki, petani atau pengusaha pertanian ini dapat deng;anmudah mengaksesdukungan modal dari pihak perbankan. Tentu saja ini dilakukan berdasarkandata pendukung yang lengkap dan proposal yang menjelaskantentang rencana usahanya. Semua ini bisa dilakukan petani besar karena kemampuan yang mereka miliki, atau paling tidak mereka dapat membayar orang lain untuk menyusun rencana usaha serta proposal mereka, Kelompok yang kedua adalah pembiayaan oleh petani secaraindividual mengandalkan modal mereka sendiri. Petani kelompok ini tidak selalu petani kecil, karena ada juga petani skala besar yang menggun3kan kemampuan modal sendiri untuk menjalankan usahanya. Namun demikian kelompok kedua ini lebih banyak didominasi oleh petani kecil yang memang lemah dalam usahanya, cenderung subsisten, atau memiliki marketable surplus yang rendah. Selain itu mereka termasuk kelompok ini karena.ketidak mampuannya dalam mengakses modal dari pihak lembaga pembiayaan formal. Akibatnya mereka cenderung berhubungan atau didekati oleh lembaga pembiayaan informal termasuk rentenir, apabila mereka membutuhkan tambahan modal. Kelompok petani seperti ini adalah bagian terbesar pada struktur masyarakat yang melakukan usaha pertanian sehingga patut menjadi perhatian dalam penentuan program dan sasaranpembangunan. Kelompok ketiga adalah petani yang memperoleh bantuan pembiayaan dari program kredit pemerintah. Kelompok ini pada umumnya berada di kawasan-kawasan yang merupakan sentra produksi padi sebagai komoditas utama pertanian nasional. Dengan kata lain, petani yang memiliki
3 6 - P"r"n""nuanPembangunan No.3VApril. luni 2003
Pembangunan Wilay akseskepada program kredit pemerintah pada umumnya adalah petani tanaman pangan, khususnya padi, dan berdiam di daerah produksi utama yang beririgasi teknis. Bukan saja pada aspek produksi, kelompok petani ini juga menerima beberapa keuntungan lainnya dalam pemasaran dan pengolahan hasil panenya. Implikasinya yaitu bahwa ada banyak petani lainnya yang diluar batasan-batasan yang disebutkan ini yang tidak memiliki akses atau tidak dijamah oleh program kredit atau pola pembiayaan seperti ini. Ke depan, dalam rangka pemberdayaan semua kelas petani yang mencakup semua komoditas maka tentu saja kelompok petani yang tidak terjangkau oleh plogram kredit pertanian ini patut mendapat perhatian, baik dalam bentuk bantuan,finansial atau insentif-insentif lainnya yang membuat mereka menjadi lebih maju, Selain pada sektor produksi, pembiayaan agribisnis juga menyangkut kegiatan pra produksi dan pasca produksi yaitu pasca panen dan pemasaran. Karena sifat-sifat kegiatan ini serta produksi yang berorientasi pasar maka dapat dikatakan bahwa usaha-usaha dalam bidang ini tidak dijamah atau jauh dari jangkauan petani kecil. Dengan kata lain usaha-usahaini hanya merupakan arena bagi mereka yang memiliki modal. Karena dilakukan oleh mereka yang kuat dalam permodalan maka ada kecenderungan usaha usaha ini sebagiandibiayai dengan modal sendiri dan sebagianlagi melalui fasilitas perbankan resmi
lV.AlternatifSistemPembiayaan Kawasan Agribisnis Sistem pembiayaan pertanian di masa yang akan datang boleh dikatakan memiliki ciri-ciri yang sama dengan perdagangan barang dan jasa pada umumnya. Karena era yang akan datang ini adalah era globalisasi yang tidak lain merupakan suatu proses yang mengarah pada semakin terintegrasinya perekonomian suatu negara dengan perkonomian dunia, maka dengan sendirinya sistem pembiayaan agribisnis Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari gejala tersebut. Mau atau tidak, suka atau tidak, agribisnis dan pembangunan sektor pertanian Indonesia tidak akan dapat menghindarkan diri dari arus globalisasi. Di bawah kondisi kompetisi global dimana transparansi,prof esionalisme,merit atas prestasi betu-betul dijunjung tinggi maka tidak akan ada kolusi, nepotisme, serta hubungan dan sentimen primordial yang mewarnai kegiatan bisnis. Sektor swasta, baik nasional maupun asir-rg,akan berperan besar. Namun demikian pemerintah masih tetap diperlukan Berikut ini adalah suatu kerangka pikir tentang sistem pembiayaan agribisnis di masa yang akan datang 4.1. Globalisasi Sistem Pembiayaan Pembiayaan pertanian akan terbuka bagi sektor asing. Gejala tersebut sudah mulai terasa dengan keikutsertaan perusahaan multi nasional dalam kegiatan produksi agroindusfri dan perdagangan internasional. Selain itu saham perusahaan agribisnis yang sudah diperdagangkan di pasar saham juga menjadi indikasi bahwa sistem pembiayaan sudah bersifat global. Karena adanyi globalisasi ini maka dengan sendirinya komoditas agribisnis harus memenuhi kriteria-kriteria perdagangan dan kesepakatan internasional. Dengan demikian kebijakan pemerintah yang bersifat protektif seperti dukungan harga, subsidi, tarif dan kuota perlu. dihapuskan. Disamping itu pula pemerintah perlu melakukan deregulasi dan debirokratisasi pada keseluruhan sistem agribisnis. Sementara itu praktek bisnis yang dapat secara langsung merugikan pengusaha negara lain seperti dumping dan subsidi ekspor harus pula dihapuskan. Secara ringkas, liberalisasi perdagangan global menimbulkan paling tidak tiga implikasi besar terhadap agribinis dan kebijakan pembangunan pertanian nasional. 1.
Agribisnis domestik harus bisa hidup mandiri tanpa bantuan subsidi dan proteksi pemerintah
2.
Agribisnis domestik harus siap menghadapi persaingan terbuka dengan perusahaan luar negeri
3.
Instrumen kebijakan pembangunan pertanian harus disesuaikan dari yang bersifat,bantuan dan proteksi langsung (subsidi, dukungan harga, tarif dan kuota) ke vang bersifat fasilitator dan bimbingan ( pembangunan prasarana riset dan penyulahan serta informasi pasar).
No 3UApril - luni ZWZ - 37 Percncanaan Pembaneunan
Pembangunan Wilayah I
Implikasi terbukanya pembiayaan agribinis bagi swasta asing adalah :
1.
Seluruh sub-sektor dan bahkan komoditas akan berpeluang untuk dimasuki Demikian pula seluruh kawasan di Indonesia dapat dijangkau. Di satu sisi ini berarti bahwa modal bukan menjadi masalah, sejauh memang pemerintah telah memainkan peranannya sebagaipembimbing dan fasilitator serta sistem hukum dan kondisi keamanan yang mendukung. Namun cii lain pihak tt usih ada keraguan-keraguan bila saja masuknya modal asing ini membuat sehingga kedaulatan (sovereignity) menjadi hilang atau berkurang. Sebagai contoh, apabila perdagangan komoditas beras terbuka Secarabebas maka campur tangan pemerintah dalam hal perberasan akan berkurang. Mengatasi hal ini maka kembali peranan pemerintah seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya perlu dilakukan.
2.
Dana asing akan masuk bersama teknologi yang tentu saja lebih baik dan teknologi yang ada. Dengan begitu hal ini merupakan kesempatan bagi pengusaha domestik untuk mengadopsi teknologi yang dimaksud. Tentu saja ini tergantung dari kemampuan pengusaha domestik serta contract arrangement. Bila ini tidak diperhatikan dikuatirkan kesempatan untuk meraih teknologi yang mutahir menjadi hilang.
4.2. Peranan Pemerintah Sebagaisuatu negara, apapun yang terjadi dan dilakukan di daiam yurisdiksi negara ini pada akhirnya menjadi tanggung jawab pernerintah. Demikian pula dalam hal investasi dan pembiayaan sektor pertanian, meskipun dilakukan oleh siapapun, pada akhirnya adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang paling utama dari pemerintah yaitu menjamin bahwa semua yang dilakukan bermuara pada semakin baiknya kehidupan sosial ekonomi, yaitu perbaikan tingkat Karena ini merupakan tujuan pembangunan kesejahteraan,keadilan dan kemakmuran. maka bertitik tolak pada hal'ini, pemerintah dapat memainkan peranannya. I't'ranan pemerintah itu pada intinya terdiri kegiatan-kegiatan pelayanan, pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pencapaian iujuan pembangunan pertanian pada umumnya serta pembangunan kelembagaan pembiayaan agribisnis pada khususnya, peranan tersebut dapat diformulasikan dalam langka-langkah berikut (Musgrave and Musgrave, 7984): 1.
Menjamin bahwa mekanismepasaryang terbentuk akan bermuara pada penggunaansumberdaya modal secara efisien yang berdasarkan pada pasar faktor produksi (input) dan produk (output) yang kompetetif. Ini berarti bahwa tidak ada halangan atau rintangan untuk pelaku ekonomi ikut aktif daiam bisnis pembiayaan pertanian dan bahwa semua pelaku memi.liki informasi yang sempurna. Dalam hubungan ini pemerintah perlu mengeluarkan aturan main dalam bentuk produk perundangundangan serta struktur legal dalam menjamin terciptanya kondisi ini.
2.
Apabila karena perubahan harga dan biaya bisnis permodalan pertanian menjadi tidak efisien maka pemgrintah perlu campur tangan secaralangsung. Ini dilakukan karena inefisiensi bisa saja disebabkan karena sifat-sifat usaha pertanian itu sendiri (contohnya kebutuhan modal yang sangatbesar dan lama tingkat pengembalianmodal) yang tidak memiliki daya tarik bagi usaha swasta, dan perlu ditelaah apakah perlu menjadi tanggung jawab publik.
3.
Meskipun struktur legal sudah tersedia dan semua rintangan bisnis telah dihilangkan namun apabila bisnis pembiayaan pertanian ini tidak berkembang maka ini menandakan adanya eksternalitasyang bermuara pada kegagalan pasar. Kondisi ini membutuhkan camPur tangan sektor publik.
4.
Nilai-nilai sosial (social values and judgements) diperlukan dalam rangka distribusi pendapatan {an kesejahteraan,transmisi sumberdaya antar kelompok, antar wilayah, dan perlindungan terhadap hak-hak pemilikan, termasuk hak-hak masyarakat asli (indigenous PeoPle).Nilainilai sosial tersebut hanya bisa diwujudkan atau dijamin melalui keterlibatan sektor publik.
5.
Nilai-nilai sosial politik diperlukan dalam upaya pencapaian beberapa tujuan pembangunan lainnya seperti keseimbangan penyerapan tenaga kerja, stabilitas harga, dan tingkat pertumbuhan
No.3VApril - Juni2003 3 8 - p"r"n.un"an Pembangunan
Pembangunan Wilavah ':':ffi '
ekonomi tertentu, dan realokasi barang dan jasa secara adil. Untuk itu kebijakan publik diperlukan guna pencapaian tujuan-tujuan-tujuan tersebut.
4.3. Peranan Swasta dan Koperasi Peranan swasta dan koperasi akan terus ditingkatkan pemerintah. Untuk itu pula beberapa kebijakan telah diambil pemerintah dalam memberikan fasilitas bagi koperasi serta kelompok usaha bersama. Bentuk bantuan yang diberikan pemerintah adalah skim usaha pertanian (agribisnis) dengan ciri-ciri sebagai.berikut: (1) tingkat bunga yang disubsidi, (2) tanpa atau dengan jarninan yang rendah, (3) pengaturan waktu pengembalian kredit yang fleksibel sesuai dengan sifat usaha dan komoditas, (4) pembinaan yang kontinyu oleh kelompok, koperasi atau pendamping, (5) prosedur yang tidak birokratik, serta (6) dikaitkan dengan perusahaan besar yang dapat berperan sebagai penghela atau sebagai inti dalam konteks hubungan inti-plasma. Dengan cara ini diharapkan bahwa koperasi dan individu yang mendapat bantuan bisa berkembang dalam permodalan sehingga akhirnya mereka tidak tergantung pada modal eksternal yang berarti bahwa porsi equity dalam bisnisnya menjadi lebih besar. Bila ini terjadi, diharapkan bahwa akan tercipta pemupukan modal dan seterusnyakelompok atau individu yang tadinya dibantu dapat mengembangkan bisnis dalam hal pembiayaan pertanian. Pemerintah juga mernberik4n kesempatan kepada kelompok kategorial, umpamanya pondok pesantren, dalam mengembangkan agribisnis. Untuk itu skim bantuan permodalan diberikan. i{urupunrya yaitu bahwa *"r"ku akan berkembang sebagai suatu pilar atau kekuatan agribisnis dan akhirnya dapat memberikan dampak bagi pengembangan keseluruhan sistem agribisnis. Selain kredit terprogram (skim kredit yang dibatasi pagunya dan disalurkan melalui bankbank pemerintah), kesempatan juga diberikan kepada setiap individu untuk mengembangkan usahanya mblalui kredit non-program yang lebih besar nilainya. Kredit semacam ini lebih banyak bagi pengusaha skala besar yang spektrum usahanya lebih luas dan mencakup keterkaitan hulu dan hilir. Supaya usaha dapat berjalan dengan baik, keterkaitan usaha antara pengusaha besar dengan petani kbcil dalam bentuk contract farming diharapkan dapat diwujudkan. Dengan begitu, usaha kecil dan besar sekaligus dapat dibangun dalam hubungan agribisnis yang bersimbiosis secara mutualistik.
AgribisnisYangTelahDilakukan lV. BeberapaModelPembiayaan Beberapa contoh kredit mikro yang dikembangkan sebagai alternatif pembiayaan antara lain adalah : 1.
Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) Proyek P4K a.dalah salah satu proyek yang dikelola oleh Badan Diklat Pertanian Deptan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani dan nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan (pendapatan di bawah 320 kg eqivalen beras/kapita per tahun). Tujuan, pbningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil tersebut hendak dicapai melalui 3 strategi kunci, yaitu (1) pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas; (2) pengembangan permodalan yang dilakukan berjenjang dari bentuk bantuan dana bergulir; kredit bersubsidi, kredit semi komersial sampai dengan kredit komersial; dan (3) pengembangan kelembagaan dengan mengembangkan kelompok-kelompok tani dengan perspektif berkembang lebih lanjut menjadi gabungan kelompok dan koperasi Prosedur pelaksanaanprogram P4K ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pola pencairan dan distribusi serta pelunasan kredit. Pola pencairan dan distribusi kredit terdiri atas 2 pola yaitu : pertama, kredit diserahkan pada kelompok petani/nelayan kecil (KPK) langsung oleh BRI; dan kedua, kredit P4k diambil oleh wakil KPK di cabang BRI dimana pencairan kredit ini hanya dapat dilakukan oleh tiga orang pengurus yaitu ketua KPK sekretarisKPK dan bendaharaKPK.
Pembangunan t{o.3VApril - luni zoos - 3 9 Percncanaan
Pembangunan Wilayah Dalam proses pelunasan kredit terdapat beberapa aspek yang berpengaruh dalam keberhasilan Proses tersebut, yaitu mekanisme pengangsuran, peran kelompok dalam proses pengangsuran, Peran PPl'sebagai pendamping dan pembimbing, rnekanisme pengembalian uang ke BRI dan pengaruh bulan-bulan khusus dan musim.
2.
Modal Ventura Modal ventura merupakan salah satu lembaga sumber pembiayaan yang makin potensial, walaupun lembaga ini masih relatif baru. Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan penyertaan modal yang bersifat sementara oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) kedalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) baik perorangan, kelompok maupun usaha berbadan hukum dengan pola pembagian keuntungan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
{
Kredit Untuk Koperasi dan Anggota Koperasi Pemerintah telah mengeluarkan 17 skim kredit program dalam rangka mengernbangkan koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Skim tersebut adalah : (1) Kredit Usaha Tani (KUT), (2) Kredit Kepada Koperasi (KKOP), (3) Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), (4) KKPA Tebu Rakyat (KKPA - TR), (5) KKPA - PIR Trans Kawasan Timur Indonesia (KKPA PIR Trans KTI), (6) KKPA - Tenaga Kerja Indonesia (KKPA - TKI), (7) KKPA - Bagi Hasil (8) Kredit Pemilikan Rumah Sederhana,/Rumah Sangat Sederhana (KPRS/RSS), (9) Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat/Pembiayaan Modal Kerja BPRS (KMK - BPR/PMKBPRS), (10) Kredit Pengusaha Kecil dan N,likro/Pembiayaan Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM/PPKM), (11) Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPTTG) Taskin, (12) Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK - UKM), (13) Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah (KPT - PUD). (14) Kredit Taskin KOPPAS, (15) KKPA - Nelayan, (16) KKPA- Unggas, dan (17) Kredit Usaha Angkutan - Umum Bus Perkotaan (KUA - UBP). Supaya sistem perrnodalan yang dikembangkan oleh pemerintah ini , kebijakan lain dilakukan agar supaya agribisnis makin berkembangyang sekaligus akan lebih meningkatkan taraf hidup petani sebagai pelaku utama agribisnis. Langkah strategis dalam rangka pemberdayaan petani sebagai bagian dari ekonomi rakyat adalah: (a) Peningkatan akses seluruh masyarakat ke dalam aset-aset produksi, meliputi tanah, modal, teknologi dan informasi; (b) Memperkuat posisi transaksi usaha ekonomi masyarakat, terutama dalam wadah koperasi; (c) Meningkatkan pelayanan pendidikan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; (d) Penguatan industri rakyat berbasis pertanian (agrobased industry) yang mengarah kepada pembangunan perekonomian perdesaan dengan memanfaatkan potensi setempat; (e) Menciptakan dan merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri dengan jin'a wirausaha; (f) Pemerataan pembangunan daerah melalui pendekatan vang sesuai dengan kondisi setempat (region specific atan local specific); serta (g) Mengembangkan dan menegakkan perangkat kelembagaan termasuk peraturan perundangan untuk kepentingan rakyat kecil secara konsekuen.
4.
Bantuan Langsung pada Masyarakat (BLM) Dalam rangka membantu mengatasi masalah kekurangan modal bagi masyarakat untuk mengembangkan kawasan agribisnis, pemerintah telah menyediakan dana melalui model pembiayaan Bantuan Langasung pada Masyarakat (BLM) yang dimaksudkan untuk penguatan modal usaha kelompok dan pengembangan sumberdaya manusia melalul kegiatan usaha kelompok. Dana pembiayaan BLM ini dikelola langsung oleh masyarakat atas kesepakatan anggotanya terutama untuk mendukung kegiatan agribisnis.
v.
Kesimpulan
Pengembangan kawasan agribisnis merupakan usaha yang mencakup berbagai pelaku ekonomi, khususnya petani di perdesaan. Pengembangankawasan agribisr.is memiliki nilai strategis dalam uPaya pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnva ekonomi perdesaan,dan pada akhirnya ekonomi
4 0 - p"*n."naanPembangunan No.3VApril.tuni2003
Pembangunan Wilavah "|ffi nasional. Petani merupakan proclusen utama dan sekaligus konsumen utama yang memiliki peranan besar dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu pengembangan kawasan agribisnis merupakan salahsatu upaya penting untuk mengembangkan perekonomian nasional. Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasipengembangan kawasan agribisnis ini harus dilakukan atas inisiatif daerah sesuai kewenangannya dengan mengembangkan komoditas atau produk unggulan sesuai potensi daerah masing-masing. Disadari bahwa pengembangan kawasan agribisnis memerlukan modal yang besar Apabila secara kurnulatif alokasi modal ke agribisnis berjumlah sedikit (kecil) maka potensi sumberdaya alam dan manusia yang dimiliki akan kurang optimum pemanfaatannya Dengan kata lain, pengembangan kawasan agribsinis hanya bisa berkembang dengan baik rnenjadi sederajatatau bahkan melebihi sektor pembangunan yang lain bila memang tersedia banyak modal yang ditanamkan pada sektor ini. Modal pembangunan kawasan agribisnis berasal dari swasta, asing maupun nasional. Peran pemerintah masih tetap dibutuhkan dalam rangka pencapaian secaraoptimal (bukan pareto optimum) tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan yang multidimensional, mencakup dimensi ekonomi, sosial. budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Dalam konteks ini globalisasi permodalan tidak bisa dielakkan, namun demikian peran modal dalam negeri harus terus dikembangkan. Bila dipertanyakan tentang adanya peluang untuk mengembangkan pembiayaan agribisnis di Indonesia, maka jawabannya adalah bahwa peluang itu sangat besar. Peluang tersebut terbuka bagi swasta nasional dan asing, sejalandengan kecenderunganarus globalisasibarang dan jasa,termasuk jasa kerrangan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang ingin menekuni bisnis ini. Landasan legal operasional harus dibangun untuk menjamin posisi dan kedudukan setiap pihak. Dalam hubungan ini pemerintah mendorong terciptanya mekanisme pasar yang kondusif, dengan meinegang peran pengaturan dan pengau'asan yang memang diperlukan untuk negara yang begini besar dengan keragaman sosial, ekonomi dan budaya yang begitu tinggi. Beberapa strategi pembiayaan agribisnis telah dikembangkan pemerintah. Strategi tersebut ditempuh untuk memberdayakan petani dalam lingkup nasional. Dalam hubungan ini harus disadari bahwa masih perlu ada pengujian-pengujian empiris dalam menilai keberhasilannya. Pemerintah memiliki peran reformatif, oleh karena itu terbuka untuk pembangunan sistem yang lehih baik. Sistem tersebut diharapkan dapat dirumuskan melalui wacana yang berkembang I
No. zy Apil - tuni 20fB - 4 1 PerencanaanPembangunan
