MEKANISME PENANGANAN MALADMINISTRASI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Oleh : AAT GLORISTA Abstrak Penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dalam konteks Good Governance dan Clean Governance. Govern berarti mengarahkan atau mengendalikan Governance adalah pengarah atau pengendali untuk itu maka Good Governance adalah tindakan pengendali atau pengarah yang baik / benar dalam mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah pelayanan publik.Masyarakat
memandang
salah
satu
penyebab
terjadinya
krisis
multidimensional saat ini karena adanya penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power) dalam bentuk KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) yang mewabah dalam segala aspek kehidupan. Proses check and balance tidak terwujud dan dampaknya menyeret Indonesia ke keterpurukan ekonomi dan ancaman disitegrasi. Untuk itu perlunya lembaga Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik. negara untuk berpegang teguh
A. LATARBELAKANG
pada peraturan perundangan dan
MASALAH Good Governance dapat apabila
terlaksana ada
(Political Will)
1
akan
sepenuhnya
keinginan
kuat
penyelenggara
pemerintahan dan penyelenggara
kepatutan
namun
juga
yang
sangat mendasar yaitu adanya kerelaan
para
penyelenggara
pemerintahan penyelenggara
serta negara
untuk
segera dikontrol dan diawasi
1
Antonius Sujata dan RM Surachman, Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional sebuah Antologi, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta ; 2002, hal. 78.
baik
secara
eksternal.
internal
dan
Ombudsman
1
Indonesia
adalah
pengawasan
institusi
eksternal
bersifat
independen.
Ombudsman
sebagai
institusi
pengawasan
sekaligus
merupakan
wadah
menjembatani
untuk
antara
sebagai
sumber
dengan
pemerintah
pemegang
yang
rakyat
kekuasaan
mandat
sebagai kekuasaan
3. Membantu menciptakan serta meningkatkan
upaya
pemberantasan praktik
praktik
-
Maladministrasi,
Diskriminasi,
Kolusi,
Korupsi, Dan Nepotisme; 4. Meningkatkan Hukum
Budaya
Nasional
membangun
dan
kesadaran
hukum masyarakat sehingga
tersebut ombudsman Indonesia
supremasi
dibentuk dengan tujuan untuk :
ditegakkan untuk mencapai
1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih
baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan asas asas
umum
pemerintahan
yang baik dalam kerangka negara
hukum
yang
demokratis, transparan, dan bertanggung jawab; 2. Meningkatkan
mutu
pelayanan negara di segala bidang sehingga setiap warga negara Indonesia
dan
penduduk memperoleh
keadilan, rasa aman serta peningkatan kesejahteraan;
hukum
dapat
kebenaran dan keadilan; 5. Tujuan tersebut akan dapat tercapai
manakala
Ombudsman
Indonesia
mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara baik pada saat yang sama baik tidaknya pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan Ombudsman
Indonesia
sangat tergantung dari supra struktur
berupa
peraturan
perundang - undangan dan infra struktur berupa sarana dan
prasarana
menunjang pelaksanaan
kegiatan
yang dan kerja
Ombudsman.
2
Lembaga2
Sebagai
yang
Lembaga Peradilan (Magistature
mengemban tugas pengawasan
of
Ombudsman Indonesia sekaligus
memberi pengaruh (Magistature
memiliki
of
kewenangan
melakukan
pemeriksaan
-
Sanction),
akan
tetapi
Influence).
mengedepankan
Dengan pengawasan
pemeriksaan tertentu khususnya
yang dilandasi serta diarahkan
yang
kepada
terkait
dengan
dugaan
moralitas
adanya tindakan maladministrasi
pemberian
yang
masyarakat
dilakukan
penyelenggara
oleh
pemerintahan,
penyelenggara
negara,
diharapkan
pelayanan
kepada
akan
meningkat
lebih
kualitasnya
serta
memperoleh pelayanan secara
lembaga peradilan baik yang
baik dari penyelenggara negara,
dilaporkan masyarakat ataupun
masalah
atas
Secara
merupakan permasalahan bangsa
universal diakui bahwa pada
yang harus di selesaikan bersama
hakikatnya
pada saat ini maupun
inisiatif
sendiri
Ombudsman
mengemban
misi
untuk
melakukan pengawasan secara moral pertimbangan saran serta rekomendasi
Ombudsman
meskipun tidak mengikat ( Not Legally Binding ) namun secara moral diikuti ( Morraly Binding ) dan menjadi penyeimbang (Amicus Currie ) antara aparatur pemerintah dengan rakyatnya. Ombudsman sanksi 2
Ibid.
tidak
hukum
pelayanan
publik
saat
mendatang. Yang dimaksud pengertian maladministrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar termasuk penundaan pemberian pelayanan
tidak
sopan
dan
kurang peduli terhadap masalah yang
menimpa
disebabkan
oleh
penyalahgunaan
sesorang perbuatan kekuasaan
memberi
termasuk penggunaan kekuasaan
sebagaimana
secara semena - mena atau kekuasaan yang digunakan untuk
3
perbuatan tidak
yang tidak wajar,
adil,
intimidatif,
atau
juga dapat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige
diskriminatif dan tidak patut
overheidsdaad),
didasarkan
atau
de pouvoir atau Deternoument
sebagian atas ketentuan undang -
de procedure yang sudah lama
undang atau fakta tidak masuk
sejak tahun (1924) sudah dikenal
akal atau berdasarkan tindakan
oleh Hukum Indonesia hanya
unreasonable,
saja selama kurang lebih 30
seluruhnya
oppressive,
unjust, improper,
dan
diskriminatif.
perbuatan
sikap
maupun
prosedur tidak terbatas pada hal hal administrasi atau tata usaha saja. Hal - hal maladministrasi menjadi
penyebab
salah
bagi
satu
timbulnya
pemerintahan yang tidak efisien, buruk
dan
tidak
memadai.
Dengan lain perkataan tindakan atau perilaku maladministrasi bukan
lupa
pejabat
Maladministrasi3 merupakan
tersebut
tahun
sekedar
penyimpangan
dari
merupakan prosedur
atau tata cara pelaksanaan tugas pejabat atau aparat negara atau aparat penegak hukum tetapi
Detournament
diterapkan
pemerintah
oleh
maupun
hakim - hakim indonesia akibat pendekatan
legalistik
yang
sangat formalistik dan hanya memperhatikan hukum positif bahkan hanya didasarkan pada undang -undang saja. Akibatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme mudah merajalela sebagai akibat dari
berbagai
tindakan
dan
perilaku maladministrasi yang tidak terjaring oleh hukum yang mestinya
diharapkan
mampu
menciptakan kondisi yang sangat kondusif tetapi
bagi
pemerintahan
kenyataannya
mengakibatkan
justru lembaga
peradilan dan lembaga legislatif juga ikut korup. Dalam konteks
3
Sadjijono, Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Laksbang Persindo, 2008) ,hal. 113.
Ombudsman
Indonesia
pemeriksaan terhadap perilaku
4
maladministrasi
lebih dikenal
2. Asas yang bersifat materiil
dengan istilah investigasi kata
atau
ini berasal dari bahasa Inggris
perlindungan hukum.
(investigation) konteks
yang
dalam
kasus
dapat
mengandung pemeriksaan
makna atau
pengusutan
tetapi dalam konteks penelitian (Research ) dapat mengandung makna
penyelidikan.
Penggunaan istilah investigasi dipilih
untuk
membedakan
pemeriksaan atau penyelidikan yang
dilakukan
Ombudsman
Indonesia dengan pemeriksaan oleh
petugas
penyelidik
penyelidik
lainnya
/
seperti
misalnya kepolisian, kejaksaan, dan PPNS. Berkenaan tugas pemerintah
dalam
mengeluarkan (Beschikking )
rangka ketetapan
maka Good
governance atau AAUPL dapat dibagi
menjadi
dua
bagian
diantaranya : 1. Asas yang bersifat formal atau procedural;
substansial
untuk
Menurut P Nicolai
bahwa
perbedaan antara asas - asas yang bersifat prosedural dan Materil Good governance atau AAUPL ini penting asas yang bersifat formal berkaitan dengan prosedural yang harus dipenuhi dalam
setiap
pembuatan
peraturan atau asas - asas yang berkaitan dengan cara - cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan yang menuntut pemerintah
untuk
keputusan
dengan
mengambil persiapan
yang cermat dan asas permainan yang layak ( Fair play beginsel). Menurut Indroharto bahwa asas - asas yang bersifat formal yaitu asas - asas yang penting artinya dalam rangka mempersiapkan susunan dan motivasi dari suatu beschikking. menyangkut
Jadi segi
yang lahirnya
beschikking itu yang meliputi asas
- asas
yang berkaitan
dengan proses persiapan dan
5
proses pembentukan keputusan
3.
Failure to folow procedurs
dan asas - asas yang berkaitan
or the law ( mengabaikan
pertimbangan (motivering ) serta
prosedur atau hukum yang
susunan keputusan.
berlaku );
B. Pengertian Maladministrasi Pengertian
4.
dalam
Cambridge
5.
diartikan
sebagai
kekurangpedulian
mengelola sesuatu. Sedangkan dalam Wikipedia mendefinisikan maladministrasi sebagai sesuatu yang memiliki makna yang luas dan mencakup antara lain ; 4 1.
Menunda
-
nunda
pekerjaan; 2. Incorecct action or failure to take any action ( Kesalahan dalam
bertindak
atau
melayani );
memberikan
pencatatan
yang
tidak
memadai ); 6.
Failure
to
investigate
(kesalahan
atau
ketidakjujuran seseorang dalam
kesalahan
Inadequete record - keeping (
care, judgment or honesty, in the
dapat
(
informasi);
mendefinisikan
management of something, atau
provide
dalam
kamus
maladministrasi sebagai lack of
to
information
Maladministrasi
sebagaimana
Failure
dalam
penyelidikan ); 7.
Failure to reply ( kesalahan dalam menjawab );
8.
Misleading or inaccurate statements ( pernyataan yang menyesatkan
atau
tidak
akurat ); 9. Inadequate
liaison
(kurangnya penghubung ); 10. Inadequte
consultation
(kurangnya konsultasi ) 11. Broken promise ( ingkar janji).
4
Erick. S. Holle “ Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service “, ( Jurnal Sasi Vol. 17.No 3. Bulan Juli - September 2011 ).
6
Menurut Crossman
5
klasifikasi yang
tindakan
-
beberapa
tindakan
atau tidak lengkap; 12. Mengabaikan nasihat yang
dan
sah atau pertimbangan yang
mencakup
hal,
memberi
nasihat yang menyesatkan
negara
pemerintahan
sengaja
termasuk
penyimpangan wewenang oleh penyelenggara
11. Dengan
yaitu
membatalkan
sebagai
yang
dapat
menimbulkan perasaan tidak
berikut ;
enak kepada pihak yang memberikan nasihat;
1. Berprasangka;
13. Menawarkan
2. Kelalaian;
ada
pemulihan atau pemulihan
3. Kurang peduli;
yang tidak proporsional;
4. Keterlambatan;
14. Menunjukkan
5. Bukan wewenang;
kulit, jenis kelamin, atau
kejam, dan semena - mena; 7. Bersikap kasar;
alasan lain; 15. Cacat prosedur;
8. Keengganan memperlakukan masyarakat
sebagai
16. Kegagalan prosedur dalam
insan
memantau kepatuhan melalui
yang memiliki hak; 9. Menolak
prosedur yang memadai ;
memberikan atas
sikap
prasangka atas alasan warna
6. Tindakan tidak layak, jahat,
jawaban
tidak
pertanyaan
dan 17. Bersikap sepihak.
yang beralasan; 10. Melalaikan memberitahu
keharusan masyarakat
akan hak - haknya;
Istilah diambil
maladministrasi dari
bahasa
”maladministration”
6
Inggris yang
diartikan: Tata usaha buruk; 5
Aziz Syamsudin, Ombudsman Republik Indonesia, Merengkuh Keluhan Rakyat’Menjewer Sang Pejabat’ , (Jakarta, 2009) hlm 30 – 31.
6
Samedi “ Maladministrasi” (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara ; Universitas Islam 45 Bekasi ) Diakses tanggal, 16 April 2011.
7
Pemerintahan
buruk. Kata
perbuatan
penyalahgunaan
administrasi berasal dari bahasa
kekuasaan termasuk penggunaan
latin ”administrare” yang berarti
kekuasaan secara semena - mena
to manage, devirasinya antara
atau kekuasaan yang digunakan
lain
untuk
yang
menjadi
”administratio”
mengandung
bersturing
atau
Maladministrasi
perbuatan
yang
tidak
makna
wajar, tidak adil, intimidatif,
Pemerintah.
atau diskriminatif dan tidak patut
dalam
Black
didasarkan seluruhnya
atau
Law Dictionary diartikan Poor
sebagian atas ketentuan undang -
Management Or Regulation dan
undang atau fakta tidak masuk
dalam kamus ilmiah
lainnya
akal atau berdasarkan tindakan
mengandung arti ”administrasi
unreasonable,unjust, oppressive,
yang buruk atau pemerintahan
dan diskriminatif. Berdasarkan
yang buruk ”.
7
pemahaman
di
atas
maladministrasi dapat diartikan Sunaryati
Hartono
mengartikan
maladministrasi
secara umum sebagai perilaku yang tidak wajar
( termasuk
penundaan pemberian layanan ) kurang sopan dan tidak peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang 7
disebabkan
oleh
Philipus M.Hadjon dan Titiek Sri Djatmayati ” Pengantar Hukum Administrasi Indonesia ” (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2005. hal. 15 - 17. Memberi arti lebih tegas ” The concept of maladministration is related to administrative behavior. Maladministration as derived from latin mal - malum meaning bad or evil and administrationadministrare meaning service. In thus sense. Maladministration stands for bad service.
suatu tindakan atau perilaku administrasi
negara
pejabat
pemerintah
dalam
proses
pemberian
pelayanan
umum
menyimpang
dan
yang
bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku atau melakukan wewenang
penyalahgunaan (Detournement
de
pouvoir ) yang atas tindakan tersebut
dapat
menimbulkan
kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat dengan kata lain melakukan
kesalahan
penyelenggaraan
dalam
administrasi.
8
Secara teoritis maladministrasi
1. Sikap kasar;
dapat
adanya
2. Keengganan memperlakukan
pemerintah
pengadu sebagai insan yang
terjadi
tindakan
akibat
hukum
tersebut harus selalu didasarkan atas asas legalitas ( Legalitiet
memiliki hak; 3. Menolak memberi jawaban
Beginsel ) atau perundang -
atas
undangan yang berlaku kategori
beralasan;
administrasi
bahwa
tindakan
pertanyaan
4. Melalaikan
yang
keharusan
hukum dimaksud bertentangan
memberitahu pengadu akan
dengan kaidah
atau norma
hak - haknya;
dalam
menjalankan
5. Dengan
sengaja
memberi
pemerintahan termasuk norma
nasihat yang menyesatkan
hukum.
atau tidak lengkap;
Sehingga
menurut
Sunaryati Hartono tindakan atau
6. Mengabaikan nasihat yang
perilaku maladministrasi bukan
sah atau pertimbangan yang
merupakan
membatalkan
penyimpangan
sekedar dari
prosedur
yang
menimbulkan perasaan tidak
atau tata cara pelaksanaan tugas
enak
pejabat atau aparat negara atau
memberikan
aparat penegak hukum, tetapi
pertimbangan tadi;
juga dapat merupakan perbuatan
dapat
pada
pihak
yang
nasihat
atau
7. Menawarkan
tidak
ada
hukum
Onrechtmatige
pemulihan atau pemulihan
Overheidsdaad,
Detournement
yang tidak proporsional;
de Pouvoir, atau Detournement de
Procedure.
Berdasarkan
laporan Public Commissioner for Administration (PCA ) pada
8. Menunjukkan
sikap
prasangka atas alasan warna kulit atau alasan lain; 9. Sikap berpihak.
tahun 1993, tindakan - tindakan maladministrasi
yang
lain
seperti:
9
Menurut
Kamus
Bahasa
Besar
perspektif ilmu administrasi atau
Indonesia,
bisa juga dipakai untuk istilah
administrasi diartikan:
hukum. Oleh karena itu sekarang materi Maladministrasi menjadi
1. Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi;
bahan studi yang menarik setelah ilmu
berkaitan dengan
untuk mencapai tujuan;
bagian
ini
jenis
dan
diuraikan
apa
bentuknya
juga
serta
apa
hubungannya dengan asas Good governance
3. Kegiatan yang berkaitan
dan
kaitannya
dengan hak asasi manusia.
dengan penyelenggaraan
The Liang Gie
pemerintahan; dan
administrasi
4. Kegiatan kantor dan tata
9
memaknai
sebagai
usaha
manusia yang secara teratur
usaha.
bekerja sama dalam kelompok untuk
Terminologi ”Maladministrasi
”8
menjadi
lebih populer sejak dibentuknya Indonesia
orang
kemudian mulai mencari - cari dan
ilmu
administrasi itu sendiri. Pada
batasannya
penyelenggaraan kebijakan
apa
dan
maldministrasi itu, bagaimana
2. Usaha dan kegiatan yang
Ombudsman
hukum
bagaimana
maladministrasi
itu.
bentuk Apakah
mencapai
satu
tujuan
tertentu terdiri dari administrasi kenegaraan,
administrasi
perusahaan,
dan
kemasyarakatan. administrasi10 relevan
untuk
administrasi Terminologi
yang
paling
memaknai
Maladministrasi adalah definisi 9
yang hanya dapat dipakai dalam 8
Joko Widodo” Good Governance”, ( Surabaya; Insan Cendikia, Tahun 2001 ) hal. 259.
Balai Pustaka ; Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke- empat ( Jakarta; Balai Pustaka, Tahun 1994). 10 Prajudi Admosudirdjo, Administrasi dan Manajemen Umum, Seni Pustaka Ilmu Administrasi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984 ), hal.50.
10
Maldministrasi
adalah
fungsi pelayanan publik yang
apa yang disebut oleh The Liang
dilakukan setiap penyelenggara
Gie
negara
dalam
publik
Budhi
Masthuri
sebagai administrasi publik atau
(termasuk
anggota
parlemen kepada masyarakat ).
administrasi kenegaraan, yaitu
Nigro
dalam
usaha kerja sama dalam hal - hal
Muhadjir
mengenai
kenegaraan
pada
mengemukakan delapan bentuk
umumnya
sebagai
upaya
Darwin
penyimpangan
yang
pemberian pelayanan terhadap
dikategorikan
segenap
Maldministrasi yaitu ;11
kehidupan
manusia
yang terdapat di dalam suatu negara.
Dengan
demikian
catatan
dapat sebagai
1. Ketidak jujuran (dishonesty) ; Berbagai tindakan ketidak
semakin tampak dengan jelas
jujuran
bahwa administrasi tidak hanya
menggunakan barang publik
dipahami sekedar urusan tulis -
untuk kepentingan pribadi,
menulis,
menerima uang usap, dan
tata
buku
dan
sebagiannya tetapi termasuk di dalamnya adalah kegiatan yang terkait
dengan
pelayanan
setiap
negara
usaha
antara
lain:
sebagainya; 2. Perilaku
yang
(unethical
buruk
behavior)
;
(institusi
tindakan tidak etis ini adalah
kenegaraan) karena pengertian
tindakan yang mungkin tidak
administrasi publik tidak semata-
bersalah secara hukum, tetapi
mata tentang hal ihwal yang
melanggar
bersifat
maka
administrator.
harus
menitipkan
ketatabukuan
Maldministrasi
juga
dipahami tidak sekedar sebagai sebuah penyimpangan terhadap tulis - menulis, tata - buku dsb tetapi
lebih
luas
mencakup
penyimpangan terhadap fungsi -
etika
sebagai Misalnya
anaknya
pada
11
Edi Pranoto ”Maladministrasi Akibat Hukum dan Penyelesaiannya ” http://pranatalecons.blogspot.com/2011/02/maladministra si-akibat-hukum-dan.html.Diakses tanggal, 20 Februari 2011.
11
panitia
tes
pegawai.
meskipun dia tidak pernah menyuruh supaya anaknya
yang
menguntungkan
kelompoknya. 5. Perlakuan yang tidak adil
diterima,
tetapi
karena
terhadap pegawai, tindakan
posisinya
sebagai
pejabat
ini cenderung ke perlakuan
tindakan
titip
itu
bisa
pimpinan
kepada
diartikan sebagai perintah.
bawahannya
dengan dmeikian tindakan
faktor like and dislike. Yaitu
itu disebut tindakan yang
orang
tidak etis.
cenderung
3. Mengabaikan (disregard
of
Tindakan hukum
hukum law)
;
mengabaikan mencakup
tindakan
juga
menyepelekan
hukum untuk kepentingan dirinya
sendiri,
kepentingan
atau
kelompoknya.
berdasarkan
yang
fasilitas
disenangi mendapatkan
lebih,
prestasinya
tidak
tidak disenangi cenderung diperlakukan terbatas. 6. Inefisiensi
bruto
inefficiency),
(gross adalah
kecenderungan suatu instansi publik
negara
keuangan negara.
keluarganya
begus.
Sebaliknya untuk orang yang
Misalnya: menangani proyek oleh
meski
memboroskan
sendiri tanpa melalui tender
7. Menutup-nutupi
kesalahan,
terbuka termasuk tindakan
Kecenderungan
menutupi
mengabaikan hukum;
kesalahan dirinya, kesalahan
4. Favoritisme
dalam
menafsirkan
hukum
;
Tindakan
menafsirkan
hukum untuk kepentingan
bawahannya,
kesalahan
instansinya dan menolak di liput kesalahannya. 8. Gagal menunjukkan inisiatif,
kelompok, dan cenderung
kecenderungan
tidak
memilih penerapan hukum
berinisiatif tetapi menunggu perintah dari atas, meski
12
secara
peraturan
memungkinkan
dia
”maladministration occurs when
untuk
a public body fail to act in
bertindak atau mengambil
accordance with the rule or
inisiatif kebijakan.
principle which is binding upon
Dalam Pasal 1 angka (3)
it”.
Antonius
Sujata
Undang - Undang No. 37 Tahun
menerjemahkan maladministrasi
2008
dengan penyimpangan pejabat
tentang
Ombudsman
Republik Indonesia
pengertian
Maladministrasi adalah; “Perilaku
Sementara
Hadjon
arti
kata
menelaah
perbuatan
maladministrasi, kata dasar mal /
melawan hukum, melampaui
male dalam bahasa latin artinya
wewenang,
menggunakan
jahat (jelek). Kata adminitrasi
wewenang untuk tujuan lain
artinya melayani dan dipadukan
dari yang menjadi tujuan
menjadi
pelayanan
jelek.
wewenang
Dengan
pengertian
dasar
termasuk
atau
publik.
tersebut, kelalaian
pengabaian
atau
tersebut, maladministrasi selalu
kewajiban
dikaitkan dengan perilaku dalam
hukum
dalam
pelayanan
yang
dilakukan
penyelenggaraan pelayanan
pejabat publik. Maladministrasi
publik yang dilakukan oleh
juga
penyelenggara negara dan
penyimpangan
pemerintahan
yang
dilakkan oleh para adminitrator
menimbulkan
kerugian
dapat
negara
diartikan perilaku
dalam
adalah yang
praktek
materiil dan immateriil bagi
administrasi
masyarakat
Penyimpangan ini diukur dari
dan
orang
perseorangan.” Istilah
standar nilai yang diakui sebagai
maladministrasi
menurut laporan tahunan 1997 Ombudsman
negara.
Eropa
etika administrasi negara. Nilai adalah aturan yang menuntun perilaku orang-orang sehingga dari sana orang tersebut dapat
13
dikatakan baik
apakah
atau
berperilaku
buruk.
c. Pembentukan
Komisi
Karena
Ombudsman Nasional melalui
sebagaian besar administrator
Keputusan Presiden RI No. 44
negara
Tahun 2000 tentang Komisi
adalah
maladministrasi
birokrat, bisa
juga
Ombudsman Nasional;
dikatakan sebagai mal praktek
d. Salah satu tugasnya adalah
dalam birokrasi. Birokrasi disini
mempersiapkan Konsep RUU
dikonsepkan
Ombudsman Nasional.
sebagai
sekumpulan
pegawai
atau
pejabat pemerintah.
a. Draft
D. SejarahPembentukan Ombudsman
Republik
Sekilas Perjalanan Undang Ombudsman
Republik
Indonesia ;12
Ombudsman
RUU
RI
selesai
oleh
komisi
Ombudsman nasional; b. Badan
Legislasi
mengambil
DPR
alih
RI RUU
Ombudsman RI sebagai usul inisiatif DPR RI;
Pada Tahun 1999 : a. Rencana
pembentukan
Ombudsman
oleh Presiden
Abdurahman Wahid; b. Dikeluarkannya
Keputusan
Presiden No. 155 Tahun 1999 tentang
Konsep
disusun
Indonesia
Undang
Pada Tahun 2001 :
Tim
Keputusan
Pengkajian Lembaga
Ombudsman;
c. Dikeluarkannya TAP MPR RI No. VIII / MPR – RI / 2001 Salah
satu
isinya
mengamanatkan diundangkannya Ombudsman. Pada Tahun 2004 : a. Masa kerja DPR RI Periode 2000 - 2004 berakhir belum ada tindak lanjut dari pihak
12
Antonius Sujata “ Suara Ombudsman Jalan Panjang Menuju Ombudsman Republik Indonesia “., (Jakarta; Komisi Ombudsman Nasional, 9 September 2008 ).
pemerintah
terkait
RUU
Ombudsman RI;
14
b. Pembahasan
RUU
Ombudsman RI dimulai lagi dari awal.
E. Dasar Hukum Dasar Hukum Ombudsman ; 1. Undang - Undang
Pada
Tahun
Ombudsman
2005 RI
:RUU Kembali
Menjadi Usul inisiatif DPR RI Periode 2004 – 2009.
dan
menunjuk
Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah; b. Pembahasan
RUU
Ombudsman RI dimulai oleh Panja terdiri dari Komisi III DPR RI dan Tim Pemerintah; Pada Tahun 2008 : Ombudsman
RI
37
Ombudsman
Republik
Indonesia; No. 25
Publik; 3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun
2010
Tahun
Penghasilan,
Uang
kehormatan, dan Hak - hak lain Ketua, Wakil ketua, dan Anggota
Ombudsman
Republik Indonesia; 4. Peraturan Presiden Nomor 20 2009
tentang
Sekretariat
Jenderal
Ombudsman
Republik
2008
F. Tugas & Wewenang
Disahkan
Berdasarkan Pasal 3 Undang -
dalam rapat paripurna DPR RI
Undang Nomor. 37 Tahun 2008
Pada Tanggal 9 September
tentang Ombudsman Republik
2008;
Indonesia,
c. Terbentuknya
RI
tentang
Indonesia.
Komisi III DPR RI; No.
Ombudsman
Tahun
Disetujui oleh seluruh fraksi
b. UU
tentang
Tahun 2009 tentang Pelayanan
a. Presiden mengeluarkan amanat
a. RUU
2008
2. Undang - Undang
Pada Tahun 2006 :
Presiden
Tahun
No. 37
Ombudsman
menjalankan
Ombudsman tugas
dalam dan
Republik Indonesia.
15
wewenangnya
Ombudsman
berasaskan ;
d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap
1. Kepatutan; 2. Keadilan;
dugaan
maladministrasi
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik;
3. Non diskriminasi;
e. Melakukan koordinasi dan
4. Tidak memihak;
kerja sama dengan lembaga
5. Akuntabilitas;
negara
6. Keseimbangan;
atau
lembaga
pemerintahan lainnya serta
7. Keterbukaan dan;
lembaga
8. Kerahasiaan.
kemasyarakatan
dan perseorangan; Berdasarkan Pasal 7 ( tujuh ) dan Pasal 8 ( delapan ) Undang -
f. Membangun jaringan kerja; g. Melakukan
upaya
Undang Nomor. 37 Tahun 2008
pencegahan maladministrasi
tentang
dalam
Ombudsman
Republik
Indonesia;
penyelenggaraan
pelayanan publik, dan;
1. Ombudsman
mempunyai
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang -
tugas : a. Menerima
laporan
atas
dugaan
maladministrasi
dalam
penyelenggaraan
pemeriksaan
substansi atas laporan; c. Menindaklanjuti
laporan
yang tercakup dalam ruang lingkup Ombudsman;
2. Ombudsman Berwenang : a. Meminta keterangan secara lisan
pelayanan publik; b. Melakukan
undang.
kewenangan
atau
tertulis
dari
pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; b. Memeriksa keputusan, Surat - menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun
terlapor untuk
16
mendapatkan
kebenaran
suatu laporan; c. Meminta atau
dimaksud di atas Ombudsman
klarifikasi
salinan
fotokopi
dan
ataupun
dokumen
diperlukan
3. Selain wewenang sebagaimana
dan
yang instansi
manapun
untuk
berwenang ; a. Menyampaikan
saran
kepada Presiden, Kepala Daerah,
atau
pimpinan
penyelenggara
negara
pemeriksaan laporan dari
lainnya guna perbaikan dan
instansi terlapor;
penyempurnaan organisasi
d. Melakukan terhadap
pemanggilan pelapor, terlapor
dan atau pelayanan publik; b. Menyampaikan
saran
dan pihak lain yang terkait
kepada Dewan Perwakilan
dengan laporan;
Rakyat dan atau Presiden,
e. Menyelesaikan melalui
laporan
Dewan Perwakilan Rakyat
dan
Daerah dan atau Kepala
mediasi
konsiliasi atas permintaan
Daerah
agar
para pihak;
Undang
-
terhadap
undang
f. Membuat
rekomendasi
Peraturan
mengenai
penyelesaian
undangan lainnya diadakan
termasuk
perubahan dalam rangka
laporan rekomendasi
untuk
membayar ganti rugi dan atau
rehabilitasi
kepada
pihak yang dirugikan; g. Demi kepentingan umum mengumumkan
hasil
temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
Perundang
dan -
mencegah Maladministrasi; PENUTUP A. Kesimpulan Ombudsman
sebagai
lembaga pengawas pelayanan pubik dibentuk untuk menciptakan “Good Governance”
untuk
meredukasi
17
birokrasi yang dinilai buruk dan
perwakilan
tidak memihak kepada masyarakat.
menjelaskan
Sebagai
pengawas
permasalahan,
eksternal yang mempunyai fungsi
menggunakan
pengawasan
pelayanan
laporan
yang dilakukan oleh penyelenggara
dengan
negara
Ombudsman
lembaga
terhadap
atau
pejabat
negara,
Ombudsman
dengan kronologi
dan
tidak
bahasa
juga
bisa
harus hukum
disampaikan
mendatangi
kantor sehingga
Ombudsman sebagai pengawas yang
memungkinkan
mengawasi
mengemukakan keluhannya secara
penyelenggaraan
untuk
pelayanan publik suatu birokrasi
lisan
memberikan rekomendasi terhadap
asisten Ombudsman. Cara lain yang
pejabat / penyelenggara negara yang
bisa dilakukan oleh
melakukan
dalam
tindakan
maladministrasi.
masyarakat
prosedur
laporan
oleh
di mana setiap warga
negara dan penduduk baik yang tinggal di wilayah negara republik Indonesia
maupun
yang
berhak
menyampaikan
kepada
Ombudsman
tidak, laporan
sepanjang
laporan yang disampaikan mengenai tindakan
penyimpangan
yang
mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan umum. Laporan dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat yang dialamatkan ke kantor
berkonsultasi
dengan
masyarakat
menyampaikan
laporan
adalah melalui faximili, telepon,
Mengenai penanganan
dan
pelapor
Ombudsman
maupun
serta e - mail. namun demikian mengingat dalam tersebut,
adanya
keterbatasan
penyampaian biasanya
laporan
Ombudsman
selalu mendorong masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan secara tertulis
guna
administrasi
kelengkapan dalam
rangka
memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pelayanan Indonesia dengan
publik
seringkali inefisiensi
di
dicirikan
yang
tinggi
prosedur yang berbelit - belit serta
18
tidak adanya kepastian waktu dan
pelayanan
publik
biaya
bagaimana
yang
diperlukan
dalam
jembatan
layanan
dalam
(aparatur
penyelenggaraan
merupakan
birokrasi)
negara
menjalankan
penerapan prinsip - prinsip good
fungsinya
governance karena pejabat publik
masyarakat ( rakyat ) maka upaya
atau administrasi negara mempunyai
untuk mereformasi pelayanan publik
kecenderungan
sesuai dengan karakter sosial budaya
untuk
berkaitan
menyalahgunakan kekuasaan apalagi
masyarakat
jika tidak ada pembatasan secara
diinginkan oleh publik seharusnya
tegas oleh peraturan perundang -
menjadi isu pemerintahan untuk
undangan atau tanpa
terus
yang
bersifat
pengawasan
fungsional.
Oleh
atau
dengan
dipikirkan
solusi
sebagaimana
agar
mendapat
terbaik.Ombudsman
karena itu permasalahan dalam suatu
merupakan lembaga negara yang
pemerintahan tetap menjadi suatu
bersifat mandiri dan tidak memiliki
perdebatan karena adanya dinamika
hubungan organik dengan lembaga
yang menuntut adanya perubahan -
negara dan instansi pemerintahan
perubahan
sisi
lainnya serta dalam menjalankan
warga
tugas, dan wewenangnya bebas dari
baik
pemerintahan masyarakat
pada
maupun serta
kemungkinan
menyalahgunakan
campur tangan kekuasaan lainnya.
kekuasaan.
Ombudsman
dalam
Perangkat birokrasi di Indonesia
menjalankan
juga belum benar - benar menyadari
wewenangnya
bahwa memberikan pelayanan yang
kepatutan,
keadilan,
terbaik
dari
diskriminasi,
tidak
Sebagian
akuntabilitas,
besar pola pikir aparatur birokrasi
keterbukaan,
masih
dan
Ombudsman dibentuk dengan tujuan
menghambat,
mewujudkan negara hukum yang
merupakan
semangat
pengabdian.
didominasi
perilaku
cermin
dilayani,
pikiran
tugas
dan berasaskan non memihak,
keseimbangan, dan
mempersulit, memperumit, urusan
demokratis,
sederhana
mendorong penyelenggaraan negara
dan
tertutup.
Karena
adil,
kerahasiaan.
dan
sejahtera,
19
dan pemerintahan yang efektif dan
Kementrian Tenaga Kerja, Selain
efisien, jujur, terbuka, bersih, serta
itu,
bebas dari korupsi, kolusi, dan
terhadap berbagai kebijakan publik /
nepotisme,
regulasi atau peraturan perundang -
meningkatkan
mutu
dilakukan
Studi
kebijakan
pelayanan negara di segala bidang
undangan,
agar setiap warga negara, dan
debirokratisasi
penduduk
keadilan,
penyederhanaan birokrasi pelayanan
rasa aman, dan kesejahteraan yang
TKI; dan Pemantauan pelayanan
semakin
rutan / lapas dan pelayanan publik
memperoleh
menciptakan upaya
baik,
membantu
dan
meningkatkan
praktik
maladministrasi,
-
praktik
diskriminasi,
kolusi, korupsi, serta nepotisme, meningkatkan nasional,
budaya
hukum
kesadaran
hukum
masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
Peningkatan
Ombudsman
peran
Republik
Indonesia
dalam pengawasan pelayanan publik dan
pencegahan
maladministrasi
dengan program sebagai berikut; Survei
terhadap
kepuasaan
pelayanan
publik,
sistematik
(systematic
terhadap
kinerja
pelayanan
lembaga
investigasi review
dan
)
sistem
pemerintah
tertentu seperti Badan Pertanahan Nasional,
Kantor
Perpajakan,
/ seperti
pada instansi tertentu.
untuk pemberantasan dan
pencegahan
deregulasi
Peningkatan
efektifitas
sistem pelayanan publik dengan program
sebagai
berikut;
standarisasi
pelayanan
publik,
proyek percontohan ( pilot project ) pembentukan
unit
penanganan
keluhan di instansi terkait dan perubahan pola pikir (mind set ) penyelenggaraan pelayanan publik. Selain
itu
pelayanan kepentingan hukum,
penyelenggaraan publik
berasaskan
umum,
kepastian
kesamaan
hak,
keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, persamaan diskrimintaif,
partisispatif,
perlakuan
/
tidak
keterbukaan,
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus
bagi
kelompok
rentan,
20
ketepatan waktu dan, kecepatan,
Ombudsman diberikan hak imunitas,
kemudahan,
tidak
dan
Sedangkan
keterjangkauan.
penyiapan
pengembangan
yang
dan
diperlukan
dapat
ditangkap,
ditahan,
diinterogasi, dituntut atau digugat di muka
pengadilan
selama
dalam konsep penyelesaian keluhan
melaksanakan
maladministrasi pelayanan publik
wewenangnya
antara
Undang. Selain menerima laporan
lain;
mekanisme
penyempurnaan
pengaduan
tugas sesuai
dan
Undang
-
internal
dari masyarakat, Ombudsman juga
sesuai Undang - Undang Nomor. 25
dapat melakukan investigasi atas
tahun
Pelayanan
prakarsa sendiri ( Own Motion
Publik dan Undang - Undang 14
Investigation ) melalui informasi
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
yang didapat dari media dan/ atau
Informasi
pemberi
2009
tentang
Publik,
pengembangan
standar pelayanan yang melibatkan partisipasi
publik,
serta
dengan
standar
internasional,
pengaturan
dan
pengelolaan sumber daya manusia pada
unit
penerapan
pelayanan prinsip
pemerintahan
yang
keluhan, -
prinsip
baik
(Good
governance), dukungan teknologi informasi, koordinasi antara instansi baik pusat dan daerah, dengan Ombudsman, anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman
Republik
Indonesia menyatakan bahwa dalam menjalankan
tugasnya
tersebut
dari
dalam
(Whistle blower ).
usulan
penyesuaian
informasi
Ombudsman melakukan pemberitahuan
dapat
pemeriksaan terlebih
tanpa dahulu
terhadap instansi yang dilaporkan, dan
pihak
Ombudsman
yang dalam
menghalangi melakukan
pemeriksaan dapat dikenai sanksi pidana. Untuk kasus - kasus tertentu Ombudsman juga diberi wewenang untuk menyelesaikan laporan cara mediasi dan / atau konsiliasi agar memperoleh
penyelesaian
yang
sama - sama menguntungkan pihak (win - win solution ) Oleh karena itu keluhan mengenai pelayanan publik
21
seyogyanya dapat selesai melalui
pemerintah, serta pencabutan izin
mediasi dan konsiliasi sehingga
yang
Ombudsman
pemerintah
tidak
perlu
diterbitkan melalui
oleh
instansi
kewenangan
mengeluarkan rekomendasi. Hal ini
yang begitu kuat tersebut diharapkan
menunjukkan bahwa Ombudsman
Ombudsman dapat menjadi lembaga
menjadi
negara
bagian
dari
sistem
yang mempunyai
penyelesaian sengketa alternatif (
strategis
alternative
terwujudnya
dispute
resolution
)
dalam
baik dan bersih.
publik.
B. Saran
republik
Indonesia
juga
melakukan
systematic
terhadap publik.
berwenang
kebijakan
review pelayanan
lembaga
Ombudsman
sebagai
lembaga
pengawas eksternal sebagaimana diatur dalam Undang - Undang
Republik
No. 37 Tahun 2008 tentang
Indonesia sebagaimana diatur dalam
Ombudsman Republik Indonesia
Pasal 50 Undang - Undang Nomor.
seharusnya kedudukan lembaga
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Ombudsman
Publik
eksternal atau lembaga pengawas
ajudikasi
lain
1. Keberadaan
yang
yang
dimiliki
Kewenangan
mendorong
pemerintahan
dalam kasus - kasus pelayanan Ombudsman
fungsi
Ombudsman
adalah khusus
melaksanakan dalam
hal
sebagai
penyelenggaraan
lembaga
pelayanan
penyelesaian ganti rugi. Ajudikasi
publik
adalah proses penyelesaian sengketa
Undang - Undang Dasar Tahun
pelayanan publik antara para pihak
1945
yang diputus oleh Ombudsman.
Ombudsman
Undang - Undang Pelayanan Publik
kedudukan yang kuat
Nomor.
memberikan rekomendasi
25
Tahun
2009
juga
dimasukkan
supaya
dalam
lembaga mempunyai dalam dan
mengatakan secara khusus mengenai
rekomendasi tersebut mempunyai
jenis sanksi administrasi termasuk
pengaruh yang kuat ( Magistature
sanksi pembekuan misi dan / atau
of sanction ) dan mengikat secara
izin yang diterbitkan oleh instansi
hukum (Legally binding ).
22
2. Perlu
segera
dibentuknya
Ombudsman
dengan instansi -
perwakilan lembaga Ombudsman
instansi pengawas lainnya atau
di setiap daerah - daerah karena
(stokeholder)
berdasarkan Undang - Undang
menciptakan Good Governance
Pelayanan Publik Nomor. 25
dan Clean Governance di mana
Tahun 2009 dalam Undang -
jaringan kerja dimaksud untuk
Undang tersebut pembentukan
dapat berbentuk kerjasama dalam
perwakilan Ombudsman di setiap
hal
daerah dilakukan paling lambat 3
publik,
tahun sejak Undang - Undang ini
kapasitas
diundangkan;
sosialisasi
3. Perlunya dalam
reformasi
birokrasi
pelaksanaan
pelayanan
publik
di
pelayanan
mana publik
lainnya
untuk
pengawasan
pelayanan
pelatihan,
peningkatan kelembagaan,
dan
dalam
penyebarluasan informasi.
pemberi
memberikan
pelayanan yang berkualitas dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang
-
undangan
yang
berlaku karena pelayanan publik yang baik merupakan hak seluruh masyarakat
demi
kesejahteraan
tercapainya masyarakat,
sebaliknya salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh penyelenggara
negara
kepada
masyarakat; 4. Perlunya menambah kerjasama pengembangan sama
jaringan
antara
kerja
lembaga
23
_________Peraturan Ombudsman
DAFTAR PUSTAKA
Republik Tentang
A. Peraturan Perundang -
Indonesia Tata
Cara
undangan
Pemeriksaan
dan
Indonesia. Undang - Undang
Penyelesaian
Laporan.
Nomor. 37 Tahun 2008
Peraturan
Ombudsman
tentang
Republik
Indonesia
Ombudsman
Republik Indonesia
Nomor 002 Tahun 2009
_________ Undang - Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
B. Buku Fachruddin, irfan. ”Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap
_________ Peraturan Pemerintah
Pemerintah. Bandung :
Nomor. 45 Tahun 2010
PT.
tentang
2004.
Penghasilan,
Tindakan
Alumni,
Tahun
Uang Kehormatan, dan Hak - hak lain Ketua, Wakil Anggota
Ketua,
dan
Ombudsman
Republik Indonesia
_________ Peraturan Presiden
Hartono,CFG.Sunaryati,
Masthuri
Budhi,
Eni
Rochmaeni,Winarso. Panduan
Investigasi
untuk
Ombudsman
Indonesia
Penerbit
;
Nomor. 20 Tahun 2009
Jakarta
:
Komisi
tentang
Ombudsman
Nasional,
Sekretariat
Jenderal Ombudsman
2003.
24
Indroharto, Asas - asas Umum
Sujata,
Antonius
editor
CFG
Pemerintahan yang Baik,
Sunaryati
Hartono
Dalam
Peranan
Ombudsman
Paulus
E.Lotulung,
Perbuatan
Pemerintah
Menurut
Hukum
Publik
dalam
Rangka
Pemberantasan
dan
;
dan
Pencegahan Korupsi serta
Hukum Perdata Jakarta ;
Pelaksanaan
UI, 1992.
Pemerintahan
yang
Bersih. Jakarta : Komisi Thoha,MiftaBirokrasi Pemerintahan Indonesia
Di
Reformasi
Muchsan,
Ombudsman
Era Jakarta:
Nasional,2005. _________Ombudsman
Indonesia
Kencana Pranada Madia
masa lalu, sekarang, dan
Group, 2008.
Masa Mendatang. Jakarta
Sistem
Pengawasan
Terhadap
Perbuatan
Ombudsman
dan
Tahun 2002.
Pemerintah
Peradilan Tata Usaha Negara
di
Yogyakarta
:
Surachman.
Indonesia.
Efektivitas
:
Indonesia Kajian Tindak
Libert,
Lanjut
Mihradi, R. Muhammad ” Dasar -
Kasus
Menuju
Kasus
Jakarta:
Dicetak,Mitra Peradilan
Alembana
Grafika. Penerbit : Komisi Ombudsman
Dalam Yurisprudensi ),
2000 - 2003.
Bogor : Penerbit :FH-
-
Cases
Tata Usaha Negara (HAN
UNPAK, 2006.
Ombudsman
Tertentu Digest of selected
Pemahaman Yurisprudensi
Komisi Nasional
_________R.M.
Tahun 1992.
Dasar
Penerbit,
P.
Siagian,
Nasional
Sondang
Administrasi.
Filsafat
Jakarta
:
Gunung agung, 1970.
25
Sadjijono. Memahami Bab Pokok Hukum
Mulyadi, Dedi. Pelayanan Publik
Administrasi
Negara.
Yogyakarta
dalam
:
governance
Laksbang Persindo, 2008.
Calon
Dalam
Peradilan
Usaha Negara”
:
Good Materi
Kuliah Pasca Sarjana Ilmu
Sipayung, P.J.J ( editor ). ”Pejabat Sebagai
Konsep
Hukum
Tergugat Tata
Universitas
Suryakancana Cianjur. Samedi“Maladministrasi”Himpunn
Jakarta :
Mahasiswa
CV. Sri Rahayu, 1989.
Administrasi
Negara : Universitas Islam
M.Hadjon, Philipus dan Titiek Sri
45
Djatmayati ” Pengantar Hukum
tanggal, 16 April 2011.
Administrasi Yogyakarta
Indonesia :
Gajah
”
Bekasi.
Diakses
Sujata, Antonius ; Jalan Panjang
Mada
Menuju
University Press, 2005.
Ombudsman
Republik Indonesia, Suara Ombudsman, Tajuk dari
Widodo, Joko, ”Good Governance
KON menuju ORI, Jakarta:
” Surabaya : Insan Cendikia, Tahun
2008.
2001. D. C. Artikel Syamsudin,
Internet
Yusuf, Aziz.
Republik
Ombudsman Indonesia,
Merengkuh Rakyat’Menjewer
Keluhan Sang
Pejabat’ Jakarta : Tahun 2009. Masthuri,Budhi.”Mengenal Ombudsman Indonesia ” Jakarta : Pradnya Paramita : Tahun 2005.
Chandra.” Ombudsman
Peranan Dalam
Pelayanan Publik ” www. Blogspot.go.id.,
Diakses
tanggal 1 September 2010. Pranoto,Edi.” Akibat
Maladministrasi Hukum
dan
Penyelesaiannya” http://pranatalecons.blogspot.com/2011/0 2/maladministrasi-akibat-
26
hukum-dan.html.
Diakses
tanggal, 20 Februari 2011. Adung,
Fachrul Pelayanan
”
E.
JURNAL
Erick. S. Holle “ Pelayanan Publik
Analisis
Publik
MelaluiElectronic
Yang
Government
Dilakukan Oleh Birokrasi Pemerintahan
Upaya
Meminimalisir
”www.
Praktek
Maladministrasi
Dalam
Blogspot.go.id.,Diakses
Meningkatkan
Public
tanggal 25 Maret 2012.
Service “,Jurnal Sasi Vol. 17.No
Fatmawatti’s ” Hukum, Kekuasaan, dan
Blogspot.com.,
Bulan
Juli
-
September 2011.
www.
Wewenang”
3.
Diakses
tanggal, 12 Mei 2012.
F. Kamus Balai
Yosa ”Birokrasi” www. Itjen -
Pustaka,
Kamus
Umum
Bahasa Indonesia, Cetakan
depdagri.go.id / article - 24
Keempat, Perum
- Birokrasi. Html.,Diakses
Percetakan
tanggal, 1 Juli 2010 ).
Pustaka, Tahun 1955.
dan
Jakarta : Balai
Http;www,scribd.com/doc/11319551 / Pengertian - Pelayanan - Publik Diakses tanggal, 17 Maret 2010. G. Wawancara Fernandes,
Dominikus
Wawancara penulis dengan Asisten Ombudsman Bidang Penanganan Keluhan, Pada Tanggal 4 September 2012 Di
Ombudsman
Republik
Indonesia.
27
