Ombudsman Republik Indonesia. Oleh YUNAFRI.SH. M.HUM

Ombudsman Republik Indonesia

Oleh YUNAFRI.SH. M.HUM


Sekilas pandang ombudsman

  Ombudsman berasal dari bahasa Swedia ombudsman

berarti wakil/perwakilan kelompok”revresentative”-‐ penerima keluhan”complaintman”.   Dlm konstitusi Swedia 1809 ombudsman merupakan pengawasan oleh Parlemen terhadap pemerintah .   Kekaisaran Romawi institusi tribunal plebis “plebeians”(masyarakat lemah).   Dinasti Tsin(221 M).control yuan pengawasan pejabat   Masa Khalifah Umar Bin Khatab(634-‐644 M) di bagdad muhtasib org menerima keluhan


Komisi ombudsman nasional Komisi Ombudsman Nasional dibentuk Kepres RI No 44 tahun 2000 dengan tugas:   Menyebarluaskan tentang ombudsman –masyarakat   Melakukan koordinasi antar lembaga,perorangan   Menindaklanjuti laporan   Menyiapkan konsep RUU ttg Ombudsman. 9 September 2008 DPR menyetujui RUU ombudsman menjadi Undang-‐undang No 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN.


  Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 1 butir 1 UU 37 Tahun 2008


  Pelayanan publik adalah kegiatan birokrasi,/

administrasi yang dilakukan oleh pejabat,pegawai, pengurus, dari kantor Kementerian/lembaga/ institusio/unit kerja dilingkungan eksekutif, legeslatif, dan yudisial.   Ombudsman mengawasi seluruh “tindakan,putusan, peristiwa” yang dilakukan oleh penyelenggara pelayan publik


Bentuk pengawasan ombudsman   Pengawasan aktif....melakukan investigasi prakarsa

sendiri terhadap dugaan maladministrasi   Pengawasan pasif..menerima laporan pengaduan masyarakat(keluhan/komplain)   Pengawasan yang dilakukan ombudsman adalah pengawasan eksternal.   Untuk pengawasan ini ombudsman dilengkapi dengan ;bidang penyelesaian laporan, pencegahan dan pengawasan, dibantu oleh asst ombudsman


Sifat Ombudsman   Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga

negara yang bersifat mandiri,dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah yang lainnya, dalam menjalankan tugasnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain.


Asas Ombudsman                

Kepatutan pasal 3 UU No 37 Tahun 2008 Keadilan pasal 3 UU No 37 tahun 2008 Non diskriminasi pasal 3 dan pasal 29 ayat 1 UU No 37tahun 2008 Tidak memihak pasal 3 dan pasal 29 (1) UU No 37 tahun 2008 Akuntanbilitas pasal 3 UU No 37 tahun 2008 Keseimbangan pasal 3 UU No 37 tahun 2008 Keterbukaan pasal 3 UU no 37 tahun 2008 Kerahasiaan pasal 3 UU dan pasal 30 UU No 37 tahun 2008


Tujuan ombudsman RI

  Mewujudkan negara hukum yang adil dan sejahtera   Mendorong penyelenggaraan negara ,pemerintah

yang efektif efisien, jujur ,terbuka,bersih serta bebas KKN   Meningkatkan mutu pelayanan negara agar setiap wn dan pddk memperoleh keadilan rasa aman dan kesejahteraannya semakin baik.   Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya p e m b e r a n t a s a n d a n p e n c e g a h a n p r a k t e k maladministrasi, diskriminasi dan kkn   Meningkatkan budaya hukum nasional,kesadaran hukum masy,supremasi hukum yg berintikan kebnarn dan keadilan.


Fungsi ombudsman RI   Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik

yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggaraan pelayan publik tertentu.


Eksistensi ORI dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 1.  2.  3.  4. 

5.  6. 

Pemberian eksklusifitas terhadap Ombudsman (Psl 46) Kewenangan menyelesaikan laporan masyarakat melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak (Psl. 8 ayat (1) huruf e) Kewenangan pemeriksaan lapangan ke objek pelayanan publik yang dilaporkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (Pasal 34) Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya mempunyai hak imunitas dan upaya pemaggilan paksa/soebpoena power (Psl. 31) Kewajiban untuk melaksanakan Rekomendasi ORI (Pasal 38 ayat (1)) Orang yang menghalangi ombudsman dalam melaksanakan tugas dipidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak 1 miliyar (pasl 44)


Tugas ombudsman RI   Menerima laporan dugaan maladministrasi yanlik   Melakukan pemeriksaan substansi laporan   Menindaklanjuti laporan   Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri   Melakukan koordinasi dg lembaga negara pem, dll   Membangun jaringan kerja   Melakukan pencegahan maladministrasi dlm yanlik   Melakuklan tugas lain yg diberikan oleh uu.


Wewenang ombudsman RI   Meminta keterangan lisan tertulis para pihak   Memeriksa keputusan surat menyurat,dokumen   Meminta klarifikasi dari terlapor   Melakukan pemanggilan terhadap pelapor / terlapor   Menyelesaikan laporan mediasi dan konsiliasi atas

permintaan para pihak   Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan   Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan.


Wewenang lain ori   Menyampaikan saran kepada presiden,kepala daerah/

pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/ prosedur yanlik   Menyampaikan saran kepada DPR, Presiden, DPRD/ Kepala Daerah agar terhadap Undang-‐undang dan peraturan peraturan perundang-‐undangan diadakan perubahan untuk mencegah maladministrasi


Eksistensi ORI di dalam UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik 1. 

Mempertegas serta memperjelas fungsi, tugas dan kedudukan ORI (Pasal 18 dan Pasal 46)

2. 

3.

Menambah kewenangan ORI untuk melakukan ajudikasi dalam hal penyelesaian ganti rugi. (Pasal 50. Penyelesaian sengketa pelayanan publik yang di putus oleh ORI) Kewajiban Ombudsman Republik Indonesia untuk membentuk Perwakilan Ombudsman di Daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi Ombudsman (Pasal 46 ayat 3 dan ayat 4)


Dasar Filosofis Ombudsman Republik Indonesia 1.  2.  3.  4. 

5.  6. 

Upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien Meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan dan kepastian hukum Pelayanan dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara Pengawasan pelayanan oleh penyelenggara negara/pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien Mewujudkan aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka dan bebas KKN. Adanya pengawasan yang lebih efektif untuk menindak penyimpangan yangg mengarah kepada KKN


Ombudsman dan pemerintahan yang baik.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik berdasarkan UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan NepoJsme 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

Asas Kepastian Hukum Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Asas Kepentingan Umum Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas Asas Profesionalitas Asas Akuntabilitas


Sunaryati Hartono: Syarat pertama dan utama untuk menuju kepada Good Governance adalah bahwa pemegang/penyelenggara kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) secara ketat dan teguh berpegang pada asas-‐asas penyelenggara negara/asas-‐asas umum Pemerintahan yang baik 2.  Apabila dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap asas-‐asas penyelenggara negara/asas-‐asas umum pemerintahan yang baik -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐àmaladministrasi 1. 


Pengertian Maladministrasi  

                   

Penundaan berlarut dalam pelayanan (undur) Penyimpangan/kesalahan dalam mengambil suatu tindakan (tidak Proporsional) Penyimpangan/kesalahan dalam prosedur Kesalahan menyajikan informasi/penjelasan Tata kelola pencatatan/pengarsipan yang tidak memadai Kesalahan dalam melakukan investigasi Kesalahan dalam menanggapi persoalan Komunikasi yang tidak memadai Gagal/tidak memenuhi janji/komitmen Tidak menangnai Persengkokolan,


  Pemalsuan,   Diluar Kompetensi,   Tidak kompeten   Penyalahgunaan wewenang,   Bertindak sewenang   Permintaan imbalan,   Melalaikan kewajiban,   Bertindak tidak layak   Penggelapan barang bukti   Penguasaan tanpa hak,   Bertindak tidak adil   Intervensi.   Pelanggaran UU   Perbuatan melawan hukum.

Maladministrasi


(berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008) Melawan Hukum Melampaui Wewenang Prilaku/perbuatan Penyelenggara Negara dan Pemerintahan

Menggunakan Wewenang untuk tujuan lain dari tujuan tersebut Kelalaian Pengabaian Kewajiban Hukum

Menimbulkan kerugian materil/ immateril bagi masyarakat dan/ atau perorangan


Pelayanan Publik, Maladministrasi dan Korupsi   Pelayanan publik adalah Entry Point untuk terjadinya korupsi

  Maladministrasi adalah perilaku koruptif yang meskipun tidak merugikan

negara tetapi merugikan masyarakat/perseorangan

  Mengawasi pelayanan publik

-‐-‐à mencegah maladministrasi -‐-‐à mencegah korupsi

  Penindakan / penegakan hukum terhadap korupsi tidak akan efektif tanpa

upaya pencegahan terhadap korupsi melalui pengawasan terhadap pelayanan publik


Pelayanan Publik, Maladministrasi dan Korupsi TAP MPR No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberanta san KKN, a.l. merekomendasikan: -‐ Pembentukan KPK melalui UU, -‐ Pembentukan Ombudsman melalui UU Korupsi

Pelayanan Publik

Maladministrasi


Ombudsman, Pelayanan Publik, Maladministrasi dan Korupsi Ombudsman RI

mencegah

Maladministrasi

mengawasi

mencegah

Pelayanan Publik

Korupsi memberantas/menindak (law enforcement)

Polri/Kejaksaan/KPK


Pelayan Publik   Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (uu 25 th 2009 pasal 1 (1)


Kondisi Pelayanan publik saat ini   Mental penyelenggara negara/pemerintah bukan

melayani bahkan minta dilayani.   Prosedur pelayanan yang tidak jelas   Personil yang kurang profesional   Tidak jelasnya tolok ukur pelayanan   Masyarakat menjadi objek/korban   Tidsk adanya kebebasan manajemen,campur tangan politik yang berlebihan dalam pengelolaan yanlik   Tidak jelasnya kebijakan pelayanan   Sarpras yanlik yang masih memprihatikan dll.


Prinsip Pemeriksaan Ombudsman a.  b.  c.  d. 

Prinsip : Independen, non diskriminasi, tidak memihak, tanpa biaya Mendengarkan para pihak dan mempermudah pelapor menyampaikan penjelasan Menjaga kerahasiaan kecuali kepentingan umum Menjaga kerahasiaan tidak gugur meskipun Ombudsman telah berhenti


Kewajiban Terlapor dan Atasan Terlapor 1.  2. 

3. 

4. 

Terlapor Wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman Atasan Terlapor wajib melaporkan kepada Ombudsman pelaksanaan rekomendasi serta hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 hari setelah diterimanya rekomendasi Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/ Atasan Terlapor serta melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi Jika rekomendasi tidak dilaksanakan atau hanya melaksanakan sebagian maka Ombudsman dapat mempublikasikan Atasan Terlapor dan menyampaikan laporan kepada DPR serta Presiden


Sanksi 1. 

2.  3. 

Terlapor dan Atasan Terlapor yang melanggar kewajiban melaksanakan rekomendasi dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku Dipublikasikan secara luas untuk diketahui masyarakat bilamana rekomendasi Ombudsman tidak dijalani Laporan kepada Presiden dan DPR


Perbaikan Sistem   Ombudsman menyampaikan saran/masukan kepada presiden, kepala

daerah atau pimpinan penyelenggaraan negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.   Menyampaikan saran kepada DPR, presiden atau DPRD/Kepala Daerah agar terhadap undang-‐undang dan peraturan perundang-‐ undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.   (Pasal 8 ayat 2 UU No. 37 tahun 2008)


Contoh Laporan/Pengaduan Masyarakat :   Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in

kracth van gewijsde) yang tidak dilaksanakan oleh lembaga pengadilan termasuk yang Termohon eksekusinya Pemerintah.   Penundaan berlarut (undue delay) tanpa alasan yang jelas dalam penerbitan sertifikasi tanah, perijinan bisnis, pelayanan administrasi kependudukan.   Penundaan berlarut penanganan perkara pidana oleh instansi penegak hukum.   Permintaan imbalan uang dalam pelayanan terpadu, seperti pengurusan SIM, perpanjangan STNK dll.


Contoh Investigasi atas Inisiatif Ombudsman (Own Motion Investigation/Sistemik Reviw) :   Investigasi inisiatif atas pelayanan penyeberangan Merak-‐Bakauheni.

(Ombudsman RI memberikan saran/masukan kepada Menteri Perhubungan dan jajaran terkait dalam rangka mengatasi kemacetan di pelabuhan penyeberangan Merak-‐Bakauheni)   Investigasi inisiatif atas pelayanan perijinan terpadu di Kota Bekasi.

(Ombudsman memberi saran/masukan kepada Walikota Bekasi untuk memberikan pelayanannya).

  Investigasi inisiatif atas pelayanan penegakan hukum dalam hal adminitrasi

peradilan seperti penyampaian petikan putusan kepada Terpidana dan narapidana. Ombudsman memberikan saran/masukan kepada Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Pemasyarakatan bagi warga binaan di Rutan dan Lapas.

Ombudsman Republik Indonesia. Oleh YUNAFRI.SH. M.HUM

Recommend Documents