Mekanisme Pemotongan Pajak PPH 22 Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok
Nama NPM Kelas Pembimbing
Oleh : Steven Wu : 48213647 : 3DA01 : Dr. Untara, SE. MM.
Latar Belakang • Cara meningkatkan perekonomian Negara Indonesia • Apa itu Pajak ? • Apa saja jenis - jenis Pajak yang ada di Indonesia ?
Batasan Masalah Penulisan ini akan membahas mengenai Mekanisme Pemotongan Pajak Pph 22 mengenai pemotongan barang Alat tulis Kerja yang ada di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok
Tujuan Penulisan • Mengetahui peraturan Pajak Pph Pasal 22 yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan. • Mengetahui mekanisme pemotongan Pajak Pph Pasal 22 pada Dinas Pertanian dan Perikanan.
Metode Kerja Praktik Dokumentasi Wawancara Studi Pustaka
Hasil Kerja Praktik
Definisi Mekanisme Pertama, mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem. Kedua, mekanisme dapat juga diartikan sebagai sebuah teori yang dapat dijelaskan menggunakan prinsip – prinsip yang dipakai untuk menjelaskan sistem kerja.
Hasil Kerja Praktik
Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro “ Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” Fungsi Pajak menurut Rochmat Soemitro 1. Fungsi Budgetair 2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Hasil Kerja Praktik
Definisi Objek Pajak Penghasilan Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan penghasilan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia.
Penghasilan yang dikenakan pemotong PPh pasal 22 pada Dinas Pertanian dan Perikanan a. Penghasilan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah. b. Penghasilan pembayaran atas pembelian barang oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.
Hasil Kerja Praktik
Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 PPh yang dipungut oleh : 1. Bendaharawan Pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 2. Badan – badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Hasil Kerja Praktik Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
Jenis – Jenis SPT 1. SPT Masa, surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak terutang dalam masa pajak atau pada suatu saat. 2. SPT Tahunan, surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.
Hasil Kerja Praktik
Fungsi SPT pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok 1. Sebagai laporan ke KPP Pratama Depok terkait pajak apa saja yang dipotong/dipungut oleh bendahara dinas.
Surat Setoran pajak (SSP) Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank Usaha Milik Negara atau bank badan usaha milik daerah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Hasil Kerja Praktik
Fungsi SSP • Sebagai sarana untuk membayar pajak • Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Jenis – Jenis SSP SSP mempunyai 2 jenis yaitu SSP Standar dan SSP Khusus • SSP Standar, yaitu surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang disesuaikan dengan ketentuan Direktur Jenderal pajak
Pembahasan Kerja Praktik
Mekanisme dalam pemotongan pajak PPh barang barang Atk pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok menggunakan Proses Pembayaran yang menggunakan Proses Billing System. Sistem pembayaran resmi dari Direktorat Jendral Pajak. Tata Cara Tahapan Proses Biling System : 1. Proses Pendaftaran Mendaftar kepersertaan melalui http://sse.pajak.go.id/ untuk mendapatkan : - USER ID - Number PIN
Pembahasan Kerja Praktik
2. Pembuatan Kode Biling Pembuatan kode biling menggunakan USER ID yang telah dibuat. Ketentuan Kode Biling : - Kode biling berlaku dalam waktu 48 jam sejak diterbitkan dan setelah itu akan otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. - Wajib Pajak dapat membuat kembali kode biling (yang baru). - Bukti Penerimaan Negara (Hard Copy) yang diperoleh wajib pajak saat pelaksaan uji coba penerapan pembayaran pajak secara elektronik
Pembahasan Kerja Praktik
3. Pembayaran Pembayaran dengan menyampaikan Kode Biling yang diperoleh kepada Teller Bank/Pos, atau dapat juga memasukkan kode biling melalui mesin Atm yang disediakan Bank presepsi yang ditunjuk. 4. Proses Penutupan Keikutsertaan dalam Uji Coba Biling System. *) Penutupan kepersertaan wajib pajak dalam uji coba biling system dapat dilakukan secara jabatan dalam hal wajib pajak pindah ke KPP selain yang ditunjuk untuk melaksanakan uji coba.
Pembahasan Kerja Praktik Dokumen Masukan untuk Pemotongan Pajak PPH 22 Langkah Langkah pemotongan pajak menggunakan cara manual, dengan data yang ada di Dinas Pertanian dan Perikanan. Contoh Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah Bulan Juni • Pada tanggal 3 Juni 2015 Dinas Pertanian dan Perikanan melakukan Pembelian Barang dengan Kode Akun Belanja 5.2.2.02.02 senilai Rp. 108.295.000,Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = (100/110 x Rp. 108.295.000) = Rp. 98.450.000,Perhitungan PPN yang harus dipungut = (10% x Rp. 98.450.000) = Rp. 9.845.000,Perhitungan PPh 22 yang harus dipungut = (1,5% x Rp. 9.845.000) = Rp.1.476.750,-
Pembahasan Kerja Praktik Jadi, setelah dilakukan perhitungan atas transaksi tanggal 3 Juni 2015 Jumlah PPN yang harus dipungut sebesar Rp. 98.450.000,- dan jumlah PPh 22 yang harus dipungut sebesar Rp. 1.476.750,• Pada Tanggal 4 Juni 2015 Dinas Pertanian dan Perikanan melakukan Pembelian barang dengan kode akun belanja 5.2.2.05 senilai Rp. 42.324.000,Dasar pengenaan pajak (DPP) = (100/110 x Rp. 42.324.000) = Rp. 38.476.364,Perhitungan PPN yang harus dipungut = (10% x Rp. 38.476.364) = Rp. 3.847.636,Perhitungan PPh 22 yang harus dipungut = (1,5% x Rp. 38.476.364) = Rp. 577.146,-
Pembahasan Kerja Praktik
Jadi, setelah dilakukan perhitungan atas transaksi Tanggal 4 Juni Jumlah PPn yang dipungut sebsar Rp. 3.847.636,- dan jumlah PPh 22 yang harus dipungut senilai Rp. 577.146,Evaluasi Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap perhitungan dari Bulan Juni – September sudah sesuai dengan teori PPh 22.
Pembahasan Kerja Praktik Manfaat Setelah kerja Praktik 1. Penulis mengetahui dasar dasar perhitungan pajak pph 22 2. Penulis lebih memahami tata cara perhitungan pajak pph 22 Kesimpulan 1. Peraturan pajak PPh 22 yang ada di Dinas Pertanian dan Perikanan sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku karena telah menggunakan langsung peraturan yang ada di Dirjen Pajak. 2. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan melakukan pembuatan SSP setiap transaksi yang telah dilakukan.
TERIMA KASIH
