DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK NOMOR 421/2545 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA DEPOK TAHUN PELAJARAN 2017/2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK, MeMenimbang
: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, taat hukum
dan
kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Depok; b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 di Kota Depok dan berdasarkan ketentuan
Pasal
5
ayat
(3)
Peraturan
Walikota
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
tentang Petunjuk
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak
Usia
Dini,
Sekolah
Dasar,
Sekolah
Menengah
Pertama di Kota Depok Tahun Pelajaran 2017/2018; Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi
dan
1
Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Undang
Nomor
2
Tahun
2015
dengan Undangtentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
24,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5657); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran RI Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5410); 5. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran
2
Negara RI Nomor 5105), sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5157); 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa; 9. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011, Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah; 10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok; Memperhatikan:
1.
Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanakkanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah
Atas,
Sekolah
Menengah
Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat; 2.
Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
3
3.
Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 422.1/10771-Set.Disdik tanggal 18 Maret 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat istimewa (CIBI) MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU
: Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kota Depok 2017/2018
dengan
teknis
Tahun Pelajaran
penyelenggaraan
PPDB
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; KEDUA
: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 31 Mei 2017 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK TTD
Drs. H. MOHAMAD THAMRIN,S.Sos,MM NIP. 19681231198911201 Tembusan: Yth. Walikota Depok di Depok
4
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
: : : :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK 421/2545 TAHUN 2017 31 MEI 2017 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA DEPOK TAHUN PELAJARAN 2017/2018
I. PENGERTIAN UMUM 1. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; 2. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan berbagai jenis jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal; 3. PAUD jalur formal adalah berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan bentuk lain sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 - ≤ 6 tahun; 4. PAUD jalur non formal adalah berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 - < 2 tahun, 2 - < 4 tahun, 4 - ≤ 6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 - ≤ 6 tahun, Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 2 - < 4 tahun dan 4 - ≤ 6 tahun; 5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun; 6. Pendidikan
formal
adalah
jalur
pendidikan
yang
terstruktur
dan
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; 5
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat; 8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar; 9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI; 10. Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang meliputi kelompok belajar (kejar) Program Paket
A,
Program
Paket
B,
dan
Program
Paket
C
yang
dapat
diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya; 11. Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 12. Standar pelayanan minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan; 13. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang
sesuai
dengan
kekhususannya,
serta
berpartisipasi
dalam
menyelenggarakan pendidikan; 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
6
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan
pembelajaran
untuk
mencapai
adalah
pendidikan
tujuan
pendidikan; 16. Pendidikan
berbasis
keunggulan
lokal
yang
diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah; 17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar; 18. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat; 19. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan; 20. Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu; 21. Calon Peserta Didik Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan / atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai hasil Ujian Sekolah dan/ atau nilai hasil Ujian Nasional sebagai dasar utama seleksi; 22. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan dasar; 23. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD dan memuat nilai-nilai US yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan;
7
24. ljazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil lulus menempuh UN dan US pada tingkat satuan pendidikan; 25. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara On Line adalah penerimaan peserta didik baru melalui media internet; 26. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Off Line adalah penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan media internet; 27. Luar Daerah Provinsi adalah provinsi di luar provinsi Jawa Barat; 28. Perbatasan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Depok; 29. Zonasi adalah domisili calon peserta didik pada radius zona terdekat dari sekolah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kota
Depok
paling
lambat
6
(enam)
bulan
sebelum
pelaksanaan PPDB; 30. Web PPDB 2017, adalah alamat situs Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Online
yang
dikembangkan
oleh
TELKOM
dengan
situs
www.kotadepok.siap-ppdb.com II.
KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2017/2018 1.
Dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel;
2.
Dilaksanakan
tanpa
diskriminasi
atas
dasar
pertimbangan
gender, agama, etnis, status sosial maupun ekonomi; 3.
Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4.
Calon Peserta Didik Baru SD tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/RA;
5.
Jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi: a. Akademis; dan b. Non Akademis.
6.
Seleksi Jalur Akademis dilaksanakan berdasarkan kriteria : a. Nilai Ujian Sekolah bagi calon peserta didik baru asal sekolah dalam Kota Depok;
8
b. Penambahan Skor berdasarkan Zonasi 7.
Seleksi melalui jalur non akademis terdiri atas jalur prestasi/bakat istimewa dan peserta didik afirmasi;
8.
Seleksi
melalui
pemeringkatan
jalur
prestasi
dan/atau
dan
pembobotan
bakat
istimewa
terhadap
berdasarkan
penghargaan
atau
sertifikat peserta didik serta tes uji kompetensi; 9.
Seleksi melalui jalur afirmasi berupa siswa tidak mampu secara ekonomi, Anak pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah, dan Anak Berkebutuhan Khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10. Dalam hal pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas dan/ atau satuan pendidikan, maka penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Dilaksanakan sesuai daya tampung sekolah; 12. Dilaksanakan dengan sistem offline dan online untuk SMP; 13. Tidak dipungut biaya (Gratis); 14. Calon Peserta Didik Baru dapat melakukan 1 (satu) kali pendaftaran pada jalur non akademis dan bila tidak lolos seleksi dapat mendaftar pada jalur akademis; 15. Calon Peserta Didik Baru asal sekolah dalam Kota Depok dan/atau domisili orang tua calon peserta didik baru dalam Kota Depok berhak atas 2 (dua) Pilihan SMP Negeri,
sedangkan calon Peserta Didik Baru asal
sekolah luar Kota Depok dan domisili orang tua calon peserta didik baru luar Kota Depok hanya mempunyai 1 (satu) pilihan; 16. Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus dapat diterima di SMP bekerjasama dengan sekolah pendidikan khusus yaitu SMP 8,
SMP 18,
dan SMP 19, 17. Khusus SMP Negeri 11 membuka Satu rombel kelas olah raga yang mekanisme penerimaannya diatur oleh sekolah
atas persetujuan Dinas
Pendidikan Kota Depok. Sedangkan rombel lainnya mengikuti mekanisme PPDB 2017;
9
18. Khusus SMP Negeri 1 membuka dua rombel kelas seni yang mekanisme penerimaannya diatur oleh sekolah
atas persetujuan Dinas Pendidikan
Kota Depok. Sedangkan rombel lainnya mengikuti mekanisme PPDB 2017; 19. Khusus SMP Negeri 2 membuka dua Rombel Kelas Cerdas Istimewa yang mekanisme Penerimaannya diatur dalam Petunjuk Teknis dari PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat III. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA OFF LINE A.
Sekolah Taman Kanak-Kanak (PAUD FORMAL) 1. Penjelasan Umum a. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal adalah berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Atfal (RA) dan bentuk lainnya yang sederajat; b. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lainnya yang sederajat, Program Pengasuhan, Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lainnya yang sederajat; c. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada PAUD dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif; d. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan prinsip Mudah, Lancar, Melanjutkan dan Tersalurkan; e. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku; f. Pada dasarnya semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di PAUD, sesuai dengan daya tampung; g. Lembaga PAUD yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan
seluas-luasnya
dan
sejelas-jelasnya
kepada
masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran;
10
h. Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD Tahun Pelajaran 2017/2018 dilakukan langsung di PAUD oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan; i. Kepala Sekolah/Ketua Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan, selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2017, sebagai bahan laporan kepada Walikota Depok. 2.
Tahapan Penerimaan Peserta Didik a. Pendaftaran 1) Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD tahun pelajaran 2017/2018
dilaksanakan
selambat-lambatnya
sampai
dengan
tanggal 15 Juli 2017; 2) Pendaftaran calon peserta didik baru PAUD dilakukan secara tertulis dengan format yang disediakan oleh PAUD dilampiri dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW. b. Jenis Layanan PAUD 1) Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 0 - < 2 tahun; 2) Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 2 - < 4 tahun; 3) Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 4 - ≤ 6 tahun; 4) Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - ≤ 6 dilakukan setelah kegiatan kelompok usia sebelumnya selesai dilaksanakan; 5) Kegiatan penitipan anak usia 0 - ≤ 6 tahun yang dilakukan dengan menggabungkan
kegiatan
kelompok
usia
sebelumnya
selesai
dilaksanakan. 3.
Rombongan Belajar a. PAUD Jalur Pendidikan Formal, jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar maksimal sebanyak 15 peserta didik dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping, dengan pembagian (2) dua kelompok belajar yaitu:
11
1) Kelompok A untuk anak usia 4 – 5 tahun 2) Kelompok B untuk anak usia 5 – 6 tahun b. PAUD Jalur Pendidikan Nonformal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia jenis layanan program, dan tersedia seorang guru/guru pendamping, dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping, sebagai berikut: 1) Kelompok usia 0 - < 1 tahun 1 guru : 4 anak 2) Kelompok usia 1 - < 2 tahun 1 guru : 6 anak 3) Kelompok usia 2 - < 3 tahun 1 guru : 8 anak 4) Kelompok usia 3 - < 4 tahun 1 guru : 10 anak 5) Kelompok usia 4 - < 5 tahun 1 guru : 12 anak 6) Kelompok usia 5 - ≤ 6 tahun 1 guru : 15 anak 4. Seleksi Apabila fasilitas PAUD tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi yang di dasarkan pada usia dan atau jarak domisili dan tidak melakukan berupa seleksi akademis.
5. Pengumuman Penerimaan Pengumuman Penerimaan calon peserta didik yang diterima atau tidak di terima di PAUD yang bersangkutan dilaksanakan secara serempak pada tanggal 15 Juli 2017
6. Lapor Diri/Pendaftaran Ulang Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 15 Juli 2017 dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, apabila sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 pukul 12.00 WIB tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri.
12
B.
Sekolah Dasar (SD) 1. Pendaftaran Dan Pengumuman Calon Peserta Didik Baru a) SD Negeri : No 1.
Kegiatan a. Pendaftaran
b.Pengumuman*)
Waktu
Keterangan
03 s.d 05 Juli 2017,
*) Apabila
pukul 08.00 s.d 12.00
pendaftar
WIB
sudah
06 Juli 2017, pukul
melebih
08.00 sd. 12.00 WIB
kuota yang ditentukan sekolah
b)
SD Swasta : Diatur tersendiri oleh Satuan Pendidikan masing-masing dan paling lambat 15 Juli 2017
2. Persyaratan Persyaratan Calon Peserta Didik Baru : 1) Usia 7 (tujuh) tahun wajib diterima; 2) Paling rendah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2017; 3) Pengecualian syarat usia kurang dari 6 (enam) tahun diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional atau rekomendasi dari dewan guru sekolah (ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang dituju); 4) Calon peserta didik ABK harus memiliki Surat Keterangan asli dari lembaga psikolog; 5) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan menyertakan: a) Akte Kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan Kelahiran Asli; b) Fotocopy Kartu Keluarga dengan menunjukkan yang aslinya, jika kartu keluarga tidak sesuai dengan tempat tinggal maka harus melampirkan surat keterangan domisili dari RT yang diketahui RW dan kelurahan. 13
3. Mekanisme Seleksi a. Apabila jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan usia dan domisili calon peserta didik; Penskoran Calon Peserta didik SD : NO.
USIA
SKOR
NO
USIA
SKOR
1
≥ 7 thn
7
8
6 th, 06 bl
6,06
2
6 th, 11 bl
6,11
9
6 th, 05 bl
6,05
3
6 th, 10 bl
6,10
10
6 th, 04 bl
6,04
4
6 th, 09 bl
6,09
11
6 th, 03 bl
6,03
5
6 th, 08 bl
6,08
12
6 th, 02bl
6,02
6
6 th, 08 bl
6,08
13
6 th, 01 bl
6,01
7
6 th, 07 bl
6,07
14
6 th, 00 bl
6,00
b. Jika usia sama maka Proses seleksi dilakukan berdasarkan domisili Calon Peserta Didik, dengan diperingkat berdasarkan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Dalam Kota dan Luar Kota. Penskoran Jarak Tempat tinggal calon peserta didik SD : No
Kriteria
Skor
1
Satu Kelurahan dengan Sekolah yang dituju
0,12
2
Satu Kecamatan dg Sekolah yang dituju
0,06
3
Lintas Kecamatan di Wilayah Kota Depok
0,03
4
Dari Luar Kota Depok
0,00
4. Rombongan belajar a. SD Negeri : 1) Jumlah rasio peserta didik dalam setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) kecuali pada Sekolah yang ditunjuk
14
sebagai
Sekolah
Rujukan
oleh
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan yaitu SD Anyelir I rasio peserta didik dalam setiap rombongan belajar adalah 28 (dua puluh delapan); 2) Jumlah rombongan belajar yang dibuka berdasarkan kemampuan daya tampung. b. SD Swasta : 1) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluhan); 2) Jumlah rombongan belajar yang dibuka berdasarkan kemampuan daya tampung. 5. Kuota Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan paling sedikit 95 % dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB dan luar Kota Depok paling banyak 5 % dari jumlah daya tampung yang direncanakan sekolah, apabila peserta didik baru asal domisili Kota Depok kurang dari 95 % dapat ditambah dari luar
Kota
Depok
sehingga
daya
tampung
terpenuhi
sesuai
yang
direncanakan sekolah.
7. Lapor Diri/Pendaftaran Ulang Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada : a. SD Negeri : Tanggal 07 s.d 08 Juli 2017 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB, Apabila tidak mendaftar ulang pada tanggal tersebut di atas maka dianggap mengundurkan diri; b. SD Swasta : Disesuaikan dengan Satuan Pendidikan masing-masing C.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Jalur Non-Akademik terdiri atas :
15
a. Apresiasi prestasi siswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa, Seni, Olahraga, dan Keterampilan; b. Afirmasi (Anak Kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas dengan penambahan skor 20, Keluarga Ekonomi tidak mampu khusus domisili Kota Depok, dan Anak Berkebutuhan Khusus) 1. Apresiasi Prestasi Siswa A. Pendaftaran Dan Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan
pada
tanggal 19 s.d 20 Juni 2017, pukul 08.00 s.d. pukul 12.00 WIB; 1) Khusus SMP Negeri 11 pendaftaran dua rombel kelas olah raga dilaksanakan tanggal 19 s.d 20 Juni 2017 pukul 08.00 s.d. pukul 12.00 WIB; 2) Khusus SMP Negeri 1 pendaftaran dua rombel kelas seni dilaksanakan tanggal 19 s.d 20 Juni 2017 pukul 08.00 s.d. pukul 12.00 WIB; 3) Khusus
SMP
Negeri
2
penyelenggara
Cerdas
Istimewa
petunjuk teknisnya sesuai dari PKLK Dinas Pendidikan propinsi Jawa Barat; 4) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru antara lain Calon Peserta Didik Baru berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi,
Bahasa,
Seni,
Olahraga,
Keterampilan.
Diutamakan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang
ditanda
Kementerian
tangani
Pendidikan
langsung dan
oleh
Kebudayaan,
penyelenggara Kementerian
Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan
dan
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
LIPI
dan
Organisasi yang memiliki induk di tingkat Daerah Kota, Daerah Provinsi, dan Pusat, seperti Kwarcab, KONI, PMI dalam kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di
16
Tingkat
Kecamatan, Tingkat Kota Depok, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional atau tidak berjenjang. Dalam rangka memberikan penghargaan kepada
peserta
didik
yang berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bahasa dan Seni, Olahraga, Keterampilan maka prestasi yang akan mendapatkan nilai adalah sebagai berikut : a. Calon Peserta didik yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan, baik perorangan maupun kelompok (beregu), jenis kejuaraan yang prestasinya dapat diperhitungkan nilainya dalam Penerimaan Peserta Didik baru sebagai berikut : 1) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi meliputi: a) OSN (Olimpiade Sain Nasional); b) Karya Ilmiah Remaja (KIR). 2) Bidang Olahraga meliputi : a) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN); b) Olahraga yang memiliki Induk Organisasi. 3) Bidang Bahasa dan seni meliputi: a) Lomba Keterampilan Agama ( LOKETA); b) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N); c) Pasanggiri; d) Literasi. 4) Bidang keterampilan meliputi a) Pramuka (Lomba Tingkat III, dan IV, Lomba Keterampilan Pramuka Penggalang, Pramuka Garuda, Jambore Tk. Jawa Barat/ Nasional/ Internasional); b) Palang Merah Remaja (PMR); c) Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB). b. Prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2014 s.d Juni 2017);
17
c. Setiap calon peserta didik baru hanya dapat mengajukan satu sertifikat/piagam prestasi tertinggi baik berjenjang atau tidak berjenjang untuk mendapatkan nilai; d. Semua jenis sertifikat/Piagam penghargaan diluar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan; e. Peringkat kejuaraan dapat diperhitungkan Sebagai berikut: Penskoran Kejuaraan Perorangan
NO
KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD/KEMENAG
SKOR
1
Juara International
39
2
Juara 1 Nasional
30
3
Juara 2 Nasional
27
4
Juara 3 Nasional
24
5
Juara 1 Provinsi
21
6
Juara 2 Provinsi
18
7
Juara 3Provinsi
15
8
Juara Harapan Provinsi
13
9
Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten
12
10
Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten
9
11
Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten
6
12
Juara 1 Tk. Kecamatan
NO
KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DILUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG
13
Juara International
14
14
Juara 1 Nasional
11
15
Juara 2 Nasional
10
16
Juara 3 Nasional
9
17
Juara 1 Provinsi
8
18
3
SKOR
18
Juara 2 Provinsi
7
19
Juara 3Provinsi
6
20
Juara Harapan Provinsi
21
Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten
5
22
Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten
4
23
Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten
3
24
Juara 1 Tk. Kecamatan
1
5.5
Penskoran Kejuaraan Beregu :
1
KEJUARAAN DARI KEMENDIKBUD/KEMENAG Juara International
2
Juara 1 Nasional
20
3
Juara 2 Nasional
18
4
Juara 3 Nasional
16
5
Juara 1 Provinsi
14
6
Juara 2 Provinsi
12
7
Juara 3Provinsi
10
8
Juara Harapan Provinsi
9
9
Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten
8
10
Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten
6
11
Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten
4
12
Juara 1 Tk. Kecamatan
1
NO
SKOR 26
13
KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DILUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG Juara International
14
Juara 1 Nasional
6
15
Juara 2 Nasional
5.5
16
Juara 3 Nasional
5
17
Juara 1 Provinsi
4.5
NO
19
SKOR 7
18
Juara 2 Provinsi
4
19
KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI DAN DILUAR KEMENDIKBUD/KEMENAG Juara 3Provinsi
20
Juara Harapan Provinsi
21
Juara 1 Tk. Kota/Kabupaten
2.5
22
Juara 2 Tk. Kota/Kabupaten
2
23
Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten
1.5
24
Juara 1 Tk. Kecamatan
0,5
NO
SKOR 3.5 3
B. Mekanisme seleksi 1. Seleksi administratif, terdiri dari : a) Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah b) Sertifikat/Piagam asli c) Surat pernyataan kebenaran yang dibuat oleh Kepala sekolah asal berkaitan dengan sertifikat/ piagam yang dimiliki oleh calon peserta didik. 2. Sekolah
melaksanakan
tes
uji
kompetensi
prestasi
sesuai
dengan
sertifikat/piagam/Surat Keterangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik baru dan dapat meminta bantuan dari pengcab atau induk organisasi terkait 3. Sekolah melakukan pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Prestasi tertinggi pada cabang kejuaraan yang dimiliki Calon Peserta Didik dan lolos verifikasi diberi skor. b) Skor
total
yang
merupakan
hasil
penjumlahan
dari
skor
piagam/sertifikat/Surat Keterangan prestasi, hasil tes uji kompetensi dan
SHUS/M
dijadikan
dasar untuk melakukan
/ ranking.Atau diperhitungkan
dengan
Rumus
pemeringkatan :
N = NUS/M+ Skor Prestasi NUS/M : Nilai Ujian Sekolah/Madarasah berstandar Nasional
20
c) Calon Peserta didik bebas memilih Sekolah di Kota Depok 1 (satu) Pilihan. C. Pelaksanaan Uji Kompetensi Tes uji kompetensi siswa berprestasi Kelas Olah Raga dan Seni tanggal 21 Juni 2017, dilaksanakan di sekolah tujuan; D. Pengumuman Pengumuman Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di sekolah masing-masing pukul 08.00 WIB. E. Lapor Diri/Pendaftaran Ulang Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 13 s.d 14 Juli 2017 dengan menyerahkan persyaratan. Apabila sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 pukul 12.00 WIB tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri dan gugur. 2. ZONASI 2.1. Kuota untuk penerimaan peserta didik baru asal domisili Kota Depok dalam radius terdekat dengan Satuan Pendidikan sebanyak 90% dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, dengan rincian pembagian sebagai berikut: 2.1.1. Non akademik: Prestasi (5%); Siswa Miskin (20%); Anak PTK (5%); ABK khusus pada SMPN 8,SMPN 18 dan SMPN 19; Perjanjian
kerjasama
sekolah
(
SMP
Negeri
yang
menempati gedung SD dan tanah bukan milik Pemda) pada SMPN 8 sebanyak (30 siswa), SMPN 19 (sebanyak 40 siswa), SMPN 21 (sebanyak 40 siswa), SMPN 22 (sebanyak 45 siswa), SMPN 24 (sebanyak 13 siswa) dan SMPN 25 (sebanyak 41 siswa). 2.1.2. Akademik 70 % terdiri dari dalam Kota 65%, Luar Kota 5 %.
21
3.
Persyaratan Dan Pendaftaran 1. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Non Akademik antara lain : a) Persyaratan bagi anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan tugas : 1. Memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) asli per Januari 2017 dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga; 2. Memperlihatkan Akta kelahiran asli dan menyerahkan fotocopy Akta kelahiran; 3. Menyerahkan Fotocopy SK Tugas terakhir
yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang; 4. Surat pernyataan dari Kepala Sekolah tempat orang tuanya bertugas b) Persyaratan bagi Program Keluarga Ekonomi Tidak Mampu Khusus Warga Kota Depok: 1. Memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) Asli maksimal per Januari 2017 dan menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (KK); 2. Menyerahkan
KIP
(Kartu
Indonesia
Pintar),
KPS
(Kartu
Perlindungan Sosial) asli yang masih berlaku, atau SKM (Surat Keterangan Miskin) asli yang ditanda tangani oleh kepala sekolah asal dan dilampirkan hasil survey lapangan; dan masuk data Base Warga Miskin Kota Depok. 3. Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali ( format dapat diunduh www. kotadepok.siap-ppdb.com ) c) Persyaratan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Khusus Warga Kota Depok dan khusus pada SMP 8, SMP 18 dan SMP 19: Memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) Asli dan
menyerahkan
fotocopy Kartu Keluarga (KK); Menyerahkan Hasil pemeriksaan Psikolog atau surat keterangan dari sekolah asal. Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Orang Tua/Wali (format dapat diunduh www. kotadepok.siap-ppdb.com )
22
2. Pendaftaran Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Non Akademik dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 20 Juni 2017 di Satuan Pendidikan Tujuan. 4. Mekanisme Seleksi Sekolah melaksanakan tahapan seleksi apabila pendaftar melebihi kuota yang ditentukan, antara lain : a) Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madarasah b) Seleksi administratif; c) Seleksi jarak domisili/ Ring Zona calon peserta didik baru ke sekolah yang dituju sesuai dengan Kartu Keluarga; d) Calon Peserta didik hanya dapat memlih satu pilihan. e) Sekolah melakukan seleksi sesuai tahapan seleksi berdasarkan kuota. o Penentuan Nilai untuk anak PTK di Perhitungkan dengan Rumus N = NUS/M + Skor PTK + Skor Zonasi o Penentuan Nilai untuk anak Miskin dan ABK diperhitungkan dengan Rumus :
N = NUS/M + Skor Zonasi
Keterangan : NUS/M ( Nilai Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional 5.
Pengumuman Pengumuman calon peserta didik baru dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017 di sekolah masing-masing pukul 08.00 WIB.
6.
Lapor Diri/Pendaftaran Ulang Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada tanggal 13 s.d. 14
Juli 2017 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB dengan
menyerahkan persyaratan yang ditetapkan sekolah. Apabila sampai
23
dengan tanggal 14 Juli 2017 pukul 12.00 WIB tidak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri dan gugur.
IV. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR AKADEMIK A.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Pendaftaran Calon Peserta Didik baru dilaksanakan pada : a. SMP Negeri : 1) Pendaftaran online ditujukan bagi calon peserta didik baru lulusan dan asal sekolah dalam Kota Depok, Tanggal 10 s.d 12 Juli 2017 dibuka selama 24 jam. 2) Bagi calon peserta didik baru lulusan dan asal sekolah luar Kota Depok pra pendaftaran di SMP yang dituju untuk mendapatkan Nomor PPDB. A. Tahapan Pra Pendaftaran: a. Pra pendaftaran ditujukan bagi calon peserta didik baru pada Tanggal 05 s.d 06 Juli 2017, pukul 08.00 s.d 12.00 WIB : 1) lulusan asal sekolah luar Kota Depok di SMP yang dituju; 2) lulusan SD/MI dan lulusan Paket A sebelum tahun pelajaran 2016/2017 di Dinas Pendidikan Kota Depok. b. Calon peserta didik baru datang ke SMP yang dituju untuk melakukan
pra
pendaftaran
dengan
membawa
Surat
Keterangan telah lulus Sekolah dari Kepala sekolah asal; c. Calon peserta didik baru memperoleh cetak tanda bukti prapendaftaran berupa kartu peserta PPDB dari petugas PPDB di SMP yang dituju; d. Calon peserta didik baru lulusan SD/MI dan lulusan Paket A sebelum tahun pelajaran 2016/2017 : 1) Datang ke Sekolah Tujuan untuk melakukan pra pendaftaran dengan membawa ; Sertifikat Hasil Ujian
24
Sekolah (SHUS) asli dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) asli, untuk memperolah cetak tanda bukti pra pendaftaran dari petugas PPDB; 2) Melakukan
pendaftaran
online
ke
www.
kotadepok.siap-ppdb.com e. Calon peserta didik baru asal sekolah luar Kota Depok secara
otomatis
telah
terdaftar
online
di
www.kotadepok.siap-ppdb.com setelah peserta memiliki kartu peserta PPDB; f. Surat Keterangan lulus Sekolah dari Kepala sekolah asal B. Tahapan Pendaftaran : 1. Mengakses
Web
PPDB
2017
www.kotadepok.siap-
ppdb.com: 1) Melakukan pendaftaran online dengan memilih pilihan 1 (satu), dan pilihan 2 (dua) dilakukan secara sekaligus; 2) Mencetak lembar pendaftaran dari Web PPDB 2017. 2. Untuk pendaftaran melalui cara ini keabsahan kepemilikan tanda bukti pendaftaran menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. 3. Untuk peserta didik yang berasal dari sekolah luar negeri, seleksi dilakukan melalui tes penempatan oleh sekolah seizin Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. b. SMP Swasta : Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah 2. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru a. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/ MI/ SDLB/ Program Paket A; b. Berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 17 Juli 2017;
25
c. Memiliki STTB asli atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal (apabila STTB asli belum ada); d. Memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) asli atau Sertifikat
Hasil
Ujian
Sekolah
(SHUS)
sementara
yang
dikeluarkan oleh sekolah asal (apabila SHUS asli belum ada); 3. Mekanisme seleksi a. SMP Negeri : 1) Seleksi Peserta Didik baru dari Asal Sekolah dalam Kota Depok berdasarkan Zonasi sesuai Kartu Keluarga dan peringkat jumlah nilai Ujian
Sekolah dari tertinggi ke
terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. a) Mekanisme pengesahan peserta didik Zonasi Perhitungan Penentuan Skor Zona Radius Lingkungan Sekolah dengan Penskoran sebagai berikut :
RING I
= 50
SKOR = US/M + 50
RING II
= 45
SKOR = US/M + 45
RING III
= 40
SKOR = US/M + 40
RING IV
= 35
SKOR = US/M + 35
RING V
= 30
SKOR = US/M + 30
RING VI
= 25
SKOR = US/M + 25
RING VII
= 20
SKOR = US/M + 20
RING VIII
= 15
SKOR = US/M + 15
RING IX
= 10
SKOR = US/M + 10
RING X
= 5
SKOR = US/M + 5
b) Keputusan tim adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 2) Seleksi Peserta Didik baru dari Asal Sekolah luar Kota Depok berdasarkan peringkat jumlah nilai Ujian Sekolah dan Zonasi sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
26
3) Apabila calon peserta didik baru dari Asal Sekolah dan atau
Domisili
Orang
tua
dalam
Kota
Depok
tidak
memenuhi passing grade pada Sekolah pilihan 1 (satu) maka disalurkan secara otomatis ke sekolah pilihan 2 (dua); 4) Diakhir masa pendaftaran, calon peserta didik dipastikan telah mengetahui peringkatnya di sekolah yang dipilih 5) Penentuan Nilai diperhitungkan dengan Rumus N = NUS/M + Skor Zonasi NUS/M
:
Nilai
Ujian
Sekolah/Madrasah
berstandar
Nasional b. SMP Swasta : disesuaikan dengan sekolah masing-masing. 4. Rombongan belajar A. SMP Negeri : 1) Jumlah
rasio
peserta
didik
tiap
rombongan
belajar
maksimal 36 (tiga puluh enam), kecuali pada sekolah yang sudah
ditetapkan
sebagai
Sekolah
Rujukan
oleh
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu SMP Negeri 2 Depok rasio peserta didik tiap rombongan belajar adalah 32 (tiga puluh dua); 2) Jumlah rombongan belajar berdasarkan Kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing. B. SMP Swasta : 1) Jumlah
rasio
peserta
didik
tiap
rombongan
belajar
maksimal 36 (tiga puluh enam); 2) Jumlah rombongan belajar berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing.
27
5. Pengumuman a. SMP Negeri 1) Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Didik Baru bisa dilihat di Situs Web PPDB 2017 tanggal 13 Juli 2017; 2) Peserta didik baru yang diterima wajib mengambil Surat Pernyataan Diterima pada tanggal 13 Juli 2017 Pukul 13.00 WIB di sekolah dimana peserta didik baru diterima serta melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah yang menerima . b. SMP Swasta : disesuaikan dengan sekolah masing-masing. 6. Lapor Diri/Pendaftaran Ulang Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima wajib lapor diri pada: a. SMP Negeri : Tanggal 13 s.d 14 Juli 2017 pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB. Dengan menyerahkan dokumen PPDB 2017
ke sekolah di
mana peserta didik diterima, diantaranya : 1) Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) asli atau Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) sementara yang dikeluarkan oleh sekolah asal 2) Surat
Tanda
Tamat
Belajar
(STTB)
asli
atau
Surat
Keterangan Lulus dari sekolah asal (apabila STTB asli belum ada) 3) Kartu Keluarga (KK) Asli per Januari 2017 Khusus Warga Kota Depok dan menyerahkan foto copy Kartu Keluarga. 4) Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 5) Menyerahkan Lembar pendaftaran hasil print dari Web PPDB 2017
28
Apabila tidak lapor diri pada tanggal tersebut maka dianggap mengundurkan
diri;
dan
dokumen
tidak
sesuai
maka
dinyatakan gugur/tidak diterima. b. SMP Swasta : disesuaikan dengan sekolah masing-masing. V.
PENDIDIKAN KHUSUS A.
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus 1. Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; 2. Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah; 3. Waktu pendaftaran, seleksi, pengumuman dan daftar ulang bersamaan dengan penerimaan Peserta Didik baru di sekolah masing-masing.
B.
Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Memiliki potensi Kecerdasan Istimewa 1. Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan Peserta Didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya; 2. Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan
dan/atau
bakat
istimewa
bertujuan
mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain;
29
3. Program pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa: a. program percepatan; dan/atau b. program pengayaan. 4. Sekolah
yang
akan
membuka
program
percepatan
dapat
dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perudang-undangan
dan
mengadakan seleksi setelah Peserta Didik sudah diterima; 5. Rasio kelas 25 orang; 6. Program percepatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan persyaratan: a. Peserta Didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi (mempunyai IQ 130); b. Peserta Didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan c. Satuan
Pendidikan
penyelenggara
telah
atau
hampir
memenuhi Standar Nasional Pendidikan; d. Pelaksanaan
proses
penerimaan
peserta
didik
baru
dilaksanakan oleh sekolah yang memiliki surat keputusan dari Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa (CI) sesuai
surat edaran Nomor 422.1/10771-
Set.Disdik tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa (CIBI) yang dikeluarkan oleh bidang Pendidikan khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Propinsi Jawa Barat. VI. SMP TERBUKA A.
SMP Terbuka adalah
upaya memberikan pelayanan pendidikan
kepada Peserta didik tamatan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah
30
Ibtidaiyah (MI) yang berusia maksimal 15 tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis
atau
menghadapi
kendala
waktu
yang
tidak
memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada SMP Reguler; B.
Disamping itu SMP terbuka termasuk pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri, penerimaan Calon Peserta Didik Baru untuk SMP Terbuka diatur tersendiri.
VII. PEMBIAYAAN A.
Tidak dibenarkan memungut biaya pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dan daftar ulang di TK, SD, SMP Negeri dan Swasta yang menerima dana BOS;
B.
Tidak dibenarkan memungut biaya pada waktu daftar ulang atau registrasi di TK, SD, SMP Negeri dan Swasta.
VIII. PESERTA DIDIK PINDAHAN A. Penerimaan Peserta Didik Pindahan 1. Peserta didik Pindahan diutamakan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi dan Kurikulum yang sama dengan sekolah yang dituju. 2. Penerimaan Peserta Didik pindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, propinsi dan Kabupaten/Kota lainnya ditentukan sebagai berikut : a. Peserta
Didik
dari
anak/keluarga
PNS/TNI/POLRI
yang
dimutasikan, harus menunjukan atau melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/wali; b. Peserta Didik dari anak/keluarga yang non PNS/TNI/POLRI harus melampirkan photocopy KTP orang tua/wali dan Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Depok;
31
c. Peserta Didik Pindahan dari luar negeri harus melampirkan Hasil
Penelitian
Kesetaraan
yang
ditetapkan
oleh
Dirjen
Dikdasmen Kemendikbud; d. Perpindahan Peserta Didik yang berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan Kemendikbud RI ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen, dapat dilakukan dengan tes penempatan
oleh
sekolah
yang
bersangkutan,
setelah
mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Penerimaan Peserta Didik
Pindahan dari luar ketentuan pada
bagian 2 (dua) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, Perpindahan Peserta Didik dari sekolah negeri/swasta ke sekolah negeri/swasta yang berasal dari sekolah Kota Depok dapat dilakukan setelah satu tahun pelajaran dan perpindahan luar Kota Depok
dapat
dilakukan
setelah
satu
semester
dengan
memperhatikan jumlah peserta didik per rombel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Depok. 4. Jadwal
Penerimaan Peserta didik Pindahan tanggal 19-20 Juni,
2017 atau akhir tahun Pelajaran 2016/2017 dan Sebelum tahun Pelajaran 2017/2018, Uji Kompetensi tanggal
21 Juni 2017,
Pengumuman diterima tanggal 22 Juni 2017. B.
Penerimaan Peserta Didik Baru Warga Negara Asing (WNA) 1. Peserta didik baru yang berasal dari WNA harus telah menjadi penduduk Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi serta dilengkapi dengan: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat, fotocopy yang sah Akte Kelahiran, dan tanda bukti kewarganegaraan orang tua yang bersangkutan;
32
2. Pendaftaran dan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat Satuan Pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. IX. KETENTUAN LAIN-LAIN A.
Calon peserta didik baru
yang memiliki nilai sama pada passing
grade
berdasarkan
dipertimbangkan
usia/waktu
Pendaftaran
dengan dibuat berita acara dan disahkan oleh Kepala Sekolah; B.
Bagi calon peserta didik baru yang diterima setelah diverifikasi data persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai maka dianggap gugur;
C.
Sekolah wajib melaporkan Calon Peserta Didik Baru yang diterima Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
D.
Apabila kuota yang ditentukan tidak terpenuhi dari daya tampung yang telah ditentukan maka sekolah dapat mengisi kekosongan kuota atas persetujuan dari Dinas Pendidikan;
E.
Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru perlu dibentuk panitia Tingkat Kota Depok yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kota
Depok
untuk
mengawasi
dan
mengevaluasi
pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru. Sedangkan Panitia di tingkat sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah; F.
Tahun Pelajaran Baru 2017/2018 dimulai tanggal 17 Juli 2017 dan Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah SMP di mulai dari tanggal 17 s.d. 19 Juli 2017 sesuai pedoman yang berlaku;
G.
Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP harus benarbenar dapat memperkenalkan sekolah kepada para Peserta Didik Baru,
sesuai
dengan
pedoman
Lingkungan Sekolah dari
pembinaan
Masa
Perkenalan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah; H.
Penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkaitdalam penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik Baru tidak dibenarkan memaksakan putra putrinya untuk diterima pada TK,
33
SD, SMP diluar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar, dan praktek negatif lainnya dalam pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru; I. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru yang melakukan penyimpangan keputusan
terhadap
ketentuan
ini akan diberikan sanksi
yang
telah
diatur
dalam
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK, TTD Drs. H.MOHAMAD THAMRIN, S.SOS, MM NIP. 19681231198911201
34
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANGTUA/WALI
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap Orang Tua : ..................................................................... Nama Calon Siswa
: .....................................................................
Alamat Rumah
: ..................................................................... .................................................................... ....................................................................
No. HP /email
: ..................................................................... MENYATAKAN
1. Bahwa
seluruh
data/informasi
yang
diberikan
dalam
dokumen-
dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar; 2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap menyuap dan / atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan PPDB ini; 3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dianggap gugur/tidak diterima; 4. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. .........................., ....................2017 Yang membuat pernyataan Ttd Bermaterai 6000 ........................................................
35
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Lengkap
:....................................................................................
Jabatan
: ...................................................................................
Organisasi/Instansi
: ...................................................................................
Alamat Kantor
: ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................
No. HP /email
: ................................................................................... MENYATAKAN
1. N a m a
: .......................................................
Adalah benar Peserta didik SD/MI : ....................................................... 2. Bahwa seluruh data / informasi yang diberikan tentang keterangan miskin dan yatim/yatim piatu untuk dokumen-dokumen persyaratan PPDB ini adalah benar; 3. Apabila di kemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi / hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenarnya. ........................,...................2017 Yang membuat pernyataan Kepala Sekolah, ................ Ttd Bermaterai 6000 ..................................................
