LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PRT/M/2016 TENTANG
PELAYANAN ADVOKASI
HUKUM
DI
PEKERJAAN
KEMENTERIAN UMUM
DAN
PERUMAHAN RAKYAT
MEKANISME PELAKSANAAN ADVOKASI HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Mekanisme Advokasi Hukum terdiri atas: 1. Konsultasi Hukum Dan Opini Hukum 2. Pendampingan Perkara Pidana; 3. Penyelesaian Perkara Perdata; 4. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara; 5. Penyelesaian Judicial Review; 6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha; 7. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 8. Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik; 9. Penyelesaian Arbritase/Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan; 10. Pemanggilan Saksi dan Ahli.
JDIH Kementerian PUPR
1.
Konsultasi Hukum Dan Opini Hukum
PEMOHON NO
PROSES
BANTUAN HUKUM
1.
Melaporkan
SESDITJEN/
BAGIAN
SESBA/
HUKUM/UNIT
SESITJEN/ BIRO/PUSAT
PELAYANAN ADVOKASI
ITJEN/ BIRO HUKUM
MENTERI SEKJEN DIRJEN/
JAKSA PENCARA NEGARA KETERANGAN PUPR
KABA
HUKUM
terjadinya
permasalahan hukum; 2.
Mengajukan
permohonan
konsultasi/opini hukum; 3.
Koordinasi
HUKUM
pelaksanaan
konsultasi/opini hukum; 4.
Melaksanakan konsultasi/opini hukum;
5.
Melaksanakan konsultasi/opini kepada
Jaksa
hukum Pengacara
Negara; LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah:
Garis Koordinasi Dua Arah:
Garis Pelaksanaan:
JDIH Kementerian PUPR
2.
Pendampingan Perkara Pidana SESDITJEN/ PEMOHON NO
PROSES
BANTUAN HUKUM
SESBA/ SESITJEN/
BAGIAN
ITJEN
HUKUM/UNIT
BIRO
PELAYANAN
HUKUM
ADVOKASI HUKUM
MENTERI SEKJEN /DIRJEN/
KEPOLISIAN KETERANGAN PUPR
KABA
BIRO/PUSAT 1.
Melaporkan
terjadinya
permasalahan
hukum
pidana; 2.
Mengajukan permohonan advokasi hukum;
3.
Koordinasi pelaksanaan advokasi hukum;
4.
Pembentukan Tim Pendampingan Hukum;
5.
Melaksanakan pendampingan (tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan);
LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Garis Pelaksanaan:
JDIH Kementerian PUPR
3.
Penyelesaian Perkara Perdata
PEMOHON SESDITJEN/ BANTUAN SESBA/ HUKUM SESITJEN/ BIRO/PUSAT
NO
PROSES
1.
Melaporkan terjadinya permasalahan hukum; Mengajukan permohonan advokasi hukum; Koordinasi pelaksanaan advokasi hukum;
2. 3. 4.
Pembentukan Tim Kuasa Hukum;
5.
Menyusun Gugatan/Jawaban;
6.
Melaksanakan acara persidangan di Pengadilan Negeri (Identifikasi, Mediasi, Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Pemeriksaan Saksi/Ahli, Kesimpulan, Putusan); Menyampaikan pernyataan Banding;
7. 8. 9.
BAGIAN HUKUM/UNIT PELAYANAN ADVOKASI HUKUM
BIRO HUKUM
ITJEN/ MENTERI SEKJEN DIRJEN/ PUPR KABA
PN
PT
MA
KETERANGAN
Menyusun Memori Banding/Kontra Memori Banding; Menyampaikan pernyataan Kasasi;
10.
Menyusun Memori Memori Kasasi;
Kasasi/Kontra
11. 12.
Mencari dan menemukan Alat Bukti baru (Novum); Mengajukan Peninjauan Kembali;
13.
Eksekusi.
LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Garis Pelaksanaan:
JDIH Kementerian PUPR
4.
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
NO
1.
PROSES
2.
Melaporkan terjadinya permasalahan hukum; Mengajukan permohonan advokasi hukum;
3.
Koordinasi pelaksanaan advokasi hukum;
4.
Pembentukan Tim Kuasa Hukum;
5.
Menyusun Gugatan/Jawaban;
6.
Melaksanakan acara persidangan di Pengadilan TUN (Dismissal Processes, Identifikasi, Mediasi, Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Pemeriksaan Saksi/Ahli, Kesimpulan, Putusan); Menyampaikan pernyataan Banding;
7. 8. 9.
BAGIAN BIRO ITJEN/ HUKUM/UNIT HUKUM MENTERI SEKJEN DIRJEN/ PTUN PELAYANAN PUPR KABA ADVOKASI HUKUM
PT TUN
MA
KETERANGAN
Menyusun Memori Banding/Kontra Memori Banding; Menyampaikan pernyataan Kasasi;
10.
Menyusun Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi;
11.
Mencari dan menemukan Alat Bukti baru (Novum); Mengajukan Peninjauan Kembali;
12.
PEMOHON SESDITJEN/ BANTUAN SESBA/ HUKUM SESITJEN/ BIRO/PUSAT
LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Garis Pelaksanaan:
JDIH Kementerian PUPR
5.
Penyelesaian Judicial Review
NO
PROSES
1.
Melaporkan adanya uji materi peraturan perundang-undangan;
2.
Mengajukan permohonan advokasi hukum;
3.
Koordinasi pelaksanaan advokasi hukum;
4.
Pembentukan Tim Kuasa Hukum;
5.
Menyusun Jawaban;
6.
Menyerahkan jawaban pemerintah ke MA untuk uji materi peraturan perundangundangan di bawah UU terhadap UU (Pembacaan Gugatan, Jawaban, Pembuktian, Pemeriksaan Saksi/Ahli, Kesimpulan, Putusan); Melaksanakan acara persidangan di MK (Pembacaan Gugatan, Jawaban, Pembuktian, Pemeriksaan Saksi/Ahli, Kesimpulan, Putusan);
7.
PEMOHON BANTUAN HUKUM
SESDITJEN/ BAGIAN SESBA/ HUKUM/UNIT SESITJEN/ PELAYANAN BIRO/ ADVOKASI PUSAT HUKUM
BIRO HUKUM
ITJEN/ MENTERI SEKJEN DIRJEN/ PUPR KABA
MA
MK
KETERANGAN
LEGEND Garis Koordinasi Satu A: Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Garis Pelaksanaan:
JDIH Kementerian PUPR
6.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha
NO
1. 2. 3.
PEMOHON BANTUAN HUKUM
PROSES
BAGIAN BIRO HUKUM/UNIT ITJEN/ MENTE HUKUM PELAYANAN SEKJEN DIRJEN/ RI PTUN ADVOKASI KABA PUPR HUKUM
PT TUN
MA KETERANGAN
Melaporkan terjadinya permasalahan hukum; Mengajukan permohonan advokasi hukum; Koordinasi pelaksanaan advokasi hukum;
4.
Pembentukan Tim Kuasa Hukum;
5.
Menyusun Gugatan/Jawaban;
6.
Melaksanakan sidnag di KPPU (pemeriksaaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, mediasi dan atau ajudikasi
7.
Menyampaikan pernyataan Keberatan;
8.
Menyusun pernyataan Keberatan;
9.
Menyampaikan pernyataan Kasasi;
10.
Menyusun Memori Memori Kasasi;
11.
Mencari dan menemukan Alat Bukti baru (Novum); Eksekusi.
12.
SESDITJEN/ SESBA/ SESITJEN/ BIRO/PUSAT
Kasasi/Kontra
LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Garis Pelaksanaan:
JDIH Kementerian PUPR
7.
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
NO
PEMOHON SESDITJEN/ BANTUAN SESBA/ HUKUM SESITJEN/ BIRO/PUSAT
PROSES
1.
Melaporkan terjadinya sengketa informasi;
2.
Mengajukan permohonan advokasi hukum;
3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.
Koordinasi advokasi hukum;
BAGIAN HUKUM/UNIT PELAYANAN ADVOKASI HUKUM
BIRO HUKUM
ITJEN/ MENTERI KOMISI PTUN SEKJEN DIRJEN/ PUPR INFORMASI KABA
MA KETERANGAN
pelaksanaan
Pembentukan Tim Kuasa Hukum; Menyusun Gugatan/Jawaban sengketa informasi publik Melaksanakan proses ajudikasi (Mediasi,Ajudikasi, pemeriksaaan, pembuktian, putusan) Melaksanakan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Menyampaikan pernyataan Keberatan/Kasasi; Menyusun Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi; Mencari dan menemukan Alat Bukti baru (Novum);
LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Garis Pelaksanaan:
JDIH Kementerian PUPR
8.
Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik
NO
PEMOHON SESDITJEN/ BAGIAN BANTUAN SESBA/ HUKUM/UNIT HUKUM SESITJEN/ PELAYANAN BIRO/PUSAT ADVOKASI HUKUM
PROSES
1.
Melaporkan terjadinya sengketa informasi;
2.
Mengajukan permohonan advokasi hukum;
3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10.
Koordinasi advokasi hukum;
BIRO HUKUM
ITJEN/ MENTERI PTUN SEKJEN DIRJEN/ Ombudsman PUPR KABA
MA
KETERANGAN
pelaksanaan
Pembentukan Tim Kuasa Hukum; Menyusun Gugatan/Jawaban sengketa pelayanan publik Melaksanakan proses ajudikasi (Mediasi,Ajudikasi, pemeriksaaan, pembuktian, putusan) Melaksanakan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Menyampaikan pernyataan Keberatan/ Kasasi; Menyusun Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi; Mencari dan menemukan Alat Bukti baru (Novum);
LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Garis Pelaksanaan:
JDIH Kementerian PUPR
9.
Penyelesaian Arbritase/Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
NO
1.
PROSES
PEMOHON BANTUAN HUKUM
SESDITJEN/ SESBA/ SESITJEN/ BIRO/PUSAT
BAGIAN HUKUM/UNIT PELAYANAN ADVOKASI HUKUM
BIRO HUKUM
ITJEN/ MENTERI SEKJEN DIRJEN/ PUPR KABA
LEMBAGA ARBITRASE
PN
KETERANGAN
Melaporkan terjadinya permasalahan hukum;
2.
Mengajukan permohonan advokasi hukum;
3.
Koordinasi pelaksanaan advokasi hukum;
4.
Pembentukan Tim Kuasa Hukum;
5.
Menyusun Gugatan/Jawaban;
6.
Melaksanakan acara persidangan di Lembaga Arbitrase (Identifikasi, Mediasi, Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Pemeriksaan Saksi/Ahli, Kesimpulan, Putusan);
7.
Pelaksanaan Keputusan Arbitrase
LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Garis Pelaksanaan:
JDIH Kementerian PUPR
10. Pemanggilan Saksi dan Ahli
NO
1.
2.
PROSES
Melaporkan terjadinya
4.
SESDITJEN/ SESBA/ SESITJEN/ BIRO/PUSAT
BAGIAN HUKUM/UNIT PELAYANAN ADVOKASI HUKUM
BIRO HUKUM
ITJEN/ SEKJEN DIRJEN/ KABAG
MENTERI PUPR
PENGADILAN/ LEMBAGA DI KETERANGAN LUAR PENGADILAN
permohonan
sebagai saksi/ahli; Mengajukan
permohonan
advokasi
hukum; Koordinasi
3.
PEMOHON BANTUAN HUKUM
pelaksanaan
advokasi
hukum; Melaksanakan pendampingan
LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Garis Pelaksanaan:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Kepala Biro Hukum, Siti Martini NIP. 195803311984122001
M. BASUKI HADIMULJONO
JDIH Kementerian PUPR
