Keuangan Partai Politik Partai Gerindra Paling Transparan
Gema Utama>>
04
Rakernas HKTI Riau
Atiqah Hasiholan
Dukung Prabowo Presiden 2014
Bareng Anak Jalanan
08
13
INdonesia >>
G e m a
Figur >>
Indonesia Raya
Terbit 16 Halaman/Edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
www.partaigerindra.or.id
Gelora
BBM dan Kedaulatan Energi
patuk...! Menurut Survei Transparency International Indonesia (TII), Partai Gerindra paling transparan dalam pengelolaan keuangan di antara partai politik peserta pemilu. Juga paling bersih tentunya. Presiden SBY memilih kenaikan satu harga BBM, pada hal Pertamina telah menghabiskan Rp 10 miliar untuk pembuatan spanduk kebijakan dua harga. Itulah akibatmya, kalau ragu-ragu mengambil keputusan
Prabowo Subianto
Kita Membutuhkan Kekuatan Besar
Partai Gerindra memerlukan putra-putri terbaik untuk memperkuat barisan, terutama menghadapi pemilihan umum yang akan datang. “Malam ini, saya telah menandatangani daftar caleg sementara (DCS) Gerindra untuk Pemilu 2014. Putra-putri terbaik bangsa yang ada di daftar caleg Gerindra,” tulis Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam surat terbuka tertanggal 19 April 2013 yang disebarkan lewat akun facebook Prabowo Subianto. Prabowo meminta kepada bakal caleg yang belum berhasil terpilih dan terseleksi untuk bergabung dalam daftar caleg Gerindra pada pemilihan umum 2014 agar jangan kecewa dan bersedih. “Saya benar-benar memohon dengan sangat, janganlah terlalu kecewa. Janganlah terlalu bersedih,” pintanya. Gerindra hanya punya tempat untuk 560 nama putra dan putri terbaik bangsa untuk maju di tingkat nasional. Di tingkat provinsi, jumlah tempatnya pun terbatas. Demikian pula di tingkat kabupaten dan kota. “Hasrat saudara yang begitu besar, saya dan seluruh pimpinan Gerindra sangat hormati dan kami berterimakasih,” ujarnya. Prabowo mengakui bahwa keputusannya dalam menetapkan daftar caleg Partai Gerindra tidak akan memuaskan semua pihak. Prabowo pun merasakan di antara bakal caleg yang tidak berhasil akan kecewa. “Kecewa kepada saya, kecewa kepada Gerindra. Itulah resiko yang harus saya hadapi sebagai pimpinan,” tegas mantan Danjen Kopassus itu. Menurut Prabowo, Gerindra membutuhkan putra-putri yang terseleksi dan terkuat untuk bersama-sama melakukan transformasi bangsa. Partai Gerindra ingin memimpin transformasi bangsa, karena itu Gerindra memerlukan putra – putri terbaik untuk memperkuat barisan. “Niat saya hanya setulus-tulusnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya lakukan ini bukan untuk mencari
foto Mustafa Kemal
Pemerintah ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai harga pasar internasional. Karena itu subsidi dikurangi malah kalau bisa dicabut. Pengurangan subsidi artinya harga BBM naik. Kali ini rencananya harga premium naik Rp. 2000 menjadi Rp 6.500 dan solar naik menjadi Rp 5.500. Alasan kenaikan BBM masih sama seperti biasa yaitu subsidi BBM tak tepat sasaran dan membebani APBN. Orang yang mampu (kaya) ikut menikmati subsidi BBM. Padahal subsidi dapat dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat. Lalu ada kompensasi dalam bantuan tunai. Pertanyaannya, mengapa semua ini tak diselesaikan pada level perencanaan? Naiknya harga BBM bisa memicu inflasi sampai 7,5 – 7,8 persen. Harga-harga makin melambung dan daya beli rakyat berkurang. Intinya kesengsaraan dan penderitaan rakyat juga akan meningkat. Bantuan tunai bagi yang tak mampu hanya menjadi suap sementara bagi kehidupan rakyat. Setelah beberapa bulan bantuan selesai, kehidupan mereka lebih sulit. Kita memang tak dapat bergantung sepenuhnya pada energi berbasis fosil yang tak dapat diperbarui. Namun langkah pemerintah belum maksimal melindungi kepentingan rakyat terkait beban BBM ini. Pertama, pemerintah belum memaksimalkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Harusnya Indonesia mampu penuhi kuota jika manajemen produksi digarap serius. Banyak blok migas dikuasai swasta tapi tak dieksplorasi dan dieksploitasi. Sehingga dalam 15 tahun reformasi, produksi migas nasional turun hingga kini di level 800.000-an barel per hari dari kebutuhan 1,3 juta barel per hari. Akhirnya kita harus impor. Biasanya dibalik impor ada praktik perburuan rente. Kedua, pemerintah belum optimal melaksanakan program energi alternatif seperti berbasis pertanian yang dapat diperbarui. Dulu hal ini menjadi bagian integral dari konsep revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Namun kini usaha itu tak terlihat hasilnya. Padahal potensi menghasilkan biodiesel dan bioethanol sangat besar. Negara yang serius melakukan program ini dan berhasil adalah Brazil. Ketiga, pemerintah tak mampu membatasi pemakaian solar dan premium bagi kendaraan dinas, perkebunan, dan pertambangan. Pemerintah tak menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Seharusnya BBM subsidi itu disalurkan dari depotdepot ke SPBU, namun larinya bisa langsung ke pertambangan atau perkebunan. Pencurian BBM seperti ini masih terjadi. Ironisnya, produksi gas surplus mencapai 53 persen. Namun diekspor memasok pasar dunia. Sementara kebutuhan dalam negeri tak tercukupi. Hanya 56 persen permintaan gas domestik bisa dipenuhi karena nihilnya infrastruktur, baik dalam bentuk pipa transmisi maupun fasilitas pengolahan Floating Storage and Regassification (FSRU). Kedaulatan energi sangat penting. Indonesia harus mulai mengarah ke energi alternatif: biodiesel dan bioethanol, baik dari aren, singkong atau komoditas lain. Panas bumi, energi dari tenaga air, angin dan matahari juga perlu menjadi opsi agar ada keberlangsungan pasokan energi di masa depan. t FADLI ZON
jabatan. Saya bersumpah kepada Allah SWT tidak ada sedikit pun saya mengejar jabatan demi kepentingan pribadi. Saya semata-mata melakukan ini untuk membela kepentingan bangsa dan negara, dengan nafas, tenaga, dan kemampuan yang saya miliki,” jelas putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu. Karena itu, lanjutnya, Gerindra sangat membutuhkan kekuatan besar. “Saya membutuhkan keikutsertaan saudarasaudara dalam perjuangan kita bersama. Jangan tinggalkan saya dan Gerindra,” katanya. Meskipun belum bisa berjuang sebagai calon anggota legislatif, Prabowo mengharapkan dukungan untuk memperkuat di berbagai lini Partai Gerindra. Dalam waktu dekat Gerindra akan menyusun institusi Bappilu (Badan Pemenangan Pemilihan Umum) dengan segala unit-unit di bawahnya. “Kami butuh putra – putri terbaik bangsa untuk memperkuat perjuangan ini. Kami butuh relawan-relawan yang mau berjuang memperbaiki bangsa kita,” ajaknya. Menurut Prabowo, tugas Gerindra bukan hanya sekadar cari kursi di parlemen dan bukan pula cari suara, melainkan memimpin transformasi bangsa, membawa Indonesia ke tempat yang sepantasnya di tempati bangsa Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, dan ekonomi ketujuh di dunia. Rakyat Indonesia yang sejahtera, makmur, adil, terhormat, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri dan tidak meminta-minta ke bangsa lain, tidak diejek bangsa lain, tidak mau didikte, disuruh-suruh, dan diinjak-injak bangsa lain. “Perjuangan kita besar. Semua unsur harus bersatu. Sekali lagi saya mohon teruslah bergabung bersama saya dan Gerindra. Kita akan susun upaya dan kiat untuk mengorganisir kekuatan kita. Upaya-upaya dari kaum komprador dan koruptor untuk mengakal-akali rakyat Indonesia, saya percaya bisa kita kalahkan dengan kekuatan rakyat.” t Budi Sucahyo
02 : Suara Rakyat Konfirmasi KTA Gerindra Saya beberapa bulan lalu mendaftar menjadi simpatisan/anggota Gerindra melalui online. Tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkan kartunya, padahal dijanjikan 1 bulan setelah pendaftaran. Untuk itu mohon konfirmasi selanjutnya. Salam Indonesia Raya! Briganda Simarmata
Ingin Jadi Anggota Partai Gerindra Salam Indonesia Raya! Saya Nabila Chairunnisa, seorang pegawai swasta di Bali. Saya ingin bertanya, KTP saya berdomisili di Jember, Jawa Timur, tetapi saat ini saya menetap di Bali. Saya ingin menjadi anggota Partai Gerindra, apakah bisa mendaftar di DPC Partai Gerindra Bali? Terima kasih. Nabila Chairunnisa, Bali Silakan hubungi kantor DPC Partai Gerindra setempat. Terima kasih.
Jual Nama Petinggi Partai Salam Indonesia Raya! Perkenalkan, saya kader Partai Gerindra dari tahun 2008 di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Tadinya saya ikut caleg dari salah satu dapil di DPRD Kab. Sijunjung, tetapi akhirnya kami mundur dari pencalegan. Kami mundur bukan tanpa alasan, karena kami merasa dilecehkan. Daftar caleg yang dibawa oleh Ketua DPC kami ke DPD Sumbar telah diubah oleh Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar. Sehingga kami yang dari kabupaten tinggal hanya pada urutan 4 ke bawah. Kami dari awal berjuang membesarkan Partai Gerindra di Kabupaten Sijunjung tidak berhak berada di nomor urut atas caleg. Sementara orang yang tidak berjuang dan juga bukan tokoh bahkan tidak ikut proses pencalegan berada di posisi atas. Setelah kami desak Ketua DPC kenapa bisa seperti ini? Ketua DPC bilang, kalau semua itu diatur oleh
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
KArikatur
Sekretaris DPD Sumbar dengan menaruh orangorangnya, karena dapilnya juga meliputi Kabupaten Sijunjung. Bahkan dia mengatakan, kalau orangorang itu merupakan titipan PT. TKA (milik Pak Prabowo & Pak Hashim). Dilain tempat, informasi serupa juga saya dapatkan dari teman-teman, Sekretaris DPD Sumbar dengan enaknya mengatakan ada caleg titipan Pak Prabowo, titipan Pak Hashim dan lain-lain. Saya pribadi tidak yakin kalau Pak Prabowo, Pak Hashim dan lain-lain akan bermain sejauh itu. Tidak mungkin orang yang tidak berkualitas akan direkomendasi oleh Bapak Prabowo. Ini hanyalah permainan Sekretaris DPD Sumbar untuk memuluskan pencalegannya. Mohon diperhatikan. Terima kasih. Ahmad Taufik Sijunjung, Sumbar
Pejuang Gerindra Hanya satu kata “sedih” melihat dan membaca berita tentang Partai Gerindra. Dimana-mana terjadi keributan, karena sistem tidak jalan sebagaimana mestinya. Ini merupakan kerja oknum-oknum partai yang lebih banyak mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, serta mengabaikan kepentingan partai. Pergantian pengurus partai tingkat provinsi dan kabupaten/kota semudah membalikkan telapak tangan, AD/ART tidak dipakai sama sekali. Pencaleganpun memakai azas like and dislike. Kasihan Pak Prabowo. Andi Sitopan Jogjakarta
Trik Efektif Merangkul Rakyat Salam Partai Gerindra! Bersama ini saya ingin bertanya, tapi sebelumnya saya perkenalkan siapa saya. Harapan saya dengan keterbukaan saya ini, Partai Gerindra juga mau terbuka dan transparan menjawab pertanyaan saya. Nama saya, Anang Nurjatmiko dan saya pernah menjadi saksi untuk Gerindra saat Pilgub DKI. Saya pernah diminta dan ditawarkan untuk menjadi
Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160 Telp: 62-21-789 2377, 780 1396 Fax : 62-21-781 9712 Email:
[email protected]
:
Ilustrasi Susthanto
ketua ranting di wilayah kami, tapi saya menolak. Alhamdulillah di wilayah kami Jokowi-Ahok menang telak. Saya rasa sekian perkenalan saya saat ini, sekarang saya masuk ke pertanyaan. Bagaimana cara yang efektif dari Partai Gerinda dalam merangkul rakyat yang dalam dunia advertising masuk dalam top of mind rakyat? Sekian pertanyaan saya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini saya minta maaf. Terima kasih. Anang Nurjatmiko Jakarta Kita punya Manifesto Perjuangan Partai Gerindra, 8 Program Aksi dan 6 Program Pemenangan Partai Gerindra bisa di lihat di website Partai Gerindra. Terima kasih.
kroni dari pimpinan DPD Gerindra Kaltim, yang rata-rata diisi mantan PKB versi Gus Dur dan titipan dari kroni pimpinan DPD Gerindra Kaltim. Caleg yang lolos tidak melalui tahapan verifikasi, dalam hal ini seperti pengumpulan KTP pendukung, wawancara seleksi tingkat kota dan prosedur lainnya. Kami merasa buang waktu dan dibodohi oleh Gerindra Kaltim yang notabene sudah ada calon-calon yang mereka isi dalam DCS. Kami sempat mencanangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Gerindra Kaltim. Dan mendeklarasikan barisan untuk tidak memenangkan Ipong Muchlissoni dalam Pilgub Kaltim, mohon di tindaklanjuti. Terima kasih Sofian Hardi Samarinda, Kaltim
Protes Penetapan DCS Kota Samarinda
Keterwakilan untuk Caleg
Kami mewakili temanteman yang tidak lolos dalam verifikasi caleg Gerindra Kota Samarinda merasa sangat kecewa dengan arogansi dan otoriternya Ketua DPD Gerindra Kaltim. Caleg yang lolos untuk DPRD KotaSamarinda khususnya, merupakan kelompok dan
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Saya Abdul Malik. S.Ag., Ketua PAC Gerindra Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau. Saya kecewa dan prihatin terhadap seleksi Bacaleg Gerindra Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Proses
seleksi tidak profesional dan transparan, juga tidak mempertimbangkan ketewakilan dari kecamatan yang ada. Saya satu-satunya kader yang maju dari Dapil IV untuk dua kecamatan yakni: Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu, tetapi tidak terakomodir. Sedangkan yang lolos hanya yang berdomisi seputaran kota kabupaten saja. Banyak kader atau Ketua PAC yang maju jadi Bacaleg tidak lolos, sementara non kader lolos. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kampar tidak pernah mengajak musyawarah ketua-ketua PAC, sedangkan tim verifikasi hanya simbol belaka. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kampar beralasan yang menyeleksi bacaleg adalah DPP Gerindra di Jakarta. Di sini dia telah membodohi semua PAC demi untuk KKN. Mohon Kepada Ketum atau pun Sekretaris DPP Gerindra mempertimbangkan dan merevisi daftar Bacaleg Gerindra Kabupaten Kampar, karena ada sebagian dari Bacaleg tersebut tidak layak dan tidak punya massa. Wassalam. Abdul Malik, S.Ag Ketua PAC Kec.XIII Koto Kampar, Riau
Iklan Partai Saya adalah Sekretaris DPC Gerindra Kota Padang. Saya hanya ingin memberikan masukan untuk Bakom Gerindra mengenai iklan Partai Gerindra di media televisi. Sekarang ini jika kita perhatikan tampilan atau materi iklan Partai Gerindra di televisi terkesan biasa saja, dan seragam dengan partai-partai lainnya. Kalau kita bandingkan pada saat awal munculnya Partai Gerindra beberapa tahun lalu, iklan partai yang ada sekarang kurang mendapat tempat di masyarakat. Masih teringat oleh saya pada waktu iklan Partai Gerindra ditayangkan di televisi sekitar tahun 2008-2009, semua anakanak di lingkungan saya akan berhenti bermain dan berlari ke depan televisi sambil berteriak menutup tayangan iklan itu dengan kata “Gerindra”. Pada saat itu orang tuapun ikut membicarakan iklan Partai Gerindra. Menurut saya, itu merupakan iklan terbaik yang harus diulangi lagi oleh Bakom Partai Gerindra. Terima kasih. Eko Muhardi Padang, Sumbar Terima kasih atas sarannya
Pembina: Prabowo Subianto Pemimpin Umum: Hashim Djojohadikusumo Pemimpin Redaksi: Fadli Zon Wakil Pemimpin Redaksi: M. Asrian Mirza Dewan Redaksi: Suhardi, Widjono Hardjanto, Ahmad Muzani, Martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, Redaktur Pelaksana: Syahril Chilli Redaktur: Budi Sucahyo, Helvi Moraza, Subuh Prabowo, Yong W Pati (Artistik), Mustafa Kemal (foto) Staf Redaksi: Agustaman, Iman Firdaus, M. Budiono, Wahyu Mahardhika Sekretaris Redaksi: Wendra Wizar Riset: Hasby M Zamri, Website: Fadlun Ramadhany, Andi Nur Hamdi Sirkulasi dan Distribusi: Juanda Nurhakim Umum: Agung Budiarto, Ari Sobari Penerbit: Badan Komunikasi Partai Gerindra Alamat Redaksi dan Usaha: Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Telp.: 62-21 5785 3480 Fax.: 62-21 5785 2552
[email protected] atau
[email protected]
Gerindra
@Gerindra
Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos.
Kolom : 03
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
Mereka Pilih Prabowo Oleh Amran Nasution
(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)
pelosok yang disebutkan McBeth tadi. Artinya, dalam Pemilu Presiden nanti Prabowolah yang akan terpilih. Syaratnya, menurut wartawan kawakan ini, Prabowo dan partainya bisa menghimpun koalisi 20% suara dalam Pemilu legislatif, syarat yang ditentukan untuk mengusung calon Presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Tentu akan sangat ideal kalau dalam Pemilu Partai Gerindra bisa meraih 20% suara. Dengan demikian tanpa koalisi pun Prabowo bisa mencalonkan diri sebagai Presiden. Tim Sukses Tersembunyi Sebagai politisi wajar kalau selain punya banyak pendukung dan pemuja, Prabowo punya penentang – bahkan musuh. Yang terang-terangan adalah bekas Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer. Downer menegaskan Maret lalu, di sebuah koran Australia bahwa negerinya akan rugi bila Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Menurut Downer, Presiden Indonesia yang paling menguntungkan Australia adalah SBY. Tak jelas juga mengapa SBY dianggapnya menguntungkan Australia. Mungkin karena tahun lalu Presiden SBY memberi pengampunan hukum (grasi) pada Schapelle Leigh Corby, wanita Australia yang terbukti terlibat narkoba di Bali. Dengan grasi itu, SBY seakan
Para pemilih pemula yang berjumlah 30% diramalkan akan memilih Prabowo Subianto. Mengapa? tak peduli semangat pemberantasan Narkoba padahal Indonesia termasuk negara yang sangat terancam bahaya Narkoba. Di dalam negeri, menurut artikel McBeth tadi, Jenderal (Purn.) Luhut Panjaitan dan beberapa temannya berusaha menjegal Prabowo. Luhut, bekas menteri dan Dubes RI di Singapura, disebut McBeth sebagai Tim Sukses tak resmi calon Presiden Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
Ilustrasi Yong W Pati
Wartawan senior kelahiran Selandia Baru yang telah malang-melintang di berbagai kawasan Asia, John McBeth, menulis sebuah artikel di koran Singapura, The Straits Times, 19 Februari lalu. Dalam artikel itu, McBeth menyampaikan analisisnya bahwa hasil Pemilu Presiden Indonesia 2014 bukan ditentukan oleh pendapat para elit di Jakarta. Melainkan oleh rakyat di pedesaan Jawa – terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kawasan yang menentukan itulah, menurut McBeth, justru terdapat dukungan kuat rakyat bawah terhadap Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina dan calon Presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerin dra), serta Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Menguatnya dukungan rakyat terhadap Prabowo memang menimbulkan penolakan sebagian elit di Jakarta. Itu terlihat pada sementara tokoh yang diwawancarai McBeth dalam artikelnya. Mengapa itu bisa terjadi? Menurut wartawan senior ini, karena terlalu banyak elite Jakarta berpikir dengan menggunakan hatinya, bukan dengan kepalanya (“Too many of the elite think with their heart and not with their head’’). Tentu dengan sistem Pemilu yang berlaku di Indonesia, bukan suara elite Jakarta yang menentukan Presiden Indonesia 2014. Melainkan rakyat yang mendiami pelosok-
Tapi dalam Pemilu 2014 akan terdapat 67 juta pemilih pemula yang mencoblos untuk pertama kalinya. Mereka berjumlah sekitar 30% dari pemilih seluruhnya yang 187 juta. Jumlah tadi akan bertambah besar bila dimasukkan pemilih muda lainnya yang baru sekali atau dua kali mengikuti Pemilu. Kebanyakan anak muda itu akan menjadi pemilih Prabowo karena menganggapnya mewakili perubahan. Itu bukan hanya karena ide-ide Prabowo, tapi terutama karena kepemimpinan kuat yang dibawanya. Dan harap dicatat, semua ini bukan pendapat saya, melainkan analisis John MacBeth, wartawan terkenal itu. t
Politik Energi
di Persimpangan Jalan
Oleh Hasby Muhammad Zamri
Ilustrasi Yong W Pati
(Staf Badan Komunikasi Partai Gerindra)
Pemerintahan SBY – Boediono akan memangkas beban subsidi energi yang saat ini mencapai Rp 300 triliun. Artinya, harga bahan bakar minyak (BBM) akan mengalami kenaikan. Pemerintah berkilah bahwa besar-
nya subsidi energi tersebut telah menyebabkan defisit fiskal. Sektor energi sangat berhubungan dengan tingkat produktifitas. Energi tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, melainkan juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan faktor penting dalam mewujudkan kedaulatan nasional suatu negara. Dengan demikian, sektor energi mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam memajukan sektor energi. Ketakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) masih menjadi masalah klasik. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan laju perekonomian, meningkat pula konsumsi energi. Periode 2000-2008, konsumsi energi Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 2.73 persen per tahun, dari 764.40 juta Setara Barel Mi nyak (SBM) menjadi 945.52 juta SBM. Sejak 2000 hingga 2010, konsumsi energi primer Indonesia meningkat lebih dari 50 persen. Laporan British Petroleum memprediksikan tingkat konsumsi energi primer di Asia Pasifik
juga akan meningkat 63,4 persen menjadi 7.8 miliar setara ton minyak di tahun 2030. Hingga 2030, konsumsi energi dunia sepertinya masih tergantung kepada energi minyak bumi yang tidak terbarukan (unrenewable resources), seperti energi fosil. Begitu pula halnya di Indonesia. Pada 2011, dari total energi 1,176 miliar SBM, minyak masih menduduki pangsa terbesar mencapai 49,5 persen. Menyusul kemudian Batubara (26 persen) dan Gas (20,4 persen). Tingginya tingkat konsumsi energi fosil menyebabkan ketersedian energi fosil semakin langka. Cadangan energi, khususnya energi fosil diperkirakan semakin terkuras habis. Di akhir 2011, cadangan minyak dunia mencapai 1.652 miliar barrel. Sedangkan cadangan minyak Indonesia hanya sekitar dua persen dari cadangan minyak dunia total. Cadangan minyak Indonesia terus menurun lebih dari 1,9 miliar barel sejak 1992. Ini merupakan penurunan paling tajam di Asia. Hal ini patut menjadi perhatian serius. Data neraca energi 2011 memperkirakan potensi minyak bumi Indonesia akan habis sekitar 23 tahun lagi, sementara gas bumi
55 tahun lagi, dan batubara 83 tahun lagi. Ini merupakan alarm bahwa Indonesia sudah harus sesegera mungkin memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan (renewable resources). Potensi sumber daya energi terbarukan yang dimiliki Indonesia sangat besar dan beragam. Misalnya, energi surya, gas, panas bumi, sumber energi nabati, energi angin dan energi laut, serta energi nuklir. Tak adanya arah kebijakan energi yang jelas, khususnya seputar pemanfaatan energi terbarukan, menunjukkan bahwa pemerintahan SBY – Boediono masih kesulitan dalam mewujudkan kedaulatan energi. Tak heran jika Indonesia yang dulu merupakan negara pengekspor minyak saat ini telah berubah menjadi negara pengimpor minyak (net-importing country). Menurut BPS, periode Januari – Maret 2013 nilai impor migas tercatat US$ 11,31 miliar, naik 7,53 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 10,52 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena pada Maret 2013, impor minyak mentah tercatat US$ 1,23 miliar, naik 65,57 persen dibanding Februari 2013 yang nilainya mencapai US$ 744 Juta.t
04 : Gema Utama
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
Keuangan Partai Politik
Partai Gerindra Paling Transparan
foto mustafa kemal
Survei Transparency International Indonesia (TII) tentang pendanaan partai politik menempatkan Partai Gerindra sebagai partai politik yang paling transparan dalam pengelolaan keuangan di antara partai politik lainnya. Partai Gerindra meraih indeks transparansi tertinggi, yaitu dengan nilai 3,74. Oleh Budi Sucahyo
Transparency International Indonesia (TII) bekerja sama deng an Komisi Informasi Publik melakukan survei tentang pendanaan partai politik. Ada partai yang kooperatif dan tidak kooperatif terhadap survei TII itu. Partai yang tidak kooperatif adalah Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Partai yang kooperatif adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Dari instrumen penilaian dalam survei diperoleh kesimpulan, dari lima partai yang disurvei, tiga di antaranya yakni Partai Gerindra, PAN, dan PDI Perjuangan me nempati kategori transparan dengan skor di atas 3,00,” jelas peneliti TII
Putut Aryo Saputro dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa 16 April 2013. Indeks transparansi tertinggi diraih oleh Partai Gerindra dengan nilai total 3,74. Di urutan kedua, PAN dengan indeks transparansi 3,64; diikuti PDI Perjuangan 3,10, Partai Hanura 2,41; dan Partai Kebangkitan Bangsa 2,31. Nilai indeks transparansi itu diperoleh dari tiga kategori pertanyaan, yaitu: terkait informasi yang wajib tersedia, informasi yang wajib dipublikasikan, dan informasi yang wajib dilaporkan kepada peme rintah. Kategori informasi yang wajib tersedia mencakup buku laporan keuangan tahunan partai politik, buku laporan keuangan partai lima tahun terakhir, buku laporan ke uangan kampanye legislatif tahun 2009, buku laporan keuangan kampanye 2004, identitas penyumbang, catatan terhadap semua penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik. Selain itu, laporan tentang aset partai, buku laporan yang ditandatangani bendahara atau eksekutif partai politik, anggaran dasar partai politik yang mencantumkan pengaturan keuangan partai, anggaran dasar mencantumkan batasan maksimum sumbangan, larangan menerima sumbangan seperti dalam undang-undang, rekening kas umum partai politik dan rekening khusus dana kampanye. Sementara, kategori informasi yang wajib dipublikasikan yakni laporan keuangan tahunan, laporan realisasi anggaran partai, laporan neraca, laporan arus kas, jumlah dana yang diperoleh dari APBN, alokasi dana yang diperoleh dari APBN, informasi media yang dipa-
kai untuk mengumumkan laporan tahunan, dan informasi akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan proses audit secara berkala. Adapun informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah yakni mencakup laporan tahunan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber APBN/APBD yang telah diperiksa BPK, informasi pengalokasian pendanaan parpol yang bersumber dari item dana sosial dan hibah, rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, dan lapo ran realisasi penerimaan dan penggunaaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan acuan kuesioner yang didukung dengan wawancara mendalam de ngan informan kunci dari partai politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada bulan Juni 2012 hingga April 2013. Informan utama dalam penelitian ini adalah bendahara umum setiap partai politik atau yang mewakilinya dengan catatan menguasai seluk beluk pendanaan partai dan dapat diminta pertanggungjawaban terhadap data yang diberikan. Instruksi Prabowo Subianto Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, se nang dengan rilis TII tentang tingkat transparansi keuangan partai politik yang menyimpulkan bahwa Partai Gerindra adalah partai yang paling transparan dalam pengelolaan keuangan partai. Menurut Fadli Zon, transparansi keuangan partai merupakan salah satu cara mencegah korupsi.
“Kami tentu senang dengan hasil survei TII ini. Transparansi adalah salah satu cara mencegah korupsi. Kami juga memandang, transparansi merupakan faktor penting untuk membentuk partai politik modern, sehat, dan kuat,” kata Fadli Zon. Dia berharap, di tengah krisis kepercayaan publik terhadap partai politik, survei ini dapat menunjukkan bahwa masih ada partai yang transparan dalam mengelola keua ngan. “Di tengah sikap skeptis publik terhadap partai politik, semoga hasil survei TII ini bisa menunjukkan pada publik bahwa masih ada sejumlah partai politik yang transparan dalam hal keuangan,” katanya. Hasil survei TII ini, lanjut Fadli, merupakan buah dari kerja keras elite Partai Gerindra dalam menjaga transparansi keuangan partai. “Sukses transparansi keuangan ini adalah hasil kerja keras tim bendahara di bawah pimpinan bendahara umum Partai Gerindra, Tommy Djiwandono,” imbuhnya. Fadli menambahkan, Partai Gerindra akan terus mencoba konsisten dalam menjaga transparansi keuangan partai. “Partai Gerindra mencoba terus konsisten walaupun tidak selalu mudah. Meskipun belum sempurna, kami mencoba tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya. Fadli berharap, hasil survei TII ini bisa memotivasi seluruh kader Partai Gerindra agar tetap menjaga prinsip transparansi dalam menjalankan amanah rakyat. “Sejauh ini Partai Gerindra relatif bersih dan kami ingin kader partai tidak ada yang terlibat korupsi,” tambahnya. Bendahara Umum Partai Gerindra Tommy A. Muliatna Djiwando-
no juga memberikan apresiasi terhadap hasil survei tingkat transparansi pendanaan partai politik di tingkat pengurus pusat yang menempatkan Partai Gerindra sebagai partai politik paling transparan. “Proses transparansi pendanaan Partai Gerindra ini sudah berlangsung lama,” kata Tommy Djiwandono. Partai Gerindra, lanjut Tommy Djiwandono, selama ini telah mengikuti peraturan perundangundangan mengenai transparansi keuangan partai. “Prinsipnya aturan main dan perundang-undangan itu sudah jelas. Dan kita mengikuti aturan main itu. Saya rasa dari kacamata keterbukaan, aturan main itu menjadi kewajiban kita,” katanya. Menurut Tommy, keterbukaan pendanaan partai merupakan kewajiban partai politik itu sendiri. Lebih jauh, dia menyatakan, keterbukaan di tubuh Partai Gerindra merupakan permintaan khusus dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ia telah menginstruksikan kepada pengurus DPP Partai Gerindra untuk transparan dalam sistem perbendaharaan dan keuangan. “Dari internal partai, keterbukaan itu adalah suatu permintaan khusus dari Prabowo Subianto kepada DPP untuk fokus di perbendaharaan dan keterbukaan sehingga Partai Gerindra menjadi partai yang modern dan akuntabel,” jelasnya. Tommy Djiwandono juga menyoroti bahwa di Partai Gerindra tidak ada penyumbang dana partai yang menggunakan inisial “Hamba Allah”. Dana partai, kata dia, sebagian besar berasal dari iuran anggota partai yang duduk di DPR. “Dan, itu bisa dilihat di website kami,” ujarnya. t
: 05
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
Parpol Tak Transparan Lahirkan Pemimpin Korup
dalam membangun dan memperkuat sistem transparansinya. Rekomendasi
foto-foto mustafa kemal
Sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap partai politik. Oleh Budi Sucahyo
Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama de ngan Komisi Informasi Pusat telah mengembangkan instrumen yang dapat mengukur tingkat transparansi pendanaan partai politik melalui sebuah survei. Instrumen tersebut didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2008 Jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari instrumen tersebut dapat diketahui apakah sebuah partai politik telah menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan regulasi atau belum. Pada saat yang sama, survei ini merupakan pengembangan dari instrument crinis, yakni metode yang menguji regulasi pendanaan partai di suatu negara dengan praktiknya di lapangan sehingga hasilnya dapat melihat adanya gap antara aturan, dan bagaimana aturan tersebut dalam praktiknya. Survei ini dilaksanakan atas pemahaman bahwa partai politik yang transparan, akuntabel, dan kredibel merupakan pilar utama demokrasi yang menjadi elemen penghubung antara pemerintah dan rakyat. Sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap partai politik. “Partai yang dikelola secara ti-
dak transparan dan akuntabel akan melahirkan calon-calon pemimpin yang korup. Jika ini terjadi, maka demokrasi hanya memberikan kekuasaan kepada mereka yang bisa melakukan korupsi. Pada gilirannya, seluruh sistem politik dan pemerintahan akan menjadi korup,” kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal TI Indonesia. Sebaliknya, dengan keuangan partai yang dapat dikontrol maka demokrasi seharusnya menjadi proses politik yang murah. Tidak seperti sekarang ini, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa politik Indonesia adalah high cost. Politik Indonesia berbiaya tinggi seperti tampak pada biaya yang dikeluarkan calon pemimpin daerah untuk mengikuti Pemilukada. Pengumpulan data dalam survei ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan acuan kuesioner yang didukung wawancara mendalam dengan informan kunci dari partai politik di tingkat DPP. Peneliti memeriksa dokumen keuangan partai politik, AD/ART Parpol, dan lainlain yang dibutuhkan sesuai pertanyaan penelitian apakah tersedia atau tidak. Informan utama adalah bendahara umum DPP partai politik atau yang mewakilinya, dengan catatan menguasai seluk beluk pendanaan partai dan dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap data yang diberikan. Proses pengambilan data dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Peneliti mengajukan 27 pertanyaan utama mengacu pada regulasi UU Partai Politik dan UU Keterbukaan Informasi Publik, terkait dengan informasi yang wajib tersedia (15 pertanyaan), informasi yang wajib dipublikasikan (8 pertanyaan), dan informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah (4 pertanyaan). Masing-masing jawaban dan kelengkapan datanya akan
memeroleh skor 1 jika informasi tidak tersedia sama sekali, skor 2 jika informasi tersedia namun tidak lengkap (kurang dari 50%), skor 3 jika informasi tersedia namun tidak lengkap lebih dari 50%, dan skor 4 jika informasi yang dibutuhkan lengkap. Survei yang berlangsung Juni 2012 hingga April 2013 menemukan bahwa respons sembilan partai politik nasional terhadap transparansi dana partai politik pada umumnya bersifat sangat kooperatif. Namun demikian partai-partai dengan banyak kursi di DPR RI (Partai Demokrat dan Partai Golkar) kurang atau tidak kooperatif. Begitu pula PKS, partai dengan kursi sedang di DPR. Hanya PDI Perjuangan, partai dengan banyak kursi di DPR yang sangat kooperatif bersama dengan partai-partai baru dan dengan kursi sedikit di DPR, seperti Partai Gerindra, PAN, PKB, dan Partai Hanura. Sementara PPP bersifat kooperatif. Instrumen penilaian dalam survei kemudian menemukan bahwa dari lima partai yang menjalani survei (karena sangat kooperatif ), tiga di antaranya yaitu Partai Gerindra, PAN, dan PDI Perjuangan, me nempati kategori transparan dengan skor di atas 3,00. Dua partai politik yang lain, yaitu PKB dan Partai Hanura, berada dalam kategori belum transparan dengan skor di bawah 3,00. Hasil survei yang mencolok adalah tingginya tingkat kepatuhan semua partai politik terhadap aturan terkait informasi yang wajib dilaporkan kepada pemerintah. Sebaliknya, dalam hal informasi yang wajib tersedia, rata-rata partai politik belum transparan. Sementara yang mendongkrak nilai Partai Gerindra dan PAN dalam indeks transparansi pendanaan partai politik ini karena keduanya telah mempublikasikan informasi yang wajib tersedia mela-
lui website partai masing-masing. “Transparansi keuangan partai politik baru tahap awal, bukan langkah akhir, menuju akuntabilitas partai dan partai politik yang lebih luas lagi,” kata Dadang Trisasongko sembari menyatakan, masyarakat sipil agar terus mendorong partaipartai yang memiliki komitmen untuk memperkuat sistem transparansinya. “TI Indonesia membangun Rumah Transparansi untuk partai politik,” kata Dadang. Upaya ini bertujuan memfasilitasi pe ngembangan dan penguatan sistem transparansi partai politik menjadi rumah belajar bersama antarpartai
Dari survei ini, TII merekomendasikan beberapa hal, di antaranya partai-partai politik harus terus meningkatkan transparansi sebagaimana diamanatkan UU No. 2 Tahun 2008 Jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pubik, khususnya reabilitas dan akurasi informasi yang dipublikasikan dan mudah diakses oleh publik. Perubahan mindset dan pembenahan sistem pengelolaan keuangan partai menjadi kunci keberhasilan usaha ini. Selain itu, partai politik perlu mengembangkan kebijakan mekanisme, prosedur internal pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik. Bagi partai politik yang belum diketahui tingkat transparansinya (seperti Partai Demokrat dan Partai Golkar) harus membuka diri dan bekerjasama dengan Komisi Informasi dan lembaga-lembaga yang konsisten mengembangkan transparansi pendanaan partai. TII mengharapkan partai-partai itu bisa ikut bergabung dalam pelaksanaan survei berikutnya. Bagi masyarakat agar bisa memanfaatkan informasi yang telah dibuka dan disediakan oleh kelima partai politik (Partai Gerindra, PAN, PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Hanura) untuk kepentingan peningkatan kesadaran politik pemilih sekaligus mengontrol partai politik. t
Kampanye Partai Gerindra pada Pemilukada
06 : Indonesia
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
DCS Partai Gerindra
Target Menang dengan Suara Sebanyak-banyaknya
foto facebook.com/gerindra
Partai Gerindra mendaftarkan 560 caleg untuk DPR RI dari 77 daerah pemilihan hasil seleksi 2.780 pendaftar bakal caleg. Di antara caleg Gerindra ada dua mantan menteri yaitu Freddy Numberi dan Taufiq Effendi. Oleh Budi Sucahyo
Hujan rintik-rintik mengiringi kedatangan petinggi Partai Gerindra di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, menjelang pukul 14.00, Senin 22 April 2014. Hari itu adalah hari terakhir penyerahan Daftar Caleg Sementara (DCS) partai politik peserta Pemilu 2014. KPU telah membuka pendaftaran DCS partai politik sejak 9 April 2013. Berdasarkan peraturan KPU Nomor 6 tahun 2013, penyerahan berkas DCS ber akhir pada 22 April 2013. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi administrasi hingga 6 Mei, dan hasilnya disampaikan kepada partai politik pada 7 dan 8 Mei 2013 Mengenakan seragam “kebesaran” Partai Gerindra, baju putih dan celana panjang krem kecoklatan, para petinggi Partai Gerindra itu tampak berjalan kaki memasuki halaman gedung KPU. Mereka adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusumo, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof.
Dr. Suhardi, Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Fadli Zon, dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, dan beberapa pe ngurus DPP Partai Gerindra lainnya. Begitu mereka berhenti sejenak di halaman gedung KPU, di te ngah gerimis hujan, para fotografer tampak berebut mengabadikan kedatangan para pengurus partai berlambang kepala burung Garuda itu. Setelah itu, mereka berjalan masuk ke gedung KPU. Untuk sampai di tempat pendaftaran DCS, lantai dua gedung KPU, mereka harus menaiki anak tangga. Di ruangan tempat pendaftaran ini tersedia meja-meja tempat pendaftaran untuk masing-masing partai politik peserta pemilu, dan itu ditandai dengan bendera partai. Di ruangan itu juga terdapat boks plastik, tempat meletakkan berkas calon legislatif dengan atribut masing-masing partai politik yang telah mendaftarkan DCS. Karena keterbatasan ruangan, hanya empat orang pengurus partai politik yang diperbolehkan masuk ke ruang pendaftaran. Kader partai lainnya dipersilakan menunggu di luar ruangan. Boks berbahan plastik dengan atribut Partai Gerindra kemudian disorong masuk ke ruangan. Masing-masing kotak berisi berkas calon legislatif menurut daerah pemilihan. Ada 24 kotak plastik berukuran 60 x 40 cm berisi DCS Partai Gerindra. “Hari ini kami, Partai Gerindra, nomor urut 6 peserta Pemilu 2014, secara resmi telah mendaftarkan 560 caleg untuk DPR RI dari 77 daerah pemilihan DPR RI. 560 caleg ini
diperoleh dari seleksi yang cukup panjang dan melelahkan di internal kami, dari 2.780 orang yang mengikuti seleksi bakal caleg Partai Gerindra,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, usai penyerahan DCS ke KPU. Muzani menambahkan, dari 560 caleg Partai Gerindra itu, keterwakilan perempuan sebanyak 36,25%. “Sehingga kita sudah melampaui angka 30% dari yang ditetapkan undang-undang,” ujarnya. Dia pun berharap, 560 caleg yang didaftarkan itu bisa memenangkan Partai Gerindra dalam Pemilu 2014. “Sehingga Gerindra bisa menang dan Prabowo Subianto bisa menjadi presiden,” katanya. Partai Gerindra yang popularitasnya terus menanjak mempunyai caleg dengan beragam latar belakang. Muzani menjelaskan, caleg Partai Gerindra ada yang berprofesi, antara lain sebagai petani, nelayan, buruh, dan pemilik warung Tegal. “Semuanya dan berbagai macam profesi kita akomodir dalam DCS yang sekarang ini didaftarkan ke KPU,” katanya. Semua caleg Partai Gerindra adalah tokoh yang memiliki popularitas cukup tinggi di komunitasnya masing-masing, sehingga diharapkan bisa mendongkrak masing-masing caleg, dan mampu meraih banyak suara pemilih. “Ada Purnomo, atlet sprinter Indonesia manusia tercepat di Asia, ada pembalap Moreno, petinju M. Rahman, artis Irwansyah, Bella Saphira, Derry Drajat, Iis Sugianto, anggota kelompok band, dan sebagainya,” ucap Muzani. Selain itu, ada beberapa tokoh
politik partai lain yang menjadi caleg Partai Gerindra. “Mantan menteri yang bergabung dengan Partai Gerindra, ada Freddy Numberi dari Dapil Papua, dan Taufiq Effendi untuk Dapil Kalimantan Selatan,” katanya. Freddy Numberi adalah mantan menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian dia menjadi Menteri Perhubungan sebelum akhirnya direshuffle Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Taufiq Effendi adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu 2004 – 2009. Terakhir, Taufiq Effendi adalah anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Selain itu, lanjut Muzani, dari 26 anggota legislatif Fraksi Partai Gerindra DPR RI hanya 24 orang yang kembali mencalonkan sebagai caleg. “Di DPR, dari 26 anggota Fraksi Partai Gerindra, dua orang tidak melanjutkan. Dua orang itu menyatakan tidak ikut karena alasan kesehatan dan lain hal. Dan 24 orang tetap melanjutkan pengabdiannya dalam Pemilu 2014,” jelasnya seraya mengatakan target Partai Gerindra adalah menang dengan perolehan suara sebanyakbanyaknya. Tiga Besar Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan bahwa DCS Partai Gerindra diseleksi langsung oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. DCS ditentukan melalui badan seleksi yang diketuai Prabowo Subianto. Jumlah
caleg yang lolos seleksi disesuaikan dengan kuota maksimal yang diberikan oleh KPU. Badan seleksi mewawancarai semua bakal caleg hingga akhirnya terpilih 560 caleg. “Ada tokoh politik, akademisi, tokoh agama, pe ngusaha, tokoh petani dan nelayan, buruh, artis, atlet, dan lain-lain. Tingkat keragaman latar belakang ini bagi Gerindra sangat penting untuk meningkatkan semakin banyaknya aspirasi yang nanti bisa terjaring,” kata Fadli Zon. Fadli mengakui, tak semua orang bisa tertampung dalam formasi, termasuk kader-kader yang bagus. “Kami berusaha melakukan proses seleksi secara komprehensif, tapi tentu tak ada yang sempurna. Namun, dengan konfigurasi DCS yang ada, Gerindra optimistis bisa tiga besar meraih kursi di DPR,” tandasnya. Partai Gerindra juga berharap artis yang menjadi caleg dapat mendongkrak suara partai pada Pemilu 2014. Fadli Zon optimistis, artis-artis yang diusung partainya akan mampu bertugas dengan baik bila kelak berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI. “Tidak masalah. Mereka punya kompetensi dan kapasitas,” katanya. Fadli menyebut beberapa nama selebriti yang tercantum dalam DCS Partai Gerindra memiliki kompetensi. Terlebih lagi, para artis yang menjadi caleg Gerindra bukan karena ajakan partai, melainkan didorong oleh motivasi pribadi. “Mereka nyaleg karena inisiatif sendiri dan kami juga harus menghormati karena artis juga komponen masyarakat yang penting,” katanya. t
: 07
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
Prof. Dr. Suhardi,
Ketua Umum Partai Gerindra
Caleg Punya Komitmen untuk Menang
Kita tidak melihat dari kader partai atau bukan kader partai. Konsentrasi kita adalah bagaimana caleg itu bisa terpilih dalam Pemilu 2014. Karena itu, Partai Gerindra tidak menentukan berapa besar atau kuota untuk kader partai atau bukan kader partai. Gerindra melihat siapa yang mempunyai kapasitas untuk terpilih. Jadi bukan persoalan kader partai atau bukan kader partai. Kalau dilihat prosentase antara kader partai dan bukan partai dalam DCS ini?
Saya tidak terlalu persis berapa prosentasenya. Tetapi menurut saya, seimbang antara caleg kader partai dan caleg bukan kader partai. Perbandingannya antara 40 : 60, lebih banyak kader partai. Kita tidak hanya mempertimbangkan kader partai, tetapi juga elektabilitas dan popularitasnya.
Apakah ada di antara caleg Partai Gerin dra yang pernah menjadi terhukum (narapidana) atau tersangka dalam suatu kasus hukum?
Saya kira tidak ada. Tetapi mungkin saja ada satu yang terselip di antara caleg Partai Gerindra. Mudah-mudahan tidak ada.
Apa langkah yang dilakukan setelah pendaftaran DCS ini?
Dalam waktu dekat kita akan mengadakan pertemuan dengan para caleg ini. Kita juga membekali para caleg dengan pelatihanpelatihan. Bentuknya, seperti pelatihan dan pendidikan bagi kader Partai Gerindra. Dalam waktu satu atau dua minggu, para caleg ini akan mendapatkan pelatihan di Hambalang dengan berbagai materi.
Bagaimana dengan bakal caleg yang tidak masuk dalam daftar 560 caleg Partai Gerindra?
foto mustafa kemal
Di hari terakhir pendaftaran, Senin 22 April 2013, Partai Gerindra telah menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Seluruhnya ada 560 caleg Partai Gerindra untuk DPR-RI. Dari jumlah itu, keterwakilan perempuan mencapai 36,25% atau melebihi angka yang ditetapkan undang-undang sebesar 30%. caleg Gerindra mewakili beragam latar belakang di antaranya tokoh buruh, petani, nelayan, pemilik warung Tegal, politisi, akademisi, atlet, serta artis. Bagaimana peluang caleg Partai Gerin-
dra dalam Pemilu 2014? Berikut wawancara Gema Indonesia Raya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Dr. Suhardi usai penyerahan DCS ke KPU. Petikannya. Partai Gerindra telah membuka pendafta ran bakal calon legislatif sejak lama dan sudah dilakukan seleksi terhadap 2.780 pendaftar. Mengapa Partai Gerindra baru menyerahkan DCS ke KPU di batas akhir pendaftaran, apakah masih ada tarik menarik dalam penentuan caleg?
Saya kira tidak. Kita hanya ingin meman-
faatkan waktu yang diberikan. Kalau memang masih ada waktu, mengapa tidak dimanfaatkan? Proses seleksi memang memakan waktu karena kita tidak ingin ada yang terlewatkan. Penyerahan DCS di hari terakhir pendaftaran ini semata-mata memang kita ingin memanfaatkan waktu dan mematangkan DCS. Gerindra adalah partai pertama yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi caleg. Dari 560 caleg yang didaftarkan berapa banyak dari kader partai dan bukan kader partai?
Kita tetap menggalang mereka. Kita akan melibatkan mereka dalam partai. Kita mengharapkan dukungan dari mereka yang tidak lolos seleksi.
Apa strategi Partai Gerindra untuk memenangkan Pemilu 2014 melalui caleg?
Sebenarnya kita sudah melakukan kampanye sejak lama dengan cara memperkuat internal partai, melakukan kaderisasi, memperluas jaringan, dan memilih tokoh-tokoh terbaik. Kita mencermati putra-putri terbaik bangsa yang mempunyai elektabilitas tinggi sehingga memiliki peluang besar untuk terpilih atau menang. Para caleg ini bukan hanya dipasang, tetapi mereka juga terikat untuk memenangkan pemilihan. t
Dua Mantan Menteri Pilih Gerindra bukan gadis remaja yang gampang digoda,” kata Fadli saat penyerahan DCS di kantor KPU, Jakarta, Senin (22/4). Baik Freddy maupun Taufiq memiliki segudang pengalaman dalam birokrasi dan pemerintahan. Bahkan di bidang militer dan kepolisian. Freddy pernah tiga kali menjabat menteri. Pensiunan jenderal bintang tiga TNI AL itu pada pemerintahan Gus Dur menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian pada pemeritahan SBY-Jusuf Kalla menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, dan terakhir menjadi Menteri Perhubungan pada pemerintahan SBYBoediono. Sementara Brigjen Pol. (Purn.) Taufiq Effendi menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan SBY-JK. Freddy maju menjadi bakal caleg dari Gerindra untuk Daerah
Pemilihan (dapil) Papua, dan Taufiq untuk Dapil Kalimantan Selatan I. Taufiq memang cukup lama mengenal orang-orang Gerindra. Saat peresmian DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan dua tahun silam, Taufiq ikut hadir di sana sebagai tokoh masyarakat. Meski pindah partai, Taufiq tetap memberi rasa hormat kepada Presiden SBY, yang telah memberinya kepercayaan sebagai menteri dan juga kader yang duduk di DPR hingga dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II. Menurut Taufiq, dipilihnya Gerindra sebagai kendaraan politiknya tak terlepas dari banyaknya permintaan dan dukungan dari konstituennya. Para konstituen itu adalah pendukung yang sama saat mengantarkan Taufiq menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Selain itu, Taufiq beralasan pindah ke Gerindra karena ingin
foto-foto istimewa
Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Gerindra di KPU membuat sebagian wartawan kaget. Pasalnya, Sekjen Partai Gerindra mengatakan, ada dua mantan menteri di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudho yono yang akan jadi calon anggota DPR dari partai berlambang kepala burung Garuda itu. Kedua mantan menteri dimaksud adalah Freddy Numberi dan Taufiq Effendi. Pasalnya, keduanya tak pernah menunjukkan tanda-tanda akan pindah partai. Bahkan para petinggi di Partai Demokrat banyak yang tidak tahu apa alasan kepindahan mereka berdua. Namun, kepindahan ini bukan berarti Gerindra dengan sengaja merekrut mereka. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, kedua mantan menteri itu tertarik bergabung. “Yang pasti mereka tertarik untuk bergabung. Bukan Gerindra yang merekrut. Mereka
Freddy Numberi
Taufiq Effendi
mendapatkan partai yang lebih membutuhkan peranan dirinya.
“Dan, sekarang saya merasa Gerindra membutuhkan saya,” ujarnya. t
08 : Indonesia
Rakernas HKTI Riau
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
foto-foto mustafa Kemal
Dukung Prabowo Presiden 2014 Rakernas HUT HKTI ke-40 menetapkan dukungan kepada Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon Presiden mendatang. Oleh Iman Firdaus
Sejak pagi hari, anak-anak sekolah dan ribuan petani dari daerah Riau dan anggota HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) sudah berkumpul di tempat wisata “Alam Mayang” Pekanbaru, Riau. Mereka menanti puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-40 HKTI yang akan diisi pidato Ketua Umum HKTI Prabowo Subianto dan pembagian hadiah lomba Jambore Petani. Di kawasan seluas 24 hektar yang ditumbuhi pepohonan sejuk itu, berlangsung jambore bagi para petani, selain memamerkan hasil produk pertanian, yang semuanya dalam rangakaian HUT HKTI, 25-27 April. Meski dalam suasana sederhana, dengan makanan kacang dan pisang
rebus, namun peserta yang hadir tampak antusias mengikutinya. Pidato Prabowo untuk menutup acara disambut tepuk tangan meriah beberapa kali. Prabowo kembali menegaskan pentingnya pemerintah berpihak kepada para petani dan pertanian. Sebab pertanian adalah sektor yang menjadi tulang punggung bangsa. “Sudah sekian lama pembangunan kita melupakan sektor pertanian. Sementara paham pasar bebas masuk tak terkendali hingga memengaruhi cara pandang elite bangsa,” katanya. Karena konsistensinya terhadap pertanian, maka HKTI pun mendaulat Prabowo untuk maju sebagai Presiden untuk periode 2014-2019. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja nasional (rakernas) yang berlangsung sehari sebelum perayaan puncak hari ulang tahun. Dalam keputusannya, yang diambil melalui pandangan umum 30 delegasi yang hadir, semuanya sepakat bahwa Prabowo pantas maju untuk memperebutkan posisi nomor satu di Indonesia. “HKTI memandang kualitas petani Indonesia masih sangat jauh dari sejahtera. Karena itu butuh pemimpin yang benar-benar memiliki
keberpihakan pada kaum tani. Dan Pak Prabowo adalah sosok yang pantas dan layak didukung. Ini merupakan aspirasi seluruh DPD HKTI se-Indonesia,” ujar Sekjen HKTI Fadli Zon. Selain menetapkan dukungan, rakernas pun menghasilkan sejumlah keputusan strategis, antara lain mengawal dan mendesak agar DPR dan Pemerintah segera menetapkan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (RUU PPP), pembenahan sistem irigasi, penghapusan kartel impor dan pengendalian impor komoditas pangan. Menurut Ketua DPN HKTI Herman Khaeron, RUU PPP akan menjadi prioritas Komisi IV DPR pada masa sidang mendatang. Karena, RUU ini sudah dibahas dua kali masa sidang. Pemerintah juga sudah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Herman yang juga Wakil Ketua Komisi IV menyatakan bahwa ada tiga hal yang membuat RUU PPP ini penting. Pertama, soal perlindungan yang menjadi risiko besar bagi petani. Apalagi, terjadinya perubahan iklim menambah risiko petani. Kedua, terjadinya penyempitan lahan. Ketiga, pembiayaan atau dana yang
akan dialokasikan oleh pemerintah. Herman menambahkan, dalam RUU ini, pemerintah dan DPR sepakat akan menanggung premi asuransi para petani. “Tapi disesuaikan dengan anggaran pemerintah,” katanya saat jadi pembicara di Lokakarya HUT ke-40 HKTI bertema “Mencari Format Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”. Selain itu, juga penting dimasukkan di RUU ini, pendidikan dan pelatihan bagi petani. Dan, petani yang sudah mendapat pendidikan berhak mendapatkan modal. Kemudian, lanjut politisi Partai Demokrat ini, pendampingan dan penyuluhan serta tersedianya tenaga penyuluh di setiap desa. Masalah lain, persoalan pertanian yang belum bisa dituntaskan hingga saat ini adalah konsolidasi lahan pertanian. Karena itu, dalam RUU ini akan diatur secara tegas, tugas dan kewajiban pemerintah pusat hingga daerah untuk memberikan kemudahan terhadap lahan pertanian. Petani dilarang meng alihfungsikan lahan pertaniannya.
Sementara bagi petani yang mampu mempertahankan lahan pertaniannya, maka pemerintah wajib memberi keringanan seperti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Rakernas ini juga telah menandatangani beberapa kesepakatan, seperti dengan BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional), pembinaan pembenihan seluruh Indonesia dan sejumlah mitra pertanian. Kesepakatan diambil dalam bagian sesi mitra bisnis yang dihadiri seluruh peserta. HKTI menyadari, tidak bisa berjuang sendirian. Karena itu penting sekali menggandeng mitra kerja agar mampu menyukseskan seluruh program kerja HKTI. Menurut Prabowo, dalam kondisi saat ini, mau tidak mau HKTI harus semakin kompak. HKTI adalah organisasi advokasi petani lintas agama, suku dan partai politik. Tujuannya hanya satu, membebaskan petani dari jurang kemiskinan dan jerat pangan impor. “Tidak ada bangsa merdeka yang tidak memberi makan rakyatnya,” ujar Prabowo. t
Prabowo Subianto, mengunjungi stand pertanian di Pekanbaru
Pimpinan sidang Rakernas HKTI, Pekanbaru
Wawancara : 9
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
Hariadi Darmawan Prabowo Sekarang Jauh Lebih Siap
Dia adalah satu dari sedikit tentara yang sempat bergelut dalam dunia parlemen jalanan. Karena kiprahnya itu, membuat dia harus bolak balik merasakan jeruji besi tahanan di Markas Polisi Militer Guntur, Jakarta Selatan. Namun, ia tak pernah jera dengan segala risiko yang didapatkan itu. Itulah sosok Brigjen TNI (Purn.) dr. Hariadi Darmawan, Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Hariadi adalah salah satu saksi peristiwa 10 November 1945. Ketika itu usianya baru 9 tahun. Diusia yang masih sangat belia itulah Hariadi mengetahui bagaimana pengorbanan bapaknya untuk menolong para korban pertempuran waktu itu. Ia juga sempat menyaksikan keberanian dan pengorbanan para pah lawan yang gugur pada peristiwa tersebut. Peristiwa 10 November juga menyulut keinginannya untuk menjadi tentara. Namun, keinginannya masuk Akademi Militer Nasional urung terlaksana karena tidak mendapat restu orangtuanya. Bapaknya menginginkan Hariadi meneruskan jejaknya sebagai seorang dokter. Meski ia kemudian kuliah di fakultas kedokteran, namun keingi nan menjadi tentara tak pernah pupus. Nah, beberapa saat sebelum lulus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Hariadi memilih jalur militer sebagai program ikatan dinas. Sejak itu, ia mengabdi sebagai seorang prajurit hingga meraih pangkat Brigjen TNI (purn.). Kini, di masa pensiun, anggota DPR GR pada 1967 ini masih memiliki semangat tinggi. Ia tidak bisa tinggal diam melihat kondisi Indonesia yang tak kunjung membaik. Ia berharap, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto mampu membawa kemajuan yang lebih baik bagi Indonesia. Nah, bagaimana pemikiran dan panda ngannya terhadap kondisi yang melingkupi Indonesia saat ini? Berikut wawancara Hariadi dengan wartawan Gema Indonesia Raya M. Budiono yang berlangsung di rumahnya, di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, akhir April silam. Petikannya:
Bapak dikenal anti partai, kenapa akhirnya bergabung dengan Gerindra?
Pertama-tama dari namanya saja, Gerakan Indonesia Raya, saya sangat cocok. Karena itulah yang harus dilakukan oleh Negara Indonesia yang tengah menghadapi krisis peradaban. Kenapa begitu? Karena pembangunan yang terjadi selama ini tidak dilakukan sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita. Sedangkan Gerindra telah bersumpah tidak akan melupakan, bahkan bakal melaksanakan apa yang sudah diproklamasikan pada 1945, termasuk UUD 1945, dimana saya menjadi salah satu saksi sejarahnya. Selain itu, Indonesia tidak boleh dipimpin oleh orang-orang yang berkomitmen pada kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan kelompoknya. Indonesia harus diurus oleh orang yang memiliki komitmen terhadap perjuangan. Di sinilah saya melihat Prabowo sangat cocok mengemban tugas tersebut. Dan, secara kebetulan, di Gerindra saya bertemu dengan orang-orang yang pernah mempertaruhkan jiwa raganya bagi bangsa dan negara Indonesia. Mereka adalah serdadu-serdadu yang telah menyabung nyawanya di berbagai medan juang, untuk tegaknya NKRI. Jadi klop.
Nasihat seperti apa yang Bapak sampaikan kepada Partai Gerindra dan Prabowo selaku Calon Presiden Gerindra 2014?
Nasihat-nasihat semuanya sudah terang kum dalam sebuah buku yang berjudul “Membangun Kembali Indonesia Raya”. Buku tersebut ditulis sewaktu saya masih jadi anggota Dewan Pembina, sekaligus anggota Dewan Pakar dan pengurus Institut Garuda Nusantara. Buku itu diterbitkan oleh Institut Garuda Nusantara pada 2007. Buku itu disusun berdasarkan diskusi panjang yang sangat intensif dan terus menerus. Jadi pemikiran-pemikiran itu semua ada di sana. Nasihat itulah yang disampaikan, dan tidak berubah sampai hari ini. Karena itu, buku tersebut juga wajib dibaca kader serta simpatisan Gerindra.
menghalang-halangi kemenangan bagi orang yang bakal berjuang untuk rakyat, bukan mencari makan atau membesarkan partainya, yaitu Prabowo. Salah satu upaya mereka pasti akan kembali menghubung-hubungkan dengan peristiwa 1998. Tapi itu tantangan yang arus dihadapi seorang pemimpin. Saya tidak berani terlalu menuduh, karena terus terang saja saya tidak terlalu mendalami teknis ke dalam. Tapi bukan mustahil di sini yang namanya penumpang gelap, orang yang tidak punya jasa apapun terhadap negeri ini, untuk naik. Itu sih sebenarnya tidak salah, karena itu politik. Cuma sebaiknya ini yang harus diwaspadai oleh pimpinan. Jadi bagaimana mengatasinya? foto mustafa Kemal
Menurut Bapak, seberapa siap Gerindra dan Prabowo menghadapi Pemilu 2014?
Sesungguhnya masih sangat banyak yang harus dikerjakan. Berdasar pengalaman sejarah, Soeharto waktu terjadi G-30-S adalah anak bawang yang tidak mengerti apa-apa. Jagonya di zaman itu adalah Jendral A.H. Nasution, Jenderal A. Yani, dan semua jenderal yang mati dibunuh pada peristiwa itu. Sekarang, Prabowo jauh lebih siap, dan lagi dia pernah jadi tentara, berarti pernah sabungkan jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Dia pernah di Aceh, Irian, dan juga Timor Timur. Sekarang dia tidak butuh apapun. Dia punya duit banyak, kaya, ada juga harta dari bapaknya dulu. Satu-satunya yang harus dia jaga adalah apa yang menjadi citacita dari bangsa ini. Apalagi, bapak, paman, dan eyangnya juga pertaruhkan nyawa buat bangsa Indonesia.
Adakah masalah yang bisa menggagalkan kemenangan Gerindra dan Prabowo sekarang ini?
Banyak. Pertama, sekarang ini orangorang yang biasa berpesta pora di atas kemiskinan dan kebodohan masyarakat pasti akan
Dia harus berhati-hati betul. Dia harus tegas dan banyak ngomong dengan orang-orang sepuh dulu, supaya punya masukan-masukan, sehingga bukan hanya ambisi saja. Daripada Indonesia dipimpin orang yang sangat ambisius, lebih baik dipimpin oleh orang yang siap mengabdi demi kepentingan bangsa. Jadi ini tantangan untuk Prabowo, dan saya senang dia banyak mengambil orangorang dari kampus, karena mereka lebih murni, daripada dari kalangan politikus. Kelebihan Soeharto, meski dia bodoh, dia tidak terjebak oleh kroni-kroni yang berkepentingan pada waktu itu. Ia kemudian memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dan mau berkorban.
Pengalaman apa yang bisa diambil dari kekalahan 2009?
Waktu itu dia belum siap. Gerindra juga belum siap. Tapi sekarang dia jauh lebih siap. Jangan lupa orang tidak lagi membutuhkan orator-orator. Lihat saja Jokowi bisa menang. Maka, jangan sampai Prabowo terjebak sebagai orator semata. Karena itu dia harus segera memperbanyak bertemu dengan orang-orang kampus. Dia juga harus belajar dari keberhasilan serta kegagalan Soekarno dan Soeharto. Selain itu harus pula diingat bahwa pada 1966 seluruh provinsi kita hancur. Ketika itu Jawa Timur bangkit paling awal. Rahasianya, karena Mohammad Nur, pejabat di sana waktu itu, sangat jarang duduk di kantor, dan lebih banyak bekerja di lapangan. Apa yang ditemukan di jalan semua dituangkan dalam program. Kalau perlu langsung diselesaikan. t
Riwayat Hidup Nama : Tempat/Tanggal Lahir : Ibu : Ayah :
Brigjen TNI (Purn.) dr. Hariadi Darmawan Surabaya, 6 April 1936 Bertha Tjokrohadidjojo Letkol TNI (purn.) dr. Soetodjo Hardjosoekatmo
Pengalaman Organisasi – 1967 : Sekjen PB HMI 1967-1990 : Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia 1990-1999 : Ketua Ikatan Alumni Indonesia Pengalaman pekerjaan 1967-1977 : Anggota DPR GR dan DPR RI 1989-1990 : Kepala Lembaga Farmasi TNI AD 1990-1994 : Inspektur Jendral Departemen Transmigrasi 1994-1998 : Inspektur Jendral Kehutanan
10 : Gema Daerah
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
DPD Gerindra DI Jogjakarta
Pengurus Baru, Energi Baru
Foto-foto dok. DPD Gerindra DI Jogjakarta
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DI Jogjakarta, sejak Kamis (11/4), dipimpin oleh pengurus baru. Adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc., yang memimpin acara pelantikan pengurus baru yang berlangsung di Pendopo Hotel Ambarukmo, Jogjakarta, itu. Di depan sekitar 500 kader Gerindra -- termasuk organisasi sayap dan elemen masyarakat yang hadir dalam acara itu --Wakil Ketua Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Gerindra adalah partai yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Untuk itu, Hashim mengingatkan seluruh pengurus partai, agar tidak melakukan praktik korupsi. Ini ditekankan oleh Hashim, karena ia mengaku mulai mendapat laporan adanya indikasi pungutan di luar dari biaya yang sudah ditentukan oleh partai pada
pendaftaran calon legislatif Partai Gerindra di daerah. “Jika ada pungutan liar saat pendaftaran, lapor ke saya langsung, atau ke Pak Prabowo atau ke Pak Suhardi. Kami akan tindak tegas siapapun yang melakukan pungli,” tegas Hashim. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengharapkan, pengurus baru Gerindra di DI Jogjakarta dapat membawa energi baru bagi partai dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2014. “Gerindra Menang, Prabowo Presiden,” teriak Suhardi menyemangati para kader Partai Gerindra yang hadir. Pengurus DPD yang baru dilantik itu menggantikan 72 orang pengurus lama. Di antara mereka itu
adalah Brigjen TNI (Purn.) Noeryanto menggantikan Yoze Rizal sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DI Jogjakarta. Lalu, Septo Hartono sebagai Bendahara, dan Dharma Setiawan sebagai Sekertaris. Di jajaran pengurus DPD Gerindra DI Jogjakarta yang baru itu juga terdapat nama Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wiro Negoro yang tak lain adalah menantu Sultan Hamengku Buwono X. KPH Wiro menduduki jabatan Ketua Dewan Pembina DPD Gerin dra DI Jogjakarta. Nama lainnya, cucu Panglima Besar Jenderal Soedirman, Ganang Priyambodo Soedirman, ditetapkan sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat DPD Gerindra DI Jogjakarta. t MBO
Pembekalan Calon Legislatif
Foto-foto dok. Satria
Foto-foto dok. DPD Partai Gerindra Jambi
DPD Partai Gerindra Jambi
Rakernas I Satria Sebanyak 430 calon legislatif (Caleg) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari kabupaten/kota mengikuti pembekalan caleg di Ballroom Hotel Novita, Jumat 3 April 2013. Acara ini dilaksanakan oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi dalam rangka pemenangan Partai Gerindra di Provinsi Jambi. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Sekjen DPP Partai Gerindra Achmad Muzani, Ketua Fraksi Partai Gerinda di MPR RI Martin Hutabarat, dan pengurus DPP serta tamu undangan lainnya. Tim komunikasi DPD Gerindra Provinsi Jambi, M. Yasir, S.Pd mengatakan, dari 430 caleg yang ikut pembekalan tersebut, 55 diantaranya caleg DPRD Provinsi dan 375 caleg DPRD kabupaten/kota. Pembekalan ini wajib diikuti seluruh caleg Gerindra tanpa terkecuali. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, dalam sambutan nya menjelaskan bahwa pembekalan ini sangat penting agar para calon memiliki pengetahuan tentang Partai Gerindra. Mereka harus tahu idiologi Partai Geridra, sekaligus mengecek kesiapan para caleg dalam rangka pemenangan partai ke depan. “Pembekalan ini cukup penting, dengan harapan setelah ada perwakilan kita di DPRD
maupun DPR RI nanti, petani bisa mulai bangkit. Kita ingin caleg kita memahami bahwa menjalankan tugas sebagai anggota legislatif itu merupakan amanah rakyat, bukan kekuasaan untuk menguasai rakyat,” tegas Sutan Adil dalam orasi politiknya. “Kita ingin para caleg ini memahami Pancasila dan semua kader Gerindra harus bekerja keras bersama-sama menjalankan visi misi partai, hingga mencapai kesuksesan. Mari berbuat agar ekonomi kerakyatan jadi harapan rakyat,” begitu himbauan Sutan Adil. Pada kesempatan itu, Sutan Adil juga tak henti-henti menghimbau kepada para kadernya untuk terus berjuang dalam pemenangan Pemilu 2014. “Kita menangkan Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin negara ini ke depan. Karena beliaulah yang bisa mengerti akan masyarakat miskin melalui perjuangannya,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, kemenangan Gerindra pada Pemilu 2014 adalah harga mati. Sebab, dengan kemenangan Gerindra, maka jalan tol untuk kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI tak ada hambatan.Usai menyampaikan orasi politik, acara pembekalan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani. t MBO
Menuju Pemenangan 2014
Gemuruh suara ratusan kader dan simpatisan Satuan Sekarelawan Indonesia Raya (Satria) pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I pada Minggu malam (28/4) terdengar membahana. Dari Puri Ratna Hotel Sahid, tempat acara itu berlangsung tak henti-hentinya terdengar pekik salam Satria, dan lagu mars sayap Partai Gerindra tertua itu dinyanyikan berulang-ulang. Suasana keakraban terasa sekali dan solidaritas diantara kader dan simpatisan Satria begitu kental. Mereka yang tak kebagian tempat duduk rela duduk selonjor di lantai. Begitu pula mereka yang tak kebagian makan malam, tak tak tampak kekecewaan di wajah mereka, malah justru tetap bersemangat. Rakernas I Satria berlangsung selama tiga hari (28-30 April), diikuti oleh 116 peserta, utusan dari 29 DPD Satria seIndonesia. Rakernas I Satria ini dibuka oleh Ketua Dewan Pembina Satria Sufmi Dasco Ahmad. Dalam sambutannya, Dasco meminta seluruh anggota Satria untuk menjaga semangat dan soliditas organisasi. Sebagai organisasi sayap tertua, Dasco berharap,
Satria bisa tetap solid meski tidak semua kader Satria yang diusulkan menjadi caleg bisa masuk secara keseluruhan. Sebelumnya, Ketua Umum PP Satria Heru Johansyah meminta anggota Satria benar-benar bisa menjadi satria sejati. Tidak mudah patah semangat, sekalipun sebagian keinginannya tidak terkabul. Karena seorang Satria, menurut Heru, siap berkorban buat bangsa dan negaranya. “Satria lahir dari berbagai kekurangan yang menyertainya. Satria juga muncul dari sebuah ruang kecil, tapi kini Satria siap tampil terdepan mengawal kemajuan bangsa dan negara melalui Partai Gerindra”, kata Heru disambut tepuk meriah para peserta. Heru berharap, Rakernas I Satria yang mengambil tema: “Bangkitlah Kaum Muda Indonesia Raya: Perkuat Organisasi Relawan Sukseskan Konsolidasi dan Percepatan Organisasi Menuju Kemenangan Pemilu 2014,” bisa memberikan hasil optimal demi pemenangan Gerindra dan Prabowo pada Pemilu 2014. “Hanya dengan cara itulah cita-cita Indonesia baru dengan haluan baru bisa terwujud,” tandas Heru dengan penuh semangat. t MBO
: 11
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
foto Facebook.com/gerindra
PD Kesira Provinsi Jambi
Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Merangin
Temu Kader Riau
Perjuangkan Visi Besar Partai “Memang, saat ini sebagian besar kita duduk di atas kendaraan kredit,” ujarnya. Karena itu, Gerindra memiliki program mengurangi ketergantungan pada BBM impor dengan cara membangun energi alternatif. Bukan hanya itu, bila menang, Gerindra akan melanjutkan rencana pemindahan Ibukota Jakarta ke luar Jawa. Hal ini untuk memberikan suasana dan kesegaran pada wajah ibu kota. Ujungnya, memberikan kenyamanan pada masyarakat. Para kader pun tampak siap menyukseskan seluruh program Gerindra dengan cara lebih dekat dengan rakyat. Salah seorang peserta, Kholis mengakui, sangat tertarik memperjuangkan gagasan Gerindra, karena dia berasal dari kawasan transmigran di Indragiri Hulu, yang sebagian besar petani. “Masyarakat daerah transmigrasi hanya ingin agar pupuk murah dan terjangkau,” kata calon anggota DPRD dari Indragiri Hulu 3 ini. Karena itu, pertemuan kader menjelang pemilu dianggap penting untuk memberi semangat dan salah cara memenangkan pemilihan umum.t IF
foto dok. PP Tidar
PP Tidar
Pelatihan Public Speaking
Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi politik anggotanya, sekaligus menyiapkan jurkam pada pemilu mendatang, Pimpinan Pusat (PP) Tunas Indonesia Raya (TIDAR) menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan Nasional Komunikasi dan Informasi – Tunas Indonesia Raya”. Acara tersebut diselenggarakan di hotel Ibis Jakarta pada 15-17 Maret silam. Berbagai materi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi disampaikan pada acara tersebut. Antara lain, Teknik Penulisan, Teknik Fotografi, hingga pemetaan dan manajemen isu. Selain itu pengolahan materi dan implikasi
untuk media, menangani, merangkul dan berteman dengan media, hingga public speaking. Agar materi yang bagus itu bisa diterima peserta, panitia juga mengundang sejumlah narasumber yang berkompeten di bidang komunikasi. Antara lain, Hilbram Dunar, ahli Public Speaking; Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra; Okke Gania, fotografer professional; dan ahli komunikasi politik Efendi Gazali. Di akhir kegiatan PP Tidar juga melakukan kesepakatan terkait SOP, Mekanisme, dan Agenda Kominfo Tidar. Dan, pelatihan ini ditutup oleh Sekretaris Jenderal TIDAR Sabam Rajagukguk. t MBO
lana Qori’ Buya Satar dan Lapangan Lembah Masurai KONI, Kecamatan Bangko. Pelaksanaan acara pengobatan gratis ini diketuai oleh dr. Sephelio, yang juga Ketua PD Kesira Provinsi Jambi. Kegiatan berlangsung sejak Senin (11/3) sampai Rabu (20/3). Tercatat 2.015 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari PD Kesira Jambi tersebut. Masyarakat tampak sangat antusias mengikuti kegiatan pengobatan gratis tersebut. Fadli (38), salah seorang warga Desa Rantau Ngarau, Kecamatan Tabir Barat, yang mendapat pengobatan gratis itu menyatakan, pelayanan kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat di bidang kesehatan. “Ini sangat berarti dalam hidup kami,” ungkap Fadli. Dan, selaku pribadi, Fadli mengucapkan terima kasih kepada PD Kesira, sebagai organisasi sayap Partai Gerindra yang peduli, siap dan tanggap melayani kesehatan masyarakat. “Semoga Partai Gerindra semakin jaya dan terus peduli terhadap rakyat kecil,” pintanya. t MBO
Foto-foto dok. PAC Gerindra Koto Tangah
Kader Partai Gerindra tak boleh lepas dari visi besar partai, yakni membuat masyarakat sejahtera. Karena itu, setiap kader harus mampu menunjukkan kemampuan dirinya mengajak masyarakat untuk peduli pada keadaan sekitarnya. Salah satunya soal pangan dan energi, yang menjadi perhatian utama partai. Sebab saat ini, sebagian besar pendapatan masyarakat habis untuk pangan. “Masyarakat tidak bisa berobat karena memang biaya sakit sangat mahal dan tidak ada biaya untuk pendidikan,” kata Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi saat memberikan sambutan dalam temu kader Riau, akhir April lalu. Hadir Wakil Ketua Umum Fadli Zon, dan Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Sekretaris Badan Komunikasi (Bakom) Partai Gerindra M. Asrian Mirza bersama segenap calon anggota legislatif, baik untuk DPR RI maupun DPRD. Menurut Suhardi, visi dan misi Gerindra jelas untuk diperjuangkan. Misalnya, soal ketahanan energi dan pangan. Biaya subsidi BBM yang membengkak disiasati dengan cara menaikkan harga dinilai tidak efektif.
Keluarga besar Pimpinan Daerah (PD) Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Provinsi Jambi bersama calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin (Harkad) mengadakan pelayanan kesehatan gratis untuk warga masyarakat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Acara berlangsung di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan; Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap; Dusun Baru, Kecamatan Renah Pembarap; Desa Rantau Limau Kapas. Selain itu, juga dilakukan di Desa Beringin Sanggul, Kecamatan Tiang Pumpung; Lapangan Pauh Menang, Kecamatan Tabir; Pasar Rantau Panjang Kecamatan Tabir; Sungai Badang, Kecamatan Tabir Induk; Desa Sabahau, Kecamatan Tabir. Kemudian di Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Batang Masumai; Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung; Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau; Desa Muara Siau, Kecamatan Muara Siau; Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang Selatan; Desa Rantau Ngarau, Kecamatan Tabir Barat; serta Pondok Pesantren Syekh Mau-
PAC Gerindra Koto Tangah
Merayakan HUT di Koto Tangah Tingginya elektabilitas partai Gerindra dan Prabowo Subianto tidak membuat kader Gerindra terlena. Mereka terus melakukan konsolidasi dan menggulirkan berbagai program kerja di tengah masyarakat. Semangat seperti itulah yang ditunjukkan oleh Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kecamatan Koto Tangah, Padang. Pada Sabtu malam (23/3), pengurus PAC Partai Gerindra Kecamatan Koto Tangah menggelar pesta rakyat dan peresmian kantor PAC untuk memperingati HUT ke-5 Partai Gerindra. Selain masyarakat umum, acara itu juga dihadiri pengurus ranting dari 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tangah, pengurus PAC dari 11 kecamatan di Kota Padang, dan pengurus DPC Kota Padang. Ketua PAC Gerindra Koto Tangah, Yarma Desita, B.Sc., dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dilakukan secara gotong royong, hasil kerjasama antara pengurus PAC, ranting, serta donatur dari DPC dan DPD. Kegiatan ini membuktikan besarnya semangat pengurus dan kader untuk terus bekerja, terutama untuk memenangkan Gerindra dan Prabowo pada 2014. “Semoga saja cita-cita Prabowo Subianto untuk mewujudkan bangsa yang mandiri, berdaulat, dan bebas korupsi demi terwujudnya rakyat Indonesia yang sejahtera bisa terwujud,” tegas Yarma Desita bersemangat.
Sementara Sekretaris DPC Kota Padang, Eko Muhardi, memberi apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Apa yang diperbuat PAC Koto Tangah, menurut Eko, harus menjadi contoh bagi 10 PAC lain di Kota Padang. Ia berharap, jajaran pengurus PAC bisa meningkatkan konsolidasi organisasi hingga ke anakanak ranting. “Ini semata-mata untuk menjawab harapan rakyat kepada Partai Gerindra,” ujar Eko. Sedangkan Wakil Sekretaris DPD Sumbar, Hidayat, S.S., mengatakan bahwa pihaknya menerima pendaftaran bakal caleg sebanyak 890 orang. Padahal kursi yang tersedia untuk DPRD Kabupaten dan Kota se Provinsi Sumatera Barat hanya 580 kursi. Diantara para pendaftar itu terdapat mantan wakil kapolsek, dokter gigi, mantan kepala dinas, mantan kepala bidang, advokat, manajer di BUMN, dan juga wali nagari. Namun angin baik yang mengarah ke Partai Gerindra ini tidak boleh membuat kader terlena. “Kita masih harus bekerja keras. Aksi dan kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan harus dilanjutkan, termasuk menyelesaikan persoalan masyarakat dalam rangka merebut hati dan pikiran rakyat,” ajak Hidayat. Untuk itu, ia menganjurkan agar para kader tidak boleh pecah, harus bersatu, solid agar mampu menghalau semua rintangan. t MBO
12 : EKonomi Kerakyatan
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
Pisau Kardin Karya Teddy Bermula dari kekecewan pada pisau yang cepat rusak, Teddy Kardin berhasil membuat pisau prajurit yang dipesan Kopassus hingga militer Jordania. Oleh Iman Firdaus
Pekerjaan sebagai ahli geologi membuat Teddy Kardin harus sering masuk keluar hutan. Salah satu peralatan yang wajib dibawa adalah pisau. Wajar, benda tajam ini menjadi alat serba guna, terutama ketika berada di tengah hutan belantara. Pisau bisa digunakan untuk menebang hutan, buat jaga diri dari serangan binatang buas, berburu dan lainnya. “Pisau merupakan senjata yang sederhana namun efektif penggunaannya,” ujarnya. Selama lima belas tahun bekerja sebagai ahli geologi, rata-rata selama tiga sampai empat bulan waktunya dihabiskan di hutan dan sebulan di rumah. Dan, selama itu tak bisa lepas dari senjata tajam ini. Namun, ia mengaku, sering kecewa karena pisau yang digunakan cepat rusak dan aus. “Karena setelah dipakai, pisau selalu diasah, maka ukurannya menjadi lebih kecil,” ungkap Teddy. Kalau sudah demikian, pisau mulai riskan terhadap kerusakan.
Teddy Kardin Bila terjadi kerusakan, Teddy berusaha memperbaiki sendiri senjata tajam miliknya tersebut. Tapi, kadang pisau yang rusak sama sekali tak bisa diperbaiki alias tak bisa digunakan lagi. Sedangkan untuk
yang berasal dari Canary Islands, Maroko, Miguel Carillo Diaz, misalnya, mengakui keunggulan kualitas pisau T Kardin. “Belati yang baru saja saya terima kualitasnya lebih tinggi dibandingkan belati sejenis yang biasa saya lihat di tokotoko pisau di beberapa negara, di antaranya buatan Sheffield, Inggris, yang khusus digunakan untuk serdadu Inggris,” ujar Miguel. Dari dalam negeri, tidak sedikit pejabat yang melirik pisau buatan Teddy untuk dikoleksi. Sebut saja mantan menteri IGK Manila dan Fahmi Idris serta putra mantan Presiden Soeharto Bambang Trihatmodjo. Selain karena mutu yang lebih baik, daya saing lainnya adalah har-
Prabowo Subianto Pemesan Pertama
membeli yang baru harganya sangat mahal. Di kala itulah Teddy mulai memiliki ide untuk membuat sendiri pisau-pisau yang ia butuhkan itu. Untuk itu, ia beberapa kali melakukan uji coba pembuatan pisau, namun selalu gagal. Tapi, Teddy tidak menyerah. Suatu ketika, atas rekomendasi seorang sahabat, ia memesan pisau ke perajin di Jambi. Ternyata, hasilnya tidak mengecewakan. Setelah pisau pesanannya itu selesai dibuat, ia lalu membawa pisau itu ke sebuah bengkel seni di Bandung untuk memesan gagangnya. Dari sanalah, keinginan membuat pisau tak pernah pudar. Berbagai literatur dan teknik pembuatan pisau dia pelajari, termasuk bertanya kepada ahlinya. Sejak itu, Teddy membuka bengkel pisau yang terletak di Bandung, dengan nama Kardin Knives Workshop-Pisau Indonesia. Di garasi belakang rumahnya, Teddy membangun bengkel kerjanya. Butuh waktu lama untuk menghasilkan beragam pisau seperti produk yang dihasilkan Teddy saat ini. “Saya menghabiskan waktu dua sampai tiga tahun menekuni selukbeluk pembuatan pisau ini,” katanya. Dan, hasil kerja kerasnya dalam melakukan eksperimen membuat pisau berkualitas cukup berhasil. Untuk mendesain pisau yang indah, dia menggaet salah seorang temannya dari Fakultas Seni Rupa di Bandung. Tidak sia-sia. Hasilnya bagus seperti pisau buatan luar negeri. Sayang, karena belum menguasai pasar, penjualannya tidak bagus. Tapi, karena ia memiliki relasi di berbagai kalangan membuat usaha ini bangkit perlahan-lahan. Salah satu pemesan pertamanya adalah Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus pada 1993. Pesanan pertama 30 buah pisau untuk digunakan sebagai cinderamata bagi para tamu asing. Tak lama kemudian, Prabowo kembali memesan sebanyak 30 buah lagi. “Waktu itu harganya masih Rp 100 ribu per buah,” ungkapnya. Pada 1996, pisau buatan Teddy mulai punya nama. Pisau buatan
foto-foto istimewa
Teddy ini kemudian diperkenalkan melalui kerja sama dengan pasukan khusus Yordania hingga memperoleh pesanan dengan nilai di atas Rp 100 juta. Angka sangat besar pada masa itu. Teddy akhirnya sampai pada satu rumus bahwa dalam membuat pisau kualitas bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Sebuah pisau, katanya, dinilai dari beberapa kriteria, seperti kualitas baja, kekokohan konstruksi, serta keindahan. Untuk bahan baku pisau khusus untuk koleksi, Teddy memilih menggunakan bahan berkualitas. Salah satu bahan tersebut adalah baja indah. Di dunia perpisauan, baja jenis ini lebih dikenal dengan sebutan baja berpamor atau yang menurut istilah internasional disebut baja Damaskus. Baja Damaskus, mengandung nikel namun tidak terlalu keras. Hal ini pula yang menyebabkan para empu zaman dulu membuat keris berpamor dari batu meteor atau meteorit yang belakangan diketahui banyak mengandung bahan nikel. Demi kualitas, Teddy membeli baja Damaskus meski dengan harga selangit. Pada 1996, harga per kilogram mencapi US$ 200. Harga yang terbilang mahal, mengingat satu kilogram baja hanya menghasilkan satu atau dua pisau. Kondisi ini tentu tak menguntungkan usahanya. Teddy pun mencari cara untuk mengatasinya. Sampai suatu saat ia berkenalan dengan Empu Daliman dari Solo yang bisa memasok baja Damaskus dengan harga lebih murah, seperempat dari harga impor.
Lain lagi bahan untuk keperluan pisau pakai. Menurut Teddy, yang paling penting harus terbuat dari baja yang memiliki kekerasan dan kelenturan. Untuk memenuhi standar ini, dia menggunakan baja khusus yang digunakan membuat pisau dari Jepang (Hitachi) dan Australia (Bohler). Setiap jenis baja memiliki ukuran kekerasan standar, yang akan menentukan kualitas pisau. Kini, kerja keras dan ketekunanya berbuah manis. Di bengkel kerjanya, dibantu oleh sekitar 40 orang pekerja, setiap bulan ratarata menghasilkan sekitar 300 bilah pisau berbagai jenis. Seperti survival knife, skinner, kukri, commando, special force, hunting knife, golok, katana, pisau dapur, termasuk pisau-pisau tradisional seperti kujang, badik, rencong, Mandau, dan lain sebagainya. Teddy mengaku tidak memproduksi pisau secara massal. Beragam pisau yang dibuat di bengkel kerjanya menggunakan cara-cara tradisional. Pembuatannya memang sangat bergantung pada kelihaian tangan dan juga butuh waktu serta proses yang lama. “Tak bisa dibuat hanya dalam satu atau dua hari saja,” ujar Teddy. Namun jangan salah, pembuatan secara tradisional inilah yang membedakan produk yang ia beri nama “T Kardin Knives” dengan pisau buatan pabrikan. Tak heran kalau ada diantara kolektor pisau menyebut pisau buatan Teddy ini memiliki jiwa dan rasa seni yang tinggi. Salah seorang pelanggannya
ga yang jauh lebih murah daripada produk pisau luar negeri. Misalnya, pisau Damaskus style harganya sekitar US$ 2.000 atau sekitar Rp 17,4 juta, sementara benda tajam sejenis produksi Teddy berharga Rp 600 ribu saja. Hingga kini setidaknya ada 50 desain pisau yang dibuat di bengkel kerjanya. Kebanyakan dari jenis skinner atau bowie yang tergolong pisau komersial. Sisanya dari jenis tusuk, seperti belati atau pisau komando, dan jenis tebas seperti golok. Untuk memasarkan produk, Teddy lebih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Selain itu ia juga mulai memasarkan produknya melalu dunia maya. Sejauh ini Teddy merasa belum ada persaingan yang kuat karena pasar pisau dalam negeri amat terbatas. Pasar dalam negeri yang menggunakan produk Teddy kebanyakan kolektor, pemburu, serta kalangan militer. Hanya saja, penjualan pisau yang banyak mengandalkan pembeli dari kalangan kolektor ini, menurut Teddy, membuat usahanya sangat fluktuatif. “Sejak tahun 2000 sampai sekarang, penjualannya memang naik turun,” jelasnya. Ia menyebutkan, walau pesanan pisau dari institusi militer terus mengalir, namun penjualan pisau tak setajam dulu lagi. Beberapa tahun belakangan, Teddy mengaku, ia hanya bisa mengumpulkan omzet berkisar Rp 60 juta sampai Rp 70 juta sebulan. “Yang penting bisa menggaji kar yawan per bulan,” ujarnya. t
Figur : 13
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
Yovita Ayu Liwanuru Cinta Bahari
Siapapun tahu, Indonesia terkenal karena keindahan wisata lautnya. Tapi, siapa yang peduli dan mau mempromosikan keindahan bahari itu? Itulah salah satunya dilakukan oleh Miss Scuba Indonesia 2012 Yovita Ayu Liwanuru. Yovita mengemban tugas untuk mengenalkan keindahan bawah laut dengan cara memperkenalkan dunia diving, sekaligus mengajarkan kepada masyarakat tentang konservasi laut. Beruntung, saat ini aktivitas menyelam bukan lagi dominasi kaum pria. Sekarang semakin banyak perempuan menyukai diving. “Sekarang sih jumlahnya sudah imbang, sudah banyak juga perempuan yang menyelam. Jadi, menurut saya, inilah saatnya kebangkitan perempuan dalam dunia menyelam,” kata Yovita di acara Deep and Extreme Expo Indonesia 2013 di JCC, Jakarta. Nah, dengan aktivitas menyelam inilah keindahan alam laut akan mudah dilirik. Apalagi, setiap tempat wisata yang menyediakan paket menyelam biasanya akan memberikan pelayanan lengkap, mulai meminjamkan hingga membawakan peralatan selam. “Kalau di Indonesia enak, gampang, semuanya dilayani, tabung oksigen yang berat juga dibawain. Tapi itu hanya di Indonesia, biasanya kalau di luar negeri, setiap orang yang ingin menyelam akan menyiapkannya sendiri,” katanya. t IF
foto-foto istimewa
Atiqah Hasiholan Bareng Anak Jalanan
Derry Drajat
Pengalaman Sang Ayah
Terjun ke dunia politik bukan soal banting haluan. Tapi membutuhkan kesiapan dan pengalaman panjang. Di antara sederet artis yang akan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra pada pemilu 2014 mendatang, Derry Drajat adalah salah satunya. Pemain film dan sinetron ini akan maju dari dapil Jabar VI (meliputi Depok dan Bekasi). “Saya tidak asal maju. Tapi sudah punya pengalaman panjang sebelumnya,” akunya. Lelaki yang pernah menimba ilmu di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) itu pun bercerita sosok ayahnya, seorang lurah di Bandung, yang sering langsung berhubungan dengan masyarakat, sebagian besar adalah petani. “Tapi sekarang, anak-anak muda selulus SMA hanya jadi tukang ojek,” katanya prihatin. Keprihatinan itulah yang dia ingin perjuangkan agar bisa memperbaiki keadaan melalui politik di gedung parlemen. Derry mengaku, lahir dengan talenta seni sekaligus kepemimpinan yang dia wariskan dari ayahnya yang dikenal sebagai pemilik padepokan pencak silat “Pusaka Rundayan.” Gaya kepemimpinan dan darah seni dari sang ayah itulah mengalir di tubuh Derry. Selum menjadi caleg, Derry sempat mencalonkan diri jadi Wali Kota Depok dari jalur independen. Menurut Derry, dari tujuh calon independen, hanya dia yang lolos. Pengalaman itu cukup menjadi bekal bagaimana bertarung memperebutkan hati rakyat. Dan bila sudah terpilih, Derry berjanji akan fokus bekerja sebagai anggota dewan. ”Tapi ilmu dalam bidang kesenian tetap akan saya bagikan,” ucapnya. t IF
Kebiasaan memberikan uang kepada anak-anak jalanan sebenarnya akan membuat anak-anak jalanan tetap berada di jalan dengan risiko yang sangat besar. Tapi, tradisi berderma kepada anak-anak tidak mampu itu jangan dihapus, yang terpenting memberikan kepada pihak yang tepat agar bisa disalurkan kepada yang membutuhkan, terutama anak-anak jalanan. Itulah pesan yang ingin disampaikan pemain film Atiqah Hasiholan saat datang ke Taman Menteng, Jakarta Pusat, akhir Maret lalu. Dia datang bersama Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Ketua Komnas Anak Seto Mulyadi atau biasa disapa Kak Seto. Tanpa sungkan, anak dari pemain teater Ratna Sarumpaet ini duduk dan berkumpul bersama puluhan anak jalanan yang membawa alat musik ala kadarnya. Mereka bernyanyi bersama penuh ceria. “Karena anak-anak jalanan pada dasarnya dimanfaatkan oleh segelintir orang, bahkan orangtuanya yang menyuruh mereka (anak jalanan) mengemis,” ujar Atiqah, yang ikut mendukung pendirian website donasi anak jalan dengan nama www.bebasdarijalan.com. Melalui website ini masyarakat bisa melakukan donasi langsung untuk anak-anak yang ingin dibantu. Setiap 10 anak akan ada satu pembimbing khusus yang akan secara berkala memantau dan memberikan laporan mengenai perkembangan mereka. t IF
14 : Dari Lantai 17
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
Lebih Banyak Dialog
foto istimewa
Ratusan pemuda dari Muhammadiyah melakukan demo di depan gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bertepatan dengan rapat paripurna penutupan masa sidang III, pertengahan April lalu. Mereka meminta agar Rancangan Undangundang (RUU) Ormas dihentikan pembahasannya. Sementara dalam rapat paripurna, seluruh anggota DPR sepakat menunda pengesahan menjadi undang-undang pada masa sidang ini, alias memperpanjang di masa sidang IV mendatang. Alasan yang dikemukakan adalah, karena masih banyak pasal yang belum tuntas dibahas. Namun, secara umum, hampir seluruh fraksi tidak ada yang keberatan dengan RUU ini. Keberatan dan penentangan justru datang dari luar gedung DPR. Sejak pertama dibahas, RUU ini sudah mengundang kontroversi. Mulai dari pencantuman azas tunggal Pancasila hingga sanksi yang akan diberikan kepada ormas nakal. Tidak heran, bila sejumlah ormas beramai-ramai menolaknya, terma-
suk Muhammadiyah dan PBNU, ditambah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “DPR hendaknya menghentikan pembahasan RUU Ormas, karena secara esensial akan membangkitkan rezim represif dan otoriter, serta membuka intervensi pemerintah terlalu dalam terhadap organisasi kemasyarakatan,” kata ketua PP Muhammdiyah Din Syamsuddin. Sementara Ketua Pansus RUU Ormas, Malik Haramain, mengatakan, akan terus mengomunikasikan hal-hal terkait pembahasan, materi, pasal, dan bab dalam RUU Ormas tersebut kepada tokoh masyarakat, agar diterima. Malik juga berusaha keras agar pasal-pasal yang dianggap represif akan dihindarkan. Namun di tengah kontroversi itu, Partai Gerindra menyatakan, ada sesuatu yang belum pas menyangkut komunikasi antara DPR dan masyarakat, terutama ormas. Hal itu tercermin dari kecurigaan masyarakat terhadap DPR yang terus ngotot melakukan pembahasan,
meski ditolak. Padahal, semestinya DPR mengambil jeda untuk mengajak lebih banyak lagi ormas melakukan dialog. “Partai Gerindra memandang adanya RUU Ormas harus dibingkai dalam semangat menciptakan suasana sosial politik yang demokratis dan kondusif. Khususnya bagi kebhinekaan dan hak asasi setiap warga. Termasuk mendorong terbentuknya masyarakat madani (civil society) yang terbuka, produktif, dan konstruktif bagi bangsa. Sebab, masyarakat madani merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional dan kehidupan berdemokrasi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurut Fadli, tidak ada masalah dalam rumusan tentang azas Pancasila dan azas-azas lain yang tak bertentangan dengan Pancasila. Sebab, Ormas-ormas keagamaan besar di Indonesia seperti Muhammadiyah dan NU, justru yang ikut merumuskan dasar negara itu. Karena itu, agama jelas tak bertentangan
Gerindra Sepakat RUU Keuangan Negara Fraksi Partai Gerindra sepakat agar RUU Keuangan Negara segara dibahas dan menjadi inisiatif DPR. Sebab, RUU ini dianggap penting untuk merevisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dianggap sudah layak diperbarui. Pernyataan sikap Fraksi Partai Gerindra itu dibacakan langsung oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) Ignatius Mulyono, saat memimpin rapat, awal pertengahan Apri lalu. Sikap Fraksi Partai Gerindra itu sejalan dengan fraksi lain yang ada di DPR. Apa urgensi membahas revisi atas UU No. 17 tahun 2003 itu? Ada 15 catatan penting. Pertama, penyesuaian definisi tentang pemerintah pusat, pemerintah daerah, APBD, APBN, serta penambahan definisi RKP dan RKPD sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang yang berlaku. Kedua, memperjelas cakupan keuangan negara dalam pasal 2, terutama pada cakupan kekayaan negara yang dipisahkan pada badan
hukum selain di perusahaan negara atau perusahaan daerah. Ketiga, perumusan asas pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam pasal 3. Keempat, perumusan mengenai defisit negara dan sumber-sumber untuk menutup defisit negara. Kelima, perubahan tahun anggaran untuk APBD yang dimulai 1 April sampai dengan 31 Maret yang diatur dalam pasal 8. Keenam, pe rumusan sinergitas perencanaan dan penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga pengelolaan keuangan negara dari mulai perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan merupakan satu kesatuan yang berurutan. Ketujuh, penegasan hasil pembicaraan pendahuluan berupa kebijakan umum dan prioritas/plafon anggaran dituangkan dalam keputusan DPR/ DPRD. Kedelapan, penegasan apabila APBN/APBD tidak bisa disetujui pada waktu yang ditentukan, maka yang dipakai adalah anggaran tahun sebelumnya. Kesembilan, penegasan kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan pene-
gasan kewenangan bank sentral dalam menetapkan kebijakan moneter. Kesepuluh, perumusan ketentuan mengenai pelaksanaan APBN/ APBD terkait dengan belanja barang yang dilakukan kementerian/ lembaga atau SKPD yang dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Kesebelas, penegasan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran DPR/DPRD, khususnya dalam mengevaluasi ang garan berjalan sebagai salah satu alasan perubahan APBN/APBD. Keduabelas, Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur kekayaan negara yang dipisahkan. Ketigabelas, pengaturan mengenai pengawasan internal, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keempatbelas, penegasan jenis-jenis laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Dan, kelimabelas, penegasan kembali penggunaan standar akuntansi pemerintah berdasarkan aktual basis. t IF
dengan Pancasila. Apalagi secara historis ada sejumlah ormas keagamaan yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Misalnya saja, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis). Hal yang sama juga disampaikan Tinno Rahdian, Pengurus Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria), organisasi sayap Partai Gerindra. Tinno menilai, RUU Ormas sebaiknya dikaji ulang dan mengundang seluruh ormas sebelum ditetapkan jadi UU. “Saya melihat bahwa perlu ada dialog terbuka untuk posisi RUU Ormas. Perlu ada dialog yang panjang lagi,” ujar Tinno dalam diskusi KJPP bertajuk ‘Menakar Kekuatan Ormas/OKP Bagi Parpol, Jelang Pemilu 2014‘ pertengahan April lalu. Dialog lebih panjang dengan publik sepatutnya dilakukan sehingga gagasan dari seluruh ormas bisa diakomodir dalam UU Ormas tersebut. Selain itu, koordinasi ini juga sebagai upaya menangkal kekuatan dan kekuasaan yang ingin melemahkan posisi ormas dalam kehidupan berbangsa. “Di dalam paket lima UU Politik terjadi penyempitan ruangruang demokrasi. Kita tidak diberi ruang-ruang demokratik,” terangnya saat menggambarkan UU yang mengatur ormas di era Orde Baru. Bagi Partai Gerindra posisinya jelas, yakni bagaimana RUU Ormas memberikan ruang dialog lebih banyak lagi, agar semua pihak terwadahi dan tidak ada yang merasa disingkirkan. Apalagi dalam situasi saat ini, Ormas banyak bermunculan dan tidak bisa dikekang lagi, sebab termasuk ke dalam bagian hak untuk berserikat dan berkumpul. Namun, juga jangan sampai terjadi tindakan anarkis oleh sejumlah ormas. RUU Ormas merupakan revisi atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 yang disahkan di era pemerintahan Orde Baru. Pemerintah dan DPR merasa perlu ada pembaruan dan revisi aturan tentang ormas ini. t IF
UU P2H Batal Disahkan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) batal disahkan pada masa sidang III lalu. Alasannya, masih ada beberapa pasal yang belum berhasil diselesaikan. Selain itu, masih ada kelompok masyarakat yang menolak RUU ini. Salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan dan Komnas HAM. Salah satu keberatan karena RUU ini akan mengkriminalkan masyarakat adat yang ada di hutan. Namun menurut anggota Panja RUU P2H dari Fraksi Partai Gerindra Agung Jelantik Sanjaya, RUU P2H sangat penting dan dibutuhkan saat ini. RUU ini merupakan revisi atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Agung, dalam RUU ini peran serta masyarakat adat sangat dihargai. Karena itu, masyarakat yang ada di sekitar hutan tidak akan dikriminalkan. RUU ini hanya menyasar para pelaku perusak hutan korporasi. t IF
Haruskah Santet Diatur Dalam KUHP?
Untuk memperkaya pema haman tentang santet dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Fraksi Partai Gerindra berencana mengundang ahli santet seluruh Indonesia. “Ini realitas yang terjadi di masyarakat. Kita akan undang ahli santet. Kenapa santet tidak digunakan untuk hal yang positif?” kata anggota Komisi III dari FP Gerindra Martin Hutabarat, saat diskusi publik Fraksi Partai Gerindra dengan tema “Santet dalam Naskah RUU KUHP dan KUHAP” di ruang fraksi, Selasa (2/4). Pernyataan Martin itu seperti main-main. Tapi kenyataannya, Santet memang banyak terjadi di seluruh pelosok tanah air. Namun, apakah santet perlu diatur dalam KUHP? Fraksi Partai Gerindra tidak ingin secara gegabah mendorong atau menolaknya. Gerindra justru ingin tetap bersikap dengan kepala dingin, dengan mengundang sebanyak mungkin para pihak yang tahu soal ilmu santet, termasuk para pelakunya. Hal tersebut agar pasal-pasal yang masuk dalam KUHP benar-benar yang selayaknya diatur dan tidak merugikan masyarakat. Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani, pihaknya saat ini dalam posisi menerima masukan sebanyak mungkin dari masya rakat. Sementara guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ronny Nitibaskara mengatakan, bila delik santet mengacu pada perumusan yang bersifat materiil akan menemui kendala pembuktian. “Yang dipidana bukanlah hakikat penganiayaan atau pembunuhan terselubung yang dilakukan oleh tukang santet, melainkan perbuatan-perbuatan mereka yang mengganggu ketertiban umum,“ katanya. Karena itu, tindak pidana santet yang diatur dalam pasal 293 RUU KUHP saat ini, tidaklah disusun sebagai delik materiil, tetapi delik formil. Sementara pengamat supranatural Permadi, yang juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, meminta agar pembahasan pasal santet di RUU KUHP melibatkan orang yang mengerti santet. “Jangan sampai orang yang melakukan santet dikejar-kejar, sementara yang menyuruh bebas,” katanya. Dirjen Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan HAM Wahidudin Adams mengatakan, saat rapat kerja de ngan Komisi III dan pemerintah, seluruh fraksi sudah sepakat bahwa KUHP tetap dibahas. Namun karena banyaknya pasal, maka banyak yang pesimistis, KUHP akan selesai hingga masa bakti anggota DPR periode 2009-2014 berakhir. t IF
: 15
edisi 25/Tahun IiI/Mei 2013
profil Enam buah truk dijual, usaha dan pekerjaannya dia tinggalkan. Itu ia lakukan untuk membesarkan Partai Gerindra. Itulah Abdul Wachid, yang ditunjuk oleh Prabowo Subianto menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah pada 2008. Oleh M. Budiono
Jumat, 1 Februari 2008, adalah hari yang tidak akan pernah terhapus dari ingatan Abdul Wachid, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah dan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra periode 2009-2014. Karena hari itu sangat bersejarah buat Wachid. Hari dimana roda kehidupannya berubah arah 180 derajat, dari sosok yang semula anti politik dan non partisan mulai menapaki hari-harinya sebagai seorang politisi. Sejak hari itu, ditunjuk menjadi ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Ceritanya, pagi itu, Wachid selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) datang ke Jakarta atas undangan Kementerian Pertanian, untuk membicarakan tata niaga tebu yang tengah morat-marit. Belum lagi urusannya selesai, tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Seseorang yang berada di salah satu sudut kota Jakarta memintanya merapat ke Gedung Bidakara, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Isi pesan yang disampaikannya cukup jelas dan singkat: “Pak Prabowo meminta mas Wachid menghadap.” Karuan saja, begitu selesai menerima telepon, Wachid bergegas menuju tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Setibanya di sana, ia malah takjub dan terheran apa yang terjadi. Dia menyaksikan ada sejumlah Perwira Tinggi TNI sedang berbincang serius. Tapi, apa isi pembicaraannya, Wachid tak tahu sama sekali. Pemandangan itu membuat Wachid keder, ia memilih untuk berhenti dan berdiam diri. Setelah beberapa saat menunggu, Wachid lalu diminta masuk ke sebuah ruangan yang lain. Tak lama setelah itu, seseorang datang dan menyalaminya. Dia adalah tuan rumah, yang tak lain Prabowo Subianto. “Mereka menginginkan saya maju menjadi calon Presiden pada 2009. Saya ingin mas Wachid membantu saya mendirikan partai di Jawa Tengah. Bagaimana mas?”, kata Abdul Wachid meniru ucapan Prabowo saat itu. Belum sempat ia memberi jawaban dan persetujuannya, Prabowo melanjutkan kali-
Abdul Wachid
Menjadi Politisi Berkat Prabowo Subianto
foto mustafa kemal
matnya: “Kalau khawatir ibu tidak memberi izin, biar saya yang menelepon untuk memintakan izin pada ibu.” Dan, Wachid mengaku, saat itu, ia sangat berat menerima tugas itu, namun dia tak kuasa menolaknya. Akhirnya Wachid menerima permintaan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Dan, saat itu juga ia menandatangi sejumlah surat yang berisi kesanggupannya. Usai itu, Prabowo kembali berkata: “Sejak hari ini saya percayakan Partai Gerindra Jawa Tengah kepada mas Wachid, sekaligus saya angkat mas Wachid menjadi Ketua DPD Gerindra di sana.” Jual Truk Itulah sebuah peristiwa yang mengubah arah dan haluan hidup Abdul Wachid, dari seorang petani dan pengusaha tebu menjadi seorang politisi seperti saat ini. Bahkan saking berat beban yang dirasakan Wachid ketika itu, alam Jakarta pun seolah ingin memperlihatkan keberpihakannya. Ketika itu, waktu beranjak siang, tiba-tiba Jakarta berubah menjadi lautan. Hari itu banjir besar melanda seantero Jakarta. Ibu kota benar-benar lumpuh. Banjir besar itu pula menyebabkan perjalanan dari dan menuju Bandara SoekarnoHatta lumpuh. Padahal Wachid harus segera kembali ke Semarang untuk mempersiapkan barisan di Jawa Tengah. Tak jalan lain, ia terpaksa kembali ke Semarang menggunakan kereta api. Akibatnya, baru esok hari, 2 Februari 2008, ia tiba di rumahnya. Dan, tak mau membuang waktu, Wachid pun segera menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi verifikasi partai peserta pemilu yang sudah akan dilaksanakan pada 26 Februari 2008. “Siang malam, tak kenal lelah kami terus bekerja. Dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, saya targetkan bisa membentuk 23 DPC. Syukur, target tersebut terlampaui, kami berhasil membentuk 29 DPC,” cerita Wachid. Untuk mencapai target itu, Wachid bekerja dan berkorban habis-habisan. Bukan hanya
waktu, tapi seluruh tenaga dan pikirannya ia curahkan untuk partai. Bahkan, Wachid pun terpaksa meninggalkan seluruh usaha dan pekerjaannya. Ia juga harus merelakan enam buah truknya dijual untuk mengongkosi segala kebutuhan yang diperlukan. Semua itu ia relakan untuk melaksanakan amanat selaku Ketua DPD Jawa Tengah. Sebagai ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, anak pertama dari dua bersaudara pasangan H. Hamim dan Hj. Siti Rohmah ini terbilang sukses. Ia tak hanya berhasil membangun Gerindra Jawa Tengah, tapi juga meloloskan dirinya ke Senayan, terpilih sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dan ditugaskan di Komisi IV DPR RI. Kini, setelah empat tahun menjadi Anggota DPR RI, pria kelahiran Jepara, Jawa Tengah, 12 Mei 1961, ini tak pernah berhenti membangun dan mengembangkan Partai Gerindra di wilayahnya. Wachid selalu menyem patkan diri pulang kampung setiap akhir minggu. Kesempatan tersebut dia gunakan untuk menjalin komunikasi dan memecahkan persoalan yang muncul di daerahnya. Pada saat tertentu, ketika partai membutuhkan perhatian dan pengorbanan yang lebih besar, Wachid juga pasang badan untuk menyelesaikannya. Seperti yang diperlihatkan akhir April silam, ketika itu ia rela “meronda”, menjaga Daftar Calon Sementara (DCS) agar tidak berubah dari yang diharapkan. Dan tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan partai. Anak Petani Bagi Wachid, dunia politik sesungguhnya tak pernah terbersit di pikirannya. Maklum, sejak kecil ia lebih banyak hidup di lingkungan yang sangat tenteram dan damai. Yaitu, sebagai anak petani tebu. Kondisi itu membuat Wachid sangat dekat dengan kehidupan para petani. Ia juga sangat memahami suka duka kehidupan para petani. Ketika beranjak dewasa, Wachid memilih meneruskan usaha ayahnya. Itu membuatnya menjadi semakin sering bertemu dan bergaul
dengan para petani. Wachid juga kian memahami tata niaga gula yang sangat tidak menguntungkan para petani. “Petani diwajibkan menyerahkan tebu pada pemerintah tanpa bargaining apapun, termasuk soal harga. Padahal ketika itu impor gula terjadi secara besar-besaran, yang praktis menyebabkan petani selalu tertekan, karena harus menerima harga yang tidak sesuai”, kata Wachid lagi. Ketika reformasi bergulir, Wachid bersama para petani tebu menuntut keadilan. Upaya tersebut mendapat respon besar dari media massa. Nama Wachid semakin sering muncul dan diperbincangkan. Termasuk tuntutan keadilan yang diperjuangkannya untuk para petani tebu. Rupanya situasi itu membuat para mafia tebu gerah. Mereka geram dan menyusun rencana jahat terhadap para aktivis gula, termasuk Abdul Wachid. Beruntung, ketika itu ia berkenalan dan semakin dekat dengan Prabowo Subianto. Alhasil para mafia yang sudah berencana melaksanakan aksi jahat itu terpaksa mundur teratur. “Apa yang saya dengar dan lihat tentang Prabowo sangat berbeda. Di luar saya dengar Prabowo sangat mendukung Orde Baru dan kejam. Tapi yang saya temukan dia adalah nasionalis dan pendukung petani”, kata Wachid. Sejak itulah hubungan Wachid dan Prabowo semakin erat. Di hati Wachid Prabowo memiliki tempat tersendiri. Apalagi, Wachid melihat Prabowo sebagai sosok yang bisa mewujudkan cita-citanya menyejahterakan petani. Dan menjadikan Indonesia lepas dari ketergantungan impor seperti yang diperjuangkannya selama ini. “Karena itu, ketika beliau meminta saya membantunya mendirikan Gerindra di Jawa Tengah, saya tidak bisa menolak, meski tugas itu benar-benar sangat berat,” tutur Wachid. Untuk itu, Wachid berharap, mudah-mudahan cita-cita menyejahterakan petani dan melepaskan diri dari cengkeram impor akan benar-benar terwujud bila Prabowo jadi presiden. Semoga. t