MEGAPOLITAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN JABODETABEKJUR Oleh:
SUTIYOSO, S.H.
Disampaikan pada : Sidang Terbuka Senat Universitas Diponegoro Dalam Rangka Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi Semarang, 4 Agustus 2007 1
1. Jakarta masa lalu, masa kini, dan tantangan masa depan. 2. Kerangka teori Megapolitan. 3. Kerangka konsep Megapolitan. 4. Strategi menuju Megapolitan. 5. Program unggulan Pemprov DKI Jakarta untuk menuju Megapolitan. 6. Sintesis berupa rancangan Megapolitan 7. Kesimpulan dan saran : Pelajaran yang perlu dipetik (Lesson Learned). 2
Sepanjang usia Jakarta yang sudah genap 480 tahun pada 22 Juni 2007 ini, ada satu hal yang penting untuk diangkat sebagai suatu isu pembangunan, yaitu pengembangan pembangunan terpadu dan terintegrasi dari Ibukota Jakarta dengan kawasan sekelilingnya melalui konsep pembangunan yang sinergis antar kawasan, yaitu konsep Megapolitan
3
Megapolitan akan menjadi kecenderungan yang tak terelakkan bagi sejumlah kawasan yang berkembang dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa (Yunus, 2006)
4
Strategi Pembangunan Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (JaBoDeTaBekJur)
5
Jakarta selalu akan berada dalam proses perubahan. Perubahan perlu direncanakan agar menuju ke arah dan tujuan yang jelas. Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia yang menjadi wajah Indonesia. Sebagai pemimpin Pemerintah Provinsi Jakarta selama 10 tahun, terpanggil untuk mempersiapkan sebuah konsep strategis bagi Jakarta masa depan.
Ini merupakan kontribusi saya sebagai seorang Gubernur selama 10 tahun di bawah lima masa Kepresidenan, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden Yudhoyono.
6
Sejarah Jakarta dapat ditelusuri dari abad ke-12 M, pada waktu Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pertama-tama dikenal sebagai pelabuhan Sunda Kalapa. Keberadaan Jakarta sebagai pusat Nusantara berkembang hingga Indonesia merdeka, di mana Jakarta menjadi Ibukota Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia.
7
PERKEMBANGAN KOTA JAKARTA
8
Perkembangan Kota Batavia di abad XV, dimana Sungai Ciliwung telah membelah Kota menjadi 2 bagian 9
Luas Provinsi DKI Jakarta : • Daratan seluas 661,52 km2 • Lautan seluas 6977,5 km2
• Sebagian luas Provinsi DKI Jakarta (40%) merupakan dataran rendah
10
KONDISI GEOGRAFI
Luas wilayah : 650 KM 2 (tidak termasuk Kab. Adm. Kep Seribu)
11
40% Merupakan Dataran Rendah Sebagian dari luas Provinsi DKI Jakarta (40% = 24.000 Ha.) merupakan dataran rendah, terutama di daerah Jakarta Utara, misalnya di Sungai Bambu, Papanggo, Warakas, dan lain-lain yang ketinggiannya berada dibawah muka air laut pasang. Daerah rendah tersebut diatas yang sudah ditanggulangi baru +9.000Ha.
PASANG LAUT MAKSIMUM : + 1.9 M PP MUKA AIR LAUT NORMAL : + 1,4 M PP
0.5 S/D 1.2 M
KONDISI TOPOGRAFIS DKI JAKARTA
Qs<
0 %
Data Peil Muka Air Laut 20 Jan 2002 – 20 Feb 2002 12
Jumlah penduduk malam + 8,9 Juta
Jumlah penduduk siang + 10,2 Juta, termasuk para penglaju dari wilayah BODETABEK
Kepadatan Penduduk 13.000-15.000 Jiwa/km2, pada daerah tertentu mencapai 20.000-30.000 Jiwa/km2
Total penduduk Jabodetabek
25 Juta Jiwa
13
• Pertumbuhan Ekonomi
• Laju Inflasi • Pendapatan Asli Daerah • APBD DKI Jakarta • Indeks Pembangunan Manusia • PDRB Perkapita • Perkembangan Investasi
14
Pada saat pertamakali menjabat sebagai Gubernur, kondisi Jakarta berada di ujung krisis.
T AHUN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* * Angka perkiraan
D K I J AK AR T A (% ) 5.11 -17.49 -0.29 4.33 4.72 4.89 5.31 5.65 6.01 5.9 5.87
NAS IO NAL (% ) 4.7 -13.13 0.79 4.92 3.83 4.38 4.88 5.13 5.65 5.48 15
Pertumbuhan Ekonomi
10 5
5,11
3,98
0
5,88
4,62
3,64 3,87
6
5,2
-0,29
-5 -10 -15 -17,49 -20
19 97
1998
199 9
20 00
20 20 01Tahun 02
20 03
20 04
20 05
20 06
16
LAJU INFLASI T AHUN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
D K I J AK AR T A (% ) 11.07 74.42 1.77 10.29 11.52 9.08 5.78 5.87 16.06 6.03
NAS IO NAL (% ) 11.05 77.63 2.01 9.35 12.55 10.03 5.06 6.4 17.11 6.6
17
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) T AH UN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
B E S AR (T R IL IUN R p) 1,830 1,225 1,692 2,439 3,644 4,509 5,261 6,43 7,597 7,799 18
PERTUMBUHAN APBD DKI JAKARTA T AHUN 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AP B D (R p. T riIIun) 1,7 2,8 3,6 4,1 8,2 9,7 11,6 12,6 14,3 18,17 20,95
19
2 2 2 0 1 8 1 6 1 4 1 2 1 0 8
APBD Trilliun (Rp)
20, 95 18, 17
14, 3
8, 2
9, 7
11, 6
12, 6
6
4 2,8
2
1, 7 1997/ 1998
1998/ 1999
3, 6
1999/ 2000
4, 1
2000
2001
2002
2003
200 4
2 0
2 0
2 0
Tahu n 20
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
T AHUN 1999 2002 2004 2005 2006
IND E K S 72.5 75.6 75.8 76.1 76.2
21
PDRB PERKAPITA (ATAS DASAR HARGA BERLAKU) T AH UN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
B E S AR (J uta R p) 14.54 20.26 23.59 27.11 31.12 35.3 39.03 43.49 50.15 57.17
22
INVESTASI (PMA) DI PROVINSI DKI JAKARTA T AHUN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
NIL AI (J uta US $) 847,17 703,92 777,55 1.188,67 313,48 1.234,43 5.395,7 1.867,97 2.624,16 2.635,28
23
Jakarta sangat berperan perekonomian nasional.
dalam
Data Bank Indonesia mencatat pada tahun 2004 total simpanan masyarakat Jakarta di perbankan mencapai Rp.495 triliun, sementara total penyaluran kreditnya mencapai Rp.212 triliun. Di perkirakan lebih kurang 70% peredaran uang berpusat di Jakarta.
24
Tahun 2002, 2010 , 2020 Tangerang
Total perkiraan jumlah perjalanan pada Tahun 2020 : + 13 juta perjalanan perhari dengan angkutan umum
9.445.808 7.384.939 5.302.194
545.310 693.099 940.834
847.750 1.078.663 1.465.912
Bekasi
620.702 791.295 1.148.528
Bogor & Depok 25
TANTANGAN JAKARTA DI MASA DEPAN Mewujudkan Jakarta yang representatif, kompetitif, manusiawi, efisien, dan berdaya saing global, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan.
26
1. 2. 3.
Konsep Pertumbuhan. Konsep Pemerataan Pembangunan dan Teori Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Konsep Pengembangan Kawasan.
27
MODEL PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN KAWASAN 1. 2. 3. 4.
Pemahaman yang mengedepankan pengembangan zoning untuk kawasan ekonomi eksklusif. Pemahaman yang mengembangkan kerjasama antar wilayah dengan nilai kompetitif rendah untuk membangun sinergi agar terbangun kawasan yang lebih kompetitif. Pemahaman dengan model pembangunan kluster. Pemahaman yang melihat kerjasama antar wilayah yang sangat maju atau kerjasama antar metropol.
28
MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KAWASAN
29
Pemahaman teoritik tentang Megapolitan sebagai suatu konsep ilmiah yang dapat
diterapkan dalam praktek manajemen pembangunan antar kawasan maju.
30
Istilah megapolitan pertama kali diperkenalkan oleh Jean Gottmann. Dia mengambil kata tersebut dari bahasa Yunani, yakni megalopolis yang artinya kota besar Istilah Megapolitan muncul setelah terjadi perkembangan kota yang amat dahsyat di pantai timur bagian utara Amerika Serikat yang membentang dari Boston, Massachusetts, dan Washington DC, yang diakronimkan sebagai “BosWash”.
31
Boston –Washington DC
32
KLASIFIKASI KELEMBAGAAN MEGAPOLITAN Tipe
Karakteristik
Kota
Struktur Tersentralisasi
Pemerintah Pusat secara langsung Shanghai, Beijing mengontrol pemerintah Kota/ Metropolitan
Provinsi Khusus
Wilayah metropolitan adalah sebuah Jakarta, Bangkok provinsi khusus di mana Pemerintah Provinsi dan Pusat menjadi satu
Sistem Dua Tingkat
Walaupun Pemerintah lokal tetap Tokyo, Manila eksis, tetapi beberapa fungsi pmerintahan yang penting menjadi wewenang pemerintah metropolitan, yang juga fihak terakhir ini mengawasi pemerintahan lokal
Sistem Satu Tingkat
Daerah Metropolitan dikelola oleh Kuala Lumpur satu organisasi Pemerintahan Kota
Kerjasama Antar Kota Pemerintah Kota bekerjasama satu Kalkuta dengan yang lain 33
POSISI STRATEGIS MEGAPOLITAN Megapolitan merupakan konsep manajemen strategis pengembangan kawasan Jakarta sebagai Ibukota Pemerintahan dan Negara, dengan kawasan yang berada di wilayah perbatasannya
34
POSISI GEOGRAFIS JABODETABEKJUR Megapolitan merupakan konsep alami bagi perkembangan kota metropolitan di dunia, terutama bagi kawasan yang pertumbuhan kotanya teramat pesat, sehingga ada kecederungan “terlanjur” jadi kawasan yang “raksasa”.
35
KECENDERUNGAN PEMBENTUKAN MEGAPOLITAN DI BEBERAPA KOTA BESAR ASIA SEOUL, KOREA SELATAN Ibukota Korea Selatan, Seoul yang saat ini dipadati tak kurang dari 10 juta penduduk sedang berupaya memindahkan ibukota ke kota YeongiGongju. Sebab, setelah diteliti, perkembangan yang demikian pesat di Seoul akan menimbulkan masalah besar jika tidak diantisipasi sejak dini. Seoul sebelumnya juga sudah mengintegrasikan penataan ruang secara bersama-sama dengan kota-kota di sekitarnya. Namun untuk pemindahan kantor-kantor kementrian akan dilakukan pada 2012, seiring persiapan di Yeongi-Gongju.
36
37
Dimensi Hukum Implementasi Megapolitan harus diawali dengan political will atau kehendak politik dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. ROAD MAP MEGAPOLITAN
Dimensi Kelembagaan Berkenaan dengan tata kelola pemerintahan atau governance dari Megapolitan.
38
DIMENSI HUKUM : POLITICAL WILL
Tanggal 21 Maret 2006, Menteri Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan para Gubernur, Walikota, dan Bupati yang terkait dengan rencana Megapolitan.
Pertemuan dihadiri oleh Mendagri dan para pimpinan teras Departemen Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta. Hadir pula Walikota Tangerang, Walikota Bekasi, Walikota Bogor, Walikota Depok, dan Bupati Cianjur.
Pada Forum tersebut, Gubernur DKI Jakarta menjelaskan secara lengkap konsep Megapolitan. Pada akhir pertemuan, disimpulkan bahwa semua pihak mendukung konsep Megapolitan.
Ini adalah political will dari konsep Megapolitan.
39
DIMENSI HUKUM : KEBIJAKAN PERUNDANGAN
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang memerlukan kerjasama antar daerah untuk menjaga kelestarian sumberdaya air. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan yang memerlukan kerjasama antar daerah berkenaan dengan sharing tax. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur mengenai kawasan Megapolitan.
Di dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
40
Dimensi kelembagaan berkenaan dengan tata kelola pemerintahan atau governance dari Megapolitan. Ikatan Ahli Perencana Indonesia DKI Jakarta (2006) menyarankan dua alternatif model, yaitu Model Pemerintahan Metropolitan dan Model Kelembagaan Otorita.
41
DIMENSI KELEMBAGAAN
(Lanjutan)
Model Pemerintahan Metropolitan terdiri dari Submodel Pemda Otonom, Submodel Pemerintahan Regional Konfederasi, Submodel Sistem Pemerintahan Regional Campuran, Submodel Pemerintahan Regional Terpadu dan Submodel meningkatkan kerjasama antar institusi di dalam masing-masing pemerintahan kota/kabupaten. Model Otorita tidak memiliki Submodel, namun proses pembentukannya sendiri cukup rumit. 42
Sub Model Pemda Otonom
Model Pemerintahan Metropolitan
Sub Model Pemerintahan Regional Konfederasi Sub Model Pemerintahan Regional Campuran Sub Model Regional Terpadu
MODEL MEGAPOLITAN
Sub Model Peningkatan Kerjasama antar Institusi Didalam Masing-masing Kab/Kota
Model Otorita rasionalitas dari segi percepatan pembangunan ekonomi, akuntabilitas kepada publik, dan dapat dibentuk secara bertahap –sektor demi sektor, komisi demi komisi— namun proses pembentukannya sendiri cukup rumit 43
STRATEGI MENUJU MEGAPOLITAN
44
STRATEGI MENUJU MEGAPOLITAN Strategi pertama adalah memantapkan dimensi hukum dengan memberikan payung hukum dari Megapolitan. Strategi kedua adalah melakukan penataan kelembagaan. Dari analisis, dapat disarankan bahwa model kelembagaan yang terbaik adalah Lembaga Pemerintahan Setingkat Menteri. Strategi ke tiga, adalah melakukan sosialisasi dan diskusi publik, atau yang disebut sebagai public education. Strategi ke empat adalah strategi penyiapan dengan melakukan program unggulan. 45
USULAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PENGELOLA MEGAPOLITAN (Strategi Kedua)
46
47
1. Transportasi Kota / PTM 2. Kesehatan
3. Pendidikan 4. Penanggulangan Banjir
5. PPMK
6. Pengolahan Sampah 7. Penataan Kota
48
LANGKAH NYATA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MENGATASI PERMASALAHAN TRANSPORTASI KOTA
Program Pengembangan
POLA TRANSPORTASI MAKRO (PTM)
49
RUTE BUSWAY
1 3 2
6
4
Kemungkinan memperpanjang Rute Busway
1 5
8 1 0 1 3 7
1 1 1 4
9 5
Kemungkinan memperpanjan g Rute Busway
1 2
50
SISTEM BUS PRIORITY (KORIDOR SATU)
51
Peresmian Bus Priority (Koridor Kedua & Ketiga)
52
HARMONI CENTRAL BUSWAY TRANSFER STATION
53
2. Light Rail Transit (LRT/Monorail) Perjanjian Kerjasama pembangunan dan penyelenggaraan Monorail antara Pemprov. DKI Jakarta dan PT. Jakarta Monorail tanggal 31 Mei 2004 dan pemancangan tiang pertama pada tanggal 14 Juni 2004. Direncanakan akan dibangun 2 Jalur, Blue Line (13,5 Km) dan Green Line (14,3 Km), total panjang 27,8 Km.
54
RENCANA PEMBANGUNAN MONORAIL
55
ILUSTRASI MONORAIL 56 16
RUTE MONORAIL Mall Taman Anggrek
Blue Line Kp.Melayu – Mall Tmn Anggrek
Green Line Lingkar Dalam Kota Dukuh Atas Palmerah
Slipi
Karet Interchange
Kuningan WTC
Tebet
Polda
Kp Melayu
SCBD Gatot SUbroto
57
Rencana Pembangunan MRT/Sub Way Di DKI Jakarta
58
RENCANA PEMBANGUNAN SUBWAY
59
60
61
KESEHATAN Pembangunan RSUD, Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan. Pemberian kartu JPK Gakin (telah dilaksanakan uji coba sejak tahun 2002 pada lebih dari 77 Rumah Sakit dan 333 Puskesmas). Konpensasi Pemerintah Pusat untuk orang miskin sebesar Rp.14 Milyar pertahun dan ditambah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 200 Milyar per tahun. Peningkatan tunjangan Kesra paramedis, dari Rp. 2 juta menjadi Rp. 2,5 juta sebulan 62
PELAYANAN KESEHATAN DI TINGKAT KECAMATAN
63
64
PEMBANGUNAN RSUD BERTARAF INTERNASIONAL
65
66
PENDIDIKAN
Pada awal masa jabatan tahun 1998, anggaran pendidikan 0,74%, tahun 2007 sudah dianggarkan 22,2 % dari total APBD.
Rehabilitasi dan pembangunan, gedung-gedung sekolah beserta sarana prasarana penunjang yang handal (Lab, Komputer, perpustakaan, dll).
Meningkatkan kualitas guru (uji kompetensi dan training), peningkatan SDM Guru Guru SD minimum S-1.
Meningkatkan kesejahteraan guru, saat ini sudah diberikan kesejahteraan khusus guru sebesar Rp. 2,5 juta/orang/bulan diluar gaji pokok yang mereka terima tiap bulannya.
67
Lanjutan
Pembebasan biaya sekolah (SPP) sampai dengan tingkat SMP sejak tahun 2004, dan untuk tingkat SMU sejak tahun 2007.
Pembebasan biaya Ujian Akhir Negeri (UAN), Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Biaya Operasional Sekolah
Pemberian Beasiswa di tingkat Perguruan Tinggi bagi keluarga miskin yang berprestasi melalui Yayasan Beasiswa Jakarta.
Penyusunan Standarisasi sekolah menengah bertaraf nasional dan internasional
68
REHABILITASI GEDUNG SMP
69
70
BUS SEKOLAH
71
GAMBAR RUTE DAN HALTE TRANSFER ANGKUTAN BUS SEKOLAH Tanjung.P riok Kemayoran Lapangan Banteng
Plumpang Sunter
Kelapa Gading
Kp Melayu Grogol Cawang Kompor Polda
P Gadung
Kuningan Cawang UKI Mampang Prapatan CSW Keb Baru Ps Minggu
TMII = jaringan penghubung = halte transfer
72
13 ALIRAN SUNGAI (Hulunya berasal dari sekitar wilayah Bodetabek) Cakung Drain Cengkareng Drain
Banjir Kanal Barat
Renc.Banjir Kanal Timur K. Mookervart K. Cakung
K. Angke
K. Jati Kramat
K. Pesanggrahan
K. Buaran K. Grogol
K. Sunter K. Krukut
K.Baru Brt
K. Ciliwung
K.Baru Tmr
K. Cipinang 73
1. Aliran air dari hulu DKI dialihkan ke arah pinggir DKI dan mengalir langsung kelaut 2. Bagian Selatan wilayah DKI dengan Permukaan yang cukup tinggi dapat mengalir secara gravitasi 3. Daerah rendah dibagian utara (Pantura) Harus dengan sistem polder yaitu tanggul, waduk dan pompa. 4. Bagian hulu/ selatan harus dibangun/ dilestarikan situ-situ untuk menampung sementara aliran air
Waduk DAERAH RENDAH
Waduk
Waduk
PENGALIRAN DGN MEKANISASI SISTEM POLDER
3 2
3
2
DAERAH CUKUP TINGGI PENGALIRAN DGN GRAVITASI
Kanal
Kanal
4 Situ
4 1
Situ
KALI-KALI YANG MASUK KE WILAYAH DKI JAKARTA 12/2/2008
74
BANJIR
75
1) Mengendalikan puncak banjir; 2) Memperbaiki sanitasi lingkungan yang berasal dari limbah cair dan
sekaligus kualitas airnya ditingkatkan melalui Water Reclamation Plants (WRPs), yang akan digunakan untuk : a. Kebutuhan air bersih khususnya untuk sebagian kawasan Jakarta Utara. b. Memperbaiki kualitas air permukaan di kali, waduk dan badan-badan air lainnya. c. Dapat menghasilkan listrik (gas Methane) dan pupuk organik (Solid Sludge) 3) Mengurangi pemompaan air tanah sebagai akibat pelayanan PAM JAYA yang semakin baik, a.l. karena tidak adanya gangguan pasokan air baku; 4) Pekerjaan terowongan bawah tanah ini tidak memerlukan pembebasan
tanah/lahan, kecuali untuk “Holding Pond”; 5) Terowongan tersebut dapat dimanfaatkan untuk Toll Road Tunnel
(SMART di KL) dan jaringan utilitas (TARP di Chicago) 76
77
Catatan : : Sungai Ciliwung : MPDT
Usulan MPDT (MT Haryono – Manggarai)
78
•
Merupakan terowongan raksasa di bawah tanah sepanjang 22 kilometer dengan diameter sekitar 15 meter.
•
Dapat berfungsi untuk : outlet banjir, sebagai double deck toll road apabila tidak dalam musim banjir, penampungan air limbah, jaringan utilities, dan untuk pengelolaan air baku PAM.
79
PPMK ide dasarnya bermula dari keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberdayakan masyarakat. Pengertian memberdayakan (empowering), bukan hanya dalam arti kemampuan ekonomi semata, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan potensi komunitas masyarakat Kelurahan agar mereka mampu mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan ide/pemikirannya, menumbuhkan kesadaran untuk menyelesaikan masalah sendiri, menyelesaikan persoalan lingkungannya (Community Based Development)
PPMK memberikan peran bagi Dewan Kelurahan
PPMK diharapkan akan menjadi (community learning centre)
pusat
pembelajaran
masyarakat
80
Implementasi paket program Tribina, yaitu : a. Bina Ekonomi : 60 % Merupakan dana bergulir untuk mendorong tumbuhnya usaha rumah tangga yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga b. Bina Fisik : 20 % Dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sarana fisik lingkungan, seperti jalan setapak, perbaikan got, dll) c. Bina Sosial : 20 % Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat setempat. Alokasi Dana per Kelurahan (Rupiah) : - 2002 250 juta (ekonomi) - 2003 500 juta (tribina) - 2004 700 juta (tribina) - 2005 1 milyar (tribina) - 2006 + 17 6,85 juta (ekonomi) - 2007 1 milyar (termasuk pasca banjir) Total
3,626,85 milyar 81
Alokasi Dana PPMK Total (Rupiah) : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
50 milyar 60,5 milyar 121 milyar 175,65 milyar 267 milyar 47.218 milyar 267 milyar
Total 988,37 milyar
82
83
Pembuatan jalan lingkungan di Kelurahan Cipinang Besar 84
Pelatihan Rias Pengantin Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara
85
PENGOLAHAN SAMPAH MODERN (SPA CILINCING) Ruang Penampungan Sampah
Kompos telah dipesan oleh 40 Kabupaten di Pulau Jawa Proses Composting
Ball press sudah dikontrak oleh PT Indocement sbg bahan bakar Proses Balling Residu Non Organik
86
PEMBANGUNAN RUSUN MASSAL DIINTEGRASIKAN DENGAN PENATAAN KALI KALI ANGKE Before
87
Before
88
RUMAH SUSUN CENGKARENG
89
SARANA PENUNJANG RUMAH SUSUN CENGKARENG
90
PENGINDAHAN, PENATAAN KOTA DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN Renovasi Air Mancur Bundaran HI
91
92
AIR MANCUR PESONA MONAS
93
94
TAMAN MENTENG
95
96
PENATAAN KOTA Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang sangat besar dengan daya dukung ruang yang relatif terbatas, telah menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang sangat serius terhadap kotakota besar di dunia, termasuk Jakarta dan wilayah sekitarnya.
Saat ini sebagian besar wilayah Jakarta merupakan areal terbangun dengan kepadatan tinggi, sebesar 14.000/Km2. Kebutuhan masyarakat yang berkembang dinamis baik kebutuhan sosial maupun ekonomi, selalu berdampak pada dibutuhkannya ruang untuk mewadahi aktivitas tersebut. Kebutuhan ruang tidak bisa dihindarkan.
97
PENATAAN KOTA
Lanjutan
Memperhatikan berbagai permasalahan yang ada maka perlu penyelenggaraan tata ruang yang terintegrasi antara Jakarta dengan wilayah sekitarnya untuk terciptanya efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi atau overlaping penyediaan sarana dan prasarana perkotaan. Buat Rumah Sakit Sekolah bersama.
Penataan ruang tersebut harus memperhatikan aspek ekologis, ekonomis dan efisiensi penyediaan sarana dan prasarana kota.
98
SINTESIS
Konsep Megapolitan bukan merupakan upaya untuk mencoba penyatuan wilayah atau amalgamasi, tetapi lebih merupakan upaya lintas regional untuk penyelarasan tata ruang, infrastruktur dan pelayanan perkotaan regional
99
MANFAAT MEGAPOLITAN 1. Terciptanya pengelolaan yang terintegrasi dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan; 2. Terciptanya tingkat kesejahteraan penduduk yang merata ke semua kawasan; 3. Terciptanya keterpaduan dalam perencanaan peruntukan lahan dan fungsi lahan yang sesuai dengan kondisi antar wilayah dalam kawasan; 4. Terciptanya kerjasama dalam pengelolaan prasarana dan sarana fasilitas pendidikan, kesehatan sehingga permasalahan tersebut dapat tertangani dan terlayani dengan baik;
5. Terciptanya kerjasama dalam pengelolaan prasarana dan sarana jaringan transportasi makro yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga diharapkan kehidupan ekonomi akan meningkat; 100
Lanjutan
6. Terciptanya pengelolaan dan pengendalian terpadu yang terencana dari hulu hingga hilir dalam mengatasi masalah bencana; 7. Terciptanya keterpaduan dalam pengelolaan yang terintegrasi terhadap masalah sarana dan prasarana air bersih, sampah, dan sumberdaya alam serta lingkungan hidup; 8. Terciptanya pengendalian dan pemerataan kesempatan berusaha dan kegiatan ekonomi pada pusat-pusat bisnis, wisata dan industri; 9. Terciptanya pengelolaan terpadu untuk menangani dan mengatasi masalah kerawanan sosial (kriminalitas, narkoba dan lain-lain), politik, agama dan budaya.
101
PROFIL DAN PERTUMBUHAN PDRB KAWASAN MEGAPOLITAN 2000-2005 (Juta RP)
102
KESIMPULAN Megapolitan adalah sebuah proses alami sebuah kota yang didasari oleh pemikiran untuk mengoptimalkan pembangunan pemberdayaan masyarakat Jakarta dan daerah sekitarnya.
dan
Apabila kerja sama secara sinergis Megapolitan terwujud, akan tercipta peluang kerja baru di daerah penyangga. Hal itu otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang merata ke semua wilayah JaBoDeTaBekJur. Konsep megapolitan tersebut bukan berarti mencaplok daerah penyangga yang berbatasan dengan DKI seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, tapi mensinergiskan rencana pembangunan daerah-daerah penyangga. Jika di masa lalu kepentingan Megapolitan JaBoDeTaBekJur hanya untuk kepentingan Jakarta sebagai Ibukota, maka hari ini kepentingannya ada dua: pertama, sama seperti sebelumnya, Jakarta sebagai Ibukota, dan kedua, Jakarta menjadi bagian dari lingkungannya sehingga hendak berbagi kesejahteraan untuk membangun kebersamaan. 103
SARAN
Agar siapa pun Gubernur DKI yang akan terpilih, jangan berhenti untuk memperjuangkan konsep Megapolitan, karena itu adalah kemestian bagi Jakarta sebagai Ibukota Pemerintahan dan Negara
Agar Pemerintahan Pusat, yaitu DPR dan Pemerintah, khususnya Departemen yang terkait, memperlajari dengan sungguh-sungguh alternatif Megapolitan bagi pengembangan kawasan Jakarta dan sekitarnya. Karena itu, agar memberikan dukungan yang mencukupi, khususnya dalam bentuk payung politik, hukum, serta pengembangan kelembagaan bagi penyiapan Megapolitan JaBoDeTaBekJur
Agar setiap Kepala Daerah di Indonesia, khususnya yang memimpin kawasan-kawasan metropolitan, atau menuju metropolitan, seperti Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Medan, Ujung Pandang, Denpasar, untuk mulai menggagas tentang rancang bangun tata kelola daerah masing-masing dengan memasukkan model integrasi terpadu antar wilayah. 104
PENUTUP Gagasan Megapolitan JABODETABEKJUR masih memerlukan komitmen politik lebih lanjut. Berbagai kajian mengenai Megapolitan dari para pakar dan akademisi, termasuk para praktisi tetap diperlukan, demi masa depan Jakarta Ibukota Negara yang lebih kompetitif dan representatif sebagai Ibukota Negara. 105
UCAPAN TERIMA KASIH Rektor Universitas Diponegoro; Para Guru Besar; Dekan Fakultas Diponegoro;
Ekonomi
Universitas
Prof. Dr. Miyasto SU selaku promotor; Prof. Drs. Yopie Warella, Ph.D dan Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono selaku Co. Promotor;
Para Ketua Lembaga; Seluruh Civitas Diponegoro.
Akademika
Universitas 106
Lanjutan
Jajaran Pemprov DKI Jakarta; Penasehat ahli; Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
Rekan-rekan Gubernur Anggota APPSI; Gubernur Barat;
Banten
dan
Gubernur
Jawa
Bupati dan Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati dan Walikota Tangerang, Bupati dan Walikota Bekasi serta Bupati Cianjur. 107
Lanjutan
Kepada Kedua orang tua;
Kedua Mertua; Istri; Anak; Menantu dan cucu; Kolega dan handai taulan. 108
109
Megapolitan adalah salah satu hal yang akan kita perjuangkan. Dan, saya yakin anda semua mempunyai satu atau lebih kebaikan bagi bangsa yang akan anda perjuangkan demi kemajuan Indonesia tercinta. Insya Allah.
110
Terima Kasih
111
