MEDIA JALAN AKARTA. Tuntas Pada Dipercepat BULETIN. Presiden Apresiasi Pembangunan Tol Cisumandu EDISI II TAHUN 2016

MEDIA JALAN AKARTA BULETIN

EDISI II TAHUN 2016

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAKARTA

05

Presiden Apresiasi Pembangunan Tol Cisumandu

Dipercepat

Tuntas Pada 2018 edisi II 2016

buletin MEDIA JALAN JAKARTA

1

Pedoman K3 Pada Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA Pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan dimaksud, meliputi : pekerjaan umum, drainase, tanah, pelebaran perkerasan dan bahu jalan, perkerasan berbutir, perkerasan aspal, pekerjaan struktur, pengembalian kondisi, pekerjaan harian, pemeliharaan rutin, dan pekerjaan perlengkapan jalan dan utilitas :

Berbagai jenis perlengkapan kerja standar untuk melindungi pekerja melaksanakan tugasnya antara lain :

Masker : melindungi pernafasan pada medan berdebu, meski ruang operator tertutup rapat, dianjurkan tetap dipakai.

Safety Shoes : menghindari terpeleset karena licin/melindungi kaki dari kejatuhan benda keras dan sebagainya.

Safety Hat : melindungi kepala dari benturan benda keras selama mengoperasikan dan memelihara AMP.

Kaca Mata Keselamatan : melindungi mata pada lokasi pekerjaan yang banyak serbuk metal atau serbuk material keras lainnya.

Sarung Tangan : melindungi bagian tangan pada pekerjaan berbahan keras, misalnya membuka/ mengencangkan baut dan sebagainya.

2

buletin MEDIA JALANPekerjaan JAKARTAUmum dan Perumahan Rakyat Sumber : Ditjen Bina Marga Kementerian

edisi II 2016

REDAKSI

SALAM REDAKSI Harmonisasi Pembangunan Infrastruktur

MEDIA JALAN AKARTA BULETIN

Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, pembangunan ini harus memiliki wawasan sosial, lingkungan dan tentunya berkelanjutan. Jangan sampai, pembangunan menjadi tidak efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi daerah dan permasalahan daerah, serta penyimpangan bersifat teknis maupun non-teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial. Yang kita harapkan, infrastruktur menjadi pendukung utama pada fungsi sistem sosial dan ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu yang perlu diperhatikan, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan lingkungan alam sekitar supaya dapat memberikan manfaat ekonomi optimal bagi masyarakat sebagai obyek utama pembangunan. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam. Hal ini pada hakikatnya akan merugikan masyarakat sendiri, termasuk makhluk hidup yang lain. Belajar dari dialektika pembangunan infrastruktur ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah betul-betul memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam membangun Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Diyakini pembangunan ini akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Pemda pun meresponsnya dengan membangun infrastruktur penghubung daerahnya dengan Tol Cisumdawu, supaya potensi sumber daya alam dan wisata di daerah tersebut dapat terdistribusi secara cepat dan luas. Setumpuk asa itu akan tetap menjadi impian jika pembangunan Tol Cisumdawu tidak memperhatikan lingkungan. Nyatanya, Tol Cisumdawu melakukan pendekatan lingkungan untuk menyukseskan pembangunan yang diperkirakan selesai di tahun 2018 ini. Sadar akan kondisi tanah yang lunak, pelaksana proyek memutuskan membangun terowongan menembus bukit di Desa Cilengsar dengan panjang mencapai 472 meter. Terowongan tol tersebut akan menjadi yang pertama dan terpanjang di Indonesia dengan titik tembus Bukit Cileungsar di Kabupaten Sumedang. Terowongan berdiameter 12,5 meter dengan panjang 500 meter akan dikerjakan dengan teknologi New Austrian Tunnel Method (NATM) oleh Metallurgy Corporation of China (MCC). Selamat Membaca.

edisi II 2016

Pembina • Ir. Bambang Hartadi, MPM Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Penanggung Jawab • Novri Haryandi, ST, MA Kepala Bagian Tata Usaha Dewan Redaksi • Ir. Beni Farianti HMR, MT Kepala Bidang Perencanaan • Ir. Yudho Muktiarto, M.Eng, Sc Kepala Bidang Pelaksanaan I • Ir. H. Bambang NW, M.Sc Kepala Bidang Pelaksanaan II • Ir. Nurmala Simanjuntak, M.Eng, Sc Kepala Bidang Pengendalian Sistem Pelaksana, Pengujian, dan Peralatan • Para Kasatker di Wilayah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Pelaksana • Ir. Mei Liana, M.Si Redaktur • I Gusti Agung Made Budhi Arsa, ST, MT Staf Redaksi • Agung Setiawan • Nina Anggraeni Reporter • Sumali Sakieb, S.Pd • Aulia Wardany, ST • Budhi Harjo • Tri Susilo Desain Graﬁs dan Lay Out • Ismail Syukur Jurnalis Foto • Miky Primawan, S.Sos • Arianty Fitriani, S.Tr. Gz • Suseno


3

DAFTAR ISI

11

16 18 22

info KEGIATAN Percepatan Sertifikasi Jalan Nasional 2016

4

8

info UTAMA Dipercepat Tuntas Pada 2018

12

info REGULASI Tanggung jawab Ditambah, PPK PSL Tetap Serius Bekerja

14

23

5

info UTAMA Presiden Apresiasi Pembangunan Tol Cisumdawu


info BALAI Longsor Cikijing Sudah Ditangani dengan Baik info BALAI Pesta Rakyat dan Gelar Seni Budaya Mensyukuri Hasil Perbaikan Jalan info BALAI Satker PJN Metropolitan Bandung Siap Sukseskan PON dan PEPARNAS di Jabar

info BALAI Semangat Kartini di BBPJN IV

20

24

info KEGIATAN Bimbingan Teknis Leger Jalan

25

info KEGIATAN Sosialisasi Sistem Pajak Elektronik

info BALAI UPCA Sewo Perlu Dukungan Tenaga Pemasaran

26

info JALAN Mengenal Saluran Air pada Bagian Jalan

edisi II 2016

info UTAMA

Presiden Apresiasi Pembangunan Tol Cisumdawu

Foto: Suseno

Presiden Joko Widodo mengapresiasi pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Menurut Presiden, proyek ini terus mencatat perkembangan, sekalipun medannya berat. Hal itu disampaikannya saat mengunjungi proyek tersebut di lokasi pembangunan di Km. 10+350, di Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 17 Maret 2016.

“M

emang di sini kalau kita lihat medannya sangat berat, tanahnya labil, naik turun, dan juga harus membuat terowongan 472 meter,” tutur Presiden saat didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini. Presiden berharap, tol ini dapat mengurangi kemacetan di Jalan Tanjungsari dan Cadas

edisi II 2016

Pangeran serta menghubungkan tiga pusat pertumbuhan ekonomi: Jakarta – Bandung-Cirebon. Tol Cisumdawu didesain untuk lalu lintas harian di atas 20 ribu kendaraan dan dapat menghemat waktu tempuh dari 5-6 jam menjadi satu jam. Selain itu juga diperkirakan dapat meningkatkan akses pasar regional dan internasional, karena tol ini dibangun sebagai pendukung rencana Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).


5

info UTAMA Tidak mengherankan, Jalan Tol Cisumdawu ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan. Selama ini yang sudah terhubung dengan jaringan tol adalah Jakarta-Bandung via tol Jakarta-Cikampek-Cipularang dan Jakarta-Cirebon via Jakarta-Cikampek-Palimanan (Cipali). Sedangkan, Bandung-Cirebon via Sumedang belum ada jalan tol, sehingga keberadaan jalan tol ini akan menghubungkan kedua daerah strategis tersebut.

Seksi VI Ujung Jaya-Dawuan (4,23 km). Seksi I dan II akan dikerjakan oleh pemerintah dan sisanya investor. Namun, investor nantinya akan mengoperasikan dari Cileunyi.

Untuk itu, Presiden meminta proyek ini selesai tepat waktu. Ia meminta Kementerian PUPR untuk menyelesaikan pembangunannya pada tahun 2018. “Dari Cileunyi menuju Dawuan, di dekat nanti Bandara Kertajati, panjangnya 60 Km, insya Allah akan kita selesaikan nanti pada tahun 2018,” ungkap Presiden.

Ada yang unik dari proyek ini, tambah Hediyanto, jalan tol akan dilengkapi terowongan menembus bukit di Desa Cilengsar dengan panjang terowongan mencapai 472 meter. Terowongan tol tersebut akan menjadi yang pertama dan terpanjang di Indonesia dengan titik tembus Bukit Cileungsar di Kabupaten Sumedang. Terowongan berdiameter 12,5 meter dengan panjang 500 meter akan dikerjakan dengan teknologi New Austrian Tunnel Method (NATM) oleh Metallurgy Corporation of China (MCC).

Terowongan Terpanjang Pada kesempatan yang sama, Hediyanto mengatakan bahwa total investasi Tol Cisumdawu diperkirakan mencapai Rp 14 triliun dengan rincian untuk konstruksi Rp 12 triliun dan pembebasan lahan Rp 2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan enam seksi. Seksi I Cileunyi-Rancakalong (12,025 km), Seksi II Rancakalong-Sumedang (17,05 km), Seksi III Sumedang-Cimalaka (3,7 km), Seksi IV Cimalaka-Legok (8,2 km), Seksi V Legok-Ujung Jaya (16,42 km) dan

Jalan tol yang memiliki total jarak sepanjang 61,675 km ini membutuhkan lahan sebanyak 1.134,64 ha. Sampai saat ini, untuk Seksi II, yang memiliki panjang 17,05 km, progres pembebasan lahan sudah mencapai 90,9%. Sedangkan progres pembangunan fisik, untuk phase I sudah mencapai 82,093%.

Lokasi terowongan berbiaya Rp. 800 miliar itu berada di seksi II tol Cisumdawu, membentang dari Rancakalong-Sumedang. Kondisi topografi di ruas tersebut terjal dan berbukit-bukit. Daripada membelah bukit, pemerintah mencari alternatif lain yakni dengan melakukan penggalian dan membuat terowongan.

Foto: Suseno

6


edisi II 2016

info UTAMA Selain terowongan, ruas Tol Cisumdawu ini juga bakal dilengkapi beberapa ruas jembatan. Mayoritas akan dibangun jalan yang sejajar dengan jalan yang sudah ada. Secara keseluruhan proyek tol ini dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Metallurgical Corporation of China Ltd (MCC), PT Wijaya Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Saat melakukan peninjauan, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Sumarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Hediyanto W. Husaini.

Foto: Puskom Ditjen Bina Marga

edisi II 2016


7

info UTAMA

Dipercepat

Tuntas Pada 2018

Pelaksanaan pembangunan fisik Jalan Tol Cisumdawu telah berlangsung pada sebagian Seksi I dan Seksi II Fase I. Di atas beton ruas jalan bagian Seksi II Fase I, pada 16 Maret 2016 didirikan sebuah tenda guna menyambut Presiden beserta rombongan yang meninjau progres pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Presiden antara lain didampingi oleh Menteri PUPR M. Basuki Hadimoeljono dan Menteri BUMN Rini S. Soewandi. Pada terusan jalan beton di bagian Seksi II Fase I tersebut tampak bukit yang akan ditembus dengan terowongan sebagai kegiatan fisik Seksi II Fase II.

B

etapa penting keberadaan Jalan Tol CISUMDAWU (Cileunyi–Sumedang–Dawuan), dipaparkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W. Husaini. Hediyanto menyampaikan, keberadaan Jalan Tol Cisumdawu bernilai sangat strategis dalam skala nasional. Nilai ekspor Jawa Barat mencakup lebih 17% total ekspor nasional, dan lokasi-lokasi penghasil produk ekspor potensialnya banyak yang berada pada daerah-daerah yang bakal memanfaatkan pelayanan jalan tol tersebut. Kemudahan pengangkutan produk-produk ekspor menuju pelabuhan di pantai utara Jawa Barat, niscaya menunjang efisiensi yang bernilai ekonomi tinggi. Jalan Tol Cisumdawu pun memudahkan akses ke Jalan Tol Cipali baik melalui Dawuan maupun melalui Cileunyi. Oleh karena itu disampaikan pula oleh Hediyanto dengan menunjuk Peta Rencana, bahwa pada saatnya nanti akan dibangun jalan baru sebagai prasarana transportasi perhubungan intermoda yang menghubungkan Jalan Tol Cipali dengan dua buah pelabuhan baru yang akan dibangun oleh pemerintah pada lokasi-lokasi antara Jakarta dan Cirebon.

8


Hediyanto didampingi Bambang Hartadi (Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV) dan Wida Nurfaida (Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu), menjelaskan, dalam strategi pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dibagi menjadi 6 Seksi. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu membutuhkan biaya yang besar, lokasinya relatif sulit, di daerah perbukitan. “Biaya untuk Seksi I dan Seksi II sebesar Rp 200 milyar per kilometer, dan Seksi III sampai VI Rp 80 milyar per kilometer,” kata Hediyanto.

Masih Terkendala Dana Rencana pembangunan Jalan Tol Cisumdawu telah berlangsung cukup lama. Langkah-langkah pembebasan lahan sudah mulai dilaksanakan pada 2008. Kontrak pertama kali dilakukan oleh Balai pada 2010, sedangkan SNVT Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu berdiri tahun 2011. “Waktu itu Satkernya Pak Bagus, dan PPK-nya saya,” kata Giri Yudhono, PPK Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Fase I, awal April 2016 di Jatinangor, Sumedang. Pak Bagus yang dimaksudkannya adalah Subagus Dwi Nurjaya, yang

edisi II 2016

info UTAMA fisik infrastruktur jalan. Ratusan mini pile ditanam pada bidang yang relatif tidak luas, itu pun terjadi. “Ada juga saya pakai tiang pancang untuk memperbaiki kondisi lereng,” ungkap Giri Yudhono. Mencermati kondisi lapangan dengan penyelidikan mendalam lingkungan alam guna mendapatkan pilihan pendekatan teknologi yang tepat, akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Konsekuensinya tentu kemungkinan harus dibuat desain baru terkait pekerjaan-pekerjaan tertentu. “Dampaknya juga pada amandemen kontrak,” kata Andi Bustami, PPK Perencanaan dan Pengawasan, yang bila berbicara biasa disertai rona tertawa. Diakuinya, telah terjadi berkali-kali amandemen kontrak.

Foto : Suseno

uang pembayarannya yang belum siap. Demikian pula pada lahan yang sudah sama sekali bebas, tinggal melaksanakan pekerjaan fisik, pun masih mengalami kendala keterlambatan turunnya dana.

Kondisi Tanah Lunak

Foto : Suseno

setelah dari Cisumdawu lalu menjadi Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten. Pada 2011 waktu itu dicanangkan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu akan selesai seluruhnya pada 2016. Terakhir ada estimesi akan dapat diselesaikan pada 2019, namun Presiden menekankan supaya dapat tuntas di 2018. Begitulah pekerjaan besar, dengan tingkat kesulitan besar, perlu biaya besar, keinginan besar untuk dapat segera menyelesaikannya pun bisa terkendala macam-macam hal. Masalah pembebasan lahan, misalnya. Namun untuk yang satu ini sekarang tak seperti dulu lagi yang berproses rumit. Sekarang untuk pembebasan lahan sudah relatif jauh lebih simpel prosesnya. Tetapi timbul persoalan juga, manakala warga masyarakat sudah siap mengalihkan haknya atas tanah, namun

edisi II 2016

Meski demikian Wida Nurfaida, Ka Satker Cisumdawu, tetap optimistis pembangunan jalan tol sepanjang 61, 675 Km itu akan selesai di tahun 2018. Masa tenggang turunnya dana semoga tak berlangsung lebih lama, kendala-kendala dapat diatasi, dan semangat para pelaksana di lapangan hendaklah tetap menggelora. Pada sisi lain, tingkat kesulitan besar terkait kondisi tanah pun dapat diatasi dengan pendekatan teknologi terkini. Hal itu diungkapkan Giri Yudhono serta dikuatkan oleh Ratno Adi Setiawan (PPK Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Fase II) dan Andi Bustami (PPK Perencanaan dan Pengawasan Cisumdawu). Kondisi geologis lokasi Jalan Tol Cisumdawu berupa perbukitan dengan tanah lunak. “Ada sedikit bagian terdapat tanah ekspansif, tapi sedikit sekali, pada umumnya berupa tanah lunak,” kata Ratno. Giri mengisahkan bagaimana pihaknya harus menerapkan bermacam-macam teknologi untuk membuat bidang tanah lunak yang labil menjadi solid, sehingga layak menjadi landasan penghamparan

Sementara Ratno Adi Setiawan seperti sudah tak sabar ingin segera membuat terowongan pada Seksi II Fase II. Dua buah terowongan untuk dua arah, masing-masing dengan lebar 14 meter dan tinggi 12 meter. Tentu saja dengan tingkat kesulitan yang besar pula. Oleh karena terdiri tanah lunak, maka dapat dikatakan tanah di atas bangunan terowongan itu pun merupakan beban. Untuk itu dipilih bentuk konstruksi terowongan seperti separuh cangkang telur, agar beban terbagi rata. Pendekatannya dengan melakukan perkuatan lebih dulu, dan untuk itu digunakan metode NATM (New Austrian Tunneling Method). “Itu nanti per hari hanya 50–60 Cm,” kata Ratno sambil tersenyum. Artinya, untuk panjang sekitar 400 meter baru bisa diselesaikan dalam waktu dua tahun. Untuk pekerjaan terowongan itu sudah terkontrak pada 15 September 2015. Pada sisi lain ada hal yang kadangkadang membuat gemas, terkait pembebasan lahan. Persoalannya, kalau saja pembebasan itu bisa relatif serentak, niscaya kesulitan membuang tanah galian setidaktidaknya dapat terkurangi secara cukup berarti. “Saya harus membuang 9–10 juta m3 tanah, cukup sulit juga mencari lokasi pembuangannya. Padahal ada lahan di lokasi proyek yang sangat layak dijadikan tempat pembuangan tanah, tetapi belum bebas,” kata Giri Yudhono.


9

info UTAMA Dukungan Data dan Optimisme Pembangunan jalan sepanjang 61,675 Km tersebut membutuhkan lahan seluas 1.133,64 Ha. Progres pembebasan lahan hingga Maret 2016 untuk Seksi I (Cileunyi – Rancakalong, 12,025 Km) baru 31,56%; Seksi II (Rancakalong – Sumedang, 17,05 KM) sudah 90,93%; Seksi III (Sumedang – Cimalaka, 3,75 Km) 40,88%; Seksi IV (Cimalaka – Legok, 8,20 Km) masih amat kecil, yaitu 1,36%; sedangkan Seksi V (Legok – Ujung Jaya, 18,42 Km) dan Seksi VI (Ujung Jaya – Dawuan, 4,23 Km) belum sama sekali. Skema pembiayaan untuk Seksi I dan Seksi II berasal dari dana APBN serta loan, sedangkan untuk Seksi III, IV, V dan VI, dengan skema pembiayan Lelang Investasi. Terkait dengan semua itu, optimisme Wida Nurfaida seperti telah disinggung di muka, bukan tanpa alasan, dengan peran proaktif yang pihaknya pun berupaya ikut memainkannya. Kegiatan kecil saja perlu koordinasi dan kerjasama yang maksimal, perlu kerja ke-

royokan, apalagi kegiatan besar seperti pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Namun sikap langkah proaktif macam apakah yang bisa diperankan pihaknya? “Prinsipnya kita memberikan dukungan data,” kata Wida. Data yang baik, data yang bermutu, data yang mudah dibaca dan memberikan gambaran realitas yang memudahkan pihak-pihak pengambil keputusan bisa mengambil langkah kebijakan secara tepat dan prospektif. Wida memberikan gambaran, kita punya pengalaman di Cipularang tentang adanya potensi aliran air di bawah tanah yang tak terdeteksi, sehingga pernah terjadi penggerusan pondasi jembatan. “Kita sangat serius dalam soal ini. Saya minta tolong ahli-ahli geologi, geoteknik jalan, dan sebagainya, untuk melakukan penyelidikan lapangan secara mendalam, sehingga kita bisa memberikan dukungan data sebaik mungkin,” tegas Wida Nurfaida. Juga dalam segi saling memberi informasi, menghimpun informasi hal-hal terkait sebanyak-banyak dan sebaikbaiknya. “Misalnya, ada sebagian bidang tanah yang harus dibebaskan itu merupakan tanah wakaf, maka

untuk melakukan upaya percepatan, kita pun proaktif berkonsultasi dengan Menteri Agama,” ungkapnya pula. Dengan semangat kebersamaan melakukan upaya-upaya percepatan. Dengan dukungan data sebaik mungkin yang harus dilakukannya. Semua itu demi dapat memberikan dukungan bagi para pengambil keputusan untuk mengembangkan kebijakan, yang diharapkannya pun berdampak kemudahan terkait pencairan dana yang lancar, baik untuk pembangunan fisik maupun pembebasan lahan. Namun apakah yang dilakukannya itu juga untuk seksi-seksi yang akan ditawarka pada pihak swasta? “Ya, tentu, termasuk dalam kaitan dengan Seksi III sampai Seksi VI yang dibiayai dengan lelang investasi itu,” tegas Wida Nurfaida.

Foto: Miky Primawan

Foto: Suseno

10


edisi II 2016

info REGULASI

Tanggung Jawab Ditambah,

PPK PSL Tetap Serius Bekerja Perubahan struktur di tubuh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdampak pada organisasi yang bernaung di bawahnya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jalan Nasional Pamanukan–Sewo–Lohbener (PSL) turut mengalami perubahan. Namun, perubahan itu dimaknai sebagai usaha untuk menjadi lebih baik.

Foto: Miky Primawan

“K

ami terima, dan jalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Agung M. Alamsyah, PPK Pelaksanaan Jalan Nasional PSL, kepada Media Jalan Jakarta.

Menurut Agung, semula rentang panjang jalan dari Pamanukan hingga Palimanan terbagi dalam dua PPK pelaksanaan, sekarang hanya satu dengan nama resmi yang dipakai (nomenklatur) PSL. Dengan demikian wilayah kerjanya bertambah, dari 50 km sekarang menjadi 102 km. Ruas jalan yang ditangani PPK PSL tidak lagi hanya sesuai namanya, melainkan ditambah menangani ruas jalan Lohbener–Jatibarang–Palimanan. Adapun tugas menangani jembatan yang diemban oleh PPK PSL, bukan hanya atas jembatanjembatan yang ada di ruas-ruas Jalan Pantura saja, melainkan mencakup seluruh jembatan pada ruas-ruas jalan yang berada dalam wilayah kewenangan Satuan Kerja Non Vertikel Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional I Provinsi Jawa Barat (PJN I Jabar). “Secara prinsip kebijakan pelaksanaan yang kini berlaku, penanganan jembatan dan fisik jalan menjadi satu. Dalam lingkup PJN I Jabar, PPK Pelaksanaan Jalan PSL

edisi II 2016

yang mendapat tugas menangani jembatan-jembatan dimaksud.” Jembatan-jembatan yang kini ditangani PPK PSL tersebar hingga daerah Ciamis, Sumedang, dan daerah lainnya. Jembatan-jembatan itu dahulu memang berada pada jalan-jalan yang digolongkan sebagai Jalan Strategis Nasional. Namun pada 2010/2011 penanganannya dilimpahkan kepada Daerah. Lalu mulai 1 Februari 2016, pelaksanaannya kembali ditangani oleh Pusat. “Untuk wilayah kerja PJN I BBPJN IV, semua jembatan yang ada baik pada jalan arteri (JAP) maupun jalan kolektor-1 (JKP-1), tugas pelaksanaan penanganannya ada pada PPK Pelaksanaan Jalan Nasional Pamanukan–Sewo–Lohbener.” Melihat tanggung jawab yang tidak ringan itu, Agung menyikapinya dengan serius. Ia membagi tugas jajarannya dalam lima grup, untuk melakukan pegidentifikasian masalah di lapangan, dan juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam pemeliharaan rutin. Alhasil, kondisi jembatan-jembatan yang ada di Jalan Pantura pada umumnya rusak ringan, sedangkan yang lain-lain masih dalam kondisi relatif baik.


11

info KEBIJAKAN

Penerapan Long Segment di PPK Karawang-Purwakarta-Pamanukan Awal tahun 2016, sistem kontrak konstruksi maupun pemeliharaan rutin jalan menggunakan kontrak berbasis long segment. PPK Karawang-Purwakarta-Pamanukan menganggap sistem baru ini bagus dan sejauh ini telah dilakukan. Hanya, pihak kontraktor yang perlu penyesuaian dengan sistem ini.

“L

ong segment menurut saya bagus,

tidak masalah,” kata Ben. Hutabarat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Karawang-Purwakarta-Pamanukan saat ditemui Media Jalan Jakarta di kantornya.

Menurut Ben, ada 2 jenis pekerjaan di wilayahnya: pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta pemeliaraan rutin jalan dan jembatan. Dulu, pekerjaan itu sebagian besar dikerjakan oleh PPK. Dengan berlakunya kontrak berbasis long segment, maka semua pekerjaan itu diserahkan kepada pihak ketiga. Ben menilai, sistem baru ini tidak menimbulkan kerancuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja, pihak kontraktor tidak terbiasa dengan pekerjaan rutin. Selama ini mereka terpola dengan pekerjaan konstruksi, sehingga merasa agak canggung ketika harus melakukan pemeliharaan jalan yang dilakukan setiap hari. “Sedangkan posisi kami sekarang lebih sebagai pengawas.”

12


Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan apa yang kontraktor lakukan sudah sesuai atau tidak. Parameternya adalah jalan dalam kondisi mantap, tidak ada lubang, dan masyarakat sebagai end users merasa puas. “Oleh karena itu, sampai saat ini kami masih gaji dan fungsikan para penilik jalan. Mereka setiap hari keliling untuk mengecek ke lapangan.” Salah satu cara untuk membuat para kontraktor terbiasa dengan pekerjaan pemeliharaan rutin adalah menawarkan kepada mereka untuk merekrut tenaga kerja yang selama ini bekerja kepada PPK untuk pemeliharaan rutin. “Solusinya para pekerja tersebut kami tawarkan pada kontraktor untuk mereka pakai karena mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan rutin,” tutur Ben. Ada banyak yang bisa dilakukan dalam pekerjaan rutin. Misalnya terkait dengan perkerasan jalan, bisa saja jalan berlobang, bergelombang/ keriting, retak buaya, retak garis, atau yang lain. Pada bahu jalan mungkin saja ditemukan lubang atau

edisi II 2016

info KEBIJAKAN

tup/coretan, rusak, dirusak, terbentur benda keras atau bahkan hilang.” Jika pun ada pekerjaan menjelang arus mudik, tambah Ben, tidak perlu khawatir. Karena pihaknya telah memiliki traffic management yang bagus. Para pengguna jalan diatur untuk bisa lewat secara bergantian. Diharapkan masyarakat di sekitar perbaikan jalan turut mendukungnya. “Kami harapkan pekerjaan jalan atau jembatan selesai pada H-14, atau jika belum ada dihentikan hari tersebut untuk memperlancar arus mudik.” Perhatian juga diberikan kepada jembatan. Ada dua jembatan di Cilamaya dan Cipangaritan yang saat ini memasuki tahap kontrak. Diharapkan jembatan tersebut bisa dipakai saat arus mudik mendatang, sekalipun belum selesai 100 persen. “Perbaikan jembatan terkait dengan dampak banjir 2014. Rusak karena tanah di sekitar jembatan sudah terkonsolidasi, mungkin karena pemadatan jalannya kurang. Targetnya tahun ini selesai.”

Foto: Budhi Arsa

Tantangan Ruas jalan di PPK Karawang-Purwakarta-Pamanukan totalnya 102 km. Sepanjang 5,1 km dilakukan pekerjaan rekonstruksi, sisanya pekerjaan preventif atau pemeliharaan. PPK yang dulu bernama PPK KarawangCikampek-Pamanukan wilayahnya dari barat mulai batas Karawang Bekasi sampai Cikampek, lalu ke selatan menuju Kota Purwakarta, sedangkan ke arah barat sampai ke Pamanukan. Tantangan terbesar di ruas ini, Ben menambahkan, adalah kondisi jalan yang cenderung tidak stabil. Hal ini diakibatkan oleh lokasi PPK yang menjorok ke pesisir pantai utara Jawa (pantura).

Foto: Arsip BBPJN IV

berbagai macam keretakan. Begitu pula dengan kondisi di trotoar. “Pokoknya semua menjadi tanggung jawab kontraktor. Termasuk soal patok kilometer dan hektometer, membabat rumput atau tumbuhan liar yang menghalangi fungsi jalan beserta kelengkapannya, menangani rambu-rambu jalan dan lainnya,” ungkap Ben.

Kembali ke long segment, Ben berpendapat apa pun sistem yang dipakai tujuannya tetap sama yakni menciptakan ruas jalan yang mantap sesuai yang diharapkan semua pihak, khususnya masyarakat luas. Supaya tujuan ini tercapai, diharapkan tahun depan dapat dimulai pada awal tahun, sehingga pekerjaan pemeliharaan rutin bisa langsung dikerjakan.

Secara khusus, Ben meminta kepada para kontraktor yang bekerja di PPK-nya cepat beradaptasi. Kalau tidak, maka masyarakat yang akan menjadi korbannya. Terlebih saat memasuki arus mudik dan balik Lebaran tahun 2016. “Saya minta semua pekerjaan rekon dan rutin sudah siap di saat masuk musim mudik. Apalagi rambu, itu harus sudah siap jangan sampai ada rambu yang letaknya berubah, kotor, tertu-

Kalau sistem ini tidak segera dimulai maka akan ada banyak jalan yang rusak tanpa bisa segera dibetulkan. Mengingat dengan kontrak long segment, bukan PPK lagi yang melakukan pekerjaan rutin. “Kasus di tahun ini, pekerjaan baru mulai kirakira bulan Februari 2015, akibatnya banyak masyarakat yang complain dengan kami karena banyak jalan yang rusak, apalagi di awal tahun umumnya memasuki musim hujan.”

edisi II 2016

Sejak ada Tol Cipali yang diresmikan pada Juni 2015 memang mobil yang melintas di ruas Pantura berkurang secara kuantitatif. Namun secara kualitas, jalan masih menanggung beban yang berat. “Hal ini dikarenakan truk bermuatan berat lebih memilih melewati pantura daripada masuk tol. Yang lewat tol ada mobil kecil atau mobil pribadi,” kata Ben. Jalan mendapat tambahan beban di saat beberapa sopir truk memakirkan kendaraanya di bahu jalan. Hal ini membuat jalan tidak rata, cekung, dan bergelombang. Jika hujan turun, air akan tergenang di cekungan tersebut. Tidak bisa mengalir. Sehingga akan merusak jalan. “Tidak benar kalau di pantura disebut proyek abadi. Ada banyak persoalan di sini, dan kami setiap hari bekerja serius memberi pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Ben serius.


13

info BALAI

Longsor Cikijing Sudah Ditangani dengan Baik

Foto: Suseno

Longsor mengakibatkan ruas jalan nasional batas Kabupaten Kuningan/ Majalengka (Cipasung) – Cikijing ditutup total. Dampak dari bencana yang terjadi 14 Februari 2016 tersebut mengakibatkan perekonomian dan lalu lintas terputus dikarenakan ruas jalan tersebut merupakan jalur vital penghubung antara Kota/Kab. Cirebon, Kuningan, Majalengka dan Ciamis.

“K

ami sudah pelajari dan sudah mulai kami perbaiki. Memang membutuhkan waktu karena jalan di area tersebut cukup rawan longsor,” kata Permana Adi Santosa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jalan Nasional Lohbener-Indramayu-Cirebon-Losari (LICL) kepada Media Jalan Jakarta. Longsor yang terjadi di Blok Cipadung, Desa Sindangpanji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka itu mengakibatkan badan dan bahu jalan nasional mengalami longsor lereng dengan lebar 3,00 M¹, panjang 30,00 M¹ pada ketinggian lereng ± 40,00 M¹. Sebelum perbaikan permanen, tahap awal penanganan adalah memasang terpal lalu menan-

14



capkan cerucuk bambu, kayu dolken, dan karung berisi tanah/ pasir untuk menjaga agar tidak terjadi longsoran yang lebih luas, akibat air hujan dan air dari badan jalan. “Cuaca awal tahun seperti ini menjadi tantangan tersendiri, curah hujannya tinggi sehingga penanganan dilakukan dengan hati-hati,” tutur Permana. Untuk penanganan permanen, Permana melanjutkan, konstruksi yang dipilih adalah kombinasi sheet pile baja, soil nailing, dan shotcrete (beton semprot untuk pelindung lereng batuan). Sheet pile baja vertikal akan dipancang pada dasar tebing, dikait dengan soil nailing sebagai paku yang ditancapkan melintang (horizontal) di bawah badan jalan sedalam 12 meter. Setelah lereng diperbaiki masih diperkuat lagi dengan sistem shotcrete berupa lapisan beton setebal 15 cm.

edisi II 2016

info BALAI Terkait pengaturan lalu lintas, pihak proyek, kepolisian dan dinas perhubungan sudah memasang rambu-rambu lalu lintas agar pengguna kendaraan tidak melintasi jalur tersebut. Rambu-rambu dipasang di dua tempat yakni di perempatan dan di Desa Sindangpanji. Semua kendaraan dari arah Cikijing langsung dibelokan ke arah kanan melalui jalan alternatif menuju ke Kuningan dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan warga dari arah Cirebon yang ingin ke Tasikmalaya atau sebaliknya, bisa menggunakan jalur di depan Kecamatan Darma KuninganCipulus-Cidulang-Cikijing. Pengguna jalan juga bisa menggunakan jalur melalui Majalengka-Cigasong dan nantinya mengarah ke Rajagaluh, itu pun hanya terbatas pada kendaraan roda 2 dan roda 4.

Jalan Nasional Lokasi longsor masuk dalam ruas jalan nasional batas Kabupaten Kuningan/ Majalengka (Cipasung)Cikijing. Jalan yang awalnya berstatus jalan provinsi ini berubah status menjadi jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 248/ KPTS/M/2015 tertanggal 23 April 2015. Pengelolaannya diserahkan kepada PPK Pelaksanaan Jalan Nasional Lohbener-Indramayu-Cirebon-Losari (Bts. Jateng). Dua hari pasca bencana yaitu tanggal 16 Februari 2016, pihak PPK sudah dilakukan survei lapangan dan kajian teknis. “Pada 18 Februari 2016 P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) kami sudah menyelesaikan gambar desainnya,” ungkap Permana. Menurut Permana, ruas jalan Cirebon-Kuningan-Ciamis ini memang rawan longsor, karena peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2005,

2008 dan 2011. Situasi ini diperparah dengan banyaknya truk-truk angkutan berat yang melewati jalan tersebut. “Kami juga telah mengidentifikasi, tidak jauh dari tempat longsor di Km 51+600 itu pun terdapat bagian ruas jalan yang dikhawatirkan akan longsor.” Ke depan, ruas jalan ini harus diperbaiki secara menyeluruh, sesuai dengan standar geometrik jalan nasional, sehingga tidak cukup hanya dengan pemeliharaan rutin saja. Sangat mendesak untuk dilakukan kajian secara menyeluruh, sehingga bisa dilakukan penanganan lanjutan yang lebih mendasar dan komprehensif. Apalagi di ruas jalan ini banyak dijumpai retakan dan patahan serta jalan yang bergelombang. “Dengan status jalan nasional, kondisi ruas jalan saat ini belum memenuhi standar geometrik jalan karena volume kendaraan sudah cukup tinggi, baik kendaraan ringan maupun kendaraan berat.”


Gambar teknik rencana penanganan longsor Cikijing

edisi II 2016


15

info BALAI

Pesta Rakyat dan Gelar Seni Budaya

Mensyukuri Hasil Perbaikan Jalan

Beberapa bulan menjelang akhir tahun 2014, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengalami perjalanan darat bagaikan sedang mimpi buruk, padahal dalam keadaan terjaga, hanya situasi yang terjadi memang sangat buruk. Jalan yang dilaluinya bukan sekedar dalam kondisi rusak berat, melainkan rasa-rasanya sulit dicari istilah yang tepat, mengingat jarak yang kurang dari 40 km harus ditempuh dalam waktu 3 jam. Demikianlah realitas pada waktu itu. Namun segalanya segera berubah, dan kini sudah membaik. Telah terjadi keadaan yang berpengharapan, sehingga masyarakat setempat di bagian selatan Provinsi Banten itu pun bersyukur dengan mengadakan Pesta Rakyat dan Gelar Seni Budaya selama dua hari. Hal itu sebagai ungkapan rasa syukur telah selesainya perbaikan jalan yang bertahun-tahun mereka dambakan.

B

anten bangkit dengan harapan menjadi lebih baik. Luapan kegembiraan masyarakat sekitar Simpang Malimping–Bayah, yang tak perlu lagi harus menempuh jarak kurang dari 40 km tersebut dalam waktu tiga jam, dan yang mengadakan syukuran karenanya pada 2 dan 3 Februari 2016, itu pun dapat dipandang sebagai

16


bagian dari cerminan kebangkitan. Ditambah lagi dalam tahun 2015 terdapat fakta-fakta kegiatan pengembangan infrastruktur jalan, yang bukan hanya meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menebarkan harapan untuk hari-hari ke depan yang lebih baik. Hal itu sesuai dengan fungsi jalan selain memfasilitasi kegiatan yang

edisi II 2016

info BALAI

sudah ada, juga membangkitkan kegiatan ekonomi, dan yang kesemuanya dapat berlangsung secara lebih efisien. Penanganan jalan Simpang Malimping–Bayah berada di bawah kewenangan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) II Banten. Di Provinsi Banten terdapat dua Satker PJN. Fakta kegiatan di lingkungan PJN II Banten tahun 2015 dapat pula dipandang sebagai bagian penting dari momentum ataupun daya gerak bagi kebangkitan Banten tadi. Telah terjadi peningkatan yang sangat berarti, dari pagu anggaran tahun sebelumnya kurang dari Rp 200 milyar, menjadi Rp 660 milyar di tahun 2015.



Bagaimana menyiasati berbagai persoalan yang timbul ataupun yang mungkin timbul sebagai hambatan, mengingat Banten dikenal sebagai daerah yang sulit? “Memang selama ini kita semua punya pikiran dan perasaan yang sama, kalau boleh menolak, maka akan menolak bila ditugaskan di wilayah Banten. Tetapi karena perintah, harus dilaksanakan, ya kita laksanakan,” kata Subagus Dwi Nurjaya, Kepala Satker PJN II Banten yang didampingi Kadimin, salah seorang PPK-nya, di bulan Maret 2016. “Mengenai bagaimana menyiasati tadi, yang penting adalah menyamakan frekuensi nawaitu positif, dan berkomunikasi secara terbuka dengan berbagai pihak terkait. Sama-sama berupaya untuk menjadi lebih baik, karena kita yakin, seluruh komponen masyarakat di Banten pasti mampu mengembangkan semangat membaik,” urainya. Menjadi lebih baik dengan semangat membaik untuk keadaan yang makin baik, yang terlihat oleh masyarakat adalah harapan yang kita bangun bersama-sama, dan di dalam harapan itu terkandung daya hidup. Oleh karena itu secara pelaksanaan pekerjaan, papar Subagus pula, pembangunan harapan tadi pun mengandung konsekuensi pengendalian lapangan. Maka timbul persoalan; bagaimana dengan kesiapan SDM yang ada?

edisi II 2016

“Kami mendatangkan ahli-ahli ke Banten, supaya menularkan ilmunya kepada kami semua. Ahli beton, ahli aspal, dan ahli-ahli yang lain. Bahkan khusus ahli geologi, kami datangkan dan tinggal di Banten selama 6 bulan,” ungkap Subagus. Ia juga menggarisbawahi, secara umum di mana-mana sebenarnya sama saja, dalam upaya bersama membangun harapan untuk hari esok yang lebih baik, selain harus serius dalam pengendalian lapangan dengan monitoring dan evaluasi, faktor penting lainnya dalam menunjang keberhasilan tahap pelaksanaan kegiatan adalah kualitas hasil pada tahap persiapan kegiatan, salah satunya yaitu kualitas desain. Bila terbiasa dengan Simplified design akibatnya banyak bermasalah. Diakui oleh Subagus, keberhasilan jajarannya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang relatif besar di Banten tahun 2015 itu tak terlepas dari dukungan seluruh komponen masyarakat yang ada di Banten, yang juga punya harapan daerahnya akan maju seperti daerah-daerah lain yang telah lebih dulu berkembang. Meski untuk tahun 2016 anggaran yang tersedia jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, kini hanya kurang dari Rp 100 milyar, namun optimisme masyarakat tahun lalu tentu tak sirna, sebab manfaat infrastruktur jalan yang telah diperbaiki dan ditingkatkan tahun lalu niscaya berdampak ekonomi yang baik di tahun ini. “Para pimpinan pengambil kebijakan di pusat tentu sudah memperhitungkan strateginya. Sekarang kami di sini mempersiapkan pelaksanaan-pelaksanaan di tahun yang akan datang,” kata Subagus di akhir perbincangan yang berlangsung di kantornya, di Serang, Banten.


17

info BALAI

Satker PJN Metropolitan Bandung

Siap Sukseskan PON dan PEPARNAS di Jabar

Proyek pembangunan simpang susun (interchange) km 149+100 ruas Tol PurwakartaBandung-Cileunyi menuju Gedebage memiliki nilai strategis. Nantinya, jalan ini akan menjadi akses menuju GOR Bandung Lautan Api di Gedebage, kemudian terkoneksi dengan Ruas Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan jalan nasional, dan menjadi bagian dari Bandung Intra Urban Tol Road (BUTR).

D

engan banyaknya manfaat pembangunan ini maka dipikirkan strategi yang lebih memprioritaskan pembebasan lahan pada lokasi yang tidak padat pemukiman. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam pelaksanaan pembangunan. Apalagi, menurut Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Bandung Aryatno Sihombing, Gubernur Jawa Barat meminta mempercepat pembangunan simpang susun ini. Karena GOR Bandung Lautan Api akan dipakai untuk acara PON XIX pada 9 September 2016 dan PEPARNAS XV pada 1 Oktober 2016. “Maka terdapat kemungkinan keseluruhan pekerjaan harus sudah selesai sebelum 8 September 2016,” kata Aryatno kepada Media Jalan Jakarta.

Aryatno mengisahkan, proyek ini merupakan inisiatif Gubernur Jawa Barat yang disampaikan kepada Menteri PUPR. Usulan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bina Marga sampai sekarang berjalan. Pelaksanaan

18

dan pendanaan pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung pada TA.2014/2015 sedangkan untuk pekerjaan fisik konstruksi dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pada kesempatan yang sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Padalarang-Cimahi-Bandung Indra C. Kusuma menjelaskan bahwa Pembangunan Jalan Akses Gedebage terdiri dari dua paket pekerjaan yaitu Paket Pembangunan Jalan Akses Gedebage (MYC-TA.2015/2016) dan Paket Pembangunan Jalan Akses Gedebage 2 (SYC-TA.2015). “Kami berharap proyek ini menambah kapasitas jalan baru dalam hal menunjang mobilitas dan aksesibilitas di wilayah Bandung Timur serta sebagai embrio dalam pengembangan jaringan jalan BIUTR di masa yang akan datang.”

Tantangan Supaya harapan tersebut dapat dipenuhi, Indra melanjutkan, memang


ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan secara bijak. Tantangan pertama adalah faktor sulitnya pembebasan lahan di lokasi perkotaan. “Ini merupakan penyebab utama rencana jalan tol dalam Kota Bandung sepanjang ±27 km yang dimulai dari ruas jalan Pasteur-Cileunyi-Gedebage sulit terealisasi.” Tantangan kedua, kondisi tanah lunak yang tebal, karena terbentuk dari endapan erupsi gunung berapi dengan kedalaman tanah keras berada di antara 30 – 60 meter. Solusinya, konstruksi yang diterapkan adalah pile slab dan flyover dengan menggunakan pondasi dalam dengan tiang pancang. Tantangan berikutnya terkait dengan faktor sosial, karena pelaksanaan konstruksi ada yang dilakukan di tengah pemukiman padat penduduk. Permasalahan pertama terkait dengan elevasi rencana jalan tol yang melintasi area pemukiman Perumahan Bumi Adipura, di mana berdasarkan desain rencana pada lokasi tersebut terdapat jembatan dengan ketinggian 5,1 meter. Desain ini di-

edisi II 2016

info BALAI tolak oleh sebagian kecil warga dengan berbagai pertimbangan. Masalah ini akhirnya mencapai titik temu dengan menurunkan tinggi bebas jembatan menjadi 2,5 meter dan pemerintah daerah akan membangun jalan akses baru untuk kendaraan truk, kendaraan pemadam kebakaran atau ken-daraan-kendaraan besar yang akan masuk ke perumahan Bumi Adipura 3-7. Selain itu, di wilayah relokasi terdapat makam wakaf yang baru selesai direlokasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada akhir Maret 2016. “Permasalahan ini menyebabkan pekerjaan di area tersebut yang awalnya merupakan lingkup pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Akses Gedebage 2 (SYC) tidak dapat dilaksanakan pada TA.2015, sehingga pekerjaan di area tersebut di tambahkan menjadi lingkup pekerjaan Paket Pembangunan Jalan Akses Gedebage (MYC). Sedangkan lingkup penanganan paket Pembangunan Jalan Akses Gedebage (SYC) diarahkan ke arah utara yang lahan kerjanya telah tersedia,” terang Indra. Tantangan sosial ketiga, adalah keberatan sebagian masyarakat Perumahan Bumi Adipura jika kontraktor bekerja 24 jam. Padahal di sisi lain, Gubernur Jawa Barat meminta pekerjaan ini dapat selesai lebih cepat. “Terhadap hal ini, kami berharap pemerintah daerah dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat, sehingga kon-

traktor dapat bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan,” harap Indra. Lebih lanjut, kalau melihat rencana jangka panjang maka proyek pembangunan simpang susun ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan infrastruktur menyambut PON XIX dan PEPARNAS XV, tetapi sudah masuk rancangan untuk mendukung pembangunan ekonomi di wilayah timur Kota Bandung. Wali Kota Bandung Ridwal Kamil ingin membangun Bandung Teknopolis di atas lahan 17 hektar di Gedebage. Konsep pembangunan yang terinspirasi dari Silicon Valley Amerika Serikat itu, adalah membangun kota berbasis teknologi informasi dengan pembagian lahan sesuai dengan peran masing-masing stakeholder. Untuk keperluan tersebut, investor yang diundang tidak hanya dari kalangan properti, tetapi investor yang mampu mengawinkan pemodal dan perusahaan IT. Berdasarkan riset, kawasan teknopolis diklaim bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Jika sudah berdiri kokoh, diprediksi akan ada 400.000 lapangan pekerjaan hadir di kawasan tersebut. “Bisa dibayangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi di sana dan masyarakat sekitar juga bisa bekerja di Teknopolis. Kepentingan stakeholder terjaga, pertumbuhan ekonomi masyarakat juga terjaga,” tutur Kang Emil, sapaan akrab Wali Kota Bandung itu.


Foto: Suseno

Foto: Suseno

Foto: Suseno

edisi II 2016


19

info BALAI

UPCA Sewo

Perlu Dukungan Tenaga Pemasaran

Foto : Arsip BBPJN IV

Unit pengolahan campuran aspal (UPCA) Sewo memperkuat keunggulan sumber daya manusia dan peralatan yang mereka miliki. Tujuannya supaya UPCA yang berada di Kabupaten Subang berbatasan dengan kabupaten Indramayu di pantai Utara Jawa Barat ini, bisa mendatangkan penerimaan negara bukan pajak.

“K

ami siap dan yakin bisa bersaing dengan UPCA lain dalam hal PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” Pejabat Pembuat Komitmen UPCA Sewo,Margono kepada Media Jalan Jakarta. Menurut Margono, SDM yang mereka miliki diakui kualitasnya. Tidak sedikit di antaranya dipercaya menjadi instruktur di UPCA-UPCA lain. Hal tersebut tidak mengherankan karena mereka memiliki pendidikan yang mumpuni dan ditempa oleh banyak pengalaman. “Kami juga memiliki fasilitas laboratorium untuk meningkatkan SDM kami, sekaligus produk campuran aspal kami.”

20


Selain laboratorium, UPCA yang kali pertama beroperasi pada 2008 ini memiliki kapasitas produksi mencapai 50 ton/ jam dan peralatan penghampar campuran beraspal (paving pavement) yang cukup lengkap dan tergolong baru. Sebagian besar alat keluaran 2007 dengan kondisi 75% laik fungsi. Alat tersebut menjadi satu kesatuan perangkat peralatan untuk memproduksi campuran beraspal panas yang terdiri dari agregat, aspal panas, dan bahan pengisi atau filler. Lebih lanjut Margono menjelaskan secara singkat bagaimana proses pencampuran aspal yang dipakai untuk perbaikan atau membangun jalan. Batu

edisi II 2016

info BALAI adalah agregat utama dalam proses pencampuran aspal. UPCA Sewo memiliki unit pemecah batu yang terdiri dari 2 tipe pemecah yaitu jaw crusher sebagai pemecah utama dari raw material dan cone crusher yang menghasilkan pecahan yang lebih kubikal sesuai pergerakan alatnya yang bersifat menekan sekaligus memutar pecahan batu-batu yang digilingnya. Pecahan batu yang kubikal lebih baik untuk campuran aspal atau beton. Kemudian, agregat ini bersama dengan bahan pengisi, bahan aditif, dan aspal dicampur diinstalsi pencampur aspal sesuai dengan Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan kapasitas 800 kg/batch.

“Pada 2016 (hingga awal April) praktis tidak melakukan kegiatan memasak campuran aspal. Hal itu terkait dengan terlepasnya peran UPCA Sewo dalam fungsi memberi dukungan bagi pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan pantura Jawa Barat,” papar Margono. Sekalipun demikian, ia menambahkan, produk UPCA Sewo tidak kalah dengan UPCA lainnya. Termasuk jika dibandingkan dengan UPCA milik swasta. Hambatannya hanya pada dukungan pemasaran, karena belum punya pengalaman. “Saya kira, untuk mendukung UPCA kami bisa berperan dalam PNBP maka sisi marketing harus diperkuat. Kalau soal SDM dan peralatan, kami sangat siap,” yakin Margono.

Dukungan Marketing Sejak berlakunya penerapan sistem kontrak berbasis long segment, UPCA Sewo tidak lagi memasok aspal ke PPK-PPK, khususnya di pantai utara Jawa. Karena kegiatan pemeliharaan jalan dan rekonstruksi yang biasanya dilakukan oleh PPK secara swakelola, kini diserahkan kepada pihak ketiga atau kontraktor. Foto : Arsip BBPJN IV


edisi II 2016


21

info BALAI

Semangat Kartini di BBPJN IV

Ratusan tahun berlalu, langkah perjuangan emansipasi perempuan yang dilakukan Raden Ajeng Kartini telah menginspirasi kaum hawa sampai saat ini. Telah banyak para perempuan Indonesia masuk ke berbagai sektor strategis dengan berbagai prestasi. Sekalipun demikian, mereka tetap pada kodratnya sebagai perempuan. Berikut adalah kaum perempuan yang berkarya di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV. Berkat inspirasi dan perjuangan Kartini, mereka mampu mengambil peran dengan baik dalam mengemban tanggung jawab pekerjaan sekalipun di dalam lingkungan lembaga teknis.

1. IR. BENI FARIATI HANDAYANI MIRIH RAHAYU, MT NIP : 196410051995022001 TTL : YOGYAKARTA, 5 OKTOBER 1964 AGAMA : ISLAM USIA : 51 TAHUN STATUS PEGAWAI : PNS PUSAT JABATAN : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENDIDIKAN : • S1 TEKNIK SIPIL • S2 TEKNIK SIPIL

2. IR. NURMALA SIMANJUNTAK M. Eng. Sc

NIP : 1961030719890320002 TTL : YOGYAKARTA, 7 MARET 1961 AGAMA : KRISTEN USIA : 55 TAHUN STATUS PEGAWAI : PNS PUSAT JABATAN : KEPALA BIDANG PENGEN DALIAN SISTEM PELAKSA- NAAN, PENGUJIAN, DAN PERALATAN PENDIDIKAN : • S1 TEKNIK SIPIL • S2 CIVIL ENGINEERING

3. IR. MEI LIANA M.Si

NIP : 196605021996032001 TTL : JAKARTA, 2 MEI 1966 AGAMA : ISLAM USIA : 49 TAHUN STATUS PEGAWAI : PNS PUSAT JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN BMN PENDIDIKAN : • S1 TEKNIK SIPIL • S2 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

4. TRI BUDAYANTI, ST

NIP : 196211071988032002 TTL : BANDUNG, 7 NOVEMBER 1962 AGAMA : ISLAM USIA : 53 TAHUN STATUS PEGAWAI : PNS PUSAT JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM PENDIDIKAN : TEKNIK SIPIL

22


5. IR. GIA OKTAVIANI AZWANTINA DEWI M.Si

NIP : 196210141994042001 TTL : JAKARTA, 14 OKTOBER 1962 AGAMA : ISLAM USIA : 53 TAHUN STATUS PEGAWAI : PNS PUSAT JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN : • S1 TEKNIK SIPIL • S2 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

6. RULIA KUSWIDATI, ST, MT

NIP : 196912231997032003 TTL : SOLO, 23 DESEMBER 1969 AGAMA : ISLAM USIA : 46 TAHUN STATUS PEGAWAI : PNS PUSAT JABATAN : KEPALA SEKSI PRESERVASI I BIDANG PELAKSANAAN I PENDIDIKAN : • S1 TEKNIK SIPIL • S2 TEKNIK SIPIL BANGUNAN TRANSPORTASI

7. EDOVITA SAMAD ST, M.Eng, M.Sc

NIP : 198112082005022002 TTL : JAKARTA, 8 DESEMBER 1981 AGAMA : ISLAM USIA : 34 TAHUN STATUS PEGAWAI : PNS PUSAT JABATAN : KEPALA SEKSI PROGRAM DAN DATA BIDANG PERENCANAAN PENDIDIKAN : • S1 TEKNIK SIPIL • MASTER OF ENGINEERING • MASTER OF TRANSPORTATION ENGINEERING AND MANAGEMENT • TRANSPORTASI - MASTER OF SCIENCE

edisi II 2016

info KEGIATAN

Percepatan Sertifikasi

Jalan Nasional 2016


Tantangan membangun infrastruktur umumnya terkendala lahan. Sekalipun lahan secara de facto dimiliki oleh negara, tetapi kalau tidak punya landasan hukum kepemilikan akan rawan digugat. Tidak sedikit kasus di mana pemeritah kalah di pengadilan pada kasus sengketa lahan.

B

erangkat dari situ, pemerintah meningkatkan perhatian pada Barang Milik Negara (BMN), khususnya berupa tanah dan bangunan karena memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Pengelolaan yang tepat, efektif dan optimal membuat penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Pengelolaan BMN didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 yang telah diubah dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Menurut ketentuan tersebut, pengelolaan BMN dilakukan dengan mengadopsi siklus pengelolaan aset tetap, yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Menurut Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil Banten Ditjen Kekayaan Negara, Burhanudin, program sertifikasi BMN di lingkup kerjanya telah dimulai sejak 2013. “Di Provinsi Banten dari tahun 2013 hingga 2015 selalu tercapai target 100%. Sekarang tahun keempat, target tetap sama dari tahun ke tahun, yaitu 150 bidang, kita harapkan di tahun 2016 ini bukan hanya tercapai target 100 persen, tetapi juga lebih cepat. Kalau bisa September sudah selesai semua, karena bulan September adalah ulang tahun Pertanahan,” katanya dalam kesempatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Program Pensertifikatan BMN Tahun 2016 di Serang (22/3/ 2016).

edisi II 2016

Dalam pelaksanaan sertifikasi BMN Program Pensertifikatan BMN di wilayah Banten terdapat 150 obyek, terdiri atas dua kondisi, yaitu tanah kementerian/ lembaga (37 obyek) dan jalan nasional (113 obyek). Untuk keperluan sertifikasi, maka setiap Satker mesti menyiapkan data yuridis bukti perolehan tanah berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah. Surat tersebut bisa dikeluarkan oleh Camat, Notaris, bisa juga oleh Kepala Kantor Pertanahan. Pada kesempatan yang sama, Edi Parsetyo, Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dari Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional menyatakan surat pelepasan hak menyangkut luas dan di mana bidang tanah yang dilepaskan. SPH sangat penting untuk melokalisir apabila ada klaim, dan meminimalisasi terjadinya konflik. “Di Indonesia orang bisa mengajukan gugatan dan tidak tertutup kemungkinan bila dapat membuktikan, gugatan dikabulkan oleh pengadilan, dan sertifikat pun bisa dibatalkan. Oleh karena itu SPH harus dimiliki.” Dua data mengenai bidang tanah, Edi menambahkan, bagaikan dua sisi mata uang: ada data yuridis, ada data fisik. Data fisik umumya berupa patok atau tanda bidang tanah. Pembuatan patok akan terbantu bila ada SPH. Kalau tidak ada SPH, prosesnya lebih rumit, diperlukan koordinasi dengan sesepuh lingkungan setempat. “Patok batas ini hukumnya wajib. Data fisik memudahkan proses sertifikasi. Tentu saja pemasangan tanda batas harus disetujui oleh para pemilik bidang ta-nah yang berbatasan.” Untuk proses sertifikasi jalan nasional, sertifikat tanahnya bersifat potong-potong karena patokannya desa atau alam seperti sungai atau gunung.


23

info KEGIATAN Namun yang perlu dicermati oleh semua pemangku kepentingan sertifikasi jalan nasional, perlu dipastikan apakah jalan nasional tersebut merupakan bagian dari suatu bidang tanah. Ada kemungkinan, dulu pemerintah membeli tanah untuk jalan tidak sabatas lebar jalan, tetapi mencakup suatu bidang yang luas. “Terkait hal ini, dimohon agar Satker melakukan kroscek lapangan.”

Sertifikasi Jalan Nasional Pemerintah pusat serius untuk melakukan sertifikasi jalan nasional di Indonesia. Hingga kini, ada 10 persen panjang jalan dari total 47.000 kilometer (km) yang sudah punya sertifikat. Hal tersebut diungkap Sekre-

taris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ober Gultom pada satu kesempatan. Dalam proses sertifikasi ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Keuangan. Masing-masing instansi memiliki tugas khusus terkait sertifikasi jalan ini.”Per tahun alokasi dari BPN itu 5.000 bidang,” jelasnya. Menurut Ober, program sertifikasi jalan ini dilakukan supaya proses administrasi saat pembangunan hingga pemeliharaan jalan lebih mudah dan berlandaskan hukum. Selain itu,

Bimbingan Teknis Leger Jalan


L

eger jalan memiliki banyak manfaat. Supaya dapat berfungsi maksimal dan menekan praktik leger jalan yang tidak sesuai aturan, maka perlu diadakan pembekalan kepada awak Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara berkelanjutan. “Pembekalan bertujuan kegiatan ini adalah agar setiap Satuan Kerja dapat melakukan pemutahiran data leger jalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 Tentang Leger Jalan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga,” kata Mei Liana Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV di tengah acara Bimbingan Teknis Leger Jalan di Bogor.

Kegiatan yang diadakan pada 2-4 Mei 2016 itu, tidak hanya diisi dengan berbagai pemaparan terkait leger jalan, tetapi juga ada pembekalan di lapangan. Salah satu praktik lapangan yang dilakukan adalah mengoperasikan alat GPS Geodesi. Dari alat ini akan dihasilkan, di antaranya real time (data posisi), post processing (koordinat geocenter, koordinat geografi, koordinat system proyeksi (UTM,TM30). Manfaat leger secara hukum dapat membantu kegiatan sertifikasi tanah, mencegah penyerobotan (okupasi) tanah oleh masyarakat. Sedangkan secara teknis terkait dengan perencanaan, pemeliharaan jalan, dan laik jalan.

juga untuk melindungi aset pemerintah. Kemampuan sertifikasi 5.000 sertifikat bidang per tahun memang belum ideal, oleh karena itu Kementerian PUPR siap mendukung kementerian terkait termasuk membantu pendanaan demi peningkatkan jumlah sertifikat yang bisa diterbitkan. “Kami juga akan mendorong satuan kerja yang sudah dibentuk di lingkup Bina Marga untuk aktif melakukan koordinasi dengan kantor BPN. Ini juga untuk mendukung akuntabilitas pencatatan aset jalan dan jembatan di lingkungan Ditjen Bina Marga. Dokumen resmi ini juga sebagai indikator kalau kita bisa mengelola aset dengan baik,” tandasnya. dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir dan mudah diperoleh. Lengkap artinya semua jalan di Indonesia harus memiliki leger jalan. Akurat artinya peta dan gambar yang ada di leger jalan, bentuk dan dimensinya benar. Mutakhir artinya setiap perubahan yang terjadi pada ruas ruas jalan dicatatkan pada leger jalan secara kontinyu sejak suatu ruas jalan dibangun, dan selama jalan tersebut digunakan. Mudah artinya leger jalan bisa diakses oleh semua unit kerja yang membutuhkan data jalan. Landasan hukum leger jalan ini adalah Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/ PRT/M/2005 Tentang Leger Jalan, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 011/BM/2008 tentang Pedoman Leger Jalan. Setelah pelaksanaan Bimbingan Teknis Leger Jalan, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikasi Jalan Nasional dari setiap Satker yang berada di lingkungan BBPJN IV.

Sasaran kegiatan leger jalan salah satunya adalah tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan Foto: Arsip BBPJN IV

24


edisi II 2016

info KEGIATAN

Sosialisasi Sistem

Pajak Elektronik

S

Saat ini wajib pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah e-Billing. Sistem pembayaran elektronik (billing system) ini berbasis MPN-G2 yang memfasilitasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

Sadar akan pentingnya pajak, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV melakukan sosialisasi petunjuk aplikasi e-billing dan aplikasi keuangan lainnya di Hotel Promenade, Bandung, 7-8 April 2016. Berikut gambaran kegiatannya dalam foto:

Foto: Budhi Arsha

edisi II 2016


25

info JALAN

Drainase Drainase tidak bisa dianggap sepele. Tanpanya jalan akan lebih mudah rusak, bahkan bisa menyebabkan banjir. Tidak heran jika pemerintah provinsi DKI Jakarta memberi perhatian khusus pada drainase menjelang musim penghujan tiba.

D

rainase yang tidak lain merujuk pada saluran tepi jalan adalah bagian dari jalan, oleh karena itu keberadaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Di pasal 36 dijelaskan sistem drainase berfungsi mengalirkan air hujan/ air secepat mungkin keluar dari permukaan jalan dan selanjutnya dialirkan lewat saluran samping, menuju saluran pembuangan akhir. Mencegah aliran air yang berasal dari daerah pengaliran di sekitar jalan masuk ke daerah perkerasan jalan. Mencegah kerusakan lingkungan di sekitar jalan akibat aliran jalan masuk.

jalan berdasarkan jenisnya: Jalan bebas hambatan 30 meter; Jalan raya 25 meter; Jalan sedang 15 meter; Dan jalan kecil 11 meter.

Terkait desainnya, harus efektif dan efisien dalam upaya menampung, membagi dan membuang air sepenuhnya dari jalan. Kemudian, mempertimbangkan faktor ekonomis dan keamanan, karena desain yang tidak sesuai bisa membahayakan pengguna kendaraan atau pejalan kaki. Terakhir yang juga sangat penting drainase dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.

Jalan sedang dibagi 7 meter untuk lebar jalur; 2 meter bahu jalan; 1,5 meter saluran tepi jalan; dan 0,5 meter ambang pengaman.

Ukuran drainase ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan. Untuk mengetahuinya kita bisa liat ketetapan lebar

26


Foto: Suseno

Jalan bebas hambatan dibagi 3 meter untuk median jalan; 3,5 meter lebar lajur; 2 meter bahu jalan; 2 meter saluran tepi jalan; 2,5 meter ambang pengaman; dan 0,5 meter marginal strip. Jalan raya dibagi 2 meter untuk median jalan; 3,5 meter lebar lajur; 2 meter bahu jalan; 1,5 meter saluran tepi jalan; 1 meter ambang pengaman; dan 0,25 meter marginal strip.

Jalan kecil dibagi 5,5 meter untuk lebar jalur; 2 meter bahu jalan; 0,75 meter saluran tepi jalan. Kalau diperhatikan, di semua jenis jalan ada saluran tepi jalan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan saluran tepi jalan untuk menjaga konstruksi jalan supaya awet dan menjaga lingkungan dari potensi bencana banjir.

edisi II 2016

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

bbpjn4.net |

Balai Jalan JKT |

Info Publik BBPJN Jakarta | (021) 7506 548-64 |

@BalaiJalanJKT

[email protected] (021) 7506 558

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jakarta Sapta Taruna Raya No. 21 Kompleks PU Pasar Jumat Jakarta Selatan 12310 edisi II 2016


27

28

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jakarta Sapta Taruna Raya No. 21 Kompleks PU Pasar Jumat Jakarta Selatan 12310 buletin MEDIA JALAN JAKARTA

edisi II 2016

MEDIA JALAN AKARTA. Tuntas Pada Dipercepat BULETIN. Presiden Apresiasi Pembangunan Tol Cisumandu EDISI II TAHUN 2016

Recommend Documents