PERATURAN MENTERI TENAGA KBRIA RI NO. PER-06IMEN/1994 TBNTANG RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,
MBNTERI TENAGA KERJA R.I., bahwa untuk peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di bidang ketenagakerjaan khususnya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu diatur pemungutan Retribusi sebagai pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang No. I tahun 1970, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak untuk Pembiayaan
Menimbang
Pembangunan;
Mengingat
Menteri Ten aga Kerj a No. Per.06/lVlen/ I 9 8 8 tentan g Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu disempurnakan;
b.
bah w a Peratu ran
c.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
l.
Undang-undang Uap tahun 1930 (Stb tahun 1930 No. 225).
Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912). 3.
Undang-undang
No.
I
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lernbaran Negara RI Tahun I 970 No. l, Tambahan Lembaran Negara
No. 2918). 4.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1973 No. 25, Tambahan Lembaran Lembaran Negara No. 3003).
5.
Keputusan Presiden RI No. 95/lvl Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI. ,
6.
Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
n
Memperhatikan
:
7.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. O2lMenll992 tentangTata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
l.
Surat Menteri Keuangan RI No. S. 2l3lMK.O3ll993 tanggal 15 Februari 1993 perihal ijin penggunaan langsung sebagian hasil pungutan retribusi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
Surat Menteri Keuangan No. S-830/l\4K.O311993 tanggal 30 Nopember 1994 perihal Usul lzin Perubahan Tarif Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Perubahan Permenaker No. Per-06/LIen/ I 988.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI TENAGA KERIA TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan
:
Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah pungutan dalam bentuk uang oleh Pemerintah sebagai jasa pelayanan atas pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. b.
Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh Pengawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.
Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas
ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan kerja. d.
t2
Pemeriksaan dan atau pengujian pertama adalah p#eriksaan dan atau pengujian terhadap obyek pengawasan yang baru atau yang belum pernah diperiksa.
Pemeriksaan dan atau pengujian berkala adalah pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui dipenuhinya syarat keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f.
Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
o b'
Pemeriksaan atau pengujian ulang adalah pemeriksaan atau pengujian kembali oleh Pegawai Pengawas, Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan kesehatan Kerja yang lebih senior atas permintaan pengusaha.
h.
Perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian tehnik keselamatan dan kesehatan kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan dan pengujian tehnik keselamatan dan kesehatan kerja.
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai Tehnis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. J.
k.
Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang dituniuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang tentang Keselamatan Kerja.
Direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-Undang No. I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pengusaha adalah
:
l.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
3.
Orang, persekutuan atau badan hukumyangberadadi Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana tersebut pada angka I dan2
yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
l3
m.
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta
maupun milik negara. n.
Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber bahaya.
o.
Bendaharawan Khusus Penerima adalah pegawai negeri di lingkungan Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dengan tugas memungut, menagih, menerima, membukukan, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggung jawabkan uang retribusi. Pasal 2
l)
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan terhadap setiap perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
(
Pasal 3
(l)
Pengawasan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap obyek pengawasan yaitu tempat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan balran-bahan berbahaya.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat gambar rencana.
(3)
Pengawasan terhadap obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) tetap berlangsung selamapengusahatidak melaporkan penghentian atau penutupan obyek pengawasan.
(l)
termasuk
Pasal 4
(l)
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesef,atan Kerjauntuk temapt
keria sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 ayat (l)
meliputi
pemeriksaan atau pengujian pertama atau berkala atau ulang terhadap
l4
suhu kerja atau kebisingan atau kelembaban atau cahaya penerangan atau debu atau sanitasi atau kantin atau sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(2)
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pemeriksaan atau pengujian mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan bahan-bahan berbahaya sebagaiman adimaksud dalam pasal 3 ayat (l) terdiri dari pemeriksaan dan atau pengujian terhadap ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, superheater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, pengering uap atau superheater yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, rel industri, konveyor, escalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (crane0. gondola, forklift, sky lift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran otomatis, instalasi pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi springkler, hydrostatistest, pompa hidrant/springkler, instalasi pemadam otomatis, instalasi pemancar radio, instalasi menara kontrol, instalasi elektromedic, pesawat penerima gelom-bang elektronik, instalasi penyalur petir, lift, kipas tekanan udara, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya.
pembangkit listrik atau generator, lekomotif, jalan
(3)
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pemeriksaan gambar rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) meliputi gambar rencana pembuatan/perakitan atau reparasi atau modifikasi dari ketel (uap, airpanas, minyak,listrik), bejanauap, pemanas air, superheater dan ekonomiser yang berdiri sendiri, pengeling uap atau superheater yang berdiri sendiri, bejana tekan, instalasi pemipaan, dapur atau tanur, pesawat pembangkit gs karbit, pembangkit listrik, atau generator, lokomotif, jalan rel indsutri, konveyor, escalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, sky lift, perancah, tangki apung, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran pemadam api ringan, instalsi hydrant, instalasi springkler, instalasi hydrostatis, instalasi pemancar radio, instalasi menara kontrol, instalasi pelayanan medis, pesawat antena penerima gelombang elektronik, instalasi penyalur petir, lift, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi dan bahan yang berbahaya.
(4)
Dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dapat dirubah rincian seperti tersebut dalam ayat ( l), (2) dan (3) sesuai den'gan perkembangan teknik dan tehnologi.
l5
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERIA Pasal 5
(l)
Pengusaha wajib membayar retribusi untuk pengawasan norrna keselamatan dan kesehatan kerja terhadap obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (l) dan (2).
(2)
Kewajiban membayar retribusi sebagaiman adimaksud dalam ayat ( I ) dilakukan setelah pemeriksaan dan atau pengujian keselamatandan kesehatan kerja dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(3)
Dalam hal pengusaha tidak melaporkan penghentian atua penutupan obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), rnaka kewajiban membayar retribusi tetap berlangsung. Pasal 6
Kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( l) tidak dikenakan terhadap obyek pengawasan bagi perusahaan yang bergerak dibidang sosial. Pasal 7
Tarif retribusi terhadap obyek pengawasan tempat kerja dimaksud dalam pasal 3 ayat persegi per bangunan.
(I
sebagaimana ditetapkan berdasarkan luas lantai per meter )
Pasal 8 (
l)
Tarif Retribusi terhadap obyek pengawasan untuk mesin, pesawat, instalasi dan bahan berbahaya ditetapkan sebagai berikut :
l)
Ketel dihitung per meter persegi luas pemanasan.
23) Ketel listrik dihitung menurut ton kapasitas
maksimum sesuai
perencanaan.
3)
Bejana Uap, pemanas air dan ekonomiser yang berdiri sendiri serta menguap dihitung menurut meter persegi luas pemanasan atau liter volume, bagi yang tidak mempunyai luas pemanasan.
4\ t6
Pengering Uap atau superheater yang berdiri send,iri dihitung
menurut meter persegi luas pemenasan.
s)
Bejana Tekan dihitung menurut jumlah bejana atau satuan unit.
6)
Instalasi Pemipaan dihitung menurut unitjaringan dari masingmasing jenis fluida.
7)
Dapur atau tanur dihitung menurut ton kapasitas maksimum perencanaan.
8)
Pesawat Pembangkit Gas Karbit dihitung menurut kilogram kapasitas pengisian batu karbit.
9)
Pesawat Pembangkit
Listrik dihitung menurut satuan daya
tenaga kuda penggeraknya.
l0) I l)
Lokomotif dihitung menurut satuan unit. Jaringan Rel Industri dihitung menurut kilometer satuan panjang.
12)
Conveyor dihitung menurut kilogram satuan kapasitas mulai angkut.
t3)
Escalator dihitung menurut satuan unit.
t4) Mesin Perkakas, Mesin Produksi, dihitung menurut daya tenaga kuda penggeraknya atau ton kapasitas perencanaan.
ts)
Pesawat Angkat atau crane dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkat.
l6)
Gondola dihitung menurut satuan unit.
l7)
Forklift dihitung menurut ton kapasitas maksimum angkat.
l8)
Sky lift dihitung menurut satuan unit.
l9)
Perancah dihitung menurut meter persegi luas bidang.
20)
Tangki Apung dihitung menurut ton kapasitas angkut.
2l)
Instalasi Listrik dihitung menurut Kilovoft Ampere (KVA)
22\
satuan daya.
Instalasi Alarm Kebakaran dihitung menurut zone atau tiap
t7
22) Instalasi Alarm Kebakaran dihitung menurut zone atau tiap 20 titik detektor.
23) Instalasi Pemadam Kebakaran
dihitung menurut tiap pipa pembagi atau maksimum 48 titik.
24\
Instalasi Penyalur Petir dihitung menurut satuan bangunan.
25) Lift dihitung menurut
satuan unit.
26)
Instalasi Pengolah Limbah dihitung menurut satuan unit.
28)
Bahan Kimia Berbahaya dihitung menurut satuan kilogram.
29) Gambar rencana dihitung per satuan permohonan. 30)
Instalasi hydrant dihitung per-uniVhydrant pilar.
3l)
Instalasi Pringkler dihitung menurut tiap 48 titik.
32) Instalasi Pemadam Otomatic dihitung menurut unit.
(2)
33.
Alat Pemadam Api Ringan dihitung menurut unit (maksimum 200 unit).
34)
Instalasi Pemancar Radio dihitung menurut satuan unit.
35)
Instalasi Pelayanan Medis dihitung menurut unit.
36)
Pesawat Antena Penerima Gelombang Elektronik dihitung menurut unit.
Besarnya tarif retribusi obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 ayat ( I ) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peratuian Menteri ini.
Pasal 9
Untuk pemeriksaan berkala atau ulang terhadap obyek
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 ayat (l) tarif retribusi ditetapkan sebesar 75Vo (tujuh puluh lima per seratus) dari tarif pemeriksaan
peltama.
l8
BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal
l0
(l)
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Akerja, pada hari pemeriksaan dan atau pengujian selesai dilakukan, harus menyampaikan kepada pengusaha formulir isian retribusi bentuk Rl sebagaimana tercantum dalam Lampiran II AA Peraturan Menteri ini.
(2)
Pengusaha setelah menerima
dalam ayat
(l)
formulir isian sebagaimana dimaksud wajib mengisi dan mengembalikan kepaa Kepala
Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan formulir. (3)
Kepala KantorDepartemen Tenaga Kerja setempat atau petugas yang
ditunjuk setelah menerima formulir isian sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) meneliti kebenarannyadan memberi pengesahan serta menerbitkan surat keputusan penetapan retribusi bentuk R2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B dansurat setoran retribusi bentuk R3 sebagaimana tercantum dalam lampiran II C Peraturan Menteri ini.
(4)
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat atau petugas yang clitunjuk menyampaikan surat keputusan penetapan retribusi dan surat setoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pengusaha dalam waktu paling lamal (tujuh) hari, sejak formulir isian retribusi diterima.
Pasal l l
Ahli
dan Kesehatan Kerja yang akan
melaksanakan pemeriksaan dan atau pen guj ian sebagaimana dimaksud dalam pasal I 0 ayat (l) sebelum dan sesudahnya wajib melapor kepada Kantor Departemen Tenaga Keria setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keselamatan
Pasal
(l)
I
Pengusaha wajib membayar retribusi yang besarnya sebagaimana tecantum dalam surat keputusan penetapan retribusi sebagaimana adirnaksud dalam pasal 10 ayat (3) dalam waktu paling lama I (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
l9
(2)
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh pengusaha ke rekening Kantor Departemen Tenaga Kerja pada Bank BRI yang ditunjuk dan menyampaikan tembusan surat setoran
retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
(3)
Untuk keperluan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat(2') Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat rnembuka rekening pada salah satu Bank BRI setempat. Pasal l3
l)
Dalam hal pengusaha tidak mengembalikan formulir isian retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal l0 ayat (2), maka Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja stempat dalam waktu paling lama l4 (empat belas) hari sejak berakhirnya batas waktu pengembalian forrnulir isian tersebut akan menghitung dan menetapkan besarnya retribusi berdasarkan laporan pemeriksaan dan atau pengujian yang telah dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan menerbitkan surat keputusan penetapan retribusi.
(2)
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat atau petugas yang ditunjuk menyampaikan surat keputusan penetapan retribusi
(
dan surat setoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat
(4) kepada pengusaha paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak
tanggal surat keputusan penetapan retribusi.
(3)
Pengusaha wajib membayar retribusi yang besarnya sebagaimana atercantum dalam surat keputusan penetapan retribusi sebagaimana tercantum dalam surat keputusan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama I (satu) bulan sejak diterimanya surat keputusan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
(4)
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilakukan oleh pengusaha ke rekening Kantor Departemen Tenaga Kerja pada Bank BRI yang ditunjuk dan menyampaikan tembusan surat setoran
retribusi kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Pasal 14 (
20
l)
Pembayaran retribusi untuk pemeriksaan gu*bu, rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 92) dilakukan setelah mendapat pengesahan dari Direktur.
(2\
Untuk mqndapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pengusaha mengisi dan menyampaikan formulir isian beserta gambar rencana kepada Direktur melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak formulir isian diterima Kantor Departemen Tenaga Kerja harus sudah menyampaikan gambar rencana tersebut kepada Direktur.
(3)
Direktur setelah menerima dan memeriksa formulir isian beserta gambar rencan asebagaiman adimaksud dalam ayat (2) memberi pengesahan dengan menerbitkan surat keputusan pengesahan gambar rencana dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja yang bersangkutan.
(4)
Kepala Kantor Departemen Tenaga ferja yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gambar rencana yang telah disahkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menetapkan besarnya retribusi dengan menggunakan surat keputusan penetapan dan surat setoran retribusi sebagaimana dirnaksud dalam pasal l0 ayat (3).
Pasal 15
(l)
Bendaharawan Khusus Penerima membukukan semua penerimaan, pemungutan dan penyetoran retribusi serta melaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2\
Bendaharawan Khusus Penerima wajib memungut dan menyetorkan sebesar 75Vo (tujuhpuluh lima per seratus) dari hasil pemungutan retribusi ke rekening kas negara melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk dan mengambil serta meneytorkan sebesar 25Vo (duapuluh lima per seratus) ke rekening Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja No. 31.01.0070, melalui BRI setempat paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penerimaan retribusi.
(3)
Penggunaan langsung sebagian dan Retribusi sebesar 25Vo (dua (2) untuk puluh lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam ^yat keperluan pembinaan dan pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(4)
Bendaharawan Khusus Penerima membuat lay'oran rekapitulasi tiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengna menggunakan bentuk pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
2l
Pasal 16
)
Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus memonitor pelaksanaan penerimaan dan penyetoran uang retribusi yang dilakukan oleh kantor Departemen Tenaga Kerja di wilayah kedanya.
(2)
Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setiap triwulan, harus menyampaikan laporan hasil penerimaan dan penyetoran uang retribusi yang dilaksanakan di wilayah kerjanya kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan c.q. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
(I
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17
Dalam hal pemeriksaan dan atau pengujian dilaksanakan oleh Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian tehnik keselamatan dan kesehatan kerja, perhitungan dan tata cara pembayarannya dilaksanakan berdasarkan peraturan ini dan pemungutannya dibebankan kepada perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian tehnik keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal
l)
Besarnya tarip dan tata cara pemungutan retribusi untuk Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilimpahkan kepada instansi di luar Departemen Tenaga Kerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2\
Instansi di luar Departemen Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalarn ayat (l) harus menyampaikan rencana pemungutan retribusi kepada Menteri Tenaga Kerja untuk tahun yang akan datang, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya
(3)
Dalarn hal instansi di luar Departemen Tenaga fGrja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak menyampaikan rencana pemungutan retribusi kepada Menteri Tenaga Kerja, maka Menteri dapat menetapkan besarnya tarip retribusi untuk tahun yang ak3n datang.
(
22
18
Pasal 19
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setiap tahun harus membuat rencana pemungutan retribusi untuk tahun berikutnya dan menyampaikan kepada Menteri renaga Kerja cq. Direktur Jenderal pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan pada tahun berjalan.
BAB V
SANKSI Pasal 20
Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal I 0 ayat (2), pasal I 1, pasal I 2 ay at (r)dan (2), dan pasal 13 ay at (3) dan (4) diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal l5 ayat(2)IJIJ
No. I tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal
2l
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan merakukan pengawasan untuk ditaatinya Peraturan Menteri ini. Pasal22 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 06/Men/1988 tentang Retribusi pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan tidak berraku lagi. Pasal 23 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
:
Jakarta
:
28 Desember 1994
MENTERI TENAGA KERJA R.I.
ttd.
,
Drs. Abdul Latief
23
t\)
Lampiran
5
I
:
Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.
Nomor : Tanggal :
Per-06/Men/1994 28 Desember 1994
DAFTAR TARIF RETRIBUSI OBYEK PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERIA TARIP Gambar Rencana No.
Jenis Obyek Pengawasan
(GR) setiap
Klasifikasi
permohonan lantai
Pertama
Berkala
5
6
Rp 25.000,Rp 50.000,Rp 75.000,Rp 100,000,Rp 125.000,Rp 150.000.-
Rp 18.750,Rp 37.500,Rp 56.250,Rp 75,000,Rp 93.750,Rp I12.500,-
Rp, 25.000,Rp. 50.000,Rp. 75,000,Rp. 125.000,-
Rp. 18.750,Rp. 37.500,Rp. 56.254,Rp. 93.750,-
Rp. 200.000,Rp. 250.000,-
Rp, 150.000,Rp, 187.000,-
bangunan, jaringan dsb. I
A.
2
TEMPAT KERJA UNTUK SETIAP BANGUNAN
4
J
DENGAN LUAS LANTAI a. s/d 500 m2
b. 501 s/d 2000 m2 c. 2001 s/d 5000 m2
d, 5001 s/d 10.000 m23
10.001 s/d 20.000 m2 t. 20,000 m2 e.
B,
MESIN/PESAWAT/INSTA-
LASIIBAHAN:
1.
'Ketel uap, air panas, minyak untuk setiap ketel
Dengan luas pemanasan a. s/d 50 m2 b, 51 s/d 100 m2 c. 101 Vd 500 m2 d. 501 s/d 1.000 m2 e. > 1.000 m2
:
Rp.
50,000,-
2 2
Ketel Listrik
3
4
Dengan kapasitas : a. s/d 2,5 ton uap/jam b. > 2,5 s/d 5 ton uap/jam
Bejana uap/pemanas air atau ekonomiser yang berdiri sendiri/penguap
Dengan luas pemanasan a. s/d 20 m2 b. 2l s/d 50 m2
Rp. Rp.
50.000,75.000,Rp. 125.000,-
.Rp.200.000,:
Rp. 30.000,Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 125.000,Rp.200.000,-
e. > 500 m2
1001 s/d
d. 5001
e.
f. 4
5
Pengering uap (superheater) yang berdiri sendiri
a. Botol baja
t\)
Ltr
d. Pesawat Pendingin/unit
20.000,25.000,40.000,60.000,80.000,Rp. 100.000,-
5000liter
1001 s/d 50000 liter
> 50.000liter
Dengan luas pemanasan a. s/d 50 m2 b. 5l Yd 100 m2 c. 101 s/d 500 m2 d. > 500 m2 Dengan unit : a. 1 s/d 10 buah
d. 501 s/d 1.000buah e. > 1.000 buah c. Bejana stasioner/unit
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
s/d 10000liter
b. 1l s/d 100 buah c. 101 s/d 500 buah
b. Bejana transpor/unit
37.500,56.250,95.000,Rp. 150.000,-
Rp. 22.500.Rp. 37.500,Rp. 56.250,Rp. 93.750,Rp. 150.000,-
:
a. s/d 500liter b. 501 s/d 1000liter
c.
Rp. Rp. Rp.
Rp.50.000
c. 5l s/d 100m2 d. l0l s/d 500 m2
atau dengan volume
6
Rp 50.000
c. >5-25tonuap/jam d. > 25 ton uap/jam J
5
:
Rp. 15.000,Rp. 18.750,Rp. 30.000,Rp. Rp. Rp.
45.000,60.000,75.000,-
Rp.25.000 Rp. 50.000,Rp. 75.000,Rp. 125.000,Rp, 200.000,-
Rp.25.000, Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
10.000,-
40.000,75.000,100.000,150.000,-
Rp. 25,000,Rp. 25.000,Rp. 25.000,-
Rp. 37.500,Rp. 56.250,Rp. 93.750,Rp. 150,000,-
Rp.
7.500,30.000,56.250,75.000,Rp. 112.500,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.
18.750,18.750,18.750,-
Instalasi Pemipaan
a. Jaringan pipa uap b. Jaringan pipa air c. Jaringan pipa minyak d. Jaringan pipa gas Dapur atau tanur
Jaringan pemipaan
Dengan kapasitas
Rp. 25.000,-
Dengan kapasitas pengisian
a. s/d l0 kg b. > l0 s/d 50 kg c. > 50 s/d 100 kg d. > 100 kg Pesawat pembangkit listrik
(generator) yang digerakkan turbin (uap, air, gas, atau motor diesel)
Lokomoif yang digerakkan mesln uap atua motor diesel Jalan/jaringan rel industri.
Dengan daya: a. s/d 100 tk
Rp. Rp. Rp.
30.000,50.000,80.000,Rp. 100.000,-
Rp. 22.500,Rp. 37.500,Rp. 60.000,Rp. 75.000,-
Rp. 10.000,Rp. 15.000,Rp. 25.000,Rp. 50.000,-
Rp.
:
7.500,-
Rp. I1.250,Rp. 18.750,Rp. 37.500,-
Rp. 50.000,-
Rp. Rp. Rp.
30.000,50.000,75.000,Rp. 125.000,-
b. >
c. d. e.
Rp. 18.750,Rp. 18.750,Rp. 18.750,Rp. 18.750,-
:
a. s/d 25 ton b. > 25 s/d 100 ton c. > 100 s/d 200 ton d. > 200 ton Pesawar pembangkit gas karbit, dengan kapasitas pengisian :
Rp. 2s.000,Rp. 25.000,Rp. 25.000,Rp. 25.000,-
100 s/d 500 tk > 500 s/d 1.000 tk > 1.000 s/d 10.000 tk > 10.000 tk
Dengan satuan unit
Rp.50.000,-
Dengan panjang a. s/d 2 km
Rp.50.000,-
:
b. >zkms/d5km c. >5km
Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp.200.000,-
22.500,37.500,56.2s0,93.750,Rp. 150.000,-
Rp.
30.000,-
Rp.
Rp. Rp. Rp.
30.000,50.000,75.000,-
Rp. 22.500,Rp. 37.500,Rp. 56.250,-
22.500,-
2
t2
Conveyor
13
Escalator per unit
l4
1. Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan motor I i stril
2.
Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan h idraulik (pneumatik dengan kapasitas
t5
16. 17.
Pesawat angkat/crane
J
Dengan kapasitas : a. s/d 25 kg jam b. > 25 s/d 50 kg jam c. > 50 kgjam
Dengan Daya
{
20.000,30.000,40.000,-
Rp. 15.000,Rp. 22.500,Rp. 30.000,-
Rp
20.000,-
Rp.
15.000,-
Rp.
10.000,-
Rp.
7.500,-
20.000,30.000,Rp. 50.000,Rp. 70.000,-
Rp. 15.000,Rp. 22.50A,Rp. 37.500,Rp.
60.000,-
Rp. 10.000,Rp, 20.000,Rp. 30.000,Rp. 50.000,-
Rp.
7.500,-
Rp Rp Rp
Rp. Rp.
Rp. Rp.
Dengan kapasitas a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 20 ton c. > 20 s/d 50 ton d. > 50 ton
Rp. 25.000
Dengan kapasitas : a. s/d 5 ton b. > 5 s/d 10 ton c. > l0 s/d 30 ton d. > 30 s/d 50 ton e. > 50 s/d 100 ton f. > 100 s/d 500 ton g. > 500 ton
Rp, 50.000
Rp.25.000,Dengan kapasitas : s/d 5 ton b^ > 5 s/d 20 ton c. > 20 s/d 30 ton d. > 30 s/d 50 ton e. > 50 ton
Rp Rp Rp
Rp 25.000
a. s/d 6 tk b. >6s/d20tk c. > 20 s/d 50 tk d. > 50 s/d 100 tk e. > 100 tk
a.
b.J
:
6
5
Rp. 25.000,-
Rp 25.000
Gondola per unit
'Forklift
4
Rp. 15.000,Rp. 22.500,Rp. 37.500,-
Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000,25.000,30.000,40.000,50.000,80.000,100.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
15.000,18.750,22.500,30.000,37.500,60.000,75.000,-
Rp.
20.000,-
Rp.
15.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000,25.000,30.000,40.000,50.000.-
Rp. Rp. Rp, Rp. Rp.
15.000,18.750,22.500,30.000,37.500,-
Rp.25.000,-
N
oo
)
I
18.
Sky lift per unit
t9.
Pbrancah
20.
Tangki apung
4
3
Rp. 25.000,Dengan luas bidang : a. s/d 5.000 m2 b, > 5,000 s/d 10.000 m2 c. > 10.000 m2
Rp. 50.000,-
Dengan kapasitas
Rp.25,000,-
a. s/d l0 ton b. > l0 s/d 30 ton c. > 30 ton 2t.
Instalasi Listrik
5
6
Rp,
20.000,-
Rp
15,000,-
Rp, Rp. Rp,
25.000,35.000,50,000,-
Rp. Rp. Rp,
18.750,26.250,37.500,-
Rp. Rp, Rp,
30.000,50,000,60.000,-
Rp. Rp. Rp,
22.500,37.500,45.000.-
Rp.
50.000,-
Rp, Rp,
37.500,75.000,-
Rp.50.000,s/d 100 kva b. l0l Vd 500 kva 501 s/d 1.000 kva d. 1,001 s/d 10,000 kva e, > 10.000 kva a.
Rp. 100.000,Rp. 150,000,Rp.200.000,-
Rp. 112.500,Rp. 150.000,-
Rp, 250.000,-
Rp, 187.500,-
Instalasi alarm kebakaran otomatis
Tiap zone atau tiap 20 titik
Rp.
50.000
Rp.
50.000,-
23.
Instalasi Hidrant
Tiap box hydrant/hidrant pilar
Rp, 50.000,-
Rp,
3.000,-
24.
Instalasi Springkler
Tiap pipa pembagi atau max Rp,50.000,-
Rp.
3.000,-
Rp.
3.000,-
Rp. Rp.
10.000,10.000,-
Rp. Rp.
5.000,5.000,-
Rp.
5.000,-
22.
48
25.
flydro static hydrant
a. Tiap unit springkler b. Tiap pompa hydrant
c. 26.
Instalasi pemadam otomatic integrated sistem
TTK
Systim penyediaan air hydrant/unit
tiap unit
Rp.25.000,-
25.000.-
Rp.
3.000,3.000,-
Rp. 3.000,-
Rp.
15.000,-
a
2
J
21
Kipas tekanan udara
trap unlt
28
Alat pemadam api ringan
Tiap pembuatan sample sampai
4
6
5
Rp.
10.000
Rp.
7.500,
dengan 200 unit
Rp. 50.000,
Rp.
25.000
Rp.
10.000,-
29
Instalasi pemancar radio
Dengan satuan unit
Rp.50.000,
Rp.
30.000
Rp.
25.000,-
30
Instalasi menara kontrol
Dengan satuan unit
Rp. 50.000,
Rp.
30.000
Rp.
25.000,-
il
Instalasi pelayanan medic per unit
Dengan satuan unit
Rp. 50.000,
Rp.
30.000
Rp.
25.000,-
32
Pesawat antena peneri ma
Dengan satuan unit
Rp. 50.000,
Rp
30.000,-
Rp.
25.000,-
gelombang elektronik JJ
Instalasi petrr per unit
Rp. 25.000,
Rp
20.000,-
Rp.
15.000,-
34
Lift per unit
Rp. 20.000,
Rp
20.000,-
Rp.
15.000,-
35
Instalasi pengolah limbah per unit
Rp. 25.000,
Rp
20.000,-
Rp.
15.000,-
36
Instalasi radiasi per unit
Rp.25.000,
Rp
20.000,-
Rp.
15.000,-
37
Bahan Kimia Berbahaya
Rp Rp Rp
5.000,10.000,20.000,-
Rp. Rp.
3.750,7.500,15.000,-
a. s/d 500 kg
b. 501 s/d 1.000 kg c. > 1.000 kg
Ditetapkandi Pada
tanggal
Rp.
: Jakarta : 28 Desember 1994
MENTERI TENAGA KERJA R.I. ttd.
tJ \o
DTs.
ABDUL LATIEF
BENTUK RI
LAMPIRAN II A
:
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA R.I.
Nomor Tanggal
: :
Per. 06/Men/1994
28 Desember 1994
FORMULIR ISIAN RETRIBUSI NORMA K3 UNTUK TAHUN (Berdasarkan Pasal 7 UU No.
Telah diperiska dan diteliti kebenalan pengawasan dan jumlah retribusi
I tahun
obyek
1970)
Kepada Yth.
:
Kepara Kandepnaker .............
Jl.
..................
di-
.
NAMAPERUSAHAAN
. ALAMATPERUSAHAAN .
AKTE PENGAWASAN
.
NAMA PENGUSAHA
.
JUMLAI-I RETRIBUSI YANG WAJIB DIBAYAR
PEMERIKSAAN NO
PERHI-
JENIS OBJEK PENCAWASAN
URU
CAMBAR RENCANA
6
5
7
A
lbmpat Kerja
B.
Mesin perkakas, mesin produk Pesawat/Instalasi/Bahan : a. Ketel Uap, Air Panas, Ketcl
t.
PERTAMA
BERKALA/ ULANG
8
9
T
T
Listrik
LI
!
tJ
u
tl tl
D
fl tl tl
rl
[]
2.
b.
Bejana Uap
3.
c.
Ekonorniser/Pemanas
4.
Su
5.
Pen-euap
ll
D
|f
6.
Reparasi/Modifikasi
r_l
t_l
il
Turbin (uap, air, gas)
tl
I.l
t_l
30
perhi terlPen-eeri
n
g
U
Air ap
JTJMLAH
l0
JUMLAH
TUNGAN RETRIBUSI (Rp). RETRIBUSI
il
l2
Motor Diesel
:
a. Diesel Generator
I
TJ
!
tr
n
Motor Bensin
L]
!
D
Lokomotif
n
u
n
Dapur/Tanur
ti
!
tr
tl r]
D D
!
b.
Diesel diluar Genset
Mesin-mesin:
a. Perkakas b. Produksi
D
D
r3.
Pesawat Karbi'd
u
D
u
t4.
Instalasi pemimpaan
D
tr
D
15.
Instalasi Listrik
u
tr
tl
16.
lnstalasi Penyalur Petir
D
t7.
lnstalasi radiasi
L]
tl tl
{l
19.
Jalan Rel Industri
n
n
u
20.
Conveyor
IJ
n
!
2t.
Escalator
tr
x
n
a. Mobile b. Crawler
D
n
D
tr
c.
U
D
n n
tr
!
22.
L]
Keran Angkat (Crane)
Tower
d. Gantry e. Overlread Traveling
tl
il
23.
Pedestral Crane
n
!
n
24.
Forklift
tr
n
D
25.
Sky
Litt
T
n
tr
26.
Litt
l
n
D
27.
Instalasi alat pemadam api ringan
tl
u
28.
Instalasi springkler
!
!
fl tl
29.
Instalasi Hydrostatic
u
D
D
30.
Instalasi pompa Hydrant
tl
D
D
3l
6
5
7
8
9
tr
n
D
D
ll.
Instalasi Pemadam Otomatic
32.
Instalasi Pemancar Radio
il tl
33.
Instalasi Menara Kontrol
{l
n
fJ
34.
lnstalasi Pelayanan Medis
tr
D
tl
35.
Pesawat Penerima Gelombang
L]
D
u
L}
tr
n
n u n u
D
n
tr
tl tl tl
l !
n D
U
D
Elektronik
lt
l0
l2
Bejana Tekan
36.
a. Botol b.
c. d.
Baja
Bejana Tr4nsport Bejana Stasioner Pesawat Pendingin
3't.
Tangki Apung
38.
Perancah
39.
Bahan Kimia Berbahaya
40.
Dll.
t--]
U
n
tr
n
Jumlah Terbilang
Rp.
:
t9.........
CATATAN.
PENGUSAHA,
a. Diisi b.
rangkap 2 (dua) : Lembar I untuk Kandepnaker Lernbar 2 untuk Pengusaha Formulir isian retribusi di atas diisi scsuiii hasil pemeriksaan atau pengujian dan dikembalikan paling larna 7 (tujuh) hari sejak lbrmulir
c.
diterima.
Bila fbrmulir ticlak dikembalikan tepat pada waktunya, maka besarnyaretribusi ditetapkan oleh Kepala KantorDepnaker.
/
""""""/\
Ditetapkandi Pada
tanggal
: :
J
akarta
28 Desember 1994
MENTERI TENAGA KERJA RI ttd. DTs.
32
ABDUL LATIEF
LAMPIRANIIB
BENTUK R2
:
PERTURAN MENTERI TENAGA KERIA RI.
: Per.06/Menll994 Tanggal: 28 Desember 1994 Nomor
KEPUTUSAN PENETAPAN RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA K3 KEPALA KANDEPNAKER No.:
Mengingat
: l.
Pasal TUndang-undangNo. I Tahun 1970.
2. Peraturan Menteri Memperhatikan :
Tenaga Kerja No. Per. ....../Ivlenll99...... tanggal
Isian retribusi/laporan pemeriksaan dan atau pengujian tanggal ..........................*)
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA :
Memungut biaya Retribusi Pengawasan Norma K3 kepada Nama Pengusaha/Perusahaan : ...................
Alamat Jumlah
:
:
..................
: Rp.............
KEDUA
:
Mewajibkan pengusaha untuk membayar retribusi sebagaimana tercantum dalam amar PERTAMA ke rekening Kandepnaker No. ................ paling lama ................ hari sejak
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTAMADYA Kepala,
*) Coret yang tidak perlu. Tembusan disampaikan kepada Yth. l. Sekjen Depnaker
2. Dirjen Binawas 3. Irjen Depnaker 4. KPKN setempat
:
Ditetapkandi: Jakarta Pada tanggal
:
28 Desember 1994
MENTERI TENAGA KERIA RI
ttd.' DTs.
ABDUL LATIEF 33
C :
Lampiran II
BENTUK.R3
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor Per. O6lMenll994 Tangga! 28 Desember 1994
: :
SURAT SETORAN RETRIBUSI PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KER'A (ssR - PNK3) DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I
Sesuai dengan Keputusan Pene-
Kabupaten/Kotamadya
tapan Retribusi Pengawasan Norma
(BRr)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Cabang/Pembantu/Unit Desa
Nn
l.
Nama Pengusaha./Perusahaan
2. Alamat 3.
Bank Rakyat Indonesia
Perusahaan
Jumlah setoran
Ro.
(
Catatan : diisi rangkap 6 (enam) Lembar I : Penyetor
Lembar2 Lembar 3,4,
: 5,6:
BankBRI Bendaharawan Khusus, untuk disampaikan kepada 'I . Kanwil Depnaker setempat. 2. Biro Keuangan Depnaker. 3. Diden Binawas c.q. Dit. PNKK
:
4. Arsip. Ditetapkandi: Jakarta Pada tanggal
:
28 Desember 1994
MENTERI TENAGA KERJA RI. ftd. DTs.
34
ABDULLATIEF
Lampiran III : Nomor : Tanggal :
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Per. 06lMenll994 28 Desember 1994
DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I. KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TENAGA KERJA KAN'|OR DEPARTEMEN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTAMADYA ...............
REKAPITULASI Pemungutan Retribusi Pen-yawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Permennaker No. Per.................Avlen/l 9 Bulan : .........-.-.-.../tahun
Nama & Alamat
No.
Perusahaan
Nomor Akte Pengawasan
Jenis Pemeriksaan yang
Juml. yang dibayar (Rp)
dibayarkan (Rp) Garnbar Renc-
Pertama
Berkala/ Ulang
Keterangan
Jumlah Mengetahui
:
Kakandepnaker Kodya/Kab.
Bendaharawan Khusus Penerima,
( .................................................)
( .................................................)
Lampiran : Rekapitulasi disampaikan kcpada l.Kepala Kanwil Depnaker setempat 2.Sekjen Depnaker 3.Dirjen Binawas Depnaker
:
4.Arsip
Ditetapkandi Pada
: Jakarta
tanggal :
28 Desember 1994
MENTERI TENAGA KERJA RI. ttd Drs. ABDULLATIF
35
