MATERI POK BULAN APRIL 2017 BIDANG SARANA PRASARANA PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
Program Peningkatan Kinerja Pengelola Air Minum dan Sanitasi
Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi
1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Perpanjangan Perjanjian Kerjasama TPA Regional Pekalongan dengan hasil bahwa karena perubahan yang cukup signifikan (penandatangan para pihak berubah dan perubahan lokasi) maka disepakati MOU dan PKS disusun ulang (tidak hanya perpanjangan); 2. Melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Kelompok Pemanfaat dan pemelihara /KPP Sanitasi di 5 Kabupaten/ Kota (Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kab. Banyumas, Kab. Blora, Kota Surakarta) dari 9 Kabupaten/Kota.
Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
Kabupaten Blora
Kota Surakarta
Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
1. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Dengan DPMU 29 Kabupaten/Kota yang mendapat Program PAMSIMAS 3 (Rakor Eks Karesidenan : Eks. Karesidenan Semarang, Surakarta, Banyumas, Pekalongan, Kedu dan Pati); 2. Koordinasi Pelaksanaan SPAM Regional (Wosusokas, Keburejo dan Petanglong).
Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
1. Melaksanakan Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan gedung Milik Daerah /BGMD sebanyak 9 lokasi; 2. Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan dalam Penanganan Resiko Kebakaran; 3. Proses Pengadaan Jasa Konsultasi untuk Pekerjaan Pemeriksaan Keandalan Fisik BGMD di komplek jalan pemuda Lelang Ulang (dikarenakan kesalahan ULP dalam menetapkan kualifikasi peserta); 4. Kegiatan peningkatan Kinerja dan Monev bidang Cipta karya dan tata ruang akan dipindahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Prov. Jateng pada perubahan TA. 2017.
Dokumentasi Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah
Dokumentasi Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah
Dokumentasi Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah
Permasalahan Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan
• Perpanjangan Perjanjian Kerjasama TPA Regional Pekalongan dengan hasil bahwa karena perubahan yang cukup signifikan (Para pihak penandatanganan MOU & PKS dan lokasi berubah) maka disepakati MOU & PKS disusun ulang (tidak hanya perpanjangan); • Setelah dikaji bersama, dalam pembangunan TPA Regional Kab. Magelang dan Kota Magelang tidak diperlukan studi LARAP (Land Acquisition and Resetlement Action Plan) dikarenakan di lahan calon lokasi TPA tidak ada permukiman masyarakat. • Kekurangan Tenaga Teknis pengampu tupoksi seksi Pengembangan PLP, dikarenakan 2 personil cuti dan 2 personil purna tugas.
Permasalahan Seksi Pengembangan Air Minum
• Progres Pamsimas belum optimal karena : 1. SK desa Pamsimas III sebagian belum ditetapkan oleh Pusat/PUPR (sudah ditetapkan 14 Kab/Kota sebanyak ... Desa) 2. Anggota DPMU baru sehingga perlu waktu untuk adaptasi terhadap program pamsimas. • Pekerjaan Pembangunan JDU SPAM Regional Keburejo dan Petanglong sebesar Rp. 11.623.750.000 (Fisik dan Supervisi) dialihkan dikarenakan Pembebasan Lahan belum dialokasikan, Perijinan, Review Gambar Teknis DED serta Amandemen AMDAL sedang dalam proses pelaksanaan oleh PDAB Provinsi Jawa Tengah yang diperkirakan akan selesai akhir Oktober 2017 • Kekurangan Tenaga Teknis pengampu tupoksi seksi Pengembangan Air Bersih, ditambah rencana mutasi 3 personil dari Pemprov ke Kementerian PUPR
Permasalahan Seksi Tata Bangunan dan Jakon • Keterbatasan personil teknis untuk penugasan sebagai pengelola teknis kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung negara di instansi vertikal (dana APBN) dan OPD (dana APBD Prov. Jateng); • Terbatasnya tenaga yang bersertifikat (sertifikat PTK) dalam memberikan bantuan teknis dana APBN (yang sudah bersertifikat 5 orang); • Terdapat beberapa rumah golongan III yang tidak bisa berlanjut prosesnya dikarenakan : - Rumah Negara Gol. III yang sudah berproses ternyata aset BMN-nya berpindah ke daerah - Posisi pencatatan aset tidak jelas (di eselon I kementerian) - Konfirmasi pelunasan pembayaran sewa beli secara elektronik di KPPN tidak jelas waktu penerapannya
