MATERI PKPA ETIKA PROFESI
Welin Kusuma
ST, SE, SSos, SH, SS, SAP, MT, MKn RFP-I, CPBD, CPPM, CFP®, Aff.WM, BKP http:://peradi-sby.blogspot.com http://welinkusuma.wordpress.com/advokat/
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UndangUndang (pasal 1 ayat 1).
Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien (pasal 1 ayat 2).
Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat (pasal 1 ayat 3).
Pemberian jasa hukum dilakukan dengan pemberian kuasa diatur dalam: pasal 1792 BW pasal 123 HIR
Pasal 1794 BW: - pemberian kuasa terjadi dengan cumacuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya - bila diperjanjikan, maka harus jelas tentang upah yang akan diterima
Honorarium Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besar honorarium dimaksud, ditetapkan secara wajar sesui persetujuan kedua belah pihak
ATRIBUT Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasehat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing (pasal 230 ayat 2 KUHAP) Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai peraturan perundang-undangan (pasal 25 UUA)
Jenis, bentuk, warna pakaian dan atribut sidang.
Jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 230 ayat 2 dan 3 diatur dengan Peraturan pemerintah (pasal 231 ayat 1 KUHAP)
PERANGKAT KELENGKAPAN SIDANG
Pakaian bagi Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum: # Toga berwarna hitam dengan lengan lebar # Simare dan bef. # Dengan atau tanpa peci hitam
Pakaian bagi Panitera # Jas berwarna hitam # Kemeja berwarna putih # Dasi berwarna hitam
Ukuran, Warna simare, dan Bef diatur dalam : # Pasal 4 ayat 3 PP Nomor. 27/1983. # Peraturan menteri Kehakiman Nomor M07.UM.01.06 Tahun1983, tgl 16 Desember 1983, tentang atribut pejabat peradilan dan penasehat hukum. # Pengawasan tata tertib persidangan, diatur: pasal 217 KUHAP # Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 06-UM-UM 0106 Tahun 1983, tgl 16 Desember 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang.
Penegakan, pengawasan, atau penindakan formal bagi advokat Surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, No KMA/005/SKB/VII/1987. No M 03-PR.08.95 tahun 1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasihat hukum. - Kewenangan pengawasan terhadap advokat berada pada ketua Pengadilan Negeri.
Martabat dan Kehormatan - Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik (KE) profesi advokat oleh organisasi advokat (pasal 26 ayat 1 UUA) - Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat, berdasarkan tata cara dewan kehormatan organisasi advokat (pasal 26 ayat 5 UUA)
Kode Etik dan Dewan Kehormatan Maksud dan tujuan kode etik : Mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi Menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi Melindungi publik yang memerlukan jasa baik profesional KODE ETIK MEKANISME pendisiplinan, pembinaan, pengontrolan etos kerja para anggota organisasi profesi (Yap Thiam Him)
Martabat dan Kehormatan Profesi Advokat
Pasal 26 ayat 1 s/d 7 UUA Pasal 27 ayat 1 s/d 7 UUA Pasal 33 UUA
- Pelaksanaan kode etik a. setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi KE advokat. b. pengawasan dan pelaksanaan KE oleh dewan kehormatan advokat (pasal 9 KE).
Wewenang Dewan Kehormatan :
a. b.
Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat (pasal 10 ayat 1 KE) Dewan Kehormatan Dewan kehormatan tingkat cabang/daerah Dewan kehormatan tingkat pusat (pasal 10 ayat 2 KE)
Pengaduan Dapat dilakukan oleh : a. Klien b. Teman sejawat advokat c. Pejabat pemerintah d. Anggota masyarakat e. Dewan pimpinan pusat/cabang/daerah dan organisasi advokat, dimana teradu menjadi anggota (pasal 11 KE)
Tata cara pengaduan : Dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasannya, ditujukan kepada DPC/Daerah atau DPP, dimana teradu menjadi anggota. Dewan kehormatan dan cabang terdekat bila ditempat tersebut tidak ada DPP. DPC meneruskan kepada dewan kehormatan setempat. DPP meneruskan kepada dewan kehormatan cabang setempat (pasal 12 ayat 1, 2, 3, dan 4 KE)
Pemeriksaan tingkat pertama
Selambat-lambatnya 14 hari, DKC menyampaikan surat pengaduan kepada teradu melalui surat kilat khusus atau tercatat. Selambat-lambatnya 21 hari, teradu harus mengirimkan jawaban secara tertulis kepada DKC disertai bukti-bukti yang dianggap perlu. Bila dalam tempo 21 hari teradu tidak memberikan jawaban, untuk kedua kalinya dengan peringatan agar selambat-lambatnya 14 hari kemudian, teradu memberikan jawaban. Bila tidak memberikan jawaban, teradu dianggap melepaskan hak jawabnya.
Lanjutan :
DKC dapat segera menjatuhkan putusan verstek. Bila jawaban dari teradu sudah diterima selambatlambatnya 14 hari, DKC menyampaikan panggilan kepada pengadu dan teradu untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan. Panggilan sedang harus suda diterima 3 hari sebelum haari sidang. Pengadu dan teradu harus hadir sendiri, namun dapat didampingi oleh penasihat. Pengadu dan teradu dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. (pasal 13 ayat 1 s/d 7 KE)
Persidangan
Pada sidang pertama, dihadiri oleh kedua belah pihak. - Dewan kehormatan memberikan penjelasan tentang tata cara pemeriksaan yang berlaku. - Dimungkinkan ada perdamaian bagi para pihak yang bersifat perdata sepanjang untuk kepentingan teradu dan pengadu. - bila tidak ada perdamaian, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan disertai saksisaksi dan bukti-bukti. (pasal 13 ayat 8 ABC KE)
Ketidakhadiran para pihak dalam sidang
Bila sidang pertama tidak hadir, sidang ditunda paling lambat 14 hari, dengan memanggil pihak yg tidak hadir. Bila pengadu yang telah dipanggil sampai dua kali tidak hadir tanpa memberikan alasan yang sah, maka pengaduan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama, kecuali DKC berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan organisasi.
Lanjutan …
Bila Teradu setelah dipanggil dua kali tidak datang tanap memberikan alasan yang jelas, maka sidang dilanjutkan. DKC berwenang utk memberikan keputusan di luar hadirnya Teradu, yang mempunyai kekuatan sama spt keputusan biasa. ( Pasal 13 ayat (9) huruf a, b, c, d KE)
Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah :
Dilakukan oleh Majelis Dewan Kehormatan yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang anggota; satu sebagai ketua, dengan jumlah ganjil. Anggota Majelis terdiri dari Dewan Kehormatan, dapat pula ditambah dengan Majelis Kehormatan Ad Hoc. Majelis Sidang Kehormatan dipilih melalui Rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. Setiap sidang harus ada berita acara. Sidang dilakukan secara tertutup, namun putusan diucapkan dalam keadaan terbuka.
Keputusan Dewan Kehormatan : a.
b.
c.
Dapat berupa : Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima. Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada Teradu. Menolak pengaduan dari Pengadu. ( Pasal 15 ayat (1) huruf a, b, c KE )
Sanksi-sanksi : a. b. c. d.
Dapat berupa : Peringatan Biasa Peringatan Keras Penghentian Sementara utk waktu tertentu Pemecatan dari Keanggotaan Organisasi Profesi ( Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, d KE )
Sanksi Lain : a. b. c.
d.
Teguran Lisan Teguran Tertulis Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan Pemberhentian tetap dari profesinya. ( Pasal 7 UUA )
Pemeriksaan Tingkat Banding :
Atas putusan DKC, baik Pengadu maupun Teradu dalam waktu 21 hari sejak ybs menerima salinan putusan, berhak mengajukan Banding dan wajib menyerahkan Memori Banding. DKC setelah menerima Memori Banding, selambatlambatnya 14 hari mengirimkan Memori Banding kpd Terbanding. Terbanding selambat-lambatnya dlm waktu 21 hari setelah menerima Memori Banding, dapat mengajukan Kontra Memori Banding.
Terima Kasih
