KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
MATERI DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA RAPAT DENGAR PENDAPAT DPR - RI Rabu, 16 Nopember 2011
I. PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2011 A. Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan Berdasarkan Surat Dirjen PMD Nomor 900/5515/PMD tanggal 10 November 2010 perihal Daftar Lokasi dan Alokasi BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan TA 2011, dan Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
B.210/MENKO/KESRA/XI/2010
dan tanggal
Pemberdayaan 5
Masyarakat
November
2010,
No.
perihal
:
Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2011, lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan mencakup : 32 provinsi, 393 kabupaten/kota dan 5.020 kecamatan dengan total BLM sebesar 8,2 Trilyun, yang terbagi atas 2 kategori, yaitu : 3.359 kecamatan (sesuai kriteria), dengan alokasi BLM Rp. 1 s.d. 3 milyar per kecamatan; 1.661 kecamatan (dibawah kriteria/terbatas), yang sudah 3 tahun menjalankan program dan merupakan kecamatan kategori tidak miskin dan sedang, dengan alokasi BLM Rp. 450-600 juta per kecamatan. B. Mekanisme Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM Kementerian
PPN/Bappenas
bertanggungjawab
untuk
menetapkan
Kriteria Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan penelaahan atas pemeringkatan Kategori Kemiskinan (Sumber Data Podes 2008 dan Data PPLS’08 dari Biro Pusat Statistik) serta Indeks 1
Fiskal dan Kemiskinan Daerah/IFKD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan setiap tahun. Seluruh Kecamatan di Indonesia adalah lokasi
program
percepatan
penanggulangan
kemiskinan,
yang
membedakan hanya peringkat kategori kemiskinannya saja (Kecamatan miskin, sedang, tidak miskin). Kementerian Bappenas melalui rapat bersama antar sektor yang tergabung dalam TNP2K menetapkan perhitungan prosentase penyediaan (share) Pusat dan Daerah dalam penyediaan Dana BLM PNPM Mandiri; Selanjutnya atas dasar kriteria dan prosentase tersebut, Kementerian Dalam Negeri, Ditjen PMD (selaku institusi pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan) menindaklanjuti dengan melakukan perhitungan (exercise) lokasi dan kebutuhan dana alokasi BLM per-kecamatan, perhitungan kebutuhan
biaya
pendampingan
program/kegiatan,
serta
biaya
perencanaan dan pelatihan masyarakat pedesaan dalam PNPM Mandiri yang disesuaikan dengan kecukupan pagu Pemerintah (dari indikatif ke pagu sementara); Kementerian Dalam Negeri sekaligus juga memeriksa, mencocokkan dan memutakhirkan (up-date) data jumlah penduduk di kecamatan lokasi untuk data tahun berjalan. Hasil perhitungan tersebut dikirim kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk diperiksa dan dikonsolidasikan dengan Data Perhitungan Kebutuhan seluruh PNPM Mandiri. Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya mengirimkan Rancangan Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan
(TNP2K)
c.q.
Pokja
Pengendalian
(Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat); Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat selanjutnya menetapkan data tersebut menjadi Daftar Ancar-ancar Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri dan mengirimkan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota (dengan
tembusan
seluruh
Kementerian/Lembaga
terkait)
untuk
mendapatkan konfirmasi dan Surat Pernyataan komitmen kesediaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri;
2
Sebelum ditetapkan sebagai lokasi dan alokasi yang definitif, TNP2KPokja Pengendali melakukan revisi seperlunya, jika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan (September) terdapat daerah yang melakukan konfirmasi komitmen kesediaan atau sebaliknya mengundurkan diri dari program. Data akhir/final selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk penentuan Pagu Definitif (RAPBN) dan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disiapkan menjadi rancangan RKA-KL untuk
selanjutnya
dibahas
dengan
Kementerian
Keuangan
guna
penerbitan DIPA. C. Penentuan Desa Terdanai melalui BLM Pada dasarnya, semua desa di wilayah kecamatan mempunyai hak untuk dapat mengakses dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang telah dialokasikan pada kecamatan. Dalam kegiatan Musyarawarah Antar Desa
(MAD) sosialisasi program,
masyarakat melalui 6 orang perwakilan
masing-masing desa (kepala desa, 2 orang BPD dan 3 orang tokoh masyarakat) diundang untuk diberikan pemahaman tentang tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pengelolaan dana dan prosedur pelaksanaan, oleh Camat, Fasilitator Kecamatan, PjOK, UPK dan Instansi Sektor Terkait (ISK). Pasca MAD sosialisasi, masyarakat desa menyelenggarakan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi kepada masyarakat, yang diikuti oleh wakil RTM, wakil perempuan, LSM/ormas desa, tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, anggota masyarakat lainya yang berminat hadir. Setelah musdes, masyarakat melalui RT/RW, kelompok menyusun prioritas kebutuhan yang akan disampaikan dalam Musyawarah Desa (MD) penentuan usulan prioritas desa dan memilih 6 orang perwakilan desa yang akan menghadiri di MAD penentuan usulan. Usulan RT/RW dan kelompok yang tidak masuk dalam prioritas usulan desa, tetap dicatat dalam daftar usulan RKPDes atau RPJMDes. Hasil dari Musdes penentuan usulan prioritas desa, selanjutnya di bahas dalam MAD penentuan usulan desa di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh perwakilan desa, camat, ISK. Kriteria dalam menilai usulan dari 3
masing-masing usulan desa adalah; lebih bermanfaat bagi RTM, berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan oleh masyarakat, memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Dengan kriteria ini, maka usulan desa diprioritaskan sesuai rangking yang telah disepakati bersama, sehingga bagi wilayah kecamatan yang mempunyai desa banyak, dimungkinkan akan ada desa yang tidak mendapat bantuan dana BLM yang telah dialokasikan. Hal ini disadari bahwa alokasi dana BLM masing-masing kecamatan masih terbatas
untuk kepentingan semua desa, sehingga perlu ada pemilihan prioritas kegiatan. D. Progres PNPM Mandiri Perdesaan di 5.020 Kecamatan Dalam mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, siklus tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilapangan berlangsung pada tahun anggaran yang sama. Khusus untuk siklus perencanaan, berdasarkan pengalaman, berlangsung antara 3 sampai dengan 6 bulan. Sampai dengan Oktober 2011 dana BLM telah dicairkan sebesar Rp. 5,35 trilyun (65,91%), adapun masyarakat masih dalam proses pencairan dana tahap ke II dan tahap terkahir. E. Usulan Penambahan Anggaran BLM PNPM Mandiri 2011 melalui Perubahan APBN. Surat Menko Kesra No. B.47/MENKO/KESRA/II/2011 tanggal 24 Februari 2011, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, tentang : Tambahan Anggaran BLM untuk PNPM Mandiri 2011. Surat
Deputi
Kemiskinan
Menko dan
Kesra
Bidang
Pemberdayaan
Koordinasi
Penanggulangan
Masyarakat,
Nomor.
747/KMK/D.VII/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Kementerian PPN/Kepala Bappenas, tentang : Tindak Lanjut Arahan TNP2K mengenai Penambahan BLM PNPM Mandiri pada Lokasi-lokasi Kecamatan yang di-Phase-Out Tahun 2011. 4
Surat Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Kementerian PPN/Kepala Bappenas, No. 1867/D.III/3/2011 tanggal 29 Maret 2011, yang
ditujukan
kepada
Deputi
Menko
Kesra
Bidang
Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, tentang : Tanggapan atas Tindak Lanjut Rencana Penambahan BLM PNPM Mandiri T.A. 2011. Menindaklanjuti surat-surat tersebut di atas Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen PMD telah menyampaikan usulan tambahan dana pemulihan bagi 1.661 kecamatan lokasi program, yang saat ini hanya disediakan dana bantuan teknis dan BLM yang terbatas yang bersumber dari APBN-Perubahan, melalui: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1251/SJ tanggal 7 April 2011 tentang Tambahan Anggaran BLM untuk PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011, yang ditujukan kepada Menko Kesra, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Surat
Dirjen PMD Nomor. 414.2/1712/PMD tanggal 30 Maret 2011
tentang Tambahan Anggaran BLM untuk PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011, yang ditujukan kepada Deputi Setwapres Bidang Kesra, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ketenagakerjaan
Masyarakat dan
UKM
dan
Deputi
Kementerian
Bidang PPN/Kepala
Kemiskinan, Bappenas,
(terlampir). Berdasarkan hasil rapat koordinasi Kementerian dan Lembaga tentang Nota Keuangan sekaligus Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dengan Panja B pada tanggal 13 Juli 2011 bertempat di Ditjen Anggaran, telah diusulkan alokasi APBN Perubahan untuk BLM di 1.661 lokasi PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp. 1.293 Milyar. Dana tambahan (pemulihan) dimaksud akan dialokasikan pada 1.661 kecamatan, yang ditetapkan secara proporsional dengan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) c.q. Pokja Pengendalian. BLM ini akan efektif digunakan oleh masyarakat sesuai tahapan perencanaan dan diperkirakan dapat diserap sampai akhir tahun anggaran 2011. 5
Revisi DIPA tidak bisa dilakukan setelah tanggal 14 Oktober 2011, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2011. Selain itu, berdasarkan surat Pimpinan DPR RI tanggal 10 Agustus 2011 tentang
Pembintangan
Pengembangan Keuangan
RI
APBN-P
Kecamatan, tetap
2011
Kemdagri,
melakukan
pada
PNPM
MP
Program
agar
Menteri
terhadap
program
dinyatakan
Pembintangan
dimaksud. II. PERSIAPAN PNPM MANDIRI PERDESAAN 2012 Pembiayaan BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan bersama antara Pemerintah dan Pememrintah Kabupaten/Kota melalui Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB), dengan mengacu pada Permenkeu Nomor 66 Tahun 2011 tentang Indeks Fiskal dan Keuangan Daerah (IFKD) Sesuai
dengan
pagu
sementara RAPBN
Tahun
2012, PNPM MPd
mendapatkan alokasi dana sejumlah Rp. 10.088.265.700.000,-, dengan rincian penggunaaan, sebagai berikut: a. Dana Kantor Pusat : Rp 328.091.513.000,- (3,25%) 1.
Adminitrasi kegiatan
Rp
33.494.951.000
2.
Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal
Rp
8.445.138.000
3.
Audit Operasional PNPM-MP
Rp
11.252.790.000
4.
Bantuan Manajemen PNPM-MP
Rp
264.898.634.000
Sub Total
Rp
328.091.513.000
b. Dekonsentrasi (32 Propinsi) : Rp 1.138.599.119.000,- (11,29%) 1.
Adminitrasi Kegiatan
Rp
6.332.760.000
2.
Penguatan Sekretariat Provinsi
Rp
11.633.139.000
3.
Rp
1.050.604.390.000
4.
Bantuan Manajemen PNPM-MP (Faskab, FK) Rapat Koordinasi
Rp
26.277.955.000
5.
Workshop/Seminar/Pelatihan
Rp
25.039.475.000
6.
Monitoring Evaluasi
Rp
3.660.270.000
7.
Pengawasan oleh Inspektorat Daerah
Rp
2.496.340.000
8.
Jambore UPK
Rp
6.794.790.000
9.
Publikasi
Rp
5.760.000.000
Sub Total
Rp
1.138.599.119.000
6
c. Urusan Bersama (391 Kab dan 2 Kota) : Rp 8.621.575.068.000 (85,46%) 1.
Adminitrasi Kesekretariatan
Rp
97.823.845.000
2.
Sosialisasi PNPM
Rp
23.580.000.000
3.
Pelatihan PjOK
Rp
22.577.710.000
4.
Pembinaan dan Pengawasan Ispektorat Daerah Sub Total (1,55%)
Rp
12.493.050.000
Rp
156.474.605.000
1) BLM DOK
Rp
649.577.712.000
2) BLM Kegiatan
Rp
7.252.140.000.000
6.
PNPM Perbatasan 4 Prop, 15 Kab, 80 Kec
Rp
80.000.000.000
7.
PNPM Integrasi 30 Prop, 83 Kab 1) BLM DOK
Rp
29.200.000.000
2) BLM Kegiatan
Rp
415.000.000.000
1) BLM DOK
Rp
4.945.000.000
2) BLM Kegiatan
Rp
23.750.000.000
Sisa belum teralokasikan
Rp
10.487.751.000
Sub Total (83,91%)
Rp
8.465.100.463.000
5.
8.
9.
PNPM-MP inti 32 prop, 393 Kab, 5100 Kec.
PNPM Respek Pertanian
Sisa
alokasi
sebesar
Rp.
10.487.751.000,-
direncanakan
untuk
pembiayaan pelaksanaan program pada lokasi kecamatan pemekaran baru.
7
HASIL PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2010 Sesuai dengan surat Menkokesra Nomor. B.192/MENKO/KESRA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM Mandiri TA 2010, maka Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan mencakup : 32 provinsi, 394 kabupaten dan 4.791 kecamatan. A. Hasil Capaian Pemanfaatan Dana Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2010 ( APBN dan APBD) berjumlah Rp. 8.206.937.500.000,- dan hingga akhir April 2011 telah dicairkan sebesar Rp. 8.081.630.196.613 (98,47%), termasuk dana yang diluncurkan melalui DIPA Lanjutan 2011. Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat beberapa Kabupaten yang tidak melaukan proses DIPA Luncuran pada Tahun 2011 dan beberapa Provinsi belum melaporkan progres pencairan dana. Sesuai prosedur bahwa sisa dana yang tidak dimanfaatkan akan secara otomatis kembali ke kas negara. Dari total BLM yang dialokasikan tersebut, digunakan untuk kegiatan sebagaimana diagram dibawah ini :
Prosentasi Penggunaan BLM 16% 4%
11%
69%
Sarana
Pendidikan
Kesehatan
Ekonomi
8
B. HASIL CAPAIAN KEGIATAN a. Bidang sarana dan prasarana
Kegiatan Prasarana 4.367
1.152
34
1.092 2.053 283
4.554 18.476 197 181
232 1.476
Jalan Tambatan Perahu Listrik Desa Bangunan Pelengkap
Jembatan Gedung (PTO Bencana) Air Bersih Aneka Bangunan
Pasar Irigasi MCK Prasaranan Umum Lainnya
b. Bidang pendidikan
Kegiatan Pendidikan 497 1.814
217
4.190
167 306 507 Gedung Sekolah Bantuan Biaya Pendidikan Kegiatan Pendidikan Lainnya
Prasarana Pendidikan Lainnya Insentif Tenaga Pendidikan Penyuluhan & Pelatihan Pend.
9
c. Bidang kesehatan
Kegiatan Kesehatan 581 85
27
1.895
893
5 10
246
Gedung Kesehatan
Prasarana Kesehatan Lainnya
Bantuan Biaya Kesehatan
Insentif Tenaga Kesehatan
Pemberian Makanan Tambahan
Kegiatan Kesehatan Lainnya
Penyuluhan & Pelatihan Kes.
Sarana & Perlengkapan Kes.
d. Bidang Pengembangan Ekonomi
Kegiatan Pengembangan Ekonomi 1.621
77.897
Simpan Pinjam Perempuan
Peningkatan Kapasitas UEP
Jumlah pemanfaat kegiatan SPP untuk Tahun 2010 mencapai 928.819 orang, dengan jumlah pemanfaat yang beraal dari Rumah tangga Miskin sebesar 711.837 orang atau 77%. 10
C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN KELEMBAGAAN 1. Model kelembagaan dan pembangunan partisipatif 1) Forum pengambilan keputusan 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000
L
80.000
P
60.000 40.000 20.000 MAD I
MAD II
MAD III
2) Forum musyawarah 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000
L P
200.000 -
3) Jumlah usulan kegiatan Pada tahun 2010, pelaksanaan PNPM MPd menggunakan 2 skema, yakni skema Reguler dan skema Optimalisasi. Dari skema Reguler
11
sebanyak 53.319 usulan yang terdiri atas 19.604 (37%) berasal dari usulan campuran dan 33.715 (63%) berasal dari usulan perempuan 2. Pelatihan masyarakat Pelatihan UPK BP-UPK BKAD Aparatur Desa Pendamping Lokal Kader Desa Tim Penulis Usulan Tim Verivikasi TPK Tim Pemelihara Tim Pemantau Tim Perumus dan penyusunan RPJMDesa Peningkatan Kapasitas Kelompok Lain-lain Jumlah
Jumlah Peserta 6.749 7.369 7.369 30.117 2.030 787 91.978 14.256 84.852 17.024 47.635 19.135 17.492 15.657 362.470
3. Peningkatan kapasitas pemerintah lokal Peningkatan kapasitas pemerintah lokal pada PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui :
Semiloka SKPD dan DPRD
Pelatihan Setrawan tingkat kecamatan dan kabupaten
Pelatihan Ruang Belajar Masyarakat (dana dari DOK- RBM) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12
