Modul ke:
03 Fakultas
MATA KULIAH BAHASA INDONESIA KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA
EKONOMI DAN BISNIS Program Studi
Akuntansi www.mercubuana.ac.id
SUPRIYADI, M.Pd.
HP. 0815 1300 7353/ 0812 9479 4583 E-Mail:
[email protected]
Tujuan Perkuliahan Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan arti dan fungsi dan sejarah Indonesia. 2. Menjelaskan faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa negara Indonesia. 3. Menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Menjelaskan fungsi bagasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. 5. Menjelaskan Undang-Undang Bahasa
Bagian Isi SEJARAH, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA 1. Sejarah Bahasa Indonesia a. Sebelum Kemerdekaan Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antarpenduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda , bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan yang luas. Bahkan komunikasi antara pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu.
Perkembangan Bahasa Indonesia Pada tahun 1928 saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1828, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam sumpah pemuda. Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda. Pelarangan ini mempunyai dampak yang positif terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu pemakaian bahasa Indonesia semakin meluas. Bahasa Indonesia dipakai dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan politik dan pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahasa Belanda.
Perkembangan Bahasa Indonesia Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat. Setiap tahun jumlah pemakai bahasa Indonesia semakin bertambah. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan bahasa Indonesia juga sangat besar. Hal ini terbukti dengan dibentuknya sebuah lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang saat ini dikenal dengan nama Pusat Bahasa. Berbagai upaya mengembangkan bahasa Indonesia telah ditempuh oleh Pusat Bahasa seperti adanya perubahan ejaan bahasa Indonesia dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, hingga sekarang berlaku Ejaan bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).
Perkembangan Bahasa b. Setelah Kemerdekaan Diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa “Bahasa Negara adalah bahasa Indonesia”. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa Negara sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara.
2. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia • Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yaitu sebagai bahasa Nasional dan sebagai bahasa Negara. • Bahasa nasional suatu negara memiliki dasar hukum yang kuat/dicantumkan dalam UUD 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sudah dimiliki bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda .Kedudukan ini dimungkinkan karena bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca.
2. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia • Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yaitu sebagai bahasa Nasional dan sebagai bahasa Negara. • Bahasa nasional suatu negara memiliki dasar hukum yang kuat/dicantumkan dalam UUD 1945. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sudah dimiliki bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda .Kedudukan ini dimungkinkan karena bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca.
Sejarah Bahasa Indonesia • Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk rumpun Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca (bahasa perantara) di Nusantara. • Penamaan bahasa Melayu dilakukan pada masa sekitar 683 – 686 M, yaitu angka yang tertera pada beberapa prasasti berbahasa melayu kuno di Palembang dan Bangka. • Prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa atas perintah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Maritim yang berjaya pada abad 7 dan 8, Wangsa Syailendra. • Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama budha.
Sejarah Bahasa Indonesia • • • • •
Prasati Kedukan Bukit di Palembang, tahun 683, Prasasti Talang Tuo di Palembang, tahun 684, Prasati Kota Kapur di Bangka Barat, tahun 686, Prasati Gandasuli di Jawa Tengah, tahun 682, Prasati Bogor, di Bogor tahun 942.
Faktor Yang Menyebabkan Bahasa Melayu di Angkat Menjadi Bahasa Indonesia 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa, seperti dalam bahasa Jawa (ngoko, kromo) atau seperti dalam bahasa Sunda (kasar, lemes). 3. Jika bahasa Jawa digunakan, suku-suku bangsa di pulau lain akan merasa dijajah oleh suku Jawa. 4. Suku Jawa, Suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Peresmian Nama Bahasa Indonesia Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah Putusan Kongres Pemuda Indonesia Tahun 1928 itu berisi tiga butir kebulatan tekat sebagai berikut: Pertama : Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kedua : Kami Putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.” Dengan diikrarkan Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu, yang sudah dipakai sejak pertengahan Abad VIII itu, menjadi Bahasa Indonesia.
Fungsi Bahasa Dalam literatur bahasa, para ahli umumnya merumuskan fungsi bahasa bagi setiap orang ada empat, yaitu: 1. Sebagai alat berkomunikasi; 2. Sebagai alat mengekspresikan diri; 3. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial; 4. Sebagai alat kontrol sosial.
Kedudukan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional seperti tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.” Berarti bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedudukannnya berada di atas bahasabahasa daerah. Menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
Fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) lambang yang dapat memberikan kebanggaan jati diri pemakainya sebagai bangsa Indonesia, (2) lambang identitas nasional yang dapat dikenali oleh masyarakat pemakai dan di luar pemakainya, (3) alat pemersatu penduduk antarpulau di seluruh wilayah Indonesia, dan (4) alat komunikasi antardaerah dan antarbudaya.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasiuonal • Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. • Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bendera negara. • Dengan demikian bahasa Indonesia haruslah memiliki identitas sendiri yaitu sebagai bahasa yang bersih dari unsur-unsur bahasa yang lain yang tidak benar-benar diperlukan
Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasiuonal • Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia mampu menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dan memungkinkan mereka mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan nilai sosial budaya dan identitas sukunya masing-masing. • Sebagai alat perhubungan antardaerah dan antarbudaya, bahasa Indonesia mampu menjembatani perbedaan bahasa dan budaya yang ada di Indonesia.Bahasa Indonesia digunakan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan berbagai budaya yang ada di daerah-daerah dalam wilayah Indonesia.
Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Negara • Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa Negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. (Bab XV, Pasal 36).
Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara Dalam kedudukannya sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) bahasa dalam kegiatan resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan, (3) alat komunikasi pada tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, dan (4) Alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Sebagai bahasa resmi kenegaraan • Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai untuk urusan kenegaraan. Pidato resmi , dokumen resmi negara, maupun pelaksanaan upacara kenegaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dalam forum resmi kenegaraan bersifat mutlak karena telah diatur dalam UUD 1945.
Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan • Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan bukan hanya untuk menyampaikan ilmu pengetahuan secara lisan namun juga untuk penulisan bahan ajar dan dokumen pendidikan yang lain. Digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dapat menjembatani peserta didik yang berasal dari berbagai suku bangsa.
Sebagai alat perhubungan di tingkat nasional • Sebagai alat perhubungan di tingkat nasional, bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Sosialisasi program dan kebijakan pemerintah ke daerah-daerah yang memiliki berbagai macam bahasa akan menghadapi kendala apabila tidak ada satu bahasa yang sama .
Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. • Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi tidak mungkin dapat berkembang tanpa adanya bahasa. Untuk mengembangkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi kepada masyarakat yang multi etnis diperlukan satu bahasa yang dipahami oleh berbagai masyarakat. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dikenal oleh hampir seluruh rakyat Indonesia .
Politik Bahasa Nasional • Politik bahasa nasional adalah pengelolaan penggunaan bahasa nasional, untuk diteliti dan dikembangkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. • Menurut Dendy Sugono, Politik bahasa nasional adalah kebijakan di bidang kebahasaan dan kesastraan secara nasional, yaitu kebijakan yang meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan penggunaan bahasa asing. • Kongres bahasa Indonesia dan Undang-Undang bahasa adalah piranti politik bahasa nasional yang sangat strategis untuk pengembangan bahasa ke depan.
Undang-Undang Bahasa • Sejak tanggal 9 Juli 2009 keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan”. • Bab dan pasal-pasal, yang mengatur tentang bahasa, yaitu:
BAB III BAHASA NEGARA Bagian Kesatu Umum Pasal 25 (1) Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi Negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. (3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembang dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media masa.
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 26 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi Negara. Pasal 28 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat Negara lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 29 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. (2) Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. (3) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga Negara asing.
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 30 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Pasal 31 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/bahasa Inggris.
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 32 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. (2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 33 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi lingkungan kerja pemerintah dan swasta. (2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 34 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Pasal 35 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. (2) Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing.
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 36 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksaud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 37 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam ramburambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah/bahasa asing.
Bagian Kedua Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 39 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. (2) Media massa sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Pereturan Presiden.
Bagian Ketiga Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia.
Pasal 41 (1) Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman. (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Kelima Lembaga Kebahasaan • Lembaga Kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal; 44 ayat (2) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada menteri.
Bagian Ketiga Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia.
Pasal 42 (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. (2) Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah oleh pemerintah daerah dibawah koordinasi lembaga kebahasaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia. Pasal 43 (1)Pemerintah dapat memfasilitasi warga Negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi untuk meningkatkan kompetensi berbahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Terima Kasih Supriyadi, S.Pd., M.Pd.
