I. PENDAHULUAN Pengaduan yang masuk pada bulan Nopember 2014 berjumlah 743 aduan. Pengaduan tersebut telah selesai ditangani sejumlah 718 pengaduan (97%). Pengaduan secara akumulatif sebanyak 47.885 pengaduan dengan pengaduan yang telah selesai 99,21%. Jumlah pengaduan yang berstatus proses sampai dengan bulan sebelumnya sebanyak 378 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses pada bulan Nopember sebanyak 25 pengaduan. Pengaduan yang belum selesai ditangani sebagian besar merupakan temuan Inspektorat Daerah (ITDA). Pengaduan ITDA
yang telah didata sampai dengan bulan Nopember
berjumlah 911 kasus. Penyimpangan dana hasil temuan ITDA mencapai 3,5 Milliar dengan dana 1,7 Milliar (49%). Kasus hasil temuan BPKP sampai tahun 2013 sebanyak 1.521 kasus. Sedangkan kasus yang berkategori penyimpangan dana berjumlah 245 kasus. Nilai penyimpangan dana temuan ini mencapai 11,093 Milliar dengan dana yang telah kembali sebanyak 8,9 Milliar (80,44%). Penyimpangan dana yang dilaporkan masyarakat sebanyak 130 kasus. Nilai penyimpangan dana yang telah dilaporkan tersebut mencapai 2,5 Milliar. Dana yang telah disimpangkan tersebut telah dikembalikan sebanyak 1,070 Milliar (42%). Kasus-kasus penyimpangan dana yang terus bertambah nilai penyimpangan dananya. Penyimpangan dana yang merupakan temuan BPKP, temuan ITDA, dan penyimpangan dana yang dilaporkan masyarakat yang disebabkan telah melemahnya pengendalian dan pengawasan semua pihak terhadap pelaksanaan kegiatan. Serta tindak-lanjut dari penyelesaian kasus-kasus yang belum selesai 100% dan memerlukan kerjasama dan koordinasi dari semua pihak. Kasus-kasus temuan yang belum diselesaikan pada tahun 2013 dan sebelumnya dan kaitannya dengan masa penyelesaian kasus tersebut serta penutupan kasus pada periode tertentu, seperti : penutupan kasus-kasus sebelum dan sampai tahun 2012. Penyusunan artikel Best practice dari penanganan kasus-kasus penyimpangan/ permasalahan yang selesai ditangani, yang telah disepakati di dalam EGM tahun 2013. Artikel best practice ini telah dikirimkan secara rutin dari beberapa KMW Provinsi. Artikel best practice ini diharapkan suatu saat menjadi Buku Best practice penanganan masalah model PNPM Mandiri Perkotaan. Selain itu, perlu dibangun pula best practice pemerintah daerah yang memiliki system penanganan pengaduan yang terintegrasi atau pengawasan program yang berbasis
1
masyarakat. System yang dibangun ini tidak hanya dipegang dan dikendalikan oleh konsultan tetapi dikendalikan dan dimonitoring oleh pemerintah daerah.
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Data pengaduan yang masuk pada bulan Nopember 2014 sebanyak 743 pengaduan. Pengaduan telah selesai ditangani sebanyak 718 pengaduan (97%). Pengaduan yang masih status proses 25 kasus. Sebanyak 22 kasus merupakan kasus temuan ITDA yang dilaporkan oleh Provinsi Jawa Barat.
Temuan ITDA di Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur. Kegiatan temuan ITDA yang berkaitan dengan kegiatan tersebut berkaitan dengan mekanisme dan prosedur yang tidak sesuai aturan dalam pedoman. Pun Begitu, yang terjadi di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Provinsi DKI Jakarta memiliki pengaduan paling banyak dari provinsi lainnya pada bulan Nopember 2014. Pengaduan di Provinsi DKI Jakarta telah selesai 100 % ditangani. Pengaduan yang masuk pada bulan Nopember 2014 di Provinsi DKI Jakarta lebih banyak berkaitan dengan sosialisasi di lokasi RW baru dan pelaksanaan pencairan dana APBD.
2
Temuan ITDA yang telah direkam dalam data SIM PPM sejumlah 911 kasus. Temuan ITDA ini seluruhnya telah selesai ditangani di setiap Provinsi. Kecuali kasus penyimpangan dana masih 34 kasus yang belum selesai tertangani dari 168 kasus penyimpangan. Pun begitu dengan temuan BPKP yang telah direkam dalam SIM PPM sebanyak 1.521 masih terdapat 167 kasus belum terselesaikan. Juga kasus yang berkaitan dengan penyimpangan dana dari 250 kasus penyimpangan dana temuan BPKP, terdapat 23 kasus penyimpangan yang belum selesai tertangani. Temuan ITDA yang berkaitan dengan penyimpangan dana dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut : TAHUN 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 Grand Total
PROSES
SELESAI
Grand Total
4 2 7 21 34
1 2 20 21 32 34 24 134
1 2 20 25 34 41 45 168
Penyimpangan dana hasil temuan ITDA sampai tahun 2010 telah selesai ditangani. Pada periode temuan ITDA tahun 2011 – 2014 masih tersisa kasus-kasus penyimpangan dana yang belum selesai ditangani. Penyimpangan dana dari temuan ini yang status prosesnya masih banyak ada pada tahun 2014. Kasus pada tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya.
B. Penyimpangan dana 1. Penyimpangan Hasil Temuan BPKP Kasus penyimpangan dana dari temuan BPKP yang terbanyak terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 80 kasus (33% ) kasus penyimpangan terbanyak kedua terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 42 kasus dan Provinsi Sumatera selatan sebanyak seperti grafik berikut :
3
Nilai penyimpangan dana temuan BPKP mencapai 11 Milliar dengan total dana yang telah kembali (status Nopember 2014) mencapai 8,9 Milliar (80,44%) . Provinsi dengan nilai penyimpangan dana tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan dengan total penyimpangan mencapai 3 Milliar, dengan dana yang telah kembali mencapai 2,8 Milliar (93%). Provinsi Jawa barat yang memiliki kasus terbanyak berada diurutan ke-6. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :
2. Penyimpangan dana Temuan ITDA Penyimpangan dana hasil temuan ITDA terdapat 168 kasus dengan jumlah kasus terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 63 kasus (37%), disusul oleh Sumatera Utara 42 Kasus (25%), dan Provinsi Sumatera selatan 25 kasus (15%).
4
Nilai penyimpangan hasil temuan ITDA sejumlah 3,5 Milliar dengan nilai penyimpanigan tertinggi sebesar 1,4 Milliar. Nilai penyimpangan tertinggi tersebut terdapat di Provinsi Banten. Disusul Provinsi Jawa barat dengan Nilai penyimpangan mencapai 710 juta dengan dana yang telah kembali 379 juta (53%). 3. Penyimpangan dana Temuan Masyarakat Penyimpangan dana hasil temuan/ laporan masyarakat sebanyak 129 kasus dengan kasus yang belum selesai ditangani 13 kasus. Provinsi dengan
kasus tertinggi terdapat di
Provinsi Jawa Barat kembali, sebanyak 51 kasus. Nilai penyimpangan dana dari temuan masyarakat mencapai 2,55 Milliar. Kasus penyimpangan tersebut dananya telah kembali 1,042 Milliar (42%).
5
Provinsi dengan kasus penyimpangan temuan masyarakat tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan 51 kasus (39%). Nilai penyimpangan dana kasus-kasus di Provinsi Jawa Barat mencapai 457 Juta. Sedangkan Nilai penyimpangan dana tertinggi berada di Provinsi Banten sebanyak 851 juta. Nilai pengembalian dana penyimpangan dana kasus di Provinsi Banten baru 38 juta (4,2%).
C. Pengaduan berdasarkan asal aduan Asal pengaduan sampai dengan bulan
Nopember 2014 masih terbanyak di tingkat
kelurahan. Pengaduan pada tingkat kelurahan yang masuk pada bulan ini sebanyak 605 aduan. Pengaduan yang telah selesai pada tingkat tersebut sebanyak 593 pengaduan (98%).
6
Pengaduan pada tingkat kelurahan yang masih status proses sebanyak 12 kasus. Kasus tersebut yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur dan ekonomi yang dilaksanakan tidak sesuai prosedur dan menjadi temuan ITDA. Kasus-kasus ini sebagian besar terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kasus pada tingkat Kabupaten yang belum selesai terdapat di Kota Sukabumi pada kegiatan pelaksanaan infra-struktur dan ekonomi yang tidak sesuai dengan prosedur. Kasus ini ada yang dilaporkan masyarakat dan adapula yang hasil temuan ITDA.
D. Media Pengaduan
Pengaduan melalui media tatap langsung sampai dengan bulan Nopember 2014 mencapai 696 pengaduan (93,8%) dengan kasus selesai 696 aduan. Pengaduan melalui buku pengaduan 26 pengaduan dengan status 92,3% proses. Pengaduan melalui media lain sudah selesai ditangani.
7
III. Kesimpulan 1. Pengaduan pada bulan Nopember 2014 telah masuk dan dikelola sebanyak 743 pengaduan dan telah selesai ditangani 97%. Pengaduan yang berstatus proses merupakan kasus dari temuan ITDA. 2. Penyimpangan dana baik dari temuan BPKP, ITDA dan laporan masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah kasusnya. Begitupun dengan nilai penyimpangan dananya. 3. Kasus-kasus penyimpangan dari temuan BPKP, ITDA dan laporan masyarakat lebih banyak ditemukan di Provinsi Jawa Barat. Namun nilai penyimpangannya sangat kecil-kecil dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera selatan. 4. Kasus penyimpangan dana yang penanganannya cenderung lambat ada pada laporan masyarakat. Nilai penyimpangannya pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan tahun 2010 dan tahun 2014 terjadi peningkatan nilai penyimpangan dana menjadi 500% tetapi total dana yang kembali baru mencapai 42%. 5. Sistem penanganan terpadu dan terintegragsi (Community Base Monitoring) dibawah kendali TKPKD harus segera mulai diterapkan dimasing-masing kota/kabupaten. Hal ini seiring
dengan
semakin
banyaknya
kasus-kasus
dan
temuan
yang
memerlukan
keterlibatan semua pihak. Terutama dari pihak kepolisian, kejaksaan dan Satker pemerintah daerah sehingga bila terdapat kasus-kasus penyimpangan dana tidak langsung diserahkan oleh pihak berwajib. Hal ini telah diinisiasi oleh Kota Tangerang selatan yang menyelenggarakan lokakarya pada tanggal 6 Desember 2014 dengan Narasumber Bappeda dari Kabupaten Majalengka yang telah menerapkan system CBM tersebut.
Jakarta, 19 Desember 2014
PPM KMP PNPM WILAYAH-1
8
9
