BAB I PENDAHULUAN. dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum, agar tidak menyimpang dari politik

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kehidupan ekonomi di dalam proses perkembangan dan perilakunya diatur dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum, agar tidak menyimpang dari politik pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. Di negara-negara yang perkembangan ekonominya maju, pranata-pranata hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan untuk mengantisipasi proses dan perilaku ekonomi, mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Sementara fenomena yang terjadi di negara yang sedang berkembang, pranata hukum di bidang ekonomi atau perdagangannya belum mampu mengakomodir aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi. 1 Para pelaku ekonomi cenderung memiliki nilai yang bertolak dari premis “memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya”.

Kondisi

ini

akan

berpotensi

menyebabkan

terjadinya

penyimpangan di bidang kejahatan ekonomi, yang kadang-kadang tidak diketahui oleh masyarakat luas, karena dilakukan

dengan

modus operandi yang

tersembunyi dan canggih. 2Modus operandi yang tersembunyi dan canggih tersebut sering dilakukan dalam bidang Hak Merek yang merupakan Hak Atas Kekayan Intelektual (HKI). Implementasi Hukum merek banyak mengalami

1

Erma Wahyuni dkk, Kebijakan Dan Manajemen Hukum Merek(Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI),2011) hlm. 1. 2 Ibid., hlm.2.

1 Universitas Sumatera Utara

2

persoalan. Proses pendaftaran yang diperkirakan selesai dalam waktu satu atau dua minggu ternyata memakan waktu satu tahun atau bahkan lebih. Hal ini juga yang membuat para pelaku ekonomi mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan merek dagangnya ke Dirjen HKI . 3 Mengingat kenyataan tersebut, merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungananya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Sejak industrialisasi berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan. Dalam era perdagangan global, peranan merek menjadi penting terutama untuk menjaga persaingan bisnis yang sehat. 4 Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas suatu produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Perdagangan

barang

dan

jasa

di

dalam

lalu

lintasnya,

selalu

diperdagangkan menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda

pengenal

yang

menunjukkan

asal

barang

dan

jasa,

sekaligus

menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya

3

Ibid., hlm. 5. setiap persaingan yang bertentangan dengan praktek yang jujur dalam industri dan bisnis dianggap sebagai persaingan curang. Tindakan-tindakan yang dianggap sebagai persaingan curang menurut konvensi Paris 1883 adalah semua tindakan yang menimbulkan kebingungan dengan berbagai cara apapun yan terkait dengan pendirian, barang-barang atau kegiatan industri atau bisnis dari kompetitor. Valerie Selvie, “ Perlindungan Hukum Merek Terkenal Tidak Terdaftar di Indonesia”, Jurnal Gloria Juris, Vol. 6, No. 2, Mei-Agustus 2006, hlm. 157. 4

Universitas Sumatera Utara

3

Merek yang adalah salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini yang perlu untuk dilindungi. Perlindungan itu sendiri berupa pendaftaran merek kepada Dirjen HKI. Berkaitan dengan pendaftaran merek, wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip Good Faith. Walaupun pemerintah telah memberlakukan prinsip itikad baik, mengatur tentang tata cara pendaftaran akan suatu merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan serta perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar, tetapi masih sering didapati permasalahan dalam pemeriksaan merek dan hal yang sering menjadi permasalahan adalah mengenai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan mengenai merek terkenal. 5 Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (well-known mark). 6Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian( individuality )serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan,Apabila suatu perusahaan

5

Firmansyah, “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Tindakan Passing Off Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,”Jurnal Ilmiah, 2014, hlm. 1. 6 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right, cet. 4(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),hlm. 359.


4

mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (bad faith) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat. 7 Pembajakan terhadap suatu merek dalam kehidupan sehari-haribanyak sekali terjadidi sekitar kita. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak terhadap dua hal, yaitu Pertama, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan Kedua, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut 8. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek(selanjutnya disebut UU Merek 2001) bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU Merek 2001. Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran merek. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat : 1.

memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau

7

Darmadi Durianto dkk, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek(Jakarta: Gramedia Utama Pustaka, 2011), hlm. 22. 8 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek(Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 29.


5

2.

persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat. 9 Gugatan pembatalan yang diajukan memiliki pengaturan tambahan jika

gugatan tersebut diajukan terhadap merek dagang terkenal, karena pengaturan mengenai merek terkenaljuga diatur dalam Konvensi Paris, yang mana Indonesia juga menjadi negara peserta dalam Konvensi tersebut. Pasal 6 bis Konvensi Paris menyebutkan jika pendaftaran dilakukan dengan itikad buruk tidak ada batas waktu untuk memintakan pembatalan. Pasal 69 ayat 1 UU Merek 2001 mengatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Merek yang telah terdaftar dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun tidak dapat diajukan kembali gugatan pembatalan, kecuali merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Karena gugatan pembatalan yang diajukan lewat dari jangka waktu lebih dari 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek merupakan gugatan pembatalan yang telah kadaluarsa. 10 Terdapat perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal dimana merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik ex officio ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli. 11

9

Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung:P.T. Alumni,2011), hlm.147 10 Lihat Undang-Undang Merek Tahun 2001 11 OK. Sadikin, Op.cit, hlm. 340.


6

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan kajian mendalam berkaitan dengan akibat hukum yang terjadi terkait dengan gugatan pembatalan oleh merek dagang terkenal jika gugatan yang diajukan ternyata telah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan yang ada di Indonesia yaitu UU Merek 2001 dimana dalam Konvensi Paris merek dagang terkenal memiliki perlindungan khusus. Mempertimbangkan hal tersbut, perlu dilakukan studi tentang “Gugatan Pembatalan Merek Dagang Terkenal Yang Telah Kadaluarsa Jangka Waktunya Ditinjau Dari UU Merek 2001.”

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain: 1.

Bagaimanakah perlindunganhak merek di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan nasional ?

2.

Bagaimanakah pembatalan pendaftaran merek di Indonesia ?

3.

Bagaimanakah gugatan pembatalan merek dagang terkenal yang telah kadaluarsa jangka waktunya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ?


7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Adapun tujuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selain itu, yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : a. Mengetahui perlindungan hak merek di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan nasional. b. Mengetahui pembatalan pendaftaran merek di Indonesia. c. Mengetahui gugatan pembatalan merek dagang terkenal yang telah kadaluarsa jangka waktunya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 2. Manfaat penelitian a. Secara teoritis, penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran dan uraian yang komprehensif mengenai gugatan pembatalan oleh merek dagang terkenal yang jangka waktunya telah lewat atau telah kadaluarsa sesuai dengan peraturan UU Merek 2001, serta menambah wawasan ilmiah baik dalam bidang ini maupun dalam bidang terkait lainnya. b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan materi bagi para pembacanya baik umum maupun para akademisi ataupun sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa yang


8

ingin membahas tentang gugatan pembatalan merek dagang terkenal yang telah kadaluarsa jangka waktunya ditinjau dari UU Merek 2001.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkanhasilpenelitiandanpemeriksaan

di

PerpustakaanPusat

Universitas Sumatera Utara dan FakultasHukumUniversitas Sumatera Utara makadiketahuibahwabelumpernahdilakukanpenulisan

yang

serupamengenai

“Gugatan Pembatalan Merek Dagang Terkenal Yang Telah Kadaluarsa Jangka Waktunya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001”. Penulisan skripsi ini dimulai dari mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hak merek, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau media cetak maupun media

elektronik.

Dengandemikiankeaslianpenulisanskripsiiniadalah

ide

sendiridandapatdipertanggungjawabkansecaraalamiahdanakademik.

E. Tinjauan Kepustakaan Secara subtantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan tekonolgi. 12 Sedangkan Helianti Hilman, dalam makalah yang berjudul Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HKI

12

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia ( Bandung:PT.Alumni, 2003), hlm.2.


9

memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung HKI tersebut.Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. 13 Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis.Dengan merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek. Pasal 1 angka 1 UU Merek 2001 Tentang Merek diberikan pengertian atau batasan tentang mereksebagai berikut : Merek adalah tanda yang berupa gambar nama, kata, hurufhuruf,angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsurunsurtersebut yang memiliki daya pembedaan digunakandalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua dari DepartemenPendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang mereksebagai berikut : Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik,produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yangdihasilkan sebagai tanda 13

Helianti Hilman,Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang “Masalah-masalah Kepailitan dan WawasanHukum Bisnis Lainnya”, 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta, hlm. 4.


10

pengenal, cap (tanda) yang menjadipengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. 14 Berdasarkan pada reputasi dan kemasyhuran merek dapatdibedakan dalam tiga jenis, yakni merek biasa (normal makes), merekterkenal (well know marks), dan merek termasyhur (famous marks). Untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yangmemiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatanpancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa sajayang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhankeakraban (familiar attechement) dan ikatan mitos (mythical context)kepada segala lapisan konsumen. 15 Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Merek 2001, kriteria untuk menentukan bahwa suatu merekbarang atau jasa sudah masuk dalam katagori merek terkenal (wellknow mark) adalah dilihat dari : dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat tentangmerek tersebut. Dengan memperhatikan reputasi merek terkenal yang diperolehkarena promosi yang gencar dan besarbesaran.Investasi dibeberapa negara didunia yang dilakukan oleh pemiliknyadan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. 16 Salah satu ciri utama dari merek terkenal adalah bahwa reputasi merek tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk. Contohnya, Marlboro adalah merek yang diasosiasikan dengan produk-produk tembakau. Ternyata, merek tersebut juga dipakai untuk pakaian. Para konsumen dapat menyaksikan 14

Getas I Gusti Gede, Peranan Merek Dalam Dunia Usaha (Denpasar: Upada Sastra, 1996,) hlm. 2. 15 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan BudayaHukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005)hlm. 87. 16 Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001


11

bahwa hampir seluruh jenis barang yang tidak berhubungan dengan merek terkenal telah dieksploitasi untuk jenis barang dan jasa yang bebeda. Kecenderungan yang sama juga muncul pada merek-merek seperti Porsche dan Caterpillar. Ciri dari merek terkenal adalah bahwa perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek tersebut didaftarkan. Perlindungan ini dijamin dalam Pasal 6 ayat 2 dari UU Merek 2001. 17 Berdasarkan UU Merek 2001, merek yang telah terdaftar dapat diajukanpermohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan ataudirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut.Menurut UU Merek 2001, permohonan pembatalanmerek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihakyang berkepentingan atau merasa dirugikan. Putusan Pengadilan Niagatersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung danupaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Dalam hal penggugat atautergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatandiajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangkawaktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan denganmoralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. 18

17

Tim Lindsey dkk, Op.cit ,hlm.150. Pasal 69 undang-undang nomor 15 tahun 2001

18


12

F. Metode Penelitian Metode penulisan yang digunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar dapat terarah dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah antara lain : 1.

Spesifikasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam

pembahasan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. 19 Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Deskriptif , yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat suatu teori yang baru. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

19

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat(Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007), hlm. 33.


13

2.

PenelitianData Data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat yaitu UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Paris Union Convention, dan International Union for the Protection of Industrial Property. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, laporan makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian. c. Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 3. Teknik pengumpulan data Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research).Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan suatu penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau di sebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih di kenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.


14

Metode library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran dan majalah. 4. Analisa data Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data yang hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan di bahas. Analisa data dilakukan dengan : 20 a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relavan dengan permasalahan yang diteliti. b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian c. Mensistematiskan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin. d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal, atau doktrin yang ada. e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Dalam memudahkan penulisan skripsi ini maka 20

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45.


15

diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan skripsi, rumusan permasalahan sebagai topik yang akan dibahas secara mendalam, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II

PERLINDUNGAN HAK MEREK DI INDONESIA Bab ini akan membahas mengenai bagaimana sejarah pengaturan merek di Indonesia, perlindungan hak merek di Indonesia, pengertian dan ruang lingkup hak merek di indonesia, kriteria merek dagang terkenal di Indonesia dan sumber hukum merek dagang terkenal.

BAB III

PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA Bab ini akan membahas mengenai, suatu merek yang dapat didaftarkan yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, prosedur pendaftaran merek di Indonesia, dan pembatalan pendaftaran terhadap merek dagang di Indonesia


16

BAB IV

GUGATAN PEMBATALAN MEREK DAGANG TERKENAL YANG

TELAH

KADALUARSA

JANGKA

WAKTUNYA

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 Bab ini akan membahas mengenai, kadaluarsa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, analisis kasus yang berkaitan dengan gugatan pembatalan merek dagang yang telah kadalursa tersebut, dan penafsiran hakim terkait gugatan pembatalan yang telah kadaluarsa. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang memungkinkan berguna bagi orang-orang yang membacanya.


BAB I PENDAHULUAN. dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum, agar tidak menyimpang dari politik

Recommend Documents