1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kas merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu organisasi atau perusahaan. Kas dapat diartikan sebagai uang, kas atau uang tersebut dapat berbentuk tunai ataupun rekening bank yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.. Karena kas begitu penting maka pengelolaannya pun merupakan kegiatan yang penting pula yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatankegiatan
organisasi
atau
perusahaan.
Kegiatan
penerimaan
dan
pengeluaran kas sering juga dimasukkan dalam anggaran suatu perusahaan. Tanpa penerimaan dan pengeluaran kas tidak ada perusahaan atau organisasi yang dapat berjalan secara normal. Oleh karena itu kegiatan ini harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Informasi
akuntansi
pertanggungjawaban
bermanfaat
untuk
memperjelas peran manajer atau pimpinan suatu perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban yang akan penulis bahas adalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara atas penerimaan dan pengeluaran kas Negara atau Kas Daerah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Karena seperti kita ketahui bahwa setiap instansi pemerintah di daerah memperoleh anggaran dari pemerintah daerah kota yang kemudian akan disalurkan ke kantor unit
2
kerja yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masingmasing. Dengan anggaran yang diterima dari pemerintah tersebut, penulis mencoba menganalisis apakah telah dilakukan pencatatan dengan prinsip akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karena walaupun secara prosedur pelaporan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 namun dimungkinkan terjadi hal-hal seperti : 1) Adanya kebocoran Anggaran pada pelaksanaannya. 2) Adanya penyalahgunaan Anggaran mengingat relatif rendahnya kemampuan dan Sumber Daya Manusia di Birokrasi Pemerintahan. Melihat pentingnya peranan akuntansi pertanggungjawaban pada kantor dinas tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengambil
judul
“Analisis
Akuntansi
Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat”. B. Perumusan Masalah Dalam penulisan skripsi ini pokok permasalahan yang akan di bahas oleh penulis adalah : 1. Apakah peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan penerimaan (Revenue Center) dan pengeluaran kas (Cost Center) pada Dinas
3
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan teori Akuntansi Sektor Publik dan teori Sistem Pengendalian Manajemen yang berlaku secara umum ? 2. Apakah pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan (Revenue Center) dan pengeluaran kas (Cost Center) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat sudah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui apakah peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah khusunya yang berkaitan dengan penerimaan (Revenue Center) dan pengeluaran kas (Cost Center)
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Depok Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan teori Akuntansi Sektor Publik dan teori Sistem Pengendalian Manajemen yang berlaku secara umum. b. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah atas penerimaan (Revenue Center) dan pengeluaran kas (Cost Center) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat sudah dicatat dan dilaporkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4
2. Manfaat skripsi ini adalah: a. Bagi Penulis Sebagai sarana untuk menambah dan memperoleh wawasan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu manajemen maupun akuntansi, sehingga di harapkan mampu untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan tersebut dalam kegiatan yang sebenarnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. b. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu bahan perbandingan bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat untuk lebih memperhatikan lagi penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan bisa di pertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan anggarannya dapat berjalan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Bagi pembaca Sebagai bahan referensi bagi penulis lainnya yang tertarik dalam bidang analisis kinerja dan topik yang relevan dalam penelitian yang penulis lakukan. D. Pembatasan Masalah Sesuai dengan tema skripsi ini, maka pembahasan masalah ini hanya di batasi pada akuntansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Kependudukan dan
5
Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat, pengelolaan yang dimaksudkan disini adalah keuangan daerah yang berada dinaungan instansi Pemerintah Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
