MASALAH PERBATASAN NKRI
Disusun oleh: Nama
: Muhammad Hasbi
NIM
: 11.02.7997
Kelompok
:A
Jurusan
: D3 – MI
Dosen
: Kalis Purwanto
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Jl. Ring Road Utara, Condong Catur Yogyakarta
ABSTRAK Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) antara lain dengan negara India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG), sedangkan perbatasan laut (maritim) pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Belum tuntasnya pemerintahan Indonesia dalam penentuan garis batas negara kita terhadap negara lain dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan antar negara seperti pengeklaiman beberapa daerah di dekat perbatasan indonesia dengan malaysia(kalimantan barat), untuk menghindari hal tersebut maka telah ditetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional dengan program antara lain: Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir. Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak di wilayah Perbatasan negara.
1. LATAR BELAKANG Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, wilayah negara adalah tinggalan Hindia Belanda, dan belum menjadi negara kepulauan. Menurut Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, maka batas laut teritorial Indonesia adalah 3 mil laut dari pantai. Dengan demikian maka perairan antar pulau pada waktu itu adalah wilayah internasional. Wilayah laut kita dengan rezim hukum laut seperti disebut di atas hanyalah seluas kira-kira 100.000 km2. Secara fisik pulau-pulau Indonesia dipisahkan oleh laut, walaupun secara kultur konsep kewilayahan kita tidak membedakan penguasaan antara laut dan darat. Bangsa Indonesia adalah satusatunya bangsa di dunia yang menamakan wilayahnya sebagai tanah air. Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI melalui deklarasi Perdana Menteri Ir. Djuanda mengklaim seluruh perairan antar pulau di Indonesia sebagai wilayah nasional. Deklarasi di atas yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, adalah pernyataan jati diri sebagai negara kepulauan, di mana laut menjadi penghubung antar pulau, bukan pemisah. Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan kita anugerah yang luar biasa. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua dan dua samudra dimana paling tidak 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan kita. Wilayah laut yang demikian luas dengan 17.500-an pulau-pulau yang mayoritas kecil memberikan akses pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, mineral langka dan juga media perhubungan antar pulau yang sangat ekonomis.
2. BATAS WILAYAH INDONESIA Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut
(maritim).Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga. Belum tuntasnya penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan keduanya di masa datang. Di samping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat menggangu hubungan antar negara.
Perbatasan Indonesia-Australia Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RIAustralia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia, di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.
Perbatasan Indonesia-Singapura Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Sinagpura, telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan
pasir
laut.
Kerusakan
ekosistem
yang
diakibatkan
oleh
penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan.
Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.
Perbatasan Indonesia-Malaysia Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antar kedua negara
adalah
masalah
pelintas
batas,
penebangan
kayu
ilegal,
dan
penyelundupan.
Perbatasan Indonesia-Timor Leste Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.
Perbatasan Indonesia-Filipina Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang harus dicermati. Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang secara berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua negara secara bilateral.
Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.
Perbatasan Indonesia-Vietnam Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ke dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.
Perbatasan Indonesia-India Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-
titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan.
Perbatasan Indonesia-Thailand Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas Kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosio-ekonomi karena keberadaan masyarakat pantai Indonesia.
Perbatasan Indonesia-Republik Palau Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak.
3. BATAS MARITIM DENGAN 10 NEGARA TETANGGA BELUM TUNTAS Batas wilayah maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga hingga saat ini belum sepenuhnya tuntas. Bahkan, Indonesia belum membuat kesepakatan apa pun dengan dua negara tetangga: Timor Leste dan Palau. "Harus segera ada penyelesaian (batas maritim) agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran wilayah," kata Kepala Dinas Hidro-oseanografi Markas Besar TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Sugeng Supriyanto, Senin (6/7) di Pontianak, Kalimantan Barat, saat menyosialisasikan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Kecuali dengan Timor Leste dan Palau, delapan negara sudah menyepakati batas maritim dengan Indonesia meski belum sempurna. Kedelapan negara tersebut adalah India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, dan Australia. Hal yang disepakati dengan delapan negara tetangga tersebut, antara lain, tentang landas kontinen dan batas teritorial laut. "Untuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sejauh 200 mil dari garis pangkal, sebagian masih belum disepakati negara tetangga," katanya. Sugeng menambahkan, dengan Timor Leste, saat ini sudah ada pembicaraan tentang batas darat. "Pembahasan batas laut dilakukan setelah batas darat selesai disepakati. Mungkin dalam waktu dekat," katanya. Klaim Malaysia Tentang batas maritim dengan Malaysia, Sugeng menyatakan masih ada tiga wilayah yang belum disepakati bersama dan justru diklaim Malaysia. "Batas laut teritorial dengan Malaysia di Selat Malaka bagian selatan masih dalam perundingan. Batas laut teritorial di Tanjungdatu atau yang lebih dikenal dengan
Gosong Niger di Kalimantan Barat dan perairan Sebatik di Kalimantan Timur (Kaltim) juga belum disepakati," katanya. Terkait klaim wilayah Ambalat yang pernah memanas, menurut Sugeng, justru selama ini wilayah itu aman-aman saja. Pelanggaran wilayah hanya di daerah Karang Unarang, belum sampai ke wilayah Ambalat. Belum adanya kesepakatan batas dengan Malaysia tidak hanya terjadi di wilayah
maritim,
tetapi
121/Alambhanawanawai
juga
Kolonel
di
darat.
Nukman
Komandan
Kosadi
Resor
beberapa
Militer
waktu
lalu
mengatakan, masih ada lima tapal batas darat di Kalbar yang belum disepakati. Lima tapal batas tersebut adalah Camar Bulan di Kabupaten Sambas, patok D400, daerah Gunung Raya, Sei Buan, dan Batu Aum di Kabupaten Bengkayang.
4. KESIMULAN DAN SARAN Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulaupulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.
Menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, dengan programprogram antara lain : Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan : (i)
pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigási, dan transportasi,
(ii)
penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik pedesaan, Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara. Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di
wilayah perbatasan, melalui kegiatan : (i)
penetapan garis batas negara dan garis batas administratif,
(ii)
peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah Perbatasan Negara (CIQS). Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara
adminstratif terletak di wilayah Perbatasan Negara.
5. REFERENSI http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 243:isu-kritis-batas-wilayah-indonesia http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/batas-maritim-dengan-10-negaratetangga-belum-tuntas Kusumaatmadja, Sarwono http://www.beritamaritim.com/opini/index.shtml http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&i d=98&Itemid=98
