27/05/15
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI
Oleh: Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K., M.Sc
Outline LATAR BELAKANG
PENGALAMAN UPN “VETERAN”
PERMASALAHAN PERBATASAN
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI
1
27/05/15
Latar Belakang
Wilayah perbatasan: wilayah kedaulatan negara Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RPJP 2005-2025) Kebijakan Pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas SDM, ekonomi, dan wawasan kebangsaan
UU RI 20/2003 tentang Sisdiknas: kewajiban PT menyelenggarakan penelitian dan PkM. • . UU RI 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi: PkM mengamalkan dan membudayakan iptek dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
UU RI N0. 17/2007: RPJP Tahun 2005-2025.
2
27/05/15
VISI DAN SESANTI VISI UPN “VETERAN” YOGYAKARTA
Menjadi Universitas Pionir Pembangunan Yang Dilandasi Jiwa Bela Negara di Era Global SESANTI
Widya Mwat Yasa
PENGALAMAN UPN “VETERAN”
3
27/05/15
4
27/05/15
60 50 40
HT
Persentase Penyakit Terbanyak
Cephalgia
Hipertensi
DM+OA
Cephalgia
20
GIT
DM+OA
10
ISPA
GIT
30
0
Peny Kulit Lain-Lain
5
27/05/15
MENGAPA PERLU TINDAK LANJUT ? 1. Program yang ada membutuhkan penanganan serius untuk keberlanjutannya 2. Permasalahan kompleks: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, han-kam 3. Di sisi lain UPN memiliki sumberdaya yang mampu. 4. Sesuai arahan Menhan melalui Sekjen Kemhan agar ada tidaklanjut dari kegiatan KKN di perbatasan
Permasalahan Wilayah Perbatasan Bidang Kewilayahan: transportasi dan akomodasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Jiwa Nasionalisme Peningkatan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Peningkatan prasarana, sarana, dan teknologi
6
27/05/15
Perlu format Perlu pemetaan yang secara menyeluruh berkelanjutan permasalahan di agar: lapangan. banyak warga yang dapat Perlu format yang berpartisipasi; me “nasional”, teknologi tepat sehingga perlu melibatkan banyak guna yang ada dapat pihak: lembaga memberikan nilai pendidikan, pemerintah prov/ tambah bagi masyarakat. kab/kota, dan masyarakat.
Format olimpiade kebangsaan dapat diunggulkan menjadi program nasional. Program kesehatan sangat dibutuhkan warga di wilayah perbatasan
PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS) PENGELOLA KAWASAN PERBATASAN 1. Menko-menko Kesra Polhukam, Perekonomian 2. Menteri Dalam Negeri 3. Menteri Luar Negeri; 4. Menteri Pertahanan; 5. Menteri Hukam; 6. Menteri Keuangan; 7. Menteri PU; 8. Menteri Perhubungan; 9. Menteri Kehutanan; 10. Menteri Kelautan dan Perikanan; 11. Menteri Dikbud
12. Menteri PPN/Kepala BaPPeNas; 13. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; 14. Menteri Ristek; 15. Menteri Kesehatan; 16. Panglima TNI; 17. Kapolri; 18. Kepala BIN; 19. Kepala BIG; 20. Gubernur, Bupati, Walikota
7
27/05/15
PERAN UPN “VETERAN” Menjalankan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Menjalankan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. UU No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pasal 18 Ayat 1 dan Pasal 19 ayat 1: peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan perbatasan dilakukan dalam bentuk: a) Mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan b) Menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan
PERAN UPN “VETERAN”
1. Pengembangan Potensi Pertahanan Nir-militer. 2. Penelitian Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga. 3. Penelitian Kearifan Lokal. 4. Penelitian Bersifat Teknis: penelitian tentang pemanfaatan teknologi tepat guna, kerawanan terhadap bencana. 5 . Penelitian Tentang Resolusi Konflik Di Kawasan Perbatasan.
8
27/05/15
PERANAN UPN “VETERAN” PENGEMBANGAN 6. Prog. KKN Tematik Perbatasan. 7. Prog. Magang/Internship. 8. Prog. Kuliah Lapangan dan TA 9. Prog. Penanganan Resolusi Konflik 10. Prog. Sarjana Penggerak 11. Prog. Pembangunan Kawasan Perbatasan. 12. Dampingan Langsung Pemberdayaan Masyarakat.
KEMENTERIAN; LEMBAGA; BADAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA; DAN PT
9
27/05/15
RENCANA USULAN PROGRAM KE KEMENTERIAN/LEMBAGA
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
Kajian Penguatan Kelembagaan BNPP.
KEMENTERIAN PERTAHANAN:
KEMENTERIAN ESDM:
Seminar Kebangsaan dan Belanegara
Penyusunan Peta wilayah pertambangan di kawasan perbatasan.
Lomba Olimpiade Kebangsaan Kajian Aspek Sosial Untuk Tingkat PAUD, Sekolah Ekonomi Lintas Dasar, Sekolah Batas Negara Menengah Pertama dan Atas.
Program pemetaan potensi sumberdaya bumi di wilayah perbatasan.
RENCANA USULAN PROGRAM KE KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PU: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: Kajian hukum lintas batas, misal: illegal trading, illegal mining, illegal migration, illegal logging, human traficking, people smuggling, illegal fishing, sea piracy, dan contraband.
Kajian dukungan Sektor ke-PU-an: KEMENTERIAN KEUANGAN: Seminar Kajian Dana Alokasi Khusus Kawasan Perbatasan Negara.
Meningkatkan kemandirian kawasan perbatasan. Mendukung percepatan pencapaian Target Millenium Development Goal’s (MDG,s). Analisis risiko bencana sepanjang jalan di wilayah perbatasan
10
27/05/15
RENCANA USULAN PROGRAM KE KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN:
Kajian kebutuhan prasarana dan sarana angkutan masalah untuk memperlancar pergerakan faktor produksi di Kawasan Perbatasan.
KEMENTERIAN KEHUTANAN:
Kajian komoditas unggulan dan potensial sektor perkebunan dan kehutanan untuk “Membentengi” NKRI.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN:
Kajian dan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan illegal fishing, sea piracy, dan contraband.
RENCANA USULAN PROGRAM KE KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PPN/Kepala Bappenas: Kajian Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perbatasan.
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL:
Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kajian Pemenuhan Kawasan Kebutuhan Dasar Minimal di Kawa- Perbatasan. san Perbatasan. Program Aksi Kajian Percepatan Desa/Dusun Pencapaian Target Mandiri. MDG,S
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG):
Program Aksi Sosialisasi BatasBatas Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi NKRI. Melengkapi peta RBI di wilayah perbatasan
11
27/05/15
TERIMAKASIH
12
