JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
SENGKETA PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: SEBUAH PERTARUHAN KEDAULATAN NKRI Dewi Krisna Hardjanti Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email:
[email protected] Abstract This study aimed to analyze the measures of the Government in strengthening the sovereignty of the nation of Indonesia in the border region, which includes the strengthening in the areas of national defense, science and technology, as well as strengthening in the field of foreign policy. Indonesia's national sovereignty is repeatedly staked in the face of the world when it happens to border dispute with some neighboring countries, namely Malaysia, Singapore, and the Philippines. The problem of the borders of state sovereignty is related to a claim made by Malaysia against some of the areas that became the border area between the Republic of Indonesia and Malaysia. There are at least three cases of border disputes that make the relationship between Indonesia and Malaysia heats up, namely the Ambalat, Sipadan-Ligitan, and Tanjung Datu case. Tanjung Datu case is recently happening. The dispute of Indonesia and Malaysia on the border line in the waters of Sulawesi, the change of the ownership status of Sipadan and Ligitan island, the border line on the island of Borneo (Ambalat), and the latter case that has not been resolved is the construction of the stake by Malaysia in Tanjung Datu (West Kalimantan). It is a trigger factor that causes the rift of diplomatic relations of the two countries. Based on the issues described earlier, it is necessary to the appropriate strategy regarding to strengthening the sovereignty of the border region that is the duty of the Government in an effort to protect the nation and maintain the territorial integrity of NKRI. Some recommendations of the dispute resolution on the sovereignty of border areas studied in this paper, including: (1) Establishing the strengthening of defense and security aspects by providing strong security of outer islands, (2) Establishing the strengthening of science and technology aspects by conducting the training on the management and conservation of natural resources and building infrastructure and transport, (3) Establishing the strengthening of foreign politics aspects by increasing the foreign cooperations with neighboring countries, especially with Malaysia. Keywords: Dispute, Border, Defense and Security, Science and Technology, Foreign policy
95
JURNAL KAJIAN HUKUM
Indonesia untuk melakukan kerjasama
1. PENDAHULUAN Indonesia
Vol 1, No 1 (2016), Mei
adalah
Negara
dengan Negara lain, terutama dengan
kepulauan terbesar dan berpenduduk
Negara
terbesar
dimana
kerjasama yang dilandasi dengan itikad
terdapat lebih dari 13.000 pulau dengan
baik dan sikap terbuka belum tentu akan
populasi lebih dari 200 juta jiwa. Sebagai
menjamin sebuah kerjasama yang baik.
Negara kepulauan, Indonesia berbatasan
Konflik bahkan sengketa antar Negara
dengan
dapat saja terjadi di dalam menjalin
keempat
Negara
Tenggara,
yaitu
Malaysia,
Papua
di
dunia
tetangga
di
Asia
berbatasan Nugini,
dengan
Singapura,
tetangga.
kerjasama
Namun
tersebut.
sebuah
Demikian
pula
dengan Indonesia, dalam melaksanakan
Timor Leste, Filipina, Australia, dan
kerjasama
wilayah persatuan Kepulauan Andaman
terdapat konflik dan sengketa yang
dan Nikobar di India. Wilayah perbatasan
terjadi. Konflik dan sengketa yang sering
negara Indonesia tersebut dengan negara
terjadi adalah antara
tetangga secara keseluruhan membentang
Malaysia, mulai dari klaim Malaysia atas
dari pantai timur Sumatera, perbatasan
budaya Indonesia hingga klaim Malaysia
darat
atas
Kalimantan,
perbatasan
laut
dengan
kepulauan atas
Negara
tetangga,
Indonesia dan
Indonesia.
Klaim
Sulawesi Utara, daerah Maluku Utara dan
Malaysia
kepulauan
Indonesia
Halmahera Tengah, serta perbatasan darat
menimbulkan
sengketa
kawasan
antara Jayapura dengan Merauke di
perbatasan
Papua. Dengan banyaknya daerah batas
tersebut dimana sengketa perbatasan ini
wilayah Negara Indonesia dengan Negara
sudah terjadi sejak tahun 1963 yang
lain itu mengakibatkan adanya berbagai
menyebabkan
Indonesia
hubungan kerjasama antara Indonesia
keanggotaan
PBB
dengan Negara tetangga tersebut.
mengeluarkan
diantara
kedua
dan
Negara
keluar
dari
Soekarno
jargon
“Ganyang
adanya
kenyataan
Malaysia”. Kerjasama yang baik antar Negara adalah
suatu
harapan
bagi
Negara
Dengan
manapun, termasuk Indonesia. Hal ini
terjadinya sengketa perbatasan Indonesia-
ditunjukkan
Malaysia tersebut maka melalui tulisan
dengan
sikap
terbuka
96
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
ini penulis akan menelaah lebih dalam
akan dipakai oleh penulis untuk menelaah
mengenai tindakan Pemerintah dalam
guna mencari jawaban atas permasalahan
memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia
yang ada.
di kawasan perbatasan, yang mencakup
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
penguatan
dalam
bidang
ketahanan
nasional,
ilmu
pengetahuan
Kawasan
perbatasan
negara
dan
menurut Undang-Undang No.26 Tahun
teknologi, serta penguatan dalam bidang
2007 dan PP No. 26 Tahun 2008 adalah
politik luar negeri. Selain itu penulis juga
wilayah
mencoba untuk memberikan rekomendasi
geografis dan demografis berbatasan
penyelesaian permasalahan kedaulatan
langsung dengan negara tetangga dan atau
kawasan perbatasan tersebut dari sisi
laut lepas. Sedangkan menurut UU No.43
pertahanan keamanan, ilmu pengetahuan
Tahun 2008, kawasan perbatasan negara
dan teknologi, serta politik luar negeri
adalah bagian dari wilayah negara yang
Indonesia.
terletak pada sisi dalam batas wilayah
penulisan
yang
dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif, dimana dalam analisis ini penulis tidak mengadakan perhitungan, tetapi dengan mempertajam analisis dan membahas secara mendalam mengenai gejala sosial atau permasalahan tertentu. Artinya, metode analisis dengan mengadakan
seleksi
secara
dan
kebenarannya
secara
khusus
batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan yang berhadapan tetangga.
langsung Kawasan
dengan sebagai
negara beranda
terdepan yang secara geografis berbatasan langsung
dengan
Negara
lain
dan
memiliki fungsi-fungsi yang melekat sangat kuat, yaitu:1 a. Fungsi pertahanan keamanan, sangat terkait dengan pemahaman perbatasan
terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas
yang
Indonesia dengan negara lain. Dalam hal
2. METODE PENULISAN Metode
kabupaten/kota
secara geostrategis yang diyakini
yang
sebagai penjelmaan dari kedaulatan
kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dan data yang didapat dari 1
hasil penelitian kepustakaan yang ada
Mayor Infanteri Slamet, 2001, Arti Penting dan Sumber Ancaman Perbatasan RI-RDTL. Jakarta: Dephan RI, hlm.11
97
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
politik suatu Negara. Makna yang
yang saling mempengaruhi dengan
terkait di dalamnya sangat luas, tidak
kegiatan di wilayah lainnya yang
hanya memberikan kepastian hukum
berbatasan
atas
nasional maupun regional.
yurisdiksi wilayah territorial
Indonesia, dengan
tetapi
juga
aspek-aspek
kewenangan
berkaitan
lain
seperti
administrasi,
baik
dalam
lingkup
Ketiga fungsi perbatasan tersebut apabila
dicermati
sebenarnya
dengan
seksama,
merupakan
sebuah
pemerintahan nasional dan lokal,
keuntungan bagi Negara yang memiliki
kebebasan
lintas
kawasan perbatasan dengan Negara lain.
perdagangan, serta eksplorasi dan
Namun hal ini tidak berlaku bagi
eksploitasi sumber daya alam
Indonesia yang memiliki kawasan yang
navigasi,
lalu
b. Fungsi kesejahteraan. Sebagai pintu
berbatasan dengan Malaysia. Sengketa
gerbang Negara, wilayah perbatasan
perbatasan
tentu memiliki keuntungan lokasi
ketika
geografis yang sangat strategis untuk
terhadap beberapa pulau yang seharusnya
berhubungan dengan Negara tetangga.
merupakan milik Negara Indonesia, sebut
Dalam konteks ini wilayah perbatasan
saja sengketa Ambalat, Sipadan-Ligitan,
dipandang
dan yang terakhir adalah Tanjung Datu.
sebagai
dapat pintu
dimanfaatkan
gerbang
ekonomi
perbatasan.
perbatasan
dapat
dilihat
Indonesia-Malaysia
Malaysia
terjadi
melakukan
klaim
aktivitas
Secara teoritis, terdapat beberapa aspek
Sehingga
yang sering menjadi alasan klaim suatu
sebagai
wilayah oleh sebuah Negara, yaitu:2
daerah kerja sama antar Negara yang bersebelahan dengan tujuan untuk meningkatkan masyarakat
a. Perjanjian
di
merupakan
klaim paling umum yang didasarkan
kesejahteraan sosial
(treaties),
oleh
daerah
perjanjian
internasional
dan
cenderung melahirkan minimalisasi
perbatasan kedua Negara.
konflik dan lebih persuasif
c. Fungsi lingkungan, dimana fungsi ini terkait dengan karakteristik di wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang Negara yang mempunyai keterkaitan
2
Batara A.G,. 2010, Manajemen Garis Perbatasan Indonesia, Jakarta: DCAF & LESSPERSSI, hlm.25
98
JURNAL KAJIAN HUKUM
b. Geografi
(geography),
merupakan
klaim klasik berdasarkan batas alam
Vol 1, No 1 (2016), Mei
unik dengan wilayah atau dengan kata lain ekspansi ideologi.
c. Ekonomi (economy), merupakan klaim berdasarkan
kepastian
untuk
bahwa Negara ini adalah Negara maritim
hidup
atau
dengan jumlah pulau yang sangat banyak
kelangsungan pembangunan negara d. Kebudayaan klaim bangsa
yang
(culture),
berdasarkan yang
Indonesia betul-betul menyadari
merupakan
batasan
mencakup
etnik bahasa,
tersebar
dari
Sabang
sampai
Merauke. Maka dari itu Indonesia sejak memproklamirkan kemerdekaannya telah melakukan
perlindungan
kawasan
keturunan, atau karakteristik budaya
Nusantara dengan mendasarkan pada
lainnya
pasal 25 UUD 1945. Berlandaskan pada
e. Control efektif (effective control), merupakan
klaim
berdasarkan
Pasal 25 UUD 1945 tersebut maka terbentuklah berbagai produk hukum
eksistensi administrasi wilayah dan
sebagai berikut:
populasi penduduk
a. Undang-Undang
f. Sejarah (history), merupakan klaim berdasarkan kepemilikan
penentuan pertama
atau
sejarah
1973 tentang Landas Kontinen
durasi
2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
(lamanya kepemilikan) g. Utis
posidetis,
merupakan
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1983 tentang ZEE klaim
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
wilayah yang didasarkan pada doktrin
1985
Utis posidetis yang artinya Negara
UNCLOS
tentang
Pengesahan
yang baru merdeka mewarisi batas
4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
administrative yang dibentuk oleh
1996 tentang Perairan Indonesia
penguasa kolonial h. Elitisme (elitism), merupakan klaim berdasarkan kemampuan teknologi i. Ideologi (ideology), merupakan klaim yang didasarkan pada identifikasi
5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Wilayah Negara 6) Undang-Undang 2007
No.17
tentang
Pembangunan
Jangka
Tahun Rencana Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025
99
JURNAL KAJIAN HUKUM
b. Peraturan Pemerintah:
Vol 1, No 1 (2016), Mei
dalam menjaga perbatasan, yang memiliki
1) Peraturan Pemerintah Nomor 36
wewenang
mutlak dalam menjaga dan
Tahun 2002 tentang Hak Lintas
mempertahankan keutuhan batas wilayah
Damai
negara Indonesia dari segala ancaman
2) Peraturan Pemerintah Nomor 37
baik itu datang dari dalam maupun dari
Tahun 2002 tentang Hak Lintas di
luar NKRI. Ancaman dari dalam NKRI
ALKI
antara lain berupa:
3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2002
dan
Peraturan
a. kebijakan
yang
kepada
kurang
berpihak
pembangunan
kawasan
Pemerintah Nomor 37 Tahun
perbatasan sehingga masih kurangnya
2008 tentang Titik Koordinat
sumber
c. Keppres/Perpres
daya
prasarana
manusia,
dan
anggaran,
sarana,
serta
1) Keppres Nomor 178 Tahun 1999
kesejahteraan;. Sumber daya manusia
2) Perpres Nomor 78 Tahun 2005
dimaksud adalah baik sumber daya
Berbagai produk hukum yang dikeluarkan
oleh
Indonesia
tersebut
manusia perbatasan
yang
ada
maupun
di
kawasan
sumber
daya
semata-mata untuk melindungi kawasan
manusia yang akan diterjunkan ke
Nusantara dengan menetapkan batas-
kawasan perbatasan untuk melakukan
batas Negara, yaitu mengenai pulau-pulau
pembangunan di kawasan perbatasan
dan laut mana sajakah yang dimiliki oleh
tersebut.
Hal
Indonesia. Hal ini menunjukkan sejauh
distribusi
anggaran,
manakah
prasarana kurang makasimal sehingga
kedaulatan
dan
wilayah
ini
menyebabkan sarana,
dan
konstitusional Indonesia dimana yang
mengakibatkan
menjadi hukum di wilayah tersebut
pembangunan di kawasan perbatasan
adalah hukum yang berlaku sesuai dengan
dan secara otomatis kesejahteraannya
konstitusi
pun menjadi kurang baik. Seringkali
wilayah
dan NKRI
perundang-undangan bersangkutan.
terhambatnya
Untuk
terdapat kesenjangan yang luar biasa
menjalankan kedaulatan NKRI tersebut,
berbeda antara sarana dan prasarana
Pemerintah merupakan instrumen utama
yang ada di kawasan perbatasan
dalam mengontrol seluruh wilayah NKRI
dengan yang ada di Negara tetangga
100
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
yang hanya berjarak cukup dekat
sarana prasarana pengamanan daerah
dengan kawasan perbatasan tersebut.
perbatasan dan aparat keamanan di
b. kurangnya
akses
dan
media
perbatasan.
Hal
ini
telah
komunikasi serta informasi dalam
menyebabkan
terjadinya
negeri. Kawasan perbatasan biasanya
permasalahan
seperti,
terisolir dengan dunia luar sehingga
batas-batas wilayah, penyelundupan
akses untuk mendapatkan informasi
barang dan jasa serta kejahatan trans
sangatlah sulit. Hal ini menyebabkan
nasional (transnational crimes).
berbagai perubahan
kurangnya tingkat pengetahuan dan
e. Perusakan lingkungan dan bencana
pendidikan penduduk di kawasan
alam yang berdampak terhadap tata
perbatasan.
kehidupan
c. terjadinya
Perusakan
wawasan
lingkungan di kawasan perbatasan
kebangsaan; Wawasan kebangsaan
dapat dilakukan oleh penduduk asli
kita berdasarkan sila Kemanusiaan
itu sendiri dimana mereka harus hidup
yang Adil dan Beradab menentang
dengan mengambil hasil hutan yang
segala bentuk penindasan oleh satu
ada di kawasan mereka. Hasil hutan
bangsa terhadap bangsa yang lain,
yang diambil bisa saja digunakan
penindasan
untuk konsumsi diri sendiri, namun
terhadap
degradasi
masyarakat.
oleh golongan
satu
golongan
yang
lain,
juga dapat “disetor” kepada Negara
penindasan oleh manusia terhadap
tetangga
manusia yang lain.3
penghasilan. Selain itu, bencana alam
d. belum optimalnya koordinasi lintas
untuk
mendapatkan
dapat terjadi dimana saja dan kapan
sektoral dan lintas wilayah dalam
saja,
tanpa
penanganan wilayah perbatasan. Pada
perbatasan. Sekali lagi, karena faktor
umumnya daerah pebatasan belum
jarak
mendapat perhatian secara penuh.
pemerintahan NKRI, bantuan untuk
Kondisi ini terbukti dari kurangnya
korban bencana alam di kawasan
yang
keuali
jauh
di
dari
kawasan
pusat
perbatasan sering berjalan lambat, 3
Dahlan Thaib, 2009, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusiona,. Yogyakarta: Total Media, hlm.4
tertunda, bahkan tidak sampai kepada sasaran.
101
JURNAL KAJIAN HUKUM
f. Menurunnya semangat kebangsaan
Vol 1, No 1 (2016), Mei
suatu badan yang didirikan untuk
Hal ini dapat dimaklumi karena
menegakkan pola kepercayaan itu.4
keadaan yang tidak berpihak kepada
Sedangkan ancaman dari luar NKRI
masyarakat yang hidup di kawasan
antara lain berupa:
perbatasan
a. penyelundupan
mengakibatkan
tidak
tenaga
kerja
adanya rasa memiliki NKRI. Hal ini
Indonesia;
sangatlah berbahaya karena dapat
banyaknya minat rakyat Indonesia
mengakibatkan
untuk menjadi TKI di luar negeri,
adanya
ekspansi
ideologi oleh Negara tetangga kepada
khususnya
penduduk
menyebabkan
Ideologi
kawasan adalah
perbatasan.
seperangkat
di
Negara kawasan
tetangga, perbatasan
atau
menjadi pintu gerbang bagi mereka
pemikiran yang berorientasi pada
yang tidak ingin kesulitan dalam
tindakan yang diorganisasi menjadi
mengurus persyaratan menjadi TKI.
suatu system yang teratur, dengan
b. terjadinya perdagangan lintas batas
ciri-ciri sebagai berikut: rumusannya
illegal
lugas, terintegrasi secara sengaja di
lokasi yang sangat dekat dengan
sekitar satu kepercayaan moral atau
Negara tetangga, dan sangat jauh dari
kognitif, mengakui kaitannya dengan
pusat
pola masa lampau dan sekarang;
menyebabkan
menutup
perbatasan
variasi
masuknya baru,
melaksanakannya
unsure
keharusan dalam
atau
pemerintahan penduduk
NKRI kawasan
lebih
untuk
mengkonsumsi
sikap,
produksi
sering barang-barang
Negara
tetangga
yang
perilaku dan perbuatan penganutnya,
dengan mudah masuk begitu saja ke
adanya rasa senang kepada ideologi
kawasan perbatasan tersebut daripada
tersebut, keharusan adanya konsensus
mengkonsumsi
dari semua pengikutnya, diundangkan
Pasokan produk Negara tetangga ke
secara legal dan dihubungkan dengan
kawasan perbatasan NKRI dilakukan 4
produk
Indonesia.
Edward Shils, 2002, “Ideologi” dalam International Encyclopedia of the Social Science, Vol 7. New York: The MC Milan Company & The Free Press, page.66
102
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
dengan cara-cara ilegal. Bila hal ini
gangguan sosial bagi penduduk asli
tidak diawasi secara ketat, maka
karena perbedaan budaya di antara
perekonomian tersumbat
masyarakat
akan
mereka.
sudah
pasti
e. Gangguan keamanan laut dan
dan
penghidupan akan terganggu.
udara
c. penyelundupan senjata kepemilikan senjata di Indonesia
di
tidak dilarang, karena masyarakat
banyaknya kejahatan yang terjadi
Indonesia sebenarnya diijinkan untuk
didalamnya, seperti pembajakan,
memiliki senjata dengan berbagai
perompakan, dan pelanggaran di
persyaratan yang ketat dan dengan
wilayah
harga yang mahal. Kesempatan ini
banyak terjadi di batas laut NKRI
dapat digunakan oleh Negara lain
dengan Negara tetangga adalah
untuk
masuknya
nelayan
kawasan
perbatasan
melakukan
senjata
ilegal
perbatasan
d.
Luasnya kawasan laut dan udara
penyelundupan
melalui
dengan
kawasan
Indonesia
mengakibatkan
Negara.
Kasus
yang
asing
di
untuk
menjualnya
mengambil hasil laut NKRI. Hal
dengan harga yang lebih murah,
ini biasanya terjadi begitu mudah
tanpa menggunakan syarat apapun.
di kawasan perbatasan NKRI.
Imigran gelap yang menyebabkan
Melihat banyaknya ancaman yang
adanya
gangguan
perilaku
imigran
sosial gelap
akibat
terjadi di kawasan perbatasan tersebut,
tersebut.
dapat dikatakan bahwa Indonesia sangat
Kembali lagi kepada jarak kawasan
riskan
perbatasan yang cukup dekat dengan
tersebut sehingga sengketa perbatasan
Negara tetangga dan tidak adanya
Indonesia-Malaysia
“gerbang pembatas” di garda depan
Menurut
kawasan
kemungkinan disebabkan karena hal-hal
perbatasan
tersebut
terhadap
hemat
ancaman-ancaman
dapat penulis,
terjadi. hal
ini
mengakibatkan banyaknya imigran
sebagai berikut:
gelap
a. Wilayah perbatasan jauh dari pusat
yang biasanya
masuk ke
kawasan perbatasan untuk mencari
pemerintahan,
suaka. Hal ini dapat mengakibatkan
pengawasan
menyebabkan pemerintah
terhadap
103
JURNAL KAJIAN HUKUM
wilayah
perbatasan
sangat
lemah
Vol 1, No 1 (2016), Mei
pemberantasan pelanggaran batas dan
sehingga memberikan peluang yang
kejahatan
cukup besar untuk terjadinya tindakan
perbatasan.
illegal seperti: tindakan penambangan illegal,
pemancingan
pembabatan
hutan
yang
terjadi
di
daerah
d. Masih ada beberapa batas darat dan laut
illegal,
yang belum disepakati oleh Indonesia
illegal,
dengan
Malaysia
sehingga
penyelundupan, imigrasi illegal, dan
menggerakkan
lain-lain.
mengklaim pulau-pulau di Indonesia
b. Jarangnya atau mungkin tidak adanya kegiatan penduduk yang berarti di kawasan
perbatasan.
perbatasan
biasanya
Penduduk
sangat
sehingga
menyebabkan
kegiatan
penduduk
sedikit
rendahnya
bahkan
pada
untuk
Malaysia
masuk
untuk
menjadi
wilayah
negaranya. e. Lemahnya
hukum
dan
perundang-undangan Meskipun
sudah
peraturan perbatasan.
ada
berbagai
peraturan perundang-undangan yang
kawasan pedalaman perbatasan darat
mengatur
dan kawasan perbatasan laut yang
Indonesia, namun masih banyak celah
letaknya sangat jauh dari pulau-pulau
yang dipergunakan Malaysia untuk
berpenduduk sama sekali tidak ada
melegalkan aksinya dalam mengklaim
kegiatan. Hal ini ditambah pula dengan
pulau-pulau di Indonesia.
kurangnya
kesadaran
penduduk
mengenai
batas
Negara
Indonesia sebagai Negara yang
perbatasan untuk berprofesi sebagai
telah
penangkap
penuh atas wilayah dan bangsanya.
ikan
dikawasan
sendiri
merdeka,
Dalam
didukung oleh Negara tetangga, bahkan
perbatasan, terdapat 3(tiga) pembagian
menggunakan
kedaulatan sebagai berikut:
uang
Negara
tetangga daripada rupiah.
kedaulatan
kedaulatan
sehingga kegiatan perekonomian malah
mata
hal
memiliki
di
kawasan
a. Kedaulatan territorial
c. Keterbatasan sumber daya manusia
Cara penetapan batas laut territorial:
sebagai aparatur keamanan di kawasan
Art.15 Unclos : Delimitation of the
perbatasan
menyebabkan
territorial sea between States with
lemahnya pencegahan, penangkalan dan
opposite or adjacent coasts. Where
yang
104
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
the coasts of two States are opposite
order
or adjacent to each other, neither of
solution.
the two States is entitled, failing
(2)
agreement between them to the
within a reasonable period of time,
contrary, to extend its territorial sea
the States concerned shall resort to
beyond the median line every point of
the procedures provided for in Part
which is equidistant from the nearest
XV.
points on the baselines from which the
(3)
breadth of the territorial seas of each
for in paragraph 1, the States
of the two States is measured. The
concerned,
above provision does not apply,
understanding and cooperation, shall
however, where it is necessary by
make every effort to enter into
reason of historic title or other
provisional
special circumstances to delimit the
practical nature and, during this
territorial seas of the two States in a
transitional period, not to jeopardize
way which is at variance therewith
or hamper the reaching of the final
b. Kedaulatan sumber alam
to
achieve
an
equitable
If no agreement can be reached
Pending agreement as provided
in
a
spirit
arrangements
of
of
a
agreement. Such arrangements shall
Cara penetapan batas sumber alam di
be without prejudice to the final
landas kontinen:
delimitation.
Art.83 Unclos
c.
Indonesia mendeklarasikan prinsip
Delimitation of the continental shelf
hukum
between
(archipelagic state principle) melalui
States
with
opposite
negara
kepulauan
oradjacent coasts
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
(1)
1960, yang diperbarui dengan UU
The delimitation of the
continental shelf between States with
Nomor
6
Tahun
opposite or adjacent coasts shall be
Perairan Indonesia. Prinsip hukum
effected by agreement on the basis
negara kepulauan (archipelagic state
international law, as referred to in
principle)
Article 38 of the Statute of the
Indonesia
International Court of Justice, in
internasional, dan dirumuskan pada
berhasil
1996
tentang
diperjuangkan
menjadi
hukum
105
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
Bab IV Konvensi PBB tentang
d. Deklarasi Djoeanda pada tanggal
Hukum Laut atau United Nations
13 Desember 1957 yang berisi
Convention on the Law of the Sea
"Bahwa segala perairan di sekitar,
(UNCLOS).
di
hukum
Penerapan negara
(archipelagic
state
prinsip
antara
dan
yang
kepulauan
menghubungkan pulau-pulau yang
principle)
termasuk dalam daratan Republik
berpotensi menimbulkan sengketa-
Indonesia,
sengketa perbatasan dengan negara
memandang luas dan lebarnya,
tetangga, a.l. di kawasan-kawasan
adalah bagian yang wajar dari
laut
landas
wilayah daratan Negara Republik
kontinen (continental shelf) dan zona
Indonesia dan dengan demikian
ekonomi exclusif; ketiga hal ini
merupakan
seringkali berkaitan dengan sangat
perairan pedalaman atau perairan
erat, karena ketiganya ditarik dari
nasional yang berada di bawah
garis dasar (base line) yang sama.5
kedaulatan
Berdasarkan pada hal tersebut maka
Indonesia. Penentuan batas laut 12
kedaulatan
mil yang diukur dari garis- garis
wilayah/teritorial,
negara
atas
wilayah
dengan
bagian
Negara
tidak
daripada
Republik
kepulauan meliputi:
yang menghubungkan titik terluar
1) Kedaulatan penuh (complete &
pada
pulau-pulau
Negara
exclusive sovereignty)
Republik
Indonesia
- Wilayah Daratan s.d. Laut
ditentukan
dengan
Undang-
Teritorial
Undang".
Deklarasi
Djoeanda
&
Ruang
udara
diatasnya 2) Hak berdaulat (sovereign right) - Zona tambahan, ZEE & Landas Kontinen - Pengelolaan sumber daya alam
akan
bertujuan sebagai fungsi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila sila ke 3 dan sebagai penegakan kedaulatan NKRI. Sengketa perbatasan Indonesia-
5
Agus Brotosusilo, 2009, Kajian Masalah
Malaysia meliputi baik sengketa-sengketa
Ambalat, Jakarta: tulisan lepas, hlm.4-7
106
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
perbatasan landas kontinen (continental
tanggal 17 Maret 1970 kembali ditanda
shelf), maupun zona ekonomi exclusive,
tangani Persetujuan Tapal batas Laut
maupun dampak klaim sepihak Malaysia
Indonesia dan Malaysia. Setelah keluar
berdasarkan peta yang dibuatnya secara
peta
sepihak pada tahun 1979, dimana peta
memprotesnya pada 1980.6
yang dibuat secara sepihak oleh Malaysia
Malaysia
1979,
Indonesia
Aspek pertahanan keamanan di
pada 1979 tersebut diprotes bukan hanya
daerah
perbatasan
oleh Indonesia (1980), tapi juga diprotes
karakteristik luasnya wilayah pembinaan
oleh Singapura, Filipina, Cina, Thailand,
dan pola penyebaran penduduk yang tidak
dan Vietnam. Inggris pun melayangkan
merata, sehingga menyebabkan rentang
protes atas nama Brunei Darussalam.
kendali pemerintahan sulit dilaksanakan,
Pada tahun 1967 pertama kali dilakukan
serta
pertemuan teknis hukum laut antara
teritorial
pengawasan sulit
dan
pembinaan
dilaksanakan
dengan
mantap
pihak akhirnya sepakat kemudian pada
Ketahanan Nasional dibagi menjadi 2
tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan
(dua), yaitu:8
tanganan
perjanjian
antara
efisien.
7
oleh
Indonesia dan Malaysia kedua belah
penanda
dan
ditunjukkan
Pemahaman
a. Ketahanan Nasional di Laut.
Indonesia dan Malaysia disebut sebagai
Ketahanan
Perjanjian
Kontinental
dengan baik oleh bangsa Indonesia,
Indonesia - Malaysia. Kedua negara
maka tercapailah suatu keadaan yang
masing-masing melakukan ratifikasi pada
dinamakan ketahanan nasional untuk
7 November 1969. Tak lama berselang
mencapai keadaan tersebut, terdapat
masih
Malaysia
suatu pemahaman yang dinamakan
membuat peta baru yang memasukan
"geostrategi" secara umum, geostrategi
pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh
merupakan upaya untuk memperkuat
Tapal
pada
(Pedra
Batas
tahun
blanca)
1969
tentunya
hal
dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru tersebut.
Kemudian
dapat
diatasi
ini
membingungkan Indonesia dan Singapura
Malaysia
Nasional
pada
6
Ibid. Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Strategi Dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negaa. Edisi Juli 2002, hlm.3 8 Pusjianmar, 2005, Konsep Negara Maritim Dan Ketahanan Nasiona,. Jakarta: Dephan, hlm.6 7
107
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
ketahanan diberbagai bidang yaitu
sering terjadi di kawasan perbatasan
bidang ideologi, politik, ekonomi,
darat seperti para pelintas batas
sosial,
tradisional
budaya,
militer,
kehidupan
beragama dan pembangunan.
dari
kolaborasi
b. Stabilitas Ketahanan Nasional. Setiap
kedua
antara
perbatasan
dengan
negara, penduduk
cukong-cukong
bangsa mempunyai cita- cita yang
dari negara tetangga untuk perbuatan
luhur dan indah yang ingin dicapai
jahat seperti illegal logging, illegal
yang lazim dinamakan tujuan nasional.
mining, human trafficking, smugling,
Dalam usaha mencapai tujuan nasional
dan lain-lain.
tersebut
setiap
bangsa
akan
c. Menambah
jumlah
menghadapi tantangan, ancaman dan
perbatasan
gangguan yang harus ditangani. Untuk
strategis, wilayah rawan kejahatan
itu suatu bangsa harus mempunyai
dan pulau-pulau terpencil.
terutama
penduduk pada
lokasi
kekuatan, kemampuan, daya tahan dan
d. Mengubah paradigma dan pandangan
keuletan yang dinamakan ketahanan
yang selama ini memandang dan
nasional.
memperlakukan wilayah perbatasan
Melihat
pertahanan
sebagai daerah belakang (periphery
keamanan di daerah perbatasan yang
areas) menjadi daerah depan (frontier
sangat memprihatinkan tersebut, maka
areas).
upaya-upaya
kondisi
yang
disarankan
untuk
e. Menambah porsi pelajaran geografi
dilakukan adalah sebagai berikut:9
nasional, termasuk grografi maritim
a. Menambah jumlah dan meningkatkan
Indonesia pada kurikulum pendidikan
kemampuan
serta
pemberdayaan
aparat keamanan yang ditempatkan di wilayah perbatasan darat dan laut.
garis
perbatasan
(SMP dan SMU). f. Mengembangkan
b. Menuntaskan penyelesaian masalah penetapan
mulai tingkat dasar (SD) dan lanjutan
produk
hukum,
peraturan dan perundang-undangan
dan
yang mengenai problematika daerah
masalah-masalah krusial lainnya yang
perbatasan, baik darat maupun laut serta perjanjian perbatasan antara RI
9
www.balitbang.dephan.go.id, diunduh tgl 8 April 2015.
dengan
negara
tetangga
dalam
108
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
menangani kejahatan lintas Negara
memadai,
(transborder crimes) seperti smugling
handphone, dan kendaraan bermotor.
(penyelundupan), human trafficking
Mereka ini biasanya memiliki mobilitas
dan terrorism.
yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya,
g. Pelibatan
berbagai
seperti
televisi,
radio,
pihak
dan memiliki kegiatan diluar kawasan
kalangan
perbatasan karena bertempat tinggal di
pemerintah dan masyarakat guna
sekitar akses menuju daerah tetangga.
membangun
dan
Sedangkan masyarakat ekonomi lemah
kesatuan dalam menghadapi segala
yang terisolir dari pendidikan, iptek, dan
bentuk
gangguan
budaya luar dapat dengan mudahnya
keamanan dan kejahatan bersenjata
dimanfaatkan oleh penduduk Negara
maupun non bersenjata.
tetangga (dalam hal ini Malaysia) untuk
(stokeholders)
dari
kebersamaan
ancaman
dan
Tidak dapat dipungkiri bahwa
bekerja kepada mereka sebagai penebang
masyarakat yang hidup, tumbuh, dan
kayu di kawasan Negara Indonesia yang
berkembang
perbatasan
disetorkan kepada Malaysia. Kondisi
sebagian besar merupakan masyarakat
seperti ini merupakan sebagian kecil
yang sederhana dan menganut pola
eksploitasi yang terjadi oleh Malaysia
hubungan sosial yang terikat oleh budaya
terhadap sumber daya manusia dan
tradisional. Oleh karena itu, imbas dari
sumber daya alam Indonesia. Dapat
kenyataan tersebut adalah hanya sedikit
dibayangkan betapa besarnya kerugian
dari masyarakat perbatasan tersebut yang
yang dialami Indonesia akibat kurangnya
mengerti ilmu pengetahuan dan teknologi
jangkauan pemerintah pusat terhadap
(iptek) dan budaya yang berkembang
kawasan perbatasan Negara kita.
diluar Hanya
di
kawasan
kawasan
perbatasan
masyarakat
yang
tersebut.
Berbagai kerugian yang dialami
memiliki
Indonesia akibat dari akuisisi Malaysia
kehidupan ekonomi yang lebih layak lah
terhadap
pulau-pulau
Indonesia
di
yang mengerti iptek dan perkembangan
kawasan perbatasan sudah semestinya
dunia luar, yaitu mereka yang memiliki
ditanggapi dengan lebih serius. Salah satu
pendidikan yang baik dan memiliki
tindakan yang menunjukkan keseriusan
sarana komunikasi dan teknologi yang
pemerintah Indonesia untuk melindungi
109
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
kawasan nusantara, terutama di kawasan
untuk
perbatasan adalah dengan melakukan
perundingan diperlukan kesepakatan
hubungan politik luar negeri dengan
dan kesediaan kedua belah pihak,
Negara
berbatasan
sehingga dibutuhkan suatu kinerja
langsung dengan Indonesia, termasuk
diplomasi melalui langkah pendekatan
dengan
diplomatik
tetangga
yang
Malaysia.
Hal
ini
akan
dapat
menyelenggarakan
untuk
mengajak
meningkatkan kinerja politik luar negeri
Negara
Indonesia dengan memberikan jaminan
melanjutkan perundingan. Selain itu,
pertahanan keamanan bagi pulau-pulau di
mengingat adanya aspek kebijakan
kawasan perbatasan Indonesia. Politik
politik masing-masing negara dalam
luar negeri yang dilakukan Indonesia,
penyelenggaraan
menurut
perbatasan, disamping aspek hukum
hemat
penulis,
antara
lain
sebagai berikut:
dan
a. Menyusun
berbagai
internasional
perjanjian
terkait
mitra
bisa
teknis,
memulai
dengan
diukur
dari
jumlah
alam, dan sumber daya manusia di
diselenggarakan.10
Penyelesaian
pelaksanaan
hubungan luar negeri dapat pula
perbatasan
perbatasan.
perundingan
kinerja
perlindungan wilayah, sumber daya
kawasan
dan/atau
yang
perundingan telah
dapat
b. Melaksanakan diplomasi perbatasan
masalah perbatasan sulit diukur secara
untuk
kuantitatif karena menyangkut aspek
masalah perbatasan Indonesia dengan
hukum,
dan
negara tetangga, termasuk perbatasan
kepentingan nasional masing-masing
darat, laut, dan udara. Penyelesaian
negara. Oleh karena itu, hal yang
persoalan perbatasan sangat penting
dianggap paling signifikan dalam
untuk
mengukur
tingkat
kemajuan
integritas
wilayah
penyelesaian
masalah
perbatasan
Diplomasi
perbatasan
banyaknya
diplomacy)
tersebut
politis,
teknis
adalah
perundingan perbatasan yang telah dilakukan. dilakukan
Pengukuran mengingat
mempercepat
menjaga
adalah
penyelesaian
keamanan
dan
Indonesia.
suatu
(border bentuk
pelaksanaan politik luar negeri dalam
demikian dikarenakan
10
Renstra Kemenlu 2015-2019, hlm.13-14
110
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
rangka penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas serta kerjasama
internasional
penanganan
dalam
permasalahan
dan
Produk hukum yang dikeluarkan oleh
Indonesia
semata-mata
untuk
pengelolaan batas negara di ketiga
melindungi kawasan Nusantara dengan
matra wilayah laut, darat, dan udara.
menetapkan batas-batas Negara. Hal ini
Upaya
wilayah
menunjukkan sejauh manakah kedaulatan
dilakukan
oleh
dan wilayah konstitusional Indonesia
merupakan
suatu
dimana yang menjadi hukum di wilayah
serta
tersebut adalah hukum yang berlaku
diselenggarakan sesuai dengan hukum
sesuai dengan konstitusi dan perundang-
internasional
undangan
penetapan
negara
yang
batas
Pemerintah
RI
perintah
konstitusional
dan
peraturan
perundang-undangan nasional yang berlaku.
11
c. Melakukan
wilayah
NKRI.
Untuk
menjalankan kedaulatan NKRI tersebut, Pemerintah merupakan instrumen utama
perundingan
dengan
dalam mengontrol seluruh wilayah NKRI
Negara tetangga guna menetapkan
dalam menjaga perbatasan, yang memiliki
garis batas wilayah Negara. Secara
wewenang
hukum, Indonesia memiliki landasan
mempertahankan keutuhan batas wilayah
yang kuat untuk merundingkan batas
negara Indonesia dari segala ancaman
wilayah laut dengan negara-negara
baik itu datang dari dalam maupun dari
tetangga. Namun dalam praktiknya,
luar NKRI. Untuk mengatasi berbagai
perundingan dengan Negara tetangga
ancaman tersebut, berbagai cara dapat
untuk
dilakukan oleh pemerintah Indonesia
menetapkan
batas
wilayah
mutlak dalam menjaga dan
negara adalah tidak mudah. Adanya
yaitu
perbedaan
hukum
penguatan aspek pertahanan keamanan
mengenai ketentuan penarikan batas
dengan memberikan pengamanan yang
antara Indonesia dan negara tetangga,
kuat dipulau-pulau terluar, (2) Melakukan
merupakan
penguatan aspek ilmu pengetahuan dan
pandangan
salah
satu
menjadi kendala.(Ibid) 11
4. KESIMPULAN
Ibid.
hal
yang
dengan
cara:
(1)
Melakukan
teknologi, serta (3) Melakukan penguatan aspek
politik
luar
negeri
dengan
111
JURNAL KAJIAN HUKUM
peningkatan kerjasama luar negeri dengan Negara
tetangga,
khususnya
dengan
Malaysia.
DAFTAR PUSTAKA A.G., Batara. 2010. Manajemen Garis Perbatasan Indonesia. Jakarta: DCAF & LESSPERSSI. Brotosusilo, Agus. 2009. Kajian Masalah Ambalat. Jakarta: tulisan lepas. Pusjianmar. 2005. Konsep Negara Maritim Dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Dephan. Shils, Edward. 2002. “Ideologi” dalam International Encyclopedia of the Social Science, Vol 7. New York: The MC Milan Company & The Free Press.
Vol 1, No 1 (2016), Mei
Slamet, Mayor Infanteri. 2001. Arti Penting dan Sumber Ancaman Perbatasan RI-RDTL. Jakarta: Dephan RI. Thaib, Dahlan. 2009. Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional. Yogyakarta:Total Media. Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Strategi Dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negaa. Edisi Juli 2002 www.balitbang.dephan.go.id, diunduh tgl 8 April 2015. Renstra Kemenlu 2015-2019
112
