JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
TOLOK UKUR DEMOKRASI PANCASILA DALAM MEMBENTUK UNDANG-UNDANG PEMILU LEGISLATIF Sri Handayani Retna Wardani Fakultas Hukum Universitas Janabadra Email :
[email protected]
ABSTRACT The purpose of this research is to find a benchmark in producing legislation legislative elections based on Pancasila Democracy, as well as to determine the legislative election laws in every election is always different characters, prouk laws are made in order to meet immediate needs only. This research was conducted by the research is a research library and we also do field research. In the research literature to use the means of study documents for secondary data, while the field research was conducted to obtain primary data with qualitative approach with interviews. The results showed that: the formation of Law political field is not using the model as described in figures and tables, so it is not in accordance with the concept of rule of law as mandated in the constitution (Constitution NRI 1945) and not in accordance with the ideology of Pancasila as the foundation of philosophical. Keywords: Pancasila democracy, legislative elections, benchmarks
1.
perkembangan
PENDAHULUAN Negara
sebagai
sebuah
organisasi merupakan organisme yang hidup. Setiap generasi yang hidup pada zamannya
memiliki
konstitusinya
sendiri.1
Dengan
kata
lain,
masyarakat
dan
harus
dinamika
diikuti
dengan
perubahan sistem negara. Maraknya berbagai penyimpangan dari tujuan didirikannya seperti
negara
meluasnya
memburuknya
di
Indonesia,
praktek
kualitas
korupsi, pelayanan
publik, penguasaan sumber daya alam 1
Kompas, 24 April 2010, hlm 6. Pasca Soeharto adalah masa transisi yang mengakhiri jajaran tokoh ’45 dan ’66. Durasi ini seakanakan dibagi-bagi agar mereka memperolah jatah untuk berkuasa meski hanya sebentar karena pada Pemilu 2014 tiba giliran lapisan generasi baru yang lahir dan tumbuh pada era kapitalisme dan pasar bebas. Mereka dibesarkan oleh kampus dan iklim budaya global, bukannya anak kandung ideologi kemerdekaan ataupun keagamaan yang kental. Dalam jumlah yang kecil memang masih ada dan tetap akan ada kelompok ideologi keagamaan ini yang
oleh
orang
asing,2
melebarnya
kesenjangan kaya dan miskin, serta diragukan loyalitasnya pada Pancasila dan Indonesia. 2 Kompas, 2 Februari 2012, hlm: 6. Kepenguasaan asing di pertambangan emas, perak dan tembaga mencapai 90%. Sektor energi 90 % dikuasai asing. Perbankan nasional jatuh ke tangan asing. Sektor telekomunikasi yang strategis, 90 % dikuasai asing.
69
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
tidak mampunyai negara membuat dan
manusia yang beradab. Harus dilandasi
menegakkan kebijakan yang melindungi
moral
masyarakatnya, jelas mengindikasikan
menghargai
nilai-nilai
kemanusiaan,
sel-sel negara sudah tidak berfungsi
menjunjung
tinggi
nilai-nilai
sebagaimana seharusnya.3
kemanusiaan, penataan kembali suatu
Secara
harafiah
kemanusiaan
yang
luhur,
reformasi
kehidupan negara yang menghargai
memiliki makna: suatu gerakan untuk
harkat dan martabat manusia dan HAM.
memformat ulang, menata ulang atau
Menentang diskriminasi dan dominasi
menata
sosial, baik alasan perbedaan suku, ras,
kembali
hal-hal
yang
menyimpang untuk dikembalikan pada
asal-usul
format atau bentuk semula sesuai
dibenarkan
perilaku
dengan nilai-nilai ideal yang dicita-
membakar,
menganiaya,
citakan rakyat.
memperkosa
Pancasila
sebagai
landasan
filsafat dalam reformasi yaitu menata kembali
maupun
agana.
Tidak
yang
biadab
dan
menjarah,
bentuk-bentuk
kebrutalan lainnya yang mengarah pada praktek anarkisme.
kebijaksanaan-kebijaksanaan
Reformasi
yang
berpersatuan
yang tidak sesuai dengan aspirasi
Indonesia, reformasi menjamin tetap
rakyat,
tegaknya negara dan bangsa Indonesia,
akan
esensialnya
tetapi
nilai-nilai
bersifat
tetap
yaitu
menghindarkan
diri
dari
praktek
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,
disintegrasi bangsa, sparatisme baik atas
Kerakyatan, dan Keadilan.
dasar kedaerahan, suku maupun agama.
Reformasi yang berketuhanan
Reformasi
mengarah
pada
kuatnya
Yang Maha Esa, berlandaskan moral
persatuan dan kesatuan bangsa, dijiwai
religius,
semangat kebangsaan.
meningkatkan
keagamaan,
tidak
kehidupan membenarkan
Reformasi
yang
berdasarkan
pengrusakan, penganiayaan, merugikan
kerakyatan, semangat dan jiwa berakar
orang
pada
lain
serta
bentuk-bentuk
kekerasan lainnya.
asas
kerakyatan.
Meletakkan
kerakyatan sebagai paradigma. Rakyat
Reformasi yang berkemanusiaan
sebagai asal mula kekuasaan negara dan
yang adil dan beradab, dilakukan
sekaligus sebagai tujuan kekuasaan
dengan
negara, sehingga harus mengembalikan
3
dasar-dasar
nilai
martabat
Eko Prasojo, Revitalisasi Negara, Kompas, 4 Juli 2011, hlm: 6
pada tatanan pemerintahan negara yang
70
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
benar-benar bersifat demokratis, yang
d. Dilakukan ke arah suatu perubahan
menentang segala bentuk kediktatoran
ke arah kondisi serta keadaan yang
kebijaksanaan
lebih baik.
dalam
permusyawaratan/perwakilan
e. Dilakukan dengan suatu dasar moral
menghendaki terwujudnya masyarakat
dan etik sebagai manusia yang
demokratis.
berketuhanan Yang Maha Esa, serta
Reformasi
yang
berkeadilan,
terjaminnya persatuan dan kesatuan
memiliki visi dasar reformasi yang jelas
bangsa.
yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi
Diketahui
bersama
seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka
tuntutan
tersebut
mendesak
Amandemen
UUD
adalah reformasi hukum baik yang
Penghapusan
doktrin
menyangkut materi hukum terutama
ABRI, 3. Penegakan hukum, HAM dan
aparat pelaksana dan penegak hukum
pemberantasan
(target reformasi yang urgen)
Daerah,
reformasi
Gerakan
yang
reformasi
memiliki
reformasi
bahwa,
antara
lain
1945,4 Dwi
KKN,
4.
5.
Kebebasan
Mewujudkan
kehidupan
1. 2.
Fungsi
Otonomi Pers,
6.
demokrasi.
kondisi syarat-syarat sebagai berikut:
Tuntutan-tuntutan tersebut mempunyai
a. karena adanya suatu penyimpangan-
tujuan untuk menyempurnakan aturan dasar, mengenai:5
penyimpangan; b. dilakukan harus dengan suatu cita-
a.
Tatanan Negara;
cita yang jelas (landasan ideologis),
b.
Kedaulatan Rakyat;6
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Prinsipnya yaitu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar nilai-nilai sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Tanpa ideologi yang jelas akan mengarah
pada
anarkhis
dan
disintegrasi. c. Dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (UUD) sebagai kerangka reformasi.
4
Kompas, 15 Maret 2011, hlm 3. Menurut Hasyim Muzadi ada perbedaan besar antara amandemen UUD pasca reformasi dan saat UUD disusun oleh para pendiri negara. Para perumus UUD 1945 penuh suasana keikhlasan dan kepahlawanan sementara amandemen yang terjadi sekarang hanya reaksi dari keadaan. Sesuatu yang ada pada era Orde Baru pokoknya harus diubah 5 Sekretariat Jenderal MPR RI, Materi Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945, 2006, hlm: 1 6 Kompas, 15 Maret 2011 hlm 3. Menurut Sri Edi Swasono, doktrin kebangsaan Indonesia yang terkait erat dengan ideologi Pancasila dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika mulai ditinggalkan. Doktrin kerakyatan yang berarti rakyat adalah primus, yang utama dalam pemerintahan negara, telah digeser ideologi
71
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
c.
HAM;
(1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 B ayat
d.
Pembagian kekuasaan;
(1), Pasal 18 B ayat (2), Pasal 25 A,
e.
Kesejahteraan Sosial;
Pasal 37 ayat (5).
f.
Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum;
g.
Hal-hal
lain
sesuai
perkembangan
dengan
aspirasi
dan
kebutuhan bangsa.
lain:
1.
Pembukaan UUD mempertahankan
1 ayat
(3) berbunyi:
“Negara
Indonesia
adalah
negara
hukum”.
Hukum
adalah
himpunan
petunjuk-petunjuk
hidup
(berupa
perintah dan larangan) yang mengatur
Kesepakatan dasar yang dibuat antara
Pasal
Tidak
tata tertib dalam suatu masyarakat dan
mengubah
seharusnya
ditaati
1945; 2. Tetap
masyarakat
itu
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia; 3. Mempertegas
oleh karena
anggota pelajaran
petunjuk-petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan 8
tindakan
dari
sistem Presidensiil; 4. Penjelasan UUD
pemerintah.
1945 yang memuat hal-hal normatif
Pemerintah baik pemerintah yang ada di
akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal;
pusat
5. Perubahan dilakukan dengan cara
berlandaskan pada hukum yang berlaku.
“adendum”.
Hukum yang berlaku adalah Undang-
Hasil perubahan UUD 1945
Negara dalam hal ini
maupun
di
daerah
harus
Undang yang dibuat oleh DPR bersama
terdiri dari I. Pembukaan, II. Pasal-pasal
Presiden.
(21 Bab, 23 pasal, 170 ayat, 3 pasal
menjadi landasan yuridis pelaksanaan
aturan peralihan dan 2 pasal aturan
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
tambahan).
Beberapa
pasal
yang
berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu7: Pasal 1 ayat neoliberalisme berikut sistem ekonomi pasar bebas yang akhirnya meminggirkan rakyat. 7 Pasal 1 (1) : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; Pasal 18 (1): “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”; Pasal 18 B (1): ”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus
Undang-Undang
dibuat
atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”; Pasal; Pasal 18 B (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; Pasal 25 A: “NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”; Pasal 37 (5): “Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan”. 8 Rukmana Amanwinata, dkk, Kamus Istilah Tata Negara, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985, hlm 17
72
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
pertahanan dan keamanan, dan bidang-
demokrasi Pancasila dengan sistem
bidang
pemilu yang luberjurdil.10
lainnya
pelaksanaannya
sebagaimana
oleh
para
menteri
sesuai bidang masing-masing. Berdasarkan beberapa9 berlaku
produk saat
ini
kajian
dari
Selama
kurun
waktu
masa
reformasi
telah
terjadi
beberapa
perubahan
undang-undang
legislatif,
Undang-Undang
yaitu: Undang-Undang No. 3 Tahun
Negara
1999 tentang Pemilihan Umum yaitu
belum
menunjukkan secara moral melalui
undang-undang
Undang-Undang organik mewujudkan
penyelenggaraan pileg Tahun 1999,
keadilan sosial dan menyejahterakan
kemudian
rakyat Indonesia. Meletupnya gejolak
Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
sosial
sudah
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
mengkhawatirkan di era transisi yang
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
mengedepankan demokrasi minus spirit
Perwakilan Rakyat Daerah merupakan
Pancasila sebagai dasar kebangsaan dan
undang-undang
yang
kenegaraan sekaligus sebagai pemersatu
penyelenggaraan
pemilihan
bangsa.
legislatif Tahun 2003, Undang-Undang
politik
Esensi
sekarang
demokrasi
yang
mengatur
Undang-Undang
No.
12
mengatur umum
Pancasila
No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
hingga saat ini sepertinya masih tetap
Umum Anggota Dewan Perwakilan
kabur.
dengan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
sistem langsung, umum, bebas, rahasia,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
jujur
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Pelaksanaan
dan
adil
pemilu
(luberjurdil)
masih
sebatas angan-angan dalam dataran ide.
tentang Pemilihan Umum
Sehingga diperlukan instrumen baru
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
dalam
Perwakilan
mewujudkan
nilai-nilai
Daerah,
Dan
Anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Pada prinsipnya hukum harus 9
Kompas, 4 Februari 2012, hlm 4. Sejak reformasi, pemerintah tidak mempunyai agenda dan arah yang jelas untuk membangun bangsa ini ke depan. Menurut Ichsan Malik Koordinatir Program Pasca Sarjana Psikologi Perdamaian Universitas Indonesia mencontohkan banyak lahan rakyat diberikan kepada investor tanpa ada perencanaandan pengawasan. Pemerintah cenderung berpihak pada investor.
menganut
azas
ius
constituendum,
mengalami perubahan sesuai dengan
10
Sri Handayani R.W, “Sistem Pemilu Serentak Sesuai Konstitusi (Sebagai Model Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Penelitian Kopertis Wilayah V DIY, hlm: 2-3.
73
JURNAL KAJIAN HUKUM
perkembangan zaman. Namun pada kenyataannya
perubahan
yang disesuaikan dengan kebutuhan Sehingga
undang-undang
legislatif yang diciptakan hanya mampu mengantisipasi
jalan
keluar
yang
bersifat sementara. Padahal undangundang dihasilkan bukan hanya untuk menyelesaikan kondisional
permasalahan dalam
jangka
waktu
pendek, tetapi juga undang-undang haruslah bersifat antisipasi. Produk mengapa
hukum
hanya
sekarang
memenuhi
unsur
sosiologis, aspek kebutuhan masyarakat namun kurang terpenuhi aspek filosofis dan yuridis. Hal tersebut khususnya mengenai undang-undang politik pasca reformasi. Berdasarkan pemaparan tersebut fokus permasalahan sebagai berikut: a. Apa yang menjadi tolok ukur dalam menyusun undang-undang pemilihan umum legislatif? b. Mengapa produk hukum pemilu legislatif dalam setiap pemilu selalu berbeda
karakter
yang
2. METODE PENELITIAN
tersebut
ternyata mengalami pergeseran makna
golongan.
Vol 1, No 1 (2016), Mei
tidak
mengarah pada kebutuhan politik sesaat yang mengarah ke oligarki?
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan yuridis-normatif.11 Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukumsekunder, dan bahan
hukum
pokok
tertier.
permasalahan
Sebagaimana yang
sesuai
dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas. Dalam
mengkaji
pokok
permasalahan penelitian ini, peneliti menitikberatkan penggunaan metode penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian
hukum
normatif
penelitian
hukum
yang
adalah
dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap
asas-asas
hukum;
(2)
penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal
dan
horisontal;
(4)
perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Akan tetapi, peneliti juga menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pengertian penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data11
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm: 10.
74
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
data primer, yaitu data yang diperoleh secara
langsung
dari
masyarakat.
Berdasarkan argumentasi a dan
b
dan
c
tersebut
Penelitian hukum empiris ini disebut
disimpulkan
juga
hukum
besar undang-undang bidang politik
sebagai
di masa tersebut disusun sekedar
dengan
sosiologis,
penelitian
yang
berfungsi
informasi pendukung. Penelitian penelitian
ini
lanjutan
dan
merupakan
dari
penelitian
garis
saja,
hanya
mengandung
unsur
sosiologis minus nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila.
Progres
Penelitian
sebelumnya, yaitu: 1) substansi
secara
memenuhi target program pemilu
sebelumnya, yaitu: a. Teknik
bahwa
maka
dan
Penelitian
ini
meliputi
penelitian terhadap asas-asas hukum, materi
muatan
penelitian
terhadap
sistematik
pasal-pasal peraturan perundang-
hukum, penelitian terhadap taraf
undangan akan berpengaruh pada
sinkronisasi vertikal dan horizontal,
alur gerakan pelaksanaan hukum
penelitian
di lapangan, maksudnya dalam
hukum,
pelaksanaannya
sejarah hukum.
kadang
BISA
terhadap dan
sesuai dengan amanat peraturan
Dalam
dan kadang TIDAK SESUAI
permasalahan
dengan peraturan.
penelitian
2) Subyek-subyek dalam
yang
peraturan
terlibat
tersebut
di
perbandingan
penelitian
terhadap
menjawab diperlukan
empiris,
metode
supaya
lebih
obyektif dalam menarik kesimpulan. Karena
sebenarnya
permasalahan
lapangan atau dalam pelaksanaan
didapatkan karena ada kesenjangan
peraturan
antara
tersebut
dipengaruhi
normatif
dan
empiris.
oleh pesan atau amanat dari
Peraturan dibentuk bukan hanya
peraturan itu sendiri.
untuk memenuhi kebutuhan namun
3) Pesan yang terdapat dalam UU bidang politik yang berlaku pada
penting
adanya
tujuan
jangka
panjang ke depan.
pemilu masa reformasi sampai
Jika penelitian sebelumnya
2014 kurang memenuhi unsur
baru
filosofis
menarik kesimpulan maka penelitian
lebih
mengutamakan
kepentingan sesaat dan insidental.
ini
secara
berusaha
garis
besar
menjabarkan
dalam
satu
75
JURNAL KAJIAN HUKUM
persatu
karakter
bidang
politik
produk masa
hukum reformasi
sampai Tahun 2014. Produk hukum bidang politik dalam hal ini meliputi: Undang-Undang
Partai
Vol 1, No 1 (2016), Mei
tanggapan,
keyakinan,
peran,
informasi dan motivasi responden. 2) Studi dokumen/pustaka a) Bahan hukum primer meliputi:
Politik,
semua peraturan perundang-
Undang-Undang Pemilihan Umum
undangan
dan
putusan
Legislatif, Undang-Undang Susduk
pengadilan
yang
berkaitan
dan
dengan topik penelitian.
MD3,
dan
Undang-Undang
Penyelenggara Pemilu.
b) Bahan
b. Metode Pengumpulan Data
hukum
meliputi:
sekunder
buku-buku,
surat
Menurut lofland, sumber data
kabar, jurnal, ilmiah, laporan-
utama dalam penelitian kualitatif
laporan, dokumen resmi, serta
adalah
tindakan.
berbagai data statistik yang
Selebihnya adalah data tambahan
tersedia yang diperlukan dalam
berupa dokumen dan lain-lain12.
menunjang
Dalam penelitian ini dipergunakan
dengan topik penelitian.
kata-kata
dan
instrumen penelitian sebagai berikut:
analisis
sesuai
c) Bahan hukum tersier meliputi:
1) Wawancara
kamus,
Metode wawancara adalah
ensiklopedia,
terminologi hukum.
metode yang dilakukan dengan cara
tanya
langsung
jawab/intervew
secara
kepada
a. Karakter Produk Undang-Undang
interview
Diakui atau tidak, DPR dewasa
adalah cara pengambilan data
ini terjebak rutinitas tanpa kerangka
dengan
wawancara
kerja yang jelas. Padahal titik tekan
secara langsung dengan subjek
fungsi legislasi sesuai hasil amandemen
penelitian
UUD 1945 ada di tangan DPR. Oleh
responden.
Teknik
melakukan
permasalahan interview
lisan
3. PEMBAHASAN
sesuai
kebutuhan
peneliti.
Teknik
karena itu seharusnya DPR menyusun
digunakan
untuk
cetak biru perundang-undangan yang
mendapatkan informasi berupa
menjadi
acuan
pelaksanaan
fungsi
legislasi, dengan demikian DPR dapat 12
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hlm. 112.
menentukan
RUU
yang
menjadi
76
JURNAL KAJIAN HUKUM
prioritas, yang bisa ditunda dan cukup
Vol 1, No 1 (2016), Mei
c) Fungsi kemudahan
diintegralkan ke UU yang telah ada dan
Hukum itu adalah sah (valid)
lain-lain. Sedangkan pihak Pemerintah
apabila
mengeluarkan Undang-Undang hanya
otoritas
sebatas mengatasi permasalahan yang
membentuknya serta bersumber dan
timbul tanpa melakukan penyelidikan
berdasar pada norma yang lebih tinggi,
terlebih dahulu apakah sudah ada UU
sehingga dalam hal ini norma yang
yang mengaturnya lebih dulu, sehingga
lebih rendah (inferior) dapat dibentuk
ketika
timbul
oleh norma yang lebih tinggi (superior),
permasalahan karena UU yang baru di
dan hukum itu berjenjang-jenjang dan
sahkan tersebut ternyata bertentangan
berlapis-lapis
dan berbenturan dengan UU yang lain
hierarki.15
UU
disahkan
sehingga menjadi peluang konflik di Pengadilan.
13
dibuat
oleh yang
teori
pembentuk
suatu
Lembaga-Lembaga
yang
membuat
kebijakan/politik
atau
berwenang
membentuk
berwenang
Menurut
lembaga
hukum
suatu di
bidang
peraturan perundang-undangan, fungsi
perundang-undangan
peraturan perundang-undangan dibagi
memperhatikan:16
menjadi 2 yaitu:14
1) Identitas peraturan.
1) Fungsi internal
2) Konteks sosial lahirnya peraturan.
a) Fungsi Penciptaan Hukum b) Fungsi Pembaharuan Hukum c) Fungsi
integrasi
pluralisme
sistem hukum d) Fungsi Kepastian Hukum 2) Fungsi eksternal a) Fungsi perubahan b) Fungsi stabilisasi 13
. Sri Handayani RW, Undang-Undang Yang Tidak Berlandaskan Pada Cita Hukum Pancasila Dan Implikasinya, Jurnal Konstitusi: P3KP Universitas Jambi, Vol: I No: 1 Tahun 2012, hlm: 181. 14 . Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislative Drafting, Yogyakarta:Total Media, 2011, hlm 13-18.
harus
3) Para pihak yang bertanggungjawab melahirkan peraturan tersebut. 4) Peraturan
induk
yang
berkaitan
langsung dengannya. 5) Isi peraturan. 6) Relasi dengan peraturan yang lain. 7) Waktu peraturan tersebut berlaku di dalam masyarakat. 15
. Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm: 23. 16 . Soimin, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Di Indonesia,Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm 113.
77
JURNAL KAJIAN HUKUM
Proses
pembentukan
(legislasi) merupakan
hukum
suatu proses
Vol 1, No 1 (2016), Mei
Gambar 1. Idealisme Landasan Peraturan Perundang-undangan.
yang sangat kompleks. Legislasi tidak sekedar hanya suatu kegiatan dalam merumuskan norma-norma ke dalam teks-teks hukum yang dilakukan oleh sekelompok kewenangan
orang untuk
memiliki itu,
namun
jangkauan luas sampai pada pergulatan interaksi kekuatan sosial politik yang melingkupi dan berada disekitarnya.17 Dalam pembentukan peraturan Gambar tersebut menunjukkan
perundang-undangan dibidang politik harus memperhatikan landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan politis.Landasan-landasan tersebut mengacu pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan titimangsa arah peraturan-perundangundangan
dalam
bidang
politik.
Dibawah ini gambar idealisme landasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
bahwasanya landasan filosofis, landasan yuridis,
landasan
sosiologis,
dan
landasan politis harus mengacu pada Pancasila
dan
UUD
NRI
Tahun
1945.Pancasila sebagai dasar negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara menjadi acuan dalam
menentukan
(maupun
undang-undang
peraturan
perundang-
undangan lainnya).Landasan sosiologis setidaknya
memperhatikan
kondisi
sosial, politik, pendidikan, ekonomi, budaya,
pertahanan
dan
keamanan
masyarakat Indonesia. 1) Konsideran Masa kebangkitan demokrasi dimulai saat penyusunan peraturan perundang-undangan 17
. Anis Ibrahim, Legislasi dan demokrasi, Malang:In-TRANS Publishing, 2008, hlm: 4
pada
akhir
tahun 1999 dan seterusnya ke depan, Nampak
semangat
melaksanakan 78
JURNAL KAJIAN HUKUM
demokrasi begitu kuat, isu yang memenuhi
media
elektronik
lebih
Vol 1, No 1 (2016), Mei
b) Pada materi substansi pasal-pasal
cetak
maupun
dalam
batang
tubuh
dalam
banyak
muncul
undang-undang
partai
politik
tentang keterbukaan, transparansi,
kurang sinkron dengan amanat
demokrasi dan hak asasi manusia.
konsideran menimbang.
Nampaknya karakter yang dibangun
Menimbang:
dalam politik hukum undang-undang
kepentigan
jangka
pendek,
masa
perubahan
undang-
reformasi,
hukum
dibuat
sosiologis,
semua
produk
insidental,
“beda”
dengan
undang yang tambal sulam (tidak
peraturan masa orde baru.Pada masa
komprehensif)
orde baru produk hukum bersifat
bertentangan dan tidak menyatu
eksklusif, tertutup, prefentif, dan
antara pasal satu dengan pasal
pendekatan militer. Peneliti akan
berikutnya,
mengkaji
khusus
menimbang
menjawab
penjabaran.
bidang
undang-undang politik
untuk
pertanyaan dalam penelitian ini. a) Perkembangan penyusunan
pola
belum
saling
antara
konsideran
dengan
pasal
2) Batang Tubuh pikir
Substansi: ukuran finansial
bertumbuh
(undang-undang
kehidupan
popular (suara terbanyak), oportunis
politik ketatanegaraan dalam hal
(orientasi partai politik kaitan dengan
menyelaraskan antara konsideran
pendanaan
menimbang dengan penjabaran
oligharki
dalam pasal-pasal batang tubuh.
eksklusif),
Hal tersebut dapat dilihat dari
korupsi (dana menjadi caleg sangat
rumusan
konsideran
besar), caleg dadakan yang bukan
menimbang dari waktu ke waktu
kader (artis, pengusaha, penguasa
sampai sekarang. Bisa dilihat
spekulasi caleg hanya karena ingin
perkembangan
dari
jadi
waktu
setiap
pemilu,
paham visi misi partai, caleg kurang
muatan
dalam
komitini biasanya caleg dari luar
baik/membaikkan
pada
pada
perubahan
konsideran menimbang
waktu
ke
partai
dan (kontrak
anggota
politik),
sumbernya), politik
membuka
parlemen),
elitis
peluang
kurang
kader partai.
79
JURNAL KAJIAN HUKUM
Analisis
yang
diperoleh
Vol 1, No 1 (2016), Mei
politik namun hampir dipastikan semua
dalam aspek Legal Drafting adalah:
peraturan tersebut hanya mengakomodir
a) Kelemahan
filosofis:
permasalahan sosiologis yang terjadi
substansi materi muatan pasal-
pada saat itu. Salah satu contohnya
pasal dalam setiap undang-undang
adalah undang-undang mengenai partai
kurang menjangkau ke depan dan
politik yang telah mengalami pergantian
kepentingan jangka panjang.
sebanyak 4 kali, yaitu: Undang-Undang
aspek
b) Kelemahan
aspek
sosiologis:
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai
substansi materi muatan pasal-
Politik, Undang-Undang Nomor 31
pasal
kontributif,
Tahun 2002 tentang Partai Politik,
sebagaimana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
dibutuhkan Negara, bangsa dan
tentang Partai Politik, dan Undang-
masyarakat.
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
kurang
komprehensif,
c) Kelemahan aspek yuridis: kurang taat
asas
terhadap
amanat
konstitusi dan putusan Mahkamah
Perubahan
Politik. Perubahan yang dilakukan pada hakekatnya
b. Model Penyusunan Undang-
Penyusunan
bidang politik memerlukan keseriusan waktu,
dengan
karena protokol
keatanegaraan. Dalam prolegnas perlu ada prioritas, agar supaya tidak terjadi konflik berkepanjangan. Penyusunan undang-undang bidang politik harus disusun
dalam
satu
paket
secara
bersamaan. Pada
mencari
sesuai dengan perkembangan nasional
undang-undang
penjadwalan
adalah
kesempurnaan sistem partai politik yang
Undang Bidang Politik
berkaitan
Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Konstitusi.
dalam
Atas
dan
internasional.
kenyataannya
Namun
perubahan
pada undang-
undang partai politik lebih terkesan tambal sulam dan mengabaikan esensi, substansi, dan nilai-nilai keindonesiaan yang seharusnya menjadi dasar atau ruh terbentuknya
undang-undang
partai
politik. Idealnya produk undang-undang bidang politik harus mengacu pada
masa
reformasi
dapat
dilihat begitu banyak undang-undang
Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini diyakini mampu menciptakan dunia
yang dibuat, khususnya di bidang 80
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
politik yang sehat di Indonesia. Seperti
undang-undang
lainnya
menjadikan
proses ideal tersebut dapat dilihat dalam
undang-undang
di
gambar berikut ini:
sebagai sokoguru arah politik Indonesia
bidang
politik
kedepan. Gambar-gambar
tersebut
merupakan temuan peneliti bahwa alur hukum harus seperti itu apabila mau membangun politik konstruktif yang mendukung
pembangunan
tanpa
mengabaikan demokrasi dan hak asasi manusia. c. Makna Sila Ke-4 Dalam Pemilu Sila keempat dari Pancasila Gambar
tersebut
ideal
pembuatan
proses
perundang-undangan
merupakan peraturan
di
bidang
politik.18 Dalam pembuatan UndangUndang
Partai
Politik
seharusnya
memperhatikan
Undang-Undang
Pemilu
Undang-Undang
Legislatif,
Penyelenggaraan Pemilu, dan UndangUndang MD3. Begitu juga dengan 3 undang-undang
lainnya.
Pembuatan
undang-undang tersebut harus mampu mengakomodir Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adanya keterkaitan antara undang-undang 18
yang
satu
dengan
Dalam pembuatan undang-undang di bidang politik tersebut idealnya dirancang bersamaan antara Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu Legislatif, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, dan Undang-Undang MD3.
yang dirumuskan dalam Pembukaan UNDANG-UNDANG alinea
NRI
keempat,
“…dengan
berdasar
1945
berbunyi: kepada,
dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebuaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan”. Kerakyatan berasal dari kata “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang menjadi warga dalam suatu
negara.
kerakyatan pemerintahan pertimbangan
Yang
adalah negara
dimaksud
suatu atas
kehendak
sistem dasar rakyat.
Kerakyatan berarti juga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dapat disebut pemerintahan rakyat, yaitu dari rakyat oleh rakyat
81
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
untuk rakyat, atau kedaulatan rakyat.
manusia,
Istilah
untuk
timbulnya kerakyatan. Adapun dasar
(kata
pemikiran timbulnya kerakyatan ini
yang
populer
kerakyatan ialah
demokrasi
Yunani
berarti
sebagai
sebab-musabab
rakyat,
ada tiga hal, yakni: 20
berarti
1) Adanya kesadaran bahwa manusia
kekuasaan/berkuasa). 19 Perkembang-
mempunyai harkat dan martabat
an
yang sama, atas dasar pemikiran
demos
kratos/kratein
sekarang,
demokrasi bidang
kerakyatan
tidak
hanya,
pemerintahan
atau
meliputi
manusia melalui
politik
proses hidup yang sama sebagai
saja, tetapi meliputi juga bidang
makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
Oleh karena itu, manusia selalu
Sistem
atau
bahwa semua
kerakyatan
jika
menuntut dan menghendaki adanya
dianalisis jalur perjalanannya adalah
perlakuan sama, tuntutan ini tidak
dititik beratkan pada tuntutan dari
dapat
rakyat
yang
diberi kemerdekaan sesuai dengan
dipertimbangkan oleh rakyat sebagai
kedudukannya sebagaimana manu-
penguasa,
sia yang mempunyai hak untuk
pada
umumnya
dan
pertimbangan
itu
hasil keluar
dari sebagai
dihalang-halangi,
harus
merdeka.
ketetapan yang berupa aturan-aturan
2) Adanya pengaruh agama yang kuat
untuk rakyat. Adapun aturan-aturan
dalam kehidupan manusia yang
untuk rakyat ini dipengaruhi dan
mengajarkan bahwa manusia harus
mempengaruhi
keadaan
memuliakan
rakyat,
selanjutnya
yang
kehidupan timbul
manusia,
dan
manusia
menghargai tidak
boleh
tuntutan dan dukungan lagi sebagai
menghina sesamanya, setiap umat
penyempumaan
akan
manusia adalah saudara bagian
demikian
lain. Ajaran an demikian ini bersifat
yang
dipertimbangkan, seterusnya. Kerakyatan
universal atau
demokrasi
dalam
manusia
untuk
membimbing mencapai
mempunyai dasar-dasar yang kuat
kebahagiaan lahiriah dan batiniah
dan tumbuh subur dalam kehidupan
yang selanjutnya mempengaruhi juga cara
hidup
bernegara
dan
19
. Noor Ms. Bakry, Orientasi Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Liberty, cetakan kedua, 1997, hlm: 116.
20
. Ibid, hlm: 117
82
JURNAL KAJIAN HUKUM
bermasyarakat
dengan
cara
kekeluargaan.
Vol 1, No 1 (2016), Mei
Merujuk pada ketetapan MPR Nomor
3) Adanya tuntutan suatu aturan-aturan
II/MPR/1978
menjabarkan
pengamalan sila ke 4 Pancasila sebagai
yang berdasarkan kehendak warga
berikut:
masyarakat untuk melindungi serta
1) Sebagai
warga
negara
warga
mengakui persamaan dan perbedaan
masyarakat Indonesia mempunyai
sebagai eksistensi manusia yang
kedudukan, hak, dan kewajiban yang
merdeka. Aturan ini dimaksudkan
sama.
supaya dalam hidup bersama tidak
2) Keputusan
yang
menyangkut
saling bertentangan, karena pada
bersama terlebih dahulu diadakan
dasarnya setiap manusia mempunyai
musyawarah,
tujuan ingin mencapai kebahagiaan,
diusahakan secara mufakat, diliputi
yang cara pencapaiannya antara satu
oleh semangat kekeluargaan.
dengan lainnya berbeda.
dan
keputusan
3) Menghormati dan menjunjung tinggi
Dengan berdasarkan ketiga hal
setiap
hasil
musyawarah
dan
itu di dalam hidup bermasyarakat
melaksanakanya dengan iktikad baik
timbullah dalam hati nurani manusia
dan rasa tanggung jawab.
adanya
rasa
memperhatikan
kekeluargaan, warga
sehat dan hati nurani yang luhur,
masyarakat atas dasar mencintai sesama
dengan mengutamakan kepentingan
manusia
adanya
negara dan masyarakat, serta tidak
perbedan-perbedaan, antara warga yang
memaksakan kehendak kepada orang
satu
lain.
serta
dengan
kehendak
4) Musyawarah dilakukan dengan akal
mengakui
yang
lain
saling
melengkapi dan berhubungan secara
5) Keputusan yang diambil harus dapat
harmonis tiada saling mengganggu.
dipertanggungjawabkan secara moral
Dari bentuk tata-cara kekeluargaan yang
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
ada dalam masyarakat ini diungkapkan
menjunjung
ke arena kenegaraan, dan karena setiap
martabat manusia, serta nilai-nilai
anggota warga negara disebut dengan
kebenaran dan keadilan.
tinggi
harkat
dan
istilah rakyat, maka kekeluargaan ini
Kerakyatan atau demokrasi ini
disebut dengan istilah kerakyatan, yaitu
pada masa sekarang merupakan suatu
kekeluargaan dalam kenegaraan.
sistem pemerintahan yang paling baik,
83
JURNAL KAJIAN HUKUM
karena
rakyat
penguasaan
ikut
negara.
serta baik
dalam langsung
Vol 1, No 1 (2016), Mei
memperhatikan Tuhan.
petunjuk-petunjuk
21
maupun tidak langsung. Dalam sistem
Istilah
kebijaksanaan
ialah
ini, rakyat adalah menentukan dan
melakukan
mengendalikan serta mengikat yang
dorongan kehendak yang tertuju pada
memerintah dengan Undang-Undang,
kebaikan, berdasarkan putusan akal
sehingga pemerintah tidak dapat berbuat
untuk mencapai kebenaran yang sesuai
sekehendak
dengan
hatinya.Tujuan
akhir
perbuatan-perbuatan
raga
atas
kemanusiaan.
demokrasi adalah sama dengan tujuan
Kebijaksanaan
akhir dari rakyat atau tujuan akhir dari
pancaran
manusia,
hidup.
pertimbangan dalam mencari kebenaran
Pengertian kebahagiaan hidup ialah
untuk membimbing kehendak manusia
suatu keadaan hidup manusia yang
ke arah kebaikan, dan kebaikan ini
kebutuhan jasmaniah dan rokhaniah
harus dijiwai oleh sifat adil dan ber-
relatif
adab, dalam arti sesuatu hal yang dapat
yaitu
kebahagiaan
berubah-ubah
dapat
ini
akal
bersumber manusia
sebagai
terpenuhinya. Hal ini merupakan tujuan
membangun
pada umumnya dari demokrasi.
hidup. Dengan demikian kebaikan ini
Istilah hikmat menurut Ismaun
harus
dan
dari
dikaitkan
mengembangkan
dengan
kehidupan
berasal dari bahasa Al-Qur'an yang
manusia untuk mencapai taraf yang
maknanya lebih tinggi dari istilah
lebih baik dan harus sesuai dengan rasa
filsafat. Secara sederhana dan bebas,
kemanusiaan. Berdasarkan ini jelas
arti hikmat itu ialah suatu kebenaran
bahwa
yang
keempat. 22
mengandung
maslahat
manfaat
bagi
kepentingan
umum/kepentingan (respublica
atau
atau
sila
orang
banyak
probonopublico).
kedua
Berdasarkan
menjiwai
uraian
sila
istilah
tersebut dapat dirangkaikan menjadi istilah
hikmat
kebijaksanaan
yang
Hikmat ini bersumber dari Nur-Illahi,
berarti suatu pertimbangan berdasarkan
dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini
perpaduan
sila
berasal dari Tuhan dengan hasil putusan
pertama
menjiwai
keempat.Dengan kebenarannya Tuhan,
oleh
sila
demikian
adalah karena
berasal
dari
itu
harus
akal
yang
antara
sesuai
kebenaran
dengan
yang
rasa
kemanusiaan didorong oleh kehendak 21
. Ibid, hlm:119. .Ibid.
22
84
JURNAL KAJIAN HUKUM
untuk
mencapai
kebaikan
hidup
bersama.
Vol 1, No 1 (2016), Mei
kemanusiaan yang adil dan beradab, serta
Hikmat kebijaksanaan inilah satu-satunya
dasar
didasari
persatuan.
oleh
semangat
Permusyawaratan
berarti
pertimbangan
suatu sistem dalam merumuskan, atau
yang paling baik di saat ini, karena
memutuskan sesuatu persoalan dengan
menghubungkan
yang
cara mengadakan rapat sebagai forum
fundamental, yaitu firman Tuhan dan
pertukaran pendapat untuk mencapai
pemikiran manusia dalam satu titik
kesepakatan bersama.
dua
hal
pertemuan untuk membangun hidup
Pelaksanaan permusyawaratan
manusia. Oleh karena itu negara yang
ini disebut musyawarah, adapun yang
di dalamnya ajaran-ajaran wahyu
ingin
Tuhan tumbuh dengan subur maka
pendapat, dengan demikian secara
kerakyatannya yang paling baik harus
singkat dapat disebut musyawarah
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
untuk
bukan hanya dipimpin oleh firman
pemikiran dari musyawarah untuk
Tuhan
mufakat adalah sebagai berikut: 23
saja
dicapai
adalah
mufakat.
kesepakatan
Sedang
dasar
atau
dipimpin
oleh
manusia
saja,
tetapi
1) Bersumber adanya suatu gagasan
dipimpin berdasarkan pertimbangan
bahwa persetujuan umum atas dasar
dari firman Tuhan dan pemikiran
pertukaran
manusia.
mengatasi pendapat-pendapat lain
pemikiran
Dua hal ini memang harus diperhatikan
sebagai
dasar
untuk
memimpin kerakyatan, karena jika
pendapat
yang
dapat
merupakan keputusan yang arifbijaksana. 2) Dalam
merumuskan
atau
hanya firman Tuhan saja tanpa akal
memutuskan sesuatu harus berda-
pikiran tidak berarti, demikian juga
sarkan kepada kehendak rakyat yang
akal pikiran saja tanpa firman Tuhan
berpegang atas pertimbangan hikrnat
dapat
kebijaksanaan sebagai landasan.
tersesat,
oleh
karena
itu
keduanya harus diperhatikan dalam mencapai
kebahagiaan
hidup
3) Adanya
suatu
keyakinan
bahwa
penyelesaian sesuatu persoalan yang
manusia. Dengan demikian jelaslah
dicapai
sesudah
diadakan
tukar
bahwa kerakyatan ini harus dijiwai
menukar pikiran yang menyangkut
oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan 23
. Ibid, hlm: 121.
85
JURNAL KAJIAN HUKUM
segala
seginya
dianggap
penyelesaian yang terbaik.
Vol 1, No 1 (2016), Mei
pemimpin yang profesional (hikmat) dan juga dewasa (bijaksana). Itu semua
Sila kerakyatan yang dipimpin
negara demokratis yang dipimpin oleh
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
orang
permusyawaratan perwakilan, dapat
dilakukan melalui tatanan dan tuntunan
diuraikan
permusyawaratan/perwakilan.
secara
singkat
sebagai
yang
dewasa
profesional
suatu sistem pemerintahan rakyat
Tegasnya, sila keempat menunjuk pada
dengan cara melalui badan-badan
NKRI
tertentu serta di dalam menetapkan
perwakilan yang dipimpin oleh orang
sesuatu
profesional-dewasa
peraturan
musyawarah
untuk
dengan
jalan
mufakat
atas
dasar kebenaran dari Tuhan dan
sebagai
negara
demokrasi-
melalui
sistem
diartikan
dengan
musyawarah. Musyawarh
putusan akal sesuai dengan rasa
mengusahakan putusan secara bulat,
kemanusiaan
dan sesudah itu diadakan tindakan
dan
yang memperhatikan
mempertimbangkan
rakyat
untuk
mencapai
kehendak
bersama. Disini terjadi simpul yang
kebaikan
penting yaitu mengusahakan keputusan
hidup bersama.
secara bulat. Bulat yang dimaksud
Uraian-uraian sederhana
tersebut
dapt
secara
disimpulkan
adalah hasil yang mufakat, artinya keputusan
itu
diambil
dengan
bahwasanya pembahasan sila ke 4
kesepakatan bersama. Dengan demikian
merupakan
tentang
berarti bahwa penentu demokrasi yang
demokrasi yang dipimpin oleh hikmat
berdasarkan pancasila adalah kebulatan
kebijaksanaan. Pemimpin yang hikmat
mufakat sebagai hasil kebikjasanaan.
adalah pemimpin yang berakal sehat,
Oleh karena itu kita ingin memperoleh
rasional,
dan
hasil yang sebaik-baiknya di dalam
seterusnya pada hal-hal yang bersifat
kehidupan bermasyarakat, maka hasil
jasmaniah,
kebijaksanaan
kebijaksanaan itu harus merupakan
adalah pemimpin yang berhatinurani,
suatu nilai yang ditempatkan lebih
arif,
dahulu.
pembahasan
cerdas,
terampil,
sementara
bijaksana,
jujur,
adil,
dan
seterusnya pada hal-hal yang bersifat
Dalam melaksanakan keputusan
rohaniah. Jadi, pemimpin yang hikmat-
diperlukan kejujuran bersama. Dalam
kebijaksanaan itu lebih mengarah pada
hal ini perlu diingat bahwa keputusan
86
JURNAL KAJIAN HUKUM
bersama
dilakukan
secara
Vol 1, No 1 (2016), Mei
bulat
Pemilihan
umum
(pemilu)
sehingga membawa konsekuensi adanya
merupakan salah satu hak asasi manusia
kejujuran bersama. Perbedaan secara
yang sangat prinsipil. Karena itu, suatu
umum demokrasi di barat dan di
pelanggaran terhadap hak-hak asasi
Indonesia
manusia
yaitu
terletak
permusyawaratan.
pada
Permusyawaratan
jika
pemerintah
tidak
mengadakan pemilu, artinya pemilu
diusahakan agar dapat menghasilkan
menjadi
keputusan-keputusan
pemerintah untuk melaksanakan HAM
yang
diambil
secara bulat.
hikmat
kebijaksanaandalam
permusyawaratan/perwakilan,
yaitu
bertanggungjawab menumbuhkan dan mengembangkan Demokrasi
keharusan
bagi
warga Negara. Hak warga Negara untuk
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh
suatu
sistem
Pancasila
yang
ikut serta di dalam pemilu disebut hak pilih. Hak pilih dalam pemilu terdiri atas hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).
politik makin
Pemilu
menurut
A.Sudiharto
Djiwandono adalah sarana demokrasi
mampu memelihara stabilitas nasional
yang
yang
perwujudan nyata keikutsertaan rakyat
dinamis,
kesadaran
mengembangkan
dan
politikwarga
tanggungjawab
dalam
yang
kehidupan
merupakan
kenegaraan.
Hal
serta
tersebut disebabkan oleh karena rakyat
menggairahkan rakyat dalam proses
atau warga Negara mempunyai hak
politik. Hal ini menegaskan secara jelas
untuk memilih dengan bebas wakilnya-
bahwa pemilihan umum merupakan
wakilnya
sarana dalam menjalankan demokrasi
menyelenggarakan
sebagai
pemerintahan,
salah
demokrasi.
Negara
penting,
satu
pilar
prinsip
24
yang
akan
ikut kegiatan
artinya
rakyat
ikut
terlibat dalam kehidupan kenegaraan walaupun secara tidak langsung.25
24
.Prinsip demokrasi secara umum mempunyai 4 (empat) pilar utama yaitu: (1). Lembaga legislatif/parlemen sebagai wakil rakyat ; (2). Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit ; (3). Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum keadilan dalam pelaksanaan UU ; dan (4). Pers sebagai alat kontrol masyarakat. Lihat Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan, Yogyakarta: LabHukum FH-UMY Yogyakarta, 2007, hlm: 48.
Perumus
UUD
1945
telah
menetapkan tentang ajaran kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dengan pemilu,
karena
pemilu
merupakan
konsekuensi logis dianutnya prinsip 25
. Ibid, hlm: 77.
87
JURNAL KAJIAN HUKUM
kedaulatan rakyat
dalam
Vol 1, No 1 (2016), Mei
kehidupan
untuk menjamin kesetaraan politis antara
berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar
warga Negara, baik dalam akses terhadap
kehidupan bernegara yang demokratis
jabatan pemerintahan maupundalam nilai
adalah setiap warga Negara berhak ikut
suara
serta
kebebasan
dalam
hak
politik.26Pemilu
politik.28 Kriteria pemilihan umum yang
dalam konteks UUD 1945 merupakan
bebas dan adil mencakup dua hal yaitu
proses
kehidupan
sistem pemilihan umum dan proses
ketatanegaraan sebagai sarana menuju
pemilihan umum. Sistem pemilihan
pembentukan
umum
aktif
dalam
proses
politik
pemilihan
dalam
institusi
Negara
pejabat-pejabat
dan
Negara
sebagai pengemban kedaulatan rakyat.
yaitu
peraturan
hukum-hukum
atau
perundang-undangan
yang
mengatur tentang pemilihan umum.
Pemilihan umum adalah salah
Proses pemilihan umum yaitu mengenai
satu hak asasi warga Negara yang
bagaimana pemilihan umum tersebut
sangat prinsipil,karenanya dalam rangka
bisa diselenggarakan dalam praktek
pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu
untuk menjamin agar hukum dengan
keharusan
untuk
tegas dan adil diterapkan dan agar tidak
melaksanakan pemilihan umum, sesuai
ada malpraktek yang bisa membuat
dengan asas bahwa rakyatlah yang
hasil pemilihan umum dipertanyakan.29
bagi
pemerintah
berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan
kepada
rakyat
untuk
menentukannya.27 Pemilu yang adil dan bebas
Selanjutnya
Moh.
Mahfud
mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung
pengertian
adanya
pemerintahan dari, oleh dan untuk
adalah pemilu-pemilu yang kompetitif
rakyat,
menunjukkan
bahwa
adalah piranti utama membuat pejabat-
pemerintahan dari rakyat mengandung
pejabat pemerintah bertanggungjawab
pengertian yang berhubungan dengan
dan tunduk pada pengawasan rakyat.
pemerintahan yang sah dan diakui
Pemilu juga merupakan arena penting
(legitimate government) di mata rakyat.30
26
. Dahlan Thaib dan Nikmatul Huda (editor), Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, 2009, hlm: xiii. 27 . Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983, hlm: 329.
28
. David Beetham dan Kevin Boyle, Demokrasi, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm: 59. 29 .Ibid. 30 .Moh. Mahfud. MD, Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm: 5.
88
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
disebut
d. Masyarakat Cerdas Filosofi yang terkandung dalam
Pancasila”.33
“Demokrasi
Demokrasi Pancasila berarti demokrasi,
Pembukaan UUD Negara RI Tahun
kedaulatan
1945 alinea 4 berkaitan dengan tujuan
diintegrasikan dengan sila-sila yang
negara adalah perwujudan visi bangsa
lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam
Indonesia di bidang Hak Asasi Manusia
menggunakan
yang hendak mewujudkan masyarakat
haruslah selalu disertai dengan rasa
Indonesia yang adil dan sejahtera, di
tanggungjawab kepada Tuhan Yang
mana
sepenuhnya
Maha Esa menurut keyakinan agama
dihormati, dipenuhi, dimajukan dan
masing-masing, haruslah menjunjung
dilindungi.31
selanjutnya
tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai
mengenai asas-asas dasar dapat dilihat
dengan martabat dan harkat manusia,
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor
haruslah menjamin dan mempersatukan
39 Tahun 1999 yaitu: “Negara Republik
bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk
Indonesia mengakui dan menjunjung
mewujudkan keadilan sosial.34 Tatanan
tinggi
dan
demokrasi tidak akan terbangun tanpa
kebebasan dasar manusia sebagai hak
hadirnya jaminan terhadap penegakan
yang secara kodrati melekat pada dan
HAM Sebaliknya penegakan HAM
tidak terpisahkan dari manusia, yang
hanya
harus
keberlangsungan tatanan demokrasi.35
hak
Hak
asasinya
Penjabaran
Asasi
dilindungi,
Manusia
dihormati,
dan
ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan,
yang
bisa
Dalam kehidupan
dijiwai
hak-hak
demokrasi
terjamin
rangka
dan
dalam
mewujudkan
demokrasi,
telah
serta
diamandemen UUD 194536 dan banyak
keadilan. Juga terdapat dalam Pasal 3,
produk hukum bidang politik yang telah
kebahagiaan,
dan
kecerdasan
Pasal 4 dan Pasal 5 UU tersebut.
32 33
Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa
31
Lampiran Kepres Nomor 40 Tahun 2004, hlm 8. 32 Sri Handayani RW, Hak Warga Negara Dalam Pemilukada Langsung Di Negara Demokrasi, Jurnal Konstitusi: PKHK FH UJB Vol: IV No. 1, Juni 2011, hlm: 105.
Moh. Mahfud, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hlm 41. 34 Ibid, hlm 43. 35 Lihat Kompas, Rapuhnya Pilar Demokrasi, 29November 2010, hlm 6 36 Tujuan amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar, mengenai : tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
89
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
dibuat, contohnya antara lain : UU
Negara RI Tahun 194539 tentang adanya
tentang Partai Politik, UU tentang
lembaga MPR yang terdiri dari anggota
Pemilu Anggota Legislatif, UU tentang
DPR dan DPD. Lembaga tersebut yang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
fungsi, tugas dan wewenangnya telah
UU tentang Penyelenggara Pemilu, UU
diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
(MD3) yang materi muatan pasal-pasal
Anggota DPR haruslah representatif
dalam UU tersebut sudah disesuaikan
sehingga
dengan era reformasi.
dengan cara pemilihan umum. Hasil
Pelaksanaan kedaulatan rakyat
pengisiannya
seleksi
calon
anggota
dilakukan
legislatif
dilaksanakan menurut UUD.37 Pasal 1
diusulkan oleh partai politik untuk
ayat (2) UUD 1945 juga mengandung
menjadi peserta pemilu.
dua
macam
kedaulatan.
Pertama,
Membahas partai politik akan
kedaulatan langsung yang dilakukan
selalu
oleh rakyat. Kedua, kedaulatan yang
Demikian pula sebaliknya membahas
dilakukan oleh badan-badan perwakilan.
pemilu pasti berkaitan dengan partai
Terkait kedaulatan langsung, UUD hasil
politik. Partai politik dibentuk salah
perubahan telah mengaturnya dalam
satunya adalah untuk menjadi peserta
satu bab tertentu tentang pemilihan
pemilu. Bila mengkaji kembali secara
umum. Di pemilu, rakyat memilih
mendalam
anggota DPR, DPD, danDPRD serta
eksistensi partai politik dalam negara
Presiden dan Wakil Presiden. Setelah
yang merdeka, maka saat ini adalah
dilaksanakan pemilu secara langsung,
waktu yang paling tepat menelaah
proses berikutnya menurut konstitusi
kembali sistem pemilu dan sistem
ialah kedaulatan dilakukan oleh badan
kepartaian yang sedang berlaku. Sudah
perwakilan.38
tepat dan pantaskah partai-partai politik
Beberapa
landasan
seperti
landasan yuridis Pasal 2 ayat (1) UUD
berkaitan
arti
dengan
penting
pemilu.
maupun
yang dibentuk dan yang ada saat ini menjadi
peserta
dalam
pemilu
legislatif.40 37
. Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 38 . Harjono, Transformasi Demokrasi, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009, hlm 213
39
. MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 40 Sri Handayani RW, Optimalisasi Partai Politik Dalam Membangun Pemilu Yang
90
JURNAL KAJIAN HUKUM
Vol 1, No 1 (2016), Mei
Keanggotaan DPR diisi dengan
yaitu perekrutan akan dilaksanakan
melalui pemilu yaitu pemilihan umum
tidak melalui seleksi kaderisasi dan
41
anggota DPR.
DPR memiliki fungsi,
tidak demokratis, bahkan diskriminatis,
tugas dan wewenang dan dalam rangka
kolusi, nepotisme, bahkan pelanggaran
menjalankan hal tersebut DPR juga
HAM.44
memiliki hak, baik bersifat perorangan
Saat ini kegelisahan berbagai
maupun kelompok.42 UU No. 2 Tahun
kalangan
2008
yang
masyarakat, bahkan para akademisi
kemudian disempurnakan dengan UU
semakin nyata terutama mengamati
No. 2 Tahun 2011. Dalam UU tersebut
gerak-gerik parpol menjaring calon
telah mengatur bahwa partai politik
anggota
melakukan perekrutan terhadap warga
pengam. atan dan data media cetak
negara
menjadi
dan elektronik terbukti Partai-partai
anggota partai politik dan bakal calon
sekarang sudah miskin idiologi dan
anggota
DPR
melalui
seleksi
tentang
Partai
Indonesia
politik
untuk
dan
masyarakat,
legislatif.
tokoh
Berdasarkan
DPRD
dengan
menghilangkan ruh pancasila sebagai
kaderisasi
secara
nyawa dalam berpolitik. Hal itu
demokratis sesuai dengan AD dan ART
terlihat dari cara menjalankan partai
dengan
paling
dengan tidak profesional, mencapai
sedikit 30% (tiga puluh perseratus)
tujuan dengan cara instan dan fokus
mempertimbangkan
keterwakilan perempuan. Satu
hal
yang
43
hanya tertuju pada asal menang dan mengganggu
dapat kekuasaaan. Partai-partai juga
dalam UU tersebut khususnya materi
mencalonkan
anggota
muatan Pasal 29 ayat (1a) dengan Pasal
berdasarkan
29 ayat (3). Apabila muatan AD dan
popularitas minus moral integritas dan
ART partai bersifat tertutup, tidak
keahlian. Kebijakan pengurus partai
demokratis bahkan dikriminatif, maka
lebih mengedepankan para anggota
Pasal 29 ayat (1a) menjadi tidak efektif,
legislatif dari luar dan mengabaikan
ukuran
legislatif
finansial
dan
kader-kader putra terbaik partai. Demokratis, Jurnal Konstitusi: PKHK FH UJB, Vol: II No. 1 Juni, 2009, hlm: 89-90. 41 . Pasal 19 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 42 . Lihat Pasal 69 s/d Pasal 79 UU no. 27 Tahun 2009 43 . Lihat Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 29 ayat (1a)
44
Sri Handayani RW, Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Perekrutan Calon Anggota Legislatif Dari Perspektif HAM, Jurnal Konstitusi: PKHK FH UJB, Vol: II No. 1 September, 2013, hlm: 26.
91
JURNAL KAJIAN HUKUM
Agar pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali tidak hanya
Vol 1, No 1 (2016), Mei
mensejahterakan rakyat dan eksis di dunia internasional.
sekedar ritual politik maka partai politik mulai
saat
ini
konsolidasi
segera
intern
melakukan
dalam
rangka
4. KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan
pementapan visi misi berkelanjutan
Berdasarkan
hasil
yang progesif. Urgensi penguatan partai
penelitianmembuktikan
politik diperlukan karena eksistensi
pembentukan
partai politik penting dalam suatu
bidang politik tidak menggunakan
negara demokratis. Pada dasarnya partai
model
politik
yang
dalam gambar dan tabel, sehingga
merekomendasi sumber daya manusia
tidak sesuai dengan konsep Negara
ke
hukum sebagaimana
sebagai
wilayah
kunci
kekuasaan
dalam
bahwa
Undang-Undang
sebagaimana
dijabarkan
diamanatkan
pemerintahan baik di pusat maupun
dalam konstitusi (UUD NRI Tahun
daerah. Bertumbuh-kembangnya partai
1945) dan tidak sesuai dengan
politik ke arah yang lebih baik akan
Ideologi Pancasila sebagai landasan
mampu
filosofisnya.
mempengaruhi
tumbuhnya
kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya.
45
b. Saran 1) Pembentuk
Konsistensi
penerapan
(Pemerintah dan DPR): Prolegnas
sistem Demokrasi Pancasila secara
mengagendakan pembahasan UU
konsekuen ke depan akan mewujudkan
Bidang Politik dilakukan secara
cita-cita dan tujuan Negara Indonesia.
bersamaan, supaya tidak saling
Cita-cita atau tujuan Negara Republik
bertentangan satu dengan yang
Indonesia
lain.
harus
dan
Undang-Undang
dilakukan
bersama-sama
yang
membangun,
pemajuan
demokratis, hukum,
secara meliputi: HAM,
2) Partai
Politik:
Ideologi
menjabarkan
Pancasila
dalam
penegakan
supremasi
Anggaran Dasar Anggara Rumah
memantapkan
kestabilan,
Tangganya
membentuk pemerintahan yang efektif,
memiliki yang
(AD/ART)
Partai,
prinsip-prinsip
partai
sesuai
dengan
amanat
45
Sri handayani RW, Jurnal Konstitusi:FH UJB, Vol: II No. 1, Juni, Tahun 2009, Loc,Cit., hlm: 91.
konstitusi.
92
JURNAL KAJIAN HUKUM
3) KPU: menjaga integritas sehingga berwibawa, peraturan
dengan
demikian
mudah
untuk
ditegakkan 4) Penegak Hukum: pro aktif dalam menegakkan
hukum,
dalam
rangka melindungi yang lemah. 5) Masyarakat: kesadaran
meningkatkan hukumnya,
demi
kepentingan bangsa dan negara.
DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Anis Ibrahim, 2008, Legislasi dan demokrasi, Malang:In-TRANS Publishing. Dahlan Thaib dan Nikmatul Huda (editor), 2009, Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta. David Beetham dan Kevin Boyle, 2000, Demokrasi, Yogyakarta: Kanisius. Harjono, 2009, Transformasi Demokrasi, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta. Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, 2011, Legislative Drafting, Yogyakarta:Total Media. Lexy J. Moleong, 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Maria Farida Indrati S, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Jilid 1, Yogyakarta: Kanisius.
Vol 1, No 1 (2016), Mei
Moh.
Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. Moh. Mahfud. MD, 1999, Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media. ----------, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, PT Rineka Cipta: Jakarta. Noor Ms. Bakry, cetakan kedua, 1997, Orientasi Filsafat Pancasila, Yogyakarta: Liberty. Rukmana Amanwinata, dkk, 1985, Kamus Istilah Tata Negara, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dept Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006, Materi Sosialisasi UUD Negara RI Tahun 1945. Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2007, Politik Ketatanegaraan, Yogyakarta: LabHukum FH-UMY Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UIPress. Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Perundangundangan Negara Di Indonesia,Yogyakarta: UII Press. 2. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
93
JURNAL KAJIAN HUKUM
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 3. Jurnal Sri Handayani RW, Optimalisasi Partai Politik Dalam Membangun Pemilu Yang Demokratis, Jurnal Konstitusi: PKHK FH UJB, Vol: II No. 1 Juni, 2009. -----------, Hak Warga Negara Dalam Pemilukada Langsung Di Negara Demokrasi, Jurnal Konstitusi: PKHK FH UJB Vol: IV No. 1, Juni 2011. -----------, Undang-Undang Yang Tidak Berlandaskan Pada Cita Hukum Pancasila Dan Implikasinya, Jurnal Konstitusi: P3KP Universitas Jambi, Vol: I No: 1 Tahun 2012.
Vol 1, No 1 (2016), Mei
-----------, Tanggung Jawab Partai Politik Dalam Perekrutan Calon Anggota Legislatif Dari Perspektif HAM, Jurnal Konstitusi: PKHK FH UJB, Vol: II No. 1 September, 2013. 4. Lainnya Sri Handayani R.W, “Sistem Pemilu Serentak Sesuai Konstitusi (Sebagai Model Di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Penelitian Kopertis Wilayah V DIY. Kompas, 24 April 2010, hlm 6. Kompas, 29 November 2010, hlm 6 Kompas, 15 Maret 2011, hlm 3. Kompas, 15 Maret 2011 hlm 3. Kompas, 4 Juli 2011, hlm: 6 Kompas, 4 Februari 2012, hlm 4. Kompas, 2 Februari 2012, hlm: 6.
94
