MARKET BRIEF POTENSI EKSPOR PRODUK WARALABA KE THAILAND

MARKET BRIEF POTENSI EKSPOR PRODUK WARALABA KE THAILAND

Office of Commercial Attache Embassy of Republic of Indonesia BANGKOK 2015

Market Brief

POTENSI EKSPOR PRODUK WARALABA DI PASAR THAILAND

Office of Commercial Attaché Embassy of the Republic of Indonesia 600 – 602, Petchburi Road, Rajthevi, Bangkok 10400 Thailand Telp. +66 0876847671

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke-hadirat Tuhan yang Maha Esa, ”Market Brief Potensi Ekspor Produk Waralaba” antara Indonesia dan Thailand telah selesai disusun. Market brief ini berisi mengenai gambaran potensi ekspor pasar produk waralaba Indonesia dengan pangsa masyarakat Thailand dengan indikator perdagangan dalam kurun waktu 2005 - 2013. Urgensi laporan ini dibuat adalah karena adanya dinamika perkembangan pasar dimana tingkat persaingan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, diharapkan Indonesia dapat bertahan dan bersaing dengan negara kompetitor dalam hal ekspor waralaba khususnya makanan dengan pangsa masyarakat Thailand, maka diperlukan informasi terkini mengenai kondisi riil pasar potensial bagi peningkatan ekspor Indonesia. Semoga dengan adanya laporan market brief ini, dapat menjadi masukan yang konstruktif dalam pengambilan kebijakan penetrasi pasar dan bermanfaat bagi para pelaku usaha maupun asosiasi penyedia jasa dalam menentukan strategi ekspor terhadap Thailand sehingga dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor Indonesia. Dalam Market Brief ini disajikan secara ringkas ukuran pasar, potensi, dan peluang bagi para pelaku bisnis waralaba untuk pasar Thailand. Besar harapan kami Market Brief ini dapat menambah wawasan dalam perdagangan Indonesia di Thailand. Kritik dan saran yang

Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

1

membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan Market Brief di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Bangkok, Agustus 2015 Atase Perdagangan


2

DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................... Daftar Isi ..................................................................................... Daftar Gambar ............................................................................. Peta Kerajaan Thailand ............................................................ BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1. Pemilihan Negara ....................................................... 2. Pemilihan Produk ....................................................... 3. Profil Kerajaan Thailand ............................................ a. Geografi .............................................................. b. Pemerintahan ........................................................ c. Demografi ........................................................... d. Infrastruktur ......................................................... e. Ekonomi ................................................................ BAB II POTENSI PASAR THAILAND .......................................... 1. Skala Pasar ................................................................. 2. Prospek Perusahaan Indonesia ................................... 3. Segmen Pasar Kuliner ................................................. BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT WARALABA ........ 1. Prosedur Pendaftaran Usaha ...................................... 2. Perselisihan Usaha ...................................................... 3. Kebijakan HAKI ............................................................ 4. Kebijakan Perpajakan .................................................. 5. Kebijakan Persaingan Usaha ........................................ 6. Kebijakan Sektor Negatif Investasi ................................. BAB IV PELUANG DAN STRATEGI .......................................... 1. Peluang ..................................................................... 2. Strategi ..................................................................... a. Pameran ................................................................ b. Perwakilan Indonesia ............................................... c. Asosiasi di Thailand ................................................ BAB V INFORMASI PENTING .................................................. 1. Kedutaan dan Perwakilan Thailand ................................ 2. Kamar Dagang .............................................................. 3. Asosiasi ..................................................................... 4. Daftar Pameran ........................................................... 5. Perwakilan Indonesia ...................................................


1 3 4 5 6 6 7 9 9 10 11 11 12 14 14 15 19 21 21 23 25 29 31 34 41 41 42 42 43 43 44 44 44 44 45 45

3

Daftar Gambar

Gambar 1. Toko Es Teller 77 di Melbourne Australia

...................

15

........................

16

Gambar 3. Cabang Restoran Ayam Bakar Mas Mono di Malaysia ..

17

Gambar 4. Cabang Restoran Bumbu Desa di Singapura

.............

18

....................

20

..........................

40

Gambar 2. Toko J.Co Donuts di Beijing Tiongkok

Gambar 5. Cabang Restoran Kopitiam di Langsuan Gambar 6. Instansi Terkait Kebijakan Waralaba


4

Peta Kerajaan Thailand


5

BAB I PENDAHULUAN 1. Pemilihan Negara Thailand merupakan negara mitra dagang yang strategis bagi Indonesia karena selain sebagai emerging market di kawasan Asia Tenggara, juga menjadi mitra dagang Indonesia terbesar ke-sembilan dunia. Mitra dagang utama produk eskpor Indonesia secara berurutan yakni: Jepang, Tiongkok, Singapura, Amerika Serikat, India, Korea, Malaysia, Taiwan, dan Thailand. Selama tahun 2014, Thailand mengimpor produk-produk Indonesia sebesar 5,8 milyar dollar. Produk-produk yang diminati Thailand yakni: fuel lubricants, barang mentah dan setengah jadi, barang modal, kendaraan dan alat transportasi, serta barang konsumsi. Di sisi sebaliknya, Thailand masih menjadi negara eksportir terbesar ke-enam Indonesia dari dunia. Negara eksportir terbesar tersebut yakni: Tiongkok, Singapura, Jepang, Korea, Malaysia, dan Thailand. Nilai ekspor Thailand ke pasar Indonesia selama tahun 2014 sebesar 9,7 milyar dollar. Nilai ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2013 sebesar 10,7 milyar dollar. Produk-produk yang menjadi pangsa utama Thailand di Indonesia yakni: produk manufaktur, produk agro-industri, produk pertanian dan industri pertanian, serta produk pertambangan dan bahan bakar. Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

6

Selain produk-produk barang, Thailand merupakan pangsa pasar utama untuk produk-produk jasa di kawasan ASEAN. Thailand menjadi pasar terbesar ke-empat di kawasan ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Produk-produk jasa terutama yaitu: transportasi, perjalanan, dan layanan bisnis lain. Bahkan untuk komponen jasa transportasi, Thailand berada di posisi ke-dua terbesar di kawasan ASEAN.

2. Pemilihan Produk Dunia wirausaha di Thailand kini terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya minat masyarakat terhadap dunia usaha ditandai dengan semakin banyaknya pelaku- pelaku usaha baru yang muncul saat ini. Namun membangun bisnis tidak mudah apalagi bagi pemula yang masih minim pengalaman. Belum lagi masalah branding usaha yang belum dimiliki oleh usaha yang baru dirintis. Branding sangat penting dalam menghadapi persaingan usaha yang begitu ketat. Konsumen akan lebih memilih produk yang sudah terkenal daripada produk baru yang belum jelas kualitasnya. Usaha membangun sebuah brand bisnis tidak mudah, butuh modal besar, kerja keras, dan waktu yang tidak sedikit. Hal ini akan menjadi sebuah barrier bagi pelaku usaha pemula untuk bertahan dalam persaingan usaha. Salah satu solusi bagi para pebisnis pemula Thailand yang ingin memulai karir bisnisnya adalah dengan membeli


7

bisnis waralaba. Definisi waralaba secara umum dapat diartikan sebagai pengaturan bisnis yang memiliki perusahaan (pewaralaba atau franchisor) memberi/menjual hak kepada pihak pembeli atau penerima hak (terwaralaba atau franchisee) untul menjual produk dan atau jasa perusahaan pewaralaba tersebut dengan peraturan dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh pewaralaba. Definisi waralaba lainnya adalah suatu strategi sistem, format bisnis, dan pemasaraan yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan usaha untuk mengemas suatu produk atau jasa. Waralaba juga dapat pula diartikan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen yang lebih luas. Franchising adalah suatu sistim pemasaran berkisar tentang perjanjian dua belah pihak, dimana terwaralaba menjalankan bisnis sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pewaralaba. Franchising dapat pula berarti sistem pemasaran yang melibatkan dua belah pihak yang terikat perjanjian, sehingga usaha waralaba harus dijadikan sesuai dengan aturan-aturan dari pewaralaba.. Kantor Atase Perdagangan KBRI Bangkok memilih potensi produk waralaba sebagai pokok bahasan dalam market brief kali ini dengan

alasan

sebagai

berikut:

(i)

mendorong

pemanfaatan

keikutsertaan Indonesia dan Thailand dalam kerangka Persetujuan Jasa ASEAN (ASEAN Framework Agreement on Services/ AFAS), (ii) Thailand sebagai destinasi bisnis dan pariwisata dunia, selain Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

8

kedekatan geografis dengan Indonesia, (iii) trend ekspor Indonesia terhadap produk-produk jasa selama periode sembilan tahun terakhir (2005 - 2013) mengindikasikan pertumbuhan positif yaitu rata-rata 10%/tahun, dan (iv) dukungan pemerintah Thailand terhadap bisnis waralaba dalam bentuk kemudahan kerjasama antar pengusaha merupakan peluang menguntungkan bagi perkembangan dunia usaha dari Indonesia. Pembahasan lebih detil terkait peluang ekspor produk waralaba dapat dilihat pada penjelasan di Bab II.

3. Profil Kerajaan Thailand a. Geografi Nama negara Kerajaan Thailand yaitu Kingdom of Thailand dengan ibukota Bangkok. Masyarakat Thai biasa menyebutnya Krung Thep yang berarti Kota Bidadari. Letak Letak Geografis Thailand terbentang di posisi 5' dan 21' lintang utara dan garis bujur 97'-105' Bujur Timur, berbatasan dengan Laos dan Myanmar di sebelah Utara, Kamboja, Laos dan Teluk Thailand di sebelah Timur, Myanmar dan lautan Hindia di sebelah Barat serta Malaysia di sebelah Selatan. Panjang perbatasan darat : 4.863 Km (dengan Myanmar 1.800 Km, Laos +1754 Km, Kamboja 803 Km dan Malaysia +506 Km). Iklim Thailand merupakan negara beriklim tropis (hangat dan agak lembab) dengan suhu iklim musiman tertinggi dalam bulan Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

9

Maret dan April dengan suhu rata-rata 28-38 derajat celcius dan kelembaban rata-rata antara 82,80 sampai 73,00 persen. Musim Kering/Kemarau bulan Maret sampai Mei, musim hujan bulan Juni sampai Oktober, dan musim sejuk bulan Nopember sampai Pebruari. b. Pemerintahan Kepala Negara Raja Bhumibol Adulyadej (sejak 9 Juni 1946) dan kepala pemerintahan Perdana Menteri Prayuth chan-Ocha. Raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan

untuk

menyelesaikan

krisis

politik.

Kepala

pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Parlemen Kerajaan Thai yang menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan beranggotakan

Perwakilan 480

(Sapha Phuthaen

orang

dan

Senat

Ratsadon) yang

(Wuthisapha)

yang

beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani


10

masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika), yang jaksanya dilantik oleh raja. Kerajaan Thai juga adalah anggota aktif dalam ASEAN. c. Demografi Kondisi demografi Thailand terdiri dari beberapa etnis. Ethnis yang mendiami Thailand antara lain Suku Thai (75 persen), Cina (14 persen), lain-lain (Melayu, Mon, Khmer, Laos, Vietnam, India dan lain-lain). Sekitar 95% penduduk Kerajaan Thai adalah pemeluk agama Buddha aliran Theravada, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Thai merupakan bahasa nasional Kerajaan Thai, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah. d. Infrastruktur Thailand memiliki infrastruktur yang saling terintegrasi sehingga efisien dan efektif bagi dunia usaha. Belanja infrastruktur Thailand rata-rata pertahun sebesar 1,3% dari produk domestik bruto. Thailand memiliki dewan pembangunan infrastruktur yang mengarahkan dan merencanakan pembangunan

infrastruktur

sampai jangka panjang. Dengan jaringan infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi, maka biaya logistik dapat diturunkan. Setiap tahun Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

11

rata-rata biaya logistik di Thailand mencapai 20% dari total produk domestik bruto. Angka ini relatif lebih tinggi dari biaya logistik di Indonesia yang mencapai 27% dari total produk domestik bruto. e. Ekonomi Thailand merupakan negara industri baru di kawasan Asia Tenggara. Perekonomian Thailand bergantung pada ekspor produk industri yang menyumbang 2/3 dari total pendapatan nasional. Dengan infrastruktur yang memadai, kebijakan yang pro investasi, dan ekonomi terbuka; Thailand menjadi negara kuat dalam ekspor produk-produk industri dan pertanian. Produk-produk utama yakni elektronik, komoditas pertanian, otomotif, dan makanan olahan. Thailand menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ekspor di tahun 2014. Penyebab peristiwa ini yaitu kekacauan politik internal dan pelemahan permintaan global. Thailand sebagai negara yang nihil pengangguran menarik minat pekerja migran sebanyak 4 juta orang dari negara-negara tetangga yang bersedia dibayar rendah. Akibat peristiwa kudeta militer tahun 2014 juga menyebabkan penurunan pendapatan dari sektor pariwisata sebesar 6-7%, namun berangsur-angsur pulih. Selama tahun 2014, Thailand membukukan pendapatan nasional sebesar 366 milyar dollar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0.7%. Thailand termasuk negara dengan pendapatan menengah dunia dengan nilai 5,779 dollar/kapita.


12

Sejak tahun 2012, pemerintah Thailand menaikkan upah minimum harian di tujuh provinsi percontohan sebesar 300 baht dan menaikkan upah minimum sebesar 40 persen di sisa 70 provinsi lainnya. Efek kebijakan ini menyebabkan terjadinya persaingan ketat pada kondisi pasar tenaga kerja dan penurunan daya saing produk industri Thailand.


13

BAB II POTENSI PASAR THAILAND

1. Skala Pasar Industri waralaba Thailand meningkat sebesar rata-rata 20% pertahun dan diperkirakan mengalami peningkatan terus ke depan. Hal ini disebabkan tingginya animo masyarakat Thailand terutama kaum muda yang bermaksud menjadi pengusaha. Saat ini setidaknya terdapat 368 perusahaan waralaba yang beroperasi di Thailand dengan jumlah yang akan bertambah menjadi 460 jenis waralaba di masa 3 tahun ke depan. Pewaralaba asal Amerika mendominasi secara akumulatif pangsa pasar Thailand dengan estimasi prosentase sebesar 15% dari keseluruhan. Merk waralaba yang populer diantaranya: McDonalds, Burger King, Starbucks, Au Bon Pain, KFC, Pizza Hut, Krispy Kreme, Baskin Robbins, A&W, Subway, Outback Steak, Sizzler, Dunkin Donuts, Gymboree, and McGuire. Mayoritas merk usaha waralaba asal Amerika bergerak di bidang jasa makanan dan sebagian lainnya di sektor non-makanan seperti pendidikan anak, pendidikan umum, dan jasa otomotif. Sebagai tujuan utama wisata dunia, Thailand menjanjikan kesempatan yang bagus bagi para waralaba terutama yang telah memiliki reputasi internasional. Penduduk Thailand terkenal sebagai konsumen yang menyukai gaya hidup berasal dari Amerika sehingga sangat potensial bagi pertumbuhan usaha yang mengikuti gaya hidup Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

14

masyarakat Amerika. Para pewaralaba yang telah beroperasi di pasar Thailand mengandalkan kesesuaian keinginan konsumen lokal dengan partner yang menguasai kriteria kebutuhan segmen konsumen. Partner lokal tersebut juga biasanya pihak yang memiliki kapasitas keuangan dan pemahaman selera konsumen yang baik.

2. Prospek Perusahaan Indonesia Berikut beberapa waralaba asal Indonesia yang berdiri di luar negeri dan berpeluang besar membuka cabang di pasar Thailand berdasarkan kedekatan budaya dan selera konsumen. Gambar 1. Toko Es Teller 77 di Melbourne Australia


15

Gambar 2. Toko J.Co Donuts di Beijing Tiongkok


16

Gambar 3. Cabang Restoran Ayam Bakar Mas Mono di Malaysia


17

Gambar 4. Cabang Restoran Bumbu Desa di Singapura

Perjanjian waralaba di Thailand relatif mudah karena kesepakatan hak dan kewajiban terjadi diantara pihak pemilik waralaba (pewaralaba) dan penyewa waralaba (terwaralaba). Bentuk kesepakatan dalam badan usaha yang paling banyak dipilih yaitu perusahaan terbatas perorangan. Bentuk perusahaan publik dipilih bila melibatkan skala besar dan untuk mendapatkan dana publik lewat pendaftaran di bursa efek Thailand. Bentuk perusahaan terbatas perorangan dipilih oleh pengusaha skala kecil dan menengah dengan alasan batasan dan kewajiban regulasi yang lebih sedikit dibandingkan usaha skala besar.


18

3. Segmen Pasar Kuliner Peluang bisnis makanan memang masih sangat menjanjikan sebab sektor ini tidak pernah redup karena selalu dibutuhkan manusia. Salah satu waralaba asing yang sukses merambah bisnis kuliner di Thailand adalah Kopitiam asal Malaysia. Pemilik brand Kopitiam ini resmi masuk Thailand pada 2013. Di negara asalnya, perusahaan ini berdiri sejak 2006. Hingga saat ini, Kopitiam sudah memiliki 6 mitra yang tersebar di Navamin, Rama 3, Rama 9, Ladprao, Potico, dan Sukhumvit. Kopitiam Thailand semakin berkembang karena gencar berinovasi. Antara lain rajin membuat menu makanan baru sesuai dengan selera lidah consume Thailand. Kopitiam Thailand optimis bisnisnya terus berkembang karena prospek bisnis F&B masih menjanjikan. Itu juga yang mendorong Kopitiam tetap gencar meluncurkan menu baru setiap enam bulan sekali meluncurkan lima sampai 10 menu baru. Selain gencar meluncurkan menu baru, Kopitiam Thailand juga terus melakukan pembaruan standar operasional prosedur (SOP) demi mempertahankan kualitas produk dan layanan. Manajemen memiliki target membuka gerainya genap 10 sampai akhir tahun ini. Untuk mencapai target itu, mereka gencar melakukan promosi lewat media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan iklan di media massa.


19

Gambar 5. Cabang Restoran Kopitiam di Langsuan


20

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT WARALABA

1. Prosedur Pendaftaran Usaha Dengan semakin meningkatnya perdagangan internasional, waralaba (franchising) di Thailand sedang memainkan peran yang makin berkembang secara signifikan. Waralaba sekarang merupakan sarana yang populer untuk memasarkan berbagai konsep, transfer hak kekayaan intelektual internasional, ide-ide bisnis, dll., dan Thailand tidak ketinggalan. Usaha keras Thailand menarik para pemilik dan/atau pewaralaba luar negeri sangat penting diperhatikan dengan banyaknya kampanye di Thailand, program pengenalan/pembukaan, peluang waralaba, pameran dengan skala makin luas, dan partisipasi warga Thailand yang makin terlihat di pameran, ekshibisi, dan konvensi perdagangan waralaba di luar negeri, berbagai industri Thailand seperti retail, pariwisata, kesehatan, makanan, hospitalitas, dan Ekonomi Kreatif telah menerima tanggapan yang baik. Banyak waralaba untuk barang/jasa asing dapat diprediksi berkembang di Thailand dan sebaliknya, banyak waralaba untuk barang/jasa dari Thailand secara internasional. Dengan melihat waralaba di Thailand, model-model waralaba yang komprehensif dan tepat digunakan. Tidak ada peraturan perundangan khusus terkait waralaba di Thailand Thailand sebagai yurisdiksi hukum perdata memberikan banyak pengakuan pada Kebebasan Kontrak dan karena itu memperhatikan Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

21

maksud sebenarnya dari pihak-pihak yang berkontrak, khususnya bila tidak ada amanat undang-undang khusus dalam kasus waralaba. Media

bagi

pelaksanaan

kebebasan

itu

adalah

peraturan

perundang-undangan inti/umum yang mengatur operasi perdagangan, hubungan perdagangan, perjanjian kontrak, dll. yang diterapkan dan diinterpretasi secara luas untuk mengatur hubungan hukum antara pemilik dengan pewaralaba. Hal ini perlu diberi banyak pengakuan dan perhatian, khususnya oleh perusahaan asing yang belum memahami betul prinsip-prinsip perdagangan/kontrak

dari

Thailand

karena

peraturan

perundang-undangan ‘umum’ ini memiliki efek dan konsekuensi luas, misalnya

syarat

atau

hubungan

yang

bertentangan

dengan

hukum-hukum ini dapat menyebabkan hak Franchisor atau Pewaralaba sangat terpengaruhi dengan sedikit atau tanpa hak menuntut balik. Namun, Kementerian Perdagangan Thailand sudah lama mengantisipasi

memperkenalkan

peraturan

perundang-undangan

khusus untuk waralaba Thailand, tetapi tetap terlihat,dan teramati apakah Thailand akan mengikuti Model China seperti ditetapkan dalam Peraturan Waralaba (Franchise Regulations) 2007 dan Ministry of Commerce’s Administrative Measures on Commercial Franchising 2005–yang dikalkulasi memiliki dampak penting, misalnya, satu persyaratan yang terkait adalah persyaratan untuk mendorong franchisor membuktikan waralabanya dengan ukuran profitabilitas tertentu sebelum penjualan dari kontrak waralaba. Sekarang, rezim Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

22

yang jelas dan dapat diakses untuk hubungan waralaba masih kekurangan di Thailand, tetapi kecenderungan terkini dari iklim waralaba di Thailand diprediksi menuju ke rezim hukum dan bisnis yang jelas dan dapat diakses bagi waralaba di Thailand.

2. Perselisihan Usaha Meskipun

selalu

cenderung

pada

Franchisor,

Perjanjian

Waralaba boleh jadi memberatkan, dan meskipun ‘kebebasan membuat perjanjian’ (freedom to contract) itu penting, beberapa hubungan kontrak umumnya dilarang oleh hukum dan dapat memiliki konsekuensi berat

atau

bahkan

fatal

terhadap

perjanjian

itu.

Peraturan

perundang-undangan utama yang diarahkan untuk mencakup dan membatasi syarat-syarat yang pilih-pilih ini adalah Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 (A.D. 1997) (“UCTA”) di Thailand. Pengadilan Thailand

diberikan

banyak

keleluasaan

dalam

menentukan

pelaksanaan Perjanjian yang mengandung ‘ketentuan-ketentuan tidak adil’ (unfair clauses). Contoh ketentuan yang masuk dalam kategori Thai UCTA: 1. Ketentuan yang berusaha membatasi pelaksanaan UCTA, sebagian atau keseluruhan, tidak berlaku (Bagian 11) 2. Ketentuan yang mendorong perjanjian untuk selesai tanpa dasar alasan atau pemberian hak mengakhiri yang memadai, walaupun tidak melanggar pihak lain (Bagian 4(3))


23

3. Ketentuan yang mengekskusi atau membatasi liabilitas yang muncul dari pelanggaran perjanjian (Bagian 4(1)) 4. Ketentuan yang memberi suatu pihak hak untuk tidak mematuhi ketentuan perjanjian atau untuk patuh pada perjanjian hanya setelah periode waktu penundaan tanpa dasar alasan yang jelas (Bagian 4(4)) 5. Ketentuan yang memberi suatu pihak hak untuk mengklaim atau untuk memaksa pihak lain melaksanakan lebih banyak kewajiban daripada yang ada pada waktu membuat perjanjian (Bagian 4(5)) 6. Ketentuan yang mengeksklusi atau membatasi liabilitas bisnis, operasi

perdagangan

atau

profesional

karena

cacat

atau

pelanggaran hak, kecuali bila pihak lain tahu tentang cacat atau ketentuan pelanggaran hak itu pada waktu membuat perjanjian, dalam kontrak antara suatu pihak dan bisnis, operator perdagangan atau professional yang melibatkan pembayaran utang dengan pemberian properti kepada yang pertama (Bagian 6) Umumnya ada aturan meluas tentang ‘Kemasukakalan’ (Reasonableness) dan pedoman bagi pelaksanaan keleluasaan Pengadilan diletakkan di Bagian 10, yaitu ‘Dalam menentukan sejauh mana ketentuan itu dapat dilaksanakan secara adil dan masuk akal’: •

Bagian 10(1): Kepercayaan yang baik, daya tawar-menawar, pengetahuan dan pemahaman yang terhubung dengan status ekonomi, keahlian. Antisipasi, pedoman preseden, alternatif, dan


24

semua kelebihan/kekurangan dari para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan kondisi aktual. •

Bagian 10(2): Penggunaan/Konteks Biasa/Kebiasaan yang dapat diterapkan pada tipe kontrak seperti itu.

•

Bagian 10(3): Waktu dan tempat untuk membuat perjanjian atau melaksanakan perjanjian.

•

Bagian 10(4): Beban lebih berat yang disangga oleh satu pihak yang membuat perjanjian dibandingkan beban dari pihak lain. Di antara peraturan perundangan lain, beberapa ketentuan dari

CCC dan berbagai Peraturan Menteri juga memiliki konsekuensi meluas terhadap ketentuan Perjanjian. Contoh dalam Bab II dari CCC adalah bahwa perjanjian “.. yang dibuat sebelumnya dengan membebaskan debitor dari kesalahannya sendiri atau kelalaian tidak berlaku.”. Peraturan Menteri yang sangat penting adalah Peraturan Menteri No. 25 (1999) yang diperkenalkan untuk mencegah tekanan kontrak (contractual oppression) oleh pihak yang memiliki daya tawar-menawar lebih banyak.

3. Kebijakan HAKI Tidak seluas yang dibahas di bagian Merek Dagang, seluk-beluk Perjanjian Lisensi Paten (Patent Licensing Agreements) (“Perjanjian Paten”) di Thailand sering tidak diperhatikan: banyak ‘pedoman mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan’ yang lebih rentan dapat dengan mudah memerangkap pihak yang tidak hati-hati.


25

Secara mendasar, Lisensi Paten harus tertulis dan diserahkan pada Departemen Kekayaan Intelektual (Department of Intellectual Property—“DIP”), Kantor Perdagangan Provinsi atau Kantor Pemerintah seperti

ditetapkan

oleh

Direktur

Jenderal

DIP

(“Direktur-Jenderal”). Bagian 41 dari Undang-Undang Paten Thailand (Thai Patent Act) menyatakan bahwa Lisensi Paten harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Hal ini terbaca pada Bagian 152 Civil and Commercial Code yang membuat Lisensi Paten yang bertentangan dengan kaidan fundamental ini. Agak berbeda dari Perjanjian Lisensi Merekdagang (Trademark Licensing Agreements), harus diingat bahwa perhatian yang seksama dan tekanan yang yang banyak diberikan dalam mengatur eksklusivitas dari hak-hak Paten, khususnya terkait dengan monopolisasi dan distribusi mala fide dari hak tersebut. Kekuatan-kekuatan yang lebih luas dan mencakup banyak hal diberikan pada DIP dan Direktur Jenderalnya. Hal ini dimasukkan melalui ketentuan seperti Bagian 39, 41 dan 55 dari Thai Patent Act dimana Direktur Jenderal memiliki keleluasaan untuk menolak atau menerima rekaman dari Lisensi tersebut, atau bahkan meminta Dewan Paten untuk membatalkan Paten sendiri bila Lisensi Paten tidak sesuai dengan Bagian 41. Ketentuan Direktur-Jenderal

yang dalam

luas

ini,

bersama

memberikan

dengan

lisensi-lisensi

keleluasan wajib

untuk

mengganti Lisensi Paten seperti disediakan di Bagian 45 and 46:


26

menetapkan persyaratan dengan alasan yang kuat untuk Lisensi Paten agar dapat diregistrasi. Perhatian khusus harus diberikan pada perumusan Lisensi Paten. Terdapat banyak ketentuan pilihan Pemilik Paten/Pemberi Lisensi yang dapat menyangkal Lisensi Paten sepenuhnya jika hal itu dimasukkan. Dalam hal ini, misalnya, Peraturan Menteri No. 25 (1999) dimasukkan untuk mencegah diskriminasi oleh pihak yang memiliki daya tawar-menawar lebih banyak. Peraturan ini menetapkan sejumlah ketentuan yang dibatasi dari Lisensi

Paten,

contohnya

adalah

Ketentuan

3(1)

yang

melarang/mengatur ketentuan-ketentuan yang membatasi akuisisi materi yang digunakan dalam produksi dengan lisensi dari pemilik paten atau distributor yang ditetapkan oleh pemberi lisensi, Ketentuan 3(7) yang melarang ketentuan-ketentuan yang membatasi pemilik lisensi untuk mengekspor produk untuk dijual atau didistribusika di luar negeri atau memerlukan izin dari pemberi lisensi dalam melaksanakan hal yang sama dan Ketentuan 3(10) yang melarang ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan pemberi lisensi meregulasi harga jual atau pasar dari produk-produk pabrikan. Sederhananya,

‘susunan-susunan

yang

mengikat’

(tying

arrangements) dan syarat-syarat yang cenderung secara terbuka pada pemberi lisensi pada umumnya dilarang dari Perjanjian Lisensi Paten (Patent

License

Agreements).

Selain

itu,

Bagian

39(1)

dari

Undang-Undang Paten dengan ketat tidak memperbolehkan penetapan Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

27

syarat apa pun, batasan atau syarat royalty apa pun yang tidak adil dan anti-persaingan. Selanjutnya, Ketentuan Undang-Undang yang lain seperti Thai Unfair Contract Terms Act 1997, Trade Competition Act 1999, Civil & Commercial Code and Revenue Code 1938 semuanya memiliki banyak ketentuan

mengenai

Lisensi-LIsensi

Paten

Thailand.

Ketentuan-ketentuan ‘lain’ ini harus diperlakukan dengan hati-hati karena mereka potensial baru dari yurisdiksi-yurisdiksi lain misalnya besarnya kelaluasan yang diberikan pada Pengadilan dalam menentukan apa yang ‘tidak adil’ (unfair) dalam Unfair Contract Terms Act dan Trade Competition Act yang menyediakan ambaang batas anti-persaingan yang sangat luas dan membatasi dan ketentuan dari Lisensi Paten harus mengikuti. Apa yang sekarang terjadi di Thailand adalah meningkatnya kekhawatiran atas monopolisasi yang tidak adil (unfair monopolization) atas Patent IPR, yang jelas menunjukkan kekuasaan lisensi wajib yang luas diberikan kepada DIP: Kantor Paten Thailand and otoritas yang terkait akan sangat khawatir mengenai Lisensi-Lisensi Paten pada umumnya yang menetapkan ambang batas bagi kepatuhan pada peraturan itu tinggi. Para pemegang paten yang memiliki visi tentang lisensi di Thailand harus menyadari tentang berbagai seluk-beluk dari Pemberian Lisensi Paten Thailand dan menjamin bahwa pemikiran sperti itu ditanamkan dalam Perjanjian Lisensi itu sendiri. Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

28

4. Kebijakan Perpajakan Pewaralaba/Franchisor Asing – Biaya/Royalti Waralaba yang dibayarkan oelh perusahaan Thailand keluar ke perusahaan asing. •

Pajak yang dipungut dari sumbernya (Withholding Tax) – 15% (bentuk pajak pendapatan yang dapat dikurangi di bawah double-taxation treaties (“DTT”))

•

Dimana double-taxation treaties dapat diterapkan: o

Metode Kredit (Credit Method): Pajak ini saat dibayarkan bisa digunakan sebagai kredit atas pajak pendapatan Franchisor/ Pemberi Lisensi yang dapat dibayar pada biaya/royalti di negara tempat tinggal.

o

Metode Pengecualian (Exemption Method): Biaya/royalty waralaba terkena pajak dibebaskan dari pajak pendapatan di negara tempat tinggal.

•

Sertifikat Withholding tax diperlukan dalam pengajuan pajak demi kredit pajak di negara dari yang dibayar.

Biaya Waralaba, Ongkos Pemasaran, Kontribusi pada Dana yang dialokasikan untuk Pemasaran, dll. •

15% WT sebelum kiriman uang (remittance) ke franchisor asing (terkena DTT) + 7% VAT

Bea Materai •

Tidak ada kecuali Departemen Pendapatan menetapkan hubungan Waralaba di bawah ‘Hire of Work’ yang akan menimbulkan bea materai 0,1% berdasarkan renumerasi. Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

29

Bea Impor •

Nilai dasar untuk kalkulasi meliputi total biaya barang yang diimpor, semua

biaya

penanganan

dan

pengangkutan,

biaya/royalty

waralaba, premi asuransi, dll. Kontrol Devisa •

Umumnya, sebagai perkara prosedur yang tepat, pembayaran kepara para franchisor asing terkena perizinan kontrol devisa yang diberikan oleh bank Thailand pemberi remisi (atas nama Bank Sentral Thailand) untuk pembayaran luar negeri (outbound payment). Semua pembayaran luar negeri terkena regulasi control devisa berjalan (current exchange).

•

Sekarang, pembayaran luar negari umumnya diperbolehkan tetapi bukti dari kewajiban kontrak yang berlaku untuk membuat perjanjian seperti itu (misalnya, dalam Franchise Agreement) diperlukan bank pengirim. Bank pengirim bisa merujukkan utang apa pun ke Badan Perdagangan Thailand..

•

Pembayaran luar negeri dalam mata uang asing akan nilai jual-beli rata-rata dari bank pengirim (pada tanggal pembayaran), nilai ini didasarkan pada nilai-nilai yang dianjurkan oleh Badan Perdagangan atau nilai lainnya yang disediakan.

Franchisor/Pemberi Lisensi Lokal–Biaya/Royalti Waralaba dibayarkan oleh perusahaan asing ke perusahaan Thailand. •

Ada satu poin perhatian di sini, terkait dengan rencana waralaba dimana pegawai dari franchisor dikirimkan kepada pewaralaba di Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

30

Thailand untuk melatih pegawai pewaralaba tentang operasi waralaba. Hal ini dapat memaparkan franchisor pada klaim oleh Departemen Pendapatan Thailand bahwa pegawai franchisor menghasilkan pendapatan bagi franchisor asing via aliran royalti.

5. Kebijakan Persaingan Usaha Manajemen risiko mencakup risiko penggunaan kompetitif atas pengetahuan & pengalaman dari operasi waralaba oleh pewaralaba. Bahasa yang komprehensif dan kuat sangat penting untuk melindungi franchisor dari pelanggaran Rahasia Dagang, Merek Dagang, Paten dan Hak-Hak Kekayaan Intelektual yang lain karena hak-hak ini sangat sensitif di dalam bisnis-bisnis tipe-waralaba dan menunjukkan risiko dominan, dan melindungi tujuan waralaba pertama kali. Namun, tidak adanya ketentuan yang jelas tidak lantas berarti fatal karena ada banyak ketentuan undang-undang yang memberikan perlindungan pada IPR yang akan dibahas di bab selanjutnya. Pada kejadian apa pun, perjanjian waralaba yang tepat, hati-hati, dan dipikirkan dengan

baik

seharusnya

juga

menyediakan

secara

memadai

ketetapan-ketetapan berikutnya atau pada saat yang sama dalam hal persaingan dengan usaha waralaba asli atau franchisor. Ketentuan-ketentuan yang tidak lengkap umumnya dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Thailand jika ketentuan tersebut masuk akal dan tidak dianggap berlaku untuk mencegah individu mencari pekerjan dan/atau menjalankan bisnis dalam profesi atau perdagangan Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

31

tertentu

mereka.

Misalnya,

Pengadilan

Thailand

tidak

mungkin

menjalankan ketentuan-ketentuan yang tidak lengkap yang sangat membatasi para guru untuk bekerja di lembaga pendidikan yang bersaing atau untuk membentuk lembaga akademik yang bersaing. Larangan yang luas dan mencakup semua hal seperti ini secara efektif bisa mencegah guru dari mencari pekerjaan dan/atau menjalankan bisnis seperti itu di dalam profesi/wilayah keahlian guru atau perdagangan/industri dan karena itulah menghambat penghidupannya sendiri. Contoh perlindungan undang-undangan terhadap jenis ketentuan yang tidak lengkap ini bisa ditemukan dalam Bagian 5 dari UCTA, yang menyatakan bahwa: “Syarat-syarat yang membatasi hak atau kebebasan dalam memiliki pekerjaan atau pelaksanaan tindakan hukum yang terkait dengan bisnis, perdagangan, atau operasi professional tidak berlaku, tetapi syarat-syarat

yang

menyebabkan

orang

yang

hak

atau

kebebasannya terbatas untuk menyangga beban lebih banyak daripada yang dapat diantisipasi dalam keadaan normal, hanya akan dapat dilaksanakan jika syarat-syarat itu adil dan masuk akal (reasonable) sesuai dengan keadaan seperti itu.

Dalam menentukan apakah syarat-syarat dalam ayat 1 tersebut membuat orang, yang hak atau kebebasannya terbatasi, harus memikul beban lebih banyak daripada yang dapat diantisipasi, pertimbangan harus diambil pada lingkup area dan periode pembatasan hak atau Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

32

kebebasan, termasuk yang kemampuan dan kesempatannya untuk memiliki pekerjaan atau melaksanakan tindakan hukum dalam bentuk lain atau bersama orang lain, serta semau kelebihan dan kekurangan dari para pihak yang membuat perjanjian.“ Kekhususan dan kejelasan yang memadai seperti diilustrasikan di bawah ini bisa menghemat ketentuan yang tidak lengkap, dimana pelaksanaan keleluasaan Pengadilan terkait dengan penetapan validitas dari ketentuan-ketentuan yang tidak lengkap seperti itu umumnya berasal dari: •

Periode pembatasan tertentu yang masuk akal dalam berbagai keadaan, misalnya 1 tahun

•

Pembatasan tertentu tentang kisaran aktivitas yang masuk akal dalam berbagai keadaan, misalnya, mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak pra-sekolah.

•

Pembatasan tertentu tentang tipe penetapan pengusaha / yang bersaing yang masuk akal dalam berbagai keadaan, misalnya, pusat pengajaran bahasa Inggris.

•

Pembatasan geografis tertentu yang masuk akal dalam berbagai keadaan, misalnya, dalam radius tiga-kilometer dari pusat pengajaran milik pewaralaba. Kemudian, pelaksanaan yang seimbang dan baik harus

diperhatikan antara kebutuhan waralaba akan perlindungan dan hak-hak dan kebebasan pewaralaba.


33

Hak Gadai •

Tak ada ketentuan undang-undang yang mengatur pengamanan hak gadai atas kekayaan pribadi seperti peralatan, inventaris atau piutang dagang untuk beberapa ketentuan yang terbatas untuk registrasi hak gadai atas perlengkapan.

6. Kebijakan Sektor Negatif Investasi The Foreign Business Act or Alien Business Act B.E. 2542 (A.D 1999) melarang dengan keras berbagai bisnis dari perusahaan asing. Dalam keadaaan tertentu, lisensi bisnis asing diperoleh, yang akan membuat bisnis seperti itu diberi izin beroperasi di mana jika tidak demikian maka dilarang, tetapi izin seperti itu sangat terbatas. Kendaraan umum yang dipakai oleh MNC asing yang terkenal dan SME yang kuran terkenal adalah join ventura dengan mitra lokal untuk

membentuk

perusahaan

dan

kemudian,

‘naturalisasi’

“Alien”/“Foreigner” menjadi perusahaan Thailand. Risiko dari percabangan dan akibat hukum hukum yang kelas, meskipun risiko potensial ini bersifat inheren dalam ‘naturalisasi’ seperti itu. Beberapa dari risiko ini, tanpa batasan, diabaikan, dengan pandangan hukum bahwa struktur ini secara efektif memungkinkan perusahaan asing menghindari atraksi dari sebagian besar pembatasan bisnis asing (penggunaan struktur seperti itu untuk menguasai lahan juga disinggung secara ringkas di bawah) khususnya Thai Foreign / Alien Business Act (“FBA“), dan pada dasarnya – penghindaran hukum. Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

34

a. Calon Pemegang Saham & Penghindaran Hukum Bagian 36 dari Foreign / Alien Business Act B.E. 2542 (A.D. 1999): “Badan nasional atau hukum Thailand yang membantu orang asing

dalam

menghindari

Foreign

Business

Act

dengan

menguasai saham sebagai calon atau menjadi pemilik nominal dari

perusahaan,

harus

[termasuk

orang

asing

yang

memungkinkan badan nasional atau hukum Thailand untuk melakukan serangan ini] dikenai denda THB100.000 sampai THB 1.000.000 dan/atau penjara sampai 3 tahun.” Vis-à-vis, liabilitas & penalti yang mungkin ditetapkan untuk lingkar FBA dipikul oleh calon Thailand, perusahsaan asing aktual yang memanfaatkan calon Thailand dan direktur, para direktur dan manajemen senior yang diberi wewenang yang bertanggung jawab dan meliputi: •

Denda THB 100.000 – THB 1.000.000;

•

Penjara sampai 3 tahun; dan/atau

•

Penghentian atau pembubaran bisnis dan/atau perusahaan terbatas pribadi Thailand. Selain itu, para pihak yang disebutkan di atas bisa jadi

menghadapi sanksi yang sesuai di bawah peraturan primer lain seperti Civil & Commercial Code, sanksi kriminal di bawah Thai Penal Code, sanksi khusus di bawah peraturan perundangan khusus industri dan/atau sanksi lain di bawah hukum ‘umum’ yang terkait. b. Calon Pemegang Saham & Kelayakan Hukum Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

35

Pertimbangan

yang

sangat

berhubungan

adalah

kebijaksansaan aktual dari calon pemegang saham, khususnya di hadapan kejahatan yang tidak terbaca secara jelas, dan apa risiko yang dijalankan investor asing vis-à-vis calon yang tidak bersikap kooperatif atau pemberontakan/pengkhianatan oleh para mitra join ventura lokal. Vis-à-vis mayoritas pemegang saham melaksanakan hak-hak inheren mereka dengan cara berbahaya bagi kepemilikan asing minoritas: •

Investor

asing

bisa

dihalangi

sepenuhnya

agar

tidak

melaksanakan haknya di Pengadilan, yang dengan itu tuntutan hukum derivatif/tindakan derivatif adalah satu-satunya jalan yang tersedia untuk melindungi kepemilikan asing minoritas dari para mitra Thailand. Selanjutnya, jika kepemilikan asing minoritas menang di Pengadilan, remedi & imbal jasa diberikan ke perusahaan dan bukan kepemilikan asing minoritas. •

Vide Civil & Commercial Code, harus dicatat bahwa tindakan derivatif umumnya memiliki persyaratan bahwa pemegang saham minoritas akan melaksanakan hak tindakannya di Pengadilan demi manfaat perusahaan dan bahwa perusahaan bukan pemegang saham akan mengalami kerugian sebagai hasilnya. Hail ini dapat menjadi masalah.

•

Metode lain adalah dimana ‘pemilik yang mendapat manfaat’ (beneficial owner) yaitu minoritas asing ingin menarik kembali saham-saham dari calon, minoritas asing bisa melakukan hal itu Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

36

berdasarkan hukum karena saham-saham itu dipegang dalam ‘trust’. Meski daftar pemegang saham adalah bukti dalam hukum Thailand, tetapi dapat dipertanyakan apakah pemegang saham yang terdaftar adalah para pemilik aktual. Pertanyaan ini bisa dibuktikan dengan bukti sumber dana yang telah membeli saham itu, dan bukti itu diperbolehkan di Pengadilan untuk membuktikan identitas dari ‘pemilik yang mendapat manfaat’ (beneficial owners) [Supreme Court Judgments Nos. 10274/2551 and 6735/2548]. Perlu diperhatikan bahwa konsep ‘trusts’ umumnya tidak dikenal dan tidak sesuai benar dengan Pengadilan. Sebab-sebab tindakan ini pada kasus dasar boleh jadi tidak masuk akal atau tidak layak

bagi

minoritas

asing

yang

dengan

kejahatan

yang

mendasarinya menjadikannya secara efektif sebagai pengakuan prima facie kepada Pengadilan Hukum atas ilegalitas yang mendasari seperti itu. c. Calon Pemegang Saham & Penghindaran Pembatasan Kepemilikan Tanah Asing Isu lain yang berhubungan untuk disoroti adalah bahwa kepemilikan asing atas tanah (menghemat untuk kekecualian yang terbatas) dilarang. Pembatasan ini (tercantum dalam Bagian 97 dari peraturan ini)

perundang-undangan

yang

dijelaskan

di

bawah

secara efektif dihindari karena kepemilikan tanah, yang

dipegang oleh entitas subjek, tetap berada dalam entitas Thailand ketika dalam kenyataan, tanah itu dimiliki oleh minoritas asing. Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

37

The Act Promulgating the Land Code B.E. 2497 (A.D. 1954) seperti dirubah menjadi Land Code Amendment Act (No. 12) B.E. 2551 (A.D. 2008) (“LC“) menjelaskan liabilitas & sanksi-sanksi bagi penghindaran pembatasan terhadap kepemilikan asing atas tanah: •

Individu asing dapat dikenai denda tidak melebihi THB20.000 dan/atau kurungan penjara tidak melebihi 2 tahun (Bagian 111 LC)

•

Perusahaan dapat dikenai denda tidak melebihi THB50.000 (Bagian 112 LC)

•

Calon dapat dikenai denda tidak melebihi THB20.000 dan/atau kurungan penjara tidak melebihi 2 tahun (Bagian 113)

•

Tanah yang diadakan oleh entitas subjek akan diselesaikan oleh calon dalam periode waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Departmen Tanah yang tidak akan kurang dari 180 hari dan tidak lebih dari 1 tahun. Direktur Jenderal akan memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan tanah itu jika batas waktunya habis.

•

Selanjutnya, ada liabilitas pidana untuk penyerangan dengan memberikan

informasi

berkompeten

dalam

yang

keliru

mencatat

kepada laporan

pejabat palsu

yang dalam

dokumen-dokumen resmi – masa kurungan penjara tidak melebihi 3 tahun dan/atau denda tidak melebihi THB6.000 (Bagian 276 Thai Penal Code). Jika

perusahaan

Thai

selanjutnya

berubah

menjadi

perusahaan asing (dengan membeli saham atau sebaliknya) – perusahaan yang dibentuk kembali harus menyelesaikan tanah Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

38

tersebut dalam 1 tahun sejak tanggal pembentukan lagi seperti itu. Semua ini hanya merupakan risiko hukum, para investor asing harus selalu ingat tentang risiko rekan mereka, yang diperkuat dengan mayoritas pemegang saham, yang tidak bersikap kooperatif atau suka berkhianat. Walau ada banyak alat di mana minoritas mempertahankan kontrol (vide saham-saham pilihan, jabatan direktur, pasal-pasal kerjasama, dll.) – hal ini tetap menjadi risiko, pada khususnya bila tangan investor asing terbelenggu oleh, ilegalitas penghindaran batasan yang mendasarinya. Cara umum lainnya yang dipakai oleh para investor asing untuk menghindari pembatasan kepemilikan tanah asing di Thailand adalah dengan menggunakan sewa 30 tahun, dengan ‘keselamatan’ (safety)

tambahan

berupa

usufruct

Agreement

/

superficie

Agreement. Strategi ini tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum sebagai upaya menghindari Land Code dan karena itu penuh dengan risiko-risiko hukum.


39

Gambar 6. Instansi Terkait Kebijakan Waralaba Instansi

Alamat

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi 1 Rd., Amphur Muang, Nonthaburi 11000 Tel: 662-507-7000 Fax: 662-547-5209

Thailand Board of Investment

555 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel. (+66) 2553 8111 Fax: (+66) 2553 8222

Port Authority of Thailand

Sunthornkosa Road Khlong Toey, Bangkok 10111 Tel : (662) 249-0362, Fax : (662) 249-0885

Laem Chabang Port

Sriracha, Chonburi 20230, Thailand Tel: (6638) 351-761-80 Fax : (6638) 351-789

Airports Authority of Thailand

89 Vibhavadi Rangsit Road Bangkok 10210 Tel : (662) 535-1111


40

BAB IV PELUANG DAN STRATEGI

1. Peluang Peningkatan sektor bisnis terutama produk kuliner di Thailand merupakan peluang buat perusahaan Indonesia. Tingginya animo kalangan muda Thailand untuk memuai bisnis menggunakan skema waralaba harus ditindaklanjuti dengan membuka pembicaraan dengan pihak terkait di Thailand. Industri waralaba Thailand meningkat sebesar rata-rata 20% pertahun dan diperkirakan mengalami peningkatan terus ke depan. Hal ini disebabkan tingginya animo masyarakat Thailand terutama kaum muda yang bermaksud menjadi pengusaha. Saat ini setidaknya terdapat 368 perusahaan waralaba yang beroperasi di Thailand dengan jumlah yang akan bertambah menjadi 460 jenis waralaba di masa 3 tahun ke depan. Sebagai tujuan utama wisata dunia, Thailand menjanjikan kesempatan yang bagus bagi para waralaba terutama yang telah memiliki reputasi internasional. Para pewaralaba yang telah beroperasi di pasar Thailand mengandalkan kesesuaian keinginan konsumen lokal dengan partner yang menguasai kriteria kebutuhan segmen konsumen. Perjanjian

waralaba

di

Thailand

relatif

mudah

karena

kesepakatan hak dan kewajiban terjadi diantara pihak pemilik waralaba (pewaralaba)

dan

penyewa

waralaba

(terwaralaba).

Bentuk

kesepakatan dalam badan usaha yang paling banyak dipilih yaitu Potensi Ekspor Produk Waralaba di Pasar Thailand |

41

perusahaan terbatas perorangan.

2. Strategi Untuk dapat bersaing di pasar Thailand, perusahaan waralaba Indonesia harus mampu bersaing dengan perusahaan dari negara lain yang memberikan pelayanan profesional sehingga lebih banyak berkembang di Thailand. Kualitas pelayanan perusahaan Indonesia harus mampu setara dan melampaui kepuasan konsumen Thailand. Penggunaan bahasa Thai dalam penyampaian pemasaran dan komunikasi dengan konsumen Thailand mempermudah mendapatkan konsumen lokal. Mitra Thailand memiliki kelemahan yakni respon yang relatif lambat bagi peluang kerjasama, untuk itu pengusaha Indonesia sebaiknya lebih aktif berkomunikasi dengan pihak pembeli Thailand. Pihak Thailand juga menyukai kerjasama yang meminimalkan porsi mereka dalam negosiasi usaha kerjasama, sehingga produsen Indonesia sebaiknya menyiapkan kerangka kerjasama yang jelas sebelum memulai komunikasi intensif. Konsumen Thailand sebagian besar berkomunikasi dengan bahasa lokal dan sebagian kecil mampu berbahasa Inggris. Pengusaha Indonesia dan mitra usaha sebaiknya menyediakan pelayan yang mampu berbahasa lokal dan atau berbahasa Inggris. a. Pameran Pameran terkait dengan peluang dilaksanakan setiap tahun di

Thailand.

Pameran-pameran

tersebut

biasanya

berskala


42

internasional dan dihadiri oleh berbagai negara asal waralaba tersebut. Oleh sebab itu, asosiasi maupun pengusaha waralaba Indonesia diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan memprosikan produk unggulan di pasar Thailand. b. Perwakilan Indonesia Para pengusaha, terutama pengusaha skala kecil dan menengah diharapkan secara proaktif menghubungi dan mengikuti perkembangan produknya dari Perwakilan

Perdagangan Luar

Negeri Indonesia di Thailand, dalam hal ini

melalui Atase

Perdagangan di KBRI Bangkok maupun Konjen di Propinsi Songkhla. c. Asosiasi di Thailand KADIN ataupun asosiasi pengusaha waralaba Indonesia dapat menghubungi asosiasi serupa di Thailand untuk bertukar informasi atau mempelajari lebih dalam mengenai standar, kualitas, model,

dan

kecenderungan

konsumen. Diharapkan

dengan

semakin aktifnya KADIN, asosiasi dan pengusaha Indonesia, maka pangsa pasar Indonesia semakin meningkat.


43

BAB V INFORMASI PENTING

1. Kedutaan dan Perwakilan Thailand Royal Thai Embassy Kawasan Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.3 No. 3, Lot 8.8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 12950 Tel: +62 21 29328190 Royal Thai Consulate Jl. Perak Timur No.56, Kota SBY, Jawa Timur 60164 Tel: +62 31 3578001 Royal Thai Consulate Jalan Puputan Niti Mandala Raya Denpasar, Bali Tel: (0361) 249461

2. Kamar Dagang Indonesia-Thai Chamber of Commerce Room D201/15 Queen Sirikit National Convention Center 60 New Ratchadapisek Road Klongtoey,Bangkok 10110,Thailand E-mail : [email protected] website : www.indothaicc.org

3. Asosiasi Franchise & License Association 29 Soi Supawan, 1 Phetkasem 69 Road, Nongkham Avea Bangkok Tel: +66-2018-2828 Fax: +66-2018-2830


44

4. Daftar Pameran Pameran

Waktu

Penyelenggara

Franchise & Business Opportunities 2016

5-7 Agustus 2016

Kavin Intertrade Co., Ltd.

TILOG - LOGISTIX

2 - 4 September 2015

Department of International Trade Promotion

5. Perwakilan Indonesia The Embassy of The Republic of Indonesia 600-602 Phetchaburi Rd, Bangkok 10400 Phone: (02) 252-3135-40, 254-2563-4, 252-3180 Fax: (02) 255-1267, 255-8199 The Consulate of the Republic of Indonesia 19 Sadao Road, Amphoe Mueang, Songkhla 90000 Tel: +66-7431 1544 Phone : +66 91-992-4491 Fax: 0 7444 1094


45

Office of Commercial Attache Embassy of Republic of Indonesia 600 – 602 Petchburi Road, Rajthevi Bangkok 10400 Thailand Telp: +66 22 523135 – 40 ext. 123 Fax:

+66 22 551264

[email protected]

MARKET BRIEF POTENSI EKSPOR PRODUK WARALABA KE THAILAND

Recommend Documents