Manual Prosedur Monitoring dan Evaluasi
Biro Keuangan Universitas Brawijaya Malang 2016
Manual Prosedur Monitoring Biro Keuangan Universitas Brawijaya Kode Dokumen
:
00005 02006
Revisi
:
05
Tanggal Diajukan oleh
:
13 Mei 2016
:
Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
Dikendalikan
:
Drs. Sagiya
Disetujui oleh
:
Kepala Biro Keuangan
Suroto, SE, M.AB
Drs. Syarif Utomo, MM
i
DAFTAR ISI
Tujuan .......................................................................................................................................... 1 Ruang Lingkup .............................................................................................................................. 1 Definisi ......................................................................................................................................... 1 Referensi ...................................................................................................................................... 1 Garis Besar Prosedur ..................................................................................................................... 1 Bagan Alir ..................................................................................................................................... 2 Instruksi Kerja Monitoring Penyusunan Anggaran Dana PNBP dan Non PNBP Unit Operasional Universitas .................................................................................................................................... 3
Instruksi Kerja Monitoring Pelaksanaan Anggaran PNBP ........................................................................8 Instruksi Kerja Monitoring Pelaksanaan Anggaran Non PNBP ...............................................................19 Instruksi Kerja Monitoring Revisi Anggaran Non PNBP dan PNBP .........................................................26 Instruksi Kerja Monitoring Pelaporan Anggaran PNBP ..........................................................................32
ii
DAFTAR LAMPIRAN Format SPTB untuk SPM GU .......................................................................................................... 37 Format SPTB untuk SPM LS ........................................................................................................... 39 Laporan Pemungutan Pajak .......................................................................................................... 41 Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pajak.................................................................................... 42 Tampilan RUH Agenda SPM .......................................................................................................... 43 Tampilan Penerimaan SPM ............................................................................................................ 44 Tampilan Proses SP2D .................................................................................................................. 44 Tampilan Cetak SP2D ................................................................................................................... 45
iii
Tujuan Memberikan pedoman bagi staf sub bagian monitoring dan evaluasi dalam menjalankan proses bisnis. Proses bisnis pada sub bagian monitoring dan evaluasi meliputi monitoring penyusunan anggaran Non PNBP dan PNBP, monitoring pelaksanaan Anggaran Non PNBP, monitoring pelaksanaan anggaran PNBP, monitoring revisi anggaran NON PNBP dan PNBP, monitoring pelaporan angaran PNBP Ruang Lingkup Berlaku bagi staf sub bagian monitoring dan evaluasi bagian anggaran dan perbendaharaan Universitas Brawijaya. Definisi 1. Sub bagian Monitoring dan Evaluasi adalah bagian dari Struktur Organisasi Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk melaksanakan Sistem Pengawasan dan Monitoring anggaran di tingkat Universitas. 2. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas: a. Memverifikasi konsep RBA unit Kerja dan RKAKL Unit kerja b. Menelaah realisasi tahun lalu, Renstra dan usulan lembar kerja c.
Memverifikasi posisi dana dan pagu DIPA
d. Memverifikasi kebenaran data SPP dan SPM e. Memverifikasi posisi anggaran, usulan perubahan anggaran dan realisasi penerimaan dana PNBP Referensi 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 2. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 3. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 5. Standar Akuntansi Keuangan Satker BLU
Garis Besar Prosedur No.
Penanggung jawab
Aktivitas
1
Staf Administrasi
Menerima dan mancatat dokumen surat pengajuan pencairan dana dari unit kerja
2
Staf Subbag Monitoring
1. Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen SPM (UP, GU, LS) dan data dukungnya 2. Membuat SP2D 3. Memonitor realisasi penggunaan Pagu DIPA
1
3
Kasubbag Monitoring
1. Memverifikasi ulang SPM (UP, GU, LS) 2. Memberikan rekomendasi pencairan dan SP2D 3. Memonitor Realisasi penggunaan Pagu DIPA
Bagan Alir
Mulai
Sekretaris BK
Staf Subbag Monitoring
KaSubbag Monitoring
Kabag Anggaran & Perbendaharaan
Staf Administrasi
Operator
Verifikator
Validat or
2
INSTRUKSI KERJA Monitoring Penyusunan Anggaran Dana PNBP dan NON PNBP Unit Operasional Universitas UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Tanggal
:
13 Mei 2016
Disetujui oleh
:
Rektor
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Disiapkan oleh:
Diperiksa oleh:
Disahkan oleh:
Suroto, SE, M.AB Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
Drs. Sagiya Kabag Anggaran dan Perbendaharaan
3
Drs. Syarif Utomo, MM Ka Biro Keuangan
1. Tujuan Mengevaluasi dan memverifikasi data dukung penyusunan anggaran dana PNBP dan dana NON PNBP untuk tahun berikutnya Mengevaluasi pencapaian target/anggaran pendapatan dan belanja. Mengevaluasi rencana kerja dari pengajuan RKAKL dan RBA unit kerja
2. Ruang Lingkup RBA dan RKAKL Unit Kerja Realisasi belanja tahun lalu dan rencana penerimaan dana PNBP tahun berikutnya Usulan lembar kerja dan Renstra
3. Definisi RBA adalah Rencana Bisnis & Anggaran, disusun oleh unit kerja / fakultas sebagai dasar untuk membuat pagu definitif,dengan cara melakukan kompilasi seluruh RBA fakultas ke RBA Universitas RKAKL adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara / Lembaga, disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Realisasi tahun lalu adalah realisasi belanja dan pendapatan tahun lalu, yang dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran tahun berikutnya Renstra adalah Rencana Strategis Kementerian Negara / Lembaga berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya Usulan lembar kerja adalah tabel informasi/data yang berisi penghitungan-penghitungan yang digunakan untuk melakukan analisa komparatif. Bentuk analisa dan perhitungan yang lain dapat berupa analisa statistik, perhitungan akuntansi, pembuatan time-schedule dan lain sebagainya.
4. Dokumen Terkait 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan serta Penerusan PHLN; Keputusan Presiden No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari PHLN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2007 tentang Bagan Akun Standar; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008. 4
16) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas; 17) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional. 18) SK Rektor mengenai Tarif Mahasiswa
5. Garis Besar Prosedur No
Penanggung Jawab
1
Petugas Administrasi
2
Petugas Verifikasi dan operator
3
Petugas validator
Aktivitas Menerima dan mencatat penerimaan dokumen sumber dari setiap transaksi berikut ini: a. Penyampaian RBA unit kerja dan RKAKL b. Usulan Lembar Kerja c. Realisasi tahun lalu d. Renstra a. Melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber, yaitu RBA Unit Kerja, RKAKL Unit Kerja, Realisasi Tahun Lalu, Renstra, dan Usulan Lembar Kerja b. Melakukan kompilasi RBA unit kerja ke dalam aplikasi RBA c. Melakukan kompilasi RKAKL ke dalam aplikasi RKAKL a. Melakukan review ulang atas kompilasi RKAKL dan RBA Unit Kerja b. Melakukan verifikasi ulang atas : 1. Usulan Lembar Kerja 2. Renstra 3. Realisasi Tahun Lalu 4. RKAKL
5
6. Detail Prosedur
Bagan Arus Monitoring Penyusunan Anggaran Dana PNBP dan APBN Petugas Administrasi
Petugas Verifikasi dan Operator
Petugas Validator
Mulai RBA
Verifikasi ulang
Usulan Lembar Kerja Menerima dan mencatat
RBA RKAKL Usulan Lembar Kerja RENSTRA
File RBA dan RKAKL
RBA kompilasi dan RKAKLDIPA
Usulan Lembar Kerja
RKAKL RENSTRA
RENSTRA
Realisasi tahun lalu
Realisasi tahun lalu
Realisasi tahun lalu File RBA dan RKAKL
Verifikasi data dukung
File RBA dan RKAKL
Cocok? YA
TIDAK
Rekomendasi pengajuan RKAKL-DIPA UB
Kembalikan ke unit kerja
Kompilasi data RBA dan RKAKL selesai
6
7. Form a. Tampilan form RKAKL DIPA 2011
b.
Tampilan form RKAKL-DIPA 2011 untuk Entry Data DIPA BLU
7
8
INSTRUKSI KERJA Monitoring Pelaksanaan Anggaran PNBP UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Tanggal
:
13 Mei 2016
Disetujui oleh
:
Rektor
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Disiapkan oleh:
Diperiksa oleh:
Disahkan oleh:
Suroto, SE, M.AB Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
Drs. Sagiya Kabag Anggaran dan Perbendaharaan
19
Drs. Syarif Utomo, MM Ka Biro Keuangan
1. Tujuan Menghasilkan rekomendasi pencairan dana PNBP 2. Ruang Lingkup 1. Permohonan SPP dan SPM unit kerja (UP, GU, TUP, dan LS) 2. Monitoring posisi dana 3. Monitoring PAGU DIPA 3. Definisi 1. SPM adalah Surat Perintah Membayar merupakan aplikasi yang dibuat oleh unit kerja untuk disampaikan pada KPPN sebagai dasar atau perintah pencairan dana 2. SPP adalah Surat Permintaan Pembayaran yang memuat penerimaan dana dan PAGU anggaran realisasi belanja, pengajuan belanja dan sisa angaran 3. UP adalah Uang Persediaan merupakan dana yang diberikan kepada unit kerja 4. GU adalah Ganti Uang Persediaan merupakan penggantian uang persediaan unit kerja yang telah dibelanjakan dan sudah dipertanggungjawabkan 5. TUP adalah Tambah Uang Persediaan merupakan tambahan uang persediaan yang diberikan kepada unit kerja 6. LS adalah Pengeluaran langsung yang dilakukan oleh unit kerja kepada rekanan 4. Dokumen Terkait 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RKP ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan serta Penerusan PHLN; Keputusan Presiden No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari PHLN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2007 tentang Bagan Akun Standar; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional.
20
5.
Garis Besar Prosedur
No
Penanggung Jawab
Aktivitas
1
Staf Administrasi
Menerima dan mencatat dokumen surat pengajuan pencairan dana dari unit kerja
2
Verifikator
1. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan pencairan dana / SPM (UP, GU, LS) 2. Verifikasi posisi dana dan Pagu DIPA 3. Membuat kartu kendali 4. Mencetak SP2D atas Rekomendasi Kasubbag monitoring
3
Kasubbag Monitoring
1. Memverifikasi ulang dokumen SPM (UP, GU, dan LS) dan kartu kendali 2. Memberikan rekomendasi pencairan dana PNBP dan SP2D kepada bendahara pengeluaran
4
Bendahara Pengeluaran
1. Melakukan pengecekan terhadap jumlah pengajuan dan saldo bank yang ada 2. Meminta penerbitan SP2D atas rekomendasi dari kasubbag monitoring kepada verifikator 3. Menerbitkan cek / pencairan
21
6. Detail Prosedur
Prosedur Pengajuan Droping Fakultas Fakultas
Verifikator
Monitoring
3
MULAI
Bendahara Pengeluaran
3
3
2
2
2
1
1
1
SPM
SPM
SPM
3
ADK SPM
2
Kartu Kendali
1
Kartu Kendali
SPM ADK SPM
YA
Verifikasi
Cek Saldo Bank Verifikasi ulang
1
Cocok?
3 2
YA
TIDAK
Sesuai?
1
Penerbitan SP2D
TIDAK
SPM Kartu Kendali
ADK SPM
1
2
2
3
4 3
Penerbitan SP2D
2 1 SP2D 4
3 2 1 Kartu Kendali 1
SP2D
SP2D 3 CEK / PENCAIRAN
SELESAI
22
T
7. Form KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL - UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIT…………………………………..(1) LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN KEG
OUPUT
AKUN
PAGU
(2) 4078
(3) 11
(5)
4078
15
4078
16
4078
17
4078
18
4078
19
(4) 525111 525112 525113 525114 525115 525119 525111 525112 525113 525114 525115 525119 537111 537112 537113 537114 537115 525111 525112 525113 525114 525115 525119 525111 525112 525113 525114 525115 525119 537111 537112 537113 537114 537115 525111 525112 525113 525114 525115 525119 537111 537112 537113 537114 537115 525111 525112
SPM s/d Yg Lalu (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23
Jumlah sd SPM ini (8) = 6 + 7
SPM ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SISA DANA (9) = 5 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4078
20
4078
23
4078
24
4078
27
4078
29
4078
30
4078
32
525113 525114 525115 525119 537111 537112 537113 537114 537115 525111 525112 525113 525114 525115 525119 525111 525112 525113 525114 525115 525119 537111 537112 537113 537114 537115 525111 525112 525113 525114 525115 525119 525111 525112 525113 525114 525115 525119 525111 525112 525113 525114 525115 525119 525111 525112 525113 525114 525115 525119 525111 525112 525113 525114 525115 525119 537111 537112
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4078
33
4078
34
4078
37
4078
42
4078
43
4078
45
4078
47
537113 537114 537115 537111 537112 537113 537114 537115 537111 537112 537113 537114 537115 537111 537112 537113 537114 537115 525111 525112 525113 525114 525115 525119 537111 537112 537113 537114 537115 537111 537112 537113 537114 537115 537111 537112 537113 537114 537115 525111 525112 525113 525114 525115 525119 537111 537112 537113 537114 537115 Jumlah
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengetahui, Unit ………………………………..(10)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malang, Unit .............................................13) Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kepala Bagian (16)
(17) 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepala Bagian (11) NIP. (12)
NAMA BPP (14) NIP. (15)
Tata Cara Pengisian Laporan Pengawasan Anggaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi
dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan
nama unit kerja kode kegiatan kode output kode MAK nilai penerimaan UMK realisasi sebelum SPJ nilai SPJ yang diajukan nilai realisasi terakhir dan nilai SPJ yang diajukan mengurangi nilai UMK dengan total SPJ nama unit kerja rektorat nama kepala bagian / penanggung jawab NIP kepala bagian / penanggung jawab nama unit kerja nama BPP NIP BPP tandatangan Kepala Bagian tandatangan BPP
26
Surat Permintaan Pembayaran KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL - UNIVERSITAS BRAWIJAYA UNIT…………………………………..(1)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Tanggal : (2) 1. Kementerian / Lbg 2. Unit Organisasi 3. Satker / Unit Kerja 4. Lokasi/Kab./Kota 5. Alamat
No : (3) : Pendidikan Nasional : Ditjen Pendidikan Tinggi : Univ. Brawijaya / (6) : Jawa Timur, Malang : Jl. Veteran Malang
Sifat Pembayaran Jenis Pembayaran 6. Kode Fungsi/Sub Fungsi/Program
: (4) : (5)
LANGSUNG DANA BLU
: 10 / 06 / 023.04.08 (7)
Kepada Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Unit Satker (8).Univ. Brawijaya Di Malang Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0636/023-04.2.16/15/2011 Tanggal 20-12-2010, kami ajukan pembayaran sebagai berikut : 1. Jumlah Pembayaran yang dimintakan dengan angka : Rp. (9) dengan huruf : (10) 2. Untuk keperluan : (11) 3. Jenis belanja : (12) 4. Atas nama : (13) 5. Alamat : (14) 6. Mempunyai rekening : (15) 7. Nilai SPK / Kontrak : Rp. (16) 8. Realisasi Penerimaan Dana : Rencana Realisasi Penerim. s/d Penerimaan Bulan Jumlah Realisasi Uraian Penerimaan No Akun Keterangan Penerimaan Bln Yg lalu Ini Penerimaan 1 17 18 19 20 21 22 = 20 + 21 23 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 1 0 0 0 0 424114 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa 2 0 0 0 0 424211 Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri Perorangan 3 0 0 0 0 424212 Pendapatan Hibah Terikat DN Lembaga/Badan Usaha 4 0 0 0 0 424312 Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha 5 0 0 0 0 Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 9. Realisasi Penggunaan Dana : SPP/SPM s/d YANG JUMLAH sd SPP KEG OUPUT AKUN KELOMPOK AKUN PAGU SPP INI SISA DANA LALU INI 24 25 26 27 28 29 30 31 = 29 + 30 32 = 28 - 31 4078 5251 52 11 0 0 0 0 4078 5251 52 15 0 0 0 0 5371 53 0 0 0 0 4078 5251 52 16 0 0 0 0 4078 5251 52 17 0 0 0 0 5371 53 0 0 0 0 4078 5251 52 18 0 0 0 0 5371 53 0 0 0 0 4078 5251 52 19 0 0 0 0 5371 53 0 0 0 0 4078 5251 52 20 0 0 0 0 4078 5251 52 23 0 0 0 0 5371 53 0 0 0 0 4078 5251 52 24 0 0 0 0 4078 5251 52 27 0 0 0 0 4078 5251 52 29 0 0 0 0 4078 5251 52 30 0 0 0 0 4078 5251 52 32 0 0 0 0 5371 53 0 0 0 0 4078 5371 53 33 0 0 0 0 4078 5371 53 34 0 0 0 0 4078 5371 53 37 0 0 0 0 4078 5251 52 42 0 0 0 0 5371 53 0 0 0 0 4078 5371 53 43 0 0 0 0 4078 5371 53 45 0 0 0 0 4078 5251 52 47 0 0 0 0 5371 53 0 0 0 0 Jumlah Belanja 0 0 0 0 Saldo Dana dari Realisasi Penerimaan 0 0 LAMPIRAN : Dokumen Surat bukti STS : . . . Lembar (35) Pendukung :. . . . .berkas (33) Diterima oleh Pejabat Penerbit SPM Unit Satker ……………………………….. (36) Pada tanggal………………………….. (37)
27
pengeluaran : . . . .lembar (34) Malang, (41) Pejabat Pembuat Komitmen
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tata Cara Pengisian Surat Permintaan Pembayaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi Isi
dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan
nama unit kerja tanggal pengajuan SPP nomor SPP sifat pembayaran (LS / GU) dana BLU unit kerja 10/ 06/ 023.04.08 unit kerja angka huruf keperluan belanja jenis belanja nama unit kerja alamat satker nama dan nomor rekening nominal kontrak akun penerimaan uraian penerimaan rencana penerimaan realisasi penerimaan sampai dengan bulan kemarin penerimaan bulan ini penjumlahan poin 20 dan poin 21 keterangan kode kegiatan kode output kode akun kode sub akun nilai pagu realisasi sampai dengan sekarang SPP bulan ini jumlah Realisasi sampai dengan bulan ini pengurangan poin 28 dan 31 jumlah dokumen pendukung jumlah surat bukti pengeluaran jumlah STS nama unit kerja tanggal pengajuan ttd penerbit SPM nama penerbit SPM NIP penerbit SPM tanggal pengajuan SPP ttd Pejabat Pembuat komitmen nama PPK NIP PPK
28
INSTRUKSI KERJA Monitoring Pelaksanaan Anggaran APBN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Tanggal
:
13 Mei 2016
Disetujui oleh
:
Rektor
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Disiapkan oleh:
Diperiksa oleh:
Disahkan oleh:
Suroto, SE, M.AB Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
Drs. Sagiya Kabag Anggaran dan Perbendaharaan
29
Drs. Syarif Utomo, MM Ka Biro Keuangan
1.
Tujuan Mengetahui Sasaran dan Realisasi anggaran khususnya APBN Mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pengajuan realisasi anggaran ke KPPN
2.
Ruang Lingkup Prosedur ini hanya berlaku bagi pelaksanaan anggaran APBN
3. Definisi Monitoring pelaksanaan anggaran NON PNBP perlu dilakukan agar pengajuan realisasi / pencairan dana ke KPPN bisa masuk ke mata anggaran kegiatan yang tepat, tidak melebihi anggaran, dan proses pengajuan yang tidak dilakukan sampai berkali-kali 4.
5.
Referensi 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ; 6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 7. PP 23 tahun 2005 8. Keppres 42 tahun 2002 9. Perdirjen-02/PB tahun 2005 Garis Besar Prosedur No.
Penanggung Jawab
1.
Pejabat Pembuat Komitmen
Membuat Surat Permintaan Pembayaran, SPTB Menyiapkan data dukung seperti kontrak, MoU kerjasama, data tagihan, kwitansi, SSP dan lainnya
2.
Subbag NON PNBP an. Pejabat Pembuat SPM
Memverifikasi atas pengajuan data dukung pencairan dana
Melakukan kroscek dan koreksi atas kegiatan, output, dan mata anggaran kegiatan
Menginput ke aplikasi SPM 2011
Melakukan verifikasi ulang data dukung pengajuan pencairan dana
Memverifikasi dan koreksi ulang kesesuaian kegiatan, output, dan mata anggaran dengan anggaran yang ada
Memberikan rekomendasi pencairan dana ke KPPN
3.
Subbag Monitoring an. Kuasa Pengguna Anggaran
Aktivitas
30
6. Detail Prosedur
Monitoring Pelaksanaan Anggaran APBN Pejabat Pembuat Komitmen
PP-SPM
KPA
mulai SPTB SPP Menyiapkan data dukung
Verifikasi ulang data dukung dan kesesuaian anggaran
1
Data dukung
SPTB
SPTB Verifikasi data dukung dan kesesuaian anggaran
SPP
SPM
SPP
Data dukung Data dukung
2
Cocok?
Perbaiki data dukung
Input aplikasi SPM
YA
TIDAK
TIDAK
Cocok?
YA
Rekomendasi pencairan ke KPPN
SPTB 2 SPM
SPP
Mulai
SPTB SPP
Data dukung
Data dukung 1
31
7.
Form a. Tampilan depan SPM 2011
b. Contoh Entry SPM 2011
32
c. Tampilan SPM 2011 Siap cetak.
33
DAFTAR ISTILAH-ISTILAH BAR = Berita Acara Rekonsiliasi BAS = Bagan Akun Standar BAST = Berita Acara Serah Terima BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPK = Badan Pemeriksa Keuangan BUN = Bendahara Umum Negara CALK = Catatan Atas Laporan Keuangan DBKP = Daftar Barang Kuasa Pengguna DIR = Daftar Inventaris Ruangan DIL = Daftar Inventaris Lainnya DJA = Direktorat Jenderal Anggaran DJPb = Direktorat Jendral Perbendaharaan DJKN = Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KD = Kantor Daerah KDP = Konstruksi Dalam Pengerjaan KIB = Kartu Invetaris Barang KP = Kantor Pusat KPA = Kuasa Pengguna Anggaran KPKN = Kantor Pemerintah dan Kas Negara KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LBKP-S = Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran LBKP-T = Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan LBPPW-S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran LBPPW-T = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan LBPPE1-S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semesteran LBPPE1-T = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan LBPS = Laporan Barang Pengguna Semesteran LBPT = Laporan Barang Pengguna Tahunan LHI = Laporan Hasil Inventaris LKB = Laporan Kondisi Barang L-KDP = Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan SAI = Sistem Akuntansi Instansi SAK = Sistem Akuntansi Keuangan SAKUN = Sistem Akuntansi Kas Umum Negara SAU = Sistem Akuntansi Umum SAPP = Sisten Akuntansi Pemerintah Pusat SAPSK = Satuan Anggaran Per Satuan Kerja SBK = Standar Biaya Khusus SBU = Standar Biaya Umum SiAP = Sistem Akuntansi Pusat SIMAK-BMN = Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara SIMKEU = Sistem Informasi Manajemen Keuangan SKPA = Surat Kuasa Pengguna Anggaran SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPP = Surat Keterangan Penghentian Pembayaran SOR = Statement Of Responsibility SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana SPM = Surat Perintah membayar SPP = Surat Permintaan Pembayaran SRAA = Surat Rincian Alokasi Anggaran SSBP = Surat Setoran Bukan Pajak SSP = Surat Setoran Pajak SSPB = Surat Setoran Pengembalian Belanja TOR = Term Of References TP/TGR = Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 34
TUP = Tambahan Uang Persedian UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran UAPPA-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I UAPPA-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah UAPPB = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah UDW = Uang Duka Wafat UP = Uang Persediaan UU = Undang-undang
35
INSTRUKSI KERJA Monitoring Revisi Anggaran NON PNBP dan PNBP Tingkat POK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Tanggal
:
13 Mei 2016
Disetujui oleh
:
Rektor
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Disiapkan oleh:
Diperiksa oleh:
Disahkan oleh:
Suroto, SE, M.AB Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
Drs. Sagiya Kabag Anggaran dan Perbendaharaan
36
Drs. Syarif Utomo, MM Ka Biro Keuangan
1. Tujuan
Mengetahui posisi dana / anggaran PNBP dan NON PNBP dan keterkaitannya dengan penyerapan anggaran Mengetahui realisasi penerimaan dana PNBP Mengetahui pencapaian anggaran (Laporan Kinerja),
2. Ruang Lingkup Realisasi pendapatan serta biaya yang diperoleh dari sumber dana NON PNBP dan PNBP Realisasi Penyerapan pada Mata Anggaran tertentu
3. Definisi
Usulan perubahan anggaran adalah kertas kerja yang memuat usulan perubahan / pergeseran anggaran pada mata anggaran tertentu Usulan lembar kerja adalah tabel informasi/data yang berisi penghitungan-penghitungan yang digunakan untuk melakukan analisa komparatif. Bentuk analisa dan perhitungan yang lain dapat berupa analisa statistik, perhitungan akuntansi, pembuatan time-schedule dan lain sebagainya. Realisasi Penerimaan dana PNBP adalah penerimaan yang telah diterima dan tercatat di subbag PNBP
4. Dokumen Terkait 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
8) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per - 62/PB/2009 tentang Tata Cara penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan. 9) Standar Akuntansi Keuangan
37
5. Garis Besar Prosedur No
Penanggung Jawab
1
Kasubbag NON PNBP / PNBP
2
Operator
3
Verifikator
Aktivitas Menyiapkan data dukung antara lain : 1. Usulan perubahan anggaran 2. Usulan lembar kerja 3. Realisasi penerimaan PNBP 4. Posisi akhir DIPA BLU UB saat akan revisi 5. RBA Revisi 1. Mengkompilasi dan menyiapkan data dukung 2. Menginput ke aplikasi RKAKL-DIPA 1. Memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran data dukung 2. Mereview ulang hasil input aplikasi RKAKL-DIPA 3. Mengkoordinir kompilasi data dukung 4. Memberikan rekomendasi revisi RKAKL-DIPA UB
38
6. Detail Prosedur
Monitoring Revisi Anggaran APBN dan PNBP Kasubbag APBN / PNBP
Verifikator
Operator
Mulai Data Dukung
Kompilasi data dukung
Menyiapkan Data Dukung Verifikasi dan koreksi ulang data dukung
YA
Data Dukung Kompilasi
Data Dukung
TIDAK
Input aplikasi RKAKL-DIPA
Sesuai?
Data Dukung Data Dukung Kompilasi Data Dukung Kompilasi RKAKL-DIPA Revisi
RKAKL-DIPA Revisi
TIDAK
Perbaiki data dukung dan RKAKL-DIPA
Cocok? YA Rekomendasi proses revisi
Selesai
39
Data Dukung Kompilasi RKAKL-DIPA Revisi
Tampilan Form RKAKL-DIPA 2011
Tampilan Form Entry Data RKAKL-DIPA UB
40
Tampilan Form Revisi Halaman IV DIPA Tahun Anggaran 2010 LAMPIRAN II Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-5114/PB/2009 Tanggal : 28 Agustus 2009 Lampiran Surat Nomor Tanggal
Revisi Halaman IV DIPA SEMULA
KODE
: 5509 /H10/KU/2010 : 13 Desember 2010 MENJADI
Nomor SP 0114/023-04.2/XV/2010 414989 UNIVERSITAS BRAWIJAYA Belanja Barang 0002 1138 2005 2007 4863
Belanja Modal
Jumlah
Belanja Barang
Belanja Modal
Jumlah
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 525114 BELANJA PEMELIHARAAN 525114 BELANJA PEMELIHARAAN 525113 BELANJA LANGGANAN DAYA & JASA 525115 BELANJA PERJALANAN
0081
PENGADAAN KENDARAAN DINAS BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN 0290 537112
2308
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI 0167 537112 BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN 537113 BELANJA MODAL GEDUNG & BANGUNAN 537114 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI & JARINGAN 537115 BELANJA MODAL FISIK LAINNYA 0273 537112 BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN 0274 537112 BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN 0297 537111 BELANJA MODAL TANAH 0887 525112 BELANJA BARANG A PERAWATAN GEDUNG 525114 BELANJA PEMELIHARAAN 537113 BELANJA MODAL GEDUNG & BANGUNAN B PERBAIKAN PERALATAN 525114 BELANJA PEMELIHARAAN 537112 BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN
KODE
SEMULA
MENJADI
Nomor SP 0114/023-04.2/XV/2010 414989 UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2550
PEMBINAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 0016 525111 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 525112 BELANJA BARANG 525119 BELANJA PENYEDIAAN BARANG & JASA BLU LAIN 0539 525111 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 525119 BELANJA PENYEDIAAN BARANG & JASA BLU LAIN 4265 525119 BELANJA PENYEDIAAN BARANG & JASA BLU LAIN 4780 525119 BELANJA PENYEDIAAN BARANG & JASA BLU LAIN
2578
PEMBERIAN BEASISWA 0079 525119 BELANJA PENYEDIAAN BARANG & JASA BLU LAIN
JUMLAH JUMLAH Malang, 13 Desember 2010 Kuasa Pengguna Anggaran / KPA
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito NIP. 19510122 197903 1 002
41
INSTRUKSI KERJA Monitoring Pelaporan Anggaran PNBP UNIVERSITAS BRAWIJAYA Tanggal
:
13 Mei 2016
Disetujui oleh
:
Rektor
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Tanggal : 13/05/2016
Disiapkan oleh:
Diperiksa oleh:
Disahkan oleh:
Suroto, SE, M.AB Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
Drs. Sagiya Kabag Anggaran dan Perbendaharaan
42
Drs. Syarif Utomo, MM Ka Biro Keuangan
1. Tujuan Mengetahui tingkat daya serap atas pelaksanaan kemajuan program/kegiatan per triwulan Mengetahui realisasi penerimaan per triwulan 2.
Ruang Lingkup Pelaporan tingkat realisasi penerimaan, daya serap pagu DIPA atau realisasi belanja per program/kegiatan setiap triwulan
3. Definisi SPM adalah Surat Perintah Membayar merupakan aplikasi yang dibuat oleh unit kerja untuk disampaikan pada KPPN sebagai dasar atau perintah pencairan dana SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana, merupakan dokumen dasar pencairan dana yang digunakan oleh bendahara pengeluaran SPTB pengesahan adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang merupakan rekap dari transaksi SP2D dalam kurun waktu 1 triwulan SPM pengesahan adalah dokumen untuk merekam mata anggaran tertentu yang diajukan untuk pengesahan belanja 4. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ; 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ; 7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 8. Permendiknas Nomor 81 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2010.
43
5. Garis Besar Prosedur No. 1.
Penanggung Jawab Operator
Aktivitas
2.
Subbag Monitoring
Merekap Transaksi SP2D per MAK dalam kurun waktu 1 triwulan Menginput rekap transaksi SP2D per MAK ke dalam SPTB pengesahan Menginput ke dalam SPM pengesahan dengan dasar rekap SPTB per mak dalam 1 triwulan
Melakukan review atas kondisi ketersediaan pada aplikasi SPM pengesahan
Melakukan review atas rekap SPTB per MAK dalam 1 triwulan
Mereview hasil dokumen SPM pengesahan dan melakukan kroscek dengan SPTB pengesahan
44
6. Detail Prosedur
Monitoring Pelaporan Anggaran PNBP Operator
Subbag Monitoring
Mulai SPTB Pengesahan Per MAK SPM Pengesahan Aplikasi SP2D
Verifikasi Ulang
Rekap SP2D Per MAK
SPTB Pengesahan Per MAK
1
TIDAK
Cocok?
YA
Rekomendasi pengesahan ke KPPN
Selesai Aplikasi SPM Pengesahan
SPM Pengesahan
1
Perbaiki data
SPTB Pengesahan Per MAK SPM Pengesahan
45
7. Form a. Tampilan depan SPM 2011
b. Tampilan untuk merekam data SPM pengesahan 2011
46
