MANDAT GENERAL ASSEMBLY MEETING INFID 2008

PELAKSANAAN

MANDAT GENERAL ASSEMBLY MEETING INFID 2008 LAPORAN

DEWAN PENGURUS PERIODE 2009 - 2014

LAPORAN DEWAN PENGURUS PERIODE 2009 - 2014 | 1

2 | LAPORAN DEWAN PENGURUS PERIODE 2009 - 2014

PELAKSANAAN MANDAT GENERAL ASSEMBLY MEETING INFID 2008 LAPORAN DEWAN PENGURUS PERIODE 2009 - 2014


Kata Pengantar Laporan ini menyajikan perjalanan dan kegiatankegiatan INFID selama enam tahun sejak tahun 2009 hingga tahun 2014. Selama periode itu, pasang surut dan pasang naik telah terjadi. Namun demikian, secara umum dapatlah dinyatakan dengan pasti bahwa telah banyak yang dicapai oleh INFID. Setidaknya tiga hal penting dicatat dengan baik. Pertama, INFID telah terlibat dan memberi kontribusi penting dalam tema-tema advokasi besar yang memang sedang mendunia seperti advokasi anti ketimpangan, advokasi penyusunan agenda pembangunan paska MDGs (post 2015). Kedua, diperluasnya jaringan kerja internasional INFID sesuai dengan fokusnya seperti terlibat dalam kampanye advokasi penyusunan kesepakatan agenda pembangunan post 2015 (Beyond2015, Asia Development Alliance-ADA), jaringan kerja HAM dan demokrasi di Asia (Asia Democracy Network) dan jaringan forum NGO Internasional (IFP). Ketiga, dilakukannya perbaikanperbaikan kelembagaan baik secara internal dan eksternal untuk meningkatkan manajemen sekretariat, keuangan, dan keberlanjutan INFID. Seiring dengan perbaikan dan ketersediaan dana, sekretariat telah melengkapi diri dengan tambahan tenaga dan staf. Dalam rentang waktu itu, dua konteks patut dicatat yaitu menurunya dukungan pendanaan dari berbagai lembaga donor kepada kerja-kerja NGO Indonesia terutama yang bergerak di bidang demokrasi dan HAM. Berubahnya arena advokasi kebijakan


internasional seiring dengan krisis ekonomi dunia 2008/2009. Contohnya semakin kuatnya isu perpajakan internasional, dan semakin kuatnya forum G20 sebagai bentuk pengaturan baru Sampai hari ini, lingkungan yang mendukung (enabling environment) bagi tumbuh suburnya masyarakat sipil yang kuat di Indonesia masih belum terjadi. Belum ada sumbangan dan peran pemerintah yang nyata seperti layaknya yang terjadi di Negara-negara maju dan Negara menengah. Sampai hari ini, belum ada dukungan kebijakan dan pendanaan bagi CSO di Indonesia. Ke depan, saya berharap INFID lebih kuat berupaya mengatasi masalah ini. Sebaga payung NGO di Indonesia, INFID-lah yang memiliki mandat untuk memperjuangkan ruang yang lebih mendukung partisipasi dan kerelawanan warga. Hal ini kiranya bukan mustahil karena pemerintahan baru Jokowi-JK sangat menekankan dan mengutamakan partisipasi warga. Akhirnya, saya menyampaikan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada tim sekretariat yang telah bekerja bersama anggota Board untuk menyiapkan laporan ini.

Jakarta, 10 Oktober 2014

Danang Widoyoko, Ketua Badan Pengurus


INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID) DEWAN PENGURUS: Chair: J. Danang Widoyoko Vice Chair: Antarini Pratiwi Arna Treasurer: Farah Sofa Member: Titus Odong Kusumajati, Josef P. Widyatmadja, Suryati Simanjuntak, Faisal Hadi, Sartiah Yusran, Septer Manufandu

PELAKSANA HARIAN: Executive Director: Sugeng Bahagijo Program Manager: Beka Ulung Hapsara Program Officer G-20 & Inequality: Siti Khoirun Ni’mah Program Officer MDGs & Post 2015: Hamong Santono Program Officer Human Rights & Democracy: Hilman Handoni Program Assistant: Jeckson Robinson Finance & Accounting Manager: Misnawati Finance & Accounting Officer: Ima Desiyanthi Finance /Budgeting Officer: Nidia Viska Office & Human Resource Manager: Florence IT Officer: Suwarno Joyomenggolo Operational Officer: Sabarno Operational Assistant: Wasiton Foto-foto: @dokumentasi INFID


DAFTAR ISI 05

Daftar Isi

07

Ringkasan

08 Pendahuluan 08

Pengantar

08

Peran INFID di dalam Pembangunan

12

Analisa Situasi Nasional dan Internasional

16

Mandat GAM dan Pelaksanaannya

16

Mandat GAM

17

Pelaksanaan Mandat GAM

17

Capaian Program

17

Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan

19

MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-2015

20

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi

21 23

Penguatan Kelembagaan INFID Kegiatan INFID

23

Penelitian dan Publikasi

24

Dialog Kebijakan, Kampanye dan Penguatan Jaringan

25

Kelembagaan INFID

30

Keuangan INFID

32

Tantangan dan Pembelajaran

33

Daftar Pustaka

35

Lampiran-Lampiran

58

Daftar , Tabel dan Grafik



RINGKASAN • Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pengurus terhadap anggota INFID. Laporan mencoba menggambarkan capaian INFID selama hampir enam tahun mulai 2009 sampai Juli 2014. Selain capaian, laporan juga menggambarkan beragam kegiatan yang dilakukan berupa penelitian, dialog kebijakan, kampanye, penelitian dan lain sebagainya terkait dengan advokasi INFID. Metode yang digunakan adalah kronologis dari yang terkini ditarik ke belakang dan disusun ke dalam tiga bagian yaitu ringkasan, mandat GAM dan pelaksanaanya, dan lampiran. • INFID mencatat demokrasi di Indonesia telah meraih beragam kemajuan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik seperti berlangsungnya pemiihan umum anggota legislatif dan presiden di tahun ini yang berlangsung aman dan damai. Namun pembangunan nasional menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tantangan tersebut meliputi terabaikannya pemenuhan hak asasi manusia oleh negara terhadap warganya, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, dan kelembagaan yang korup dan tidak demokratis. Di tingkat internasional, krisis ekonomi yang berkepanjangan mempengaruhi eskalasi global dan menyebabkan pergeseran kekuatan serta melahirkan kekuatan baru seperti BRICS hingga menguatnya regionalisme. Dalam konteks inilah, keberlanjutan masyarakat sipil menjadi penting. • INFID dalam GAM di tahun 2008 menetapkan tujuh mandat yang menjadi tugas pengurus dan sekretariat. Ketujuh mandat tersebut diterjemahkan sekretariat ke dalam empat program yaitu Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan, Agenda Pembangunan MDGs dan Pasca-2015, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, serta Penguatan Kelembagaan INFID. Empat program diwujudkan ke dalam kegiatan-kegiatan terdiri atas penelitian dan publikasi; dialog kebijakan, kampanye, dan penguatan jaringan; serta kelembagaan. Secara umum, advokasi kebijakan yang dijalankan INFID

ada yang berhasil, ada yang masih dalam proses untuk terus diadvokasikan, namun juga ada yang masih butuh kerja keras. • Contoh advokasi yang berhasil yaitu masuknya ketimpangan di dalam debat politik pemilu pada tahun 2014, diadopsinya usulan INFID untuk memperkuat aturan perpajakan sebagai upaya penguatan fiskal, diadopsinya usulan INFID untuk diadakanya audit terhadap proyek utang luar negeri, diadopsinya usulan INFID untuk pengalihan utang bilateral ke kesehatan seperti yang dilakukan pemerintah Jerman dengan debt Swap untuk penanggulangan penyakit TBC dan AIDS, diakuinya masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan sebagai bagian dari advokasi INFID terkait dengan Efektivitas Pembangunan. Sementara itu advokasi INFID juga masih menyisahkan pekerjaan rumah dan membutuhkan upaya yang lebih keras seperti efektivitas programprogram penanggulangan kemiskinan dengan sumber pendanaan dari APBN; pemenuhan hak asasi manusia seluruh warga negara termasuk hak asasi perempuan, kelompok minoritas, dan terpinggirkan; serta tersedianya lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil • Pada bagian akhir, laporan mencatat tantangan dan pembelajaran ke depan. Ada tiga tantangan yaitu menurunnya pendanaan bagi masyarakat sipil akibat krisis ekonomi, adanya ancaman terhadap masyarakat sipil oleh kelompok-kelompok fundamentalis, dan terhambatnya proses kaderisasi di dalam organisasi masyarakat sipil sendiri. Tiga pembelajaran juga dicatata di dalam laporan ini meliputi pentingnya inovasi dari masyarakat sipil guna merespond situasi internasional yang cepat berubah, adanya kebutuhan untuk melakukan advokasi bagi terciptanya lingkungan yang mendukung masyarakat sipil, dan adanya kebutuhan mengenai penguatan dan keberlanjutan masyarakat sipil dari dalam seperti pendidikan dan proses kaderisasi yang tepat.


Pendahuluan 1. Pengantar

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam skala besar.

Laporan ini disusun setelah enam tahun sidang umum INFID diselenggarakan pada tahun 2008. Selama enam tahun masa kepengurusan tersebut, telah banyak peristiwa baik nasional dan internasional, termasuk juga dinamika di sekretariat INFID, yang mewarnai advokasi INFID.

Metode penulisan laporan menggunakan pola kronologis yaitu perkembangan terkini ditarik mundur ke tahun-tahun sebelumnya. Harapannya dengan metode ini, pembaca akan mudah memahami situasi yang paling dekat atau situasi saat ini ke situasi sebelumnya.

Selama enam tahun tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, laporan ini akan mencoba menjabarkan penggalan-penggalan peristiwa dan juga capaian yang telah diraih INFID dalam periode kepengurusan 2009 - 2014.

Laporan dibagi ke dalam dua bagian yaitu (i) ringkasan; bagian (ii) isi laporan meliputi pengantar mandat GAM INFID dan implementasinya, tantangan dan pembelajaran; (iii) lampiran-lampiran.

Mengingat waktu pelaporan cukup lama yaitu enam tahun, tidak semua peristiwa akan diulas secara detail. Demikian halnya dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin bisa diulas semua di dalam laporan ini. Sehingga laporan lebih banyak mengulas capaian dan

2. Peran INFID di dalam Pembangunan INFID berdiri di bulan Juni 1985 yang awalnya sebagai Forum Masyarakat Sipil Internasional yang bekerja untuk isu pembangunan di Indonesia. Sebelum menjadi INFID, nama yang digunakan

Tabel 1

INFID

Dalam Angka Tahun berdiri

1985

Spesial konsultatif status Ekosob di PBB

Jumlah anggota

70

2004


organisasi

Jumlah staff (2014)

14

Orang

INGI atau Inter-NGO Conference on IGGI Matters. IGGI sendiri adalah forum donor yang memberikan bantuan untuk Indonesia yang dikoordinir oleh Menteri Pembangunan Belanda. Pada tahun 1992, IGGI dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia dan digantikan dengan forum baru bernama CGI (Consultative Group on Indonesia) yang kemudian dibubarkan di tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini INFID merupakan organisasi berbentuk perkumpulan dengan anggota sebagian besar organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Anggota INFID terdiri atas berbagai organisasi yang bekerja di berbagai isu seperti Hak Asasi Manusia, perempuan, lingkungan hidup, kemiskinan, dan lain-lain. Anggota INFID tersebar di berbagai daerah mulai dari Aceh hingga Papua. Sementara anggota INFID dari luar negeri tetap menjadi jaringan INFID dan menjadi Dewan Penasehat INFID. Peran INFID sesuai dengan visinya adalah mewujudkan demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional (Indonesia) dan

Jumlah pengurus

9

Orang

Jumlah hits di Google dengan kata kunci “INFID” (dengan tambahan tahun yg berbeda), sampai 1-9-2014

2011: Jumlah publikasi

27

publikasi

(buku, jurnal, dll)

123.000 hits 2012:

126.000 hits 2013:

229.000 hits

di tingkat global. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban INFID yaitu 1) menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Hak Asasi Manusia, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik; 2) Melakukan penelitian dan kajian kebijakan, 3) melakukan dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marjinal berdasarkan nilainilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian; 4) bekerja sama dan melakukan jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional. Program INFID dirumuskan di dalam mekanisme tertinggi organisasi yaitu General Assembly Meeting (GAM) yang dilaksanakan selama tiga tahun sekali. Dalam melaksanakan program-programnya, Dewan Pengurus (Board) dibantu oleh sekretariat. Peran Sekretariat sendiri selain melaksanakan program yang menjadi mandat dari GAM, juga melaksanakan program yang menjadi hambatan dalam pencapaian program anggota dan melakukan kampanye terhadap isu yang anggota sulit untuk melaksanakannya sendiri.

Jumlah kegiatan 2009-2014

200 kegiatan

Jumlah anggaran (2014) Rp

7,1

miliar

Jumlah lembaga mitra lembaga donor, lembaga advokasi

5 6

rata-rata dana yang dikelola pertahun Rp

6,3 miliar


Tabel 2

Lintasan

6

Tahun

2009

INFID

MEI

(2009-2014)

Mei

Mei

Konferensi Masyarakat Sipil Asia Pasifik dengan tema Akar Masalah dan Dampak Krisis

Forum Terbuka Masyarakat Sipil untuk Efektivitas Pembangunan di Yogyakarta

Mei-Juli

2010

Konsultasi dengan anggota INFID di lima wilayah yaitu Makassar, Medan, Solo, Denpasar, Pontianak, dan Jakarta

JuNI

2011

juni

Diskusi publik “Prospek Ekonomi Indonesia sebagai Anggota G20 dan Dampaknya Bagi Ekonomi Riil”

Menerbitkan Buku MDGs as My Development Goals, kerjasama INFID – Indonesia Berdikari INNINAWA

Agustus

Workshop Nasional “Peta Jalan Menuju Busan: Peran Masyarakat Sipil dalam Efektivitas Pembangunan”

Menerbitkan buku Changing Lives – Stories from Indonesia


Seminar “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Perbatan ThailandKamboja dan Pelambana Proses Demokratisasi di Burma

Januari Evaluasi dan Lokakarya Penyusunan Strategi INFID Periode 2013 2016

Konsultasi Nasional Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015

Juli Seminar PNPM dan Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan dihadiri dua pembicara internasional, Tania Li dari Universitas Toronto dan Toby Carrol dari Center on Asia and Globalization Lee Kuan Yew of Public Policy

2012

november Menerbitkan buku Pembangunan Pasca Modernis

Februari Pelatihan Advokasi, dihadiri 25 organisasi anggota INFID

Maret

Maret-Agustus MOU INFIDUNDP, DFID, ICCO dan OXFAM/ European Union

2013

Maret

2014

Penyelenggara Global CSOS Forum and CSOs Interface Meeting with HLP Members di Bali

November

Konferensi INFID ‘Pembangunan untuk Semua”

Seminar Publik dan publikasi laporan penelitian “Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia”, kerjasama INFIDLIPI

Mei-juni MOU INFIDTIFA dan FORD

Agustus Menerbitkan buku Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek


Analisa Situasi Nasional dan Internasional 1. Analisa Nasional Setelah 16 tahun reformasi, demokrasi selain telah menciptakan berbagai kemajuan namun juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Terdapat sederet kemajuan telah dicatat dalam demokrasi di Indonesia, seperti terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014 -2019 melalui pemilu yang aman dan damai, adanya kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat disertai terjaminnya kebebasan pers; pemerintah semakin terbuka seperti anggaran yang bisa diakses publik. Demikian halnya dalam pembangunan ekonomi, Indonesia telah disejajarkan dengan negara-negara emerging seperti China, Brazil dan Rusia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir rata-rata di atas 5%, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan global yang berkisar 3%. Ekonomi Indonesia juga relatif stabil dibandingkan negara-negara lain yang tengah bergulat dengan krisis. Namun situasi tersebut menyisahkan ironi tersendiri manakalah indeks pembangunan Indonesia berada pada posisi 121 dari 186 negara di dunia. Di antara anggota ASEAN, Indonesia berada di bawah Thailand dan Malaysia. Bahkan Indonesia berada di bawah Palestina, sebuah negara yang tengah berkonflik. Lebih dari itu, kemajuan demokrasi dan ekonomi menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tiga pilar demokrasi yaitu kesetaraan, kedaulatan atau kontrol atas sumber daya, dan inklusifitas dalam berbagai aspek pembangunan (Bethan et. al, 1994) menjadi ujian yang sesungguhnya bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Tantangan tersebut terwujud dalam tiga aspek yaitu: a. Terabaikannya pemenuhan hak asasi manusia warga masyarakat oleh negara.. Berdasarkan catatan INFID (2014), hak ekonomi seperti jaminan akan pekerjaan yang layak bagi seluruh warga, hak sosial


dan budaya seperti perlindungan warga minoritas dari ancaman belum sepenuhnya terpenuhi. b. Meningkatnya ketimpangan. Berdasarkan data yang ada, meskipun kemiskinan cenderung menurun tiap tahunnya namun ketimpangan semakin meningkat. Jika sepuluh tahun sebelumnya angka kemiskinan mencapai 16,66% dan menurun di tahun 2014 menjadi 11,47, namun dalam dekade yang sama ketimpangan justru meningkat tajam. Jika di tahun 2003 rasio gini di angka 0,36, pada tahun 2013 menjadi 0,42. c. Kelembagaan yang korup dan tidak demokratis. Kompas (2014) mencatat selama tahun 2013, mayoritas pemberitaan media diisi dengan berita korupsi. Dari 180 tulisan sepanjang tahun, terdapat 43 berita yang mengulas mengenai korupsi. Mulai dari pengungkapan kasus lama seperti Hambalang, Bank Century, suap impor daging sapi, sampai kasus korupsi di tahun 2014 antara lain kasus suap yang melibatkan Ketua SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas), Rudi Rubiandini, dan tangkap tangan KPK terhadap Ketua MK Akil Mochtar. Situasi tersebut terjadi karena minimnya peran negara di dalam pemenuhan has asasi manusia, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, dan penguatan kelembagaan yang demokratis dan akuntabel. Bisa dikatakan negara tidak hadir dalam pelayanan kebutuhan dasar, karena selama ini bertumpu pada pendekatan pasar (you get what you pay) ketimbang pendekatan hak (you get what you need). Sementara jika negara hadir dalam bentuk program-program pemerintah, masih banyak kelemahan dalam operasi dan kelembagaannya yang menyebabkan program pemerintah tidak sampai, tidak tepat sasaran, atau terlalu lemah untuk meringankan dan menolong warga yang sedang membutuhkan.

2. Analisa Situasi Internasional Krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2008 dan di kawasan Uni Eropa di tahun 2010 telah merubah tatanan ekonomi dan politik internasional. Krisis yang hingga kini masih berlangsung memiliki dampak yang besar bagi tatanan ekonomi dan politik global. Selain krisis keuangan dan ekonomi, dunia juga mengalami beragam krisis yang tidak kalah rumitnya seperti krisis keamanan, lingkungan, energi dan pangan. Situasi tersebut memunculkan berbagai tantangan yang relevan dikaji terkait dengan pembangunan di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi:

1. Pergeseran kekuatan dari Utara ke Selatan. Pembentukan Bank Pembangunan dengan cadangan dana sebesar USD 100 miliar oleh negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) yang merupakan hasil pertemuan BRICS di Fortaleza, Brazil tahun ini menunjukkan negara-negara Selatan muncul sebagai kekuatan baru dalam tata ekonomi politik global. Meskipun muncul kekhawatiran pembentukan bank baru ini akan menerapkan sistem yang sama yang digunakan bank-bank pembangunan sebelumnya seperti Bank Dunia dan ADB, namun


sebagian kalangan meyatakan pembentukan bank baru sedikit banyak akan mengurangi dominasi AS dan Uni Eropa. Pergeseran kekuatan ini juga ditandai dengan bergesernya G8 sebagai kekuatan dominan ke G20 yang termasuk di dalamnya negara-negera emerging seperti Indonesia. Munculnya G20 karena negaranegara yang tergabung di dalam G8 tidak sanggup mengatasi krisis yang sedang melanda AS dan Uni Eropa. Maka negara-negara G20 dilibatkan untuk mengatasi krisis yang menjadikan G20 sebagai kekuatan baru menggantikan G8. Namun pergeseran ini juga menimbulkan tantangan yang tidak mudah bagi advokasi masyarakat sipil. Pertama, menguatnya negara-negara selatan terutama BRICS belum diikuti dengan menguatnya komitmen penegakan hak asasi manusia. Kedua, negara-negara yang tergabung di BRICS belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi penyebab krisis tersebut terutama yang bersumber dari aksi korporasi. 2. Menguatnya peran swasta di dalam pembangunan. Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang saat ini sedang dibahas PBB sejak awal mengusulkan skema kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan. Demikian halnya dengan G20 yang di dalam pertemuannya tahun ini (2014), menetapkan penciptaan lingkungan yang mendukung bagi swasta sebagai salah satu agenda pembahasan di G20. Menguatnya peran swasta terjadi karena krisis ekonomi di AS dan Uni Eropa menimbulkan kerugian yang sangat besar hingga mencapai 15,5 triliun USD, melebihi total pendapatan AS di di tahun 2009 sebesar 13,8 triliun USD (Global Issues, 2009). Begitu besarnya kerugian yang harus ditanggung akibat krisis, negara-negara maju beralasan untuk tidak memenuhi komitmen bantuannya (Official Development Assistance) dan mendorong pendanaan yang bersumber dari sektor swasta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena menguatnya peran swasta jika tidak diimbangi


dengan komimen pemenuhan hak asasi manusia baik hak sipol maupun ekosob, akan merugikan pembangunan itu sendiri. Apalagi jika negara menyerahkan tanggung jawabnya kepada swasta yang nyata-nyata sebagai penyebab krisis itu sendiri. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah terus mendorong negara untuk memperkuat perannya terkait dengan pembiayaan pembangunan dan juga memenuhi kewajibannya untuk pemenuhan hak asasi manusia, serta mendorong komitmen swasta terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia 3. Menurunnya pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah. Krisis ekonomi telah merubah trend pembiayaan untuk pembangunan. Krisis menyebabkan negaranegara maju mengurangi komitmennya berdasarkan Konsensus Monterrey yaitu 0,7% dari total GDP. Berdasarkan laporan PBB (2012) hanya lima negara yang menjalankan komitmennya yaitu Swedia, Norwegia, Luxemburg, Denmark, dan Belanda. Sementara sebagian besar tidak mencapai target yang diharapkan. Secara total, ODA ditahun 2011 sebesar 0,31% dari GDP, jauh di bawah Konsensus Monterrey sebesar 0,7% dari total GDP. Kondisi ini menyebabkan advokasi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumber daya domestik terutama pajak menjadi relevan. 4. Menguatnya politik kawasan. Krisis juga menjadikan kerjasama regional sebagai kerjasama yang strategis. Desakan untuk meningkatkan kerjasama kawasan termasuk ASEAN menguat seiring dengan tidak menentunya situasi ekonomi dan politik internasional. Kerjasama yang diharapkan bukan hanya kerjasama ekonomi dan politik, melainkan juga sosial dan budaya. Meskipun kerjasama ASEAN masih menghadapi banyak tantangan seperti perebutan pengaruh antara negara maju terhadap ASEAN, namun kerjasama kawasan dapat memperkuat ekonomi politik di dalam negeri jika dikelola dengan tepat dan benar. Meskipun begitu, kerjasama kawasan menimbulkan tantangan yang tidak mudah terutama bagi Indonesia. Dalam beberapa kajian, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN. Laporan

Pembangunan Manusia tahun 2013 menyebutkan Indonesia berada pada urutan 121, di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura (18), Malaysia (64), dan Thailand (103). Dalam hal kemajuan tekhnologi, Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand, dan Philipina. Di sisi lain, ASEAN juga menghadapi kendala dalam hal penyatuan geopolitik yang hingga kini masih terfragmentasi oleh pengaruh kekuatan di luar ASEAN seperti China, Uni Eropa dan AS. Hal ini bisa dilihat dari sikap negara-negara ASEAN yang tidak sama terhadap konflik di Laut Tiongkok Selatan. Negara-negara ASEAN juga masih belum memiliki pandangan yang sama terkait dengan pergeseranpergeseran kekuatan ekonomi politik global. Situasi tersebut menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Indonesia terutama peran Indonesia di ASEAN.

3. Peran Masyarakat Sipil Di dalam dunia yang multipolar ditandai dengan menguatnya negara-negara Selatan termasuk Indonesia, peran masyarakat sipil semakin vital. Terutama untuk memastikan pergeseran kekuatan dari Utara ke Selatan diimbangi dengan komitmen pemenuhan Hak Asasi Manusia dan adanya akuntabilitas sosial yang memadai. Tuntutan akan pentingnya peran masyarakat sipi seiring tuntutan dari dunia internasional terhadap negara-negara Selatan terkait dengan pentingnya negara-negara emerging mengambil peran di regional dan internasional. Peran yang paling penting dalam pandangan masyarakat sipil adalah bagaimana negara-negara emerging mempromosikan pemenuhan Hak Asasi Manusia di berbagai fora internasional termasuk juga terlibat aktif di dalam perundingan-perundingan yang berkaitan dengan upaya bersama untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, keberlanjutan lingkungan hidup, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marginal dan terpinggirkan seperti perempuan, diffable, minoritas, dan lainnya. Dalam konteks inilah, masyarakat sipil memiliki peran yang signifikan baik di tingkat nasional maupun di internasional.

Beberapa kemenangan diraih masyarakat sipil di internasional seperti menguatnya legistimasi masyarakat sipil di berbagai fora-fora penting seperti diakuinya masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan (tertuang di dokumen Accra Agenda for Action/AAA), dilibatkannya masyarakat sipil di dalam perumusan Agenda Pembangunan Pasca-2015 oleh PBB, adanya Civil20 di forum G20. Demikian halnya di tingkat nasional, kekuatan masyarakat sipil semakin diperhitungkan seiring dengan kualitas demokrasi yang semakin membaik. Namun, keberlangsungan masyarakat sipil juga menghadapi tantangan yang tidak mudah terutama terkait dengan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil. Hal ini bisa dilihat dari dua hal yaitu: 1. Regulasi yang membatasi masyarakat sipil Meskipun kualitas demokrasi yang semakin membaik, namun aktivitas masyarakat sipil semakin dibatasi dengan adanya UU Organisasi Massa. Laporan CIVICUS di tahun 2013 menyebutkan masyarakat sipil di berbagai negara menghadapi pembatasan mulai dari kebijakan pemerintah, penodaan politik, hingga mengalami kesulitan yang dilakukan oleh lembaga donor (“CSOs in many countries are witnessing restrictions in their space to undertake their work as independent development actors, resulting from constraining government policies, regulations and political harassment, and the impact of onerous conditions attached to official donor aid). Situasi ini menjadi tantangan yang tidak mudah di tengah kondisi ekonomi politik global yang tidak menentu. 2. Pendanaan Masyarakat sipil menghadapi situasi pendanaan yang tidak mudah karena dihadapkan pada pendanaan yang terus menurun. Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab menurunnya pendanaan ini yaitu krisis ekonomi yang hingga kini masih melanda AS dan Uni Eropa, diakui sektor swasta sebagai aktor pembangunan yang menyebabkan sebagian alokasi pendanaan dilarikan ke sektor swasta, dan perekonomian Indonesia yang dianggap sudah lebih baik dengan menjadi negara emerging.


Mandat GAM dan Pelaksanaannya 1. Mandat GAM GAM yang diselenggarakan pada tahun 2008 memutuskan tujuh hal penting yang menjadi mandat INFID untuk dilaksanakan sampai periode kepengurusan berikutnya. Adapun ketujuh hal tersebut meliputi: 1. INFID mendesak pemerintah baik di tingkat nasional dan lokal untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia dan menggunakan seluruh mekanisme internasional Konvensi Internasional Hak Politik dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya serta memfasilitasi dan mendukung upaya advokasi anggota dalam kerangka instrumen HAM yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sesuai dengan wilayah kerja anggota. 2. Mendorong komitmen global, pemerintah nasional, dan lokal untuk mencapai tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Melawan proses pemiskinan yang dilakukan oleh kekuatan modal yang terlembagakan dalam Lembaga Keuangan Internasional, Organisasi Internasional, forum-forum Internasional (antara lain G7 dan G8) dan mekanisme pasar, melalui politik utang luar negeri dan konsensus global. 3. Menuntut terwujudnya keadilan global dalam wujud tata ekonomi dunia yang adil. 4. Mengawal proses reformasi dan terwujudnya kedaulatan rakyat yang hakiki, penegakan Hak Asasi Manusia serta mewujudkan supremasi sipil. 5. Mendorong berbagai prakarsa dan upaya menuju perubahan fundamental Politik Ekonomi ke arah kemandirian ekonomi dengan: •

Menggalang solidaritas di tingkat internasional, regional, dan nasional untuk


melahirkan tata ekonomi alternatif dari tata ekonomi yang saat ini berlangsung. •

Memfasilitasi anggota INFID untuk membangun gerakan masyarakat sipil guna menumbuhkan inisiatif-inisiatif ekonomi kerakyatan berbasis lokal.

•

Membangun kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif globalisasi ekonomi bagi kehidupan rakyat sehari-sehari, keberlanjutan generasi, dan kelestarian lingkungan.

6. Mendorong tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM dan penyediaan layanan publik serta melakukan upaya-upaya menghentikan proses pelemahan negara melalui praktik-praktik sistematis untuk mengalihkan tanggung jawab dan kewenangan negara kepada pihak swasta dan pasar. 7. Peningkatan kapasitas untuk mendukung tercapainya 6 (enam) agenda advokasi di atas dan memperkuat legitimasi produk-produk INFID, antara lain dengan melakukan pelatihan penelitian dan pelatihan-pelatihan lainnya. Masih merujuk hasil GAM, ke-tujuh mandat tersebut diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan dan strategi sebagai berikut: 1. Sebagai organisasi yang dibentuk untuk mendorong model pembangunan yang pro rakyat, INFID harus lebih strategis untuk mengkerangkakan advokasinya dan fokus pada advokasi “model pembangunan” terutama dari sisi pembiayaan untuk pembangunan, institusi, serta aktor yang berpengaruh dalam adopsi model pembangunan yang tidak pro rakyat. 2. Dalam advokasinya, INFID harus menjunjung

tinggi kebhinekaan Indonesia dan kepentingan rakyat. 3. Tentang global justice INFID perlu mendorong kerja sama anggotanya untuk menanggapi isuisu yang terkait dengan kapitalisme global dan menjadi bagian dari gerakan sosial. 4. Advokasi INFID hendaknya mencerminkan keterlibatan anggota dalam advokasi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Membangun dialog-dialog dan kerja sama, antara lain melalui penyelenggaraan pertemuan reguler.

sanggup dan mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Fokus Program ada dua yaitu 1) pembiayaan untuk pembangunan dan 2) penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Advokasi isu pertama yaitu pembiayaan untuk pembangunan dilakukan dengan dua pendekatan dengan capaian sebagai berikut: a. Advokasi Kebijakan Perpajakan

Tujuannya advokasi perpajakan yaitu mendorong sistem perpajakan yang adil, bukan saja adil bagi si miskin tapi juga bagi si kaya, termasuk adil bagi negara miskin. Menurut INFID, advokasi pajak menjadi penting selain karena 75% sumber pendanaan pembangunan berasal dari pajak, juga Indonesia menghadapi berbagai hambatan akibat sistem perpajakan internasional yang tidak berpihak terhadap negara miskin dan berkembang.

Contohnya, aturan perpajakan internasional yang menggunakan dasar yaitu berbasis asal perusahaan bukan berdasarkan domisili perusahaan. Hal ini merugikan negara-negara miskin dan berkembang karena sebagian besar perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia berasal (tercatat) di negara asal, sehingga kewajiban pembayaran pajak bukan di negara tempat beroperasinya perusahaan tersebut tetapi di negara di mana perusahaan tersebut berasal. Belum lagi potensi penerimaan negara yang hilang akibat pelarian pajak. Advokasi selain dilakukan di nasional terkait dengan kebijakan perpajakan nasional juga dilakukan di internasional melalui forum G20.

Di forum G20, INFID mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan bagi negara miskin di dalam kerjasama perpajakan. Terdapat dua usulan kebijakan pajak yang dihasilkan INFID bekerja sama dengan jaringan INFID yaitu peningkatan transparansi perpajakan global termasuk dengan memperkuat peran Indonesia dalam penindakan praktik transfer pricing dan kerjasama dalam pelarian pajak. Usulan ini telah disampaikan kepada pemerintah dan juga di forum G20.

5. Bekerja dengan jejaring internasional dan NGO di berbagai negara lain untuk kepentingan advokasi. Dalam tiga tahun ke depan INFID menambah dan memperluas jumlah anggota (organisasi dan individu) internasional. 6. INFID membuat pilihan strategis terhadap isu nasional dan memperkuat advokasi nasional dan internasional untuk meningkatkan profil advokasi. 7. INFID merumuskan nilai dan budaya, dengan mengacu nilai yang telah dirumuskan dalam Anggaran Dasar (AD), dalam bekerja sama antara anggota dan kerja sama dengan jejaring kerja. Beranjak dari ketujuh mandat dan strategi yang dijabarkan oleh pengurus INFID dan juga adanya dinamika nasional dan internasional, INFID menetapkan empat program yaitu Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan, Agenda Pembangunan MDGs dan Pasca-2015, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, serta Penguatan Kelembagaan INFID. Empat program inilah yang akan diurai mengenai sejauh mana program-program tersebut mencapai tujuannya sesuai dengan mandat dan strategi yang ditetapkan di GAM.

2. Pelaksanaan Mandat GAM a. Capaian Program 1. Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Program Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan bertujuan untuk mendorong lahirnya kebijakan baik peraturan maupun program pemerintah yang


Hasil dari advokasi INFID yang dilakukan bersama dengan anggota jaringan, saat ini isu pajak menguat dan menjadi salah satu prioritas presiden Joko Widodo. Pemerintah sedang mengkaji usulan INFID beserta jaringannya seperti kenaikan pajak orang kaya dengan penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun, perbaikan struktur pajak, dan lainlain.

b. Advokasi utang luar negeri

Advokasi INFID terkait utang luar negeri bertujuan untuk penghapusan utang tidak sah (illegitimate debt) melalui mekanisme audit utang (debt audit), pembatalan utang (debt cancellation), dan pengalihan utang (debt swap). Utang yang diadvokasi ada yang bersumber dari utang bilateral seperti utang kapal perang bekas dari pemerintah Jerman di tahun 1994, utang untuk pembelian alat pemantau laut (seawatch) dan pembangkit listrik tenaga ombak (Sea Wave Power Plant) dari pemerintah Norwegia. Advokasi tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan mulai dari melakukan kajian terkait dengan proyek-proyek yang dibiayai utang, kampanye luas dengan seminar dan lain-lain, hingga melakukan dialog langsung dengan pengambil kebijakan seperti kementerian terkait dan anggota DPR RI.

Hasil dari advokasi utang, usulan audit utang luar negeri diadopsi pemerintah di mana Badan Pengawas Keuangan (BPK) telah memulai melakukan audit utang di tahun 2010. Pemerintah Jerman setuju melakukan debt swap sebesar USD 75 juta untuk pencapaian MDGs di Indonesia. Pemerintah Norwegia yang setuju dengan usulan INFID untuk mengaudit proyek-proyek yang bersumber dari pinjaman pemerintah Norwegia.

Sementara untuk advokasi terhadap utang dari lembaga keuangan multilateral yaitu Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), selain dengan pendekatan proyek seperti advokasi terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dari Bank Dunia, juga melakukan advokasi terhadap utang-utang yang bertujuan untuk perubahan kebijakan terutama utang untuk perubahan iklim. Advokasi INFID yang dilakukan bersama anggota dan jaringan berhasil


mendorong pemerintah untuk tidak menggunakan dana utang untuk pembiayaan perubahan iklim.

Selain itu, keberhasilan advokasi INFID terkait dengan lembaga keuangan multilateral yaitu lembaga-lembaga ini setuju dan menjadi bagian di dalam efektivitas bantuan untuk pembangunan seperti kepemilikan negara yang demokratis (democratic country ownership) di mana negara penerima utang luar negeri menjadi penentu bagaimana dan untuk apa utang luar negeri akan digunakan tanpa ada persyaratan (conditionality).

Sementara capaian advokasi terkait dengan upaya penurunan kemiskinan dan ketimpangan di nasional dan internasional meliputi: a. Advokasi penurunan kemiskinan berfokus pada PNPM dan mendorong penguatan ekonomi rakyat. Advokasi bertujuan untuk meningkatkan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dari fiskal dan mengurangi sumber pembiayaan dari utang luar negeri, juga meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Capaian advokasi INFID terkait dengan PNPM meliputi skema akuntabilitas sosial di mana masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan program diadopsi oleh pemerintah, namun tuntutan INFID terkait dengan sumber pembiayaan program penurunan kemiskinan dari dalam negeri dan PNPM benar-benar bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat ketimbang pembangunan infrastruktur tidak berhasil. Advokasi dilakukan bersama anggota dan jaringan dengan membuat studi-studi mengenai PNPM sebagai bagian dari akuntabilitas sosial dan untuk mendorong efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang partisipatif. Penguatan ekonomi rakyat merupakan mandat dari GAM dan juga hasil sekretariat INFID ke anggotanya di tahun 2009. Advokasi INFID menitik beratkan pada peran investasi dan perbankan dalam mendukung ekonomi rakyat. Advokasi didukung penelitian mengenai studi tentang INCO di Sulawesi Tengah yang meneliti manfaat investasi swasta bagi penguatan ekonomi rakyat di kawasan sekitar investasi dan peluang serta tantangan pembangunan ekonomi oleh kelompok perempuan di Jawa Timur.

b. Advokasi ketimpangan dilakukan mulai tahun 2013 dengan tujuan adanya kebijakan baik di nasional dan internasional yang sanggup menurunkan ketimpangan pendapatan dan kesempatan. Di tingkat nasional, advokasi dilakukan dengan mengadakan rangkaian dialog dengan berbagai pihak seperti dialog dengan anggota dan jaringan INFID, akademisi, pemerintah, dan parlemen untuk menjadikan masalah ketimpangan sebagai masalah yang harus dipecahkan terutama oleh pengambil kebijakan. INFID juga ambil bagian dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014–2019 melalui upaya sistematis dengan memasukkan usulanusulan kebijakan terkait dengan penurunan ketimpangan.

Selain itu, INFID bekerja sama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga membedah peran partai politik dalam ketimpangan dengan menerbitkan buku berjudul Partai Politik dan Ketimpangan di Indonesia. Advokasi ketimpangan selain ditujukan kepada pemerintah terutama kementerian terkait juga kepada partai politik.

Di tingkat internasional, ada dua fora yang dipengaruhi INFID terkait dengan masalah ketimpangan yaitu G20 dan Perserikatan BangsaBangsa (PBB). Untuk G20, selain INFID bekerja sama dengan anggota dan jaringan di nasional, juga bekerja sama dengan jaringan internasional terutama untuk mendesak masuknya prinsip inklusif dalam kerangka G20 dan juga dalam penyusunan agenda ekonomi global.

Capaian advokasinya, di tingkat nasional, tema ketimpangan telah menjadi debat terbuka bahkan dibahas dalam debat pemilihan presiden yang baru berlangsung, sementara capaian di internasional, isu ketimpangan sudah menjadi salah satu agenda pembahasan di pembangunan pasca-2015.

2. MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-2015 MDGs tinggal satu tahun lagi (2015). Sementara dunia global menghadapi masalah pembangunan yang

kian berat. Meskipun kemiskinan ekstrem telah diatasi dengan menurunkan setengah dari total penduduk miskin, namun ketimpangan meningkat tajam. Bukan hanya ketimpangan di dalam negara, juga ketimpangan antar negara. Belum lagi masalah-masalah lain seperti bencana akibat perubahan iklim, pengangguran karena krisis ekonomi, hingga makin terpinggirkannya kelompok-kelompok minoritas akibat konflik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Guna melanjutkan komitmen global untuk mengatasi masalahmasalah pembangunan, PBB menyusun agenda pembangunan pasca-2015. Berkaitan dengan situasi tersebut, INFID melakukan advokasi terkait dengan pencapaian MDGs dan penyusunan agenda pembangunan pasca MDGs. Advokasi bertujuan untuk mendorong pencapaian MDGs dan memastikan agenda pembangunan pasca-MDGs lebih baik dalam menjawab masalah pembangunan. Advokasi MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-MDGs fokus pada 1) mendorong komitmen global dan pemerintah nasional untuk mencapai tujuan MDGs, 2) mengawal proses penyusunan agenda pembangunan pasca-2015 untuk memastikan usulan masyarakat sipil diadopsi di dalam agenda tersebut. a. Advokasi INFID terkait dengan MDGs yaitu mendorong komitmen global dan pemerintah nasional untuk mencapai tujuan MDGs.

Sampai tinggal satu tahun lagi MDGs dilaksanakan, Indonesia masih harus bekerja keras untuk tujuan penurunan kematian ibu melahirkan, penurunan laju penggundulan hutan, dan penyediaan sanitasi yang layak. Sementara pemerintah mengklaim tujuan pembangunan lainnya telah tercapai. Dalam rangka mendorong pemerintah untuk kerja keras mencapai MDGs, advokasi INFID dilakukan dengan pengumpulan bukti-bukti di lapangan. Bukti-bukti tersebut tertuang dalam publikasi INFID berjudul Mari Bicara Fakta: Catatan Masyarakat Sipil atas Satu Dekade Pelaksanaa MDGs di Indonesiayang diterbitkan tahun 2012. Selain itu, INFID juga melakukan investigasi mengenai penyebab tingginya angka kematian ibu.


Bukti-bukti tersebut menjadi basis advokasi untuk menunjukkan pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan MDGs. Selain itu, INFID juga terus menerus menyuarakan komitmen global terkait dengan bantuan dari negara-negara maju ke negaranegara miskin dan berkembang sebesar 0,7% dari total GDP. Namun sebagaimana laporan PBB, kerjasama global di dalam tujuan ke-delapan tidak dilaksanakan sesuai janjinya. Hanya beberapa negara yang menjalankan komitmen tersebut, sementara sebagian besar belum memenuhi janjinya.

b. Advokasi kedua terkait dengan MDGs yaitu mengawal usulan masyarakat sipil dalam proses penyusunan agenda pembangunan pasca MDGs padai tahun 2015. Advokasi ini bertujuan untuk mendorong model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memastikan usulan masyarakat sipil ada di dalamnya. Advokasi ini telah dimulai sejak wacana model pembangunan pasca MDGs dibahas terutama di tingkat internasional.

Dalam hal ini, INFID terlibat aktif di forumforum internasional seperti hadir di Regional Conference on New Development Models yang berlangsung di Bangkok tahun 2011. Juga terlibat aktif di nasional untuk mendiskusikan mengenai agenda Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Rio pada tahun 2012 atau dikenal dengan Rio+20. Pada saat yang sama INFID juga melakukan identifikasi mengenai model-model pembangunan yang berhasil di mata masyarakat melalui penerbitan buku My Development Goals.

dari Beyond2015 untuk Asia Pasifik. Adapun usulan INFID di dalam agenda pembangunan pasca-2015 yaitu 1) penurunan ketimpangan sebagai tujuan tersendiri, bukan cross-cutting issue, 2) keadilan terutama di mata hukum bagi seluruh warga dunia, dan 3) pemerintahan yang terbuka sebagai mekanisme akuntabilitas pelaksanaan agenda pembangunan pasca-2015.

3. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Selain mandat GAM yang secara jelas meminta INFID mendesak pemerintah untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia dan menggunakan seluruh mekanisme internasional Konvensi Internasional Hak Politik dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya, juga karena demokrasi yang ada belum sepenuhnya menjawab pemenuhan hak asasi manusia. Adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti pembiaran yang dilakukan negara terhadap perusakan tempat ibadah kelompokkelompok minoritas, hilangnya tempat tinggal karena kemiskinan yang ekstrim, buruknya kualitas layanan kesehatan yang diterima masyarakat, hingga anakanak putus sekolah karena tiadanya biaya sekolah.

Selain itu, INFID ambil bagian di dalam konsultasi yang diselenggarakan oleh PBB di mana pada tahun 2013, INFID menjadi penyelenggara dalam konsultasi masyarakat sipil global yang dilaksanakan di Bali bersamaan dengan diselenggarakannya Pertemuan Panel Tingkat Tinggi PBB untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Advokasi terkait dengan pemenuhan HAM dan Demokrasi INFID bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak sipol dan ekosob negara kepada warganya. Program dibagi ke dalam empat isu yaitu 1) mendorong pemenuhan HAM baik sipil politik (sipol) dan ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) dengan menggunakan seluruh mekanisme konvensi internasional, 2) mendorong reformasi sektor keamanan (security sector reform), 3) mendorong pelaksanaan HAM di ASEAN, 4) memperkuat kapasitas masyarakat dalam pemenuhan HAM melalui penguatan akuntabilitas sosial. Di luar empat isu tersebut, INFID juga aktif mendorong supremasi sipil di pemilu 2014 dengan mengeluarkan pernyataan sikap menolak calon presiden pelanggar HAM bersama anggota dan jaringan INFID. Capaian program HAM dan Demokrasi meliputi:

INFID juga menjadi bagian dari advokasi masyarakat sipil global yaitu Beyond2015. Saat ini INFID duduk sebagai anggota Steering Committee

a. Advokasi mendorong pemenuhan HAM baik sipol maupun ekosob dilakukan bersama-sama oleh INFID dengan anggota dan jaringan.


INFID yang memiliki special status on ecosob di PBB menggunakan status Ekosob INFID untuk advokasi langsung di PBB. Sementara advokasi yang sifatnya sektoral di nasional dilakukan oleh anggota dan jaringan INFID. INFID berhasil menyusun laporan pelaksanaan hak ekosob yang disampaikan di dalam Sidang Umum PBB pada tahun 2014 bekerja sama dengan anggota dan jaringan INFID.

Dalam laporan tersebut, INFID memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak ekosob seperti perlindungan terhadap minoritas, hak kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak ekosob lainnya. Selain itu, INFID juga melakukan studi mengenai kelaparan di Yahukimo, Papua pada tahun 2009. Studi yang merupakan kerjasama antara INFID dengan Fokker LSM Papua mencoba mengungkap bencana kelaparan di Yahukimo dan mengadvokasi pemenuhan hak ekosob masyarakat Yahukimo.

INFID dalam tiga tahun terakhir juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak sipol dan ekosob kelompok-kelompok menoritas dan mendorong pengakuan dan perlindungan kelompok minoritas di dalam agenda-agenda pembangunan nasional dan internasional.

b. Reformasi sektor keamanan diprioritaskan pada reformasi kepolisian dan akuntabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Advokasi INFID telah berhasil mendorong lahirnya Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 mengenai Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia yang diterbitkan pada 22 Juni 2009. Terkait dengan hal ini, usulan INFID yaitu panduan bagi personel kepolisian untuk pelaksanaan prinsip dan standar HAM di dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Republik Indonesia berhasil terintegrasi ke dalam peraturan tersebut. Selain itu, diterimanya usulan INFID mengenai pola sosialisasi dan implementasi Perkab HAM serta peran masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan Perkab No 8 tahun 2009. Khusus untuk akuntabilitas TNI, INFID bersama anggota dan jaringan mendorong adanya keterbukaan dan akuntabilitas TNI di bidang penganggaran dan pertanggungjawaban

keuangan, termasuk mendorong terwujudnya pengalihan bisnis militer dan penghentian berbagai bentuk bisnis illegal. c. Advokasi dalam rangka memperkuat pemenuhan HAM di ASEAN dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu INFID mendorong optimalisasi peran ASEAN Intergovernmental Comission on Human Rights (AICHR) agar mekanisme pengawasan HAM di ASEAN berjalan maksimal. Hal ini dilakukan dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, dalam periode tiga tahun sebelumnya fokus advokasi INFID terkait dengan ASEAN yaitu adanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan untuk kawasan. Advokasi ini dilakukan dengan bersama IGJ mengajukan gugatan ASEAN Charter ke Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2011, bertepatan dengan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN. Dasar gugatannya adalah ASEAN Charter tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Namun gugatan ini ditolak oleh MK. d. Penguatan masyarakat untuk pemenuhan HAM melalui melalui metode akuntabilitas sosial betujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memastikan pemenuhan hak mayarakat terkait dengan program-program pembangunan di daerah. Media untuk membangun akuntabilitas yaitu melalui forum warga. Forum ini merupakan media untuk menagih janji program-program yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

Advokasi dilakukan di empat kabupaten yaitu Jember (Jawa Timur), Morowali (Sulawesi Tengah), Pangkep (Sulawesi Selatan), dan Lebak (Banten). Advokasi dilakukan bersama-sama anggota seperti Yayasan Tanah Merdeka Sulawesi Tengah, Cakrawala Timur untuk Jawa Timur dan jaringan INFID yaitu BAITS untuk Banten dan AcSI untuk Sulawesi Selatan.

4. Penguatan Kelembagaan INFID Program keempat INFID berkaitan dengan mandat GAM yaitu INFID melakukan peningkatan kapasitas untuk mendukung tercapainya agenda advokasi


Tabel 3. Garis Besar Usulan Kebijakan INFID 2012-2014 Program

Usulan Kebijakan

Lap/Publikasi/Pernyataan

HAM dan Demokrasi

• Cetak Biru Kota dan Kab Ramah Ham di Indonesia (Human Rights Cities) • Perkuat Tindakan dan Kebijakan Negara mencegah Intoleransi • Mengusulkan Calon Presiden Bukan Pelanggar HAM

• Keadaan Kebebasan beragama di Indonesia • Release Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, 25 April 2014

Ketimpangan

• Penurunan Ketimpangan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dalam RPJM • Perubahan kebijakan Pajak – Pajak untuk Superkaya (PPh). • Penurunan/Penghentian Pelarian Dana Pajak ke LN (Transfer Pricing) • Partai Politik perlu memiliki agenda menurunkan Ketimpangan

Analisis INFIDNo 2: “Ketimpangan Pembangunan di segala aspek Pembangunan”

MDGs

• Penurunan Ketimpangan di Indonesia • Penurunan Angka Kematian Ibu • Pemenuhan dan Jaminan Hak-Hak Disabilitas • Jaminan sosial untuk semua • Pemerintahan Terbuka (Open Government) terlembaga (transparansi, antikorupsi dan akuntabel) • Penurunan Pelarian Pajak ke LN sebagai target dan indikator pembangunan

Analisis INFID No 2: “Pajak untuk Superkaya”

• Dukungan dana dari anggaran APBN krn Indonesia negara Middle Income • Pembentukan Kantor/Unit kerja untuk Partisisapsi dan CSO

Presentasi INFID di New York Sept 2013

Keberlanjutan CSO

dan memperkuat legitimasi produk-produk INFID. Secara khusus, mandat ini didasarkan pada kondisi di mana INFID sebagai perkumpulan dalam melakukan advokasi hendaknya mencerminkan keterlibatan anggota sehingga advokasi bisa efektif. Selain itu, INFID juga diharapkan melakukan advokasi yang mendukung penguatan kapasitas masyarakat sipil di dalam pembangunan. Mandat GAM tersebut dilaksanakan dengan fokus di dua area yaitu 1) penguatan partisipasi anggota, 2) mendorong lingkungan yang mendukung (enabling environment) bagi masyarakat sipil. Adapun capaian dari dua fokus tersebut meliputi:


Jalan Berliku Menurunkan AKI

a. Penguatan partisipasi anggota telah menjadi komitmen bersama. Namun pelaksanaannya tidaklah mudah.Pada tahun 2013, sekretariat menyelenggarakan konsultasi nasional dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dari anggota INFID terkait dengan advokasi penurunan ketimpangan. Dari e-survei yang diselenggarakan, hanya 26 anggota INFID yang merespon dan mengembalikan kuisioner. Meskipun begitu berbagai strategi-strategi dilakukan sekretariat seperti: 1) mengumpulkan masukan dari anggota INFID dengan mengadakan konsultasi di enam wilayah yaitu Makassar untuk anggota INFID di Sulawesi, Papua, dan Kalimantan; Medan untuk

anggota INFID di Sumatera; Solo untuk anggota INFID di Jawa kecuali Jabodetabek (Jakarta-BogorTangerang-Bekasi); Pontianak untuk anggota INFID di Kalimantan, dan Jakarta untuk anggota INFID di Jabodetabek. Konsultasi tersebut dilaksanakan tahun 2009.

Konsultasi kedua dilaksanakan di tahun 2013 berkaitan dengan rencana advokasi INFID untuk penurunan ketimpangan dengan menggunakan metode campuran seperti survei, wawancara langsung dan diskusi terarah. 2) mengadakan pelatihan advokasi di Yogyakarta pada tahun 2014 dihadiri oleh 25 anggota INFID dari berbagai daerah. 3) Sharing informasi terkait dengan kegiatan advokasi INFID. Dan yang paling penting diupayakan INFID adalah dengan melibatkan anggota INFID di dalam kegiatan advokasi. Termasuk mengirim anggota ke berbagai pertemuan baik nasional maupun internasional terkait dengan advokasi yang INFID sedang kerjakan.

Selain itu, pasca 2012 sekretariat telah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meningkatkan kualitas advokasi kebijakan dan kelembagaan. Terdiri atas (1) SOP Penelitian dan Advokasi Kebijakan,(2) Akuntabilitas Kelembagaan dan Kode Etik, (3) SOP Keuangan.

b. Advokasi kedua terkait dengan mendorong lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil. Advokasi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab INFID untuk memastikan adanya dukungan negara terhadap masyarakat sipil. Lingkungan yang mendukung tersebut meliputi: (1) adanya regulasi yang tidak membatasi kegiatan masyarakat sipil, (2) adanya dukungan pendanaan dari negara, (3) adanya perlindungan terhadap masyarakat sipil dari ancaman kelompok-kelompok yang anti demokrasi, dan (4) adanya dukungan peningkatan kapasitas dari negara. Namun sayangnya, advokasi INFID belum berhasil karena aturan yang ada yaitu UU Ormas malah membatasi ruang gerak masyarakat sipil, tidak adanya dukungan pendanaan karena UU Keuangan tidak memungkinkan negara memberikan dukungan keuangan langsung ke masyarakat sipil, adanya masyarakat sipil

yang mendapatkan ancaman karena kegiatan advokasinya, juga tiadanya dukungan peningkatan kapasitas dari negara.

Advokasi terkait dengan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil berangkat dari advokasi INFID mengenai efektivitas yang mulai dilakukan pada tahun 2008. Advokasi tersebut berangkat dari dokumen berjudul Accra Agenda for Action (AAA) yang memberi pengakuan masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil. Pada tingkat nasional, terkait dengan pendanaan telah dihasilkan Peraturan Presiden No 80 tahun 2011 mengenai Dana Perwalian. Dalam Perpres tersebut, masyarakat sipil berhak menerima pendanaan dari negara, namun dengan catatan harus melalui kementerian terkait. Perpres ini tidak maksimal untuk dijalankan karena UU Keuangan no. 17 tahun 2003 secara jelas menyebutkan pengelola keuangan adalah pemerintah.

B. Kegiatan INFID Guna mendukung pencapaian advokasi INFID seperti yang diuraikan sebelumnya, INFID melakukan beragam kegiatan. Secara garis besar, kegiatan dibagi menjadi tiga yaitu: 1. Penelitian dan Publikasi Penelitian INFID berfokus di tiga tema yaitu penurunan kemiskinan dan ketimpangan, pencapaian MDGs dan agenda pembangunan pasca-2015, Pemenuhan HAM dan Demokrasi. Contoh penelitian INFID seperti trend dan kebijakan terkait dengan ketimpangan di Indonesia, pencapaian MDGs terutama tujuan menurunkan angka kematian ibu, situasi kebebasan beribadah dan beragama di Indonesia dalam kurun 2010-2013. INFID telah menerbitkan 26 publikasi baik dalam bentuk buku, laporan penelitian, hingga jurnal analisis dari 2008 sampai 2014. Pada tahun 2014 sampai di bulan Juni 2014, INFID menerbitkan delapan publikasi. Lima di antaranya mengenai ketimpangan


Kegiatan yang diselenggarakan bermacam-macam seperti seminar, lokakarya, diskusi terbatas, dan lain-lain. Dari serangkaian kegiatan tersebut, INFID menyelenggarakan enam kegiatan besar yaitu kegiatan yang membutuhkan sumber daya besar baik sumber dana maupun sumber daya manusia karena prosesnya yang panjang, melibatkan berbagai pihak, dan cakupan kegiatannya luas (daftar kegiatan terlampir). Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

berkaitan dengan G20, kebijakan pajak, dan partai politik. Dua publikasi lainnya mengenai kebebasan beragama di Indonesia dan laporan dari advokasi INFID mengenai akuntabilitas sebagai bentuk implementasi HAM. Dan satu mengenai laporan masyarakat sipil berkaitan dengan pelaksanaan hak Ekosob. Pada tahun 2013, terdapat lima publikasi yang tiga di antaranya berkaitan dengan agenda pembangunan pasca-2015, dan dua lainnya terkait dengan G20. Dua tahun berturut-turut mulai dari 2012 hingga 2011, setiap tahun INFID mengeluarkan empat publikasi. Publikasi paling sedikit di tahun 2009 yang hanya ada satu publikasi mengenai utang tidak sah dari pemerintah Norwegia kepada Indonesia.

a. Seminar publik mengenai partai politik, pemilihan umum, dan ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014. Kegiatan terselenggara atas kerjasama INFID dengan LIPI yang selama beberapa bulan sebelumnya melakukan penelitian mengenai partai politik dan komitmennya terhadap penurunan ketimpangan. Kegiatan diselenggarakan dengan tujuan untuk menyampaikan ke publik hasil penelitian sekaligus mendapatkan masukan untuk penyempurnaan penelitian.

2. Dialog Kebijakan, Kampanye dan Penguatan Jaringan Lebih dari 200 kegiatan dilaksanakan selama enam tahun terakhir untuk mencapai target advokasi.

8

Grafk 1.

26 Publikasi

INFID

Keterangan = 1 Publikasi

5

5 4

4

2011

2012

1

2009

2010


2013

2014

b. Tahun 2013 diisi dengan tiga kegiatan besar yang kesemuanya berkaitan dengan MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-2015. (i) Konferensi INFID dengan tema Pembangunan untuk Semua diselenggarakan pada November 2013. Konferensi yang berlangsung dua hari menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah, swasta, universitas, dan masyarakat sipil. (ii) Forum Masyarakat Sipil Global mengenai Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Bali pada tanggal 24 sampai 25 Maret 2013. Kegiatan yang dihadiri lebih dari 300 peserta dari berbagai negara di Indonesia bertujuan untuk merumuskan usulan masyarakat sipil terkait dengan pertemuan Panel Tingkat Tinggi Agenda Pembangunan Pasca-2015. (iii) Konsultasi Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015 yang dihadiri lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil se-Indonesia. c. Seminar mengenai PNPM pada bulan Juli 2012 merupakan rangkaian dari advokasi INFID terkait dengan efektivitas programprogram penanggulangan kemiskinan. Seminar dilaksanakan setelah INFID bersama anggota seperti KSPPM, YTM dan YAO Kupang beserta jaringan seperti FPPD, FIK Ornop Makassar, Konsepsi NTB. Seminar menyampaikan hasilhasil kajian yang ada dan menghadirkan dua narasumber dari Kanada dan Singapura yaitu Tania Li dan Toby Carrol. d. Pada bulan Mei 2010, INFID bekerja sama dengan jaringan mengadakan forum terbuka mengenai efektivitas pembangunan. Acara digelar di Yogyakarta dihadiri oleh anggota dan jaringan dari berbagai daerah di Indonesia. Forum ini merupakan bagian dari advokasi INFID terkait dengan utang luar negeri. Sementara itu, berkaitan dengan pernyataan sikap yang dikeluarkan INFID. Secara kuantitas, INFID mengalami fase naik turun dalam enam tahun ini. Ini bisa dilihat dari grafik di bawah. Selama enam tahun, jumlah pernyataan sikap paling banyak dikeluarkan di tahun 2009 sebanyak 16 pernyataan. Sementara periode paling rendah terjadi pada tahun 2011 dan 2012 ketika hanya ada dua pernyataan yang dikeluarkan INFID. Setelah fase tersebut, terjadi fase

kenaikan meskipun berlahan. Dari sisi materi yang disampaikan, pernyataan sikap INFID mencerminkan advokasi yang sedang dikerjakan. Semisal di tahun 2014, INFID mengeluarkan pernyataan sikap mengenai ketimpangan bertepatan dengan saat-saat pemilu. Sementara itu, pada tahun 2013 lima pernyataan sikap yang dikeluarkan semuanya membahas Agenda Pembangunan Pasca-2015. INFID juga beberapa kali mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan upaya penghapusan utang. Sementara itu, dari 42 pernyataan sikap yang dikeluarkan antara tahun 2009 sampai 2014, pernyataan sikap INFID mengenai bantuan langsung tunai mendapat perhatian paling tinggi dari media.

C. Kelembagaan INFID Berikut gambaran mengenai perkembangan kelembagaan dan penguatan kapasitas INFID. 1. Struktur sekretariat INFID saat ini dengan jumlah staf sekretariat sebanyak 13 orang. Staf terdiri atas 7 staf program dan 6 staf administrasi dengan komposisi 5 orang perempuan dan 8 orang lakilaki. 2. Pada bulan Juni 2012 terjadi pergantian Direktur Eksekutif dari Sdr. Don K. Marut ke Sdr. Sugeng Bahagijo. Pergantian ini tidak serta merta mengubah arah advokasi INFID karena basis advokasi berdasarkan mandat anggota melalui GAM juga masukan dari Dewan Pengurus. 3. Berkaitan dengan reposisi tersebut, pada Januari 2013 diselenggarakan evaluasi kinerja INFID. Evaluasi dilakukan karena ada beberapa kelemahan dalam advokasi INFID seperti desain program yang tidak mempertimbangkan sumber daya internal, fokus advokasi yang melebar yang bukan saja di nasional dan internasional, tapi melakukan advokasi di daerah. Hasil evaluasi digunakan untuk memperkuat kinerja advokasi INFID berikutnya. 4. Pertemuan pengurus dilakukan secara reguler. Pertemuan pengurus harian dilakukan sedikitnya


Grafik 2. Jumlah Pernyataan Sikap INFID Per Tahun Keterangan:

16

2009

11

2010

2

3

5

2011

2012

2013

Jumlah

6

2014

Tabel 4. Evaluasi Kinerja dan Indikator Kinerja INFID • •

Catatan Evaluasi Kinerja INFID, 2013

•

• • • •

Indikator Kinerja INFID

• • • •

Perlunya memperkuat relasi INFID dengan jaringan internasional Adanya kebutuhan untuk meningkatkan reputasi, legitimasi dan kredibilitas INFID Harus adaptif terhadap perubahan terutama setelah dibubarkannya CGI di tahun 2007, 2009 dengan Jakarta Commitment, 2008 dengan G20 Summit di Washington dimana INFID perlu mencerminkan adanya perubahan tersebut Perlunya pendalaman pengetahuan dan peningkatan komunikasi gagasan INFID dengan publik dan anggota INFID Diperlukan standar minimal advokasi INFID Terpublikasikannya empat kajian berbagai topik setiap tahun Teralokasikannya 30% Anggaran tahunan lembaga untuk kegiatan riset/kajian Meningkatnya kapasitas riset diantara staff INFID, mitra kerja dan anggota INFID Tersusunnya SOP riset/kajian INFID yang terus diperbaharui sesuai kebutuhan Tersusunnya baseline data tentang ketimpangan pendapatan, HAM (Hak Sipil Politik dan Ekonomi Sosial Budaya) di Indonesia setiap tahunnya Tersusunnya kertas posisi INFID untuk isu-isu dalam G20, Post 2015 Development Agenda, ASEAN, pendanaan CSO, dan lain-lain


sekali dalam dua bulan. Sementara pertemuan pengurus secara keseluruhan (full board meeting) dilakukan dua kali. Pertemuan pertama berlangsung di Jakarta pada Juni 2010 membahas perkembangan advokasi INFID dan rencana program INFID periode 2010-2012. Pertemuan kedua juga berlangsung di Jakarta bersamaan dengan Konferensi INFID di tahun 2013. Pertemuan membahas perkembangan advokasi INFID. 5. Selain itu, selama periode 2012-2014, Sekretariat juga melaksanakan penguatan kelembagaan, mulai dengan pembuatan dokumen SOP hingga pelaksanaan rapat tahunan untuk perencanaan, dan perbaikan-perbaikan manajemen keuangan. (lihat Tabel 5) 6. Sekretariat juga terus berupaya meningkatkan kualitas staf dengan mengirim ke pelatihanpelatihan terkait. Seperti pelatihan mengenai kebijakan pembangunan dan perempuan yang diadakan di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2011 diikuti oleh Siti Khoirun Ni’mah; pelatihan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang

diikuti oleh Hilman Handonipada bulan Juni 2014, juga pelatihan-pelatihan lainnya. 7. Anggota INFID saat ini berjumlah 70 lembaga tersebar di 17 propinsi di Indonesia dan 7 perseorangan. Sebagian besar anggota berada di Jawa khususnya di Jakarta. Sebagian anggota INFID yang ada di Jakarta merupakan representasi organisasi nasional yang memiliki anggota di berbagai daerah seperti Koalisi Perempuan Indonesia dan WALHI. Secara kuantatitas, belum ada penambahan anggota INFID sejak GAM tahun 2008. Berikut peta persebaran anggota INFID tahun 2014.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan sekretariat INFID, dari 70 lembaga terdapat enam organisasi yang sudah tidak aktif yaitu SAMAK-Aceh, Kelompok Pelita Sejahtera (KPS)-Medan, SPJBJawa Barat, PKBHB Bengkulu, Lapera-Yogyakarta, Yayasan Buruh Membangun (YBM)-Jakarta. Hal ini terjadi karena berbagai sebab seperti perubahan orientasi pengurus yang beralih ke profesi lain seperti profesi pengacara, tiadanya program kerja, dan tiadanya kantor untuk beraktivitas.

Tabel 5. Rekap Langkah Penguatan Kelembagaan Dokumen Baru/ Pemutakhiran

Perubahan-perubahan Tata Kerja

Penguatan Manajemen Keuangan

SOP Kelembagan dan Kode Etik Internal (2013)

Laporan bulanan Direktur Eksekutif Pengurus

Penambahan Personalia- menjadi 3 orang dari 2 orang.

SOP Penelitian Kebijakan dan Advokasi Kebijakan (2013)

Rapat 2-3 bulanan antara DE dengan Pengurus di Jakarta

Penggunanaan sistem transaksi online

SOP Keuangan (2013)

Rapat Tahunan StafINFID (Januari2014)

Penyederhanaan sistem

SOP Monev Program dan Kelembagaan INFID (rencana.2014)

Rapat Mingguan/Bulanan Staf INFID

Perbaikan-perbaikan sistem – dibantu oleh konsultan keuangan


Peta persebaran anggota infid 2014

Aceh

1. Forum LSM 2. Flower 3. Koalisi NGO 4.Samak 5.Sahara Aceh

Kalimantan Barat

1. LBBT Pontianak 2. Institute Dayakology Pontianak

Sumatera Utara

1.KSPPM - Parapat 2.Bakumsu - Medan 3.KPS - Medan

Sumatera Barat

1. Scedei - Padang 2. P3SD - Padang

Bengkulu

PKBHB

lampung

KOAK - Padang

Bali

Bali Fokus Denpasar

Jabotabek

31 anggota tingkat nasional

Jawa Barat

1. Akatiga - Bandung 2. SPJB - Tasikmalaya

Yogyakarta

Jawa Tengah

1. YBKS - Solo 2. Lappera - Klaten 3. Gita Pertiwi - Solo

Jumlah Anggota INFID di Berbagai wilayah

Sumatera

12

Jabotabek


31

1. IDEA 2. Yasanti 3. Forum LSM 4. Samin 5. Cindelaras

Jawa barat

2

Jawa Timur

1. Cakrawala Timur Surabaya 2. Rumpun Malang 3. Swagiri - Tuban

jawa tengah

3

Yogya

5

Sulawesi Tengah

2,3% 3,4% 3,5% 4,6% 9,14% 31,48%

Jumlah

YTM - Palu

Anggota

INFID

Sulawesi Utara Suara Nurani Manado

2014

Sulawesi Selatan

1. YLK Sulsel Makasar 2. FPMPS Makasar

Jawa Barat Kalimantan Jawa Tengah Jawa Timur Papua Yogya NTT - NTB - Bali Sulawesi Sumatera Jabodetabek

Papua

1. YPMD - Jayapura 2. Fokker - Papua

Yapsel Merauke

NTB

LPMP - Dompu

NTT

1. Alfa Omega - Kupang 2. PIAR - Kupang

Jawa timur

3

NTT - NTB Bali

4

Papua

3

Kalimantan

2

Sulawesi

4

TOTAL

69


d. Keuangan INFID Penerimaan keuangan INFID mengalami grafik turun naik. 1. Tahun 2010 merupakan tahun yang cukup berat karena dari sisi keuangan, terjadi penurunan keuangan secara signifikan dari Rp 3,6 miliar di tahun 2009 menjadi Rp 1,8 miliar di tahun 2010.

Pembangunan Pasca-2015 juga mencapai rekor tertinggi dari program-program lainnya karena adanya kegiatan konsultasi di tingkat nasional di tahun yang sama.

2. Namun tren ini mulai membaik pada tahun 2012 yang mengalami peningkatan, dan kemudian mencapai angka tertinggi di tahun 2013 sebesar Rp 9,5 miliar.

5. Berdasarkan jenis kegiatan, alokasi pembiayaan terbesar untuk penyelenggaraan konsultasi dan pertemuan masyarakat sipil global untuk agenda pembangunan pasca-2015 mencapai 34%. Diikuti dengan kegiatan advokasi sebesar 25% dan biaya personel 19%. Berikut grafik alokasi pembiayaan INFID selama periode 2012-2013.

3. Sumber penerimaan INFID terbesar berasal dari Ford Foundation yang mencapai Rp 3,4 miliar untuk periode 2008 sampai Juli 2014. Diikuti oleh DnP Canada, Uni Eropa, OXFAM, ICCO, TIFA, dan diikuti oleh donor-donor lainnya.

6. Sementara untuk tahun 2012, pembiayaan program tertinggi adalah HAM dan Demokrasi yang digunakan untuk advokasi akuntabilitas sosial sebagai aktualisasi hak asasi manusia di empat wilayah di Indonesia.

4. Pembiayaan program tertinggi pada tahun 2013 untuk kegiatan MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-2015 yaitu dengan menyelenggarakan forum masyarakat sipil global di Bali pada bulan Maret 2013 yang total pembiayaan untuk kegiatan mencapai Rp 3,2 miliar. Di tahun yang sama, pembiayaan program MDGs dan Agenda

7. Pada tahun 2008, program lainnya yaitu Pengembangan Kelembangan menjadi pembiayaan tertinggi karena pada saat itu dilaksanakan Konferensi dan GAM, kemudian diikutitahun 2009 untuk kegiatan konsultasi di enam wilayah di Indonesia.


Grafik 3. Sumber Penerimaan INFID (2008-Juli 2014)

Grafik 4. Alokasi Pembiayaan INFID, 2012-2013 Biaya Overhead

Proyek Khusus

34%

Dialog Kebijakan, Kampanye dan Penguatan Jaringan

25%

3%

7% 12%

Pengembangan Kapasitas

19%

Penelitian dan Publikasi

Biaya Personal


Tantangan dan Pembelajaran Berangkat situasi nasional dan internasional serta peran INFID, terdapat tiga tantangan dan empat pembelajaran, meliputi: 1. Seperti telah diulas sebelumnya, tantangan yang dihadapi masyarakat sipil akibat krisis ekonomi dan juga keberadaan Indonesia sebagai negara emerging adalah menurunnya dukungan pendanaan. Belum lagi, pendanaan resmi yang bersumber dari pemerintah juga diberikan kepada swasta yang sama-sama diakui sebagai aktor pembangunan. 2. Tantangan lainnya terkait dengan situasi nasional adalah adanya undang-undang yang membatasi aktivitas masyarakat sipil, juga adanya ancaman terhadap masyarakat sipil dari kelompokkelompok fundamentalis. Seperti masyarakat sipil yang memperjuangkan keberagaman diserang oleh kelompok fundamentalis. Masyarakat sipil di daerah juga mengalami hal serupa seperti ancaman, penyerangan bahkan pembunuhan. Bahkan hingga saat ini otak pelaku pembunuhan Munir belum diadili. 3. Tantangan ketiga berasal dari masyarakat sipil sendiri terutama terkait dengan akuntabilitas dan keberlanjutan masyarakat sipil. Banyak organisasi masyarakat sipil yang kesulitan dalam hal regenerasi karena proses pendidikan dan pelatihan belum berjalan seperti yang diharapkan. Selain tiga tantangan tersebut, selama enam tahun diambil pembelajaran yang penting meliputi: 1. Masyarakat sipil diharapkan dinamis dan inovatif dalam membaca perkembangan situasi nasional dan internasional yang demikian cepat. Termasuk juga, inovasi-inovasi baru perlu terus dikembangkan agar bisa menjawab sekian perubahan tersebut. Demikian halnya dalam pendanaan, inovasi diperlukan selain untuk memaksimalkan pendanaan dari luar negeri juga dari dalam negeri.


2. Adanya kebutuhan untuk melakukan advokasi terkait dengan keberlangsungan masyarakat sipil baik di tingkat nasional maupun internasional. Masyarakat sipil hendaknya mendorong lahirnya regulasi yang memberikan kemudahan serta dukungan yang memadai seperti perlindungan dari ancaman kelompok fundamentalis dan juga dukungan pendanaan dari negara untuk masyarakat sipil. 3. Masyarakat sipil sendiri dituntut untuk memperkuat kelembagaan dan keberlanjutan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan yang reguler; penguatan jaringan antar masyarakat sipil dan berjejaring dengan stakeholder lainnya seperti universitas, swasta, dan lainnya; dan terakhir adalah adanya sistem kaderisasi yang tepat sehingga lahir kualitas sumber daya manusia yang mumpuni yang ke depan akan memajukan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. 4. Partisipasi anggota perlu di tingkatkan. Berdasarkan survey yang dilakukan INFID di tahun 2013, dari 70 anggota hanya 26 anggota yang mengisi survey yang sekretariat kirimkan. Sehingga ke depan diharapkan ada peningkatan partisipasi guna memperkuat advokasi INFID.

Daftar Pustaka Baker, Gideon (2002). Civil Society and Democratic Theory, Alternative Voices. London: Routledge CIVICUS (2013). State of Civil Society 2013: Creating An Enabling Environment. INFID (2014). Alternative Report of INFID to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in Relation to the Initial Report on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights by Indonesia. INFID Kompas (2014). Buku Pintar Kompas 2013. Gramedia, Jakarta.



Lampiran 1. Daftar Anggota INFID No

Nama Lembaga

Kota

Lembaga 1.

Forum LSM Aceh

Aceh

2.

Yayasan Flower

Aceh

3.

Koalisi NGO HAM

Aceh

4.

SAMAK

Aceh

5.

SAHARA

Aceh

6.

KSPPM Parapat

Medan

7.

BAKUMSU

Medan

8.

KPS

Medan

9.

SCEDEI

Padang

10.

P3SD

Padang

11.

PKBHB

Bengkulu

12.

Koalisi Anti Korupsi (KOAK)

Lampung

13.

Yayasan Bina Desa

Jakarta

14.

Kalyanamitra

Jakarta

15.

WALHI

Jakarta

16.

PBHI

Jakarta

17.

Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS)

Jakarta

18.

YLKI

Jakarta

19.

Solidaritas Perempuan

Jakarta

20.

Pusat Pengkajian Pesantren dan Masyarakat (P3M)

Jakarta

21.

YLBHI

Jakarta

22.

Yayasan Buruh Membangun (YBM)

Jakarta

23.

Bina Swadaya

Jakarta

24.

Yakoma PGI

Jakarta


No

Nama Lembaga

Kota

Lembaga 25.

ELSAM

Jakarta

26.

Pasticide Action NetworK (PAN) Indonesia

Jakarta

27.

LP3ES

Jakarta

28.

JKLPK

Jakarta

29.

Urban Poor Consortium (UPC)

Jakarta

30.

Indonesia Institute for Democracy Education (IDE)

Jakarta

31.

BISMI

Jakarta

32.

Urban Alternative Development Strategy (UADS)

Jakarta

33.

Imparsial

Jakarta

34.

KONTRAS

Jakarta

35.

FAKTA

Jakarta

36.

Koalisi Perempuan Indonesia

Jakarta

37.

YPHA

Jakarta

38.

Diakonia PGI

Jakarta

39.

ICW

Jakarta

40.

LBH Pers

Jakarta

41.

LSAF

Jakarta

42.

AMAN Indonesia

Jakarta

43.

AKATIGA

Bandung

45.

Serikat Petani Jawa Barat (SPJB)

Tasikmalaya

46.

YBKS

Solo

47.

Lapera

Klaten

48.

Gita Pertiwi

Solo

49.

IDEA

Yogyakarta

50.

YASANTI

Yogyakarta

51.

Forum LSM

Yogyakarta

52.

SAMIN

Yogyakarta

53.

Cindelaras

Yogyakarta

54.

Cakrawala Timur

Surabaya

55.

Rumpun

Malang


No

Nama Lembaga

Kota

Lembaga 56.

Swagiri

Tuban

57.

Bali Fokus

Denpasar

58.

LPMP

Dompu

59.

Alfa Omega

Kupang

60.

PIAR

Kupang

61.

LBBT

Pontianak

62.

Institut Dayakologi

Pontianak

63.

Yayasan Tanah Merdeka

Palu

64.

Yayasan Lembaga Konsumen (YLK)

Makassar

65.

FPMPS

Makassar

66.

Suara Nurani

Manado

67.

YPMD

Jayapura

68.

Foker Papua

Papua

69.

Yapsel

Merauke

70.

NINDJA

Jepang

Perorangan 71.

Budi Wahyuni

Yogyakarta

72.

Rizal Malik

Yogyakarta

73.

Pius Rengka

Kupang

74.

James Van Riker, Mr.

Amerika Serikat

75.

Matthew Easton, Mr.

Amerika Serikat

76.

Bob Muntz

Australia

77.

Filomena Sta. Ana III, Mr.

Philipina


2. Daftar Kegiatan INFID NO

TANGGAL

KEGIATAN

TEMPAT

2014 1.

2014-01-29

Perencanaan Tahunan 2014 Pengembangan kapasitas

Bogor

2.

2014-02-10

Dialog Kebijakan dan Pelatihan Advokasi

Yogyakarta

3.

2014-02-21

INFID talkshow dengan Radio 68H.

KBR 68H

4.

2014-02-26

Lokakarya Penelitian Mengenai Ketimpangan di Indonesia: Tren dan Penyebab Ketimpangan

Griya Patria

5.

2014-02-27

INFID Talkshow , Reorientasi Kebijakan Bisnis Sawit Indonesia “ Menghambat Laju Ekspansi Skala Besar Sebagai Solusi Mengatasi Ketimpangan Pembangunan” Kerjasama INFID, Oxfam Indonesia dan Europian Union

KBR 68H

6.

2014-03-06

INFID talkshow dengan Radio 68H

KBR 68H

7.

2014-03-18

Media Gathering “Pembangunan Manusia dan Ketimpangan di Indonesia

Malang

8.

2014-03-19

Talkshow & Seminar “ Pembangunan Manusia dan Ketimpangan di Indonesia”

Malang

9.

2014-03-20

10.

2014-03-27

Seminar Publik “ Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia”

Hotel Aryaduta

11.

2014-04-01

Workshop penulisan laporan di Jakarta

Hotel Sahati

12.

2014-04-23

Diskusi dengan tema G20 dan Jebakan Negara Berpendapatan Menengah

Hotel Ibis Tamarin

13.

2014-05-07

Diskusi update perkembangan G20

INFID

Diskusi update Working Group on Anti corruption di G20

INFID

14.

Advisory Group Meeting & Koordinasi Program

Malang

15.

2014-05-30

Dialog kebijakan: mengulas perkembangan G20 dari Perspektif Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Hotel Cemara

16.

2014-06-24

Post-event Feedback C20 Summit

INFID

17.

2014-06-25

Workshop advokasi Bersama John Ruthrauff

Hotel Royal Kuningan

2013 18.

2013-01-09

Lokakarya dan Penyusunan Strategi INFID untuk periode 2013 - 2016

Griya Patria

19.

2013-01-22

Konsultasi Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015

Hotel Aryaduta

20.

2013-03-07

Global CSO Committee Meeting for Global CSOs Forum and CSOs Interface Meeting with HLP Member on Post 2015 Development Agenda

Bali

2013-03-11

Diplomat Briefing: For the Level Panel Meeting on the Post-2015 Development Agenda “The Voice of CSOs and Communities In Indonesia on The Post-2015 Development Agenda”

CEMARA Hotel

21.


NO

TANGGAL

KEGIATAN

TEMPAT

22.

2013-03-18

Semiloka Masyarakat Sipil dan Dialog Kebijakan: Bagaimana G20 Menjawab Masalah kemiskinan dan Ketimpangan?

Hotel Morrissey

23.

2013-05-03

Seminar Debt Swap

Hotel Morrissey

24.

2013-05-14

Pembahasan RUU Desa

Sahati Hotel

25.

2013-05-15

Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Kerjasama INFID dan Bappenas

Hotel Grand Sahid Jaya

26.

2013-05-22

Workshop Pemetaan Ketimpangan di Indonesia dan RTD Pembangunan Infrastruktur dan G20

Hotel IBIS Tamarin

27.

2013-05-23

Rountable Discussion Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dan Peran G20

Hotel IBIS Tamarin

28.

2013-06-04

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Paska-2015, Menyikapi hasil Laporan HLPEP untuk Agenda Pembangunan Pasca -2015

Kedai TEMPO

29.

2013-06-12

Diplomat Briefing INFID & Prakarsa Response to the Post2015 HLPEP Report

Hotel IBIS Tamarin

30.

2013-06-20

Dialog dengan Kementerian Luar Negeri dan Lanjutan Advokasi Pasca-2015

Hotel IBIS Tamarin

31.

2013-07-30

Negara & Pengelolaan Pangan: Upaya Bersama Mendorong Penguatan Pangan Nasional

32.

2013-08-22

Dialog Kebijakan Para Pihak “Kemajuan dan Tantangan Perundingan G20 Bagi Kepentingan Nasional”

JS Luansa Hotel

33.

2013-09-19

Pertemuan Para Ahli Mengenai Deklarasi HAM ASEAN

Griya Patriya

34.

2013-11-26

Konferensi INFID 26-27 November 2013

Hotel Royal Park Kuningan

35.

2013-11-27

Konferensi INFID 26-27 November 2013

Hotel Royal Park Kuningan

36.

2013-12-18

FGD “ Ketimpangan dan Strategi Advokasi Masyarakat Sipil”

Hotel Morissey

37.

2012-04-07

Seminar Peran Represetasi dalam FungsiLegislasi DPR RI

AKMANI

38.

2012-03-28

RTD G20 dan Indonesia

AKMANI

39.

2012-05-09

RTD tentang PNPM

WISMA PGI

40.

2012-05-10

Konfereni pers: supremasi sipil

BUMBU DESA

41.

2012-05-28

Media brefing

Hotel Akmani

42.

2012-05-30

Diplomat meeting

Hotel Akmani

43.

2012-05-31

Audensi ke Sherpa

Kementerian Keuangan

44.

2012-06-18

Konferensi pers respon RIO + 20

BUMBU DESA

45.

2012-07-04

Seminar PNPM – Toby Carol – Tania Li

AKMANI HOTEL

46.

2012-07-18

Diskusi RUU ormas

BUMBU DESA

47.

2012-09-10

Seminar G20

CEMARA

Hotel Akmani,

2012


NO

TANGGAL

KEGIATAN

TEMPAT

48.

2012-09-18

Diskusi US Foreign Corruption Practice Act

Hotel Sari Pan Pacific

49.

2012-09-18

Diskusi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Bagi Perempuan

Hotel Cemara

50.

2012-09-21

Roundtable Discussion“ Menyambut Peran Indonesia dalam Kekeuatan Kelompok Kerja Pembangunan G20 “

Hotel IBIS Tamarin

51.

2012-10-06

Seminar program EU di Lebak oleh Baist

Lebak - Banten

52.

2012-10-22

Pertemuan dengan Menkeu ttg G20

Hotel Lumire

2012-10-23

Roundtable Discussion: Kemiskinan dan Pembangunan Inklusif

Hotel Ibis Tamarin

53.

2011 54.

2011-01-13

Workshop Evaluasi dan Perencanaan Program Tahunan 2011

55.

2011-01-18

Pertemuan dengan Menko Perekonomian: Debt Swap Italia

Menko Perekonomian

56.

2011-02-04

Diskusi dengan tema Dinamika Politik Mesir dalam Konstalasi Politik Kontemporer Timur Tengah

INFID

57.

2011-02-08

Memperingati 100 hari meninggalnya Asmara Nababan bersama DEMOS, ELSAM, INFID, KontraS, dan Komnas HAM

Taman Ismail Marzuk

58.

2011-03-22

Diskusi Terbatas: “Persiapan Indonesian People Summit”

59.

2011-03-28

Roundtable Discussion dan Workshop “Membangun Ownership Indonesia di G20: Penguatan Pangan yang Berkelanjutan?”

Hotel Cemara

60.

2011-05-03

The 3rd Open Forum Asian Regional Synthesis Workshop on Development Effectiveness

Hotel Atlet Century

61.

2011-05-09

Pertemuan BAPPERA di Malang

Universitas Brawijaya

62.

2011-05-13

Diskusi terbatas: “Krisis NGO: Inovasi atau Mati”

63.

2011-01-13

Seminar “Kepemimpinan Indonesia Di ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja dan Pelambanan Proses Demokratisasi di Burma”

64.

2011-01-18

Masukan Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Rapat Komisi HAM ASEAN (AICHR) Ke-6 28 Juni-2 Juli 2011 Vientiane, Laos

65.

2011-02-04

Workshop Nasional: “Peta Jalan Menuju Busan: Peran Masyarakat Sipil dalam Efektivitas Pembangunan”

66.

2011-02-08

Siaran Pers bersama Koalisi Advokasi RUU Intelijen Negara 2010

67.

2010-01-27

Konferensi Pers bersama antara INFID dengan ICW mengenai 100 hari Pemerintahan SBY – Boediono.


NO

TANGGAL

KEGIATAN

TEMPAT

68.

2010-05-03

INFID bersama YAKKUM, INDIES dan AGRA mengadakan Forum Terbuka Masyarakat Sipil untuk Efektifitas Yogyakarta Pembangunan (Open Forum on CSO Development Effectiveness)

69.

2010-06-

Konferensi pers bersama antara INFID dengan ICW, Walhi dan Prakarsa mengenai utang kebijakan untuk perubahan iklim

70.

2010-06

Hearing dengan Fraksi PDIP dan Ketua DNPI terkait dengan utang untuk perubahan iklim

71.

2010-06-22

Menyelenggarakan diskusi dengan tema “Prospek Ekonomi Indonesia sebagai anggota G20 dan Dampaknya bagi Ekonomi Riil”.

72.

2010-06-25

Konferensi pers bersama antara INFID dengan IGJ, KAU, KIARA, Walhi, SPI, KRUHA dan Migrant Care

2010-06-30

Menyelenggarakan diskusi dengan tema “Peran CSO dalam A4DES dan Efektifitas Pembangunan”. Diskusi bertujuan sharing pendapat mengenai peran CSO di A4DES

74.

2010-07-14

INFID bersama A4DES mengadakan dialog multistakeholder dan workshop CSOs bertemakan “Efektifitas Pembangunan untuk CSOs Indonesia”. Pertemuan ini selain mensosialisasikan hasil Yogya, juga mendorong partisipasi CSO dalam proses efektifitas pembangunan

75.

2010-Juli-Des

INFID bersama A4DES dan Kemitraan mengadakan sosialisasi Jakarta Commitment dan Dialog Pencapaian Agenda Jakarta Commitment

76.

2010-11-30

Diskusi publik dengan tema: Indonesia, G20, dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

77.

2010-12-20

Diskusi Publik: Indonesia dan Implementasi Agenda Pembangunan G20 Pasca KTT Seoul

78.

2009

Workshop Perencanaan Penyusunan Laporan Implementasi Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, kerjasama INFID-ELSAM

79.

2009-02-09

Diskusi dengan tema Dominasi Modal dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menghadirkan Bapak Dawam Rahardjo sebagai pembicara utama

80.

2009-03-14

Konsultasi dengan anggota INFID

Makassar

81.

2009-03-24


Medan

82.

2009-04-15

Seminar dan Workshop dengan tema Pertahanan dan Keamanan Kelautan Indonesia dan Pengadaan Kapal Perang melalui Utang Luar Negeri

73.

Yogyakarta, Denpasar, Surabaya

2009


NO

TANGGAL

KEGIATAN

TEMPAT

83.

2009-04-21

Konsultasi dengan Anggota INFID

84.

2009-05-05

Conference Asia Pasific Forum on Economic and Financial Crisis dengan tema root causes and its impact of the Bali crisis.

85.

2009-06-01

Diskusi mengenai Ekonomi, Politik dan Pembangunan Bangsa di Indonesia

86.

2009-06-02


Pontianak

87.

2009-06-08

Sosialisasi RUU Rahasia Negara

Kantor Foker LSM Papua

88.

2009-07-01


Kupang

89.

2009-07-30


Jakarta

90.

2009-10-11

Pelatihan peneliti untuk anggota dan jaringan INFID

Makassar

2009-10-25

Seminar tentang Kemiskinan, Utang dan Dampak Proyek Utang, dilaksanakan bertepatan dengan Global Week Action against Poverty

Makassar

92.

2009-12-08

Rembug Rakyat Tapal Kuda Dalam Menyikapi Konflik Agraria Dan Perubahan Iklim, diikuti oleh 125 orang dari kelompok petani dan nelayan se wilayah Tapal Kuda atau 6 Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Probolinggo

Desa Pasru Jambe Kec. Pasru Jambe Kabupaten Lumajang

93.

2009-12-09

Kampanye bersama KOMPAK mendukung pemerintahan bersih

94.

2009-12-16

Seminar lapran hasil riset investigasi jurnalistik tentang kelaparan di Yahukimo, Papua bekerja sama dengan Fokker LSM Papua

91.


Solo

Jakarta Media Center

3. Daftar Pernyataan Sikap INFID NO

TANGGAL

JUDUL PERNYATAAN SIKAP 2014

1.

2014-04-03

Siaran Pers INFID Tentang Ketimpangan: Ketimpangan Harus Menjadi Agenda Utama Capres Indonesia”

2.

2014-07-23

Terpilihnya Jokowi Memberi Harapan untuk Pemerintahan Terbuka

3.

2014-04-29

Pernyataan INFID Menyambut Pertemuan Konsultasi Regional Komisi HAM ASEAN (AICHR) Dengan CSO Mengenai Review ToR AICHR

4.

2014-04-29

INFID Statement to Welcome AICHR Consultation with CSOs

5.

2014-02-07

Indonesia Statement on Promoting Equality inclusing Social Equity, Gender Equality, and Women’s Empowerment 2013

6.

2013-02-12

Siaran Pers - Presiden SBY Harus Serius Pada Komitmen Agenda Pembangunan Pasca-2015

7.

2013-01-23

Deklarasi Masyarakat Sipil Untuk Agenda Pasca 2015

8.

2013-01-23

Declaration of Indonesia’s Civil Society on Post-2015 Development Agenda

9.

2013-06-04

Siaran Pers Pasca MDGs: Rakyat Tanpa Wajah dan Tanpa Wilayah

10.

2013-06-04

Pers release: Post MDGs: Neglecting Diversity of People and Territories 2012

11.

2012-06-18

Masyarakat Sipil Indonesia: “Menuntut Implementasi Komitmen Global MDGs”.

12.

2012-02-03

Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh: Menolak Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan

13.

2012-09-12

Human Rights Council – 21st Session, September 2012-09-12

14.

2011-02-06

Statement INFID Menyikapi Pembiaran Negara terhadap Kekerasan yang dialami Warga Ahmadiyah Indonesia: Negara Gagal dalam Melindungi Warga Negara dalam Beragama dan Berkeyakinan

15.

2011-11-02

Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi: Kehadiran Presiden SBY di Forum G20 akan Sia-sia jika hanya Menghasilkan Utang Baru dan Tidak Mampu Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia

2011

2010 16.

2010-01-27

Statement INFID untuk program 100 hari SBY-Boediono: 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono- Melanjutkan Kegagalan Negara Menjamin Kesejahteraan Rakyat Indonesia

17.

2010-04-15

Pernyataan Sikap Bersama: Bubarkan SATPOL PP Musuh Rakyat!

18.

2010-05-30

Tolak Hutang untuk Perubahan Iklim

19.

2010-06-25

Pernyataan Sikap Bersama: Keterlibatan Indonesia di G-20 Tidak Membanggakan, Tetapi Menyengsarakan Rakyat Indonesia !

20.

2010-07-20

Indonesia Harus Memiliki Diplomasi Pengurangan dan Penghapusan Utang yang Komprehensif


NO

TANGGAL

JUDUL PERNYATAAN SIKAP

21.

2010-08-10

Pernyataan ADB Soal Utang Indonesia: Adalah Jebakan dan Sarat Dengan Kepentingan

22.

2010-08-12

Ironi 65 Tahun Indonesia Merdeka: Kedaulatan dalam Ancaman Intervensi Donor

23.

2010-08-16

65 Tahun Indonesia Merdeka: Masih Terus Berkubang Kemiskinan dan Berada dalam Jebakan Utang

24.

2010-08-20

Pernyataan Sikap Bersama : Pemerintah RI Harus Serius Memperjuangkan Pembebasan terhadap 2 WNI Yang Di Vonis Hukuman Gantung Di Malaysia serta Pembelaan Terhadap Ratusan WNI Yang Terancam Hukuman Mati

25.

2010-10-19

Memperingati 1 Tahun Pemerintahan SBY-Boediono: Setahun Berkuasa, Pemerintahan SBY-Boediono Kecanduan Utang!

26.

2010-11-11

Menyambut G20 Summit 11 – 12 November 2010 di Seoul Korea : Indonesia tidak Memiliki Agenda yang Matang untuk diperjuangkan dalam G20 Summit

27.

2009-01-30

The “Jakarta Commitment”: A Reincarnation Of CGI And A “Commitment To Dependency”

28.

2009-02-05

Potensi Pelanggaran Pemilu Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Stimulus Fiscal Antisipasi Krisis Finansial

29.

2009-03-06

Pelibatan Tentara Dalam Program Keluarga berencana Adalah Pengulangan Kesalahan Di Masa Lalu

30.

2009-03-31

G20 Bukan Jawaban Atas Krisis Ekonomi Dunia: Dibutuhkan Tata EkonomiPolitik Dunia Yang Adil

31.

2009-04-08

Bank Dunia Harus Ikut Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Bencana Situ Gintung

32.

2009-04-16

Pemerintah Indonesia Didesak Untuk Mengambil Langkah Proaktif Untuk Penyelesaian Utang Untuk Pembelian 39 Kapal Perang Bekas Jerman Timur

33.

2009-05-09

Kritik terhadap kebijakan penambahan Modal Pada ADB

34.

2009-05-27

Pemeliharaan Alutsista Tua Harus Dihentikan

35.

2009-06-12

Bantuan Langsung Tunai Didesain Oleh Bank Dunia Dan Dibiayai Dengan Utang

36.

2009-08-03

Pidato RUU APBN 2010 Presiden RI- Konsolidasi Sumberdaya Dalam Negeri Harus Diutamakan

37.

2009-07-01

Konperensi pers bersama tentang Implementasi HAM bagi Kepolisian –Refleksi Reformasi Srktor Keamanan –dalam rangka Hari Bayangkara

38.

2009-07-18

Konperensi Pers bersama tentang keprihatinan terhadap Pembebasan Muhdi Pr dalam Kasus Munir,

39.

2009-07-01

Konperensi pers bersama tentang RUU peradilan militer

40.

2009

Statement tentang Kritik terhadap penanggulangan Krisis (Kasus Bail Out dan pemberian stimulus fiscal )

41.

2009

Statement INFID terhadap Titik Rawan pencapaian MDG

42.

2009-10-17

Statement terkait dengan pelaksanaan Global Week Action

2009


4. Daftar Publikasi INFID NO

PUBLIKASI 2014

1.

Kertas Posisi Masyarakat Sipil Indonesia: G20 dan Menjawab Masalah Ketimpangan, Pengangguran dan Pendanaan: Rangkuman dari Berbagai Usulan Masyarakat Sipil Indonesia oleh Nikmah dan Yustinus Prastowo

2.

Analisis INFID No-2 Tahun 2014 Tentang Ketimpangan oleh Sugeng Bahagijo, Arief Anshory Yusuf, Hamong Santono, Dwi Ruby Khalifah, Yanuar Nugroho, Nikmah

3.

Analisis INFID No-1 Tahun 2014 Tentang Pajak oleh Sugeng Bahagijo, Mickael B Hoelman,, J.Prastowo, Setyo Budiantoro dan Hamong Santono

4.

Laporan Penelitian No.3 -2014: Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia oleh Irine Gayatri, Pandu. Kerjasama INFID dengan LIPI

5.

Laporan Penelitian No.3 -2014: Kebebasan Keragama Di Indonesia 2010 – 2012 oleh Hilman. Kerjasama INFID dengan TIFA

6.

Apakabar pembangunan manusia Indonesia: Catatan dari empat daerah oleh Nurhady Sirimorok

7.

Alternative Report of INFID to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights In relation to the Initial Report on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights by Indonesia

8.

Nota Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan: Trend, Permasalahan, dan Rekomendasi oleh Sugeng Bahagijo 2013

9.

Laporan Penelitian INFID No. 1/2013: Jalan Terjal Menurunkan AKI oleh Irawan Saptono, Helena Rea, Wiratmo Probo. Kerjasama INFID – TIFA - ISAI

10

SNO INFID 2013: MDGs dan Agenda Pembangunan Pasca-2015

11.

Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dan Peran G20 oleh Makmur Keliat, Asra Virgianita, Fina Astriana. Kerjasama INFID – UI

12.

Mengukur Efektivitas G20 oleh Ah Maftuchan, Herjuno Ndaru Kinasih, Irhas Rahmadi. Kerjasama INFID – OXFAM Indonesia

13.

Injustice, GAP and Inequality oleh Agung Wasono, Yenny Sucipto, Wahyu Susilo, Tejo Wahyu, Dian Kartika Sari, dkk. Kerjasama INFID – Partnership 2012

14.

Pembangunan Pascamodernis oleh Dawam Raharjo. Kerjasama INFID - INSIST

15.

Audit social PNPM antara Retorika dan Realita: Zulkifli, Bornie Kurniawan, Siswan, Wendy Bullan. Kerjasama INFID – TIFA

16.

Ekonomi Politik Indepensi Bank Indonesia: Studi kasus bank century oleh Makmur keliat, Rangga aditya, Ratu ayu asih, Geradi yudhistira, Keshia Narindra. Kerjasama INFID – PACIVIS UI

17.

Report Research INCO oleh Lian Gogali. Kerjasama INFID - DnP

18.

MDGs as My Development Goals - versi Indonesia oleh Anwar Jimpe, Ishak Salim, Em Ali, Wendy Bullan. Kerjamasa INFID – Trocaire

2011


NO

PUBLIKASI

19.

Can Indonesia exit from AID? Oleh Don K. Marut. INFID

20.

Asmara Nababan; Oase bagi setiap kegelisahan oleh Ade Rosita, Albert hasibuhan, Patra Zen, Arief Budiman, HS Dillon, Eliakim Sitorus, Sugeng Bahagijo, Stanly. Kerjasama Komnas HAM, Demos, INFID, Elsam, Kontras, Hivos

21.

Petambak Garam Indonesia oleh Anwar Jimpe Ranchman, M imron, Sunardi hawi, Habibie, Risky Amalia. Kerjasama INFID – Indonesia Berdikari - INNINAWA

22.

Buku Trocaire Changing Lives - Stories from Indonesia oleh Anwar Jimpe Rahman, EM Ali, Natalis. Kerjasama INFID – TROCAIRE

23.

Buku Trocaire Changing Lives - Cerita-Cerita Dari Indonesia oleh Anwar Jimpe Rahman, EM Ali, Natalis. Kerjasama INFID – TROCAIRE

24.

Laporan Riset Ciliwung oleh Nikmah

25.

Laporan Studi Riset tentang PNPM oleh George Junus Aditjondro, Wendy Bulan, Milita Utami, Delima silalahi

26.

Keterlibatan Militer dalam Praktek Bisnis Ilegal di Perbatasan Indo Malaya: Studi Kasus Pembalakan Liar di Kalimantan timur. Kerjasama INFID-CEACOS

2010

2009 27.

Riset Utang Indonesia pada Norwegia oleh Nikmah, Magnus Flacke. Kerjasama INFID – SLUG


5. Laporan Keuangan 1. Laporan penerimaan dan pengeluaran INFID

2. Neraca Keuangan INFID


3. Opini Audit independen Opini 2014


Opini 2013


Opini 2012



Opini 2011



Opini 2010



Opini 2009



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK Tabel 1. INFID Dalam Angka Tabel 2. Lintasan Enam Tahun INFID (2009-2014) Tabel 3. Garis Besar Usulan Kebijakan INFID 2012-2014 Tabel 4. Evaluasi Kinerja dan Indikator Kinerja INFID Tabel 5. Rekap Langkah Penguatan Kelembagaan Grafik 1. Publikasi INFID Grafik 2. Jumlah Pernyataan Sikap INFID Per Tahun Grafik 3. Sumber Penerimaan INFID (2008-Juli 2014) Grafik 4. Alokasi Pembiayaan INFID 2012-2013 Peta Persebaran Anggota INFID



Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 - Indonesia Phone: (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497 Fax: (62-21) 7884 4703 E-mail: [email protected] www.infid.org


MANDAT GENERAL ASSEMBLY MEETING INFID 2008

Recommend Documents